Views
5 months ago

BUKU_RPI_1

Permasalahan pengelolaan

Permasalahan pengelolaan lanskap pada lokasi kajian bersumber pada penanganan kawasan-kawasan lindung dengan status kepemilikan sebagai lahan milik. Penegakan hukum pada wilayah ini sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan isu sensitif masalah ekonomi yaitu mata pencaharian penduduk. Namun demikian berbagai upaya pengendalian tetap dilakukan, sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat luas untuk menangani kawasan-kawasan lindung yang saat ini kondisinya rusak parah melalui berbagai program penghijauan. 5.2.2 Integrasi kepentingan para pihak ke dalam manajemen lanskap hutan Kepentingan parapihak perlu dipertimbangkan dan diakomodasi dalam manajemen, apabila mendorong terhadap upaya pelestarian lanskap hutan. Di dalam suatu DAS terdapat beragam kepentingan yang kemungkinan mempengaruhi kelestarian hutan. Kepentingan yang beragam tersebut perlu diidentifikasi dan sejauh mungkin diakomodasi untuk dapat melestarikan lanskap hutan. Lokasi penelitian dilaksanakan di propinsi Banten dan Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian terhadap para pihak di bidang kehutanan di tingkat propinsi Banten mengenai pendapat mereka tentang perlunya PERDA tentang Kehutanan dan tentang tanggung jawab dan wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam penguasaan pengelolaan hutan di tingkat propinsi Kalimantan Barat, diperoleh jawaban bahwa : pada umumnya para pihak relative setuju (30 % tidak setuju dan 20 % setuju) untuk difasilitasi adanya PERDA Kehutanan, bahkan untuk tanggung jawab dan wewenang Gubernur sebagai Kepala daerah para pihak setuju agar Gubernur diberikan wewenang penuh (50 %). Hal ini menunjukkan bahwa, para pihak di tingkat propinsi menunjukkan menuntut hak wewenang dan tanggung jawab sebagai hasil proses integrasi, sementara untuk proses melalui PERDA masih belum menunjukkan minatnya karena untuk masuk ke PERDA Kehutanan masih memerlukan waktu, tenaga dan anggaran yang memadai melalui proses yang panjang seperti sosialisasi kepada masyarakat dan para pihak terkait, penyamaman pemahaman, visi dan misi di bidang kehutanan, serta fasilitasi penyusunan draft dan naskah akademik tantang perlunya PERDA Kehutanan. Proses ini memerlukan konsistensi dan komitmen bersama para pihak terkait dalam pengelolaan hutan yang sedang berjalan saat ini baik di pusat, propinsi dan di daerah kabupaten. Di lokasi DAS Asahan, perubahan penggunaan lahan ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk akan semakin meningkatkan tekanan terhadap lahan karena tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan juga papan. Hal ini tentu akan mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan baik dari hutan menjadi non hutan ataupun dari yang bervegetasi menjadi lahan terbangun. Perubahan penutupan dan penggunaan lahan dapat dilihat dari hasil analisis citra satelit selama 23 tahun yaitu dari tahun 1990 dan 2013 dalam Gambar 7 dan 8. 40 • Analisis Hasil Penelitian

Gambar 7. Penutupan dan penggunaan lahan di DAS Asahan tahun 1990 Gambar 8. Penutupan dan penggunaan lahan di DAS Asahan tahun 2013 Sintesis Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS • 41