koran_sulindo_edisi_1

Recommendations

Info

Laporan Utama 4 Indonesia Kini Masuk ke Situasi Neoliberalisme Proses desukarnoisasi yang berlangsung cukup lama dan massif, membuat anak bangsa Indonesia melupakan sosialisme yang digagas Bung Karno. Akibatnya, kini negara-bangsa Indonesia masuk perangkap neoliberalisme. PEMERINTAHAN Joko Wi dodo-Jusuf Kalla dengan Nawacitanya-nya sebe narnya secara konseptual memiliki peluang terhubung dengan gagasan sosialisme Bung Karno. Namun, ketika Nawacita disusun secara resmi menjadi dokumen negara melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), peluang itu terempas. “Ternyata, RPJM sudah disu sun sebelum Jokowi terpilih men jadi presiden. RPJM sudah disiapkan. Jadi, Nawacita hanya ditempelkan di bagian depan saja, sedangkan di belakangnya sudah disiapkan rencana sebelum Jokowi terpilih,” kata penga mat ekonomi politik dari Uni versitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir , dalam perbincangan dengan wartawan Suluh Indonesia, Yuyuk Sugarman, di kantornya, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, di Bulaksumur, Yogyakarta, akhir Februari 2016 lalu Berikut petikan wawancara dengan pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat, pada 28 Februari 1958 ini tentang sosialisme Indonesia yang digagas Bung Karno, normalisasi kapitalisme, dan upaya mengembalikan Indonesia ke jalan ideologisnya. Sosialisme Indonesia yang digagas Bung Karno masihkah relevan dengan situasi dan kondisi Indonesia hari ini? Bicara tentang sosialisme Bung Karno menarik untuk menyi mak pedoman yang digariskan ketika beliau menyampaikan amanat presiden menge nai Pembangunan Semes ta Berencana. Ada enam pedoman, tapi saya mau ambil satu saja yang prinsip, yakni segala kegiatan ekonomi dan keuangan bertujuan untuk keadilan. Itu prinsip. Saya kira, kalau itu kita jadi kan pedoman, justru hari ini, dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, sosialisme Bung Karno semakin relevan. Kenapa? Kare na, justru hari-hari ini di seluruh dunia, apalagi yang lebih parah Indonesia, ditandai dengan semakin melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Ini terjadi baik Revrisond Baswir Koran Suluh Indonesia 8 - 17 April 2016 di negara Amerika Serikat, Thailand, maupun Cina. Indonesia paling parah? Berdasarkan hasil survei Bank Dunia yang diluncurkan akhir tahun 2015 lalu ditemukan fakta: 1 persen rumah tangga di Indonesia itu sudah menguasai aset nasional sebesar 50 persen rumah tangga. Ini gila sekali. Dengan angka itu, Indonesia menempati urutan ketiga di dunia. Nomor satu yang paling timpang adalah Rusia, nomor dua Thailand, baru kemudian Indonesia. Antara Thailand dan Indonesia itu selisihnya sedikit, Thailand itu 50,2 persen, sementara Indonesia 50,3 persen. Dari fakta obyektifnya itu justru penerapan sosialisme yang digagas Bung Karno semakin relevan. Pertanyaan soal relevansi itu sering muncul. Ini menarik dan itu tidak hanya muncul dari masyarakat yang tidak mengenal Bung Karno, tapi juga dari orang-orang yang mengenal dekat Bung Karno. Apakah mereka gagal menghubungkan antara pemikiran-pemikiran Bung Karno dengan realitas yang ada sekarang atau ada faktor-faktor lain? Kalau saya mencoba masuk ke pertanyaan seperti itu, jawabannya: memang kita ini tidak lagi sensitif terhadap fenomena kesenjangan, sudah kehilangan empati terhadap mereka yang terpinggirkan. Bahkan, saya kira, sudah masuk ke tahap lebih parah lagi. Kita sudah masuk suatu tahap yang saya sebut sebagai normalisasi kapitalisme. Sekarang ini banyak orang, entah itu di luar Indonesia atau di dalam Indonesia, melalui proses yang cukup panjang sudah masuk ke dalam satu tahap melakukan normalisasi terhadap kapitalisme. Kapitalisme sudah diterima sebagai sesuatu hal yang normal. Jadi tidak lagi bicara soal faktafakta empiris, tapi sudah bicara mindset. Kalau dipandang dari sudut kapitalis, sejak dulu pun sosialisme Bung Karno dipandang tidak relevan. Sudah dari sononya enggak relevan bagi mereka. Sejak pertama kali gagasan sosialisme itu muncul sudah ditolak oleh mereka yang menganut kapitalisme. Yang menjadi masalah sekarang ini, terjadinya migrasi dari mereka yang seolah-olah pada suatu masa dulu pernah mengatakan sosialisme Bung Karno itu relevan tiba-tiba sekarang ini “murtad”, ganti aliran. Tapi, mereka tidak menyadari. Menurut saya, yang mereka persoalkan itu bukan pemikiran Bung Karno itu sendiri atau pemikiran Bung Karno itu dikait kan dengan kenyataan. Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Tapi, mereka memang berubah. Mereka mengalami suatu proses—termasuk pendidikan harus bertanggung jawab dalam hal ini—menormalkan kapitalisme. Proses menormalkan kapital isme itu mulai terjadi sejak kapan? Dalam konteks Indonesia, saya kira periode yang bertanggung jawab atau proses normalisasi kapitalisme itu periode pemerintahan Soe harto. Kita tahu, ketika Bung Karno merumuskan ekonomi berencana dalam pidatonya di tahun 1959, beberapa waktu setelah keluarnya dekret presiden yang menegaskan kembali ke UUD 1945, termasuk di dalamnya pa sal 33, pemerintah pada tahun 1961 resmi membentuk Dewan Perencanaan Nasi onal, cikal-bakal Badan Pe ren cana Pembangunan Na si onal ini, yang meng implementasikan gagasan itu. Hanya saja, tidak lama setelah itu meletus Gestok (Gerakan Satu Oktober) dan terjadi peng alihan kekuasaan. Nah sejak saat itulah terjadi suatu proses yang dalam satu sisi kita sebut proses de-soekarnoisasi, yang intinya adalah segala hal yang bernuansa sosialisme itu dibekukan. Mulailah dikenalkan cara berpikir baru yang mengarah ke kapitalis. Karena proses itu berlangsung cukup lama, 32 tahun, itulah yang kemudian pelanpelan mengendap dalam bawah sadar masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga, anakanak dari masyarakat yang dulu merasa pendukung Soekarno. Mereka mengalami proses transformasi yang kemudian meninggalkan ajaran Soekarno dan mulai menormalkan kapitalisme. Ini yang terjadi. Lalu, bagaimana setelah ber akhirnya era Soeharto? Juga tidak ada tanda-tanda kita mencoba kembali ke ajaran sosialisme Bung Karno. Bahkan, setelah kejatuhan Soeharto, kita malah masuk ke situasi yang lebih parah, yakni masuknya neoliberalisme. Maka terjadilah normalisasi kapitalisme secara lebih massif, terstruktur, dan sistematis. Yang mencolok sekali, adanya privatisasi, yang kemudian ada perdagangan bebas. Sejauh ini adakah upaya untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang sekarang ini masih berjalan? Saya kira, perlawanan terhadap rezim Soeharto, termasuk terhadap agendaagen da neoliberal, tergolong masif dan sampai batas-batas tertentu hasilnya antara lain dengan dibatalkannya se jumlah undang-undang, se perti Undang-Undang Kelistrikan, Undang-Undang Migas, dan Undang-Undang Sumber Daya Alam. Ini fakta yang jelas: upaya perlawanan itu tidak siasia. Kemudian, pernah dalam masa kampanye 2009, koran The Straight Time di Singapura menurunkan berita “neoliberalisme menjadi ungkapan jorok di Indonesia”. Jadi, perlawanan itu kencang dan didengar masyarakat internasional. Tapi, di dalam Indonesia sendiri tidak mudah untuk cepat-cepat membersihkan sisa dari normali sasi kapitalisme. Saya kira butuh waktu bagi kita untuk kembali ke kita sendiri. Ini bukan persoalan dulu dan sekarang. Persoalannya, kita ini sudah telanjur menjadi korban pencucian otak. Sedikit memberi gambaran untuk ilustrasi, kita ambil Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi otak kapitalisme. Pada tahun 2007 terjadi krisis di Amerika Serikat. Kemudian tahun 2008 terjadi aksi besar yang langsung dialamatkan ke Wall Street. Lalu, muncul propaganda antara 99 persen dan 1 persen. Yang menarik lagi ada sebuah film berjudul Capitalism Love Story. Film itu satire. Konklusi film itu: untuk menyelesaikan problem kesenjangan di Amerika Serikat adalah dengan sosialisme yang dipikirkan Soekarno itu. Ini jelas diungkapkan secara verbal dalam film itu bahwa perlu mengembangkan koperasi, serikat pekerja atau buruh membikin koperasi, me miliki saham perusahaan. Itu semuanya adalah Pasal 33 UUD 1945. sulindo.com Sulindo 1.indd 4 4/1/2016 1:02:53 pM
Laporan Utama 5 Ini mengungkapkan kepada kita, pemikiran Soekarno bukan sesuatu yang digali tanpa alasan. Ini sebuah pemikiran yang universal, yang tumbuh secara internasional. Apa yang tejadi sekarang ini sebenarnya telah diantisipasi de ngan baik oleh Soekarno. Kenapa Soekarno dulu pernah mengatakan, dengan proklamasi kita memang mengakhiri kolonialisme, tapi tan tangan ke depan jauh lebih berat? Kenapa? Karena, beliau mengingatkan riak-riak kolonialisme itu akan kembali dengan neokolonialisme. Apakah pemerintahan seka rang ini dengan mengusung Nawacita sudah menggambarkan sosialisme yang digagas Bung Karno? Saya harus jujur mengatakan, kita ini semuanya, presiden, wakil presiden, para menteri, berikut orang-orang di kementerian kan produk zaman. Saya kira kita sekarang ini kan enggak pernah ketemu Bung Karno. Kita lahir pada era sesudahnya. Sebagian besar dibesarkan oleh rezim Soeharto, yang tidak sempat lagi membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi dan Indonesia Menggugat. Siapa yang pernah baca? Buku itu dihilangkan semua. Ada ketetapan MPR di era Soeharto yang melarang perluasan atau penyebaran. Maka, siapa yang bisa baca? Enggak ada. Ketika masih kecil, semasa pasca-Gestok, saya masih ingat masyarakat diminta mengumpulkan buku di lapangan untuk dimusnahkan. Saya menilai ini sebuah kejahatan kebudayaan. Bukan hanya partai yang dila rang, tapi sampai karyakarya, pemikiran, buku-buku dimusnahkan. Nah, generasi yang dibesarkan pada era berikutnya, ya, tersesat. Dan, itu dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis melalui lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar. Saya ingat dulu, sewaktu sekolah dasar, diminta menonton film-film seperti pemberontakan G30S PKI. Jadi mau bilang apa kita? Sebagai manusia biasa, me reka adalah anak zaman. Bagaimana kita mau menyalahkan mereka karena sejak sekolah sudah dikenalkan itu. Jadi, saya agak susah untuk menjelaskan. Kita ini korban dari proses de-soekarnoisasi oleh rezim Soeharto. Sudah sedemikian parahnya de-soekarnoisasi yang dilakukan rezim Seoharto, sehingga perlu kerja besar untuk mengenalkan kembali pemikiran-pemikiran Soekarno. Jadi, kembali ke pertanyaan apakah pemerintah Jokowi-JK ini akan mengusung kembali so sialisme Bung Karno? Secara tersamar, saya ingin mengatakan, ini sulit. Saya ingin ber cerita, kebetulan saya jadi peserta Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Semarang. Saya ingat, keputusan rakernas pada waktu itu adalah Jokowi dan JK diminta menyusun ka binet Trisakti sebagai upaya untuk menyambung ke pemi kiran Bung Karno. Saya ber harapharap cemas nama kabi netnya Trisakti. Ternyata tidak dan berubah menjadi Kabinet Kerja. Sebenarnya, itu kan tandatanda awal yang membuat kita sedikit menjadi waspada. Lalu, kita melihat susunan anggota kabinetnya. Ternyata, dengan bahasa yang agak sopan, “ya, namanya pemerintahan koalisi”, ya, enggak bisa lagi dikawal bahwa semua anggota ka binet itu benar-benar paham Soekarno atau punya ketertarikan. Nah, yang bisa kita jadikan harapan kemudian adalah visi dan misi presiden terlepas apa kabinetnya, siapa anggota kabinetnya. Visi dan misi presiden sudah dirumuskan dengan nama Nawacita itu. Apakah itu tak bisa diubah? Sebenarnya bisa. Tapi, itu kan baru satu dokumen yang kebetulan berhubungan dengan proses pergantian pemerintah. Yang lebih berat adalah pemerintahan yang dibentuk seka rang kan semuanya tidak bisa lari dari ribuan undangundang yang harus dipatuhi. Kalau mau diubah, ya, diproses lagi perubahannya, apakah itu Undang-Undang Sistem Peren canaan Nasional, Undang-Undang BUMN, Undang- Undang Koperasi, atau undangundang apa pun. Jadi, sebenarnya, hara pannya, pemerintahan Jokowi- JK bisa bekerja secara konsisten dengan gagasan besar Bung Karno, yakni sosialisme Indonesia. Tidak bisa tidak, kita harus bekerja secara sistematis, terstruktur, dan masif. Harus dikenali benar dengan diagnosa mendasar mengenai problem besar dan bahwa yang sekarang kita hadapi adalah warisan suatu rezim yang dimulai sejak Soeharto. Kemudian harus ada agenda yang jelas bagaimana melakukan rekoreksi. Kalau kita terus dengan kondisi kontekstual yang ada, ya, enggak ke manamana kita. Harus ada agenda yang jelas-jelas harus disusun untuk melakukan koreksi ulang terhadap apa yang telah diperbuat rezim Soeharto dan rezim sesudahnya. [Y] Marhaenisme Marhaenisme adalah asas atau ideologi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan dan dipimpin oleh Ir Soekarno (1927). Dasar Marhaenisme ialah sosio-nasionalisme dan sosio- demokrasi. Sosio-nasionalisme ialah kebangsaan berdasarkan kemasyarakatan atau kerakyatan yang berkeperimanusiaan. Adapun sosio-demokrasi adalah asas kesamaan yang berdasarkan kebersamaan atau gotong royong. Istilah dan dasar-dasar marhaenisme diciptakan dan diletakkan Bung Karno semasa awal pendirian PNI (1927-1933). Marhaenisme diilhami dari Marhaen, nama seorang seorang petani gurem yang ditemui Bung Karno. Marhaenisme telah disebutsebut dalam Indonesia Menggugat, pidato pembelaan Bung Karno di depan landraad Bandung, di tahun 1927. Marhaenisme ditetapkan sebagai asas resmi PNI dalam sebuah manifes Kongres PNI VI di Surabaya, Desember 1952. Ditahun 1960-an, Ali Sastroamidjojo, selaku Ketua Umum PNI, menegaskan bahwa marhaenisme adalah marxisme yang diterapkan dalam konteks Indonesia. Pada pidato peringatan HUT PNI ke-36, 7 Juli 1963, di stadion utama Senayan, Ali Sastroamidjojo menegaskan bahwa marhaenisme adalah doktrin dan program sosialisme ilmiah dalam konteks Indonesia. Perkembangan ini memuncak saat dicetuskan “Deklarasi Marhaenis“ dalam pertemuan Badan Pekerja Kongres PNI di Lembang, Bandung, November 1964. Deklarasi Marhaenis tersebut, antara lain, menyebutkan bahwa: “Partai Nasional Indonesia/Front Marhaenis adalat alat bagi kaum Marhaen untuk memperdjuangkan dan merealisasikan tjita2ja jaitu: kemerdekaan penuh, sosialisme, dan dunia baru....“ Dalam sidang Badan Pekerdja Kongres PNI di Lembang itu pula disetujui bahwa “Marhaenisme” ialah “marxisme jang diterapkan sesuai dengan kondisi2 dan situasi Indonesia”. PNI juga menegaskan citacitanya sebagai partai kaum marhaen untuk melawan imperialisme, neo-kolonialisme, dan kapitalisme. Manipol-USDEK Manipol adalah singkatan dari Manifesto Politik, yang semula adalah pidato kenegaraan Bung Karno pada 17 Agustus 1959, yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Bung Karno memberi judul seperti itu tentunya ada maksudnya. Revolusi berarti menjebol dan membangun setelah kita merebut kemerdekaan dari kolonialisme Belanda, dan mengkikis habis sisa-sisa kolonialisme seperti demokrasi liberal ekonomi kapitalis dan sistem feodalisme. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 dan merupakan kebijakan Presiden Soekarno pada umumnya dalam mencanangkan sistem demokrasi terpimpin. DPA Sementara dalam sidangnya pada bulan September 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara dan dinamakan “Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)”. Kamus Politik Dalam pidato pembukaan Kongres Pemuda di Bandung pada bulan Februari 1960, Presiden Soekarno menyatakan bahwa intisari Manipol ada lima, yaitu: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Selanjutnya, Presiden Soekarno menerima baik usulan tersebut. Pada sidangnya tahun 1960, MPRS dengan ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 menetapkan Manipol-USDEK menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pembangunan Semesta Gagasan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, atau pembangunan semesta, bermula dari pidato kenegaraan Bung Karno, 17 Agustus 1959, yang diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam pidato itu Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia akan membangun dengan kekuatan modal sendiri, secara berencana dengan pimpinan di tangan negara. Modal sendiri diartikan sebagai modal nasional yang bersifat progresif. Sedangkan modal luar negeri dijadikan pelengkap dengan syarat tidak mengikat secara politik dan militer dan berbentuk pinjaman luar negeri. Sasaran pembangunan semesta menyiratkan kehendak rakyat Indonesia untuk maju dan menjadi bangsa yang memiliki keunggulan peradaban di antara bangsa-bangsa lain di muka bumi. Rencana besar ini haruslah melingkupi pembangunan politik, budaya, dan ekonomi. Pembangunan semesta didasarkan pada Trisakti: berdaulat dalam politik, berkepribadian dalam budaya, dan berdikari dalam ekonomi. Pembangunan semesta kemudian menjadi keputusan politik, setelah menjadi Ketetapan MPRS Nomor II/ MPRS/ 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969. Meski Ketetapan MPRS ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena ada peristiwa Trikora, kemudian Dwikora, dan akhirnya pemberontakan G30S/PKI, Tap MPRS ini dapat disebut tonggak kesadaran bangsa Indonesia untuk menyusun perencanaan pembangunan dengan benar. Koran Suluh Indonesia 8 - 17 April 2016 sulindo.com Sulindo 1.indd 5 4/1/2016 1:02:53 pM
Page 1 and 2: Volume I No. 01 Nasional Politik TO
Page 3: Laporan Utama 3 Ketimpangan Sosial
Page 7 and 8: NASIONAL 7 DPP PDI Perjuangan Halua
Page 9 and 10: nasional 9 The World a New itu mend
Page 11 and 12: Persona 11 Istimewa NADINE Chandraw
Page 13 and 14: Ekonomi 13 Kita Hanya Butuh 50 Bank
Page 15 and 16: Budaya 15 Teater sebagai Media Poli
Page 17 and 18: Tokoh 17 Mr. Ali Sastroamidjojo ten
Page 19 and 20: JEJAK-SEJARAH 19 Motor Pergerakan N

koran_sulindo_edisi_1

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?