Views
5 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 94 (10) Rekapitulasi

- 94 (10) Rekapitulasi SP2D Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 84 (1) Penyaluran Dana BOKB dilaksanakan secara semesteran, yaitu: a. semester I paling cepat bulan Februari; b. semester II paling cepat bulan Juli. (2) Penyaluran dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing semester sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi. (3) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Dana BOKB. (4) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOKB kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling lambat minggu ketiga bulan Juli untuk pengunaan semester I; clan b. paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk pengunaan semester II. (5) Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat penyaluran Dana BOKB semester berikutnya. (6) Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan Dana BOKB. (7) Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 95 (8) Rekapitulasi SP2D Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 85 (1) Penyaluran Dana PK2UKM dan Naker dilakukan secara bertahap, yaitu: a. tahap I paling cepat bulan Maret; b. tahap II paling cepat bulan Agustus. (2) Penyaluran Dana PK2UKM dan Naker pada tiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi. (3) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana PK2UKM dan Naker setiap tahap kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling lambat bulan Oktober untuk pengunaan tahap I; b. paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya untuk pengunaan tahap II; (4) (5) Laporan realisasi penggunaan Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan syarat penyaluran Dana PK2UKM dan Naker tahap berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan Dana PK2UKM dan N aker. (6) Laporan realisasi penggunaan Dana PK2UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI (3) DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id