Views
4 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 86 - (2) Berdasarkan

- 86 - (2) Berdasarkan laporan realisasi penyerapan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan rekomendasi kurang dan/ atau lebih salur Dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Rekomendasi kurang clan/ atau lebih salur Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir bagi daerah tidak terpencil dan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum semester berjalan berakhir bagi daerah terpencil. (4) Dalam hal terdapat lebih salur Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah tidak terpencil, maka lebih salur Dana BOS diperhitungkan dengan ketentuan: a. untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS triwulan berikutnya; dan b. untuk triwulan IV diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS triwulan I tahun anggaran berikutnya. (5) Dalam hal terdapat lebih salur Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah terpencil, maka lebih salur Dana BOS diperhitungkan dengan ketentuan: a. untuk semester I diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS semester berikutnya; dan b. untuk semester II diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOSsemester I tahun anggaran berikutnya. (6) Dalam hal terdapat kurang salur Dana BOS, maka rekomendasi kurang salur Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran dana cadangan BOS. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 87 - (7) Pemerintah daerah provms1 cadangan BOS kepada pendidikan paling lama 7 wajib menyalurkan dana . . masmg-masmg satuan (tujuh) hari kerja diterimanya dana cadangan BOS di RKUD provinsi. setelah Pasal 79 (1) Penyaluran Dana BOP PAUD dilakukan secara sekaligus paling lambat bulan Maret. (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana BOP PAUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya. (3) Laporan realisasi penyaluran Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat penyaluran Dana BOP PAUD. (4) Laporan realisasi penyaluran Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas penyaluran Dana BOP PAUD. (5) Laporan realisasi penyaluran BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesua1 format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Rekapitulasi SP2D BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Syarat penyaluran Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku Tahun Anggaran 2017. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id