Views
6 months ago

BUKU_RPI_1

5.1.1 Kajian regulasi

5.1.1 Kajian regulasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan semakin marak akhirakhir ini, dan cenderung mengancam kelestarian hutan. Kajian ini dikategorikan sebagai issue aktual dan dilaksanakan melalui desk study pada tahun 2010. Kajian ini berhasil mengidentifikasi adanya tumpang tindih regulasi di bidang sumberdaya alam dan menengarai lemahnya penegakkan aturan untuk melestarikan hutan dan sumberdayanya. Gambar 3. Pertambangan di Kalimantan Selatan Pembangunan kehutanan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan antara lain dengan melakukan fasilitasi bagi berkembangnya sektor lain. Termasuk di antaranya adalah mendorong berkembangnya usaha yang mampu menyerap tenaga kerja serta menyediakan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan sektor non kehutanan dengan tetap mengutamakan aspek konservasi hutan. Penggunaan kawasan untuk kegiatan pertambangan banyak disoroti akhir-akhir ini dan merupakan salah satu isue penting yang perlu dikaji. Areal pertambangan pada umumnya berada di dalam kawasan hutan, dan usaha pertambangan ini dilakukan dengan mengubah lanskap hutan yang dikhawatirkan akan mengancam kelestarian fungsi hutan yang telah ditetapkan. Laporan kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan diperdebatkan dalam hal luas serta asal usul perijinannya. Kajian ini dimaksudkan untuk menelusuri asal-usul adanya segregasi luas areal penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan serta memberikan rekomendasi pengendaliannya. Kajian ini dilakukan melalui analisis regulasi yang menyangkut penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan. Dengan menggunakan metode content analysis kajian ini 26 • Analisis Hasil Penelitian

menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan lain yang menyangkut penggunaan kawasan hutan, yang selanjutnya di-identifikasi guna mengetahui penyebab dari kesenjangan yang terjadi. Hasil analisis dikelompokkan menjadi tiga aspek: yaitu analisis hirarki regulasi, analisis regulasi yang menyangkut pengaturan tata ruang dan aspek padu serasi, serta analisis perijinan pertambangan di dalam kawasan hutan. Hasil tersebut selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk memberikan usulan penguatan koordinasi antar sektor serta penerapan skema monitoring simpan pinjam kawasan yang dilakukan melalui metode EQAM (Environmental Quick Assessment), atau metode Kaji Cepat kondisi Lingkungan. 5.1.2 Paduserasi Tata Ruang Daerah dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Paduserasi tata ruang daerah dengan TGHK merupakan proses untuk menyepakati kepentingan daerah dalam melakukan pembangunan dan sekaligus kepentingan pemerintah pusat untuk menjaga kelestarian hutan. Proses tersebut saat ini tengah berlangsung, perlu dilakukan kajian mengingat adanya permintaan dari banyak daerah untuk meninjau ulang hasil Padu Serasi yang telah ditetapkan melalui PERDA Propinsi. Kajian yang dilakukan pada tahun 2011 mengambil sampel pulau Belitong dan Bali. Hasil kajian menunjukkan masalah kelembagaan berhubungan nyata dengan kegiatan pembangunan sektor di luar kehutanan. Proses paduserasi dan perubahan fungsi serta penggunaan kawasan hutan mengacu pada kriteria yang didasarkan pada aspek yuridis, teknis (biofisik) dan sosial budaya. Dari sisi yuridis, terdapat paling tidak 34 aturan yang harus diacu untuk dapat melakukan perubahan penggunaan lahan hutan atau konversi hutan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut beberapa kriteria yang harus diacu dalam proses analisis antara lain sebagai berikut: 1. Apabila menyangkut kawasan hutan maka yang berwenang mengubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan adalah Pemerintah (cq. Menteri Kehutanan) berdasarkan hasil penelitian terpadu, dan apabila berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis harus melalui persetujuan DPR; 2. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan bukan dalam rangka pemutihan; 3. Perubahan kawasan hutan menghormati perizinan yang sah oleh Pemerintah (Menteri Kehutanan); 4. Perubahan kawasan hutan tetap menghormati hak kepemilikan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5. Perubahan kawasan hutan menghormati keberadaan aset Pemerintah seperti Gerhan, Reboisasi, dll. Aspek yuridis ini merupakan landasan untuk melakukan analisis teknis. Kajian perubahan kawasan hutan dari aspek teknis didasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang penetapan fungsi kawasan hutan, meliputi KSA/KPA, HL, HPT, HP, dan HPK. Fokus kajian adalah Sintesis Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS • 27