PenaAmira - Februari 2018

LAPORAN UTAMA 

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA 

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR 

Hj. Nur Ismi SH 

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG 

JAWAB 

Yeni Muharni, SP 

PEMIMPIN PERUSAHAAN 

Zulfa Amira Zaed 

DEWAN REDAKSI 

Hj.Nur Ismi SH 

Yeni Muharni, SP 

Evi Endri 

REDAKTUR PELAKSANA 

Evi Endri 

SEKRETARIS REDAKSI 

Yuliatis S.E 

REPORTER 

Henru 

Melinda Sari 

DEVISI USAHA 

BAGIAN IKLAN 

Suyatno (Kepala), Siti, Ema, 

Yudi Pranata (Kepala) 

KEUANGAN 

Supairin S.sos 

BIRO DAERAH : 

Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), 

Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), 

Yusrizal (Rohul) 

PENASEHAT HUKUM : 

Irawan Harahap, SH, Mkn, MH 

OMBUDS MAN : 

Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum 

ALAMAT REDAKSI 

Jl. Jendral Sudirman 

Komp. Perkantoran Sudirman Raya 

Blok C No. 16 Pekanbaru 

Telp. (0761) 35952 

Hp: 0812 6865 2288 

Email : majalah.amira88@yahoo.com 

Website : www.amirariau.com 

: www.gomediaku.com 

PERCETAKAN 

CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 

Pekanbaru 

PENERBIT 

PT. Amira Media Riau 

NOTARIS 

Aprizal, SH, M.Kn 

REKENING BANK 

Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 

a/n PT. Amira Media Riau 

Sekapur Sirih 

Sambut Pergantian 

Tahun, Untuk Apa? 

KITA teramat mudah dan sering 

terjebak dalam pusaran 

seremoni. Banyak hal yang kita 

lakukan, yang tersering malah kita 

mengambil yang di kulit luar saja, 

yang bersifat asesoris dan 

pelengkap. Substansi dari 

sebuah peristiwa sering 

kita abai mendalaminya, 

untuk kemudian 

mengaplikasikannya. 

Semisal pergantian 

tahun, baik Hijriyah 

atau pun Masehi, 

yang selalu datang 

dalam siklus sekali setahun; 

tidak sedikit di 

antara kita yang menjadikan 

momen itu sebagai wahana untuk 

mempertontonkan nafsu hedonis, 

untuk memperlihatkan hal-hal yang 

sarat dengan muatan keduniawian. 

Padahal sejatinya, begitu dalam 

makna yang bisa dipetik setiap terjadi 

pergantian tahun, baik Hijriyah atau 

pun Masehi. Yang paling mendasar, 

antara lain, sebagai wahana untuk 

evaluasi dan intropeksi diri tentang 

apa yang sejauh ini telah kita lakukan, 

dan apa rancangan kita untuk melangkah 

ke depan. 

Satu hal yang pasti adalah bahwa 

setiap terjadi pergantian tahun, makna 

lahirnya adalah umur kita bertambah 

setahun dari yang sebelumnya, tapi 

makna yang lebih dalam lagi adalah 

“kuota” kita untuk hidup di muka 

bumi ini mengalami pengurangan selama 

setahun. 

Sudah demikian, masihkah kita 

tidak mau mencoba melakukan perenungan 

yang mendalam dari setiap 

pergantian tahun? Masihkah peristiwa 

pergantian tahun yang terjadi setiap 

tahun dianggap sebagai peristiwa alamiah 

yang memang akan terjadi sebagaimana 

mestinya, karena itu memang 

siklus alam? 

Hidup pada dasarnya adalah kegiatan 

untuk menjawab serangkaian 

pertanyaan, yang tidak putus-putus 

dan selalu sambung-menyambung. 

Ketika kita kecil, satu misal, pertanyaan 

umum yang harus dijawab adalah 

akan kemana setelah remaja, jenis 

pendidikan apa yang akan dijalani, 

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *) 

apa cita-cita, dan bagaimana upaya 

mewujudkan cita-cita dimaksud? 

Setelah remaja, pertanyaan lanjutan 

yang mesti dijawab antara lain apa 

jenis karier atau kegiatan usaha yang 

cocok dengan bakat, sejauh 

mana sumber daya yang 

ada untuk mendukung 

terwujudnya keinginan 

buat berkiprah di dunia 

kerja, dan kapan 

waktu yang tepat untuk 

berumah tangga? 

Begitu menginjak 

jenjang rumah tangga, 

yang kemudian dikaruniai 

oleh sejumlah anak, 

urusan yang menghadang 

ke depan tidak akan jauh lari 

dari segala hal-ihwal menyangkut 

anak. Mulai dari upaya membesarkannya, 

mendidiknya di lembaga pendidikan 

formal, membantunya masuk ke 

dunia kerja, sampai si anak berumah 

tangga. 

Hampir setiap detik, hari, bahkan 

tahun, pusaran pikiran dan energi kita 

tidak akan jauh-jauh lari dari sejumlah 

persoalan seperti yang disebutkan 

di atas. Pernahkah beberapa saat 

dalam keseharian kita, baik ketika 

remaja atau dewasa, terutama setelah 

tergolong berumur, berupaya untuk 

menjawab satu pertanyaan lain? Yaitu, 

akan kemana dan bagaimana nasib 

kita kalau suatu saat kelak nyawa melayang 

dari badan karena diambil kembali 

oleh pemiliknya? 

Sekali-sekali, setiap pergantian 

tahun --yang sebentar lagi akan menjelang 

tahun 2018 dengan meninggalkan 

tahun 2017 Masehi-- kita mencoba 

mengajukan pertanyaan seperti itu ke 

diri kita masing-masing, untuk kemudian 

mencari jawab sesuai dengan tuntutan 

dan risalah yang diajarkan oleh 

agama. Tujuannya agar kita tak selalu 

hanyut dalam segala hal yang bersifat 

seremoni alias kulit luar. 

Kasihan juga umur terus bertambah 

menyusul terjadinya pergantian 

tahun, tapi hidup dan kehidupan justru 

semakin tanpa arah.*** 

*) Penulis adalah Pemimpin 

Umum/Redaksi Majalah 

“Pena Amira” 

“Pada periode pertama Pak Yopi 

sudah membuktikan komitmennya 

yang tinggi untuk membangun 

daerah dan mensejahterakan 

masyarakat, maka wajar saja 

kepe mimpinannya diharapkan 

masyarakat untuk berlanjut.” 

PERNAH mencatatkan diri sebagai 

Bupati Termuda di Indonesia versi 

Muri (Museum Rekor Indonesia), 

ketokohan H. Yopi Arianto SE semakin 

mengakar di Provinsi Riau manakala 

pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 

Inhu (Indragiri Hulu) tahun 2015 ia terpilih 

kembali sebagai Bupati untuk periode 

kedua, masa jabatan 2015-2020. 

Berbagai kabar tak sedap yang sempat 

mencuat ke permukaan secara perlahan 

satu per satu hilang ditelan bumi 

manakala pada ajang politik tingkat 

lokal Inhu berupa pilkada membuktikan 

bahwa upaya sejumlah pihak untuk 

menjatuhkannya tidak berhasil, 

dikalahkan oleh keinginan sebagian 

besar masyarakat Inhu untuk kembali 

dipimpin oleh mantan anggota DPRD 

Provinsi Riau ini. 

H. Yopi Arianto, SE 

Bupati Fenomenal 

Dekat Dengan Rakyat 

“Masyarakat Inhu sudah dewasa 

dalam berpolitik, dan tidak gampang 

terhasut oleh isu-isu atau kabar yang 

tidak bertanggung jawab,” ujar Darman, 

43, seorang warga Peranap. 

“Pada periode pertama Pak Yopi sudah 

membuktikan komitmennya 

yang tinggi untuk membangun daerah 

dan mensejahterakan masyarakat, 

maka wajar saja kepemimpinannya 

diharapkan masyarakat untuk berlanjut,” 

tambah Darman. 

Bupati Yopi yang belum lama ini 

menghabiskan masa lajangnya, memang 

masih tergolong muda, dan tetap mencatatkan 

diri sebagai kepala daerah di 

antara 12 bupati/walikota yang ada di 

Provinsi Riau. Tapi, di sinilah 

letak unggulnya 

Bupati Yopi, 

yaitu tetap 

2 3

LAPORAN UTAMA 

LAPORAN UTAMA 

pati Inhu, yang saat ini sedang menjalani 

periode kedua masa jabatannya. “Memberi 

perhatian lebih pada kalangan yang 

tak mampu itu bukan sekadar dalam 

kerangka menjalankan tugas, tapi juga 

mengandung muatan amaliyah terhadap 

Allah SWT,” kata Yopi. 

Kalau kemudian setelah menduduki 

jabatan Bupati Inhu banyak di antara 

program Pemkab Inhu yang didekasikan 

untuk kalangan yang kurang berpunya, 

bagi Bupati Yopi semua itu dilakukan 

sebagai implementasi hamba Allah yang 

taat pada ajaran agama, yaitu meringankan 

kalangan yang membutuhkan, dan 

melapangkan jalan orang yang dalam 

kesempitan. 

Inilah antara lain imbas dari komitmen 

kepemimpinan yang teguh dipegang 

Yopi, yaitu oleh sejumlah kalangan ia 

dinilai sebagai bupati yang fenomenal. 

Bukan saja karena jabatan bergengsi itu 

berhasil ia duduki pada saat usianya 

masih relatif muda (kala itu, pada tahun 

2010 lalu, masih kurang 30 tahun), juga 

karena program-programnya dinilai 

menyentuh kepentingan orang banyak, 

tidak terkecuali masyarakat kalangan 

bawah. 

Bukti ketakjuban masyarakat terhadap 

kepemimpinan Yopi, lihatlah, bila 

ia turun ke bawah dan berkunjung ke 

desa-desa, selalu mendapat sambutan 

yang meriah dari masyarakat berbagai 

kalangan. Seakan mengabaikan aturan 

protokoler, antara Bupati Yopi dengan 

masyarakat yang menyambutnya seakan 

tidak ada jarak. Yopi pun tampak sangat 

menikmati kondisi-kondisi seperti itu. 

Seorang anggota masyarakat Inhu 

juga tak mampu menyembunyikan kekagumannya 

pada sosok Yopi Arianto. 

Ini kisahnya: dulu, pada suatu waktu, si 

anggota masyarakat dimaksud 

bersama masyarakat lainnya 

yang sedesa, saat bertemu dalam sebuah 

kegiatan dengan Bupati Yopi Arianto, 

mereka meminta agar Pemkab Inhu yang 

dipimpin Bupati Yopi Arianto memprogramkan 

pembukaan jalan baru ke kawasan 

pemukiman mereka. 

Ternyata yang diterima anggota 

masyarakat itu lebih dari yang diharapkan, 

yaitu Pemkab Inhu tak sekadar 

melaksanakan pembukaan jalan baru ke 

desa dimaksud, sekalian dengan melakukan 

pengaspalan. Bukan main girangnya 

anggota masyarakat di sana menerima 

realitas yang tidak diduga-duga. “Ternyata 

Pak Bupati memberi lebih dari yang 

kami minta,” ungkapnya. 

Infrastruktur memang salah satu 

sektor yang mendapat perhatian lebih 

Bupati Yopi Arianto, baik pada periode 

pertama masa jabatannya sebagai Bupati 

Inhu, maupun pada saat menjalani periode 

kedua seperti sekarang ini. Pertimbangan 

Bupati Yopi Arianto sederhana 

saja, yaitu hanya dengan kondisi infrastruktur 

–baik jalan dan jembatan yang 

layak—yang memungkinkan suatu kawasan 

tertentu akan berkembang. 

Kondisi infrastruktur yang layak dan 

memadai ke suatu kawasan tertentu, imbuh 

Bupati Yopi Arianto, memungkinkan 

akan terbukanya sentra-sentra ekonomi 

baru di kawasan itu. Sejumlah potensi 

ekonomi yang selama ini terpendam, 

dimungkinkan akan bisa dibuka dan 

dikembangkan manakala ke kawasan 

dimaksud sudah ditopang oleh kondisi 

infrastruktur yang layak dan memadai. 

“Nah, kalau suatu kawasan sudah 

berkembang lantaran ditunjang infrastruktur 

yang layak, praktis anggota 

masyarakat yang bermukim di kawasan 

mampu memelihara komitmen sebagai 

bupati yang memiliki kecintaan yang 

tinggi pada daerah dan masyarakat yang 

dipimpinnya. 

Maka tidak pe lak, dalam banyak peristiwa 

Yopi lebih sering berada di tengah 

masyarakat yang ia pimpin, melakukan 

kegiatan apa saja yang mungkin bisa ia 

perbuat, dibandingkan dengan berada 

di kantor. “Saya merasakan kenikmatan 

tersendiri bila berada di tengah 

masyarakat,” kata nya, sua tu hari. Suatu 

kenikmatan yang, menurut Yopi, tak 

bisa dinilai dengan hal-hal yang bersifat 

kebendaan. 

Karena sering berada dan berkumpul 

di tengah masyarakat itulah, antara lain, 

yang membuat Bupati Yopi tahu persis 

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, 

yang untuk kemudian dirumuskan ke 

dalam sejumlah program pembangunan 

yang dibiayai melalui sejumlah sumber, 

baik APBD, bantuan dari APBD Riau, 

APBN dan sumber-sumber lain yang sah 

menurut ketentuan yang berlaku. 

Mengilas-balik ke belakang, Yopi lahir 

dan besar di tengah keluarga berada. 

Ayahndanya, Almarhum H. Soegianto, 

terbilang pengusaha yang disegani di 

Inhu, selain juga pernah menduduki 

sejumlah posisi strategis di daerah itu. 

Yang jamak terjadi, setiap individu yang 

berasal dari keluarga berada sering tidak 

terlalu peduli dengan orang tak berpunya, 

karena secara realitas orang dimaksud 

tidak pernah merasakan apa yang 

disebut susah secara materi-finansial itu. 

Tidak demikian halnya dengan Yopi, 

kendati lahir dan besar di tengah keluarga 

berada, ia tidak sedikit pun menyurutkan 

perhatian terhadap kalangan itu, 

baik ketika masih duduk di DPRD Inhu, 

apalagi setelah menduduki jabatan Buitu 

akan bisa ditingkatkan kondisi 

perekonomiannya,” terang 

Bupati Yopi. Imbas lanjutannya, 

selain kondisi itu bisa menekan angka 

pengangguran sedemikian rupa, diniscayakan 

pula ting kat kemiskinan akan bisa 

dieeleminir sedemikian ru pa. 

“Negeri ini sudah 72 merdeka, maka 

memprihatinkan sekali kalau masih 

ada juga kawasan yang terisolasi secara 

fisik.” Di mata Bupati Yopi Arianto, 

akibat tidak baik karena kawasan yang 

masih terisolasi tidak sekadar dampak di 

bidang ekonomi, juga dampak-dampak 

lain yang tak kalah beratnya, seperti 

lambatnya perkembangan kemampuan 

anggota masyarakat, kualitas SDM yang 

terbatas, dan interaksi sosial yang sulit. 

Makanya, pada periode pertama 

masa jabatannya sebagai Bupati Inhu, 

Yopi Arianto mengaku telah meletakkan 

kerangka landasan yang kuat untuk 

pembangunan di bidang infrastruktur. 

Pada periode pertama itu, Pemkab Inhu 

yang saat itu dipimpin Bupati Yopi Arianto 

berpasangan dengan Wakil Bupati 

Harman Harmaini, memprioritaskan 

membangun dan melakukan perbaikan 

terhadap jalan dan jembatan desa, terutama 

yang menjadi akses produksi dan 

perekonomian masyarakat. 

Pembangunan bidang infrastruktur 

sejalan dengan pembangunan pedesaan 

yang menitikberatkan pada perluasan 

akses masyarakat desa, kemandirian 

dan peningkatan partisipasi masyarakat 

desa. Bahkan berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, 

panjang jalan di Kabupaten Inhu dengan 

kondisi baik terus mengalami peningkatan, 

dan sebaliknya panjang jalan yang 

rusak terus berkurang. 

Infrastruktur lain yang digesa di 

periode pertama itu adalah bidang kelistrikan, 

di mana pada saat itu sampai 

sekarang Pemkab Inhu terus berupaya 

agar seluruh wilayah Kabupaten Inhu 

dapat tersambung listrik. Sebab pada 

awal kepemimpinannya, Agustus 2010 

silam, listrik hanya mampu menjangkau 

23 persen desa di wilayah Inhu. Namun 

berkat kerja keras dan berbagai upaya 

strategis yang telah dilakukan Pemkab 

Inhu, hingga tahun 2014 listrik sudah 

mampu menjangkau hampir 95 desa di 

Inhu. 

“Pembangunan bidang kelistrikan 

akan terus kita tingkatkan hingga seluruh 

desa di Inhu sudah dapat tersambung 

aliran listrik,” jelasnya. Menurut Bupati, 

yang mantan anggota DPRD Provinsi 

Riau dari Fraksi Partai Golkar (Golongan 

Karya), selain bersumber dari 

APBD Inhu, pembangunan bidang kelistrikan 

juga bersumber dari APBN melalui 

Program Listrik Desa (Prolisdes). 

Sektor lain yang juga mendapat sentuhan 

tangan Bupati Yopi Arianto adalah 

kesehatan. Sebagai putera asli Inhu, Bupati 

Yopi Arianto sangat berkeinginan 

agar semua anggota masyarakat daerah 

itu mendapatkan layanan kesehatan 

yang memadai dengan harga terjangkau. 

Ia paling tak bisa menerima kalau ada 

anggota masyarakat yang tidak mendapat 

layanan kesehatan yang layak. 

“Layanan kesehatan yang baik merupakan 

salah satu hak dasar yang harus 

diperoleh masyarakat,” kata Bupati Yopi 

Arianto, suatu hari. Tapi, ketika dilantik 

dan diambil sumpah jabatannya sebagai 

Bupati Inhu periode pertama pada 

tahun 2010 lalu, Yopi melihat masih banyak 

anggota ma syarakat yang belum 

mendapatkan layanan kese ha tan yang 

dibutuhkan, yang didasari oleh sejumlah 

penyebab. 

Ia juga tak jarang melihat realitas 

sejumlah pasien yang tak tertolong 

nyawanya hanya karena harus menempuh 

rentang kendali yang jauh untuk 

mendapatkan layanan kesehatan yang 

dibutuhkan. Sudah susah-susah untuk 

membawa si pasien ke unit pelayanan 

kesehatan terdekat yang ditunjang oleh 

fasilitas yang memadai, tapi pada akhirnya 

nyawa si pasien melayang di tengah 

jalan. 

“Saya tak sampai hati realitas seperti 

itu terjadi pada masyarakat saya,” kata 

Bupati Yopi Arianto, kala itu. Maka, 

begitu kursi Bupati Inhu ia duduki, bersama 

dengan sejumlah sektor prioritas 

lainnya, Bupati Yopi Arianto kemudian 

melakukan pembenahan besar-besaran 

untuk membuat kesehatan menjadi salah 

satu sektor yang makin berkualitas dan 

semakin terjangkau oleh masyarakat. 

Begitu juga untuk bidang kesehatan. 

Pemkab Inhu telah membangun dan melengkapi 

sejumlah fasilitas kesehatan mulai 

dari renovasi dan peningkatan 

pelayanan di RSUD Indrasari 

Rengat, pembangunan Puskesmas rawat 

inap serta pembangunan Pustu di seluruh 

desa di wilayah Kabupaten Inhu. 

Pemkab Inhu kemudian menjalankan 

sejumlah program untuk menjawab 

persoalan di sektor kesehatan. Makanya, 

hingga tahun 2014 Inhu telah memiliki 

10 Puskesmas rawat inap dan 8 puskesmas 

rawat jalan dengan pelayanan 24 

jam. Bahkan kedepannya, Pemkab Inhu 

telah merencanakan untuk menciptakan 

rumah sakit mini di beberapa puskesmas 

agar pelayanan kesehatan terhadap 

masyarakat semakin meningkat. 

“Selain itu, Pemkab Inhu juga telah 

membangun dan memiliki 134 puskesmas 

pembantu sekaligus menyediakan 

fasilitas bagi tenaga medis yang bertugas, 

sehingga pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat desa lebih maksimal selama 

24 jam,” beber Bupati Yopi Arianto menjelaskan. 

“Kita berharap dengan langkah 

itu akan semakin banyak masyarakat 

yang terlayani.” 

Tidak selesai sampai di sana, Pemkab 

Inhu juga berupaya meningkatkan mutu 

dan jumlah tenaga dokter di RSUD Indrasari 

Rengat melalui kerjasama dengan 

Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah 

Mada (FK UGM) Yogjakarta dan mengangkat 

sejumlah dokter menjadi calon 

pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur 

khusus untuk ditempatkan di daerah terpencil. 

Bersama pihak swasta, Pemkab Inhu 

juga berupaya menyediakan mobil ambulance 

di setiap Puskesmas melalui 

program coorporate social responsibility 

(CSR). Hingga tahun 2015, lebih dari 30 

mobil ambulance sudah diterima Pemkab 

Inhu dari pihak swasta dan sudah 

dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

“Ini tidak pernah dilakukan sebelumnya 

dan kita berharap kedepan peran swasta 

dalam upaya mewujudkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat dapat lebih 

di tingkatkan,” ucapnya. (ee) 

4 

5

LAPORAN UTAMA 

LAPORAN UTAMA 

“Saya berusaha semaksimal mungkin 

memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi masyarakat saya. Jika masih kurang 

silahkan sampaikan kritik yang tentunya 

bersifat membangun.” 

Dua kali dipercaya menjadi Bupati 

Inhu (Indragiri Hulu), yaitu untuk periode 

2010-2015 dan 2015-2020, H. Yopi Arianto 

SE hanya memiliki satu “ketakutan”, yaitu 

kepada rakyat. Ini dasar pertimbangan dari 

sikapnya itu: “Karena yang memberikan 

saya mandat menjadi Bupati Inhu selama 

dua periode berturut-turut adalah rakyat, 

gaji dan fasilitas saya diberikan oleh rakyat,” 

katanya. 

Makanya, dalam menjalankan kapasitas 

sebagai kepala daerah dan kepala 

pemerintahan di lingkup Pemkab (Pemerintah 

Kabupaten) Inhu, mantan anggota 

DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai 

Golkar (Golongan Karya) ini memilih 

sikap berupa ingin berbuat dulu untuk 

rakyat, semampu dan sekuat yang ia bisa, 

dan sesuai dengan batas wewenang dan 

kompetensi yang ia miliki. Yopi cenderung 

mengelakkan publisitas berlebihan, cemas 

apa yang digembar-gemborkan tidak bersua 

pada tataran realitas. 

Yopi menghindari publikasi yang berlebihan, 

tentu bukan tanpa sebab. “Biarlah 

rakyat yang langsung menilai apa yang 

saya lakukan dalam aktivitas pembangunan,” 

katanya lagi. “Untuk apa gunanya 

berkoar-koar. Biarlah 

orang lain 

yang 

Bupati Inhu H. Yopi Arianto, SE 

“Saya Hanya Takut kepada Rakyat” 

menilai dan merasakan apa yang sudah 

saya perbuat,’’ kata Yopi di Rengat, Minggu 

(29/10). 

‘”Artinya, kalau yang kita bangun itu 

kita publish habis tapi ternyata tidak dirasakan 

oleh rakyatnya untuk apa? Yang ingin 

saya katakan adalah apa yang saya kerjakan 

selama ini harus benar-benar dapat dirasakan 

dan dinikmati oleh masyarakat secara 

luas. Soal puas atau tidak, itu lumrah. 

Yang pasti saya sudah turun ke lapangan 

lalu berdialog dengan rakyat,” katanya. 

Ia lalu menambahkan, “Apa yang menjadi 

keinginan mereka, itulah yang saya 

perjuangkan. Dirumuskan dalam program-program 

oleh Pemkab Inhu, kemudian 

dilaksanakan sesuai aturan yang ada. 

Jadi menurut saya tidak terlalu urgent atau 

prioritas yang namanya publikasi meski itu 

penting untuk bahan atau media memberikan 

kritikan yang konstruktif bagi kami 

di Pemerintahan Kabupaten Inhu,” papar 

Yopi Arianto. 

Menurut Yopi, yang terpenting bagi 

dia adalah bagaimana meyakinkan atau 

menumbuhkan trust masyarakatnya, agar 

tidak terjadi miss komunikasi, baik antara 

stakeholder maupun stakeholder dengan 

masyarakat. “Inilah yang selalu saya jaga 

sampai hari Ini. Sebab apa pun yang kita 

lakukan atau kita bangun, kalau tidak 

sesuai dengan keinginan masyarakat, percuma 

saja itu. Insya Allah akan saya mendapat 

kepercayaan masyarakat mulai tumbuh, 

bahkan mindset-ya mulai bergeser dari 

konvensional ke semi profesional menuju 

profesional,” ungkap putera mantan tokoh 

Inhu Almarhum H. 

Soegianto itu. 

Bertolak dari kesadaran bahwa ia sejatinya 

didukung dan dibesarkan oleh 

rakyat, maka Bupati Yopi tidak ingin rakyatnya 

di Inhu susah, antara lain bersebab 

karena kurangnya pelayanan pemerintah. 

“Saya berusaha semaksimal mungkin 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat saya. Jika masih kurang silahkan 

sampaikan kritik yang tentunya bersifat 

membangun,” ujarnya. 

Dikatakan Yopi, ia merasakan kemenangan 

moral yang tidak terhingga 

manakala bisa berbuat yang terbaik untuk 

kepentingan masyarakat. Sebaliknya, 

ia merasa ada yang mengganjal di hati, 

yang kemudian menjadi beban pemikiran, 

manakala banyak keinginan masyarakat 

yang tidak mampu ia penuhi menurut 

yang semestinya. “Rasa sayang saya ke 

masarakat ada di sini,” kata Yopi, sambil 

menunjuk bagian hati di tubuhnya. 

Makanya, Yopi membuka pintu selebarlebarnya 

bagi masyarakat menyampaikan 

kritik, yang konstruktif tentunya. Antara 

lain dengan gencar mengajak masyarakat 

untuk melaporkan kinerja pemerintah 

yang amburadul maupun pembangunan 

yang dinilai asal jadi. Yopi menghimbau 

ini melalui spanduk dan baliho yang bisa 

ditemukan di beberapa sudut kabupaten 

Inhu. “Iya, untuk mempermudah bagi 

masyarakat melaporkan pembangunan 

dan pelayanan publik yang tidak beres bisa 

langsung SMS ke nomor hendpone saya,” 

sebut Yopi, Kamis (19/1/2017). 

Bagi Yopi, karena yang mengelola 

pemerintahan adalah juga manusia 

biasa yang dilekati banyak kelemahan 

dan kekurangan, wajar saja ia 

bersama jajarannya belum melak- 

sanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

mestinya. “Dalam konteks 

ini kritik dan saran masyarakat 

sangat diperlukan,” katanya. Tapi 

diingatkan Yopi, kritik yang dibutuhkan 

hendaknya bersifat konstruktif. 

Pantauan di lapangan, dalam spanduk 

maupun baliho yang terpajang besar 

itu selain himbauan juga dimuat nomor 

handphone bupati yang bisa dihubungi 

untuk laporan masyarakat. “Karena banyak 

masyarakat yang belum tahu nomor 

handphone maka kita pasang spanduk di 

setiap kecamatan untuk sementara ini, dan 

rencananya pemasangan spanduk itu di setiap 

Desa dan Kelurahan,” sebutnya. 

Penyebaran spanduk himbauan bupati 

ini dinilai untuk memudahkan masyarakat 

menyampaikan aspirasi dan pembangunan 

serta kinerja pemerintah agar nantinya 

bisa memuaskan. “Masyarakat jangan 

takut-takut untuk menyampaikan atau 

melaporkan bila ada temukan atau melihat 

pembangunan dan pelayanan publik yang 

tidak beres, cepat laporkan ke saya. Semua 

ini demi untuk kemajuan kabupaten Inhu 

yang kita cintai,” terang Yopi. 

Selain itu, bila ada temukan pegawai 

atau PNS yang jarang atau tidak masuk 

kantor ataupun ada yang mempersulit 

atau malas-malasan dalam pelayanan 

terhadap masyarakat, maka Yopi memainta 

masyarakat segera laporkan 

kepadanya dengan nama lengkap dan 

tugas kerjanya. “Akan langsung kita tindak,” 

pungkas Yopi yang juga menjabat 

sebagai Ketua DPD II Partai Golkar 

(Golongan Karya) Inhu. 

Membanggakan RSUD 

Padahal, jalan dua periode menjabat 

sebagai Bupati Inhu, bukan 

tidak ada --bahkan mungkin terbilang 

banyak-- yang bisa dibanggakan 

dari Inhu sejak dipimpin Bupati 

Yopi. Lihatlah PAD (pendapatan asli 

daerah), sebagai salah satu instrumen 

penghasilan bagi suatu daerah, 

berhasil digenjot Yopi di Inhu berkali 

lipat. Kalau pada awal jadi Bupati di 

sana PAD Inhu hanya tercatat pada 

angka Rp9 miliar, belakangan melesat 

jauh menjadi Rp200 miliar/tahun. 

Yopi juga berupaya mati-matian 

melepaskan Inhu dari ketergantungan 

pada migas (minyak dan gas bumi), antara 

lain dengan cara meningkatkan kreativitas 

dalam mengelola sumber-sumber lain 

yang dinilai potensial dan prospektif. “Kita 

tidak bisa hanya tergantung pada migas. 

Makanya banyak program kita arahkan ke 

ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM 

(usaha menengah, kecil dan mikro), 

kemudian 

agrow- 

isata serta sektor 

riil lainnya yang langsung dapat 

dirasakan trickle down efect-nya,” ungkap 

Yopi Arianto. 

Bupati Yopi juga mengaku pantas 

membanggakan pembangunan sektor kesehatan 

di Inhu yang ia genjot terhitung sejak 

dipercaya menjadi bupati di sana, karena 

sudah banyak kemajuan di sektor yang 

satu ini. Bahkan jumlah puskesmas yang 

ada mencapai lima puluh lebih, dan rumah 

sakit umum daerah (RSUD) Indrasari 

merupakan impian dirinya sejak menjabat. 

Soal ini, Yopi teringat masa lalu, ketika 

di awal-awal menjabat sebagai Bupati 

Inhu. “Dulu saya malu karena rumah sakit 

yang ada belum qualified,” kenangnya. Tapi 

belakangan RSUD itu mengalami pembenahan 

besar-besaran, dan peralatannya 

--baik medis maupun non-medis-- dilengkapi 

sesuai standar medis. Tak berlebihan 

kalau kemudian Yopi mengatakan, “Rumah 

sakit daerah Indrasari ini kebanggan 

kita bersama dan mari kita manfaatkan 

bersama rakyat,” ujarnya. 

Tidak sekadar omongan, memang, Bupati 

Yopi kemudian membuktikan lewat 

perbuatan. Antara lain, proses persalinan 

istrinya belum lama ini dilakukan di 

RSUD milik Pemkab Inhu itu. “Belum 

lama ini istri saya saja melahirkan di 

sana,” kata Yopi, sambil menambahkan 

bahwa ia juga secara pribadi 

juga sering memanfaatkan jasa rumah 

sakit itu untuk mendapatkan 

pelayanan medis. 

Bupati Yopi juga menaruh 

perhatian 

yang besar pada 

sektor pendidikan, 

yang 

ditargetkan 

sebagai fondasi 

awal 

untuk 

membentuk 

SDM (sumber 

daya manusia) yang 

berkualitas. Dikatakan Bupati 

Yopi, banyak hal yang telah ia lakukan 

untuk membangun dunia pendidikan 

yang baik dan berintegritas. Bahkan sektor 

ini tergolong sektor prioritas bagi aparat 

pelaksana pemerintahan di Pemkab Inhu. 

Sebab, menurut Bupati Yopi, tanpa 

pendidikan yang bermutu mustahil sebuah 

negara juga daerah mampu mencetak 

SDM handal dalam mendukung pembangunan 

berbagai aspek. “Begitu juga di 

Inhu. Pendidikan menjadi prioritas utama 

kita. Segala yang berkaitan dengan infrastruktur, 

sarana dan prasarana, guru serta 

lainnya sudah kita lengkapi. Insya Allah 

ke depannya semakin baik lagi,” kata Yopi 

Arianto. 

Di internal Pemkab Inhu, Bupati Yopi 

juga jor-joran membenahi jajaran yang ia 

pimpin, dimaksudkan agar semakin mampu 

memberikan pelayanan terbaik terhadap 

banyak. Antara lain, disiplin menjadi 

hal yang utama. Sebab dari situlah awal penentu 

dalam membangun etos kerja PNS 

(pegawai negeri sipil) secara profesional. 

Itulah sebabnya, Yopi tak segan-segan marah 

manakala ada stafnya yang tidak disiplin 

atau nakal. 

“Dalam konteks membangun pemerintahan 

yang baik dan bersih, saya tidak 

main-main. Mana yang tidak bisa mengikuti 

aturan-aturan, langsung saya tegur 

keras bahkan banyak pejabat eselon yang 

saya ganti kalau tidak mampu menjalankan 

tugas sesuai tupoksi untuk kepentingan 

rakyat saya,” tegas Yopi, sambil meminta 

pemakluman bahwa sikap keras yang 

ia tunjukkan ke sejumlah jajarannya mengandung 

maksud agar yang bersangkutan 

melakukan perbaikan yang diperlukan. 

Sebegitu sukseskah Bupati Yopi dalam 

membangun Inhu? Seperti dijelaskan Yopi, 

soal ini biarlah masyarakat yang memberi 

penilaian. Bagi Bupati Yopi, selama 

dipercaya memberi amanah 

untuk memimpin kabpaten 

itu, ia akan selalu mengerahkan 

kemampuan yang 

maksimal untuk memberikan 

yang terbaik, 

baik untuk kepentingan 

daerah maupun 

masyarakat 

banyak yang 

dipimpinnya. 

(ee/dari berbagai 

sumber) 

6 7

Pemerintah Kabupaten 

Indragiri Hulu 

Galeri Pemkab Inhu 

8 9

DPRD 

KABUPATEN BENGKALIS 

ADVERTORIAL DPRD BENGKALIS 

APBD 2018 Disahkan, 

Bupati Bengkalis Berterimakasih 

pada Anggota DPRD 

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya tepat pukul 

17.40 WIB, Rabu (29/11/2017) sore, ranperda (rancangan peraturan 

daerah) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Bengkalis tahun 2018 sebesar Rp3.632.246.626.998,00, 

disahkan menjadi perda (peraturan daerah). 

PENGESAHAN APBD 2018 yang 

dilakukan dalam Sidang Paripurna, 

di Ruang Sidang lantai II Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Bengkalis, dipimpin langsung Ketua, H 

Abdul Kadir dan tutur dihadiri Bupati 

Bengkalis Amril Mukminin. Selain itu, 

juga turut mengikuti Paripurna, tiga Wakil 

Ketua DPRD, yaitu Indra Gunawan Eet, 

Zulhelmi dan Kade Rismanto, wakil rakyat 

dengan total hadir sebanyak 36 orang, 

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, H Arianto 

serta sejumlah pejabat di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 

Dengan disahkannya APBD 2018, Bupati 

Bengkalis menyampaikan apresiasi 

kepada Pimpinan dan seluruh anggota 

DPRD Kabupaten Bengkalis, yang telah 

menggesa pengesahan APBD 2018 dengan 

menjalankan tugas dan fungsi selama 

pembahasan Rancangan PeraturanDaerah 

(Ranperda) APBD Kabupaten Bengkalis 

tahun 2018. 

Bahkan, berbagai dinamika dalam 

pro ses pembahasan telah dilalui dengan semangat 

demokrasi, sinergi dan menjunjung 

nilai-nilai kebersamaan, sehingga penetapan 

APBD dapat dilaksanakan tepat waktu. 

“Kami sangat mengapresiasi kepe dulian 

dan dukungan yang diberikan oleh 

DPRD selama pembahasan, terutama 

dalam rangka mempertajam target-target 

program dan kegiatan yang direncanakan. 

Semoga apa yang diputuskan hari ini dapat 

segera ditindaklanjuti, karena masyarakat 

sangat menunggu realisasi program dan 

kegiatan yang sama-sama telah kita bahas 

dan telah disetujui hari ini,” sebutnya. 

Amril juga memberikan ucapan terima 

kasih atas dukungan segenap komponen 

masyarakat Kabupaten Bengkalis. Apakah 

itu baik perhatian secara langsung maupun 

pengertian untuk memaklumi dinamika 

dalam proses penyusunan dan pembahasan 

Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis 

tahun 2018. 

“Semoga kondisi sosial masyarakat 

ini dapat kita jaga terutama pada saat 

mengimplementasikan program dan kegiatan 

pada tahun 2018 nantinya. Dan, kita 

sama-sama telah memaklumi bahwa apa 

yang telah kita rencanakan, kita bahas dan 

kita sepakati hari ini merupakan wujud 

dari aspirasi masyarakat yang perlu kita 

laksanakan secara baik,” tuturnya. 

Bupati Amril juga mengajak pimpinan 

dan anggota DPRD beserta seluruh komponen 

masyarakat Kabupaten Bengkalis 

untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 

pembangunan yang akan dilaksanakan, 

yang didedikasikan untuk kemajuan 

daerah dan upaya mensejahterakan 

masyarakat Kabupaten Bengkalis. 

“Mari kita kawal dan kita evaluasi demi 

mencapai tujuan bernegara, dan memberikan 

yang terbaik bagi daerah ini,” imbau 

Bupati Amril, yang sebelumnya memaparkan 

bahwa sebanyak Rp3.632.246.626.998 

APBD Bengkalis 2018 yang disahkan itu, 

rinciannya pertama, pendapatan daerah 

sebesar Rp3.572.246.626.998, belanja daerah, 

sebesar Rp3.632.246.626.998, dan pembiayaan 

sebesar Rp60.000.000.000. 

Rincian APBD tersebut, menurut Bupati 

Amril, telah mencakup penyelenggaraan 

pembangunan dalam semua urusan 

yang menjadi kewenangan daerah terutama 

urusan konkuren sebagaimana diamanatkan 

dalam undang-undang nomor 23 

tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 

“Yang secara jelas juga diatur dalam 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD tahun anggaran 2018, sesuai 

dengan prioritas daerah dan mengedepankan 

aspek pemerataan ke semua sektor 

dan wilayah Kabupaten Bengkalis,” urai 

Bupati, yang juga menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada para anggota dewan 

yang telah bekerja keras sampai disahkannya 

APBD Bengkalis 2018. 

Diterangkan Bupati, dengan ditetapkannya 

APBD Kabupaten Bengkalis tahun 

anggaran 2018, kepada seluruh kepala 

perangkat daerah dan unit kerja lingkup 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku 

pengguna anggaran, diinstruksikan untuk 

segera mempersiapkan seluruh administrasi, 

prosedur, teknis dan langkah-langkah 

percepatan pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

“Karena apa yang telah dianggarkan 

menjadi kewajiban yang melekat pada 

masing-masing urusan yang akan dipertanggungjawabkan 

oleh Organisasi Perangkat 

Daerah baik progres, manfaat maupun 

dampaknya bagi pembangunan Kabupaten 

Bengkalis secara umum,” ungkap Bupati. 

Sebelumnya, saat pandangan umum 

fraksi-fraksi, Rianto, jubir (juru bicara) 

Banggar (Badan Anggaran) DPRD Bengkalis, 

dalam laporannya menjelaskan 

APBD Bengkalis tahun 2018 menargetkan 

pendapatan Bengkalis sebesar Rp 

3.572.246.626.998. 

Dengan rincian pendapatan 

berasal dari Pendapatan 

Asli Daerah, 

Pendapatan dari dana 

perimbangan dan 

pendapatan lainnya 

dianggap sah. “Untuk 

pendapatan dari PAD 

ditargetkan sebesar 

Rp 512.048.477.998, 

pendapatan dari dana 

perimbangan sebesar 

Rp 2.656.895.309.000, 

sementara pendapatan 

lain sebesar Rp 

403.302.840.000,” ungkap 

Rianto saat membacakan 

laporan Banggar. 

Sementara itu untuk pengeluaran 

dari Belanja daerah direncanakan sebesar 

Rp 3.632.246.626.998. Dari jumlah belanja 

tersebut APBD bengkalis mengalami de- 

sit sebesar Rp 60 miliar. Namun desit 

ini akan di tutupi dengan pembiayaan Sisa 

lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 

2017 ini. “Anggaran ini akan tertutupi dengan 

pembiayaan Silpa tahun sebelumnya, 

“ kata dia. 

Setelah membacakan laporan Banggar 

ini ketua DPRD Bengkalis memberikan 

kesempatan masing masing fraksi untuk 

menyampaikan pendapatnya terkait laporan 

Banggar ini. Pada kesempatan tersebut, 

tujuh fraksi pada intinya menyetujui 

laporan Banggar tersebut disahkan sebagai 

APBD Bengkalis. Usai mendengarkan 

pandangan fraksi fraksinyan ada akhirnya 

Ketua DPRD Bengkalis membacakan 

pengesahaan APBD Bengkalis sesuai laporan 

Banggar. Pengesahan ini ditandai ketukan 

palu ketua DPRD Bengkalis disaksikan 

Bupati Bengkalis. 

Namun beberapa fraksi menyampaikan 

catatan yang harus diperhatikan 

pemerintah Bengkalis. Diantaranya disampaikan 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) di wakili Azmi R Fatwa mengatakan, 

pihaknya berharap penggunaan anggaran 

harus sesuai dengan janji politik Bupati. 

Seperti menjadikan Bengkalis sebagai gerbang 

pertanian. “Janji ini harus diwujudkan 

karena merupakan janji politik saat kampanye 

lalu kepada masyarakat, “ terang Azmi. 

Lanjut dia, catatan lain yang harus 

diperhatikan Bupati Bengkalis terkait 

pembayaran pesangon karyawan PT Bumi 

Laksamana Jaya. Sebagaimana diketahui 

mereka sudah dua tahun di berhentikan 

namun belum dibayarkan sampai saat. 

“Apalagi dianggarkan untuk pembayaran 

mereka pada tahun ini, “ jelas Azmi. 

Selain itu, catatan lain di sampaikan 

Fraksi PDI Perjuangan di wakili Daud 

Gultom, dimana PDI Perjuangan meminta 

pada tahun depan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan Insfrastruktur harus dilakukan 

lebih cepat. Jangan terjadi lagi pada 

akhir tahun baru dilelang. “Karena akan 

berdampak pada pada kualitas pekerjaan 

menjadi tidak maksimal, “ terangnya. 

DPRD Bengkalis membahas secara 

maraton RAPBD 2018. Siang malam pembahasan 

dilakukan antara Banggar dan 

TAPD. Tak hanya tersebab adanya deadline 

dari pemerintah bahwa RAPBD 2018 harus 

sudah disahkan paling lambat per 30 November 

2018, namun juga karena disadari 

pengesahan RPABD berpengaruh besar 

pada jalannya kegiatan pemerintahan dan 

geliat perekenomian Negeri Junjungan. 

DPRD Bengkalis menjadwalkan pengesahan 

RAPBD 2018 pada 28 November 2017. 

Sejak disampaikannya Nota Keuangan 

dan Ranperda APBD 2018 oleh Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis yang diserahkan 

langsung Bupati Bengkalis Amril Mukminin 

kepada pimpinan DPRD Bengkalis 

dalam sidang paripurna DPRD Bengkalis 

yang dipimpin langsung ketua DPRD 

Bengkalis H Abdul Kadir didimpingi 3 

wakil ketua Indra Gunawan, Kaderismanto 

dan Zuhelmi pada 13 November 2017 

pagi, DPRD langsung tancap gas. 

Tahapan-tahapan pembahasan 

RAPBD dimaksud sore harinya langsung 

dilakukan, dengan agenda pandangan 

umum fraksi-fraksi atas penyampaian 

Nota Keuangan RAPBD Tahun 2017 yang 

disampaikan pagi harinya. 

Meskipun ada beberapa catatan dan 

kritisi yang diberikan dalam pandangan 

umum fraksi-fraksi tersebut, namun pada 

prinsipnya seluruh fraksi (PAN. Partai 

Golkar, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat, 

Gerinda Garuda Yaksa dan Gabungan 

Negeri Junjungan), dapat menerima nota 

keuangan yang disampaikan Bupati Bengkalis, 

melalui juru bicaranya masing-masing, 

seluruh fraksi sepakat untuk dibahas 

pada tahap selanjutnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Adapun juru bicara 

setiap fraksi saat 

menyampaikan padangan 

umum pada 

rapat paripurna yang 

langsung dipimpin 

Ketua DPRD H Abdul 

Kadir itu, adalah Rianto 

(PAN), Hj Aisyah 

(Partai Golkar), H Jasmi 

(PKS), Febriza Luwu 

(PDI Perjuangan), 

Morison Bationg Sihite 

(Demokrat), Edi Budiyanto 

(Gerinda Garuda 

Yaksa) dan H Mawardi 

(Gabungan Negeri Junjungan). 

Sementara pada malam harinya, dalam 

rapat paripurna yang dimulai sekitar 

pukul 20.30 WIB yang dihadiri 25 anggota 

legislatif dan juga dipimpin Abdul Kadir 

serta didampingi Wakil Ketua H Indra 

Gunawan Eet (Partai Golkar) dan Zuhelmi 

(PKS), Bupati Bengkalis yang juga diwakili 

Arianto, memberikan jawaban atau penjelasan 

atas pandangan umum fraksi-fraksi 

tersebut. 

Agar pembahasan RAPBD berjalan 

sesuai yang direncanakan antara legislatif 

dan eksekutif, ketua DPRD Bengkalis Abdul 

Kadir mewanti-wanti seluruh anggota 

DPRD Bengkalks untuk dapat membaca 

dan mempelajari RKA (rencana kerja anggaran). 

Sementara di pihak legislatif sendiri, 

Bupati Bengkalis juga menginstruksikan 

para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis, lebih-lebih Kepala Perangkat 

Daerah, untuk tidak bepergian atau 

dinas keluar daerah. Semua harus fokus 

membahas RAPBD 2018 bersama DPRD 

Bengkalis. (ee/dari berbagai sumber) 

10 

11

PT. RAPP 

INFOTORIAL PT. RAPP 

Besar, Kontribusi 

PT RAPP di Sektor 

Ketenagakerjaan 

“Selain pogram tersebut, perusahaan ini juga memegang sertifikat 

pengelolaan hutan berkelanjutan program untuk Persetujuan Sertifikasi 

Kehutanan (PEFC) bersama dengan mitranya Indonesia, Kerjasama 

Sertifikasi Hutan Indonesia (IFCC).” 

SEBAGAI sebuah perusahaan multinasional 

yang beroperasi di Provinsi 

Riau, tepatnya di Kabupaten 

Pelalawan, salah satu sumbangan terbesar 

PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) 

bagi daerah ini adalah dalam sektor 

“KAMI sebagai perusahaan yang 

beritikad baik telah melakukan investasi 

sesuai dengan perizinan yang telah diberikan 

oleh pemerintah berdasarkan 

peraturan dan perundangan yang berlaku.” 

HERU Widodo, kuasa hukum PT 

RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) 

menegaskan, PT RAPP senantiasa menjalankan 

usahanya berdasarkan izin 

yang sah dan sesuai dengan peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku. 

“PT RAPP juga memiliki komitmen kuat 

dalam perlindungan dan pengelolaan 

ekosistem gambut. Begitu juga dengan 

praktik bisnis yang berkelanjutan,” tam- 

ketenagakerjaan, baik berupa menyerap 

tenaga kerja maupun membuka peluang 

berusaha bagi masyarakat. 

Deputi Corpcomm Head Kerinci PT 

PT RAPP Kelola Usaha 

Atas Izin yang Sah 

bah Heru, Senin (27/11/2017). 

Dikatakan Heru, perusahaan juga 

senantiasa berkonsultasi dengan pemerintah 

dalam hal ini Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

untuk memastikan kegiatan operasional 

tetap berjalan dengan baik. Diakuinya, 

selama ini perusahaan secara penuh 

bekerja sama dengan pemerintah dan 

masyarakat setempat untuk meningkatkan 

kualitas tata kelola Hutan Tanaman 

Industri (HTI) yang baik di lahan gambut 

secara berkelanjutan. Dengan begitu dapat 

mencegah terjadinya kebakaran hutan 

dan lahan (karhutla). 

“Kami sebagai perusahaan yang 

RAPP, Indra Ardiyanto, menjelaskan 

Sebanyak 5 ribu lapangan pekerjaan diciptakan 

perusahaan ini sejak berada di 

Riau. Selain itu mereka juga mempekerjakan 

90 ribu orang, terutama masyarakat 

lokal. Perusahaan ini juga membantu 

pertumbuhan ekonomi Riau lima persen 

lebih. 

“Kita juga membantu pembangunan 

139 sarana prasarana sekolah dan 

puluhan fasilitas olahraga,” kata Indra 

memberikan beberapa contoh kontribusi 

perusahaan. PT RAPP juga menjalin 

kemitraan dengan usaha kecil menengah 

di Riau. Pola kemitraan ini juga dilakukan 

dengan pendekatan sosial, seperti 

mendukung produksi madu lebah yang 

diusahakan oleh masyarakat lokal. 

Dalam pandangan Indra, keberadaan 

dan keberlangungan usaha perusahaan 

tidak terlepas dari peran serta media 

massa yang memberikan masukan, kritik 

dan saran positif bagi keberlangsungan 

dan pertumbuhan perusahaan. Menurutnya, 

selama ini media telah membantu 

PT RAPP dalam menginformasikan segala 

kegiatannya positif yang sudah dilakukan 

perusahaan kepada masyarakat. 

Di bagian lain, APRIL Sustainability, 

Susilo Sudarman, memaparkan sejak 

2015 PT RAPP telah mencanangkan program 

hutan berkelanjutan. Hingga kini, 

program tersebut terus berjalan. Selain 

pogram tersebut, perusahaan ini juga 

memegang sertikat pengelolaan hutan 

berkelanjutan program untuk Persetujuan 

Sertikasi Kehutanan (PEFC) bersa- 

beritikad baik telah melakukan investasi 

sesuai dengan perizinan yang telah diberikan 

oleh pemerintah berdasarkan 

peraturan dan perundangan yang berlaku,” 

tegasnya. 

Hal ini merujuk pada Peraturan 

Pemerintah (PP) 71/2014 yang telah diubah 

dengan PP 57/2016, khususnya 

pasal 45a menyebutkan ‘izin usaha dan/ 

atau kegiatan untuk memanfaatkan ekosistem 

gambut pada fungsi lindung ekosistem 

gambut yang izinnya terbit sebelum 

PP ini berlaku dan sudah beroperasi, 

dinyatakan tetap berlaku sampai jangka 

waktu izin berakhir’. Dengan pembatalan 

Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP 

melalui surat keputusan 5322/2017, dengan 

RKU PT RAPP masih berlaku hingga 

2019. 

Hal itu membuat perusahaan mengajukan 

keberatan berdasarkan ketentuan 

yang diatur dalam UU No 30/2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, Pasal 9 

(ayat 1). Keberatan yang diajukan RAPP 

ma dengan mitranya Indonesia, Kerjasama 

Sertikasi Hutan Indonesia (IFCC). 

PEFC adalah sistem sertikasi kehutanan 

yang terkemuka di dunia dengan 

standar yang akurat, serta diakui secara 

global yang bekerja sebagai mekanisme 

untuk memverikasi dan meningkatkan 

pengelolaan hutan lestari dan produk 

kayu dihasilkan secara berkelanjutan. 

“Juni 2015 kami mulai melakukan tanaman 

hutan berkelanjutan,” ungkap 

APRIL Sustainability, Susilo Sudarman, 

kepada riaumandiri.co, Kamis 

(16/11/2017). 

Operasional manufaktur Grup APRIL 

telah menerima sertikasi Chain-of-Custody 

PEFC pada tahun 2010 yang menjamin 

bahwa semua bahan baku yang masuk 

ke pabrik berasal dari sumber-sumber 

yang tidak kontroversial. Bersama-sama, 

sertikasi SFM dan Chain-of-Custody 

melambangkan bahwa Grup APRIL saat 

ini bersertikat PEFC di seluruh rantai 

pasokannya. 

Operasional Grup APRIL di Provinsi 

Riau, bersertikat berdasarkan OHSAS 

18001 (Sistem Manajemen Keselamatan), 

ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), dan 

ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan). 

Dengan kinerja positif yang sudah 

dilakukan PT RAPP tersebut diharapkan 

kinerja perusahaan semakin meningkat 

dan terus ikut membantu dalam memajukan 

pembangunan di Provinsi RIau. 

(ee/rmc) 

thd SK Pembatalan RKU telah lewat dari 

15 hari kerja dan sampai permohonan ini 

diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN). 

Sidang akan kembali dilanjutkan 

pada Kamis (30/11) dengan agenda pemberian 

bukti-bukti. Putusan sidang, kata 

dia setelah 21 hari dari sidang pertama 

yang dilakukan Kamis lalu. (ee/roc) 

Bisa Melanjutkan Sekolah 

Berkat Beasiswa CD RAPP 

“DULU setelah lulus SMP, saya tidak bisa melanjutkan langsung ke SMA 

karena masalah biaya. Saya senang bisa sekolah dan sekarang kelas 12 masih 

berlanjut.” 

Senyuman tak lepas dari wajahnya saat menerima beasiswa. Sambil tersipu 

malu, Sundari yang ditemani sang ayah bercerita tentang perjuangannya 

meraih beasiswa Community Development (CD) PT Riau Andalan Pulp and 

Paper (RAPP) di Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT) 

Town Site 2, Pangkalan Kerinci. 

Pelajar berusia 19 tahun ini sekarang tercatat sebagai siswi kelas 11 jurusan 

IPS di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Usianya memang 

sedikit di atas usia teman teman di kelasnya karena ia sempat berhenti 

bersekolah setelah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Mimpinya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA waktu itu harus 

tertahan karena keterbatasan biaya kedua orang tuanya yang hanya berprofesi 

sebagai petani. Hal ini pastinya membuat hati orang tua Sundari, Jaelani (64), 

sedih. 

Semangat dan tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikannya, Sundari 

memutuskan untuk bekerja di kantor Desa Sering, Kecamatan Pangkalan 

Kerinci, Kabupaten Pelalawan selama satu tahun. Ia mampu mengumpulkan 

uang sebanyak 2 juta rupiah yang digunakannya untuk melanjutkan sekolah 

SMA. 

Setelah cukup, ia pun akhirnya berhasil masuk ke SMAN 1 Pangkalan Kerinci. 

Walaupun sudah 2 tahun menganggur, Sundari tetap berprestasi sehingga 

mendapatkan beasiswa untuk meringankan biaya pendidikannya. 

“Beasiswa ini turut membantu meringankan beban orang tua. Saya sangat 

bersyukur sekali dengan adanya beasiswa tersebut. Alhamdulillah. Dulu setelah 

lulus SMP, saya tidak bisa melanjutkan langsung ke SMA karena masalah 

biaya. Saya senang bisa sekolah dan sekarang kelas 12 masih berlanjut,” ujar 

Sundari. 

Setelah menyelesaikan SMA, Sundari berrharap untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang berikutnya. Sundari berkata bahwa ia ingin melanjutkan 

kuliah ke Universitas Gajah Mada. “Saya pengen lanjut kuliah ke UGM tahun 

depan, InsyaAllah. Persiapan yang saya akukan tentu nilai yang bagus harus 

dipertahankan juga menyiapkan mental. Kalau bisa juga mempertahankan 

juara di sekolah,” harap Sundari. 

Sundari berterimakasih dengan adanya bantuan beasiswa dari RAPP. Ia 

juga berharap bantuan beasiswa ini terus didapatkannya sampai perguruan 

tinggi. “Semoga beasiswanya dilanjutkan sampai saya kuliah biar tidak perlu 

putus sekolah lagi,” tuturnya. 

Sundari bersama 300 siswa SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

dari lima kabupaten di Riau, yakni Kabupaten Pelalawan, Siak, Kampar, Kepulauan 

Meranti dan Kuansing menerima beasiswa dari Community Development 

(CD) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Bantuan pendidikan 

ini diberikan pada Selasa, (31/10/2017) di Balai Pelatihan dan Pengembangan 

Usaha Terpadu (BPPUT) Town Site 2, Pangkalan Kerinci.*** 

12 

13

INFOTORIAL BANK RIAUKEPRI 

BRK (Bank Riau Kepri) makin 

mengokohkan dirinya sebagai 

bank lokal yang pantas diperhitungkan. 

Setelah sebelumnya sejumlah 

penghargaan --baik lokal, regional maupun 

nasional-- direbut oleh BUMD milik 

Pemprov (Pemerintah Provinsi) Riau itu, 

kembali bank itu menorehkan prestasi 

di tingkat nasional. 

Kali ini, bank yang berkantor pusat 

di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru 

itu meraih Good Financial Performance 

untuk kategori Regional Development 

Bank pada ajang Indonesia Best Banking 

Brand Award 2017, Rabu (29/11/17) 

di Balai Kartini, Jakarta. Indonesia Best 

Banking Brand Award 2017 diselenggarakan 

oleh media ekonomi Warta Ekonomi 

dan ini merupakan tahun kedua. 

Majalah tersebut menggelar iven 

ini sebagai bentuk apresiasi terhadap 

lembaga-lembaga perbankan di Indonesia 

yang memiliki kinerja yang baik 

sehingga meningkatkan kepercayaan 

dan antusiasme konsumen, baik dari sisi 

kreditur maupun debitur. 

Penghargaan tertinggi level nasional 

ini diterima langsung oleh Direktur 

Operasional Bank Riau Kepri Denny 

M Akbar dari Founder dan Preskom 

Warta Ekonomi Fadel Muhammad. Didampingi 

CEO & Chief Editor Majalah 

Warta Ekonomi Muhammad Ihsan dan 

Pemimpin Perusahaan Majalah Warta 

Ekonomi Bram S Putro. Turut hadir 

dalam acara ini Komut BRK HR. Mambang 

Mit, Pemimpin Divisi Perencanaan 

Tengkoe Irawan, serta para Direktur 

Utama dan Komisaris Utama Perbankan 

di Indonesia. 

Terpilihnya Bank kebanggan 

masyarakat Riau dan Kepri ini sebagai 

pemenang melalui dua tahapan riset. 

Tahapan pertama (nancial performance) 

adalah riset menyeluruh terkait 

kinerja keuangan. Beberapa indikator 

penilaian dalam tahapan pertama ini 

adalah, Pengukuran Earning (Rentabilitas), 

Permodalan (Capital), Resiko 

Kredit, Resiko Likuiditas. 

Tahap kedua, sebagaimana dilansir 

dari tribunbatam.id, adalah pilihan 

konsumen (consumer choice) dilakukan 

melalui wawancara tatap muka dan survey 

telepon dengan nasabah bank yang 

tersebar di lima kota besar di Indonesia, 

yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, 

dan Makassar. 

Indonesia Best Banking Brand 

Award 2017 diberikan kepada empat 

bank asing, enam bank campuran, 13 

bank pembangunan daerah, tiga bank 

pemerintah, 23 bank umum swasta devisa, 

tujuh bank umum swasta non-devisa, 

tujuh bank U\umum syariah, serta tiga 

14 

Bank Riau Kepri 

Kembali Raih 

Penghargaan 

Bergengsi 

“Penghargaan yang diraih ini diharapkan dapat memotivasi semua 

insan di bank tersebut untuk terus berinovasi sehingga tetap memiliki 

reputasi yang baik di mata nasabah dan pemegang saham.” 

bank special mention. 

Ada dua sesi penerimaan award 

yang berdasarkan kategori yaitu kategori 

consumer choice dan special mention 

serta kategori nancial performance. 

Sedangkan untuk peserta penerima 

penghargaan juga dibagi berdasarakan 

beberapa kategori. Yaitu kelompok 

perbankan BUMN, kelompok perbankan 

asing, kelompok perbankan swasta 

nasional devisa, kelompok perbankan 

swasta nasional non devisa, kelompok 

perbankan BPD, kelompok perbankan 

Umum Syariah, kelompok perbankan 

campuran, dan kelompok perbankan 

special mention. 

Denny M Akbar selaku Direktur 

Operasional BRK mengatakan, penghargaan 

yang diraih ini diharapkan 

dapat memotivasi semua insan di bank 

tersebut untuk terus berinovasi sehingga 

tetap memiliki reputasi yang baik 

di mata nasabah dan pemegang saham. 

Selanjutnya Denny juga mengapresiasi 

para insan media atas dukungannya kepada 

Bank Riau Kepri selama ini.*** 

“BAGI pihak pengusaha yang ada 

Rohul yang selama ini mungkin mereka 

menjemput uang ke Pekanbaru atau di 

tempat lain, sekarang tidak lagi karena di 

Bank Riau Kepri Pasirpengaraian sudah 

bisa terlayani.” 

BRK (Bank Riau Kepri) Kanca (Kantor 

Cabang) Pasirpengaraian, Kabupaten 

Rohul (Rokan Hulu) maju selangkah lagi 

dalam mengelola usahanya menyusul setelah 

mendapat kepercayaan dari BI (Bank 

Indonesia untuk mengelola Kas Titipan 

dari Bank Indonesia Perwakilan Riau. 

Ini ditandai dengan penandatangan 

MoU (memorandum of understanding) 

dengan Bank Indonesia Perwakilan Riau 

di halaman Kantor BRK Cabang Pasir Pengaraian, 

Selasa (21/11/2017) siang. Melalui 

penandatanganan MoU tersebut, Bank 

Indonesia mempercayakan kepada Bank 

Riau Kepri Kanca Pasir Pengaraian untuk 

mengelola Kas Titipan dari Bank Indonesia 

Perwakilan Riau itu. 

Hadir pada acara tersebut, Kepala 

BKAD Rohul Jaharuddin, SP MM mewakili 

Bupati Rohul, Kepala Kantor Bank Indonesia 

Perwakilan Riau, Siti Astiyah, Direktur 

Utama Bank Riau Kepri Dr Irvandi Gustari, 

Perwakilan Pimpinan DPRD Rohul, 

Novliwanda Ade Putra ST, Forkompinda 

dan Pengurus LAMR Rohul serta seluruh 

Pimpinan Perbankan di Rohul. 

Diteken, MoU BRK Pasirpengaraian 

Menjadi Pengelola Kas Titipan BI 

Penandatanganan MoU tersebut ditandatangani 

oleh Kepala Kantor Bank Indonesia 

Perwakilan Riau, Siti Astiyah dengan 

Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Pasir 

Pengaraian Yudi Asdam dan disaksikan 

langsung oleh Kepala BKAD Rohul Jaharuddin 

SP MM mewakil Bupati Rohul 

serta Direktur Utama Bank Riau Kepri Dr 

Irvandi Gustari. 

Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi 

Gustari menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada Bank Indonesia telah 

mempercayai Bank Riau Kepri untuk melakukan 

kerjasama. Bank Riau Kepri akan 

terus berbenah dibidang pelayan demi 

kenyamanan nasabah. “Kita sudah siapan 

ruangan untuk pengelolaan Kas Titipan 

dari Bank Indonesia ini. Agar semua 

keperluan baik dari nasabah maupun dari 

Bank-bank yang ada disini dapat terlayani 

dengan baik,” tuturnya. 

Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan 

Riau, Siti Astiyah menjelaskan, 

Untuk melakukan pendistribusian uang ke 

seluruh wilayah NKRI ada tempat-tempat 

yang sangat jauh sekali sehingga tidak 

terjangkau oleh BI. Karena itu BI adakan 

kebijakan yang namanya Kas Titipan. Tujuan 

dilakukannya penandatanganan MoU 

itu, agar semua wilayah dapat terjangkau 

dalam pendistribusian uang rupiah dengan 

baik dan juga merupakan service dari 

Bank Indonesia untuk melayani semua 

masyarakat agar mendapatkan uang Rupiah 

dengan baik. 

Selain itu, Siti mengaku tidak semua 

perbankan di Riau yang mendapatkan Kas 

Titipan BI, hanya empat perbankan di Riau 

Kas Titipan BI yaitu Pertama, Kota Dumai 

yang dikelola oleh Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Kedua Rengat yang dikelola BNI, 

Ketiga, Selat Panjang yang dikelola Bank 

Riau Kepri, dan Keempat, Pasirpengaraian 

yang juga dikelola oleh Bank Riau Kepri. 

Sementara itu, Bupati Rohul, yang 

diwakili Kepala BKAD, Jaharuddin mengatakan, 

selamat kepada Bank Riau Kepri 

yang telah dipercaya oleh BI untuk mengelola 

Kas Titipan tersebut. Karena, kita 

tahu bahwa kebutuhan uang segar masih 

diperlukan karena di Rokan Hulu ini 

masih dominan menggunakan transaksi 

tunai baik itu skala kecil maupun skala 

besar. Semoga kerjasama ini kedepan dapat 

menumbuhkan sektor-sektor ekonomi 

baru bagi masyarakat Rohul. 

“Ini salah satu potensi yang cukup bagus 

yang perlu kita syukuri secara bersamasama. 

Kemudian juga bagi pihak pengusaha 

yang ada Rohul yang selama ini mungkin 

mereka menjemput uang ke Pekanbaru 

atau di tempat lain, sekarang tidak lagi karena 

di Bank Riau Kepri Pasirpengaraian 

sudah bisa terlayani,” papar Jahar. (ee/rtc) 

15

RISALAH 

PT. IKPP 

INFOTORIAL PT. IKPP 

Inilah 

Manfaat Utama 

Menyantuni 

Anak Yatim 

“Mungkin terbukti terdengar remeh bahwa kita hanya memberi 

santunan pada satu orang, namun hal tersebut semoga dapat 

membuat orang lain mempunyai pikiran yg sama dengan kita.” 

KITA hidup di zaman yang serba 

susah, tetapi berbagai orang di 

antara kita tetap dengan bahagia 

hati menyantuni anak yatim. Hal ini terjadi 

kemungkinan besar sebab mereka 

mengenal mengenai keutamaan menyantuni 

anak yatim, dimana ada berbagai 

keutamaan hebat yg dapat kita petik dari 

hal itu. 

Lagipula dengan kita menyantuni 

satu anak yatim, maka kita telah membuat 

dunia menjadi jauh lebih baik dari 

satu orang. Mungkin terbukti terdengar 

remeh bahwa kita hanya memberi santunan 

pada satu orang, namun hal tersebut 

semoga dapat membuat orang lain mempunyai 

pikiran yg sama dengan kita. 

Perintah menyantuni anak yatim 

dibilang merupakan suatu aksi yang bijak, 

dimana kita mau memberi yg kita 

rasakan terhadap mereka yg mengalami 

kekekuranganan di banyak sisi. Ada banyak 

alasan mengapa orang mau menyantuni 

anak yatim, baik yang semata-mata 

ingin dilihat oleh orang lain, berharap 

bakal ridho yg datang dari Allah SWT 

nantinya, ataupun bahkan sebab mereka 

merasa iba pada anak-anak yg tidak 

mempunyai orang tua lagi, baik tersebut 

16 

hanya satu pihak ataupun kedua orangtuanya 

telah tidak lagi ada di dunia ini. 

Pentingnya menyantuni anak yatim 

pasti mempunyai alasan supaya mereka 

diberikan suatu rahmat oleh Allah SWT. 

Namun apakah ini terbukti benar bahwa 

menyantuni mereka yg sudah yatim 

bakal mendapat rahmat? Ataukah rahmat 

yg dibicarakan disini ialah rasa bahagia 

sebab telah dapat berbagi dengan 

orang yg kurang mampu? Entahlah, namun 

sudah tentu ialah lakukan sangat 

terpuji. 

Keutamaan menyantuni anak yatim 

nyatanya sudah ada di ayat alquran tentang 

perintah menyantuni anak yatim & 

di hadist-hadist. 

Dapat kita simpulkan bahwa berbagai 

manfaat menyantuni anak yatim 

dalam Islam yang kita terima saat kita 

memberi santunan terhadap anak-anak 

yg kekurangan sanggup dan seorang yatim 

ialah sebagai berikut: 

Orang yang menyantuni anak yatim 

di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 

dikatakan bahwa beriman pada Allah, 

nabi, rasul, kitab, & malaikat, serta membagikan 

harta yg mereka miliki terhadap 

anak-anak yatim yg kurang beruntung, 

maka balasan bagi orang yang menyantuni 

anak yatim oleh Allah yaitu 

kenikmatan hidup di sorga. 

Derajat akan Terus Meningkat di 

Mata Allah 

Hadits rasulullah tentang menyantuni 

anak yatim yang diriwayatkan oleh 

Tirmidzi, diketahui bahwa dengan memberi 

santunan terhadap anak yatim maka 

kita bakal diangkat derajatnya oleh Allah 

SWT. Hadits tersebut berbunyi bahwa 

Allah SWT & semua penduduk langit 

bakal menyayangi orang-orang yg menyanyangi 

penduduk bumi yg lainnya. 

Jaminan Tiket ke Surga 

Dari kitab Zubdah Al Wa’idin, dituliskan 

bahwa Nabi Muhammad SAW telah 

bersabda mengenai bagaimana Allah 

SWT akan menghias seseorang yg menghiasi 

anak yatim di hari raya. Allah juga 

bakal melindungi orang tersebut sampai 

mencapai surga-Nya. 

Mungkin apa yang kita lakukan terdengar 

tidak signikan sebab satu orang 

manusia hanya dapat berlaku sebisanya, 

namun siapa yang tahu bahwa satu kebaikan 

yang kita lakukan bakal menginspirasi 

orang lain untuk mengenal keutamaan 

menyantuni anak yatim. (int) 

SIMBIOSE mutualisma antara para 

pelaku sektor industri di Kabupaten 

Siak makin memberikan 

dampak yang baik bagi upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Diharapkan 

sinergitas itu berkelanjutan sehingga 

komoditas tani yang dihasilkan 

masyarakat punya pangsa pasar yang 

jelas. 

Hal ini terlihat dari kegiatan pembangunan 

Pabrik Tapioka yang sejak 

lama sudah digaung-gaungkan oleh 

Hasan Basri, mantan Camat Mandau 

ini, yang sudah hampir selesai. Pembangunan 

pabrik di Simpang Gelombang 

Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, 

Riau ini sudah mencapai 90 persen. 

Direktur PT Berkah Cassava Indonesia 

Makmur (BCIM) Hasan Basri 

mengatakan pabrik ini ditargetkan akan 

beroperasi sekitar Desember 2017 ini. 

“Jadi yang punya lahan tidur silahkan 

bangunkan. Tanam singkong sebagai 

usaha yang cukup menjanjikan sebagai 

penunjang ekonomi keluarga. Apalagi 

setelah pabrik beroperasi, singkong 

hasil kebun warga yang sesuau dengan 

spesikasi pabrik akan dibeli,” kata 

Hasan, Minggu (5/11/2017). 

Dijelaskannya pabrik Tapioka yang 

Ditargetkan dalam Waktu Dekat 

Ditunggu, Pabrik Tapioka 

Pemasok Kebutuhan PT IKPP 

“Di Riau sangat banyak lahan 

tidur yang hampir terbakar setiap 

tahun karena cuaca panas 

yang ekstrim. Jika lahan dikelola 

dengan benar dan ada pabrik 

yang mengelola hasil pertanian, 

tentunya ekonomi masyarakat 

akan meningkat.” 

baru ini nantinya akan sangat membantu 

kebutuhan tapioka PT RAPP dan PT 

IKPP yang jumlahnya mencapai 240.000 

ton pertahun dan selama ini mereka 

impor dari Thailand. “Sedangkan Riau 

sangat banyak lahan tidur yang hampir 

terbakar setiap tahun karena cuaca 

panas yang ekstrim. Jika lahan dikelola 

dengan benar dan ada pabrik yang 

mengelola hasil pertanian, tentunya 

ekonomi masyarakat akan meningkat,” 

paparnya lagi. 

Pabrik Tapioka di Kandis ini, kata 

Hasan, berkapasitas produksi 25 ton 

perham afau 300 sampai 400 ton perhari. 

Jika diakumulasikan, pabrik ini 

dapat menampung panen singkong 

3.500 hektar pertahun atau 10 hrktar 

perhari. “Target kita Riau 5 tahun ke delan 

memiliki Pabrik Tapioka sebanyak 5. 

Sehingga bisa menanam 20 ribu hektar 

lahan tidur di beberapa Kabupaten dan 

Kota di Riau,” tutur Hasan. 

Pabrik tapioka ini lanjut Hasan, dibiayai 

oleh PT ACSM (Asrindo Citra Subur 

Makmur) pengusaha asli putra daerah 

Riau. Dengan beroperasinya pabrik 

ini nanti akan berkembang pula pabrik 

pakan ternak 100 ton per hari hasil dari 

olahan limbah padat pabrik tapioka dan 

bungkil sawit. “Sehingga tumbuh pula 

pertenakan sapi 20.000 ekor, kemudian 

tumbuh pula pabrik pengolahan pupuk 

organik dari limbah ternak untuk kebutuhan 

pupuk lahan pertanian 4.000 hektar, 

sistem terpadu inilah akan mampu 

mengangkat derajat ekonomi petani 

kita,” imbuhnya. (ee/grc) 

17

PT. CPI 

INFOTORIAL PT. CPI 

PEMERINTAH KABUPATEN 

ROKAN HULU 

INFOTORIAL PEMKAB ROHUL 

Jadi Irup Hari 

Pahlawan, 

Ini Pesan 

Wabup Rohul 

“Pada peringatan Hari Pahlawan ini kita 

diharapkan lebih membangkitkan semangat 

kebangsaan, menumbuh kembangkan, serta 

meningkatkan cinta tanah air kita dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Soal Tuntutan Pembangunan Jalan 

PT CPI Berjanji 

Lakukan Survei pada 

Desember Ini 

“Untuk mengatahui batas milik CPI, selanjutnya 3 bulan berikutnya 

akan diberi jawaban. Karena semuanya melalui prosedur serta berjalan 

diatas koridor hukum. Langkah ini merupakan langkah nyata dari 

pihak Chevron supaya jangan terombang ambing dan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku.” 

RUDI Arif, perwakilan dari PGPA 

PT CPI (Chevron Pacic Indonesia) 

Duri, Kabupaten Bengkalis, 

mengatakan pada intinya pihaknya 

menerima masukan yang disampaikan 

masyarakat. Bahwa pada bulan 

Desember ini pihaknya akan melakukan 

survey bersama pihak teknisi dan 

masyarakat. 

“Untuk mengatahui batas milik CPI, 

selanjutnya 3 bulan berikutnya akan diberi 

jawaban. Karena semuanya melalui 

prosedur serta berjalan diatas koridor 

hukum. Langkah ini merupakan langkah 

nyata dari pihak Chevron supaya jangan 

terombang ambing dan sesuai dengan 

prosedr yang berlaku,” kata Rudi. 

Rudi mengatakan hal itu saat ditemui 

usai pertemuan antara pihak PT CPI dengan 

masyarakat Dusun Tegar Kelurahan 

Pematang Pudu Kecamatan Mandau, 

Senin (27/11/2017). Polsek Mandau bersama 

pihak Kelurahan Pematang Pudu 

Kecamatan Mandau bertindak menjadi 

mediator. 

Kegiatan yang dilaksanakan di kantor 

Lurah Pematang Pudu tersebut di 

hadiri Waka Polsek Mandau AKP Munifal, 

Lurah Pematang Pudu Darus, MSi, 

perwakilan dari Pemerintah Kecamatan 

Mandau. Sementara dari pihak CPI diwakili 

oleh Rudi Arif PGPA bersama rekannya 

serta sekitar 20 orang warga perwakilan 

dari masyarakat Dusun Tegar. 

Viktor Ginting selaku juru bicara 

masyarakat, mengatakan sangat mengapresiasi 

upaya mediasi yang dilakukan 

oleh pihak Polsek Mandau dan 

Pemerintah Kelurahan. Sehingga aksi 

damai yang direncanakan pekan lalu 

tidak jadi dilakukan. Menurut Viktor 

bahwa aksi yang akan dilakukan tersebut 

meminta pihak Chevron dapat membangun 

jalan aspal sepanjang 5 kilometer 

menuju Tegar yang selama ini menjadi 

keluhan masyarakat. Terutama saat hujan 

turun. “Terima kasih kepada pihak 

Polsek Mandau dan Pemerintah Kelurahan 

Pematang Pudu,sehingga kami 

dan pihak Chevron bisa duduk bersama 

untuk membahas jalan itu,” kata Viktor 

Ginting. 

Ditambahkan bahwa hasil pertemuan 

tersebut bahwa pihak Chevron 

akan segera melakukan proses permohonan 

dengan langkah pertama yaitu melakukan 

survey lapangan hingga akhir 

Desember mendatang. Selanjutnya diberi 

waktu dalam 3 bulan berikutnya untuk 

proses usulan ke tingkat pusat. “Kita 

harapkan jawaban pihak Chevron terhadap 

tuntutan mendapat kepastian untuk 

direalisasikan. Kita akan menunggu 

dalam 3 bulan kedepan. Selama 3 bulan 

ini, kita akan menahan diri untuk tidak 

melakukan aksi,” tegas Viktor. 

Akan tetapi lanjut Viktor, jika dalam 

waktu yang ditentukan belum juga ada 

realisasi, maka pihaknya tidak bersama 

masyarakat sekitar 1000 KK akan melakukan 

aksi turun ke jalan kembali, guna 

menuntut realisasi yang dijanjikan PT 

CPI. 

Sementara itu, Waka Polsek Mandau 

AKP Munifal menyampaikan terima 

kasih kepada kedua belah pihak, sehingga 

aspirasi masyarakat Dusun Tegar dapat 

ditampung oleh pihak PT CPI. “Kepada 

masyarakat kita harapkan dapat 

menyikapi atas jawaban dari pihak CPI. 

Selanjutnya diimbau dapat saling membuka 

komunikasi antara masyarakat 

dengan perusahaan,” harap Waka Polsek 

Mandau. (ee/rec) 

PERINGATAN Hari Pahlawan ke-72 

tahun 2018 untuk tingkat Kabupaten 

Rohul (Rokan Hulu) dilaksanakan 

melalui upacara bendera yang dipusatkan 

di halaman kantor Bupati Rohul 

di Pasirpengaraian, Jumat (10/11/2017). 

Bertindak selaku irup (inspektur upacara) 

Wabup (Wakil Bupati) Rohul, Sukiman. 

Wabup Sukiman yang mewakili Bupati 

Suparman, dalam sambutannya 

menyebutkan semangat perjuangan dan 

pengorbanan dari para pahlawan yang 

gugur di medan perang untuk merebut 

kemerdekaan Republik Indonesia 

tanpa pamrih itu, harus dibangkikan 

kembali dengan rela berkorban untuk 

mengisi pembangun dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Membacakan amanat Menteri Sosial 

RI, lebih lanjut Wabup Sukiman mengatakan 

bahwa melalui momentum Peringatan 

Hari pahlawan kiranya dapat 

mengambil makna yang terkandung 

didalamnya dengan menekankan nilai – 

nilai luhur yang diwariskan kepada kita 

semua. “Kerja nyata untuk bangsa ini 

tidak hanya menjadi tugas pemerintah, 

tapi juga seluruh masyarakat,” imbuhnya. 

Lebih lanjut Wakil Bupati menambahkan, 

melalui peringatan hari pahlawan 

ini kita sebagai bangsa yang besar 

harus menghargai jasa para pahlawan. 

“Pada peringatan Hari Pahlawan ini kita 

diharapkan lebih membangkitkan semangat 

kebangsaan, menumbuh kembangkan, 

serta meningkatkan cinta tanah air 

kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. “ harap Sukiman. 

Dalam kesempatan yang sama, 

Wabup Sukiman terlihat larut dan haru 

saat berlangsungnya upacara. Ketika 

mendengarkan pesan-pesan dari para 

pahlawan pejuang yang sudah mengorbankan 

jiwa raga untuk merebut kemerdekaan 

Indonesia yang dibacakan 

oleh Master of Ceremonies (MC) Senior H 

Parlaungan Siregar, dengan iringan irama 

musik ‘’Himne Gugur Bunga’’. 

Tak hanya Sukiman, forkopimda, 

para pejabat eselon dan tamu undangan 

dan peserta upacara ikut larut dan menyimak 

pesan-pesan dari para pahlawan 

yang gugur di medan perang dalam merebut 

kemerdekaan Republik Indonesia. 

Upacara yang ditandai dengan 

Pengibaran Bendera Merah Putih, Pembacaan 

Teks Pancasila, Pembukaan Undang 

– Undang Dasar 1945 berlangsung 

khidmad yang dihadiri Kapolres Rokan 

Hulu AKBP Yusup Rahmanto, Para Danramil 

jajaran Kab. Rohul, serta Veteran. 

Turut hadir Dandim 0313/Kpr Letkol 

Inf Beny Setianto diwakili Kapten Inf 

Syahril, Kapolres Rokan hulu AKBP Yusup 

Rahmanto SIK.MH, pejabat pemerintahan 

dijajaran Pemkab Rohul, Korpri, 

Mahasiswa, pelajar dan Veteran. 

Bertindak selaku Komandan Upacara 

Danramil 02 Rambah Kapten Arm Alza 

Septendi. dengan pembacaan pesan – 

pesan pahlawan oleh MC (Protokol) Pemda 

Rohul yang namanya sudah kondang 

dan mendapat Penghargaan dari Pemerintah 

H. Parlaungan Siregar. 

Acara tersebut diakhiri dengan kegiatan, 

yang dilakukan oleh Wakil Bupati 

Rohul, Dandim 0313/kpr yang diwakili 

Kapten Inf Syahril bersama Kapolres Rokan 

Hulu memberikan santunan kepada 

veteran yang berada di wilayah Kabupaten 

Rokan Hulu. (ee/berbagai sumber) 

18 

19

“Khusus bidang transportasi, revitalisasi 

Bandara Raden Inten II 

yang akan menjadi Bandara Internasional 

juga masih berjalan, 

karena pada 2018 diharapkan 

Embarkasi Antara Provinsi Lampung 

beralih menjadi Embarkasi 

Penuh.” 

PARA legislator yang duduk di 

DPRD Provinsi Riau pada periode 

yang sedang berjalan memiliki itikad 

yang kuat agar bagaimana Provinsi 

Riau memiliki embarkasi haji antara. 

Banyak manfaat yang bisa dipetik 

manakala di Riau sudah dioperasikan 

embarkasi haji antara. 

Untuk tujuan dimaksud, sejumlah 

anggota DPRD Riau berkunjung ke 

Provinsi Lampung dalam rangka studi 

banding Pansus Pembahasan Peraturan 

Daerah Provinsi Riau tentang Transportasi 

Jamaah Haji Daerah. Kunjungan 

kerja ini merupakan rekomendasi 

Kementerian Agama karena Lampung 

dinilai sebagai terbaik dalam penyelenggara 

embarkasi antara se-Indonesia. 

Ketua Rombongan Husaimi Hamidi 

mengatakan tujuan studi banding 

ini untuk menggali ilmu penyelenggaraan 

haji khususnya transportasi dan 

konsumsi sehingga calon jemaah haji 

(CHJ). “Selain itu, kami mempelajari 

bagaimana cara menjadikan Riau sebagai 

Provinsi penyelenggara embarkasi 

antara,” ujar Husaimi di Gedung Pusiban 

Kantor Gubernur Lampung, Jumat 

(3/11/2017). 

Menurut Staf Ahli Bidang Pemerintahan 

Hukum dan Politik, Theresia 

Sormin, Lampung mengalami penam- 

20 

DPRD 

PROVINSI RIAU 

“KITA inginnya ini bisa mencakup 

semua lini kesehatan, bukan 

mendeteksi kecelakaan saja. Kita 

sudah minta Dinas Kesehatan untuk 

mendalami apa yang diajukan itu.” 

Ade Agus Hartanto, Sekretaris 

Komisi V DPRD (Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah) Provinsi Riau, 

menegaskan bahwa mereka dari 

kalangan Komisi V DPRD Riau tidak 

menyepakati anggaran pembangunan 

tower masuk dalam APBD Riau 

Tahun 2018. Program itu merupakan 

usulan Diskes (Dinas Kesehatan) 

Provinsi Riau. 

Dalam pandangan Komisi V, 

sebagaimana dipaparkan Ade yang 

politisi PKB (Partai Kebangkitan 

Bangsa) itu, Provinsi Riau saat ini belum 

membutuhkan kali akan tower 

Bertandang ke Lampung 

Dewan Riau Pelajari 

Embarkasi Antara 

Soal Tower Deteksi Kecelakaan 

Ade Bilang 

Belum Perlu 

yang dimaksud. Lagipun, anggaran dan 

program yang diajukan Dinas Kesehatan 

belum mencakup secara keseluruhan. 

“Kita inginnya ini bisa mencakup 

semua lini kesehatan, bukan mendeteksi 

kecelakaan saja. Kita sudah minta Dinas 

Kesehatan untuk mendalami apa yang 

diajukan itu,” ungkap anggota dewan 

Dapil Inhu-Kuansing ini. 

Lebih lanjut ia mengatakan, jika anggaran 

pembangunan tower ini diajukan 

kembali oleh Dinas Kesehatan dalam 

bahan kuota CJH pada 2017, yaitu dari 

5.081 jamaah menjadi 7.164 orang yang 

terbagi dalam 19 kloter. Pemprov Lampung 

melakukan berbagai upaya meningkatkan 

fasilitas penyelenggaraan 

haji agar menjadi lebih baik. 

Mulai pemondokan dan pelayanan 

kesehatan, dan pelayanan fasilitas di 

Asrama Haji Rajabasa. “Khusus bidang 

transportasi, revitalisasi Bandara Raden 

Inten II yang akan menjadi Bandara Internasional 

juga masih berjalan, karena 

pada 2018 diharapkan Embarkasi Antara 

Provinsi Lampung beralih menjadi 

Embarkasi Penuh,” kata Theresia. 

Pada diskusi tersebut salah satu 

masalah yang dibahas adalah mengenai 

peningkatan kuota jamaah calon haji 

Lampung yang sangat signikan. Lampung 

mendapatkan tambahan kuota 

dari Arab Saudi sekitar 900an orang dari 

keseluruhan 20 ribu jamaah. (ee/slc) 

RAPBD Perubahan Tahun 2018, 

maka pihaknya tidak akan menyetujui 

begitu saja tanpa ada pembahasan 

terlebih dahulu. “Kita akan 

kaji nantinya, tidak bisa disetujui 

begitu saja,” tutupnya. (ee/rtc) 

Soal Pengakuan Masyarakat Adat 

Husaimi Mengaku Banyak 

Dapat Ilmu dari Sumbar 

INFOTORIAL DPRD PROVINSI RIAU 

“SAAT ini DPRD Riau sedang 

membikin Ranperda tentang 

pengakuan masyarakat adat. 

Setelah dipelajari, Sumatera Barat 

ini adatnya sangat kuat dan 

masyarakatnya terlindungi. Dari 

itu pansus sepakat untuk melekukan 

studi banding ke Sumatera 

Barat.” 

Husaimi Hamidi, Ketua Pansus 

Ranperda tentang Pengakuan 

masyarakat adat DPRD Provinsi 

Riau, mengaku banyak mendapatkan 

ilmu setelah ia bersama 

tim yang dipimpinnya melakukan 

studi banding ke Provinsi Sumbar 

(Sumatera Barat), yang dilaksanakan 

pada Selasa (31/10/2017) lalu. 

“Setelah melakukan studi 

banding ke Sumater Barat ini kami 

banyak dapat ilmu,” kata Husaimi. 

Sekadar informasi, Pansus Ranperda 

tentang pengakuan masyarakat 

adat di Provinsi Raiu, Selasa 31 Oktober 

2017 melakukan studi banding 

ke DPRD Provinsi Sumatera 

Barat. Kedatangan DPRD Riau ini 

dijamu oleh Ketua Komisi I Drs 

Achiar SPD, MM dan Wakil Ketua 

Komisi I Sabrana SE yang didampingi 

oleh OPD OPD terkait. 

Ketua Pansus Ranperda tentang 

Pengakuan masyarakat 

adat di Provinsi Riau, Husaimi 

Ha midi, usai melakukan hearing 

dengan dengan DPRD Sumbar 

menjelaskan, saat ini DPRD 

Riau sedang membikin Ranperda 

tentang pengakuan masyarakat 

adat. Setelah dipelajari, Sumatera 

Barat ini adatnya sangat kuat dan 

masyarakatnya terlindungi. Dari 

itu pansus sepakat untuk melekukan 

studi banding ke Sumatera 

Barat. 

Menurut Husaimi, setelah 

melakukan diskusi dengan DPRD 

Provinsi Sumatera Barat dan instansi 

terkait, memang benar bahwa 

di Sumatera Barat masyarakat 

diperhatikan hak haknya. Sementara 

di Riau sendiri banyak 

masyarakat adat itu terpinggirkan 

atau terabaikan oleh pengusaha 

pengusaha besar yang membuka 

industri di Riau. “Untuk Itu kami 

sebagai wakil rakyat, harus memperhatikan 

masyarakat, sebagai 

tangung jawab i dalam melindungi 

masyarakat kami,” katanya. 

Terkait hal ini, Ketua Komisi 

I DPRD Sumbar Drs Achiar SPD 

MM mengatakan, tujuan Katua 

Ransus Renperda Tentang pengakuan 

masyarakat adat Provinsi 

Riau ke DPRD Sumbar, mereka 

ingin meminta masukan ke DPRD 

Provinsi Sumatera Barat. Untuk 

itu kita menghadirkan instansi 

terkait. Seperti Biro Pemerintahan, 

Lingkungan Hidu, Dinas DPMD 

Sumbar guna untuk dimintakan 

masukan. 

Sementara itu Wilkendri Dt 

Rajo Basa dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (DPMD) 

Sumbar dalam pertemuan dengan 

DPRD Riau menjelaskan, 

belum lama ini Dinas Pemberdayaan 

masyarakat Desa (DPMD) 

Sumatera Barat selama dua hari 

melakukan hearing dan mendengarkan 

pokok pokok pikiran dari 

masyarakat adat yang ada di nagari 

nagari di Sumatera Barat dan 

juga sudah melakukan inventarisasi 

terhadap masyarakat adat yang 

ada di Sumatera Barat. Iini akan 

berlanjut terus.. 

Dalam Kunjungan studi 

banding Ketua Pansus Ranperda 

Pengakuan Masyarakat Adat di 

Provinsi Riau ke DPRD Sumbar 

juga didampingi oleh Sekretarian 

DPRD Riau dan Instansi terkait. 

(ee/pec) 

21

KOLOM 


INDRAGIRI HULU 

INFOTORIAL PEMKAB INHU 

Guru, Antara Harapan 

& Beratnya Tantangan 

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *) 

SETIAP tahun bangsa ini memperingati Hari Guru, sejalan 

dengan HUT PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). 

Peringatan Hari Guru yang rutin dilakukan setiap tahun 

itu merupakan salah bentuk penghormatan negara terhadap 

kalangan yang menyandang profesi yang populer dengan 

sebutan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa” itu. 

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, kita di Provinsi Riau juga rutin setiap tahun memeringati 

Hari Guru, yang dilaksanakan mulai dari tingkat 

provinsi sampai ke kabupaten/kota. Tidak sebatas seremoni 

atau rutinitas saja yang hendak kita tuju, tapi lebih dari itu. 

Dikatakan tidak sebatas seremoni, karena penghargaan 

dan penghormatan yang ditunjukkan kepada para guru sudah 

diimplementasikan dalam sejumlah wujud yang kongkret. 

Anggaran sektor pendidikan di APBD Riau yang jauh 

di atas 20 persen --sebagaimana diamanatkan GBHN-- sudah 

sejak lama diterapkan. Kita juga terus memacu pembangunan 

dan rehabilitasi sejumlah fasilitas di lembagalembaga 

pendidikan, juga dimaksudkan untuk memberi 

kemudahan bagi para tenaga pendidik dalam menjalankan 

tugasnya. 

Sejumlah paket kebijakan juga sudah lama diterapkan 

pemerintah, yang dimaksudkan untuk memberi kesejahteraan 

yang memadai untuk para guru. Dengan tingkat kesejahteraan 

yang layak, 

kita beranggapan para 

guru di 

daerah ini akan bisa 

lebih fokus memberikan 

darma bakti 

untuk mendidik 

dan 

mengajar 

tunas bangsa, 

buat 

menyiapkan 

sumber 

daya manusia 

yang 

berkualitas 

di daerah ini. 

Besarnya 

perhatian 

Pemerintah 

Provinsi 

Riau terhadap 

para 

g u r u 

dalam 

konteks 

mikro, dan dunia pendidikan dalam skala makro, sebagai 

satu misal, sepadan dengan harapan besar yang disandangkan 

terhadap kalangan pendidik dan pengajar itu. Harapan 

yang paling menonjol, yaitu bagaimana para guru mampu 

menyiapkan generasi muda yang berkarakter, selain juga 

menyiapkan SDM terampil yang dinilai mampu menghadapi 

--sekaligus menaklukkan-- tantangan zaman. 

Sangatlah besar kesadaran kita betapa berat beban guru 

dalam membentuk generasi muda yang berkarakter. Di tengah 

godaan zaman yang semakin kuat --antara lain dibawa 

oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi-- 

alangkah tidak mudah membentuk karakter anak didik 

yang mumpumi, yaitu karakter yang berpijak dengan basis 

agama dan adat istiadat lokal yang sudah diwarisi secara 

turun-temurun. 

Menjadi tidak mudah, antara lain karena sejumlah pengaruh 

yang datang dari akar budaya luar yang masuk melalui 

kemajuan iptek itu sangat berpotensi untuk membuat 

generasi muda “tidak lagi berpijak di bumi”-nya sendiri. 

Contoh sederhana, betapa tidak gampang saat ini untuk 

membentuk karakter generasi muda yang hormat pada orangtua. 

Belum lagi memiliki rasa hormat kepada orang yang 

lebih tua dari dirinya. 

Di sinilah para guru memainkan peran, yaitu bagaimana 

upaya untuk menjadikan generasi muda --khususnya yang 

menjadi anak didiknya-- untuk menjadi generasi muda dengan 

kepribadian yang baik dan karakter yang tangguh. Bu- 

kan 

generasi muda yang sudah tercerabut dari akar budayanya 

sendiri, yang suka berbuat di luar tatanan yang selama 

ini dipelihara secara bersama-sama dengan bersusah payah. 

Menciptakan SDM Riau yang berkualitas dan kualifaid 

merupakan tugas lain para guru di daerah ini yang tak 

kalah ringannya. Tugas ini menjadi semakin berat manakala 

bertolak dari kesadaran bahwa di tengah tingkat populasi 

penduduk yang semakin tinggi, sementara di bagian lain 

potensi sumber daya alam untuk menopang kehidupan itu 

justru semakin terbatas. Jawabannya terhadap persoalan ini 

hanya satu: diperlukan SDM yang mumpuni. 

Sebab kita berkeyakinan, dengan kualitas SDM yang 

tinggi akan mampu mengatasi keterbatasan potensi SDA 

yang dimiliki. Sejumlah negara seperti Jepang, Korea Sela- 

tan, 

dan Singapura --untuk menyebut beberapa contoh-- tel- 

ah membuktikan mereka mampu maju dan menjadi negara 

dengan prekonomian yang kuat bukan karena ditopang oleh 

potensi SDA yang berlimpah-ruah. 

Tugas semua aparat pemerintah, tidak terkecuali di jajaran 

Pemprov Riau, adalah menciptakan iklim yang kondusif un- 

tuk 

memajukan dunia pendidikan, menyiapkan regulasi yang 

diperlukan dan anggaran serta fasilitas yang dibutuhkan. Sementara 

tugas yang tak kalah ringan adalah di pundak para 

pendidik itu, terutama bagaimana mereka dengan niat yang 

tulus dan ikhlas, mengabdi sesuai bidang tugas dan kompetensi 

yang dimiliki.*** 

Amira”*) Penulis adalah Pemimpin Umum/ 

Redaksi Majalah “Pena Amira” 

Kepemimpinan Yopi Arianto di Inhu 

Dipuji Mahasiswa Sampai Gubri 

“ADALAH hal yang luar biasa seorang 

Bupati Yopi di usia mudanya telah 

mendapatkan posisi yang penting diikuti 

dengan beban tanggung jawab yang begitu 

besar terhadap masyarakat, namun 

mampu dilalui dan terbukti berhasil.” 

Dipercaya lagi menjadi Bupati Inhu 

(Indragiri Hulu) untuk masa jabatan periode 

kedua rentang waktu 2015-2020, 

kepemimpinan H. Yopi Arianto –berpasangan 

dengan H. Khairizal di posisi 

wakil bupati—mendapat apresiasi 

dari banyak kalangan, tidak terkecuali 

kelompok mahasiswa. 

“Kalau menurut saya bapak masih 

muda dan kinerja bapak sudah terbukti 

khususnya bagi daerah yang ada 

di pelosok. Selain itu, bapak juga kerap 

turun langsung ke lapangan,” ungkap 

Zakiya Nurleli, saat Bupati Inhu H Yopi 

Arianto SE hadir sekaligus membuka 

resmi kegiatan inhouse training ESQ 

STIE Indragiri yang digelar di Gedung 

Dang Purnama Rengat, Rabu hingga 

Kamis, (13-14/9/2017). 

Menurut mahasiswi asal Desa Pasir 

Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, ini 

selain masih muda kinerja Bupati Yopi 

telah terbukti berhasil terutama bagi 

masyarakat yang berada di pelosok 

desa. Pernyataan Zakiya tak pelak mendapat 

aplausan yang ramai dari undangan 

yang hadir pada acara itu. 

Tanggapan atas kepemimpinan Bupati 

Yopi juga tidak luput dari penilaian 

Saprianto yang merupakan trainer 

kegiatan ESQ tersebut. Menurut Suprianto, 

adalah hal yang luar biasa seorang 

Bupati Yopi di usia mudanya telah mendapatkan 

posisi yang penting diikuti 

dengan beban tanggung jawab yang begitu 

besar terhadap masyarakat, namun 

mampu dilalui dan terbukti berhasil. 

“Gaya kepemimpinan bapak keren 

dan bapak memiliki karakter yang kuat 

sebagai seorang pemimpin,” timpal 

Abror, mahasiswa lain yang hadir pada 

acara yang sama. Abror pun menyelipkan 

pertanyaan kepada Bupati Yopi apakah 

menjadi seorang Bupati merupakan 

cita-cita beliau sejak kecil. Mendapat 

pertanyaan tersebut, Bupati Yopi pun 

berbagi sedikit cerita masa kecilnya. 

Tak kurang, Gubri Arsyadjuliandi 

Rachman juga ikut memuji kepemimpinan 

Yopi Arianto. “Saya telah melihat 

sendiri termasuk di kecamatan dan 

pe nga kuan dari masyarakat,” tambah 

Gubri saat melakukan kunjungan safari 

Ramadan di Kabupaten Inhu, Kamis 

(8/6/2017) sore. Masjid Al Maghroh, 

Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, 

menjadi lokasi kunjungan Gubri 

bersama sejumlah jajaran di lingkungan 

Pemprov Riau. Untuk itu, lanjut Gubri 

kedepannya Pemprov Riau akan terus 

berkontribusi dalam upaya pengembangan 

pembangunan di Inhu. “Saya 

juga sengaja mengajak serta beberapa 

kepala dinas dan kepala badan untuk 

melihat dan mendengar langsung aspirasi 

yang disampaikan,” ujarnya. (ee/ 

hrc) 

22 

23

Pemerintah Kota 

Pekanbaru 

infotorial Pemko pekanbaru 

Setelah Belasan Tahun, Akhirnya 

Pekanbaru Bangun Rumah Sakit 

SEBAGAI ibukota Provinsi Riau, 

dan kota yang tergolong tinggi laju 

pertumbuhan ekonominya untuk 

kawasan bagian barat Indonesia, kurang 

apa Pekanbaru? Apa yang dimiliki oleh 

kota-kota metropolitan di negeri ini juga 

ada di Pekanbaru. Cuma satu yang belum 

ada selama ini: sebuah rumah sakit milik 

pemerintah kota. 

Tapi di bawah duet kepemimpinan 

Walikota Firdaus ST MT dan Wakil Walikota 

Ayat Cahyadi, yang saat ini telah 

menjalani periode kedua masa jabatannya, 

harapan yang terpendam belasan tahun itu 

berhasil diwujudkan. Dengan demikian, 

persoalan pelayanan kesehatan warga kota 

ke depan tidak lagi dengan hanya mengandalkan 

RSUD Arifin Achmad, yang sejatinya 

milik Pemerintah Provinsi Riau. 

RSUD milik Pemerintah Kota Pekanbaru 

tersebut dibangun di bekas taman 

kota seluas 3 hektar di KM 2 jalan Garuda 

Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan 

Tampan. RSUD ini dibangun di atas 

lahan seluas 3,34 hektare yang merupakan 

lahan taman kota, luas bangunan RSUD ini 

mencapai 11.300 m2 dan bangunan masjid 

seluas 907m2. Dalam pengelolaannya 

rumah sakit ini akan menerapkan konsep 

green hospital. 

‘’RSUD ini akan dilengkapi dengan 

landscape yang tertata rapi dan sangat 

luas. Menjadikan rumah sakit ini bukanlah 

rumah “sakit” tapi rumah “sehat”,’’ 

ujar Wali Kota Firdaus MT kepada inforiau 

seusai meresmikan proyek pembangunan 

RSUD tersebut, Kamis 26 Maret 2015 lalu. 

Untuk penganggarannya menggunakan 

APBD Kota Pekanbaru 2014-2016 yang 

dibagi ke dalam tiga tahun (multi years). 

Tahun 2014 sebagai tahun pertama, dianggarkan 

7 persen dari pembangunan fisik 

gedung sebesar Rp6,3 miliar, tahun 2015 ini 

sebagai tahap ke II digelontorkan Rp41,4 

miliar untuk pembagunan 46 persen dari 

fisik gedung. Terakhir tahun ke III 2016 

mendatang sebesar Rp42,3 miliar untuk 

tahap penyelesaian. Total dana yang dihabiskan 

untuk pembangunan fisik mencapai 

Rp 90 miliar. Sementara itu, untuk 

anggaran pengadaan alat-alat kesehatan, 

RSUD milik Pemko Pekanbaru ini akan 

dibantu oleh pihak Kementerian Kesehatan 

sekitar Rp200 miliar. Sejauh ini pihak 

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sudah 

mengirim permintaan kebutuhan alat kesehatan 

tersebut. 

Konsep green hospital menjadi kelebihan 

tersendiri bagi rumah sakit ini. 

Pemandangan yang 

berkonsep hijau dengan 

landscape gedung yang 

unik dan menarik 

menjadikan 

pasien terasa nyaman. 

“Jadi pada 

pagi dan sore hari 

pasien yang dirawat 

di RSUD ini 

nantinya bisa berjalan-jalan 

sambil 

menikmati suasana hijau,” jelas Wako. 

Selain bakal menerapkan konsep green 

hospital, manajemen RSUD Pekanbaru 

akan dikonsep modern dengan pelayanan 

petugas yang professional dan ramah. 

Manajemen RSUD Pekanbaru tidak akan 

kalah saing dengan rumah tingkat nasional. 

Tugas RSUD ini pun akan terdiri dari 

70 persen promotif dan prepentif dan 30 

persen untuk kuratif. Sehingga masyarakat 

Kota Pekanbaru memiliki pemahaman tentang 

menjaga kesehatan melalui program 

dinas terkait. 

Soal konsep Green Hospital RSUD ini 

pernah dilaporkan Walikota Firdaus kepada 

Menteri Kesehatan RI pada tahun 

2013 (jelang pembangunan), dan Menkes 

RI saat itu sangat mengapresiasi langkah 

beliau dalam mengembangkan konsep 

Green Hospital. Firdaus bahkan mengatakan 

bahwa Menteri kesehatan meminta 

dibuatkan prototype dan dijadikan model 

ke daerah lainnya. ‘’Kata Ibu Menkes, konsep 

green hospital bukan saja bangunannya, 

tapi juga manajemen dan pelayanan. 

Dan apa yang ibu Menkes sarankan, kita 

realisasikan sekarang ini,’’ kita Firdaus. 

Pasca soft launching beberapa pekan 

lalu, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru 

langsung kunjungan lapangan (Kunlap) 

ke RSUD Pekanbaru di Jalan Garuda Sakti, 

Pekanbaru. Agende Kunlap ini juga sebelumnya 

sudah disampaikan Ketua Komisi 

III DPRD Kota Pekanbaru beberapa waktu 

lalu, dimana Komisi III sudah menggelar 

hearing dengan pihak Diskes dan instansi 

terkait lainnya terkait persiapan dan pelayanan 

RSUD kepada masyarakat Pekanbaru. 

Tak mau ketinggalan, Wakil DPRD 

kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga, turut 

mendampingi Komisi III dalam 

kunlap yang dipimpin Zulfan 

Hafiz, serta turut hadir anggota 

komisi III lainnya yakni, Termizi 

Muhammad, Zainal Arifin, 

Samsul Bahri Spd, Maspendri 

Darnil. 

Plt Dirut RSUD kota Pekanbaru, 

dr Dian Astuti 

mengakui saat ini untuk 

pelayanan RSUD masih 

banyak kekurangan 

yang terus dibenahi. 

‘’Namanya baru tentu 

banyak kekurangan dan 

itulah yang harus dibenahi. Kalau tidak 

kita tempati bagaimana kita mau menganalisa 

kekurangan kita,’’ ungkap Dian 

Astuti disela Kunlap Komisi III, Senin 

(5/2/2018). Dian mengaku hal yang paling 

penting adalah struktur manajemen di 

rumah sakit yang masih belum ada. “KIta 

perlu struktur menajemen yang masih belum 

ada,” jelasnya. 

Ditanya soal kekurangan ruangan, 

Dian menjelaskan kekurangan ruangan 

masih ada di perencanaan dan kedepan 

kita koordinasi dengan Diskes. “Saat ini ruangan 

ada 14, dan yang ada saat ini cuman 

observasi dan rawat inap belum ada operasional. 

Sedangkan yang dioperasionalkan 

itu gedung A dan UGD saja,” bebernya. 

Terkait banyaknya kekurangan di 

RSUD Pekanbaru tersebut, Dinilai Ketua 

Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan 

Hafiz hal yang wajar dan menjadi dasar 

pihaknya untuk melobi pemerintah pusat 

untuk bantuan APBN. ‘’Kita hari 

ini sudah lihat seperti apa dan 

kalau kita lihat bersama 

masih banyak kendala 

dan kekurangan. 

Bagaimanapun 

kenapa ini harus 

cepat beroperasi 

tidak lepas dari 

kepentingan kita 

untuk menjemput APBN, karena habis 

operasi ini tentu ada report selama 6 bulan, 

baru APBN ini bisa kita dapat. Ini aturannya, 

mau tidak mau kita harus disiapkan,’’ 

tegas Zulfan. 

Meski begitu Zulfan mengingatkan 

dengan beroperasinya RSUD Pekanbaru 

ini jangan sampai nanti pelayanannya buruk. 

Ada pasien datang tidak terhendel 

dengan bagus tentu membuat citra pemerintah 

tidak bagus. ‘’Saat ini kita tunggu 

DPA dari Diskes turun. Tentu hal-hal penting 

seperti lampu, genset dapat diatasi 

segera. Apapun kekurangannya kita maklumi 

hanya saja diingatkan jangan sampai 

ada pasien tidak terhendel dengan baik,’’ 

harapnya. 

Dukungan dan harapan yang sama 

juga diungkapkan masyarakat setempat 

seperti H. Ibrahim. Dia mengaku gembira 

dengan kehadiran rumah sakit ini. 

Dia menyebut, kehadiran rumah sakit ini 

telah dinanti belasan tahun yang lalu. Dia 

menyebut selama ini malu ketika bertemu 

keluarga dari kabupaten/kota yang daerahnya 

telah memiliki RSUD sedangkan 

Pekanbaru yang notabene adalah ibukota 

provinsi belum memilikinya. 

‘’Kami sebagai warga kota sangat senang 

dengan kehadiran rumah sakit ini. 

Tidak sabar rasanya dapat melihat rumah 

sakit kebanggaan Kota Pekanbaru ini beroperasi. 

Untuk itu, kami menitip pesan 

agar Wali Kota terus mengupayakan rumah 

sakit ini tidak terhenti pembangunannya 

apapun permasalahannya. Karena ini 

merupakan kebutuhan dasar kami sebagai 

warga kota,’’ aku harap H. Ibrahim. (ee/ 

dari berbagai sumber) 

24 25


PELALAWAN 

INFOTORIAL PEMKAB PELALAWAN 


INDRAGIRI HULU 

INFOTORIAL PEMKAB INHU 

HM Harris, yang kini menjabat 

sebagai Bupati Pelalawan, berpeluang 

terpilih sebagai Gubri 

(Gubernur Riau) dalam ajang Pilggub 

Riau 2018? Peluang ke arah itu sepertinya 

ada, setidaknya kalau merujuk hasil survei 

LSI (Lingkaran Survei Indonesia), 

yang kembali melakukan survei poli- 

tik menjelang pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur Riau 

(Pilgubri) tahun 2018. 

Dari perkembangan 

sampai akhir Juli 2017, 

nama Bupati HM Harris 

naik menjadi calon tertinggi 

dari para calon 

yang di survey untuk 

calon gubernur 

Riau 2018 -2023. 

Dari bocoran hasil 

survey yang diterima 

survei tersebut 

dilakukan dalam rentang 

waktu pengumpulan 

data dari tanggal 20 Juli 

2017 hingga 27 Juli 

2017. Lalu 

apa 

Bupati HM Harris 

Dicintai 

Masyarakat 

karena 

Rendah Hati 

Mulutnya juga tergolong ‘cekatan’ bertegur sapa dengan siapa saja, 

di mana saja, dan dalam kondisi apa saja; yang membuat sosok yang 

satu ini sulit dilupakan oleh orang yang pernah mengenalnya. 

hasilnya? Nama Bupati Pelalawan HM 

Harris menjadi calon yang paling tinggi 

dipilih apabila pemilihan Gubernur Riau 

dilakukan saat ini. 

Siapa Harris? Dilahirkan di Langgam, 

Kabupaten Pelalawan, pada 2 Februari 

1950, Harris sejak awal tak pernah 

bercita-cita terjun ke dunia politik. 

Masa muda, yang kemudian 

dilanjutkan saat mengharungi 

bahtera rumah tangga, 

Harris banyak menghabiskan 

waktu terjun sebagai 

pengusaha. 

Perjalanan 

waktu kemudian membuktikan 

Harris sukses 

melakoni jenis pekerjaan 

yang satu ini. 

Adalah pemekaran 

Kabupaten Pelalawan 

dari kabupaten induk, 

Kampar, pada tahun 

1999, yang secara perlahan 

tapi pasti mengubah 

langkah hidup seorang Harris, 

dari seorang pengusaha untuk 

kemudian mencempungi 

dunia politik praktis. 

Menjejakkan 

e j kaki di bidang 

itu 

dari 

titik 

t ik 

nol, 

tapi sejak itu pula karier Harris di dunia 

politik bak air deras yang sulit dibendung. 

Pada 1999 itu, karier politik Harris di 

bidang politik makin kinclong manakala 

dipercaya menjadi Ketua DPRD Pelalawan, 

yang ia lakoni selama dua periode 

berturut-turut. Harris dipercaya menduduki 

kursi Ketua DPRD Pelalawan 

karena posisinya sebagai Ketua DPD II 

Partai Golkar (Golongan Karya) Pelalawan—sebuah 

posisi strategis yang ia emban 

selama sekitar 15 tahun. 

Sukses berkiprah di legislatif dengan 

menjabat sebagai Ketua DPRD Pelalawan, 

Harris kemudian menjejakkan kaki 

di eksekutif dengan mengemban amanah 

sebagai Wakil Bupati Pelalawan. Jabatan 

ini diemban Harris selama sekitar dua 

tahun, dengan posisi Bupati saat itu 

diduduki oleh Rustam Effendi. 

Puncak karier Harris di dunia politik 

tercapai pada tahun 2011, manakala di 

Pelalawan diselenggarakan pilkada (pemilihan 

kepala daerah), dimaksudkan 

untuk memilih Bupati Pelalawan periode 

2011-2016. Berpasangan dengan H. Marwan 

Ibrahim sebagai calon bupati, Harris 

sukses memenangi pilkada dimaksud. 

Pada 2016, saat pilkada kembali digelar 

di Pelalawan, Harris –bersama pasangannya, 

Zardewan—juga dinyatakan 

terpilih. 

Memiliki catatan sejarah berpolitik 

yang melesat begitu cepat, salah satu 

kuncinya karena Harris merupakan sosok 

yang rendah hati, yang memandang dan 

memperlakukan semua orang secara 

sama. Mulutnya juga tergolong “cekatan” 

bertegur sapa dengan siapa saja, di 

mana saja, dan dalam kondisi apa saja; 

yang membuat sosok yang satu ini sulit 

dilupakan oleh orang yang pernah mengenalnya. 

Harris juga memiliki pandangan 

bahwa kemajuan Pelalawan tidak hanya 

tergantung pada satu golongan tertentu 

saja, melainkan pada semua elemen 

masyarakat. Pandangan ini pula yang 

kemudian memunculkan sikap pada diri 

Harris untuk merangkul semua kalangan 

yang ada di daerah itu. “Siapa pun warga 

Pelalawan, dari manapun asalnya, merupakan 

modal berharga untuk memajukan 

daerah ini,” katanya. 

Apakah kecemerlangan berkarier di 

dunia politik praktis yang pernah dirasakan 

Harris selama ini akan terbukti 

manakala –kalau Allah SWT mengizinkan—Harris 

berhasil maju di ajang Pilgub 

Riau 2018, untuk kemudian memenangi 

secara gemilang pesta demokrasi 

tingkat provinsi yang bergengsi itu? 

Biarlah perjalanan waktu yang akan 

menjawab pertanyaan ini. (ee) 

Wabup Khairizal Minta 

Anak Muda Terhindar 

dari Narkoba 

“Gerakan Pramuka yang 

mampu menjadi garda 

terdepan sekaligus pelopor 

antiminuman keras, narkoba 

bagi generasi muda 

khususnya di wilayah 

Indragiri Hulu, karena 

diyakini mampu meminimalisir 

terjadinya tindakan 

kriminalitas ditengah 

masyarakat.” 

WABUP (Wakil Bupati) Inhu 

(Indragiri Hulu) H. Khairizal 

SE M.Si. mengingatkan 

kepada semua masyarakat di daerah 

ini, terutama kalangan generasi 

muda, untuk terlepas dari pengaruh 

narkoba (narkotika dan obat-obat 

berbahaya lainnya). “Saya tegaskan 

generasi muda harus lepas pengaruh 

narkoba, organisasi harus membantu 

mensosialisasikannya,” sebutnya. 

Dikatakan, Pemkab Inhu memberikan 

dukungan terealisasinya 

berbagai program positif dibidang 

kepramukaan khususnya membantu 

pelopor anti narkotika. “Saya bangga 

dan memberikan apresiasi gerakan 

anti kriminalitas dan narkotika,” 

kata Wakil Bupati Indragiri Hulu 

Khairizal di Rengat, Jumat. 

Wakil Bupati mengatakan, gerakan 

Pramuka yang mampu menjadi 

garda terdepan sekaligus pelopor antiminuman 

keras, narkoba bagi generasi 

muda khususnya di wilayah Indragiri 

Hulu, karena diyakini mampu 

meminimalisir terjadinya tindakan 

kriminalitas ditengah masyarakat. 

Khairizal saat membuka pelaksanaan 

lomba tingkat III kwartir 

cabang Gerakan Pramuka Indragiri 

tahun 2016 yang dipusatkan di Bumi 

Perkemahan Wisata Danau Raja Rengat 

juga menyebutkan bahwa pendidikan 

bagi generasi mudah sangatlah 

penting sehingga bisa membedakan 

baik buruk setiap kegiatan. 

Menurut Wakil Bupati (Wabup), 

sebagai organisasi pendidikan yang 

bersifat nonformal gerakan pramuka 

juga diharapkan mampu memberikan 

pengaruh positif baik dalam lingkungan 

keluarga, sekolah maupun 

lingkungan masyarakat. “Anggota 

pramuka diharapkan dapat menjaga 

keluarga dari berbagai pengaruh halhal 

yang negatif,” pintanya. 

Pada kesempatan itu, Wabup juga 

minta kepada seluruh anggota pramuka, 

agar dapat memegang teguh 

nilai - nilai kepramukaan, sebab merupakan 

janji yang telah diikrarkan 

oleh setiap anggota pramuka. 

Wabup Khairizal berpesan kepada 

seluruh peserta dapat menjunjung 

tinggi nilai-nilai persaudaraan antar 

setiap anggota pramuka, lomba tingkat 

III kwartir cabang gerakan Pramuka 

Indragiri tahun 2016 diawali 

dengan pelaksanaan upacara yang 

diikuti oleh ratusan peserta serta 

para pendamping. “Tercatat, sebanyak 

200 peserta dari 14 kwartir ranting 

yang ada di seluruh kecamatan di 

Inhu ikut ambil bagian dalam gelaran 

lomba tersebut,” ujarnya. (ee/ant) 

26 

27


INDRAGIRI HILIR 

‘’Alhamdulillah, saat ini kita telah 

mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur 

jalan masyarakat. Dengan 

adanya penimbunan ini, akses 

masyarakat menjadi semakin terbuka. 

Ini adalah sebuab kemajuan 

bagi masyarakat yang mendapatkan 

‘kue’ pembangunan.” 

RUAS jalan Sungai Piring - Teluk 

Pinang yang belum mendapatkan 

perbaikan sepanjang 

5 KM di Parit 17, Kelurahan Teluk 

Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka 

(GAS), tahun 2017 ini mendapatkan 

perbaikan dari Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) 

melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 

sebagai wujud komitmen penuntasan 

pembangunan infrastruktur jalan. 

Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan, 

penimbunan terhadap ruas 

jalan tersebut, bertujuan untuk mempermudah 

akses menuju Ibu Kota Kecamatan 

GAS, yakni Kelurahan Teluk 

Pinang. Meski sebagian besar ruas jalan 

telah memperoleh pembangunan 

berupa rigid pavement, namun ada 

Bupati Wardan Minta 

Rekanan Perhatikan 

Kualitas Pekerjaan 

sedikit dari ruas jalan itu yang belum 

tersentuh perbaikan. 

‘’Alhamdulillah, saat ini kita telah 

mampu memenuhi kebutuhan 

infrastruktur jalan masyarakat. Dengan 

adanya penimbunan ini, akses 

masyarakat menjadi semakin terbuka. 

Ini adalah sebuab kemajuan bagi 

masyarakat yang mendapatkan ‘kue’ 

pembangunan,’’ kata Bupati, Jum’at 

(1/12/2017). 

Bupati berharap, pembangunan 

jalan, khususnya ruas jalan parit 17, 

Kelurahan Teluk Pinang yang telah 

diperbaiki tersebut , seyogya nya dapat 

dijaga dengan baik oleh masyarakat. 

Sebab, upaya untuk memperoleh 

dana pembangunan tersebut 

bukanlah suatu hal yang mudah. 

‘’Kepada pihak rekanan, juga diharapkan 

untuk menyelesaikan penimbunan 

ini dengan tepat waktu dan 

tetap berfokus pada kualitas bukan 

hanya sekadar siap, tapi tak berapa 

lama ruas jalan tersebut kembali mengalami 

kerusakan. Ini, tentu bukan 

yang kita inginkan,’’ imbau Bupati. 

Pekerjaan yang menggunakan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan 

pagu Rp. 26.556.412.000 dengan kontrak 

awal Rp. 24.660.552.324, Namun 

karena ada PMK 112/2017 terjadi perubahan, 

sehingga kontrak yang ada 

diadendum untuk penanganan 1,5 

km menjadi sebesar Rp. 7.651.000.000 

penimbunan dan lapis beton. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Inhil, 

Illyanto mengungkapkan, berdasarkan 

addendum yang ada, telah 

berjalan berjalan capaian kurang lebih 

75 persen. 

‘’Dari hasil evaluasi sementara 

tim kelapangan, saat ini sudah terlihat 

progres yang cukup signikan, lebih 

dari 1.1 KM atau sekitar 75 persen,’’ 

ungkap Illyanto. 

Dengan begitu, dikatakan Illyanto, 

dalam waktu dekat pekerjaan 

jalan sepanjang 1.5 KM dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah 

ditetapkan dalam kontrak bersama 

rekanan. 

‘’Kita yakin menjelang akhir 

tahun 2017 ini pekerjaan pisik 1.5 

KM tersebut dapat diselesaikan 100 

persen,’’ tukas Illyanto seraya mengatakan, 

pihak rekanan yang melaksanakan 

pekerjaan tersebut ialah PT. 

Gunung Guntur. (ee/hrc) 

Kemenkes RI Ganjar Bupati 

Wardan dengan Penghargaan 

“ADA sekitar 50 ribu orang 

yang mengalami pasung di Indonesia. 

Untuk di Inhil, saat ini memang 

terjadi penurunan orang bebas 

pasung yang sangat signikan. 

Jika pada 2014 lalu tercatat ada 165 

orang yang dipasung, saat ini hanya 

tinggal 13 orang saja.” 

Kepala Diskes (Dinas Kesehatan) 

Kabupaten Inhil (Indragiri 

Hilir) Zainal Arin menginformasikan, 

Bupati Inhil Drs. HM ardan MP 

dinobatkan sebagai individu yang 

berjasa terhadap pembangunan 

kesehatan yang dibuktikan dengan 

pemberian penghargaan oleh Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) 

Republik Indonesia (RI) di Jalan 

Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis 

(9/11/2017). 

Selain Bupati Kabupaten Lamongan, 

Jawa Timur, H Fadeli, Bupati 

Kabupaten Inhil, HM Wardan 

menjadi salah satu Kepala Daerah 

dari 512 Kepala Daerah se - Indonesia 

yang menerima penghargaan 

atas komitmennya dalam penggalakan 

program Indonesia Bebas 

Pasung. 

Penghargaan yang diserahkan 

Kementerian Kesehatan RI kepada 

Bupati Inhil, HM Wardan tersebut 

diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Inhil, Zainal Abidin yang mewakili 

Bupati pada saat pelaksanaan 

kegiatan Pameran Pembangunan 

INFOTORIAL PEMKAB INHIL 

Kesehatan dan Produksi Alat Kesehatan 

Dalam Negeri bersempena 

dengan peringatan Hari Kesehatan 

Nasional Ke - 53 tahun 2017. 

Zainal Arin menyebutkan, 

pemberian penghargaan oleh Kemenkes 

RI tersebut didasarkan 

pada penilaian terhadap keseriusan 

Bupati Inhil, HM Wardan dalam 

mendukung jalannya program Indonesia 

Bebas Pasung. Pencanangan 

Program tersebut, lanjutnya, dilatarbelakangi 

oleh semakin meningkatnya 

tindakan pasung di Indonesia. 

“Ada sekitar 50 ribu orang yang 

mengalami pasung di Indonesia. 

Untuk di Inhil, saat ini memang terjadi 

penurunan orang bebas pasung 

yang sangat signikan. Jika pada 

2014 lalu tercatat ada 165 orang yang 

dipasung, saat ini hanya tinggal 13 

orang saja,” papar Zainal Arin. 

Penurunan yang signikan ini 

terjadi, dikatakan Zainal Arin, 

adalah berkat keseriusan penanganan 

yang dilakukan. Bupati Inhil, 

HM Wardan melalui instansi terkait 

melakukan inventarisasi dan segera 

mencarikan solusi atas persoalan 

pasung yang ditemui. “Awalnya 

kita diperintahkan untuk mendata 

jumlah orang yang dipasung. Dari 

data inilah kita berangsur-angsur 

merujuk satu per satu orang ini agar 

dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru,” 

jelas Zainal. 

Penerapan pola antar - jemput 

ke Rumah Sakit Jiwa bagi Orang 

Dengan Gangguan Jiwa yang mendapat 

tindakan pasung, diungkapkan 

Zainal, juga menjadi salah satu 

pertimbangan Bupati Inhil, HM 

Wardan berhak memperoleh penghargaan 

tersebut. “Jika pasien itu sudah 

sembuh Dokter yang mengawal 

pasien akan langsung menjemput. 

Dan yang terpenting, seluruh biaya 

mulai dari memeriksa, merujuk ke 

Rumah Sakit Jiwa dan menjemput 

kembali dikala sehat, ditanggung 

oleh APBD Inhil,” pungkas Zainal. 

Selain pola antar - jemput ke Rumah 

Sakit Jiwa, saat ini, Zainal mengatakan, 


Inhil melalui Dinas Kesehatan juga 

telah menyediakan Pos Pelayanan 

Terpadu bagi Orang Dengan Gangguan 

Jiwa (Posyandu ODGJ) di beberapa 

Puskesmas. 

Dengan upaya maksimal dan 

keseriusan, Zainal mengatakan, 

bersempena dengan perayaan Hari 

Kesehatan Nasional Ke - 53 tahun 

2017 ini, pihaknya akan kembali 

merujuk pasien ODGJ ke Rumah 

Sakit Jiwa, Pekanbaru. “Dengan 

mengirim kembali pasien itu pada 

HKN nanti, maka kita tinggal 9 

orang saja di seluruh Inhil yang 

masih dipasung,” tandas Zainal 

Arin. (ee/hrc) 

28 

29


KAMPAR 

Kembangkan Kepariwisataan, 

Kampar Gandeng LPPM Unri 

“Sebagai kepala daerah, saya akan siapkan dana yang tim butuhkan 

untuk pengembangan pariwisata dan industri ini, saya komit untuk 

memberikan yang terbaik bagi masyarakat saya, karena saya tidak 

mau kedepannya masyarakat saya tertinggal lagi.” 

KABUPATEN Kampar di bawah 

kepemimpinan Bupati H. Azis 

Zaenal sepertinya tidak setengah-setengah 

dalam pengembangan 

sektor kepariwisataan. Sejumlah langkah 

dan upaya dilakukan untuk menjadikan 

kepariwisataan sebagai salah 

satu sektor yang menjadi andalan ke 

depan. 

Belum lama ini Pemkab Kampar 

mengundang tim dari Institut Pertanian 

Bogor yang diketua oleh Zulfikar 

dan studi kelayakan master plan 

Kawasan industri Kampar oleh Tim 

LPPM UNRI yang diketuai oleh Said 

Zul Armaini untuk tujuan dimaksud. 

Pada Selasa (21/11/207), tim melakukan 

pemaparan di Ruang Rapat Lt 3 

Kantor Bupati Kampar, yang juga dihadiri 

oleh Sekda Kampar Drs.H. Yusri, 

M.Si. 

Di hadapan kedua tim, Bupati 

Azis Zaenal menegaskan bahwa untuk 

meningkatkan perekonomian 

masyarakat kabupaten Kampar, semua 

pihak mulai dari eksekutif, legislatif 

dan masyarakat harus menyamakan 

misi agar usaha yang akan kita lakukan 

untuk memajukan kabupaten 

Kampar baik dari sektor pariwisata 

ataupun industri tidak berjalan setengah-setengah 

namun bisa berjalan 

maksimal sebagaimana yang kita harapkan 

bersama. 

Bupati Azis mengatakan kepada 

tim tersebut bahwa untuk pembangunan 

Pariwisata dan industri yang 

kami butuhkan tidak hanya teori saja 

namun yang paling penting adalah 

berikan kepada kami poin terpenting 

tentang apa langkah awal yang harus 

kami lakukan untuk pengembangan 

pariwisata dan industri ini, yang ingin 

kami lakukan saat ini adalah tindakan 

nyata agar peningkatan perekonomian 

masyarakat bisa berjalan dengan cepat 

sebagaimana yang kita harapkan 

“Sebagai kepala daerah, saya akan 

siapkan dana yang tim butuhkan untuk 

pengembangan pariwisata dan industri 

ini, saya komit untuk memberikan yang 

terbaik bagi masyarakat saya, karena 

saya tidak mau kedepannya masyarakat 

saya tertinggal lagi,” tandas mantan 

anggota DPRD Provinsi Riau itu. 

Azis juga menambahkan, kunci 

pariwisata dan indutri adalah sumber 

daya manusia dan sumber daya 

alamnya, untuk itu kepada tim, berikan 

kepada kami kongkritnya saja, 

aplikasi apa yang harus kami lakukan 

untuk pengembangan pariwisata dan 

industri tersebut, apa market yang 

harus kita buat, harus bagus dan tidak 

membosankan agar nantinya yang kita 

inginkan dapat berjalan sebagaimana 

yang kita inginkan.*** 

INFOTORIAL PEMKAB KAMPAR 

APBD Kampar 2018 Disahkan 

Lagi, Bupati Azis Minta 

OPD Lakukan Rasionalisasi 

“KEBIJAKAN melakukan langkah rasionalisasi anggaran pada setiap 

OPD bisa dilakukan dengan cara rasionalisasi kegiatan yang belum prioritas 

pada tahun 2018 dan juga merasionalisasikan kegiatan yang bersifat sik tetap 

memperhatikan fungsionalisasi kegiatan tersebut.” 

Sama dengan semua desa yang ada di Indonesia, desa-desa di Kabupaten 

Kampar sejak beberapa tahun belakangan juga menerima alokasi dana desa setiap 

tahun anggaran yang bersumberkan dari APBN. Dasar hukum pengalokasian 

dana desa adalah dengan telah disahkannya UU (undang-undang) Desa. 

Tapi, di mata Bupati Kampar Azis Zaenal, kendati semua desa di Kampar 

menerima kucuran dana desa, jika dibandingkan dengan dana transfer 

dari DBH migas (dana bagi hasil minyak dan gas bumi) yang diterima selama 

ini, tetap saja terjadi kekurangan menyusul dipangkasnya DBH migas untuk 

daerah-daerah penghail migas --termasuk Kampar-- akibat merosotnya harga 

minyak bumi di pasaran. 

Menghadapi kondisi demikian, Bupati Azi kembali memerintahkan para 

Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemkab Kampar untuk 

melakukan langkah-langkah rasionalisasi, dimaksudkan anggaran daerah 

yang semakin mengecil bisa tepat guna dan tepat sasaran. 

Mantan anggota DPRD Provinsi dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 

tersebut mengatakan hal itu dalam sidang paripurna DPRD Kampar 

dengan agenda pengesahan APBD Kampar 2018 di Ruang Rapat DPRD 

Kabupaten Kampar, Selasa (7/11/2017). Sidang itu sendiri dihadiri sejumlah 

anggota Forkopimda dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Kampar. 

Dikatakan Bupati Azis, kebijakan melakukan langkah rasionalisasi anggaran 

pada setiap OPD bisa dilakukan dengan cara rasionalisasi kegiatan yang 

belum prioritas pada tahun 2018 dan juga merasionalisasikan kegiatan yang 

bersifat sik tetap memperhatikan fungsionalisasi kegiatan tersebut. 

“Dengan telah ditetapkannya persetujuan bersama terhadap rancangan 

peraturan daerah tentang APBD tahun 2018 ini, kami meminta kepada TAPD 

untuk segera melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang telah disepakati 

bersama, lanjutkan tahapan penyusunan APBD ini ke tahapan selanjutnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ kata mantan 

calon anggota DPR RI dari Dapil Riau itu. (ee/rac) 

30 

31

PEMERINTAH KOTA 

DUMAI 

INFOTORIAL PEMKO DUMAI 

Penanaman 500 Bibit Mangrove 

Penanaman Mangrove 

Dapat Menahan Gelimbang 

WALIKOTA Dumai Zulkii AS 

mengatakan bahwa di APBD 

Dumai tahun anggaran 2018 

target penerimaan mengalami penurunan 

sebesar 7,08 persen. Sebab, kalau di APBD 

2017 target penerimaan dipatok pada angka 

Rp.1.146.311.672.688,55, sementara 

pada APBD 2018 digariskan pada besaran 

Rp81.131.857.079,55. 

“Sementara yang diusulkan dalam 

rancangan perda tentang APBD Dumai 

tahun anggaran 2018 dengan komposisi 

pendapatan daerah pada rancangan tentang 

APBD tahun anggaran 2018 ditargetkan 

sebesar Rp.1.065.179.815.609.00,” 

kata Walikota Zulkii AS di depan sidang 

paripurna DPRD Kota Dumai dengan 

agenda pengesahan APBD Dumai tahun 

anggaran 2018 yang dilaksanakan di gedung 

dewan, Jumat (24/11/2017). 

APBD 2018 itu disahkan setelah sebelumnya 

melalui berbagai tahapan.Pengesahan 

APBD Dumai ditandai dengan 

penandatanganan berkas persetujuan oleh 

ketua DPRD Kota Dumai dengan Walikota 

Dumai dihadapan anggota DPRD 

Dumai yang hadir, unsur Forum Komu- 

Pengesahan APBD 2018 

Target Pendapatan Dumai 

Turun Sebanyak 7,08 % 

“Kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan 

pemerintahan Kota Dumai agar seacara amanah dan profesional dapat 

melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun anggaran 

2018 dengan sebaik-baiknya.” 

nikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) 

Kota Dumai, kepala Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) dan tamu undangan, Jumat 

(24/11) kemarin. 

Dimana dari hasil rapat paripurna 

tersebut, disetujui APBD Kota Dumai 

tahun 2018 sebesar Rp 1.065.179.815.609 

yang nantinya akan digunakan untuk belanja 

langsung dan belanja tidak langsung. 

Pembahasan yang telah dilakukan 

oleh badan anggaran DPRD Dumai bersama 

TAPD Pemko Dumai telah menitik 

beratkan pada kesesuaian antar kebijakan 

umum anggaran serta prioritas dan platfon 

anggaran. 

Sementara yang diusulkan dalam rancangan 

perda tentang APBD Dumai tahun 

anggaran 2018 dengan komposisi pendapatan 

daerah pada rancangan tentang 

APBD tahun anggaran 2018 ditargetkan 

sebesar Rp.1.065.179.815.609.00. 

Walikota Dumai H. Zulkii As pada 

sambutannya mengucapkan terimakasih 

dan permohonan maaf dengan setulus hati 

kepada DPRD kota Dumai serta mendoakan 

semoga kerja keras dan amal ibadah 

dalam mengemban amanah masyarakat 

Kota Dumai. “Kepada pimpinan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan 

pemerintahan Kota Dumai agar 

seacara amanah dan profesional dapat 

melaksanakan seluruh program dan kegiatan 

pada tahun anggaran 2018 dengan 

sebaik-baiknya,” kata orang nomor satu di 

Kota Dumai itu. 

Sementara itu pada Rancangan Peraturan 

Daerah (Ranperda) APBD tahun 

Anggaran 2018 kota Dumai yakni pendapatan 

daerah tahun anggaran 2018 

sebesar Rp1.065.179.815.609 yang terdiri 

atas pendapatan asli daerah pada tahun 

anggaran 2018 sebesar Rp245.309.400.186 

yang meliputi pendapatan pajak daerah 

sebesar Rp117.586.537.699, hasil retribusi 

daerah Rp38.033.028.000, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan 

Rp6.705.426.187, lain-lain pendapatan daerah 

yang sah Rp83.014.408.300. 

Untuk belanja daerah pada rancangan 

APBD tahun 2018 sebesar yakni sebesar 

Rp1.065.179.815.609 yang terdiri dari 

belanja tidak langsung pada tahun 2018 

Rp.505.070.227.369 untuk belanja pegawai, 

belanja hibah, belanja bantuan keuangan 

provinsi dan belanja tidak terduga. Sementara 

untuk belanja langsung pada 

tahun 2018 sebeaar Rp560.109.588.240 

dengan rincian belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa serta belanja modal. (ee/ 

rgc) 

“KITA akan buat program baru 

untuk masyarakat tempatan agar lahir 

generasi yang baik dan bertanggungjawab. 

Penanaman pohon mangrove 

ini dapat menahan gempuran 

gelombang air laut serta menjaga 

daerah dari abrasi pantai.” 

Walikota Dumai Drs. H. Zulki- 

i AS mengatakan terimakasih dan 

apresiai yang sebesar-besarnya bagi 

pihak yang menunjukkan kepedulian 

untuk melestarikan lingkungan 

hidup. “Karena pada zaman sekarang 

lebih banyak yang memotong daripada 

menanam. Makanya dengan 

adanya penanaman ini memberikan 

nilai positif bagi masyarakat.” 

Demikian dikatakan wako 

Zulkii AS yang bersama Pangkalan 

Angkatan Laut (Lanal) Dumai dan 

masyarakat Kelurahan Datuk Laksamana, 

Kecamatan Dumai Kota melaksanakan 

penanaman 500 bibit magrove 

di sekitar kawasan pemukiman 

warga Kelurahan Datuk Laksamana. 

Kaena banyaknya pohon, menurut 

Wako, lingkungan menjadi indah 

dan udara bersih. “Jadi, kegiatan ini 

diharapkan tidak berakhir sampai 

di sini saja tetapi terus berkelanjutan 

dengan menjaga kelestariannya,” 

ujarnya. Selain untuk memperindah 

lingkungan keberadaan pohon ini 

akan menjadi sumber oksigen untuk 

kebutuhan manusia dan menyerap 

segala racun sebagaimana fungsinya. 

“Kita juga menghimbau kepada 

maayarakat untuk menyempatkan 

waktu menanam pohon minimal satu 

rumah satu pohon,” himbaunya. 

Selain bertujuan untuk menahan 

abrasi air laut dan memanfaatkan 

tanaman sebagai sumber oksigen, 

penanaman magrove ini juga dilakukan 

untuk menyukseskan program 

pemerintah Kota Dumai yang berencana 

menjadikan kawasan ini sebagai 

kawasan kampung wisata bahari 

Kota Dumai. 

Diharapkan dengan keberadaan 

kampung wisata kali ini akan menjadikan 

keberadaan Kelurahan Datuk 

Laksamana sebagai kampung dalam 

sebagai lokasi peredaran narkoba 

akan menghilang dengan program 

yang dilakukan ini. Penanaman pohon 

magrove ini dilaksanakan sekaligus 

dalam rangka peringatan hari 

Armada tahun 2017. 

Sememtara itu Danlanal Dumai 

Kolonel Laut (E) Yose Aldino 

menjelaskan kedepan Lanal Dumai 

mengaku terkesima melihat kondisi 

kampung wisata, dan untuk kedepan 

bersama-sama pemerintah dan unsur 

TNI dan Polri membuat program 

wisata. 

Menurutnya, Ini dilakukan karena 

merasa bertanggungjawab sebab 

lingkungan ini berada di daerah Lanal 

Dumai. Penanaman mangrove ini 

merupakan langkah awal sumbangsih 

Lanal pada masyarakat sekitar. 

Dengan kegiatan ini diharapkan imej 

negatif kawasan ini dapat dimeminimalisir. 

“Kita akan buat program 

baru untuk masyarakat tempatan 

agar lahir generasi yang baik dan bertanggungjawab. 

Penanaman pohon 

mangrove ini dapat menahan gempuran 

gelombang air laut serta menjaga 

daerah dari abrasi pantai. Ini juga bisa 

menjadi tempat pemijahan berbagai 

jenis ikan, binatang laut dan tumbuhan 

lainnya, jika tanaman mangrove 

kelak tumbuh besar,” ujarnya. (ee/ 

rhc) 

32 

33


KUANTAN SINGINGI 

INFOTORIAL PEMKAB KUANSING 

Bupati Mursini Minta 

ASN Bekerja Tenang 

“Kita tengok dulu ya, mana yang lebih baik, nanti berpengaruh pada kegiatan kita. Biarkan 

ASN kita bekerja dengan tenang dan bisa tenang bekerja sehingga kinerjanya pada 

tahun ini menjadi lebih baik.” 

SALAH satu faktor yang sering 

mempengaruhi kinerja 

ASN (aparatur sipil negera), 

terutama untuk level pejabat, 

adalah isu akan terjadinya mutasi 

jabatan. Bupati Kuansing 

(Kuantan Singingi) H. Mursini 

tidak menginginkan hal demikian 

terjadi di jajaran yang ia 

pimpin. 

Makanya, ia meminta para 

ASN di lingkup Pemkab Kuansing, 

terutama para 

Kepala OPD agar tetap 

fokus dengan bidang 

tugas yang 

menjadi kompetensinya 

dan 

tidak terpengaruh 

oleh 

isu-isu yang 

beredar di luaran, yang belum pasti kebenarannya. 

Saat ditanya alasan kenapa pelantikan 

pejabat yang direncanakan akan 

digelar pada Oktober lalu batal digelar, 

disampaikan Bupati Mursini bahwa ada 

beberapa pertimbangan salah satunya 

karena saat ini kegiatan tengah berjalan 

dan sudah mendekati akhir tahun. 

Dikatakan, seandainya tetap dilakukan 

tentunya akan ada pengaruhnya 

terhadap kegiatan yang tengah berjalan. 

Saat ditanya apakah pelantikan pejabat 

yang telah tuntas asessment akan digelar 

jelang habis akhir tahun ini,”Kita tengok 

dulu ya, mana yang lebih baik, nanti 

berpengaruh pada kegiatan kita,” katanya. 

“Biarkan ASN kita bekerja dengan 

tenang dan bisa tenang bekerja sehingga 

kinerjanya pada tahun ini menjadi lebih 

baik,” harapnya. (ee/hrc) 

“SEMUA itu diperolah atas kerja 

keras Bunda PAUD baik pada tingkat 

desa, kecamatan maupun kabupaten serta 

semua unsur yang terkait.” 

Bupati Kuansing (Kuantan Singingi) 

H. Mursini meraih anugerah sebagai 

terbaik III kepala daerah peduli Pendidikam 

Anak Usia Dini (PAUD). Selain 

bupati, Ny Emi Satri Mursini yang tak 

lain adalah istri Mursini juga menerima 

anugerah sebagai terbaik IV Bunda 

PAUD se-Provinsi Riau, sedangkan Camat 

Kuantan Hilir Seberang Akhyan 

Armos, berhasil keluar sebagai terbaik 

1 kepeduliannya pada program PAUD di 

daerahnya. 

“Penghargaan yang diterima akan 

memberikan motivasi dalam pengelolaan 

peningkatan sumber daya manuasi anak 

usia pra sekolah,” ujar Kepala Bagian 

Humas dan Protokoler Sekretarias Kuantan 

Singingi Muradi di Teluk Kuantan, 

Jumat. Ia mengatakan, anugerah diserahkan 

pada acara puncak gebyar PAUD 

tingkat Provinsi Riau, Kamis (2/11) di 

salah satu hotel di Pekanbaru, oleh Gubernur 

Riau Arsyadjuliandi Rachman 

yang diterima langsung oleh Pelaksana 

tugas (Plt) Sekda Kuansing Muharlius 

mewakili Bupati. 

Acara ini dihadiri oleh Gubernur 

Riau Arsadjuliandi Rachman dan Bunda 

PAUD Provinai Sisilita Djuliandi Rachman 

serta para bupati dan Bunda PAUD 

Bupati Kuansing dan Istri 

Sama-sama Terima Penghargaan 

kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. 

Bunda PAUD Kuansing Emi Satri 

Mursini selepas menerima penghargaan 

menyampaikan ucapan terimakasihnya 

atas semua penghargaan. “Semua itu 

diperolah atas kerja keras Bunda PAUD 

baik pada tingkat desa, kecamatan maupun 

kabupaten serta semua unsur yang 

terkait,” ujarnya. 

PAUD di Kuansing sudah menunjukan 

ada banyak perubahan dan perbaikan, 

namun demikian setiap tahun 

mesti ada kesuksesan yang dicapai, setelah 

penghargaan diterima kedepanakan 

memberikan semangat baru bagi semua 

pihak. “Saya berharap kinerja dan prestasi 

PAUD akan semakin tinggi,” ujarnya. 

Wati (45) salah satu guru PAUD 

mengatakan, kepedulian pemerintah 

terhadap pengelola PAUD cukup baik di 

Kuansing, bahkan jumlah sekolah anak 

usia dini semakin meningkat. “Kami juga 

bangga atas prestasi yang diterima Bupati,” 

ujarnya. (ee/ant) 

34 

35


PELALAWAN 

ADVERTORIAL PEMKAB PELALAWAN 

Menuju Pelayanan Publik 

yang Cepat, Efektif dan Esien 

Di bawah kepemimpinan Bupati HM Harris, yang sedang menjalani periode kedua masa 

jabatannya sebagai Bupati, dengan didampingi Wakil Bupati Zardewan, Kabupaten Pelalawan 

terus berbenah menuju sebuah daerah otonom terkemuka dan diperhitungkan di lingkup 

wilayah administratif Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau. 

BELAKANGAN ini, Pemkab 

Pelalawan terus berbenah dalam 

melakukan peningkatan pelayanan 

publik, salah satunya dengan menjadikan 

teknologi informasi sebagai basis perwujudan 

pelayanan publik yang cepat, efektif 

dan esien. Untuk itu secara berkelanjutan, 

Pemkab menggelar bimbingan teknis 

(Bimtek) penyusunan Masterplan Pelalawan 

Smart City ke IV bagi aparatur pemerintahan 

yang diwaliki oleh Dewan dan 

Tim Pelaksana Smart City yang terdiri dari 

Kepala OPD, Camat, BPJS Kesehatan dan 

pihak Perusahaan Swasta seperti BRI serta 

rumah sakit. 

Bimtek yang dilaksanakan selama dua 

hari tersebut berlangsung dari tanggal 30 

s/d 31 Oktober 2017, ditutup secara langsung 

oleh Bupati Pelalawan HM Harris 

Pelalawan Terus Berbenah 

bertempat di aula Bappeda Lantai II Pangkalan 

Kerinci, Selasa (31/10/2017). 

Saat memberikan sambutan Bupati 

Pelalawan HM Harris mengatakan bahwa 

Pemkab Pelalawan berkomitmen memberikan 

pelayanan yang berkualitas, cepat 

dan esien kepada masyarakat dengan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK). Ia mengucapkan berterima 

kasih kepada pembimbing yang sudah 

melakukan pendampingan Bimtek yang 

keempat ini, dalam rangka penyusunan 

Masterplan Kota Cerdas. 

“Dalam era kemajuan teknologi informasi 

saat ini, kita jangan sampai ketinggalan 

zaman. Kita justru akan manfaatkan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. Aplikasi online memang sudah 

mulai diterapkan di Kabupaten Pelalawan 

dari tahun sebelumnya, tapi belum dapat 

dikatakan smart. Apalagi ditahun 2016 

Kepemimpinan kami membawa visi yakni 

inovasi menuju Pelalawan emas, dengan 

mengejar ketertinggalan saat ditahun 2011. 

Kegiatan Bimtek ini dilakukan, untuk 

menunjang Program Pemerintah Nasional 

untuk bersaing secara global menuju Indonesia 

emas 2045,” terangnya. 

Sementara itu, perwakilan Kemenkominfo 

Republik Indonesia Kepala Program 

Pemilu Elektronik BPPT RI Andrari 

Grahitandaru menambahkan bahwa wacana 

penerapan Smart City yang dicanangkan 

Pemerintah Pusat yang diterapakan 

oleh setiap daerah yang ada di Indonesia, 

sudah termasuk Rancangan Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 

dimana diwajibkan daerah mewujudkan 

Smart City salah satunya di Kabupaten 

Pelalawan. 

Bimbingan teknis ke IV ini yang digelar, 

untuk merumuskan dalam dokumen 

dengan menghasilkan Masterplan perancangan 

kota cerdas. Target penyusunan 

Masterplan Smart City dikatakan berhasil 

dan baik serta dapat dikatakan Kabupaten 

Pelalawan dapat mengikuti dan patuh 

dalam mengikuti perkembangan teknologi 

informasi. 

“Dengan serius Kabupaten Pelalawan 

menjalan program Nawacita Presiden Republik 

Indonesia Ir Joko Widodo, dijadwalkan 

tanggal 15 November mendatang 

Bupati HM Harris akan diundang untuk 

menampilkan presentasi Quick Win Smart 

City yakni pelayanan perizinan dan pelayanan 

kesehatan. Disamping itu juga perubahan 

Birokrasi internal pemerintahan 

dimana perubahan inovasi dan teknologi 

informasi agar menghasilkan masyarakat 

yang aman, sehat, nyaman dan makmur. 

Kedepan nantinya sistem ini kan menghasilkan 

pelayanan pemerintahan yang 

Akuntable dan transparan,” tutupnya. 

Hadir dalam kesempatan tersebut 

Kepala Program Pemilu Elektronik BPPT 

RI Andrari Grahitandaru yang juga pembimbing 

penyusunan Masterplant Smart 

City Pelalawan, Wakil Komisi I DPRD 

Pelalawan H Abdullah, Asisten Bidang 

Pembangunan Atmonadi, Kadiskominfo 

Pelalawan H Fakhrizal, Para Kepala OPD 

yang juga merupakan Dewan Smart City 

Pelalawan, Para Camat, Kepala Cabang 

BRI Pangkalan Kerinci, Perwakilan Kemenkominfo 

Jusuf A Simatupang dan Heri 

Sutrisno, para ASN peserta Bimtek , rekan 

pers, media online serta cetak. 

Sebagai tambahan infotmasi, Kabupaten 

Pelalawan menjadi salah satu dari 

25 kota/kabupaten masuk dalam program 

Gerakan Menuju 100 kota pintar (Smart 

City) dari Kementerian Komunikasi dan 

Informasi (Kemenkominfo) RI. Bupati 

Pelalawan HM Harris hadir kegiatan Indonesia 

Smart City Summit 2017, menandatangani 

Memory of Undertanding (MoU) 

dalam kesepahaman tentang Program 

Smart City tersebut, di Makassar, beberapa 

waktu lalu. 

Setelah penandatangan MoU, Bupati 

Harris, didampingi Kepala Bappeda Kabupaten 

Pelalawan Ir M Syahrul Syarif mengungkapkan 

rasa syukurnya atas masuknya 

kabupaten Pelalawan dalam Program 

Gerakan Menuju 100 Smart City di tahun 

ini. ‘’Penandatanganan ini merupakan 

langkah baik dalam memaksimalkan dan 

mengintensifkan. Dalam upaya Pemerintah 

daerah Pelalawan. Untuk mewujudkan 

pelayanan pemerintahan yang baik dan pelayanan 

pembangunan serta mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang lebih smart,” 

ujarnya. 

Apalagi Gerakan Smart City ini sudah 

tertuang pada RPJMD kabupaten Pelalawan 

tahun 2016-2021, yakni pada Program 

Pelalawan Cerdas, Pelalawan Inovatif dan 

peningkatan Birokrasi dan Otonomi Desa. 

Maka dengan menikatkan sumber daya 

alam yang banyak didukung pelayanan 

pemerintaah lebih cepat dan pembangunan 

segala bidang, di dalam mengimplementasikan 

Smart City di kota Seiya 

Sekata tersebut. “Kalau ini kita laksanakan 

dengan baik, maka kabupaten Pelalawan 

menuju Smart City akan tercapai yakni 

mewujudkan pelayanan Pemerintah dan 

Pembangunan yang smart. Setelah kita 

masuk dalam pencanangan dari 25 daerah 

se-Indonesia,” tuturnya. 

Sementara Gerakan Smart City ini merupakan 

program dari Kementerian Kominfo 

yang berintegrasi dengan Kemenpan, 

Kemendagri, Kemenpu, APEKSI. Untuk 

mewudukan itu, melalui Dinas Komunikasi 

dan Informatika, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pelalawan telah mengikuti assessment 

di awal Mei lalu. 

Maka kabupaten Pelalawan dianggap 

layak menjadi salah satu Daerah dari 25 

Kota/Kabupaten yang masuk Program di 

tahun 2017 (dasar surat Kemenkominfo No 

265 Kominfo/DJAI/AI.01.05.05/2017 tentang 

Penyampaian Hasil Seleksi 

Assesment Grakan Menuju 

100 Smart City. 

Jadi setelah penanda 

tangan dikatakan Syahrul, 

bahwa Pemda Pelalawan akan 

bertindak cepat. Langkah yang 

akan dilakukan dalam waktu 

dekat adalah penyusunan Masterplan 

Pengembangan Smart 

City di 25 Kab/Kota Percontohan 

yang dibuat berdasarkan 

kekuatan, potensi, infrastruktur 

dan kondisi eksisting terkait 

smart city pada masing-masing 

daerah. “Dalam penyusunan 

ini Kementerian Kominfo akan 

menugaskan tenaga ahli pendamping 

dari berbagai unsur 

baik kementerian terkait maupun 

perusahaan,’’ ungkap 

Kepala Bappeda. 

Sambutan Menteri Komunikasi 

dan Indormatika RI 

Rudiantara yang diwakili oleh 

Dirjen Aptika Kemenkominfo 

Samuel Pangerapan memberikan 

motivasi bagi seluruh Daerah untuk 

mengimplementasikan Smart City agar 

dapat setara dengan negara-negara di 

Eropa yang gunakan Smart city, disebut 

dalam sambuatannya Inggris dan Perancis. 

“Strateginya dengan mengiplementasikan 

Smart City, dari 500-an kabupaten/kota, 

25 yang terpilih ini harus sukses mengimplementasikan 

Smart City hingga 2019 dan 

berlanjut pada 100 kabupaten/kota lainnya,” 

ujarnya. 

Lebih detail lagi, Smart City akan 

melayani internal pemerintahan dan 

masyarakat dengan fasilitas yang memadai, 

Kemenkominfo dan Kemendagri telah 

melakukan riset terhadap ruang skal bagi 

25 daerah terpilih ini. “Riset kemampuan 

SDM daerah yang termasuk salah satu 

faktor penentu selanjutnya diikuti kemampuan 

jaringan dan infrastruktur termasuk 

akses broadband” ungkap Menkemkoninfo 

dalam sambutannya. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Kadiskominfo) kabupaten Pelalawan 

Drs Fakhrizal MSi menyatakan siap 

dalam menjalankan Program 100 Smart 

City. Setelah ikut seleksi dalam proses penilaian 

atau assesment yang dilaksanakan 

oleh Tim Assessor di bidang Teknologi 

Informati (IT) tersebut. “Ini menjadi tugas 

kerja bagi kami dalam mengimpelementasikan 

Smart City kepada Pemerintah 

dan Masyarakat Pelalawan, dan berharap 

mendapat dukungan yang baik dari semua 

komponen masyarakat didaerah tercinta 

kota Bono,” pungkas mantan Kadis Koperasi 

dan UKM kabupaten Pelalawan. (adv/ 

hms/drc/rac) 

36 

37

Legislator Riau Prihatin, 

Siwa Belajar di Masjid 

“Kalau ditingkat komisi, tidak 

ada kendala lagi. Sekarang tinggal 

pembahasan ditingkat Banggar 

dan TAPD, mudah-mudahan 

tidak ada kendala. Saya yakin 

Banggar dan TAPD bisa meloloskan 

anggaran dua sekolah ini.” 

HUSNI Thamrin, anggota DPRD 

Provinsi Riau, mengaku prihatin 

saat mendatangi SMAN Bunut di 

Kabupaten Pelalawan. Di sekolah itu, anggota 

DPRD Riau dari Dapil Kabupaten 

Siak dan Pelalawan ini menemukan para 

siswa terpaksa mengikuti proses belajar di 

Masjid setempat. 

“Saya sudah tinjau ke sana, di SMA 

Negeri 02 Teluk Meranti, para siswa terpaksa 

belajar di gedung MDA, karena 

sama sekali tidak ada ruang sekolah 

mereka,” ujar Husni. “Melihat kondisi 

ini, kita dari Komisi V sudah sepakat 

dalam memutuskan anggaran pembangunan 

gedung baru SMA Negeri 02 Bunut 

dan Teluk Meranti. Anggarannya sekitar 

Rp1,6 miliar,” 

Ketua Pansus DPRD Riau, 

Rusli Ahmad: 

“Kita Pantau 

Aset Daerah 

Melalui Proses 

Verikasi” 

“JIKA tidak memungkinkan untuk 

digunakan lagi, terutama yang ada di 

luar daerah yang sulit untuk perawatannya, 

maka akan dipertimbangkan untuk 

pengambilan sikap lain.” 

“Kita tengah memantau keberadaan 

aset-aset Pemprov Riau melalui proses 

verikasi. Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan 

Aset dan Keuangan Daerah Riau, 

data aset sudah dikumpulkan. Tinggal 

Pansus Aset DPRD Riau memastikan apakah 

memang ada aset tersebut atau tidak.” 

Demikian dikatakan Ketua Pansus 

DPRD Riau, Rusli Ahmad, Sebagaimana 

38 

DPRD 

PROVINSI RIAU 

sambungnya. 

Bertolak dari realitas itu, Komisi V 

DPRD Riau tengah memperjuangkan anggaran 

senilai Rp1,6 miliar untuk pembangunan 

gedung baru dua sekolah yakni 

SMA Negeri 02 Bunut dan SMA Negeri 02 

Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Dijelaskan, 

pengajuan anggaran karena tidak 

adanya ruang sekolah di kedua 

diketahui, DPRD Riau telah membentuk 

Panitia Khusus (Pansus) terkait penataan 

aset-aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

setempat. “Kita masuk pada proses 

verikasi data, melihat keberadaan siknya 

baik aset bergerak maupun aset tak 

bergerak,” kata Rusli, di Pekanbaru. 

Sekretaris Komisi I DPRD Riau mengatakan, 

aset-aset daerah tersebut seharusnya 

bisa menjadi sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dari hasil sewa aset. 

Jangan malah menguras uang daerah untuk 

perawatannya. “Setelah selesai kita 

inginkan aset-aset ini menjadi salah-satu 

sumber PAD. Bukan menjadi beban pemprov 

seperti selama ini,” ujarnya. 

Dicontohkanya, seperti gelanggang 

remaja yang telah menghasilkan. Kemudian 

Hotel Aryaduta yang seharusnya pengelolaan 

aset tersebut dilakukan dengan 

SMA Negeri tersebut untuk proses belajar 

mengajar. 

Dikatakannya, dengan anggaran sebesar 

ini, maka akan digunakan untuk membangun 

tiga lokal, satu kantor dan sarana 

prasarana pendukung di masing-masing 

sekolah. Ia pun berharap, tidak ada kendala 

saat direkomendasikan ke Banggar 

dan TAPD Provinsi Riau yang sedang 

membahas APBD murni Riau 2018. “Kalau 

ditingkat komisi, tidak ada kendala lagi. 

Sekarang tinggal pembahasan ditingkat 

Banggar dan TAPD, mudah-mudahan 

tidak ada kendala. Saya yakin Banggar dan 

TAPD bisa meloloskan anggaran dua sekolah 

ini,” ungkapnya. 

Untuk diketahui, Pihak Badan Anggaran 

DPRD Riau bersama TAPD Pemprov 

Riau tengah maraton melakukan pembahasan 

Rancangan APBD 2018 yang ditargetkan 

ketuk palu pada Pekan depan. (ee/ 

boc) 

professional. 

“Sekarang kita 

pikirkan, bagaimana aset lainnya juga bisa 

menghasilkan,” paparnya. 

Menurutnya, tidak hanya ada di 12 kabupaten/kota 

di Riau, tapi juga di provinsi 

lain, misalnya di Jogjakarta, Sumatera Utara, 

Kepulauan Riau, dan berbagai daerah 

lain nya. “Nanti kalau siknya memang 

ada, selanjutnya juga akan diperhitungkan, 

apakah masih layak digunakan atau tidak,” 

katanya. “Jika tidak memungkinkan 

untuk digunakan lagi, terutama yang ada 

di luar daerah yang sulit untuk perawatannya, 

maka akan dipertimbangkan untuk 

pengambilan sikap lain,” ucapnya lagi. 

Sementara, untuk masa tugas pansus 

ini diakuinya akan memakan waktu 

yang panjang, dan berbeda dengan pansus 

lainnya, bahkan bisa menjadi pansus 

dengan masa tugas terpanjang. Karena 

tugasnya nanti juga akan melakukan 

verikasi secara rinci, setiap aset yang dimiliki 

Pemprov Riau. 

Bahkan tidak tertutup kemungkinan, 

lan jut dia, pansus ini selesai pada 

2019 men datang, karena aset yang akan 

diverikasi tidak hanya berada di dalam 

provinsi, tapi juga ada di luar Riau yang 

jumlahnya juga cukup banyak. “Ini beda 

sama pansus lain, bisa-bisa nanti selesainya 

2019, karena tugas kita cukup 

banyak untuk melakukan verikasi data 

tersebut,” pungkasnya. (ee/src) 

Anggota DPRD Riau Yulianti 

Disambut Gembira di Rohul 

Karmila Minta 

Masyarakat Bijak 

Memakai Sumber Daya 

“SAYA menilai beberapa pertanyaan mereka tentang menumbuhkan 

kesadaran mengelola lingkungan dan perhatian mereka 

terhadap lingkungan sangat bagus dan beranalisa.” 

Karmila Sari S.Kom. MM, anggota DPRD Provinsi Riau dari 

Dapil Kabupaten Rohil (Rokan HIlir), meminta semua elemen 

masyarakat di daerah ini untuk bijak memakai sumber daya yang 

ada untuk mendukung kehidupan agar dapat dimanfaatkan untuk 

generasi sekarang dan mendatang dan seterusnya. 

Karmila mengatakan hal itu saat melakukan Sosialisasi Perda 

No.8 Tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan 

hukum lingkungan hidup Provinsi Riau ini dilakukan di 

SMAN 1 Rantau Kopar, Selasa (7/11). 

Karmila punya cara tersendiri agar acara yang ia gelar mendapat 

perhatian para hadirin, antara lain dengan cara menyelenggarakan 

kuis. “Saya menilai beberapa pertanyaan mereka tentang menumbuhkan 

kesadaran mengelola lingkungan dan perhatian mereka terhadap 

lingkungan sangat bagus dan beranalisa,” katanya. Iapun senang 

melihat perkembangan anak-anak didik yang berwawasan luas. 

“Saya sandingkan acara ini dengan pemberian 10.000 pohon 

dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terdiri 

dari Matoa, Durian, Sirsak, Gaharu dan Jengkol. Pohon-pohon 

ini akan diberikan ke empat Kepenghuluan yang ada di Kecamatan 

Rantau Kopar, diantaranya Bagan Cempedak, Sei Rangau, Rantau 

Kopar dan Sekapas. 

Ia meminta kepada masyarakat, seolah-olah untuk mendukung 

Adiwiyata, kantor-kantor termasuk kantor Kapolsek, perkarangan 

masyarakat dan kelompok masyarakat. Niat pihaknya memberikan 

pohon ini agar buah dan manfaat yang dihasilkan bisa memberi 

pendapatan ekonomi bagi masyarakat Rantau Kopar, selain 

DI Rohul Yulianti menggelar pertemuan 

dengan masyarakat, dimaksudkan 

untuk menyerap aspirasi yang berkembang 

di tengah masyarakat yang diwakilinya. 

Balik ke dapil (daerah pemilihan)-nya 

untuk memanfaatkan masa reses (masa 

istirahat bersidang), kedatangan anggota 

DPRD Provinsi 

Riau Yulianti ke Desa Pematang 

Tebih, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten 

Rohul (Rokan Hulu), Kamis (25/11/2017), 

disambut gembira oleh sejumlah anggota 

masyarakat di sana yang sudah 

INFOTORIAL DPRD PROVINSI RIAU 

lama menunggu kehadiran Yulianti. 

Yulianti yang merupakan politisi PD 

(Partai Demokrat) itu pulang ke dapilnya 

di Rohul untuk memanfaatkan masa reses. 

Di Rohul Yulianti menggelar pertemuan 

dengan masyarakat, dimaksudkan untuk 

menyerap aspirasi yang berkembang di 

tengah masyarakat yang diwakilinya. 

Tampak hadir pada acara pertemuan 

antara Yulianti dengan masyarakat yang 

dilangsungkan di Kantor Desa Pematang 

Tebih tersebut, yaitu Kepala Desa Selamat, 

Ketua BPD Masri B dan masyarakat Desa 

Pematang Tebih. 

Dihadapan masyarakat, Yulianti menyampaikan 

bahwa pelaksanaan kegiatan 

akan terus diupayakan untuk dilaksanakan 

di Desa Pematang Tebih. Pada kesempatan 

tersebut, Yulianti juga menyerahkan bantuan 

kepada anggota perwiritan kaum ibuibu 

yang ada di Desa Pematang Tebih Kecamatan 

Ujungbatu. (ee/ 

rsc) 

membiasakan karakter mencintai 

pohon dengan merawatnya yang secara 

tidak langsung menumbuhkan kesadaran dalam mengelola dan 

melindungi lingkungan hidup mereka secara harmonis. 

Sementara itu acara Sosialisasi Perda No 8 tahun 2014 tentang 

pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan 

hidup di Provinsi Riau dilakukan di Manggala Sempurna, Kecamatan 

Tanah Putih. Perda ini memberi informasi termasuk diantaranya 

tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola 

lingkungan hidup, bagaimana menyampaikan laporan pencemaran, 

apa tuntutan dan hukuman terhadap pelaku pencemaran dan 

menjaga keseimbangan lingkungan hidup agar terus harmonis 

yang bisa dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan masa depan. 

Hal kecil itu tidak buang sampah sembarangan, penanaman 

pohon (one man one tree), tidak membuka lahan dengan membakar. 

Karena dominan lahan gambut di Rohil maka pemanfaatan 

harus bijaksana agar tidak terulang lagi kebakaran, rusaknya ekosistem, 

semakin berkurang dan keruhnya air dan lain-lain. “Sosialisasi 

ini disandingkan dengan pelatihan lapangan cara pembenihan 

Ikan Lele karena dianggap sebagai alternatif pendapatan ekonomi. 

Selama ini masyarakat Rohil mengandalkan perkebunan sawit untuk 

pemanfaatan lahan,” katanya. 

Alternatif budidaya ikan ini menjadi solusi masyarakat untuk 

menjaga lingkungan dan mendapatkan pendapatan ekonomi yang 

menjanjikan sehingga kedepan Manggala Sempurna harapannya menjadi 

sentra pembenihan dimana masyarakat Rohil tidak perlu mencari 

benih ikan lele di daerah lain lagi sehingga lebih ekonomis. (ee/skc) 

39


Kepulauan Meranti 

advertorial Pemkab Meranti 

Cari Solusi Terbaik 

Tangani Sampah 

di Selatpanjang 

Sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Selatpanjang 

praktis menjadi etalase bagi kabupaten baru pemekaran dari kabupaten 

induk, Bengkalis, itu. Apa yang tampak dan terlihat di Kota 

Selatpanjang, menjadi gambaran umum kondisi daerah yang menyandang 

status sebagai kabupaten otonom termuda di Provinsi Riau itu. 

Makanya, sejak beberapa 

waktu belakangan Pemkab 

(Pemerintah Kabupaten) Kepulauan 

Meranti yang dipimpin Bupati Drs. 

H. Irwan M.Si. dan Wakil Bupati Drs. Said 

Hasyim mulai mencari solusi terbaik untuk 

penanganan masalah sampah rumah 

tangga terutama di Kota Selatpanjang. 

Rencananya, sampah yang dihasilkan akan 

dikelola sehingga menghasilkan pundipundi 

rupiah. 

Meski sampai hari ini di beberapa 

lokasi di Kota Selatpanjang masih terlihat 

tumpukan sampah, Pemkab Kepulauan 

Meranti optimis dengan inovasi dan sistem 

pengelolaan yang tepat masalah ini dapat 

segera diatasi. 

Sistem pengelolaan yang akan diterapkan 

kedepannya sebagaimana dikatakan 

Wakil Bupati Drs H Said Hasyim diprediksi 

akan mampu mengatasi masalah 

sampah yang berserakan. Sehingga bisa 

bermanfaat untuk meningkatkan taraf 

ekonomi masyarakat serta para petani. 

Lalu bagaimana caranya? 

Dalam beberapa kesempatan, H Said 

Hasyim mengatakan, langkah awal adalah 

dengan cara mengeluarkan surat 

edaran kepada masyarakat untuk tidak 

membuang sampah sembarangan. Selain 

itu, sampah yang dihasilkan dari rumah 

tangga harus dipisahkan antara sampah 

organik dan non organik. 

Dengan begitu, sampah organik dapat 

diolah kembali menjadi pupuk untuk keperluan 

pertanian. Sementara sampah non 

organik seperti plastik yang masih memiliki 

nilai ekonomi dapat dijual untuk peningkatan 

ekonomi masyarakat. 

“Kita meminta kepada masyarakat untuk 

tidak lagi membuang sampah sembarangan. 

Pisahkan sampah organik dan non 

organik yang masih memiliki nilai eknomi,” 

kata H Said Hasyim saat memberikan 

sambutan bersempena upacara peringatan 

Hari Kesehatan ke-53 di halaman Kantor 

Bupati Jalan Dorak Selatpanjang, Senin 

(13/11/2017). 

Untuk tahap awal, kata H Said Hasyim 

lagi, Pemda Meranti akan mendata jumlah 

sampah organik dan non organik yang 

dihasilkan tiap rumah tangga. Dari situ, 

dapat dihitung berapa jumlah sampah 

organik yang bisa dijadikan pupuk dan 

memiliki nilai ekonomi. “Kita berencana 

menjadikan Kota Selatpanjang menjadi 

Kota bebas sampah. Kita akan mulai dengan 

menginventarisir berapa kapasitas 

sampah setiap rumah tangga, sampah 

tidak dibuang tapi dikelompokan sesuai 

jenisnya organik dan non organik,” jelas 

H Said Hasyim. 

Selain itu data ini juga dapat menjadi 

pertimbangan untuk membuat tempat 

penampungan sampah agar tidak tertumpuk 

sembarangan. Seperti diketahui 

saat ini sampah banyak tertumpuk di 

tempat-tempat yang tidak semestinya. 

Seperti terlihat di jalan menuju pelabuhan 

dan beberapa titik lainnya yang sangat 

mengganggu hidung dan mata. 

Seperti rencana Pemda Meranti akan 

memusatkan penampungan sampah seluruhnya 

di daerah Gogok, dimana lokasi 

ini dinilai cukup jauh dari kota dan memiliki 

lahan luas. Untuk mensukseskan hal 

tersebut, Pemkab Meranti akan memerintahkan 

camat serta kepala desa agar mensosialisasikannya. 

Kedepan, diharapkan 

tidak ada lagi masyarakat yang membuang 

sampah sembarangan. 

Camat, kepala desa yang dibantu oleh 

RT/RW akan menghitung berapa jumlah 

petugas yang diperlukan untuk mengelola 

sampah. Dengan begitu, dana sebesar Rp9 

miliar yang digelontorkan tiap tahun untuk 

menangani sampah di Meranti dapat 

optimal pemanfaatannya. 

Wabup Said juga menjelaskan, pihaknya 

segera mengeluarkan surat edaran kepada 

masyarakat untuk tidak membuang 

sampah sembarang, dan memisahkan 

antara sampah organik dan Non organik. 

Dengan begitu sampah organik dapat diolah 

kembali menjadi pupuk untuk keperluan 

pertanian sementara sampah Non 

organik seperti plastik yang masih memiliki 

nilai ekonomi dapat dijual untuk peningkatan 

ekonomi masyarakat. 

Untuk tahap awal, Pemda Meranti seperti 

dijelaskan Wakil Bupati, akan mendata 

jumlah sampah organik dan Non organik 

yang dihasilkan oleh tiap rumah tangga. 

Dari situ dapat dihitung berapa jumlah 

sampah organik yang dapat dijadikan 

pupuk dan memiliki nilai ekonomi. “Kita 

berencana menjadikan Kota Selatpanjang 

menjadi Kota bebas sampah. Kita akan 

mulai dengan menginventarisir berapa 

kapasitas sampah setiap rumah tangga, 

sampah tidak dibuang tapi dikelompokan 

sesuai jenisnya organik dan non organik,” 

jelas Wakil Bupati. 

Selain itu data ini juga dapat menjadi 

pertimbangan untuk membuat tempat 

penampungan sampah agar tidak tertumpuk 

sembarangan. Seperti diketahui 

saat ini sampah banyak tertumpuk ditempat-tempat 

yang tidak semestinya seperti 

terlihat dijalan menuju Pelabuhan dan beberapa 

titiklainnya yang sangat mengganggu 

hidung dan mata. 

Terkait rencana Pemda Meranti mewujudkan 

Kota Selatpanjang menjadi Kota 

bebas sampah mendapat dukungan penuh 

dari Kegua Komisi A DPRD Meranti, Edi 

Masyudi menurutnya rencana itu harus 

didukung dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan petani. 

Tapi dalam pengelolaan sampah ini 

ditekankan Edi Masyudi, Pemkab. Meranti 

tidak bisa sendiri tapi harus melibatkan 

pihak ketiga. “Kita dari DPRD khususnya 

Komisi A sangat mendukung bagaimana 

menciptakan Meranti yang bersih termasuk 

hingga pembuatan Perda, namun 

kami berharap hal ini dapat dimanage sedemikian 

rupa sehingga dapat efektif, dan 

yang tak kalah penting harus melibatkan 

pihak ketiga,” jelas Edi Masyudi. (Humas 

Pemkab Meranti) 

Terkait rencana Pemda Meranti mewujudkan 

Kota Selatpanjang menjadi kota bebas 

sampah, mendapat dukungan penuh 

dari Ketua Komisi I DPRD Meranti, Edi 

Masyudi. Menurut Politisi PPP ini, rencana 

tersebut harus didukung dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan petani. 

Tapi, kata Edi lagi, dalam pengelolaan 

sampah ini ditekankan agar Pemkab 

Meranti tidak bisa sendiri. Pemda harus 

melibatkan pihak ketiga. “Kita dari DPRD 

khususnya Komisi I sangat mendukung 

bagaimana menciptakan Meranti yang bersih 

termasuk pembuatan Perda.Â Namun 

kami berharap hal ini dapat dimanage sedemikian 

rupa sehingga dapat efektif, dan 

yang tak kalah penting harus melibatkan 

pihak ketiga,” jelas Edi Masyudi. (adv/ 

hms/grc/rac) 

40 

41


Indragiri Hulu 

Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE 

Berkonsentrasi 

pada Target 

Jangka Pendek 

“Mudah-mudahan berbagai keberhasilan yang telah di capai dapat 

terus ditingkatkan, dan berbagai kelemahan dapat dijadikan bahan 

evaluasi agar kedepannya Kabupaten Inhu jauh lebih baik dan lebih 

sejahtera.” 

Dipercaya kembali memimpin 

Kabupaten Inhu (Indragiri 

Hulu) untuk periode kedua 

masa jabatan 2015-2020, Bupati H. Yopi 

Arianto SE yang berpasangan dengan 

Wakil Bupati H. Khairizal memasang 

sejumlah target yang harus dicapai menjelang 

berakhirnya masa jabatan pada tahun 

2020 mendatang. 

“Untuk lima tahun ke depan, kepemimpinan 

saya dengan Pak Khairial 

di Pemkab Inhu akan lebih lugas bicara, 

transparan untuk rakyat, dan lebih 

terkonsentrasi terhadap target kerja 

jangka pendek,” kata Bupati Yopi, suatu 

ketika. Sementara untuk target jangka 

menengah, menurut Bupati Yopi kala 

itu, sedang in progress di tingkat pembahasan 

DPRD Inhu. 

“Target pertama pasangan saya, Yopi-Khairizal, 

memperbaiki insfrastruktur 

dasar struktural Pemkab Inhu,” sambung 

Yopi, sambil mengakui banyak program 

kerja yang harus ia gesa, termasuk Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) lima tahun mendatang. 

Untuk mencapai target tersebut Bupati 

bersama Wakil Bupati (Wabup) Inhu H 

Khairizal, mengawali kerja melalui perbaikan 

pondasi dasar birokrat yang mengandung 

‘kuman’ dan ‘benalu’ di lingkup 

Pemkab Inhu. 

Diterangkannya, perbaikan infrastruktur 

dasar birokrat dimulai melalui 

proses seleksi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Eselon II dan kelak disesuaikan 

dengan Struktur Organisasi Tata Kerja 

(SOTK) yang baru. Sebab, kata Yopi, 

hanya dengan membangun insfrastruktur 

dasar struktural yang kokoh, cita-cita 

mulia pasangan Yopi-Khairizal untuk 

Inhu yang maju dapat tercapai. 

Masa jabatan periode kedua ini memang 

seakan kelanjutan dari sejumlah 

kerangka landasan yang telah diletakkan 

Bupati Yopi di periode pertama masa 

jabatan kebupatiannya. Pada periode 

pertama itu, Yopi berpasangan dengan 

Harman Harmaini sebagai wakil bupati 

yang dijalani dalam rentang waktu tahun2010 

sampai 2015. 

Tak berlebihan, untuk periode pertama 

itu Bupati Yopi mengaku puas 

dengan sejumlah keberhasilan telah dicapai 

dan dirasakan dampaknya secara 

langsung oleh masyarakat. Meskipun 

ia mengakui, masih terdapat sejumlah 

pekerjaan rumah yang harus diselesaikan 

dan butuh kerja keras semua pihak. 

Masalahnya, menurut Bupati Yopi, prioritas 

pembangunan yang dicanangkan 

Pemkab Inhu di bidang pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, pertanian, sosial, 

kegamaan hingga kelistrikan telah 

menunjukkan perkembangan yang signifikan. 

Bahkan beberapa persoalan yang 

dulunya lemah saat ini sudah terlihat perubahan 

serta hasilnya. 

Menurut Bupati, sejak tahun 2011, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Inhu terus mengalami 

peningkatan. Bahkan APBD Inhu 

tahun 2014 lalu mencapai Rp 1,9 triliun. 

Padahal sebelum kepemimpinannya, 

APBD Inhu hanya berkisar antara Rp 700 

hingga Rp 800 miliar. Ini menujukkan 

bahwa Pemkab Inhu mampu menggali 

berbagai potensi pendapatan bagi pelaksanaan 

pembangunan daerah. 

Dalam bidang pendidikan, Pemkab 

Inhu telah memetakan tiga program 

pokok yakni pembangunan fasilitas fisik, 

peningkatan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan serta penyaluran beasiswa 

bagi pelajar kurang mampu. 

Khusus untuk pembangunan fisik 

di bidang pendidikan, sejak tahun 2011 

hingga 2014 lalu, Pemkab Inhu telah 

berhasil merehabilitasi/merevitalisasi sebanyak 

810 ruang kelas dan membangun 

128 ruang unit sekolah baru. Selain itu, 

Pemkab Inhu juga telah merealisasikan 

penambahan 424 ruang kelas baru (RKB). 

Bahkan tahun 2015 ini, target rehabilitasi 

serta penambahan RKB dapat tuntas dilaksanakan 

sehingga proses belajar mengajar 

di seluruh sekolah dapat berjalan 

lebih maksimal tanpa terkendala fasilitas 

ruang belajar. “Kita tidak ingin lagi 

mendengar ada sekolah di Kabupaten 

Inhu kondisinya rusak berat dan mem- 

prihatinkan,” ungkap Bupati. 

Begitu juga untuk bidang kesehatan. 

Pemkab Inhu telah membangun dan 

melengkapi sejumlah fasilitas kesehatan 

mulai dari renovasi dan peningkatan pelayanan 

di RSUD Indrasari Rengat, pembangunan 

Puskesmas rawat inap serta 

pembangunan Pustu di seluruh desa di 

wilayah Kabupaten Inhu. 

Hingga tahun 2014, Kabupaten Inhu 

telah memiliki 10 Puskesmas rawat inap 

dan 8 puskesmas rawat jalan dengan 

pelayanan 24 jam. Bahkan kedepannya, 

Pemkab Inhu telah merencanakan untuk 

menciptkan rumah sakit mini di beberapa 

puskesmas agar pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat semakin meningkat. 

Selain itu, Pemkab Inhu juga telah 

membangun dan memiliki 134 puskesmas 

pembantu sekaligus menyediakan 

fasilitas bagi tenaga medis yang bertugas, 

sehingga pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat desa lebih maksimal selama 

24 jam. 

Pemkab Inhu juga berupaya meningkatkan 

mutu dan jumlah tenaga dokter di 

RSUD Indrasari Rengat melalui kerjasama 

dengan Fakultas Kedokteran Universitas 

Gadjah Mada (FK UGM) Yogjakarta 

dan mengangkat sejumlah dokter menjadi 

calon pegawai negeri sipil (CPNS) 

melalui jalur khusus untuk ditempatkan 

di daerah terpencil. 

Bersama pihak swasta, Pemkab Inhu 

juga berupaya menyediakan mobil ambulance 

di setiap Puskesmas melalui 

program coorporate social responsibility 

(CSR). Hingga tahun 2015, lebih dari 30 

mobil ambulance sudah diterima Pemkab 

Inhu dari pihak swasta dan sudah 

dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

“Ini tidak pernah dilakukan sebelumnya 

dan kita berharap kedepan peran swasta 

dalam upaya mewujudkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat dapat lebih 

di tingkatkan,” ucapnya. 

Untuk bidang infrastruktur, Pemkab 

Inhu memprioritaskan membangun 

dan melakukan perbaikan terhadap jalan 

dan jembatan desa, terutama yang 

menjadi akses produksi dan perekonomian 

masyarakat. Pembangunan bidang 

infrastruktur sejalan dengan pembangunan 

pedesaan yang menitikberatkan 

pada perluasan akses masyarakat desa, 

kemandirian dan peningkatan partisipasi 

masyarakat desa. Bahkan berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 

tahun 2013, panjang jalan di Kabupaten 

Inhu dengan kondisi baik terus mengalami 

peningkatan, dan sebaliknya panjang 

jalan yang rusak terus berkurang. 

Untuk bidang kelistrikan, Pemkab 

Inhu terus berupaya agar seluruh 

wilayah Kabupaten Inhu dapat tersambung 

listrik. Sebab pada awal kepemimpinannya, 

Agustus 2010 silam, 

listrik hanya mampu menjangkau 23 

persen desa di wilayah Inhu. Namun 

berkat kerja keras dan berbagai upaya 

strategis yang telah dilakukan Pemkab 

Infotorial Pemkab Inhu 

Inhu, hingga tahun 2014 listrik sudah 

mampu menjangkau hampir 95 desa di 

Inhu. “Pembangunan bidang kelistrikan 

akan terus kita tingkatkan hingga seluruh 

desa di Inhu sudah dapat tersambung 

aliran listrik,” jelasnya. Menurut 

Bupati, selain bersumber dari APBD 

Inhu, pembangunan bidang kelistrikan 

juga bersumber dari APBN melalui Program 

Listrik Desa (Prolisdes). 

Dibidang pertanian, Pemkab Inhu 

terus berupaya mewujudkan swasembada 

pangan dengan memperluas areal 

sawah di beberapa kecamatan dan menambah 

masa tanam agar mampu meningkatkan 

kesejahteraan petani. Selain itu, 

Pemkab Inhu terus berupaya melakukan 

perbaikan jaringan irigasi, pemberdayaan 

penagkaran benih lokal dan memberikan 

bantuan alat mesin pertanian kepada 

para petani serta menggandeng berbagai 

stakeholder untuk memotivasi petani. 

Diharapkan pembangunan bidang pertanian 

mampu mewujudkan ketahanan 

pangan daerah, sehingga Kabupaten Inhu 

tidak lagi tergantung dengan provinsi 

tetangga seperti Sumatera Barat. 

“Mudah-mudahan berbagai keberhasilan 

yang telah di capai dapat terus 

ditingkatkan, dan berbagai kelemahan 

dapat dijadikan bahan evaluasi agar 

kedepannya Kabupaten Inhu jauh lebih 

baik dan lebih sejahtera,” ujar Bupati 

yang mantan anggota DPRD Provinsi 

Riau dari Fraksi Partai Golkar (Golongan 

Karya) ini. (ee/berbagai sumber) 

42 43


Pelalawan 

infotorial Pemkab Pelalawan 

WPR 

Infotorial WPR 

Dijemput 

Secara Adat 

& Terima 

Penghargaan 

BANYAK peristiwa penting yang dilalui 

Bupati Pelalawan HM Harris 

sepanjang November 2017. Antara 

lain, Panitia pengukuhan dan penabalan 

Pengurus LAMR Kota Pekanbaru periode 

2017-2022 yang di pimpin Ketua I DPH 

LAMR Kota Pekanbaru Wan Subantriarti 

SH. MH beserta rombongan melakukan 

jemputan secara adat dengan membawa 

tepak berisikan sirih, pinang, gambir dan 

makanan khas Melayu ke Bupati Pelalawan 

H.M Harris di Pangkalan Kerinci, Selasa 

( 20/11). 

Wan Subantriarti 

me ngatakan, Kita datang 

ke ke Bupati Pelalawan 

ini dalam rangka 

melakukan jem putan secara adat dalam 

rangka pengukuhan dan penabalan ketua 

DPH LAMR kota Pekanbaru Datuk Yose 

Saputra. Dalam jemputan secara adat ini, 

kita juga akan menjemput Walikota Pekanbaru 

dan Gubernur Riau, Dandim, Polda 

Riau, Kejari, Poltabes secara adat, termasuk 

juga tokoh masyarakat Melayu Pekanbaru. 

Di bagian lain, HM. Harris adalah satusatunya 

Kepala Daerah penerima Anugerah 

Budhipraja tahun 2017 dari Kabupaten 

dan Kota Se Provinsi Riau, yang diserahkan 

langsung oleh Menteri 

Ristekdikti Prof. 

H. M. Nasir, Ph.D.Ak 

yang sebelumnya dibuka 

oleh Wakil Presiden 

Jusuf Kalla. Kabupaten Pelalawan masuk 

dalam peringkat kedua, dibawah Kabupaten 

Sragen yang berada di Peringkat 

Pertama dan mengungguli Kota Malang 

di Peringkat Ketiga. Masuk dalam 5 Besar 

ini adalah Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, 

Kabupaten Magelang, Kabupaten Pelalawan 

dan Kabupaten dan Kabupaten Sragen. 

Pemberian penghargaan ini dilakukan 

dalam beberapa tahapan yang diawali 

dengan seleksi terhadap Kabupaten/Kota 

di Indonesia untuk kemudian ditetapkan 

5 Besar.*** 

foto-foto: 

dari berbagai sumber 

Studi Jurnalistik WPR DPRD Riau 

ke DPR RI Berlangsung Sukes 

Studi Jurnalistik yang digelar 

Wartawan Parlemen Riau (WPR) 

DPRD Riau, pada 11-12 Desember di 

DPR RI dan DPD RI berjalan sukses. 

Sebanyak 12 orang pengurus dan anggota 

WPR DPRD Riau yang terdiri dari Ketua 

WPR DPRD Riau, Edi Gustien, Sekretaris, 

Faiysal Effendi, Bandahara Robi Andrian, 

pengurus lainnya, Fatrison, Rinaldi HS, Fitrah, 

Bustami Ramzi, Hj Nurismi, Alwinsyah 

Putra, Feri Sibarani, Elfis dan Dairul Riadi, 

mendapat sambutan hangat dari anggota 

DPD RI yang diwakili oleh Gafar Usman. “ 

Saya berikan apresiasi sangat menyambut 

baik kunjungan teman-teman dari WPR ke 

DPD RI,” kata Gafar saat menggelar pertemuan 

di DPD RI, Senin (11/12/17). 

Gafar yang merupakan senator dari 

Riau ini mengatakan dirinya sejak dulu 

dekat dengan wartawan, dirinya diberikan 

amanah dua periode menjadi anggota 

DPD RI salah satunya karena publikasi 

dari media tempat para wartawan bekerja. 

“ Dulu pada periode pertama saya 

menjabat anggota DPD RI, banyak orang 

yang tidak tahu tentang DPD RI, apa tuh 

pak DPD, apa itu Dewan Pimpinan Dae- 

rah?, pertanyaan itu selalu muncul tiap 

saya reses, namun berkat bantuan kawankawan 

media kini masyarakat sudah banyak 

yang tahu tentang DPD RI,” jelas Gafar. 

Pertemuan yang hangat dan penuh 

kekeluargaan ini berlangsung kurang lebih 

dua jam dan diisi dengan dialog ringan 

seputar peran DPD RI terhadap pembangunan 

di Riau. 

Usai pertemuan dengan Gafar, ketua 

WPR DPRD Riau, Edi Gustien memberikan 

plakat kenang-kenangan kepada Gafar 

Usman. “ Kami sangat berterimakasih atas 

sam butan bapak Gafar Usman anggota 

DPD RI dari Riau dan berharap hubungan 

yang hangat ini terus terjalin erat kedepannya,” 

kata Edi. 

Sebelumnya rombongan studi jurnalistik 

WPR DPRD Riau ini diterima oleh 

anggota DPD RI Dapil Riau, Efendi Sianipar 

diruang kerjanya. Kepada WPR Efendi 

berpesan agar tetap kritis dan tetap solid 

menjalankan organisasi WPR. 

Studi jurnalistik WPR DPRD Riau berakhir 

pada pertemuan dengan ketua dan 

pengurus Wartawan Parlemen MP RI, 

DPD RI dan DPD Riau di ruang Media 

Center, rombongan disambut langsung 

oleh ketua Wartawan Parlemen MPR RI, 

DPD RI dan DPD RI, Doni RM. Doni juga 

menyambut baik kunjungan studi jurnalistik 

tersebut. Selama pertemuan yang berlangsung 

satu jam lebih ini, Rombongan 

WPR DPRD Riau sangat antusias bertanya 

perihal keberadaan Wartawan Parlemen 

MPR RI, DPR RI dan DPD RI, bagaimana 

menjalankan roda organisasi, syarat menjadi 

anggota hingga sumber dana dalam 

menjalankan roda organisasi. 

“Anggota kita ada seratusan. Untuk 

menghindari adanya wartawan bodrek 

(wartawan gadungan-red), kami di wartawan 

parlemen membuat sarat, media yang 

wartawannya melakukan liputan di sini, 

mesti sudah terverifikasi secara administrasi 

di Dewan Pers,” jelas Doni 

Sedangkan sumber dana dalam menjalankan 

roda organisasi terang Doni, 

pihaknya dibantu oleh sumbangan dana 

dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. 

Usai pertemuan WPR DPRD Riau 

melalui ketua, Edi Gustien memberikan 

kenang-kenangan plakat kepada ketua 

Wartawan Parlemen DPR RI, Doni. (rls) 

44 45

DPRD 

Kabupaten Bengkalis 

advertorial DPRD Bengkalis 

Ketua DPRD Bengkalis 

Pimpin Rapat Paripurna 

Pengesahan APBD Bengkalis 2018 

DALAM sebuah sidang paripurna 

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah) Kabupaten Bengkalis di 

Gedung DPRD Bengkalis di Kota Bengkalis, 

Rabu (29/11/2017) sore, dengan dipimpin 

langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis 

H. Abdul Kadir S.Ag., lembaga legislatif 

bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bengkalis mengesahkan APBD (anggaran 

pendapatan dan belanja daerah) Kabupaten 

Bengkalis tahun anggaran 2018. 

Selain Ketua Abdul Kadir, dari DPRD 

juga hadir tiga unsur pimpinan lainnya, 

yaitu tiga wakil ketua, masing-masing 

Indra Gunawan Eet, Zulhelmi dan Kade 

Rismanto. Sementara anggota DPRD yang 

hadir tercatat sebanyak 35 orang. Dari jajaran 

eksekutif antara lain tampak hadir 

Bupati Bengkalis Amril Mukminin, 

sejumlah unsur Forkopimda 

Bengkalis, sejumlah kepala OPD 

(organisasi perangkat daerah) 

di lingkup Pemkab Bengkalis, 

dan undangan lainnya. 

Rianto, jubir (juru bicara) 

Banggar (Badan Anggaran) 

DPRD Bengkalis, dalam laporannya 

menjelaskan APBD 

Bengkalis tahun 2018 menargetkan 

pendapatan Bengkalis 

sebesar Rp 3.572.246.626.998. 

Dengan rincian pendapatan 

berasal dari Pendapatan 

Asli Daerah, Pendapatan 

dari dana perimbangan dan 

pendapatan lainnya dianggap 

sah. “Untuk pendapatan 

dari PAD ditargetkan sebesar 

Rp 512.048.477.998, pendapatan 

dari dana perimbangan 

sebesar Rp 2.656.895.309.000, sementara 

pendapatan lain sebesar Rp 

403.302.840.000,” ungkap Rianto saat membacakan 

laporan Banggar. 

Sementara itu untuk pengeluaran 

dari Belanja daerah direncanakan sebesar 

Rp 3.632.246.626.998. Dari jumlah belanja 

tersebut APBD bengkalis mengalami defisit 

sebesar Rp 60 miliar. Namun defisit 

ini akan di tutupi dengan pembiayaan Sisa 

lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 

2017 ini. “Anggaran ini akan tertutupi dengan 

pembiayaan Silpa tahun sebelumnya, 

“ kata dia. 

Setelah membacakan laporan Banggar 

ini ketua DPRD Bengkalis memberikan 

kesempatan masing masing fraksi untuk 

menyampaikan pendapatnya terkait laporan 

Banggar ini. Pada kesempatan tersebut, 

tujuh fraksi pada intinya menyetujui 

laporan Banggar tersebut disahkan sebagai 

APBD Bengkalis. 

Namun beberapa fraksi menyampaikan 

catatan yang harus diperhatikan 

pemerintah Bengkalis. Diantaranya disampaikan 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) di wakili Azmi R Fatwa mengatakan, 

pihaknya berharap penggunaan anggaran 

harus sesuai dengan janji politik Bupati. 

Seperti menjadikan Bengkalis sebagai gerbang 

pertanian. “Janji ini harus diwujudkan 

karena merupakan janji politik saat 

kampanye lalu kepada masyarakat, “ 

terang Azmi. 

Lanjut dia, catatan lain yang harus 

diperhatikan Bupati Bengkalis ter kait 

pembayaran pe sangon karyawan PT Bumi 

Laksamana Jaya. Sebagaimana di keta hui 

mereka sudah dua tahun di berhentikan 

na mun belum di bayarkan sampai saat. 

“Apalagi dianggarkan untuk pembayaran 

mereka pada tahun ini, “ jelas Azmi. 

Selain itu, catatan lain di sampaikan 

Fraksi PDI Perjuangan di wakili Daud 

Gultom, dimana PDI Perjuangan meminta 

pada tahun depan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan Insfrastruktur harus dilakukan 

lebih cepat. Jangan terjadi lagi pada 

akhir tahun baru dilelang. “Karena akan 

berdampak pada pada kualitas pekerjaan 

menjadi tidak maksimal, “ terangnya. 

Bupati Bengkalis Amril Mukminin 

dalam sambutannya menyatakan, sebanyak 

Rp3.632.246.626.998 APBD Bengkalis 

2018 yang disahkan itu, rinciannya 

pertama, pendapatan daerah sebesar 

Rp3.572.246.626.998, belanja daerah, sebesar 

Rp3.632.246.626.998, dan pembiayaan 

sebesar Rp60.000.000.000. 

Rincian APBD tersebut, menurut Bupati 

Amril, telah mencakup penyelenggaraan 

pembangunan dalam semua urusan 

yang menjadi kewenangan daerah 

terutama urusan konkuren sebagaimana 

diamanatkan dalam undang-undang nomor 

23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah. “Yang secara jelas juga diatur dalam 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD tahun anggaran 2018, sesuai dengan 

prioritas daerah dan mengedepankan aspek 

pemerataan ke semua sektor dan wilayah 

Kabupaten Bengkalis,” urai Bupati. 

Diterangkan Bupati, dengan ditetapkannya 

APBD Kabupaten Bengkalis tahun 

anggaran 2018, kepada seluruh kepala 

perangkat daerah dan unit kerja lingkup 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku 

pengguna anggaran, diinstruksikan untuk 

segera mempersiapkan seluruh administrasi, 

prosedur, teknis dan langkah-langkah 

percepatan pelaksanaan program dan 

kegiatan. “Karena apa yang telah dianggarkan 

menjadi kewajiban yang melekat 

pada masing-masing urusan yang akan 

dipertanggungjawabkan oleh Organisasi 

Perangkat Daerah baik progres, manfaat 

maupun dampaknya bagi pembangunan 

kabupaten bengkalis secara umum,” ungkap 

Bupati. 

Amril juga mengajak pimpinan dan 

anggota DPRD beserta seluruh komponen 

masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk 

bersama-sama mendukung pelaksanaan 

pembangunan yang akan dilaksanakan. 

“Mari kita kawal dan kita evaluasi demi 

mencapai tujuan bernegara, dan memberikan 

yang terbaik bagi daerah ini,” imbau 

Bupati Amril. 

Usai mendengarkan pandangan fraksi 

fraksinyan ada akhirnya Ketua DPRD 

Bengkalis membacakan pengesahaan 

APBD Bengkalis sesuai laporan Banggar. 

Pengesahan ini ditandai ketukan palu 

ketua DPRD Bengkalis disaksikan Bupati 

Bengkalis. 

Dibahas secara Maraton 

Sebelumnya, DPRD Bengkalis membahas 

secara maraton RAPBD 2018. Siang 

malam pembahasan dilakukan antara 

Banggar dan TAPD. Tak hanya tersebab 

adanya deadline dari pemerintah bahwa 

RAPBD 2018 harus sudah disahkan paling 

lambat per 30 November 2018, namun 

juga karena disadari pengesahan RPABD 

berpengaruh besar pada jalannya kegiatan 

pemerintahan dan geliat perekenomian 

Negeri Junjungan. DPRD Bengkalis menjadwalkan 

pengesahan RAPBD 2018 pada 

28 November 2017. 

Sejak disampaikannya Nota Keuangan 

dan Ranperda APBD 2018 oleh pemerintah 

kabupaten Bengkalis yang diserahkan 

langsung Bupati Bengkalis Amril Mukminin 

kepada pimpinan DPRD Bengkalis 

dalam sidang paripurna DPRD Bengkalis 

yang dipimpin langsung ketua DPRD 

Bengkalis H Abdul Kadir didimpingi 3 

wakil ketua Indra Gunawan, Kaderismanto 

dan Zuhelmi pada 13 November 2017 

pagi, DPRD langsung tancap gas. 

Tahapan-tahapan pembahasan 

RAPBD dimaksud sore harinya langsung 

dilakukan, dengan agenda pandangan 

umum fraksi-fraksi atas penyampaian 

Nota Keuangan RAPBD Tahun 2017 yang 

disampaikan pagi harinya. 

Meskipun ada beberapa catatan dan 

kritisi yang diberikan dalam pandangan 

umum fraksi-fraksi tersebut, namun pada 

prinsipnya seluruh fraksi (PAN. Partai 

Golkar, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat, 

Gerinda Garuda Yaksa dan Gabungan 

Negeri Junjungan), dapat menerima nota 

keuangan yang disampaikan Bupati Bengkalis, 

melalui juru bicaranya masing-masing, 

seluruh fraksi sepakat untuk dibahas 

pada tahap selanjutnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Adapun juru bicara setiap fraksi saat 

menyampaikan padangan umum pada rapat 

paripurna yang langsung dipimpin Ketua 

DPRD H Abdul Kadir itu, adalah Rianto 

(PAN), Hj Aisyah (Partai Golkar), H Jasmi 

(PKS), Febriza Luwu (PDI Perjuangan), 

Morison Bationg Sihite (Demokrat), Edi 

Budiyanto (Gerinda Garuda Yaksa) dan H 

Mawardi (Gabungan Negeri Junjungan). 

Sementara pada malam harinya, dalam 

rapat paripurna yang dimulai sekitar 

pukul 20.30 WIB yang dihadiri 25 anggota 

legislatif dan juga dipimpin Abdul Kadir 

serta didampingi Wakil Ketua H Indra 

Gunawan Eet (Partai Golkar) dan Zuhelmi 

(PKS), Bupati Bengkalis yang juga diwakili 

Arianto, memberikan jawaban atau penjelasan 

atas pandangan umum fraksi-fraksi 

tersebut. 

Agar pembahasan RAPBD berjalan 

sesuai yang direncanakan antara legislatif 

dan eksekutif, ketua DPRD Bengkalis Abdul 

Kadir mewanti-wanti seluruh anggota 

DPRD Bengkalks untuk dapat membaca 

dan mempelajari RKA (rencana kerja anggaran). 

Sementara di pihak legislatif sendiri, 

Bupati Bengkalis juga menginstruksikan 

para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis, lebih-lebih Kepala Perangkat 

Daerah, untuk tidak bepergian atau 

dinas keluar daerah. Semua harus fokus 

membahas RAPBD 2018 bersama 

DPRD Bengkalis. 

Adapun struktur RAPBD 

2018 terdiri dari, Pendapatan 

Daerah sebesar 

Rp3.576.732.466.000, terdiri 

dari, Pendapatan Asli Daerah 

Rp516.534.317.000, Dana Perimbangan 

Rp2.656.895.309.000, 

dan lain-lain Pendapatan 

Daerah yang sah sebesar 

Rp403.302.840.000. Kemudian, 

Belanja Daerah sebesar 

Rp3.626.732.466.000, terdiri 

dari Belanja Tidak Langsung 

Rp1.438.360.338.748,41 

dan Belanja langsung 

Rp2.188.372.127.251,59. 

Selanjutnya Pembiayaan 

Daerah, sebesar 

Rp50.000.000.000. Pembiayaan 

daerah ini merupakan penerimaan 

yang bersumber dari sisa 

lebih perhitungan anggaran tahun 

sebelumnya (SILPA) yang diproyeksikan 

atas pertimbangan perkembangan realisasi 

tahun 2017 ini. Dengan demikian jumlah 

APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 

2018 sebesar Rp3.626.732.466.000. 

“Kemungkinan RAPBD yang akan disahkan 

berada pada kisaran angka Rp 3,4 

hingga Rp 3,5 trilyun. Mudah-mudahan 

planning soal pengesahan RAPBD tahun 

depan dapat dilaksanakan pada Rabu 

depan dan tidak mengalami kendala,” jelas 

Kadir. (ee/dari berbagai sumber) 

46 47

PenaAmira - Februari 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?