Views
6 months ago

koran_sulindo_edisi_1

Tokoh 16 Ali

Tokoh 16 Ali Sastroamidjojo, Marhaenis Sejati Peranan Ali Sastroamidjojo merentang dari masa pergerakan nasional hingga masa demokrasi liberal. Ia pernah dua periode menjabat Perdana Menteri RI dan Ketua Umum PNI. Mr. Ali Sastroamidjojo Suatu kali, dalam sebuah pertemuan PNI di tahun 1928, Ali Sastroamidjojo berdebat keras dengan Soekarno. Pasalnya, saat itu, Bung Karno mengusulkan agar semua anggota PNI memakai seragam, dan menganjurkan agar anggota PNI tak lagi memakai sarung. Mendengar usul Bung Karno itu, Ali Sastroamidjojo langsung menyatakan ketidaksetujuannya. “Justru sarung itu sesuai dengan tradisi kepribadian Indonesia. Lagipula memakai pakaian seragam perlu biaya besar, padahal kita tidak punya uang,” tegas Ali. Bantahan Ali Sastroamidjojo itu membuat Bung Karno kesal. Suasana pertemuan menjadi panas. Peserta pertemuan pun terbelah dua. “Sebagian berpihak kepadaku, sebagian lagi menyokong Ali. Dan akhirnya aku kalah,” begitu pengakuan Bung Karno, seperti tercantum di buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis Cindy Adams. Bukan kali itu saja Ali Sas troamidjojo berani men­ Koran Suluh Indonesia 8 - 17 April 2016 debat Bung Karno. Meski Ali mengagumi sahabatnya tersebut, tapi jika pemikiran ataupun kebijakan Bung Karno dinilainya tak sesuai dengan prinsip-prinsip politik yang dipegangnya, maka tanpa segansegan Ali berani menentang atau mengingatkan Bung Karno. Meski cukup kerap berdebat keras, keduanya tetap berkawan akrab. Ali Sastroamidjojo, yang lahir di Grabag, Magelang, 21 Mei 1903, baru bergabung dengan PNI di tahun 1928. Ketika itu, ia baru saja menyelesaikan studi ilmu hukum di Universitas Leiden, Belanda. Namanya sebagai tokoh pergerakan sudah termashur hingga ke tanah air. Ali termasuk salah seorang dari empat mahasiswa (tiga lainnya: Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, dan Abdul Madjid Djojoadiningrat) aktivis Perhimpunan Indonesia yang diadili karena dianggap menentang pemerintah Belanda. Tapi, persidangan yang digelar di Belanda itu membebaskan Ali dan kawan-kawan. Ali Sastroamidjojo Lahir di Grabag, Jawa Tengah 21 Mei 1903 Meninggal di Jakarta 13 Maret 1976 Menjabat Perdana Menteri Periode I 30 Juli 1953 – 11 Agustus 1955 Periode II 20 Maret 1956 – 9 April 1957 Sepulangnya ke tanah air, Ali Sastroamidjojo segera men ce burkan diri dalam pergerakan kebangsaan. Ia bergabung dengan PNI, yang didirikan Bung Karno dan kawan-kawannya, 4 Juli 1927. “Pada pokoknya tujuan politik PNI waktu itu adalah menca pai Indonesia Merdeka, sesuai dengan asas dan tujuan Perhimpunan Indonesia. Karena itu, saya memilih masuk PNI,” kata Ali, seperti tertulis dalam memoarnya, Tonggak- Tonggak di Perjalananku. Mula-mula Ali Sastroamidjojo tercatat sebagai anggota biasa PNI Cabang Yogyakarta. Tapi, tak lama kemudian, ia diminta menjadi pengurus PNI Cabang Yogyakarta. Ketika Bung Karno dan tiga aktivis PNI lainnya ditahan pemerintah kolonial Belanda, PNI dibubarkan para pengurusnya, dan membentuk Partindo yang dipimpin Mr. Sartono. Ali pun bergabung di Partindo Cabang Madiun, sambil berpraktek sebagai advokat. Kegiatan Partindo makin hari makin radikal. “Di daerah Madiun, misalnya, Partindo membentuk perserikatan kaum buruh, seperti sopir, kusir dokar, dan buruh pejagalan, juga kaum tani. Partindo cabang Madiun juga me nerbitkan berkala yang kami namakan Kebutuhan Rakyat,” tulis Ali. Akibat aktivitas Partindo yang makin radikal, pemerintah kolonial Belanda makin represif, dengan mempersempit ruang gerak partai-partai politik. Hingga akhirnya, Partindo memu tuskan membubarkan diri pada 18 November 1936, karena tekanan pemerintah kolonial yang tidak memungkinkan lagi Partindo bergerak. Tapi, pembubaran Partindo tidak membuat kaum nasionalis radikal menjadi putus asa. Hanya beberapa bulan kemudian, 24 Mei 1937, mendirikan sebuah partai baru, Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), yang asas dan tujuan yang sama dengan PNI dan Partindo. Pemrakarsa pendirian Gerindo adalah kaum muda di Partindo dan kader-kader aktivis PNI. Ali Sastroamidjojo pun bergabung dengan Gerindo. Selain menitikberatkan pada aksi massa, Gerindo juga ber pendirian anti-fasisme. Ini harus dilihat dari perkembangan politik dunia masa itu, yang makin hari makin terang dipengaruhi pertumbuhan fasisme di Italia dan Naziisme di Jerman, serta fasisme Jepang. Menjelang masa pendudukan Jepang itu, Ali Sastroamidjojo sempat menjabat sebagai Wakil Walikota Madiun, serta terpilih sebagai anggota Dewan Kotapraja Jawa Timur, mewa kili Gerindo. Di masa pendudukan Jepang, Ali bekerja sebagai pegawai tinggi yang ditempatkan di bagian urusan umum (naisebu). Baru April 1945, ia pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai pegawai tinggi di kantor urusan ekonomi. Setelah proklamas kemerdekaan Indonesia, Ali Sastroamidjojo langsung menjadi salah satu tokoh penting di peme rintahan Republik yang baru. Bung Karno menunjuknya sebagai Menteri Penerangan. Lalu, di bawah kabinet Amir Sjarifuddin, Ali ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Di masa jabatannya, ia merancang UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Rancangan Undang-Undang itu dianggap progresif pada zamannya. Bersama Mr. Sujono Hadinoto, Ali ditunjuk mewakili PNI dalam delegasi Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Denhaag Belanda, November 1949. Hasil KMB tidak terlalu memuaskan PNI, karena Indonesia menjadi negara federal (Republik Indonesia Serikat/RIS), bukan negara kesatuan. Sesudah persetujuan KMB itu, Ali Sastroamidjojo sempat absen di perpolitikan nasional. Di awal tahun 1950, ia ditunjuk sebagai duta besar pertama Indonesia di Amerika Serikat. Ia menjalani tugas itu selama hampir tiga tahun. Menjadi Perdana Menteri RI Di tahun 1953, di tengah krisis politik yang berpotensi meretakkan Republik Indonesia, Ali Sastroamidjojo ditunjuk sebagai Perdana Menteri RI. Orang-orang sering menyebut kabinet Ali sebagai “kabinet kiri”. Pasalnya, pada saat itu Masjumi dan PSI ditendang keluar, sedangkan PKI dan NU ditarik masuk. Menurut pengakuan Ali Sastroamidjojo, ia sendi ri tak ikut membentuk su sunan kabinetnya. Ali menu lis dalam memoarnya: “Ter ben tuknya kabinet saya itu agak menyimpang dari kebia saan, karena tidak disusun langsung oleh formatur yang kemudian menjadi Perdana Menteri. Malahan pada waktu pembentukannya saya tidak turut mencampur-tanganinya, karena saya masih menjabat Dubes RI di Washington. Baru setelah pembetukan cabinet itu selesai dan disetujui oleh Presiden, saya terima telegram dari Sdr. Sidik Djojosukarto (Ketua Umum PNI masa itu), bahwa saya ditunjuk sebagai Perdana Menteri RI.” Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini merupakan koalisi antara PNI, Partai Indonesia Raya (PIR), dan NU. Begitu dilantik sebagai Perdana Menteri RI, Ali Sastroamidjojo menerapkan dengan sungguh-sungguh politik luar negeri Indonesia yang bebasaktif. Politik luar negeri meluas ke negeri-negeri sosialis: 1953, Indonesia mengirim dubes ke Peking, Tiongkok; 1954, Indonesia membuka kedutaan di Moskow, Uni Soviet. Politik luar negeri Indonesa makin antikolonialis dan anti-imperialis. Di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konfe rensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Pemerintahan Ali Sastroamidjojo juga sukses mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955. Inilah pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia; diikuti 190 partai, organisasi, maupun per orangan. Ali, yang saat itu menjadi juru kampanye utama PNI, berhasil membawa PNI “Di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, serta mempersiapkan pemilihan umum pertama Republik Indonesia, 1955.” sulindo.com Sulindo 1.indd 16 4/1/2016 1:02:59 pM

Tokoh 17 Mr. Ali Sastroamidjojo tengah diambil sumpahnya sebagai perdana menteri kabinet Ali Sastroamidjojo II di Istana, 24 Maret 1956. memenangkan pemilu dengan perolehan 119 kursi. Disusul oleh Masjumi (112 kursi), NU (91), dan PKI (80). Tentang kesuksesan kabi - netnya itu, diakui Ali Sastroamidjojo berkat kerjasama dengan partainya, PNI, terutama dengan fraksinya di DPRS. Juga komunikasi dengan partai-partai koalisi terjalin baik. Dengan kerjasama yang baik itu, kesalahpahaman dihindari. Ali dan anggota kabinetnya bisa mencurahkan pemikiran dan tenaga pada penyelesaian program-program kerja yang telah digariskan. “Tidak berarti bahwa kami lantas mengabaikan kritikkritik pedas dari pihak oposisi di DPRS. Adapun seranganserangan oposisi di luar badan legislatif dilayani oleh surat kabar harian PNI, Suluh Indonesia, yang dipimpin Mh. Isnaeni,” tutur Ali. Meski terbilang sukses, menjelang Pemilu 1955, Kabinet Ali Sastroamidjojo I harus mengundurkan diri, digantikan Kabinet Burhanudin Harahap dari Masjumi. Tapi, dengan keme nangan dalam Pemilu yang digelar September 1955, PNI kembali mendapat mandat untuk membentuk kabinet. Ali Sastroamidjojo kembali didapuk sebagai Perdana Menteri RI. Salah satu prestasi Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah sukses membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada April 1956. Empat bulan kemudian, pemerintah Indonesia menyatakan menolak membayar utang-utang warisan kolonialisme Belanda. Kabinet Ali Sastroamidjojo II, yang dilantik pada 24 Maret 1956, merupakan suatu koalisi yang kuat antara PNI, Masjumi, dan NU (karena itu kerap juga disebut Kabinet Ali-Roem- Idham), ditambah dengan Parkindo, Partai Katholik, IPKI, dan Perti. Koalisi ini mencakup 179 kursi di parlemen, yang anggotanya berjumlah 257 orang. Jadi koalisi yang memerintah saat itu merupakan mayoritas mutlak di parlemen. Tapi, setahun kemudian, 14 Maret 1957, Ali menyerahkan kembali mandat kepada Presiden Soekarno. Ketua Umum PNI Ali Sastroamidjojo sendiri kemu dian menceburkan diri dalam aktivitas PNI. Dalam Kongres PNI IX di Solo, tahun 1960, ia terplih sebagai Ketua Umum PNI. Dengan segera DPP PNI dibawah kepemimpinan Ali Sastroamidjojo melakukan perubahan organisasi untuk memulihkan kewibawaan pimpinan pusat. Partai juga membuka peluang bagi aktvis muda yang berhaluan na sionalisradikal untuk berkiprah di jajaran DPP, DPD, hingga ke tingkat cabang. Dengan begitu, perwakilan ormas dalam pimpinan partai meningkat pesat. Peran PNI di pentas perpolitikan nasional bangkit kembali. Peran kubu nasionalis-radikal makin menguat setelah Kongres PNI X di Purwokerto, Mei 1963. Dalam kongres ini, Ali Sastroamidjojo kembali terpilih sebagai ketua umum. Dan sebagai sekretaris jenderal DPP PNI terpilih Surachman, tokoh muda yang sebelumnya aktif di PETANI, ormas sayap PNI yang bergerak di kalangan petani. Selain itu, beberapa tokoh GMNI juga masuk dalam jajaran DPP PNI, seperti John Lumingkewas. Kehadiran para tokoh muda dengan garis politik nasionalisradikal ini membuat PNI makin menggelora. Tema baru dalam propaganda dan indoktrinasi partai merefleksikan perubahan ini. Pidato-pidato para pemimpin partai pada waktu itu terpusat pada “kebutuhan kembali kepada kaum marhaen“, dalam rangka membangun persatuan antara partai dengan ormas di dalam Front Marhaenis yang kuat, serta tekad untuk menjadikan PNI sebagai “partai pelopor“. Di masa kepemimpinan Ali Sastroamidjojo, dalam per temuan Badan Pekerja Kongres PNI di Lembang, Ban dung, November 1964, di ce tuskan “Deklarasi Marhaenis“. Retorika Deklarasi Marhaenis bukanlah sekadar tang - gapan taktis terhadap iklim Demokrasi Terpimpin, melainkan merupakan tandatanda perubahan nyata sikap PNI terhadap isu-isu dasar yang berkembang saat itu. Pim pinan PNI di bawah Ali Sastroamidjojo mulai menatap kondisi-kondisi domestik serta kelompok yang dalam tingkah lakunya memberi peluang bagi imperialisme. Gerak politik PNI berhasil mengimbangi PKI dan tokoh-tokoh Angkatan Darat dalam pentas politik nasional. Hubungan Presiden Soekarno dengan jajaran pimpinan PNI, terutama dari kalangan muda, makin terjalin akrab. Pada bulan April 1964, misal- nya, suatu delegasi yang berjumlah 26 aktivis muda PNI diterima Bung Karno di Istana Negara untuk membicarakan usaha-usaha pengembangan partai. Bung Karno menantang mereka untuk menjadikan PNI sebagai “partai pelopor“. Dan patut dicatat, dalam masa kepemimpinan Ali Sastroamidjojo-Surachman, PNI berhasil menyelenggarakan pera yaan ulang tahun partai secara besar-besaran pada Juli 1965. Acara yang digelar di Stadion Senayan itu berhasil menghadirkan sekitar 100.000 hadirin, yang bahkan mengalahkan acara yang digelar PKI sekalipun. Situasi berubah pada tahun 1965. Upaya negeri-negeri imperialis menggulingkan Bung Karno didahului dengan penghancuran basis pendukungnya: gerakan kiri. Akhirnya, dengan dalih terlibat Gestapu, militer segera menyerang PKI dan ormasormasnya. PNI Ali-Surachman juga terkena getahnya. Aksi-aksi mahasiswa kanan di tahun 1966 sangat akrab dengan istilah “PNI ASU” (PNI Ali Sastroamidjojo- Surachman). Akhirnya, pada kongres luar biasa di Bandung, 21 sampai 27 April 1966, kelompok Ali-Surachman digulingkan. Kelompok sayap kanan PNI, yang sering disebut kelompok Osa-Usep, berhasil merebut kepemimpinan. Di masa Orde Baru, Ali tak lagi berkiprah dalam pentas perpolitikan. Meski begitu, sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir, 17 Maret 1975 (di usia 72 tahun), ia tetap menyebut diri sebagai seorang nasionalis, seorang marhaenis sejati. Imran Hasibuan Pahlawan Nasional untuk Ali Sastroamidjojo Sejak awal Januari 2014 keluarga Ali Sastroamidjojo mengusulkan Ketua Konferensi Asia Afrika 1955 itu menjadi pahlawan nasional. Pria yang pernah dua kali menjadi perdana menteri itu dianggap tokoh diplomasi Indonesia. Menurut cucunya, Tarida, sosok Ali Sastroamidjojo tidak hanya teladan diplomasi perjuangan Indonesia, namun di dalam jiwanya sudah tertanam sikap pejuang Solidaritas Asia Afrika. Pada Periode 1955-1961, Ali berada di tengah pusaran dahsyat dampak Semangat Bandung di percaturan politik internasional. Ali memenuhi persyaratan sebagai pahlawan nasional, terutama karena partisipasinya yang terus-menerus terhadap pembentukan bangsa Indonesia. Dia besar untuk republik ini. Sosok Ali dikenal sebagai orang yang tenang dalam menghadapi masalah. Kekaguman Ali pada sosoksosok dr. Sutomo, Tjokroaminoto, Mangunsarkoro, Ir. Soekarno,dan Mohamad Hatta membentuk kepribadiannya. Karakter ini memudahkannya berkiprah di percaturan diplomasi tingkat dunia. Ali dikenal memiliki sikap tenang, terkendali, mampu beragumentasi, dan cukup persuasif. Pengalamannya dalam dunia politik membuat Ali mampu menjembatani aliran-aliran yang ada saat itu. Pemberian gelar pahlawan nasional untuk Ali perlu untuk mewakili kalangan nasionalis. Selama ini, belum banyak tokoh dari kalangan nasionalis yang menjadi pahlawan nasional. Padahal, jasa mereka bagi bangsa dan negara sangatlah besar. Koran Suluh Indonesia 8 - 17 April 2016 sulindo.com Sulindo 1.indd 17 4/1/2016 1:03:00 pM

Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014
Buku Menyongsong 2014-2019 highress
Inteligensia Muslim dan Kuasa - Democracy Project
Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Pada Pembukaan Kongres Ke-8
Download - propatria - propatria.or.id | towards a democratic society
analisis dokumentasi hak asasi manusia - Elsam
Edisi Mei -Juni Tahun 2008 per HAL - Elsam
20140707_MajalahDetik_136
prospek penegakan ham - Elsam
ASASI Edisi Juli - Agustus Tahun 2008.pdf - Elsam
herlambang-perkembangan-peraturan-peruuan
pergolakan-pemikiran-islam-ahmad-wahib
preview-selamat-datang-presiden-jokowi
seakan-kitorang-setengah-binatang
E-Magazine|Free
geospasial-desember-2012