BUKU_RPI_1

yaitu Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Simalungun.
Untuk di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten Toba Samosir, perubahan lahan
terjadi karena adanya perubahan dari hutan lindung menjadi areal HTI PT Toba Pulp
Lestari, dimana hal ini sebenarnya telah ditentang oleh Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Asahan karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap
lingkungan. Hasil penelitian Antoko (2008) juga menyebutkan bahwa kawasan hutan di
Kabupaten Asahan telah mengalami perubahan fungsi menjadi permukiman, perkebunan,
sawah dan tambak. Perubahan ini disebabkan oleh tingginya permintaan akan lahan
dan belum selisainya kegiatan tata batas kawasan hutan karena besarnya biaya tata batas.
Selain permasalahan yang tekait dengan perubahan lahan kawasan hutan, beberapa
permasalahan lain yang menyangkut pengelolaan lansekap hutan di DAS Asahan adalah
terkait dengan peraturan, teknis dan kerjasama dengan pemerintah daerah lain serta antar
sektor itu sendiri. Beberapa permasalahan itu lebih jauh adalah:
1. Dalam kaitannya dengan tata ruang, permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum
disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan untuk tahun 2011 –
2030 dan hal ini sudah memasuki tahun keempat. Hal ini menjadi kendala dalam
pelaksanaan program pemerintahan khususnya yang terkait dengan penataan ruang.
Namun demikian, dalam rencana tataruang di Kabupaten Asahan sudah diupayakan
fungsi lindung 30% seperti yang diamanatkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang
tata ruang. Luas kawasan hutan yang dialokasikan sekitar 26%, dan sisanya terdiri
dari fungsi lindung sempadan sungai dan pantai.
2. Permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan hutan menjadi permasalahan dalam
melakukan pembangunan dan konservasi kawasan. Status hutan yang didasarkan
pada SK Menteri Kehutanan No. 44/2005 sudah banyak yang tidak sesuai dengan
kenyataan di lapangan sehingga menyulitkan pengambil kebijakan dalam menetapkan
status kawasan karena berhubungan dengan aspek sosial (ada fasilitas-fasilitas umum
seperti sekolah, rumah ibadah, komplek perumahan di kawasan hutan).
3. Permasalahan konservasi hutan di kawasan hulu DAS Asahan membutuhkan
kerjasama dengan Pemerintah daerah di sekitar Kab. Asahan seperti misalnya Pemkab.
Simalungun, Tobasa, Samosir. Hal ini dibutuhkan agar pengelolaan DAS semakin
terintegrasi dari hulu ke hilirdan DAS Asahan berada di 4 wilayah Administratif yaitu
Kab. Asahan, Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun dan Pemko. Tanjung Balai. Kab
Asahan dan Kota Tanjung Balai merupakan daerah hilir DAS Asahan yang semakin
sering mengalami permasalahan banjir di musim hujan. Hal ini dianggap semakin
penting karena masalah-masalah dalam pengelolaan DAS seperti banjir dan kekeringan
tidak memandang batas administrasi. Namun, hingga saat ini kerjasama antar daerah
(KAD) dalam menangani DAS belum berjalan dengan baik.
Sintesis Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS • 43