Views
2 months ago

BUKU_RPI_1

skala yang lebih besar.

skala yang lebih besar. Kerangka kerja ini menghasilkan gambaran yang lebih wajar pola perilaku manajemen perencanaan lanskap pada skala yang lebih akurat, selain memfasilitasi analisis kebijakan hutan skala luas. Adanya kebijakan yang berkelanjutan akan mendorong penguatan kapasitas lanskap di dalam memberikan berbagai nilai, jasa, dan produk yang diinginkan oleh masyarakat. Model perencanaan lanskap yang mengintegrasikan factor ekologi dan sosio-ekonomi, dengan memodelkan perilaku pemilik lahan, dapat membantu pembuat kebijakan, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya memikirkan implikasi dari potensi keberlangsungan kebijakan dari perspektif ekonomi dan ekologi. Bersamaan dengan studi literatur dilakukan studi tentang pemahaman masyarakat tentang manajemen lanskap. Hasil tinjauan lapangan yang dilakukan di Sumatera Utara dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada umumnya para responden belum pernah mendengar ataupun memahami konsep manajemen lanskap hutan. Hal ini ditunjukkan melalui 80% dari responded yang menjawab tidak mengetahui. Sedangkan Responden yang memahami lanskap hutan berbeda pendapat perihal pendekatan manajemen lanskap, yaitu berbasis DAS atau berbasis fungsi hutan. Disampaikan bahwa Pendekatan lanskap pernah dilakukan untuk HTI, yang diatur melalui SK Menteri Kehutanan, namun demikian SK ini tidak ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Selain itu telah disusun P. 28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah. Kementerian Kehutanan menggunakan SK penunjukan kawasan hutan, dimana SK 44/ Menhut-II/2005 berlaku untuk propinsi Sumatera Utara. Luas kawasan yang ditunjuk adalah 3,7 juta hektar. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa sebagian wilayah kawasan tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk untuk pembangunan kompleks perkatoran Pemda Kabupaten Simalungun. Responden menyarankan untuk meninjau ulang SK ini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pendekatan manajemen lanskap telah dikenal di dalam literatur atau tinjauan teoritis serta telah dipakai di kalangan akademisi. Namun demikian, pendekatan ini masih belum dikenal oleh para praktisi di lapangan. Manajemen lanskap merupakan konsep yang mempengaruhi bagaimana hutan dikelola secara luas. Terdapat empat dimensi yang menjadi pertimbangan dan dicerminkan di dalam pengambilan keputusan untuk mendorong dan melestarikan fungsi ekosistem disamping memberikan hasil barang dan jasa kepada masyarakat luas. Keempat dimensi tersebut mencakup aspek ekonomi, ekologi, teknologi dan sosial, yang diuraikan sebagai berikut. Aspek sosial: lahan, yang merupakan aspek manajemen merupakan properti, yang dimiliki suatu entitas yaitu masyarakat. Pengambil keputusan suatu lanskap yang dikelola adalah masyarakat. Konsekuensinya, publik menginginkan untuk terlibat, diikutsertakan 20 • Metode Sintesis

dalam perencanaan penggunaan lahan, penatagunaan lahan. Demikian juga dengan masyarakat, mereka memiliki hak sekaligus kewajiban dalampengelolaan lahan publik. Mengingat adanya intervensi terhadap hutan mempengaruhi masyarakat yang tinggal di dalamnya, dengan demikian keterlibatan masyarakat sangat esensial di dalam manajemen lanskap hutan. Peran publik dalam penggunaan sumberdaya sangat esensial dewasa ini.Melalui kelompok-kelompok tertentu, publik mendiskusikan dan mengkritisi penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya, bagaimana pohon ditebang, spesies dilindungi serta regulasi dan kebijakan disusun menghadapi perubahan iklim. Pada umumnya perdebatan terpolarisasi pada dua kutub kategori penggunaan lahan, yaitu cut it down or lock it up artinya tebang atau pertahankan. Perdebatan tersebut mencakup nilai ekologi dengan tanpa mengabaikan produksi untuk komoditas\tertentu. Tendensi yang ada bahwa publik menginginkan peran secara aktif di dalam tahap penyusunan rencana, dan keterlibatan publik tersebut akan membentuk model atau konsep manajemen ekosistem di masa yang akan datang. Aspek Ekonomi: Nilai ekonomi merupakan pembatas bagi setiap kegiatan, demikian juga halnya dengan MLH. Di dalam perencanaan, hasil hutan non-kayu mempengaruhi perolehan nilai ekonomi. Sebagai contoh, lahan hutan diperlukan juga untuk perlindungan biodiversitas, konservasi nasional dan rekreasi selain untuk produksi kayu. Selanjutnya, peningkatan kegiatan manajemen di tingkat lanskap akan berimplikasi menaikkan biaya manajemen dibandingkan dengan fokus pengelolaan pada kayu. Namun demikian, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kayu, mengkonservasi habitat liaran, biodiversitas dan ekologi di dalam suatu hamparan bentang lanskap kemungkinan akan lebih murah apabila dilakukan secara terpisah-pisah. Dengan adanya pengalihan lahan untuk tujuan perlindungan dan bukannya untuk produksi kayu yang dipasarkan akan mengurangi efisiensi, peningkatan biaya untuk memperoleh kayu dan substitusinya. Pengelolaan yang ditujukan untuk mendukung habitat yang beragam, di lain pihak penebangan dilakukan untuk menutup ongkos operasi dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk memproduksi kedua output tersebut. Aspek Ekologi: Tujuan Utama dari manajemen hutan adalah untuk mempertahankan sekaligus melestarikan ekosistem yang sehat dan produktif. Di dalam pengelolaan, perspektif ekosistem mempertimbangkan perlunya merancang strategi manajemen alternatif yang sensitif terhadap keseimbangan berbagai komponen hutan. Komponen yang penyusun utamanya adalah organisme di dalam ekosistem hutan terorganisir secara hierarkis kedalam kedalam fungsi kelompok dan terikat terhadap proses yang kompleks melalui lingkungan fisiknya serta ikatan yang lainnya. Ekosistem memiliki tiga atribut, yaitu komposisi, struktur atau pola dan fungsi atau proses. Komposisi menunjukkan identitas serta keragaman elemen/penyusun di dalam Sintesis Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS • 21