Views
2 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 82 lambat 7 (tujuh)

- 82 lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. (7) Dalam hal laporan realisasi penyerapan dana DAK Fisik dan capaian output kegiatan DAK Fisik belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka DAK Fisik tidak disalurkan. Pasal 74 ( 1) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a angka 2), huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK Fisik. (3) Rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ( 4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik setiap triwulan, laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahunan, dan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK fisik dilengkapi dengan softcopy. Pasal 75 (1) Dalam hal DAK Fisik hanya disalurkan sebagian karena Daerah tidak memenuhi persyaratan, maka DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 83 pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/ a tau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik yang tidak disalurkan seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format se bagaimana dimaksud dalam Pas al 74 ayat (1). (3) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat penyaluran triwulan I tahun anggaran berikutnya. Paragraf 7 Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pasal 76 (1) Penyaluran Dana BOS untuk daerah tidak terpencil dilakukan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I paling cepat bulan Januari; b. triwulan II paling cepat bulan April; c. triwulan III paling cepat bulan Juli; dan d. triwulan IV paling cepat bulan September. (2) Penyaluran Dana BOS pada tiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi. (3) Penyaluran Dana BOS untuk daerah terpencil dilakukan secara semesteran, yaitu: a. semester I paling cepat bulan Januari; dan b. semester II cepat bulan Juli. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id