Views
2 months ago

Buku_KEE_draf_3

kawasan ekosistem

kawasan ekosistem esensial koridor orangutan. Areal yang direncanakan seluas 532,143 ha di bentang alam Wehea-Kelay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau- Provinsi Kalimantan Timur. 1.2. Tujuan Pengelolaan Rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay memiliki beberapa tujuan dan sasaran utama yang hendak dicapai didalam pengelolaannya. Beberapa tujuan utama tersebut, di antaranya adalah: 1. Mendorong para pihak melakukan praktek-praktek terbaik (best practices) dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan; 2. Mendorong pengelolaan secara kalaboratif dalam skala bentang alam khususnya dalam kegiatan konservasi orangutan; 3. Mendorong perlindungan habitat orangutan dalam skala bentang alam, dan mencegah terjadinya konflik antara manusia dan satwaliar; 4. Menjaga agar fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi di bentang alam Wehea-Kelay tetap terjaga; 5. Mendorong pembangunan koridor bagi pergerakan orangutan dan satwaliar penting lainnya dalam mendapatkan sumber pakan dan pasangan untuk melangsungkan keturunannya; 6. Mendukung peningkatan 10% populasi orangutan dan satwaliar prioritas lainnya dan endukung upaya global untuk menambah luasan kawasan perlindungan dan pengelolaan yang efektif. 1.3. Dasar Hukum Kebijakan pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea- Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan berlandaskan beberapa sumber hukum. Beberapa sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait tersebut, di antaranya adalah: 4

1. Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–undang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; 3. Undang–undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; 8. Peraturan Presiden No. 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/menhut-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia tahun 2007-2017; 5