Views
2 months ago

koran_sulindo_edisi_1

Koran Suluh Indonesia 8

Koran Suluh Indonesia 8 - 17 April 2016 Politik Deparpolisasi Melemahkan Demokrasi Isu deparpolisasi merebak di tengah pencalonan Ahok lewat jalur independen. Hanya terjadi karena parpol masih dalam masa transisi. Puluhan ribu pendukung PDI Perjuangan saat mengikuti kampanye pemilu 1999. Deparpolisasi. Kata itu mencuat ditengah hiruk-pikuk polemik rencana pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Yang melontarkan adalah Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jakarta. Sebenarnya pernyataan Prasetio merupakan kritik terhadap situasi yang terjadi di sekitar pencalonan Ahok. Tapi, di media-massa dan media-sosial, pernyataan tentang deparpolisasi itu langsung menuai kecaman dari delapan penjuru angin. Juga kemudian tatkala Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, mempertanyakan tentang masalah tanggungjawab kepala daerah yang tidak diusung parpol. Padahal kalau me nyimak secara seksama, tak perlu ada kegaduhan semacam itu. Seperti kata Tommi Legowo, pengamat politik dari Populi Center. “Deparpolisasi adalah upaya disengaja atau tidak disengaja mengurangi, atau bahkan menihilkan peran partai politik dalam demokrasi.” Partai politik adalah pilar utama demokrasi, sehingga dalam konteks demokrasi, menihilkan peran parpol berarti melemahkan demokrasi. Semua gerakan sosial dan politik di Indonesia selalu melalui organisasi politik yang, kemudian karena adanya kebutuhan akan kekuasaan dengan basis ideologi, maka menjelma menjadi parpol. Jadi, parpol tidak semata sarana perjuangan, tapi juga alat kelengkapan politik untuk pembangunan bangsa. Gambaran adanya gerakan seperti itu dapat terlihat dari awal munculnya Sarikat Islam, di awal abad 20. Munculnya para tokohtokoh perjuangan adalah hasil langsung dari pendidikan parpol. Mereka juga berkiprah memakai sarana parpol. Di masa demokrasi parlementer, partai sukses memainkan fungsinya sebagai pem buat dan pengambil keputusan. Namun, tidak adanya partai mayoritas menyebabkan pemerintah harus selalu berdasarkan koalisi antar bebe rapa partai yang dengan mudah dijatuhkan satu sama lain oleh mosi tidak percaya. Jatuh-bangun kabinet inilah yang sempat membuat Bung Karno kesal, dan melontarkan pernyataan agar rakyat “mengubur partai-partai”. Yang penting dicatat, pernyataan Bung Karno itu haruslah dimaknai dalam konteks perpolitikan di masa itu. Pemilu 1955 sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan ber negara melalui sistem parlementer. Pemilu itu diikuti oleh 172 kontestan parpol, dan memunculkan 4 partai politik besar yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Memasuki masa Orde Baru peran parpol dikebiri. Puncaknya pada 1973 dilakukan penyederhanaan melalui fusi parpol dan adanya kooptasi terhadap peran dan fungsinya. Sekalipun pusat kekuasaan berada ditangan kelompok penguasa, namun rezim Orba pun tetap harus mengakui keberadaan parpol. Setelah gelombang reformasi terjadi yang diikuti tumbangnya rezim Suharto, sistem multi partai dihidupkan lagi. Namun partai nampaknya masih belum mampu berbenah diri terhadap adanya perubahan politik yang ada. Budaya politik dan peran parpol masih terikat oleh “mindset” kiprah parpol semasa Orba. Demokratisasi internal parpol tidak berjalan, dan terjebak dalam skema penguasa. Kondisi parpol yang demikian dihadapkan dengan era reformasi terlihat adanya ke gamangan. Kondisi itu berakibat langsung kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap parpol. Satu pengecualian adalah PDI (terutama saat dibawah pimpinan Megawati Soekarnoputri), yang terbukti satu-satunya partai di masa Orba yang sering dianggap oposisi oleh penguasa. PDI Perjuangan setelah reformasi mempunyai warna yang bersih dan merasa berhak untuk menampung aspirasi untuk reformasi. Fungsi partai tak tergantikan Proses pendewasaan demokrasi di Indonesia telah melalui masa 17 tahun, sejak 1999, dan dalam perjalanannya telah melewati berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi. Namun di sisi lain pergerakan kebebasan masyarakat tersebut tidak dapat diimbangi oleh parpol. Membicarakan parpol menjadi kian menarik jika terkait dengan keadaan politik sekarang ini terutama pilkada, dimana undang-undang menjamin bahwa calon kepala daerah dimungkinkan maju lewat jalur independen. Calon perseorangan memang tak bisa diartikan meniadakan peran partai politik. Kedua-duanya sama-sama berhak maju dalam pilkada dan dijamin undangundang. Jalur independen terlihat menarik karena masyarakat nampaknya melihat adanya calon alternatif di luar parpol. Selain itu juga calon independen terlihat tidak terikat dengan kepentingan politik. Namun pertanyaannya, karena calon independen mengejar jabatan kepala daerah, maka mau tak mau gagasan dan gerakannya adalah berpolitik. Calon independn saat ini mungkin mendapat simpati dan dukungan karena situasi parpol yang masih gamang dan belum mampu mengimbangi tuntutan reformasi. Peranan media-massa dan media-sosial (medsos) juga cukup signifikan untuk menggiring opini publik untuk berpihak kepada seorang calon independen, sekaligus memojokkan partai politik. Dalam situasi saat ini tidak semua kesalahan bisa ditumpahkan kepada parpol. Apalagi, kondisi parpol kini tidak mampu mandiri mengembangkan diri menjadi partai modern. Alasannya, kekuatan penopang kehidupan parpol selain ideologi adalah unsur finansial yang mandiri. Parpol hidup dari sum bangan pemerintah yang tidak memadai, iuran anggota, dan sumbangan pihak lain. Sum ber finansial tadi jauh dari kebutuhan untuk menghidupkan roda organisasi, apa lagi untuk menghidupkan program-program yang menjadi 12 peran dan fungsi parpol. Bayangkan lagi jika parpol harus ada di seluruh wilayah Indonesia, betapa beratnya beban parpol. Jadi dari sisi untuk mempertahankan eksistensinya saja, harus dilakukan berbagai upaya yang kadang dilakukan dengan melanggar hukum. Akhirnya masyarakat menganggap hampir semua kader parpol terlibat kasus korupsi. Situasi yang dihadapi parpol ini sebenarnya tanggungjawab semua pihak, jika memang ingin membangun bangsa ini dengan benar secara moral dan hukum. Di negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat, kehidupan parpol dijamin oleh negara. Dengan jaminan finan sial negara, partai diharap makin dewasa dan matang dalam berpolitik. Sebagai usulan yang cukup fair adalah memberikan jaminan kepada parpol sesuai dengan jumlah kursi yang didapat pada Pemilu. Setelah itu, jika masih ada parpol yang secara kelembagaan melanggar hukum, maka partai itu bisa dibubarkan. Dengan demikian pelan-pelan rakyat akan terpenuhi rasa keadilan dan tanggungjawab dari parpol itu sendiri. Jika pemikiran di atas dapat diterima, maka dengan sendirinya akan pupus pula adanya calon independen. Kare na dalam perangkat kelembagaan bernegara itu ada yang namanya supra politik yang dikenal sebagai lembaga tinggi negara dan ada infrastruktur politik yang bernama parpol. Eksistensi parpol adalah keharusan, karena sejarah dan tujuan pembentukan parpol di semua negara adalah memikul tanggungjawab untuk menampung dan mem perjuangkan aspirasi rakyat. Parpol hidup semata-mata untuk rakyat. Sikap anti partai yang muncul setelah Ahok mencalonkan diri sebagai calon independen, walaupun saat ini terdengar rasional dan progresif, namun akan memangkas saluran dan mesin politik bagi rakyat dalam memperjuangkan kepentingannya. Siapa yang memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses politik tanpa adanya partai? Tidak ada. Tanpa partai, rakyat tidak memiliki saluran untuk berpolitik secara formal dan memiliki kesempatan untuk merebut kekuasaan politik. Tanpa partai, maka rakyat tidak akan pernah memiliki program dan kepemimpinan politik. Kondisi kekinian dengan adanya calon independen ini mesti diterima sebagai masa transisi. Dengan kata lain, partai harus mulai membuka diri untuk menjadi partai modern. Didit Sidarta sulindo.com Sulindo 1.indd 12 4/1/2016 1:02:58 pM

Ekonomi 13 Kita Hanya Butuh 50 Bank Umum Kondisi perbankan Indonesia masih terbilang aman. Namun, pemerintah perlu menata jumlah perbankan yang masih terlalu banyak. Jumlah bank di Indonesia termasuk tertinggi di dunia. Saat ini tercatat ada 118 bank umum dan 1.800 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di tanah air. Karena itu, perlu langkah konsolidasi untuk mengurangi jumlah bank melalui merger dan akuisisi agar memudahkan dalam pengawasannya. Hal itu disampaikan Fauzi Ichsan, anggota Dewan Komisioner merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menanggapi soal pengawasan terhadap bank gagal berdampak sistemik. “Jumlah bank yang sekarang sangat banyak sehingga sulit untuk mengawasi semuanya. Idealnya, kita butuh sekitar 50 bank umum, serta BPR setengah dari jumlah yang ada sekarang, supaya lebih efisien dan siap bersaing,” katanya. Menurut Fauzi, disahkannya Undang-Undang tentang Pence gahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) merupakan langkah positif untuk menciptakan bank yang sehat, sekaligus meng amankan uang negara. Ini terlihat dari bergesernya mekanisme bail out yang diganti dengan bail in, dimana bank yang berdampak sistemik akan dipantau dan dipaksa untuk menyelesaikan masalah keuangannya ketimbang mengandalkan suntikan dari APBN. Selanjutnya, dana bail in yang berasal dari LPS dalam bentuk pinjaman, harus dikembalikan melalui premi. Bail in lebih berfokus kepada pencegahan krisis, sehingga suntikan likuiditas diberikan sebelum sebuah entitas dinyatakan gagal bayar. Sejauhmana LPS memiliki kekuatan dana dalam mekanisme ball in tersebut serta kemungkinan terdapat bank yang gagal berdampak sistemik, berikut petikan wawancara dengan Fauzi Ichsan, dengan wartawan Suluh Indonesia, Arif Setianto: Sejauh ini adakah bank yang mengalami gagal ber dampak sistemik? Sejauh ini belum ada. Kami belum menerima laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank yang berpotensi mengalami gagal dan berdampak sistemik. Sebelumnya ada, yakni Bank Century yang berdampak sistemik dan perlu dilakukan penyelamatan. Kemudian, secara umum, LPS yang dibentuk tahun 2005 mencatat ada 67 BPR dan bank umum IFI yang dilikuidasi, tapi tidak berdampak sistemik. Bagaimana mekanismenya sehingga bank dinyatakan gagal berdampak sistemik? Selama ini fungsi pengawasan lembaga keuangan ditangani oleh OJK. Secara seder hananya, bank yang masih jalan diawasi oleh OJK. Selama OJK belum melimpahkan bank gagal ke LPS, situasi perbankan masih aman. LPS, sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah di bank, baru akan dilibatkan oleh OJK ketika bank dalam penanganan khusus. Saat itulah kami lakukan spesifikasi terhadap seluruh aset bank yang sakit yang bisa dikonversi menjadi saham. Apabila dana tidak cukup, maka LPS menerbitkan obligasi yang bisa dijual ke pasar. Kalau masih tidak cukup juga, LPS meminta presiden untuk menggali sumber dana perbankan. LPS dimungkinkan mengajukan pinjaman ke pemerintah, kemudian pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Hasil penerbitan SBN tersebut akan dipinjamkan ke LPS yang harus dikembalikan kepada pemerintah. LPS juga dapat mengajukan pinjaman ke Bank Indonesia dengan jaminan pemerintah. Sejauhmana anjloknya rupiah berdampak pada bank? Bukankah berpotensi menimbulkan kredit macet? Secara umum, tingkat kecukupan modal industri perbankan rata-rata masih bagus, di atas 20 %. Gross NPL juga masih rendah, di bawah 2,6 %. Jadi, belum ada potensi bank gagal yang dapat berdampak sistemik akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi, bisa dibilang masih aman. Dana yang dihimpun LPS sekitar Rp 67 triliun. Apakah itu cukup untuk menanggulangi jika ada bank yang bangkrut? Dana ini tertinggi dalam sejarah. Nilainya sekitar Rp 67 triliun. Dibandingkan saat LPS menangangi kasus Bank Century, dana yang ada di LPS Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Fauzi Ichsan hanya Rp 14 triliun. Terlebih lagi kondisi perbankan kita saat ini jauh dari krisis. Jadi, relatif aman. Value paling signifikan apa yang bisa ditanggulangi dengan mekanisme bail in? Yang signifikan adalah meng amankan uang APBN. Berbeda dengan bail out, di mana upaya penyehatan bank dilakukan melalui suntikan likuiditas langsung dari APBN, mekanisme bail in berasal dari LPS dalam bentuk pinjaman. Dana bail in tersebut harus dikembalikan melalui premi. Dan yang juga perlu diingat, bail in lebih berfokus kepada pencegahan krisis, sehingga suntikan likuiditas diberikan sebelum sebuah entitas dinyatakan gagal bayar. *** www.lps.go.id Pertamina Siap Ikut Kelola Blok Masela Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan plan of development Blok Masela di Maluku menggunakan skema pengelolaan kilang gas melalui pipanisasi di darat (onshore). Keputusan ini memberi angin segar bagi PT Pertamina (Persero) untuk bisa ikut ambil bagian dalam pengelolaan Blok Masela tersebut. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengaku sudah ber bicara dengan Inpex Corporation selaku operator Blok Masela. Perusahaan asal Jepang ini juga sudah membuka kesempatan pada Pertamina untuk mengelola blok itu. “Oleh karena itu, saat ini kami sedang mempelajari datanya,” katanya pada Maret 2016 lalu di Jakarta. Pengkajian data butuh sekitar 4-5 bulan. Selanjutnya, dari hasil kajian tersebut, pihaknya akan menegosiasikan berapa persen hak yang bisa dikelola. Rencananya, Pertamina ingin menguasai hak pengelolaan sekitar 10-20 persen. Namun hal tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan kedua kontraktor Blok Masela Inpex Corporation dan Shell, mengingat hak pengelolaan Blok Masela saat ini 65 persen dipegang oleh Inpex Corporation dan sisanya 35 persen dimiliki Shell Upstream Overseas Services Ltd. Langkah Pertamina untuk ambil bagian di Blok Masela sangat beralasan. Dari sisi plan of development, sejak awal Inpex Corporation dan Shell bersikukuh akan mengelola Blok Masela dengan skema kilang terapung di laut (offshore). Pertimbangannya, bia ya offshore lebih murah ketimbang onshore. Menurut hi tung-hitungan Inpex yang didukung Menteri Ener gi dan Sumber Daya Mine ral (ESDM) Sudirman Said, offshore hanya butuh anggaran 14,8 miliar USD, sedangkan ske ma onshore biayanya mencapai 19,3 miliar USD. Hitungan Inpex ditolak oleh Menteri Koordinator (Menko) bi dang Kemaritiman Rizal Ramli. Selain tidak valid, skema offshore hanya akan mem berikan sumber de visa 2,52 miliar USD tiap tahunnya tapi tidak akan benefit atau value ekonomi bagi masyarakat sekitar. Rizal mengklaim, skema onshore akan menciptakan multiplier effect di wilayah Maluku berupa peningkatan ekonomi setempat melalui pembangunan kota baru sebagai impact dari kegiatan penambangan blok Masela. “Manfaat multiplier effect ini jauh lebih besar dari pada devisa dari skema offshore,” kata Rizal. Potensi gas alam yang ada di Blok Masela sangat luar biasa. Blok Masela terletak di lepas pantai Laut Arafura sekitar 155 km arah barat daya Kota Saumlaki yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Blok Masela ditargetkan dapat memproduksi gas 421 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan minyak 8.400 barel per hari. Cadangan gas Blok Masela bisa digunakan selama 70 tahun dengan deposit sebanyak 20 trillion cubic feet. Kandungan gasnya terbesar di dunia. Tak ayal, blok Masela juga dijuluki “blok abadi” lantaran menyimpan gas alam yang butuh waktu sangat lama untuk menghabiskannya. Dwi Soetjipto berharap bisa mendapatkan hak pengelolaan sebelum keputusan final investasi atau Final Investment Decision. Pertamina pun belum mengetahui skema apa yang digunakan untuk men dapat hak pengelolaan blok migas tersebut. Selain dengan mekanisme pemberian hak penge lolaan atau participating interest (PI), Pertamina bisa mendapatkan hak pengelolaan Blok Masela dengan skema bisnis biasa atau yang sering disebut farm out. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas,) Amien Sunaryadi, juga sudah mempertemukan Inpex Corporation dengan Perta mina sebagai langkah awal untuk membahas peluang Perta mina mendapatkan hak pengelolaan di Blok Masela. Menurut Amien, ada dua hal yang dibicarakan. Pertama, perkenalan kedua belah pihak. Lalu, mereka menun juk penanggungjawab proses negosiasi. Kedua, mem bi - carakan kerja sama. Di satu sisi, Pertamina berminat menda patkan hak pengelolaan Blok Masela. Di sisi lain, Inpex membu tuhkan pembeli gas dari dalam negeri. “Dua kepentingan ini bisa disinergikan dengan masuknya Pertamina ke Blok Masela,” tandas Amien. (ARS) Koran Suluh Indonesia 8 - 17 April 2016 sulindo.com Sulindo 1.indd 13 4/1/2016 1:02:58 pM

Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014
no-02th-viiifebruari-2014
Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Pada Pembukaan Kongres Ke-8
Inteligensia Muslim dan Kuasa - Democracy Project
Buku Menyongsong 2014-2019 highress
Edisi Mei -Juni Tahun 2008 per HAL - Elsam
jurnal%20maarif%20vol%2010%20no%202%20-%202015
Inteligensia%20Muslim%20dan%20Kuasa
Download - propatria - propatria.or.id | towards a democratic society
analisis dokumentasi hak asasi manusia - Elsam
BBRI_Annual Report_2012
ASASI Edisi Juli - Agustus Tahun 2008.pdf - Elsam
prospek penegakan ham - Elsam
20140707_MajalahDetik_136