Views
7 months ago

BUKU_RPI_1

iofisik dan sosial

iofisik dan sosial ekonomi yang mempunyai korelasi yang kuat terhadap keberadaan lanskap hutan pada DAS Citanduy Hulu dan DAS Ciseel adalah (i) curah hujan, (ii) kelerengan, (iii) kepekaan tanah terhadap erosi, (iv) kerapatan drainase, (v) rata-rata lereng, (vi) kepadatan agraris dan (vii) ketegantungan terhadap lahan. Metode ini dapat dipakai untuk menentukan keeratan masing-masing karakteristik (lingkungan dan sosialekonomi) dengan keberadaan hutan. 5.2 Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perekonomian Berwasasan Lingkungan Perekonomian merupakan hal penting yang harus senantiasa dikembangkan karena menyangkut hidup orang banyak. Namun, di tengah maraknya pembangunan perekonomian sekarang ini, terjadi masalah dilematis yang cukup rumit, yaitu menyangkut pembangunan perekonomian pada satu sisi dan pelestarian alam pada sisi yang lain. Berkurangnya sumber daya alam, polusi pabrik dan alih fungsi lahan hijau menjadi lahan perekonomian, merupakan contoh akibat dari pembangunan ekonomi yang tidak selaras dengan pelestarian alam. Pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan dibidang ekonomi yang tidak hanya berorientasi hasil untuk saat ini tetapi juga berorientasi padamasa depan dengan titik fokus pada keberlangsungan pelestarian lingkungan, sebagaimana diketahui bahwa barometer keberhasilan sebuah pembangunan adalah keselarasan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkesinambungan yang ditandai dengan tidak terjadinya kerusakan sosial dan kerusakan alam. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan harus diterapkan demi keberlanjutan kehidupan. Dalam konteks DAS sebagai basis lanskap, model perekonomian yang dikembangkan perlu memperhatikan antara lain: skala DAS besar atau DAS mikro; identifikasi beneficieries dan polluters secara normative; pertimbangan insentif dan dis-insentif; pengenaan insentif untuk individu atau korporasi; serta identifikasi partisipasi sebagai basis pemberdayaan. Kegiatan penelitian yang dilakukan dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat disampaikan sebagai berikut. 5.2.1 Persepsi Multipihak terhadap Lanskap Hutan Fenomena alih-fungsi atau status kawasan hutan lindung di kabupaten/kota pemekaran jika dibiarkan tanpa terkendali akan dapat mempercepat laju deforestasi dan deplesi kualitas lingkungan. Ini dapat terjadi karena para pihak memiliki kepentingan dan cara pandang yang berbeda terhadap lanskap hutan. Satu pihak bermaksud menjaga kualitas lingkungan, pihak lain lebih menginginkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian 36 • Analisis Hasil Penelitian

Persepsi Multipihak Terhadap Lanskap Hutan dilakukan oleh UPT Litbang di Palembang, Solo, Aek Nauli dan dilakukan oleh Puspijak di Jawa Barat (ongoing). Untuk mendapatkan mendapatkan model konseptual pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan bagi masyarakat di areal DAS/Sub Das dalam lingkup wilayah administrasi kabupaten/kota pemekaran, dilakukan pembelajaran kasus pada masyarakat di sekitar hutan lindung Bukit Jambul, Sub Das Lematang, Kota Pagar Alam. Fenomena alih-fungsi atau status kawasan hutan lindung di kabupaten/kota ini menunjukkan bahwa pendekatan mengelola hutan melalui pembagian hutan berdasarkan fungsinya, yaitu lindung, konservasi, dan produksi terbukti tidak berhasil menahan laju deforestasi dan degradasi hutan. Parapihak, terutama aktor-aktor di daerah, memiliki beragam kepentingan dan aktivitas terhadap hutan. Beragam kepentingan dan aktivitas parapihak tidak dibatasi oleh fungsi hutan, karena pada dasarnya manfaat produksi (ekonomi), perlindungan (ekologi), dan kebutuhan sosial dibutuhan oleh parapihak dalam suatu waktu dan tempat yang sama. Kegiatan penelitian melihat hubungan antara aktor-aktor dengan lanskap sekitarnya dalam unit analisis sub-das. Identifikasi aktor-aktor yang menjadi pewakil parapihak merupakan kegiatan awal penelitian. Penelitian difokuskan pada persepsi aktor-aktor terhadap tata guna lahan faktual, tata guna lahan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)/Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP), dan tata guna lahan berdasarkan lanskap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar permasalahan makin rusaknya lanskap hutan ini adalah karena terjadi kesenjangan persepsi antarparapihak, baik antarkelompok masyarakat pengguna lahan maupun dengan pemerintah terhadap nilai penting eksistensi hutan. Model konseptual pengelolaan lanskap hutan Kota Pagar Alam merupakan rangkaian aktivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui proses awal mengatasi akar masalah kesenjangan persepsi dan rendahnya pengetahuan usahatani berwawasan lingkungan. Model konseptual yang dihasilkan melalui penelitian telah disepakati parapihak. Model tersebut menunjukkan rangkaian aktivitas bertujuan (purposeful activity system) sebagai kerangka kerja penyusunan program kerja satuan kerja (dinas/badan) lingkup pemerintah Kota Pagar Alam. Tabel 4 berikut menampilkan tujuan, progam dan instansi yang terlibat dan model pengelolaan lanskap hutan Kota Pagar Alam. Program yang diusulkan ini merupakan perencanaan skenario pengelolaan lanskap hutan kota Pagar Alam, sebagai kegiatan utama yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usahatani yang berwawasan lingkungan. Sintesis Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS • 37