[BULETIN PEREMPUAN]
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
07 <strong>BULETIN</strong> ORANGE MAINSPACE<br />
Dalam memperjuangkan perjuangan<br />
ini Seruni sebagai organisai nasional di<br />
Indonesia memberikan edukasi kepada perempuan,<br />
perempuan harus tahu dan sadar<br />
akan ke tertindasannya itu apa dan bagaimana<br />
cara mereka merdeka secara manusia.<br />
“Ada tiga hal tahap edukasi yang<br />
diberikan Seruni yaitu, pendidikan dasar organisasi,<br />
pendidikan menengah, dan pendidikan<br />
lanjutan. Tiga hal ini wajib didapatkan<br />
di sektor atau secara nasional”, ucap Triana.<br />
Selain dalam bentuk organisasi nasional,<br />
lingkungan kampus dimana mahasiswa<br />
juga berperan dan berpengaruh dalam<br />
pergerakan perjuangan perempuan. Pada<br />
Univesitas terdapat menteri pemberdayaan<br />
perempuan yang juga merupan bentuk dari<br />
perjuangan pergerakan perempuan. Bentuk<br />
pergerakannya ini seperti program kajian kepada<br />
mahasiswa khususnya kepada perempuan.<br />
“Mahasiwa juga merupakan<br />
salah satu penggerak dalam<br />
pergerakan perjuangan perempuan<br />
karena mahasiswa juga sebagai wadah perjuangan”tutup<br />
dinda, aktivis mahasiswa perempuan.<br />
Hak Hak Perempuan<br />
Perempuan sering kali termarjinalkan<br />
oleh konsepsi social budaya di<br />
masyarakat yang cenderung patriarkis. Patriarki<br />
adalah sebuah system social yang<br />
menempatkan laki laki sebagai pemegang<br />
kekuasaan utama dan mendominasi dalam<br />
kepemilikan politik, otoritas moral, hak social<br />
dan penguasaan properti ( Wikipedia Indonesia ).<br />
Adanya system patriaki ini membuat<br />
kedudukan laki laki dirasa istimewa dan tinggi<br />
dibanding sosok perempuan. Hal ini tidak hanya<br />
menjadi permasalahan dibidang personal antara<br />
kaum laki laki dan perempuan saja, melainkan<br />
mulai dijadikan patokan dalam segala bidang, terlebih<br />
dalam bidang politik, ekonomi dan social.<br />
Dilansir dari laman SUARA.com per<br />
sabtu, 23 Maret 2019, Komisi Nasional (Komnas)<br />
Perempuan mencatat sebanyak 348.446 kasus<br />
kekerasan terhadap perempuan terjadi di Indonesia<br />
baik yang dilaporkan maupun di tangani<br />
sepanjang tahun 2017. Ranah privat atau personal<br />
menempati urutan pertama kasus terbanyak<br />
dengan 3.982 kasus (41%). Kekerasan seksual<br />
2.979 kasus (31%), kekerasan psikis 1.404 (15%)<br />
dan kekerasan ekonomi 1.244 kasus (13%).<br />
Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran<br />
akan pemenuhan hak-hak perempuan<br />
dimasyarakat masih terbilang rendah. Terlihat<br />
masih maraknya kasus-kasus yang menimpa<br />
para kaum hawa ini yang terjadi. Kendati demikian<br />
bukti ini menjadi sebuah pukulan keras<br />
bagi pemerintah sebagai intrumen yang mememnuhi<br />
dan melindungi hak hak perempuan.<br />
Upaya pemerintah untuk mencarikan<br />
jawaban dari persoalan ini adalah dengan dikeluarkannya<br />
sebuah payung hukum untuk melindungi<br />
hak-hak perempuan. Seperti dalam Undang-Undang<br />
No 13 Pasal 81 Ayat 1 Tahun 2003<br />
Tentang Cuti Haid. Dalam Undang-Undang<br />
tersebut dijelaskan jika pekerja perempuan yang<br />
dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan<br />
kepada pengusaha. Tidak wajib bekerja<br />
pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.<br />
Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun<br />
2003 No 76 menyebutkan bahwa pekerja/buruh<br />
perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun<br />
dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai<br />
dengan pukul 07.00. Kemudian Undang-Undang<br />
No.8 tahun 2012 Tentang Politik dan PP No.61<br />
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.<br />
Bahkan sebagai bentuk keseriusan,<br />
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang<br />
N0.2 tahun 2008 memuat kebijakan yang<br />
mengharuskan partai politik menyertakan<br />
keterwakilan perempuan minimal 30% dalam<br />
pendirian maupun kepengurusan ditingkat<br />
pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian<br />
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)