Kelompok Kerja PUG.pdf - Departemen Pertanian

REPUBLIK INDONESIA
KMMHNTERIAN PHRTANIAN
JALAT'J HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS S3iI2OOiKEBAYORAN PASAR MINGGU
TELEPON {021) 7806131^7804116,FAKSlMlLE (021)7803237
WEBSITE : http :i/www.deptan.go.id
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL SELAKU
KETUA TIM KOORDINASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
NOMOR: 1 5s9 / Kpts/ot .r60 / 06 / 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PUG,
(PUG)
Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri pertanian Nomor
2813/Kpts/or.'160/612011 telah dibentuk rim Koordinasi
.Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian pertanian;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi
Pengarusutamaan Gender (puG) Kementerian pertanian, dan
sesuai amanat diktum KEEMPAT Keputusan Menteri pertanian
Nomor 2813/Kpts/or.1 60lol2a11 tentang Tim Koordinasi
Pengarusutamaan Gender (puc) Kementeiian pertanian, perlu
membentuk Kelompok Kerja pengarusutamaan Gender (puc)
Kementerian Pertanian ;
Mensinsat : 1 5:r,?'$;i"5-llild:'T"x1J:?Ji r:x,"#e??,'",ff&?:
(Lembaran Negara Tahun zo02 Nomor 73, Tambahan Lembiran
Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 rahun 2oo4 (Lembaran Negira
Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara NJmor
4418)"
2. Keputusan presiden Nomor B{lp rahun 20og tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ll;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentanq Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara r".tu susunan
Organisasi, Tugas, dan Furrgsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 157lM Tahun 2A'i0 tentang
Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 14Ol1Ol
2410 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2813/Kpts/OT.1601612A11
tentang Pembentukan Tim Koordinasi pengarusutamaan Gender
(PUG) Kementerian Pertanian;

. MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender, Departemen Pertanian disertai
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan
tugasnya berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal
Departemen Pertanian Selaku Ketua Tim Koordinasi
Pengarusutamaan Gender Nomor 498/Kpts/OT. 1 60/A 16 12008.
KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Kementerian Pertanian selanjutnya di sebut Pokja PUG, dengan
susunan keanggotaan sebagai berikut:
Pengarah : Dr. lr. Mat Syukur, MS,
Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
Penanggung : Dr, lr. Suwandi, M.Si,
Jawab Kepala Bagian P_enyuslnan Kebijakan Program
dan Wilayah, Biro Perencanaan, Sekretariat
Jenderal;
Ketua lr. Mardaningsih,
Kepala Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Biro
Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
Wakil Ketua : Hendy Fitriandoyo, SP,
Fungsional Perencana Muda, Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal;
Sekretaris : lr. Cut Ratna,
Fungsional Perencana Madya, Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal;
Anggota : 1. lr. lrmrjati R. Nurbahar, M.Sc,
Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat
Jenderal Perkebunan;
2. Dra. Emma Sujaemah,
Kepala Bagian Umum, Pusat Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
3. lr. Sulusi Prabawati, MS,
, Kepala Bidang Kerjasama dan
Penelitian dan Pengembangan Hortikultura,
Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian;
4. lr. Sagung Mirah Ratna Dewi, MM,
Kepala Bidang Multilateral, Pusat Kerjasama
Luar Negeri;
5. lr. Heni Rahyani Yusuf, MM,
Kepala Sub Direktorat Penilaian Varietas dan
Pengawasan Mutu Benih, Direktorat
Perbenihan, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan;
2

6.
7.
B.
9.
10.
.. 11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
lr. Wahyu Suci Handayani, MM,
Kepala Sub Bagian Kerjasama Bagian
Perencanaan Sekretariat, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan;
lr. Tommy Nugraha, MM,
Kepala Sub Bagian Kerjasama Bagian
Perencanaan Sekreta riat, Di rektorat Jenderal
Hortikultura;
lr. Midiati,
Kepala Sub Bagian Program, Bagian
Perencanaan Direktorat Jenderal
Perkebunan;
Titik Triary Wijaksani, S.Pt,
Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Humas,
Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan'
lr. AndiArnida Massusungan, MSc,
Kepala Sub Bagian Kerjasama,
Direktorat Jenderal Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Pertanian;
Febriyanto, SP,
Kepala Seksi Bimbingan Teknis Perluasan
Areal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian;
lr. Patwi Sihbujanti, MM,
Kepala Sub Bagian Data Sumber Daya
Manusia dan Ketenagakerjaan Pertanian,
Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian;
lr. Titin Gartini, MM,
Kepala Sub Bagian Anggaran, Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian;
lr. M. Hamzah, MM,
Kepala Sub Bagian Perencanaan Program,
Badan Ketahanan Pangan;
Nita Yulianis,
Kepala Sub Bagian Kerjasama, Bagian
Perencanaan, Badan Ketahanan Pangan;
Rina Syawal,
Kepala Sub Bagian Pengembangan Pangan
Lokal, Badan Ketahanan Pangan;
lr. Rita Nursuhaeti, MS,
Peneliti Madya, Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pedanian ;
lr. Teguh Seno Adji,
Fungsional Perencana Madya, Biro
Perencanaan, Sekretariat Jenderal,

KETIGA
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Pokja PUG mempunyai tugas:
Dra. Endang Werdhiningsih,
Fungsional Perencana Muda, Biro
Perencanaan, Sekretariat Jenderal ;
Dra. Anna Saludengen. T,
Fungsional Perencana Muda, Biro
Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
Rita Herawati, SlP, MM,
Staf Bagian Penyusunan Kebijakan Program
dan Wilayah, Biro Perencanaan Sekretariat
Jenderal;
Ongki Wiratno, SPt, MM,
Staf Bagian Penyusunan Kebijakan Program
dan Wilayah, Biro Perencanaan Sekretariat
Jenderal;
Aditya Sulaksono, SE,
Staf Bagian Penyusunan Kebijakan Program
dan Wilayah, Biro Perencanaan Sekretariat
Jenderal;
Lestari ETW,
Staf Bagian Penyusunan Kebijakan Program
dan Wilayah, Biro Perencanaan Sekretariat
Jenderal;
Sunardi, SE,
Staf Bagian Penyusunan Kebijakan Program
dan Wilayah, Biro Perencanaan Sekretariat
Jenderal.
Murtarsih, SE,
Staf Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan, Pusat Data dan Sistem lnformasi
Pertanian;
Herlina Purnamasari, SE,
Staf Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan, Pusat Data dan Sistem lnformasi
Pertanian;
Farakka Sari,
Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian.
a. mengusulkan prioritas rencana kegiatan pengarusutamaan
gender dalam pembangunan pertanian dan anggaran yang
dibutuhkan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka
panjang kepada Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender
Kementerian Pertanian untuk dapat ditindak lanjuti;
b. sebagai fokcal point Pengarusutamaan Gender Kementerian
Pertanian untuk pelaksanaan pengarusutamaan tingkat
nasional;
4

KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN :
c. membangun sinergis dan mengembangkan jejaring kerja
dengan pihak-pihak terkait antar institusi baik secara internal
maupun eksternal Kementerian Pertanian untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
pertanian;
d. menyampaikan masukan' dan umpan balik kepada Tim
Koordinasi Pengarusutamaan Gender dalam penyusunan
kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengembangan
pengarusutamaan gender di sektor pertanian;
e. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang
pengarusutamaan gender dalam pembangunan pertanian baik
secara individu maupun kelompok;
f. mengadakan pertemuan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2
(dua) bulan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender dibantu oleh Sekretariat yang
berkedudukan di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian.
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab dan wajib
menyampaikan laporannya kepada Ketua Tim Koordinasi
Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertanian.
Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dibebankan
pada anggaran Eselon I masing-masing anggota.
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris
Jenderal Selaku Ketua Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender
Nomor 498/Kpts/OT.160/4/6/2008 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Yang bersangkutan.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 16 Juni 2011
RI PRIYONO
81214 198403 1 002