Views
6 months ago

BUKU_RPI_1

dengan produksi sekitar

dengan produksi sekitar 28,2 juta m3, kebakaran hutan dan juga pemekaran pemerintahan daerah yang ditandai dengan terbentuknya propinsi baru, meningkatnya jumlah kabupaten dan pemerintahan daerah di tingkat desa. Di lain pihak peranan hutan semakin dirasakan pentingnya bagi masyarakat, ditandai dengan meningkatnya tutupan hutan di luar kawasan sebagai hutan rakyat, serta pembangunan hutan kota yang diamanatkan melalui PP 65 tahun 2003. Pendekatan manajemen lanskap dimaksudkan untuk menyelesaikan tiga issue utama yang menjadi tantangan bagi Departemen Kehutanan. Ketiga issue tersebut meliputi tata ruang, trade-offs tujuan manajemen hutan dan kepentingan para pihak, serta pelestarian sumberdaya hutan atau SFM. Dalam hubungannya dengan tata ruang, keberadaan hutan semakin terdesak dengan pesatnya pembangunan daerah dan pemekaran wilayah administrasi. Kegiatan pembangunan daerah bertumpu pada sektor-sektor yang menggunakan lahan, seperti pertanian dan perkebunan, pembuatan jalan serta pembangunan perumahan. Kegiatan tersebut menuntut adanya pelepasan lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang berorientasi sektoral. Akibatnya tata guna hutan yang alokasinya telah disepakati pada tahun 1986 ditinjau kembali dan diselaraskan dengan adanya tuntutan pembangunan daerah serta kebutuhan yang semakin berkembang. Manajemen lanskap hutan menjawab isue penataan ruang ini melalui optimasi pemanfaatan lahan hutan serta pembangunan model luas dan sebaran hutan minimal. Pemanfaatan hutan dihadapkan pada adanya trade-off berbagai interest, masa waktu serta tujuan pengelolaan. Kebutuhan masing-masing individu untuk memperoleh pangan, sandang dan papan seringkali berbenturan dengan kebutuhan kelompok yang menginginkan keselaran, kebudayaan dan kenikmatan. Selain itu, kebutuhan makan yang harus dipenuhi masa kini, untuk waktu yang sesaat, seringkali berseberangan dengan adanya kebutuhan perlindungan ataupun konservasi yang sifatnya jangka panjang. Manajemen lanskap hutan diharapkan menjawab permasalahan ini melalui pengaturan kembali fungsi hutan serta distribusinya agar keberadaan hutan dapat dirasakan manfaatnya secara optimal. 6 • Pendahuluan

Bab 2 State of the Art Manajemen Lanskap Hutan 2.1 Pengertian Lanskap dan Manajemen Lanskap Hutan Istilah lanskap secara umum dipahami sebagai bentang alam yang memiliki karakter unik sebagai resultante aksi dan inetraksi berbagai faktor, baik yang bersifat alami maupun pengaruh aktivitas manusia, sehingga keunikan tersebut perlu dilestarikan (konvensi Eropa). Menyitir dari berbagai sumber, Arifin dkk (2009) mengemukakan pengertian lanskap yang berasal dari kata ‘land’ dan ‘scape’ merujuk pada suatu wilayah dengan totalitas karakter yang dimilikinya. Artinya, di dalam suatu lanskap terdapat hubungan totalitas antara karakter biofisik, ekologis dan geografis, serta berlangsung proses integrasi pola hubungan antara manusia dengan alam (Naveh 1987 di dalam Arifin dkk 2009). Karakter topografi, penutupan vegetasi, tata guna lahan, dan pola-pola pemukiman membentuk konfigurasi khusus, yang membatasi beberapa aktivitas manusia dan proses alam serta budayanya. Definisi Lanskap berkembang terutama pada abad ke 20, di pertengahan tahun 1980an. Dari berbagai definisi yang dikembangkan oleh Troll (1968). Naveh (1987) serta Forman and Godron (1986), penelitian ini mengadopsi definisi dari Green et al (1986) yang membatasi lanskap sebagai “a particular configuration of topography, vegetation cover, landuse and settlement pattern which delimits some coherence of natural and cultural processes and activities”. Dengan kata lain, lanskap didefinisikan sebagai konvigurasi tertentu dari gabungan antara topografi, penutupan vegetasi dan penggunaan lahan, serta pola pemukiman yang membatasi koherensi dari berbagai proses alam dan budaya serta aktivitas manusia. Dengan menggunakan definisi yang dikembangkan oleh Green et al (1986), maka penelitian ini dapat mengkonsepsikan lanskap sebagai suatu territorial, yang dicirikan oleh homogenitas beberapa karakter, dapat dibedakan tipe-tipenya berdasarkan hubungan antar elemen baik secara struktural maupun secara fungsional (Arifin dkk 2009). Penggunaan konsep seperti ini selaras dengan pemahaman tentang ekologi lanskap yang menurut Arifin (2009) diperkenalkan oleh Carl Troll, pakar dari Jerman, pada tahun 1930an, sebagai suatu ilmu yang mengkombinaksikan pemahaman akan unsur ruang atau spasial, Sintesis Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS • 7