Views
5 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 96 - yang merupakan

- 96 - yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Rekapitulasi SP2D Dana PK2 UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Laporan realisasi penggunaan Dana PK Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Rekapitulasi SP2D Dana PK Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 8 Dana Insentif Daerah Pasal 86 (1) Penyaluran DID dilakukan secara semesteran, yaitu: a. semester I paling cepat pada bulan Februari; dan b. semester II paling cepat pada bulan Juli. (2) Penyaluran DID pada tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi. (3) Untuk daerah yang memperoleh DID hanya berupa alokasi minimum, penyaluran dilakukan sekaligus paling cepat pada bulan Februari. (4) Penyaluran DID semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a clan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan peraturan DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 97 - daerah APBD tahun berjalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Paragraf 9 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta Pasal 87 (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus dilaksanakan secara bertahap, yaitu: a. tahap I paling cepat pada bulan Maret; b. tahap II paling cepat pada bulan Juli; dan c. tahap III paling cepat pada bulan Oktober. (2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi. (3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri disertai rekapitulasi penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pasal 88 Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan DIY. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id