08.05.2019 Views

[BULETIN PEREMPUAN]

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

07 <strong>BULETIN</strong> ORANGE MAINSPACE<br />

Dalam memperjuangkan perjuangan<br />

ini Seruni sebagai organisai nasional di<br />

Indonesia memberikan edukasi kepada perempuan,<br />

perempuan harus tahu dan sadar<br />

akan ke tertindasannya itu apa dan bagaimana<br />

cara mereka merdeka secara manusia.<br />

“Ada tiga hal tahap edukasi yang<br />

diberikan Seruni yaitu, pendidikan dasar organisasi,<br />

pendidikan menengah, dan pendidikan<br />

lanjutan. Tiga hal ini wajib didapatkan<br />

di sektor atau secara nasional”, ucap Triana.<br />

Selain dalam bentuk organisasi nasional,<br />

lingkungan kampus dimana mahasiswa<br />

juga berperan dan berpengaruh dalam<br />

pergerakan perjuangan perempuan. Pada<br />

Univesitas terdapat menteri pemberdayaan<br />

perempuan yang juga merupan bentuk dari<br />

perjuangan pergerakan perempuan. Bentuk<br />

pergerakannya ini seperti program kajian kepada<br />

mahasiswa khususnya kepada perempuan.<br />

“Mahasiwa juga merupakan<br />

salah satu penggerak dalam<br />

pergerakan perjuangan perempuan<br />

karena mahasiswa juga sebagai wadah perjuangan”tutup<br />

dinda, aktivis mahasiswa perempuan.<br />

Hak Hak Perempuan<br />

Perempuan sering kali termarjinalkan<br />

oleh konsepsi social budaya di<br />

masyarakat yang cenderung patriarkis. Patriarki<br />

adalah sebuah system social yang<br />

menempatkan laki laki sebagai pemegang<br />

kekuasaan utama dan mendominasi dalam<br />

kepemilikan politik, otoritas moral, hak social<br />

dan penguasaan properti ( Wikipedia Indonesia ).<br />

Adanya system patriaki ini membuat<br />

kedudukan laki laki dirasa istimewa dan tinggi<br />

dibanding sosok perempuan. Hal ini tidak hanya<br />

menjadi permasalahan dibidang personal antara<br />

kaum laki laki dan perempuan saja, melainkan<br />

mulai dijadikan patokan dalam segala bidang, terlebih<br />

dalam bidang politik, ekonomi dan social.<br />

Dilansir dari laman SUARA.com per<br />

sabtu, 23 Maret 2019, Komisi Nasional (Komnas)<br />

Perempuan mencatat sebanyak 348.446 kasus<br />

kekerasan terhadap perempuan terjadi di Indonesia<br />

baik yang dilaporkan maupun di tangani<br />

sepanjang tahun 2017. Ranah privat atau personal<br />

menempati urutan pertama kasus terbanyak<br />

dengan 3.982 kasus (41%). Kekerasan seksual<br />

2.979 kasus (31%), kekerasan psikis 1.404 (15%)<br />

dan kekerasan ekonomi 1.244 kasus (13%).<br />

Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran<br />

akan pemenuhan hak-hak perempuan<br />

dimasyarakat masih terbilang rendah. Terlihat<br />

masih maraknya kasus-kasus yang menimpa<br />

para kaum hawa ini yang terjadi. Kendati demikian<br />

bukti ini menjadi sebuah pukulan keras<br />

bagi pemerintah sebagai intrumen yang mememnuhi<br />

dan melindungi hak hak perempuan.<br />

Upaya pemerintah untuk mencarikan<br />

jawaban dari persoalan ini adalah dengan dikeluarkannya<br />

sebuah payung hukum untuk melindungi<br />

hak-hak perempuan. Seperti dalam Undang-Undang<br />

No 13 Pasal 81 Ayat 1 Tahun 2003<br />

Tentang Cuti Haid. Dalam Undang-Undang<br />

tersebut dijelaskan jika pekerja perempuan yang<br />

dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan<br />

kepada pengusaha. Tidak wajib bekerja<br />

pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.<br />

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun<br />

2003 No 76 menyebutkan bahwa pekerja/buruh<br />

perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun<br />

dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai<br />

dengan pukul 07.00. Kemudian Undang-Undang<br />

No.8 tahun 2012 Tentang Politik dan PP No.61<br />

Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.<br />

Bahkan sebagai bentuk keseriusan,<br />

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang<br />

N0.2 tahun 2008 memuat kebijakan yang<br />

mengharuskan partai politik menyertakan<br />

keterwakilan perempuan minimal 30% dalam<br />

pendirian maupun kepengurusan ditingkat<br />

pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian<br />

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!