Rajamandala: Merintis Cahaya

PLTA 47 MW 

RAJAMANDALA 

MERINTIS CAHAYA

PLTA 47 MW RAJAMANDALA MERINTIS CAHAYA 

Pengarah 

Basuki Setiawan 

Del Eviondra 

Hideo Takenaka 

Yosefan Johan 

Tim Rajamandala Electric Power 

Anang Widigdo 

Damas Cahyo Putro 

Icmizaniar Azmi 

Katsuhiro Fujimoto 

Kunio Okude 

Masaki Kawaguchi 

Masaki Kobayashi 

Muhammad Hasbi Assydiq 

Narendra Mahardika 

Rio Ananda 

Satoshi Nakagami 

Shuuji Baba 

Sihwanto 

Takenori Araki 

Tetsuro Hemmi 

Tsunayasu Ota 

Narasumber 

Bambang Priyambodo 

Hadi Munib 

Hermanugroho 

M. Wahyudi 

Widyaningrum Soeparlan 

Yudianto Permono 

Penulisan & Desain Grafis 

Bendi17 Komunika

Daftar isi 

DAFTAR ISI 

IV 

KATA PENGANTAR 

VIII 

PENDAHULUAN 2 

Listrik sebagai Sumber Kehidupan 2 

PLTA Rajamandala dan Problematika Energi Listrik di Indonesia 3 

Terobosan Project Financing PLTA Rajamandala 6 

Mimpi PLTA Rajamandala Ikut Berkontribusi Melistriki Indonesia 9 

Suistainability Energy 11 

PT Rajamandala Electric Power 12 

PROSES PENGADAAN PLTA RAJAMANDALA 16 

2003 : Feasibility study diajukan ke JBIC 16 

Agustus 2007 : Penunjukan langsung oleh Kementerian ESDM 17 

2010: Fast Track Program (FTP) elektrifikasi 18 

Januari 2011: Bid Closing Date 20 

Maret 2011: Metropolitan Priority Area Indonesia-Jepang 20

Agustus 2011: Terbitnya PMK No. 139 Tahun 2011 21 

September 2011: Pertemuan antara Menteri METI Jepang 

dengan Menko Perekonomian Indonesia 22 

November 2011: Surat PLN kepada Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM 22 

Januari 2012: Terbit Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2012 23 

PERENCANAAN & PERIZINAN PROYEK 26 

Perizinan Proyek PLTA Rajamandala 27 

JALAN BERLIKU PROYEK PLTA RAJAMANDALA 34 

PEMBEBASAN LAHAN 40 

Pembebasan Lahan Langsung ke Pemilik Tanah 42 

Pembebasan Lahan dengan Pendekatan “Win-win Solution” 43 

Peran Warga Kampung dalam Pembebasan Lahan 47

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP & LINGKUNGAN SOSIAL 52 

Mitigasi resiko penurunan kualitas udara 55 

Mitigasi resiko peningkatan kebisingan 57 

Mitigasi resiko peningkatan pencemaran air sungai 57 

Flora dan Fauna 58 

Pengelolaan Lingkungan Sosial 59 

TENAGA KERJA 64 

Tenaga Kerja Lokal 64 

Tenaga Kerja dari Jepang dan Transfer Teknologi 67 

PROSES KONSTRUKSI PLTA RAJAMANDALA 72 

Civil Work 73 

Cracked Problem 74 

Mitigasi atas Cracked Problem 74 

Electrical Mechanical dan Transmission Line 78 

Komponen Utama PLTA Rajamandala 79 

Komponen Penunjang PLTA Rajamandala 83 

Tahapan Konstruksi 83 

KELAYAKAN OPERASIONAL PLTA RAJAMANDALA 92 

APA KATA MEREKA 96

Kata Pengantar 

Basuki Setiawan 

Direktur Utama PT Rajamandala Electric Power 

Keberadaan PLTA Rajamandala sebagai bagian dari PLN Grup, khususnya PT Indonesia 

Power, menambah jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan 

terbarukan. PLTA Rajamandala merupakan implementasi dari rencana panjang PLN untuk 

memanfaatkan sungai Citarum sebagai pusat listrik tenaga air secara cascade-down. Melalui 

berbagai kajian teknis dan ekonomis akhirnya dibangunlah PLTA Saguling dan PLTA Cirata yang 

bertipe dam atau mempunyai bendungan. Setelah dibangun PLTA Saguling dan PLTA Cirata 

ternyata masih ada sisa head (ketinggian/elevasi) sekitar 32 meter antara air keluaran PLTA 

Saguling dengan dam PLTA Cirata. Melalui berbagai perhitungan teknis dan ekonomis akhirnya 

dirancanglah PLTA Rajamanda yang bertipe Run-of-River atau tidak mempunyai bendungan. 

Disisi operasi PLTA Rajamandala beroperasi berdasarkan Water Level Control, pembebanan unit 

berdasarkan fluktuasi debit air keluaran PLTA Saguling, berbeda dengan PLTA Saguling dan PLTA 

Cirata. 

Pembangunan proyek PLTA Rajamandala ini memang pernah mengalami dinamika, ketika 

pengajuan Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) oleh REP ditolak oleh Kementrian Keuangan, artinya 

proyek PLTA Rajamandala tidak mendapatkan jaminan dari Pemerintah cq. PLN Group, maka 

REP dengan dibantu Mizuho berupaya keras mendapatkan jaminan dari berbagai institusi 

x 

RAJAMANDALA: MERINTIS CAHAYA

keuangan dunia yang akhirnya Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) - World Bank 

Group - bersedia memberikan jaminan atas hutang dari Lenders dengan konsekuensi REP harus 

membayar premium fee dan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial dengan standar 

internasional baik tahap konstruksi maupun tahap operasi. Kesiapan dokumen tersebut menjadi 

salah satu pra-syarat untuk financial close. 

Sebagai konsekuensi dari International Project Financing maka dalam aktivitas pembebasan lahan 

dilakukan sesuai standar internasional pula yaitu dengan memikirkan dampak jangka panjang dari 

pemilik lahan dan masyarakat terdampak sehingga mereka dapat ikut mengambil manfaat dengan 

adanya pembangunan PLTA Rajamandala. REP harus melaksanakan Environmental and Social 

Management System (ESMS) dalam mengembangkan Proyek PLTA Rajamandala. 

ESMS bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang didanai /dijamin oleh Lenders dan MIGA 

harus dikembangkan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan mencerminkan 

praktik pengelolaan lingkungan yang baik. Dengan demikian, dampak negatif pada ekosistem 

dan masyarakat yang terkena dampak proyek bisa dihindari bila memungkinkan, dan jika 

dampak ini tidak dapat dihindari, maka hal itu harus dikurangi dan/atau dikompensasi secara 


xi

tepat. Pembebasan lahan dan pengosongan lahan juga dilandasi oleh tujuan tersebut, sehingga 

semua proses dapat berlangsung dengan lancar dengan melibatkan partisipasi masyarakat. REP 

mempunyai kewajiban untuk memantau perekonomian masyarakat yang tanahnya dibebaskan dan 

proses tersebut harus dilaporkan ke Lenders dan MIGA. 

Alhamdulillah proyek ini berhasil diselesaikan meski sempat mengalami delay, terutama karena 

kendala unforseen geological condition sehingga yang semula direncanakan durasi konstruksi 

selama 3 tahun namun baru bisa diselesaikan selama 5 tahun. PLTA Rajamandala telah melalui 

NDC (Nett Dependable Capacity) Test dan RR (Reliability Run) Test selama 3x24 jam dari 

rangkaian Commissioning Test. PLTA Rajamandala telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 

dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan siap untuk memasok listrik ke sistem kelistrikan 

Jawa-Bali melalui transmisi 150 kV Cianjur-Cigereleng. 

Lewat PLTA Rajamandala, kami berusaha memulai langkah pertama dalam jalan panjang efisiensi 

industri energi listrik yang secara ketat menerapkan standar “ramah lingkungan” dengan biaya 

yang jauh lebih ekonomis. Proyek ini secara bersamaan mengawali babak baru bagi industri energi 

di Tanah Air sekaligus memberi dampak positif yang luas bagi masyarakat. PLTA Rajamandala 

merupakan ikhtiar yang serius untuk “merintis cahaya”. 

xii 


FOREWoRD 

Hideo Takenaka 

Technical Director PT Rajamandala Electric Power 

PT Rajamandala Electric Power (REP) is a Special Purpose Company in cooperation with 

PT Indonesia Power (IP) and Kansai Electric Power Co., Inc.(Kansai) to develop and operate 

Rajamandala HEPP. IP is focusing on its business activities as a big provider of electricity 

through power generation and maintenance of power plants spreading across Indonesia. Kansai 

has 152 hydro-power plants (total 8,226MW) in Japan, and is operating 2 hydropower plants and 

developing 2 hydro-power plants including Rajamandala HEPP overseas. 

Indonesia is one of the most rapid growing countries in the world. Accordingly, it needs electric 

power for its economic growth. IP and Kansai are engaged in their resource usage to contribute 

the stable supply of electric power in Indonesia based on their technology and experience 

accumulated over years. 

Rajamandala project has been implemented under full-turnkey contract scheme, so-called EPC 

(Engineering Procurement Construction) contracts. However, our engineers have been eagerly 

and actively involved in design, engineering, construction quality management and tests and 

inspections in order to establish a high-quality plant. Rajamandala will be operated and maintained 

by REP for 30 years, and then transferred to PLN (Persero). Rajamandala is expected to contribute 

greatly to the stable power supply in West Java for long time. 


xiii

xiv 


ab 1 

KATA PENGANTAR 1

PENDAHULUAN 

Listrik sebagai Sumber Kehidupan 

Energi adalah kebutuhan dasar manusia. 

Kebutuhan energi tersebut seiring 

berjalannya waktu terus meningkat 

sejalan dengan derajat peradaban umat 

manusia. Sumber daya energi listrik sendiri 

saat ini kebutuhan umat manusia yang sangat 

mendasar di semua negara. Semua alat 

produksi, aktivitas ekonomi, dan kehidupan 

di dalam rumah selalu menggunakan sumber 

daya energi. Dunia pun semakin tergantung 

pada sumber daya energi yang semakin 

lama akan habis dan tidak bisa diperbaharui. 

Sumber daya energi yang tidak dapat terbarui 

seperti bahan bakar minyak dan batu bara 

semakin lama semakin menipis dan akhirnya 

akan habis bila dieksploitasi terus menerus. 

Kita semua sadar akan kondisi tersebut. 

Pemerintah pun sadar dan mencari solusi 

dengan membuat kebijakan pemanfaatan 

sumber daya energi terbarukan yang terus 

digaungkan agar dapat tercipta ketersediaan 

sumber daya energi yang berkelanjutan di 

masa mendatang. 

Listrik merupakan elemen penting dan 

strategis dalam pembangunan nasional 

sehingga usaha penyediaan tenaga listrik 

dikuasai oleh negara, sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 

Pasal 33 Ayat 3. Penyediaan listrik lebih lanjut 

diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 

15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan 

yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 

30 Tahun 2009. Sumber daya energi 

kelistrikan menjadi tulang punggung dalam 

pemenuhan kebutuhan pembangunan dan 

kehidupan umat manusia secara keseluruhan. 

2 


Namun begitu, sebagian besar pembangkit 

listrik masih mengandalkan ketersediaan 

energi yang tidak terbarukan, tidak ramah 

lingkungan, dan ongkos produksi yang tinggi. 

Negara kita masih dominan menggunakan 

model Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

yang memanfaatkan sumber daya batu bara. 

PLTA Rajamandala dan Problematika Energi 

Listrik di Indonesia 

Masih banyak ruang potensial untuk 

perkembangan energi terbarukan di 

Indonesia. Berdasarkan data Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 

bauran pemanfaatan sumber energi per 2015 

masih dikuasai oleh energi fosil. Perinciannya, 

sumber energi minyak bumi masih menjadi 

tumpuan utama masyarakat Indonesia 

dengan mencapai 43,05%. Diikuti energi 

batubara sebesar 28,7% dan gas bumi 22,05%. 

Sedangkan penggunaan EBT baru mencapai 

6,2%. 

Penggunaan bahan bakar minyak dan batu 

bara untuk pembangkit listrik sangat dominan 

dan menjadi andalan dalam pemenuhan 

kebutuhan energi di Indonesia, termasuk 

untuk pembangkit listrik. Bahan bakar energi 

fosil memegang posisi yang sangat dominan 

dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. 

Komposisi konsumsi energi nasional saat ini 

adalah Bahan Bakar Minyak: 52,50%; Gas: 

19,04%; Batubara: 21,52%; Air:3,73%; Panas 

Bumi: 3,01%; dan Energi Baru: 0,2% (sumber: 

Jurnal IPTEK Vol.19 No. 2 Desember 2015). 

Para ilmuwan di bidang energi dan mineral 

menekankan pada alternatif pemanfaatan 

sumber daya energi yang terbarukan dan 

PENDAHULUAN 3

dapat digunakan secara kontinu. Salah satu 

pembangkit yang menggunakan energi 

terbarukan serta ramah lingkungan adalah 

pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Dengan 

memanfaatkan daya dorong air untuk 

memutar turbin yang akan menghasilkan 

energi listrik umumnya PLTA membutuhkan 

waduk untuk menjaga kestabilan debit air. 

Kehadiran PLTA Rajamandala mempunyai 

arti penting untuk memberi tambahan 

pasokan listrik dari pembangkit energi baru 

terbarukan (EBT) yang sudah siap untuk 

commercial operation date (COD) atau 

beroperasi komersial pada tahun 2019 ini. 

Penambahan pembangkit EBT penting untuk 

cepat dibangun oleh pemerintah Indonesia 

sebagai bagian dari komitmen bangsa ini 

untuk mencapai target Rencana Umum Energi 

Nasional (RUEN) sebesar 23% EBT pada tahun 

2025. Akan tetapi, untuk mencapai target 

tersebut, pemerintah dan PLN mempunyai 

kendala anggaran untuk membiayai 

pembangunannya. Pengembangan EBT perlu 

jadi prioritas bangsa ini mengingat capaian 

energi terbarukan masih minim, baru 12% dari 

target 23% sampai 2025. Pengembangan 

energi terbarukan baru mampu menghasilkan 

listrik 9,12 GigaWatt (sumber: https://www. 

mongabay.co.id/2019/04/30/pengembanganenergi-terbarukan-perlu-jadi-prioritas/). 

PLN sudah lama membuat rencana jangka 

panjang pemanfaatan sungai Citarum sebagai 

pusat listrik tenaga air secara cascade-down. 

Melalui berbagai kajian teknis dan ekonomis 

akhirnya dibangunlah PLTA Saguling dan PLTA 

Cirata yang bertipe dam atau mempunyai 

bendungan. Setelah dibangun PLTA Saguling 

dan PLTA Cirata ternyata masih ada sisa head 

(ketinggian/elevasi) sekitar 32 meter antara 

air keluaran PLTA Saguling dengan Dam PLTA 

Cirata. Melalui berbagai perhitungan teknis 

dan ekonomis akhirnya dirancanglah PLTA 

Rajamanda yang bertipe run-of-river atau tidak 

mempunyai bendungan. Di sisi operasi PLTA 

Rajamandala beroperasi berdasarkan water 

level control, pembebanan unit berdasarkan 

fluktuasi debit air keluaran PLTA Saguling, 

berbeda dengan PLTA Saguling dan PLTA 

Cirata. 

Menengok ke belakang, roadmap 

pembangunan PLTA Rajamandala sebenarnya 

sudah diinisiasi oleh PLN pada tahun 1990an. 

Akan tetapi, datangnya krisis moneter tahun 

4 


pengembangan PLTA Rajamandala dengan 

skema joint venture tersebut. 

Proyek PLTA Rajamandala bukanlah proyek 

penugasan. Pengembangan proyek PLTA 

Rajamandala dilakukan dengan perencanaan 

yang sangat panjang sampai akhirnya proyek 

ini berhasil diselesaikan meski sempat 

delay terutama karena kendala unforseen 

geological condition sehingga yang semula 

direncanakan durasi konstruksi selama 3 (tiga) 

tahun namun baru bisa diselesaikan selama 

5 (lima) tahun. 

1997/1998 berdampak pada pemerintah 

yang menghentikan sejumlah proyek 

infrastruktur, salah satunya adalah proyek 

PLTA Rajamandala. Memasuki dekade 

tahun 2000an, Kansai Electric Power Co. 

(KEPCO) mengajak PT Indonesia Power 

sebagai partner untuk mengembangkan 

PLTA Rajamandala dengan menawarkan 

pendanaan dari Jepang dengan suku bunga 

yang sangat kompetitif. PT Indonesia Power 

dipilih sebagai mitra karena di sisi upstream 

ada PLTA Saguling yang dikelola oleh PT 

Indonesia Power. PLN menyetujui usulan 

Sebagai catatan untuk bangsa Indonesia, 

usaha membangun sebuah proyek PLTA dan 

pembangkit listrik energi terbarukan tidaklah 

mulus. Tekad menghadirkan ketahanan 

energi kelistrikan pada tataran implementasi 

menemui beberapa kendala antara lain: 

pembebasan lahan, investasi dan perizinan. 

Pemerintah juga masih terkotak-kotak 

dalam pengembangan energi terbarukan. 

Seyogyanya, antara pemerintah pusat 

maupun daerah bisa saling bersinergi dan 

harmonis dalam mendorong pengembangan 

energi terbarukan. Idealnya, pemerintah pusat 

maupun daerah, dalam mengembangkan 

PENDAHULUAN 5

energi terbarukan tak hanya demi 

memenuhi target bauran energi. Tak ayal, 

pengembangan PLTA di Indonesia berjalan 

relatif lambat. Kondisi menjadi ironis karena di 

tengah rencana pembangunan infrastruktur 

yang gencar dilakukan pemerintah, sumber 

energi listrik terbarukan menjadi sangat 

penting. Padahal, Indonesia mempunyai 

potensi energi terbarukan luar biasa. 

Pembangunan PLTA Rajamandala yang 

dilakukan oleh PT Rajamandala Electric Power 

(REP) merupakan bentuk terobosan dalam 

model pembangunan pembangkit kelistrikan 

di Indonesia dalam mengatasi keterbatasan 

kemampuan keuangan PLN dan anggaran 

pemerintah. Dengan kondisi yang demikian, 

dipilih skema konsorsium antara PT Indonesia 

Power dengan The Kansai Electric Power Co. 

Inc. untuk membangun dan mengembangkan 

PLTA Rajamandala. Skema pengembangannya 

berdasarkan BOOT (Built, Own, Operate, 

and Transfer). Itu artinya pengembang akan 

menyerahkan PLTA kepada PLN dalam 

keadaan baik dan beroperasi setelah masa 

kontrak jual beli listrik selesai. 

Permasalahan klasik dan krusial untuk 

membangun pembangkit listrik adalah 

pendanaan. Atas persoalan itu pula, puluhan 

proyek pembangkit listrik EBT yang sudah 

masuk dalam fase penandatanganan Power 

Purchase Agreement (PPA) atau kontrak jual 

beli saat ini masih menggantung pekerjaan 

konstruksinya. Dari 70 kontrak yang sudah 

PPA, hingga kini masih ada 23 proyek listrik 

EBT yang belum memenuhi syarat pendanaan 

(sumber: https://money.kompas.com/ 

read/2019/04/15/100105726/puluhan-proyekpembangkit-listrik-ebt-masih-menggantung). 

Untuk itu, PLN masih terus berupaya untuk 

mempertemukan pengembang proyek 

dengan investor atau lembaga pendanaan. 

Terobosan perlu dilakukan mengingat sampai 

saat ini masih sangat sedikit investor yang 

antusias untuk membangun PLTA karena jauh 

lebih banyak hambatannya jika dibandingkan 

dengan membangun pembangkit listrik jenis 

lain. 

Terobosan Project Financing PLTA 

Rajamandala 

Hal penting dari proyek PLTA Rajamandala 

adalah karena pembiayaan proyek dilakukan 

dengan skema International Project Financing, 

melalui sindikasi Japan Bank for International 

Cooperation (JBIC) dan Mizuho Bank dengan 

masa pinjaman yang panjang, yaitu 19 tahun. 

6 


Presiden RI Joko Widodo secara simbolik menyerahkan dokumen perizinan terkait pembangunan PLTA Rajamandala 

kepada Direktur Utama PT Rajamandala Electric Power (REP), Bambang Priyambodo pada acara peresmian Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta 26 Januari 2015 

Pembangunan PLTA Rajamandala menelan 

biaya sekitar US$ 150 juta tidak mendapatkan 

Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) dari 

pemerintah. Ketiadaan JKU ini menjadi salah 

satu tantangan terbesar dalam mewujudkan 

proyek PLTA Rajamandala. Karena umumnya 

dunia perbankan membutuhkan jaminan 

tersebut sebelum mau membiayai suatu 

proyek infrastruktur di Indonesia. 

Dari jumlah US$ 150 itu, dua bank Jepang 

membiayai 75% dan 25% dipenuhi dari ekuitas 

pemegang saham, yaitu Putra Indotenaga 

(51%) dan KPIC Nederland (49%). Masa 

konstruksi PLTA Rajamandala memakan waktu 

33 bulan yang dilaksanakan dengan pola full 

turnkey. Dengan sistem turnkey ini developer 

tidak memerlukan modal untuk membangun 

(sesuai isi kontrak) karena pembangunan dan 

pembiayaan proyek sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab kontraktor. 

Sebagai pengganti JKU dari Pemerintah, REP 

menggunakan jaminan yang diterbitkan oleh 

salah satu badan milik World Bank, yaitu 

Multilateral Investment Guarantee Agency 

PENDAHULUAN 7

(MIGA), yang berpusat di Washington DC 

untuk memberikan fasilitas asuransi investasi 

bagi pendanaan proyek PLTA Rajamandala 

atas usul Mizuho Bank sebagai Financial 

Advisor. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN 

Persero) melalui PT REP sebagai pengembang 

proyek Independent Power Producer (IPP) 

PLTA Rajamandala menandatangani Berita 

Acara Efektifitas Perjanjian Jual Beli Listrik 

(Power Purchase Agreement) PPA yang 

mempersyaratkan Penutupan Pembiayaan 

untuk mendanai pembangunan Proyek 

PLTA Rajamandala (1x47) MW di Jakarta 

pada tanggal 19 Agustus 2014. Sebelumnya, 

PPA untuk proyek ini sudah satu tahun 

sebelumya pada 20 Agustus 2013 untuk 

masa kontrak 30 tahun masa operasi, 

dengan Skema BOOT (Built, Own, Operate, 

and Transfer) dimana setelah masa kontrak 

berakhir PLTA Rajamandala akan diserahkan 

kepada PT PLN (Persero). Sedangkan 

penutupan pembiayaan yang ditandai 

penarikan pinjaman yang pertama (first 

drawdown) dilakukan pada tanggal 18 

Agustus 2014. 

Penggunaan skema pembiayaan yang 

tanpa JKU dari pemerintah Indonesia 

merupakan kemajuan yang sangat berarti 

bagi pembangunan pembangkit listrik yang 

terkendala soal anggaran di Indonesia. PLTA 

Rajamandala bisa menjadi percontohan 

dalam pembangunan pembangkit listrik di 

Indonesia. Dengan skema bisnis seperti itu, 

merupakan wujud tingkat kepercayaan yang 

tinggi dari lembaga pembiayaan internasional 

terhadap bisnis ketenagalistrikan di Indonesia. 

Kasus PLTA Rajamandala menyiratkan 

adanya perubahan dan perbaikan tingkat 

kepercayaan lender terhadap bisnis 

ketenagalistrikan di Indonesia. Skema 

pembiayaan tersebut menjadi terobosan 

atas persoalan pinjaman anggaran dengan 

tanpa keterlibatan pemerintah secara 

langsung. Keberhasilan pembangunan PLTA 

Rajamandala ini menjadi tanda bahwa pihak 

asing menganggap proyek infrastruktur 

di Indonesia tetap feasible dari sisi bisnis 

bahkan tanpa adanya JKU dari pemerintah. 

Untuk ke depan, diharapkan cara itu dapat 

digunakan untuk proyek kelistrikan lainnya, 

sehingga pembangunan kelistrikan dapat 

berjalan lebih cepat lagi. Keberadaan PLTA 

memiliki peran sangat penting dalam sebuah 

sistem tenaga listrik nasional. Bahkan, peran 

PLTA seringkali tidak tergantikan di beberapa 

daerah pada saat beban puncak. 

8 


Mimpi PLTA Rajamandala Ikut Berkontribusi 

Melistriki Indonesia 

Saat ini, pemerintah menargetkan 

konsumsi listrik masyarakat sebesar 

1.129 kilowatt per hour (KWH) per kapita 

(sumber: https://databoks.katadata.co.id/ 

datapublish/2018/01/11/inilah-konsumsi-listriknasional). 

Kondisi konsumsi listrik nasional 

sendiri dari tahun ke tahun terus meningkat 

seiring dengan bertambahnya akses listrik 

atau elektrifikasi serta perubahan gaya hidup 

masyarakat. Berdasarkan data Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 

konsumsi listrik Indonesia di tahun 2017 

misalnya, mencapai 1.012 KWH/kapita, naik 

5,9 persen dari tahun sebelumya. Guna 

mengantisipasi kenaikan kebutuhan konsumsi 

listrik tersebut, pemerintah berupaya untuk 

terus meningkatkan kapasitas terpasang 

pembangkit. Pada tahun 2017 rasio 

elektrifikasi nasional sebesar 95,35% dan 

pada tahun 2019 ditargetkan menuju rasio 

elektrifikasi sebesar 99%. (sumber: http:// 

ebtke.esdm.go.id/post/2018/04/27/1945/ 

menuju.rasio.elektrifikasi.99.persen. 

pada.2019). 

PENDAHULUAN 9

Listrik yang dihasilkan dari PLTA Rajamandala 

akan terhubung dengan sistem kelistrikan 

interkoneksi Jawa-Bali. Saat ini, pasokan listrik 

di sistem Jawa-Bali terhubung dalam Sistem 

Interkoneksi pada sistem tegangan ekstra 

tinggi 500 kV dan tegangan tinggi 

150 kV yang dikelola oleh PT PLN (Persero) 

Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (P2B) Jawa 

Bali. Sistem interkoneksi memungkinkan 

adanya transfer arus listrik antar area, 

sehingga kekurangan daya di suatu area akan 

dapat dipenuhi oleh area lain melalui jaringan 

interkoneksi. Sistem interkoneksi juga 

membuat setiap kejadian apapun pada salah 

satu komponen di Sistem Interkoneksi akan 

berpengaruh pada keseluruhan sistem. 

PLTA Rajamandala memanfaatkan arus 

sungai Citarum, Desa Cihea, Kecamatan 

Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 

dengan menggunakan turbin Vertical Kaplan. 

Listriknya dihasilkan dengan memanfaatkan 

debit air maksimal 168 m 3 /det dan ketinggian 

jatuh air (gross head) 34 meter. Pembangkit 

ini akan menghasilkan energi listrik rata-rata 

sebesar 181 Giga Watt hour (GWh) per tahun 

atau setara dengan produksi listrik yang 

dihasilkan oleh 70 juta liter BBM. 

10 


Suistainability Energy 

PLTA Rajamandala sangat memperhatikan 

konsep pembangunan berwawasan 

lingkungan sebagai realisasi dari 

kepeduliannya untuk menghadirkan 

pembangunan sektor energi berkelanjutan. 

Lingkungan di sini tidak terbatas pada 

lingkungan alam semata, tetapi juga 

mencakup lingkungan sosial. Lingkungan 

sosial menjadi penting untuk diperhatikan 

karena menyangkut eksistensi masyarakat 

untuk melangsungkan kehidupannya 

serta untuk mengupayakan peningkatan 

kesejahteraan. Kehadiran pembangunan 

sebuah proyek dianggap berhasil ketika 

dilakukan dengan berkesinambungan yang 

ditandai dengan tidak terjadinya kerusakan 

lingkungan alam dan sosial. 

Pada umumnya pembangunan pembangkit 

listrik selalu diikuti dengan dampak yang 

ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat 

yang ada di sekitarnya. Dampak tersebut 

bisa positif, tetapi tidak jarang pula 

menghasilkan banyak dampak negatif bagi 

kehidupan warga sekitar. Untuk itu, konsep 

pembangunan berwawasan lingkungan yang 

diimplementasikan oleh Rajamandala Electric 

Power (REP) adalah dengan pendekatan yang 

mengedepankan keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan hubungan dengan lingkungan 

fisik dan masyarakat sekitar. Hal itu dilandasi 

oleh pertimbangan bahwa faktor penting dari 

kehadiran pembangunan PLTA Rajamandala 

diarahkan untuk mengatasi dampak negatif 

yang dihasilkan bagi kehidupan manusia dan 

lingkungan. 

PT Rajamandala Electric Power bermaksud 

untuk ikut serta berperan secara aktif dalam 

merealisasikan program yang diadakan oleh 

Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut untuk 

memanfaatkan energi terbarukan khususnya 

tenaga air, dengan membangun Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terletak di Desa 

Cihea, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten 

Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan 

PLTA Rajamandala diproyeksikan bisa 

menaikkan angka pertumbuhan penyediaan 

tenaga listrik yang selama ini masih belum 

bisa mengimbangi angka kebutuhan energi 

listrik di Jawa Bali. REP berupaya untuk 

mewujudkan kemandirian pengelolaan energi 

nasional. 

Penentuan kapasitas PLTA Rajamandala 

dilakukan dengan meninjau beberapa aspek. 

Aspek pertama adalah operasional yang 

PENDAHULUAN 11

Foto bersama jajaran staff dan pimpinan REP 

mengambil studi kasus PLTA Saguling tentang 

prediksi perubahan jam beban puncak 

dikaitkan dengan kenaikan GDP. Aspek 

kedua adalah masalah teknis pemanfaatan 

air semaksimal mungkin. Jika limpasan 

atau buangan air berlebih maka diperlukan 

pembangkit kapasitas besar, namun hal 

tersebut membutuhkan investasi yang 

sangat besar sehingga tidak akan ekonomis. 

Berdasarkan kajian tersebut, REP menghitung 

optimasi yang terbaik antara investasi, energi 

yang dibangkitkan, dan tarif. 

Pembangkit listrik ramah lingkungan yang 

seharusnya teknologinya bisa kita kuasai 

sebagai pembangkit listrik masa depan di 

Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga 

air (PLTA). Indonesia memiliki banyak potensi 

aliran energi yang bisa dimanfaatkan untuk 

dijadikan sumber energi listrik baru. Namun 

biasanya sumber energi air ini sulit dijangkau 

dan dibangun karena terdapat di daerah 

dataran tinggi atau pegunungan. 

PT Rajamandala Electric Power 

PT Rajamandala Electric Power (REP) 

merupakan anak perusahaan dari PT 

Indonesia Power dengan Kansai Electric 

Power Co. Inc. PT Indonesia Power sendiri 

merupakan anak perusahaan 

PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 

3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN 

12 


Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I). Pada 

tanggal 8 Oktober 2000, PT PJB I berganti 

nama menjadi Indonesia Power sebagai 

penegasan atas tujuan perusahaan untuk 

menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik 

independen yang berorientasi bisnis murni. 

REP adalah perusahaan joint venture yang 

sengaja didirikan untuk penyedia tenaga 

listrik swasta berdasarkan skema BOOT 

berdasarkan PPA (Kontrak Pembelian Tenaga 

Listrik), energi listrik disalurkan melalui 

jaringan interkoneksi 150 kV ke jalur transmisi 

Cianjur–Cigereleng selama 30 tahun masa 

kontrak. Perusahaan listrik ini didirikan di 

Jakarta pada 16 Februari 2012 dengan akta 

pendirian disetujui oleh Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan 

No. AHU-08273.AH.01.01.Tahun 2012. 

Pembangkit listrik ini menggunakan energi 

terbarukan. Pembangkit listrik menggunakan 

head/elevasi yang tersedia dari Saguling 

HEPP sebelum air mencapai Dam Cirata 

HEPP. Ini berarti, pembangkit listrik dapat 

menghasilkan listrik tambahan dari sistem 

kaskade yang ada tanpa menambah 

polusi pada lingkungan. Pemegang saham 

perusahaan adalah perusahaan: PT Putra 

Indotenaga (anak perusahaan dari PT 

Indonesia Power), memiliki 51% saham dan 

KPIC Netherland BV (anak perusahaan 

dari Kansai Electric Power Co., Inc., sebuah 

perusahaan pembangkit, transmisi dan 

distribusi di Jepang) memiliki 49% saham. 

Kegiatan sosial PT Rajamandala Electric Power 

PENDAHULUAN 13

14 


ab 2 

KATA PENGANTAR 15

PROSES PENGADAAN 

PLTA RAJAMANDALA 

Proses perizinan dan pengadaan menjadi 

salah satu tantangan utama dalam 

proyek pembangunan pembangkit 

listrik. Terhambatnya pembangunan beberapa 

proyek pembangkit listrik tidak jarang terjadi 

pada tahap ini. Proses pengadaan PLTA 

Rajamandala terkait dengan Dukungan 

atau Jaminan Pemerintah sejak tahun 2007 

dengan diterbitkannya Persetujuan DJLPE 

untuk Penunjukan Langsung Pembelian 

Tenaga Listrik oleh PLN. Dokumen Request for 

Proposal (RFP) PLTA Rajamandala kemudian 

diterbitkan pada 24 September 2010 

dengan ketentuan bahwa dalam pengadaan 

independent power producer (IPP), secara 

umum Pemerintah tidak memberikan jaminan 

kepada Pengembang untuk proyek yang 

tidak tercantum dalam Program Percepatan 

Pembangunan Pembangkit Tahap 2 (FTP-2). 

Berikut ini adalah informasi mengenai 

kronologi pengadaan PLTA Rajamandala 

mulai dari proses perencanaan di tahun 2003 

hingga terbitnya Peraturan Menteri (Permen) 

ESDM No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Permen ESDM No. 15 Tahun 2010. 

Permen itu memasukkan proyek IPP PLTA 

Rajamandala 47 MW ke dalam daftar proyek 

FTP-2: 

2003: Feasibility study diajukan ke JBIC 

Pada tahap ini, JBIC sudah mulai melakukan 

penelitian dan studi (research and studies) 

awal terhadap proyek-proyek yang akan 

didanai, di antaranya PLTA Rajamandala. 

Dalam penelitian awal ini, JBIC berfokus 

pada kawasan atau sektor industri tertentu 

yang dinilai kondusif. Feasibility study (studi 

16 


kelayakan) dilakukan pada setiap tahap yang 

diperlukan untuk realisasi proyek, termasuk 

persiapan rencana induk untuk individual 

project, pelaksanaan studi prakelayakan 

dan kelayakan (Pre-F/S, F/S), front-end 

engineering design (FEED), dan studi daerah 

dan sektor industri (studies of region and 

industry) yang kondusif. 

Feasibility study dilakukan dalam tahapan 

berikut: 

1. Pemilihan subjek penelitian dan studi 

2. Pemilihan kontraktor untuk melakukan 

penelitian dan studi 

3. Melakukan penelitian dan studi 

4. Penyelesaian laporan penelitian dan studi 

5. Follow-up 

Agustus 2007: Penunjukan langsung oleh 

Kementerian ESDM 

Proses penunjukan langsung diawali dengan 

pengajuan proposal dari produsen listrik 

swasta (Independent Power Producer/IPP) 

ke PLN. IPP yang ikut penunjukan harus 

mendaftar dan dievaluasi terlebih dulu 

oleh PLN. Proses penunjukan langsung 

memungkinkan PLN mendapatkan harga dan 

kualitas yang lebih baik dalam pengadaan 

pembangkit listrik energi terbarukan. 

Penunjukan langsung ini diharapkan 

membantu PLN mempercepat pembangunan 

proyek listrik. Atas proposal penunjukan 

langsung tersebut, pada 16 Agustus 2007, 

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan 

Energi (DJLPE) Kementerian ESDM 

memberikan Surat Persetujuan DJLPE 

No. 2630/20/600.3/2007 kepada PLN untuk 

PROSES PENGADAAN PLTA RAJAMANDALA 17

melakukan Penunjukan Langsung Pembelian 

Tenaga Listrik dari PLTA Rajamandala. Tahun 

2007 rasio elektrifikasi Indonesia masih 

berada di angka 63,3%, artinya ada 36,7% dari 

240 juta penduduk Indonesia yang belum 

bisa mengakses listrik. 

Terbit Permen ESDM 

Nomor 1 Tahun 2012 

Januari 2012 

Surat PLN kepada 

Dirjen Ketenagalistrikan 

Kementerian ESDM 

2010: Fast Track Program (FTP) elektrifikasi 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden 

(Perpres) No. 4 Tahun 2010 tentang 

Penugasan kepada PLN untuk Proyek FTP- 

2. Lewat FTP 2 yang menginstruksikan agar 

PLN menyediakan suplai 10 ribu Megawatt 

(MW) melalui pembangunan pembangkit 

dengan memanfaatkan energi terbarukan, 

gas, dan batu bara sebagai sumber tenaga. 

Langkah mengejar rasio elektrifikasi atau 

tingkat aksesibilitas listrik di masyarakat 

sebenarnya sudah dilakukan sejak Juli 2006 

ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

menerbitkan Perpres Nomor 71 Tahun 

2006 yang memerintahkan PLN melakukan 

percepatan pembangunan pembangkit listrik 

sebanyak 10 ribu MW dalam 5 tahun. Program 

ini dikenal kemudian dengan nama FTP I. FTP 

1 saat itu digagas karena terjadinya defisit 

listrik di beberapa wilayah di Indonesia, 

utamanya di luar Jawa-Bali yang bisa terkena 

Januari 2011 Bid Closing Date Maret 2011 

Fast Track Program (FTP) 

elektrifikasi 

pemadaman berhari hari akibat defisit listrik 

hingga 330 MW kala itu. 

2010 

Akan tetapi, progress FTP tahap I terganggu 

oleh kondisi pertumbuhan ekonomi yang 

mengalami kontraksi sementara pertumbuhan 

penduduk tetap tinggi. Hal itu yang menjadi 

alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

menggagas kembali percepatan proyek 

listrik yang dikenal FTP tahap II. Perpres No. 

4/2010 diejawantahkan melalui Peraturan 

Penunjukan langsung 

oleh Kementerian ESDM 

18 


November 2011 

Agustus 2007 

Menteri (Permen) ESDM Nomor 15 Tahun 

2010, proyek 10 ribu MW yang kedua pun 

diresmikan. Dalam FTP-2 ini terdapat sedikit 

perbaikan di porsi bauran energi, jika di FTP 

I seluruhnya mengandalkan batu bara, FTP- 

2 mulai memasukkan pembangkit berbahan 

bakar gas, hidro, dan panas bumi. Permen 

yang diterbitkan pada 27 Agustus 2010 

itu mencantumkan Daftar Proyek FTP-2, di 

mana Proyek IPP PLTA Rajamandala 47 MW 

tidak termasuk di dalam daftar Proyek FTP-2 

tersebut. 

September 2011 

Pertemuan antara Menteri METI Jepang 

dengan Menko Perekonomian Indonesia 

Metropolitan 

Priority Area 

Agustus 2011 

Indonesia-Jepang Terbitnya PMK No. 139 Tahun 2011 

Feasibility study diajukan ke JBIC 

2003 

Pada 24 September 2010, diterbitkan 

Dokumen Pengadaan (Request for 

Proposal/RFP) Pembelian Tenaga Listrik 

PLTA Rajamandala 47 MW, di mana dalam 

dokumen tersebut dinyatakan bahwa PLN 

bermaksud agar proyek dibiayai tanpa adanya 

dukungan atau Jaminan Pemerintah. Proyek 

transmisi pada dasarnya dilaksanakan oleh 

PLN, sedangkan transmisi terkait dengan 

pembangkit milik IPP dilaksanakan oleh 

pengembang IPP sesuai dengan dokumen 

Request for Proposal (RFP). Namun demikian, 

terbuka opsi proyek transmisi untuk juga 

dapat dilaksanakan oleh swasta dengan 

skema bisnis tertentu, misalnya build lease 

transfer (BLT), atau power wheeling. Power 

wheeling bertujuan antara lain agar aset 

jaringan transmisi dan distribusi sebagai 

salah satu aset negara dapat dimanfaatkan 

secara optimal, peningkatan utilisasi 

jaringan transmisi atau distribusi sebagai 

salah satu bentuk efisiensi pada lingkup 

nasional, mempercepat tambahan kapasitas 

pembangkit nasional untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi nasional selama 

memenuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Opsi tersebut dibuka atas dasar 

pertimbangan keterbatasan kemampuan 


pendanaan investasi PLN dan pertimbangan 

perusahaan swasta dapat lebih fleksibel 

dalam hal mengurus perizinan. 5 November 

2010, JBIC mengeluarkan Letter of Intent 

(LoI) kepada Konsorsium PT Indonesia 

Power-Kansai Electric Power Co. Inc. untuk 

mendukung pendanaan pembangunan PLTA 

Rajamandala. 

Januari 2011: Bid Closing Date 

Pada 3 Januari 2011, Konsorsium PT Indonesia 

Power-Kansai Electric Power Co. Inc. 

memasukan proposal penawaran. Bid closing 

date atau tanggal penutupan penawaran 

merupakan bagian penting dari proses 

penawaran terhadap para kontraktor. Bid 

closing date menjadi penting untuk ditetapkan 

di awal proyek karena sebagian besar kontrak 

memiliki tanggal mulai yang spesifik dan 

jadwal tertentu untuk penyelesaian proyek. 

Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa 

pekerjaan akan selesai tepat waktu. 

Maret 2011: Metropolitan Priority Area 

Indonesia-Jepang 

Pada 17 Maret 2011, terjalin kerjasama 

bilateral antara Pemerintah Indonesia 

dengan Pemerintah Jepang dalam program 

Metropolitan Priority Area (MPA), di mana 

PLTA Rajamandala termasuk di dalam program 

tersebut. Pertemuan bilateral lanjutan 

antara Indonesia dan Jepang memperkuat 

hubungan kerjasama investasi dalam proyek 

Metropolitan Priority Area (MPA) senilai US$ 

40 miliar atau sekitar Rp 399,8 triliun. Salah 

satunya adalah untuk proyek infrastruktur 

pembangkit listrik (power plant). Pemerintah 

Jepang sepakat untuk mempererat kerjasama 

bilateral dan memberikan bantuan investasi 

di bidang energi, infrastruktur dengan dana 

dari swasta maupun pemerintah. Pemerintah 

Jepang berkomitmen untuk membantu 

mengembangkan sumber energi terbarukan 

di Indonesia. 

20 


listrik swasta, pemerintah memberikan 

garansi. Jaminan kelayakan usaha diberikan 

terhadap risiko gagal bayar yang terjadi 

pada sebagian atau sepanjang masa operasi 

proyek pembangkit listrik. 

Agustus 2011: Terbitnya PMK No. 139 Tahun 

2011 

Menteri Keuangan (Menkeu) memberikan 

Jaminan Kelayakan Usaha untuk 

mengantisipasi risiko gagal bayar oleh PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk 

pembangunan pembangkit tenaga listrik 

menggunakan energi terbarukan, batubara, 

dan gas yang dilakukan melalui kerja sama 

dengan pengembang listrik swasta. JKU 

yang dimaksud adalah jaminan pemerintah 

atas kemampuan PLN dalam mengupayakan 

kewajiban finansialnya. Jika terjadi risiko 

gagal bayar berdasarkan Perjanjian Jual Beli 

Tenaga Listrik (PJBTL) dengan pengembang 

Ketentuannya, JKU diberikan sepanjang 

masa operasi proyek pembangkit listrik, 

masa berlaku dimulai sejak saat diterbitkan 

sampai dengan berakhirnya PJBTL. Meskipun 

mendapat jamiman dari pemerintah, PLN 

tetap wajib melakukan usaha maksimal untuk 

mencegah terjadinya risiko gagal bayar dan 

mengurangi dampaknya apabila terjadi. 

Untuk itu, PLN diwajibkan menyampaikan 

laporan tentang kemungkinan terjadinya 

risiko gagal bayar dan laporan terkait usaha 

untuk mencegah terjadinya risiko gagal bayar 

kepada Menkeu setiap tiga bulan. Dalam 

hal pemantauan atas risiko gagal bayar, PT 

PLN pada proyek pembangkit listrik yang 

telah diberikan jaminan kelayakan usaha, 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 

(DJPU) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 

dapat menyampaikan rekomendasi kepada 

Menkeu untuk memberikan dukungan dan 

atau melakukan tindakan sesuai dengan 

kewenangan Menkeu dalam rangka 

mencegah terjadinya risiko gagal bayar. 


September 2011: Pertemuan antara Menteri 

METI Jepang dengan Menko Perekonomian 

Indonesia 

Menteri Koordinator Perekonomian Republik 

Indonesia Hatta Rajasa menererima delegasi 

Jepang yang dipimpin Ministry of Economy, 

Trade and Industry (METI) Jepang, H.E. Mr. 

Yukio Edano, di Jakarta 22 September 2011. 

November 2011: Surat PLN kepada Dirjen 

Ketenagalistrikan Kementerian ESDM 

Sehubungan dengan dinamika yang 

berkembang atas rencana pelaksanaan 

proyek-proyek percepatan pembangunan 

pembangkit tenaga listrik yang menggunakan 

energi terbarukan, PLN mengirimkan surat 

kepada Dirjen Ketenagalistrikan dengan 

Nomor: 03669/121/DIRUT/2011 tentang Usulan 

22 


Kunjungan Perum Perhutani 

Perubahan Lampiran Permen ESDM No. 

15 Tahun 2010 di mana PLTA Rajamandala 

merupakan salah satu proyek yang diusulkan. 

Januari 2012: Terbit Permen ESDM Nomor 1 

Tahun 2012 

13 Januari terbit Permen ESDM No. 1 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM 

No. 15 Tahun 2010, di mana proyek IPP PLTA 

Rajamandala 47 MW termasuk dalam daftar 

proyek FTP-2. Kementerian ESDM mengubah 

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan 

Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang daftar 

proyek-proyek percepatan pembangunan 

pembangkit tenaga listrik yang menggunakan 

energi terbarukan, batubara dan gas, serta 

transmisi terkait. 


24 


ab 3 

KATA PENGANTAR 25

PERENCANAAN & PERIZINAN 

PROYEK 

Perencanaan pembangunan PLTA 

Rajamandala dimulai dengan adanya 

penandatanganan konsorsium antara 

PT Indonesia Power dan Kansai Electric 

Power Co. Inc pada 16 November 2011. Dalam 

pertemuan tersebut mulai diagendakan 

program konsultasi publik dalam rangka 

rencana pembangunan PLTA Rajamandala 

Rajamandala 47 MW dan transmisi 150 

kV. Konsultasi publik dilakukan dengan 

berbagai stakeholder dan masyarakat 

dengan menghasilkan beberapa masukan 

atau saran untuk proyek pembangunan 

PLTA Rajamandala. Landasan pembangunan 

proyek PLTA Rajamandala dalam rangka untuk 

memenuhi target Fast Track Program Tahap 

II (FTP-2) dalam Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 

2012, yaitu sebuah program percepatan 

pengadaan listrik untuk memenuhi 

kebutuhan atau target sebesar 10.000 MW, 

dan diutamakan dengan menggunakan 

pembangkit listrik memakai sumber energi 

yang terbarukan, dan salah satu sumber 

energi yang terbarukan tersebut adalah air. 

Implementasi perencanaan pembangunan 

proyek PLTA Rajamandala dimulai sejak 

tahun 2011 lewat proses konsultasi publik 

yang diadakan di Kecamatan Haurwangi, 

Kabupaten Cianjur terhadap masyarakat 

dan stakeholder di tempat-tempat yang 

diasumsikan akan terdampak proyek 

pembangunan PLTA Rajamandala. Dalam 

konsultasi publik berupa sosialisasi dan 

musyawarah dengan masyarakat terdampak 

pada tanggal 23 November 2011 yang juga 

dihadiri oleh camat, diinventarisir beberapa 

26 


espons dan saran dari masyarakat mengenai 

aspirasi dan persyaratan yang harus dipenuhi 

perusahaan sebelum proyek pembangunan 

pembangkit bisa dimulai. 

Perizinan Proyek PLTA Rajamandala 

Selain pendanaan, panjangnya proses 

perizinan menjadi tantangan tersendiri untuk 

membangun infrastruktur PLTA. Meskipun 

terlihat prosedural, soal perizinan ini bisa 

memakan waktu lama sekitar 5 (lima) tahun 

dan tak jarang menemui kebuntuan pada 

regulasi. Tidak jarang, beberapa proyek PLTA 

menjadi terlambat dalam pembangunannya 

karena persoalan perizinan. Proses 

perizinan yang panjang serta skema izin 

yang beberapa di antaranya harus diurus 

secara berkesinambungan berdampak pada 

lambatnya capaian target pertumbuhan 

pengembangan pembangkit listrik EBT di 

Indonesia. Salah satu perizinan yang biasanya 

membutuhkan perhatian besar terjadi pada 

izin pinjam kawasan hutan yang menyaratkan 

adanya izin usaha dan izin lingkungan. Bagi 

pengembang di sektor ketenagalistrikan, 

penyederhanaan alir dan waktu perizinan 

sangat dibutuhkan karena bisa menghemat 

anggaran dari modal yang dikeluarkan. 

Untuk PLTA Rajamandala sendiri, proses 

perizinan pokok sudah mulai dilakukan dan 

diselesaikan sebelum proses pembebasan 

lahan. Sebuah PLTA atau Perusahaan 

Pembangkit Listrik memang idealnya harus 

mempunyai beberapa perizinan pokok 

yang merupakan salah satu landasan 

hukum sebagai kewenangan perusahaan 

dalam menyelenggarakan segala bentuk 

PERENCANAAN & PERIZINAN PROYEK 27

kegiatannya yang berkaitan dengan proyek 

PLTA tersebut. Pengurusan izin harus 

berkaitan dengan banyak pihak, dari pusat 

hingga daerah: mulai dari izin pengadaan 

listrik dari Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM), izin lokasi dari Pemerintah 

Daerah, beserta izin-izin lainnya. Dalam 

praktiknya, pengurusan izin memakan 

waktu yang lama karena rumitnya birokrasi 

di pemerintahan yang harus diikuti secara 

prosedural. Namun begitu, semua perizinan 

mampu dipenuhi oleh pihak REP lewat 

prosedur yang berlaku. 

Selain perizinan pokok di atas, masih banyak 

Perizinan pokok PLTA Rajamandala 

menyangkut: 

01 

Izin Prinsip Pembangunan PLTA 

Rajamandala dari Bupati Cianjur 

Tahun 2012. 

02 

Izin Peruntukan Penggunaaan Tanah 

dari Bupati Cianjur Tahun 2012. 

03 

Izin Lokasi Tanah PLTA Rajamandala 47 MW 

dari Bupati Cianjur Tahun 2012. 

03 

UKL / UPL PLTA Rajamandala 47 MW. 

28 


Rapat dengan Perum Perhutani 

perizinan lain terkait yang sudah dibereskan oleh proyek PLTA Rajamandala. Proses pengurusan 

perizinan bisa terbantu dengan strategi pengurusan yang paralel dengan proses pembebasan 

tanah dan proses lainnya, dengan ketentuan bahwa perizinan berikut merupakan perizinan yang 

menjadi salah satu persyaratan untuk melakukan financial closing. Berikut seluruh rangkaian 

perizinan yang harus dan telah ditempuh dan sudah diperoleh PT REP: 

No 

Nama perizinan 

Nomor dan 

tanggal surat 

Instansi yang mengeluarkan 

1. 

Upaya Pengelolaan Lingkungan 

(UKL), Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UPL) 

2011 

Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah 

Kabupaten Cianjur 

2. 

Rekomendasi Upaya Pengelolaan 

Lingkungan (UKL), Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL) 

2012 

Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa 

Barat 

3. Pendaftaran Penanaman Modal 2012 Badan Koordinasi Penanaman Modal 


No 

4. 

5. 

6. 


Izin Prinsip Penanaman Modal / 

Persetujuan Penanaman Modal 

Ijin Prinsip Pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Air 

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 

(IPPT) 

Nomor dan 

tanggal surat 

2012 

2012 

2012 


Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Bupati Cianjur 


7. Izin Lokasi Tanah (ILT) 2012 Bupati Cianjur 

8. Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik 2012 Menteri ESDM 

9. 

10. 

11. 

12. 

Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

(IUPTL) 

Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan 

Angka Pengenal Importir Produsen 

(API-P) 

Persetujuan Prinsip Penggunaan 

Kawasan Hutan 

2014 

2012 

2012 

2013 

Menteri Energi Dan Sumber Daya 

Mineral 


Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Menteri Kehutanan 

13. Site Plan 2013 Bupati Cianjur 

14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2013 

15. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) 2013 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Dan Penanaman Modal Pemerintah 


Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Dan Penanaman Modal Pemerintah 


16. Persetujuan Calon Lahan Kompensasi 2013 Menteri Kehutanan 

17. 

Persetujuan Penggunan Lahan HGU 

(Panglejar) PTPN VIII 

2013 

Menteri BUMN 

30 


No 

18. 

19. 

20. 


Ijin Pelaksanaan Pekerjaan 

Pemasangan Crossing 

Rekomendasi Teknis Penggunaan 

dan Pemanfaatan Pelaksanaan 

Konstruksi Pada Sumber Air 

Persetujuan Penggunaan Tanah Kas 

Desa 

Nomor dan 

tanggal surat 

2013 

2013 

2013 


Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional (BBPJN) IV 

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 

Citarum 


21. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 2013 Menteri Kehutanan 

22. 

23. 

24. 

25. 

Persetujuan Tukar Menukar Tanah 

Kas Desa 

Izin Penggunaan Air dari Sungai 

Citarum 

Izin Pelaksanaan Konstruksi 

Jembatan, SUTT dan Tapak Tower 

Izin Pelaksanaan Konstruksi Bendung, 

Intake dan Rumah Pembangkit dan 

Terowongan Saluran Air 

2014 

2014 

2014 

2014 

Gubernur Jawa Barat 

Menteri Pekerjaan Umum 

Dirjen SDA 




32 


ab 4 

KATA PENGANTAR 33

JALAN BERLIKU PROYEK 


Direksi dan karyawan PT REP masih 

mengingat betul momen pada 

awal tahun 2013 ketika proyek 

nyaris berhenti karena PLTA Rajamandala 

dikeluarkan dari daftar proyek yang akan 

mendapatkan Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) 

dari pemerintah. Karena ketiadaan jaminan 

pinjaman dari pemerintah kepada REP maka 

JBIC tidak bisa memberikan pinjaman. 

Atas situasi tersebut, REP menerima usulan 

dari Mizuho Bank untuk menemukan celah 

skema solusi lain dengan mengajukan 

penjaminan dari Badan Penjamin Investasi 

Multilateral (Multilateral Investment Guarantee 

Agency, MIGA). MIGA merupakan lembaga 

dari World Bank yang dibentuk untuk 

memberikan asuransi risiko politik dan 

peningkatan kredit kepada para investor 

dan pemberi pinjaman untuk memfasilitasi 

investasi asing langsung di negara-negara 

ekonomi berkembang. Rekomendasi 

penjamin untuk kreditur dari MIGA sangat 

diperlukan demi keberlangsungan proyek 

PLTA Rajamandala. Pada tahun 2013 itu, 

MIGA mempersyaratkan rekomendasi yang 

ditandangani oleh Kementerian Keuangan 

MIGA didirikan pada tahun 1988 sebagai 

anggota dari Kelompok Bank Dunia untuk 

mempromosikan investasi langsung 

asing ke Negara-negara berkembang 

guna mendukung pertumbuhan ekonomi, 

mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan 

kehidupan masyarakat. MIGA memenuhi 

mandat ini dengan menawarkan asuransi 

risiko politik dan peningkatan kredit kepada 

para investor dan pemberi pinjaman. 

34 


Dengan memberikan jaminan pada 

pendanaan PLTA Rajamandala, MIGA 

mendukung pembangunan energi listrik yang 

terjangkau dan bersih di Indonesia. 

Hal itu akan berdampak pada ketergantungan 

pada bahan bakar minyak yang tidak ramah 

lingkungan dan mahal. MIGA adalah lembaga 

asuransi risiko politik dan peningkatan kredit 

yang merupakan anggota dari World Bank 

Group. 

Dalam penandatanganan jaminan MIGA untuk 

proyek pembangunan PLTA Rajamandala 

di Washington DC pada 3 September 2014, 

perwakilan PT REP mengatakan bahwa 

pihaknya tengah mendukung pengembangan 

dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga 

air (PLTA) jenis terusan air sungai (run of 

the river) 47 megawatt dan pembangunan 

saluran transmisi di Indonesia. Fasilitas 

baru pembangkit energi terbarukan PLTA 

Rajamandala akan membantu mengurangi 

ketergantungan Indonesia pada bahan bakar 

minyak yang mahal dengan menyediakan 

pasokan listrik yang lebih terjangkau dan 

lebih bersih ke PT PLN sebagai perusahaan 

listrik milik negara di Indonesia. 

Untuk mendorong bauran energi terbarukan, 

MIGA sebenarnya memberikan jaminan 

hingga US$ 200 juta kepada para kreditur 

proyek PLTA Rajamandala—Japan Bank for 

International Cooperation (JBIC) dan Mizuho 

Bank. Pertanggungan asuransi yang diberikan 

MIGA adalah terhadap risiko pembatasan 

transfer, pengambilalihan, perang dan 

kerusuhan, dan pelanggaran kontrak. 

JALAN BERLIKU PROYEK PLTA RAJAMANDALA 35


PT Rajamandala Electric Power adalah Spesial Purpose Company (SPC) 

untuk mengembangkan PLTA Rajamandala dan dibentuk oleh 

PT Indonesia Power & Kansai Electric Power Co. Inc. 

PEMBANGUNAN 

Menelan Biaya 

US$ 150 Juta 

PENJAMIN PROYEK 

dijamin oleh 

Multilateral Investment 

Guarantee Agency (MIGA) 

PEMBIAYAAN PROYEK 

dilakukan tanpa adanya 

Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) 

Pemerintah Indonesia, 

melainkan dengan skema 

International Project Financing 

PEMBIAYAAN PROYEK berasal dari pinjaman 

Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 

& Mizuho Bank 

36 


Proyek ini diadakan di dekat wilayah pusat 

Cianjur, Jawa Barat di bagian hulu Sungai 

Citarum. Proyek ini akan memanfaatkan 

perbedaan ketinggian antara PLTA Saguling 

dan Cirata untuk menghasilkan listrik. 

Executive Vice President dan CEO MIGA 

Keiko Honda menyatakan bahwa Indonesia 

memiliki potensi ekonomi yang besar. 

Namun, defisit listrik di negara ini merupakan 

faktor utama yang menahan pertumbuhan 

ekonomi secara lebih luas dan lebih dalam, 

“Kami (MIGA) sangat senang karena dapat 

memainkan peran yang sangat penting dalam 

memfasilitasi pembiayaan untuk proyek ini, 

yang akan memiliki efek demonstrasi penting 

dalam menarik lebih banyak investasi swasta 

di sektor tenaga listrik.” 

Jaminan yang diberikan MIGA sangat penting 

artinya dalam pengambilan keputusan 

JBIC dan Mizuho Bank untuk melanjutkan 

pembiayaan proyek infrastruktur penting 

ini. Transaksi yang telah ditandatangani 

oleh MIGA membantu para lender untuk 

meningkatkan keamanan pinjaman secara 

keseluruhan. 

Penandatanganan kontrak jual beli listrik PLTA Rajamandala antara Direktur Utama PLN, Nur Pamudji 

dan Direktur Utama PT Rajamandala Electric Power, Bambang Priyambodo. 

JALAN BERLIKU PROYEK PLTA RAJAMANDALA 37

38 


ab 5 

KATA PENGANTAR 39

PEMBEBASAN LAHAN 

Setelah Ijin lokasi diperoleh maka 

PT REP langsung membentuk tim 

untuk pembebasan lahan yang akan 

digunakan untuk proyek. Proyek PLTA 

Rajamandala menggunakan lahan seluas 

± 40,77 hektar yang dibutuhkan untuk 

membangun fasilitas power house (PH), 

access road (AR), headrace, intake, base 

camp (temporer), tapak tower berikut jalur 

transmisinya. Dalam pembebasan lahan PLTA 

Rajamandala, PT REP melibatkan masyarakat 

pemilik dan perangkat desa melalui beberapa 

tahapan seperti pemberian informasi, negosiasi 

dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 

Seluruh lahan yang dibebaskan dan 

digunakan sebagai areal PLTA telah dibuatkan 

sertifikatnya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Sesuai dengan pemetaan proyek 

konstruksi, lahan yang akan 

dibebaskan terdiri dari: 

Tanah yang akan digunakan proyek PLTA 

Rajamandala meliputi Desa Cihea, Desa 

40 


Tanah Privat (masyarakat) 

± 19,68 ha 

Tanah Kas Desa 

± 0,07 ha 

Tanah BBPJN IV 

± 0,04 ha 

Tanah Perhutani 

± 15,15 ha 

Tanah PT PN VIII 

± 0,12 ha 

Tanah PT PLN (IP, PJB) 

± 8,2 ha 

Haurwangi, Desa Kertasari, dan Desa 

Mekarwangi, yang berada di kabupaten 

Cianjur, Jawa Barat. Proses 

pembebasan lahan tersebut memakai 

beberapa metode, yaitu: pemberian 

kompensasi/ganti rugi, jual beli, sewa, dan 

tukar guling. 

Tanah Perhutani akan digunakan mulai dari 

pintu intake (pintu masuknya air), pintu masuk 

terowongan, pintu keluar air, Power House, 

dan beberapa transmisi tower. Tanah warga 

yang terkena pembebasan lahan sendiri 

sebagian besar akan digunakan untuk 

access road, sebagian dari pembangkit, 

dan beberapa transmisi tower. Tanah-tanah 

yang disewa dipakai untuk titik-titik transmisi 

tower. Sewa dilakukan untuk jangka waktu 

lima tahun menggunakan asset tanah milik 

PEMBEBASAN LAHAN 41

Balai Besar Penggunaan Jalan Nasional 

(BBPJN) Bina Marga Kementerian Pekerjaan 

Umum (PU). Tukar guling dilakukan untuk 

membebaskan tanah kas desa yang terjadi 

pemekaran. 

Pembebasan Lahan Langsung ke Pemilik 

Tanah 

Dalam proses negosiasi dan jual beli tanah, 

PT REP dengan sangat hati-hati menghindari 

berhubungan dengan pihak ketiga atau 

makelar. Perusahaan tidak akan membayar 

kepada pihak ketiga, tetapi langsung kepada 

pemilik tanah. Itu dilakukan untuk menjamin 

status hukum tanah dan menghindari 

berbagai persoalan setelah proses jual 

beli di kemudian hari. Masalah atas status 

tanah tidak ingin muncul lantaran adanya 

penguasaan fisik oleh pihak ketiga atas 

tanah yang ingin dibebaskan, ketidakjelasan 

status lahan yang akan dibebaskan seperti 

tanah tidak bersertifikat, terbitnya sertifikat 

ganda/palsu, adanya sengketa tanah dalam 

kaitannya dengan pemindahan hak atas 

tanah hingga adanya klaim dari pihak ketiga 

mengenai status kepemilikan tanah. 

42 


Upaya-upaya mitigasi risiko atas persoalan 

pengadaan tanah selama ini sudah dilakukan 

oleh PT REP. Hal yang pertama dilakukan 

tentu dengan melakukan sosialisasi terhadap 

pemilik tanah serta memastikan seluruh 

pemilik tanah hadir dalam sosialisasi tersebut. 

PT REP juga melibatkan konsultan sebagai 

jasa penilai publik yang diikutsertakan dalam 

panitia untuk mencegah nilai ganti kerugian 

yang terlalu berbeda antara kehendak 

pemilik tanah dengan pembeli lahan. Untuk 

meminimalisasi kekecewaan pemilik lahan, 

penyediaan dana kompensasi sangat penting 

dilakukan dengan cepat dan tepat waktu 

serta sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dicapai. 

Pembebasan Lahan dengan Pendekatan 

“Win-win Solution” 

Pembangunan proyek hampir selalu 

menghadapi kendala pembebasan lahan atau 

tanah. Pembebasan lahan masih merupakan 

masalah yang sangat serius saat ini. Berbagai 

faktor bisa dipetakan dalam soal pembebasan 

lahan yang seringkali memerlukan perjuangan 

ekstra dan berbelit-belit dan tak jarang 

menemui kebuntuan. Hambatan dan 

penolakan muncul mulai dari isu dampak 

kehidupan untuk warga, sikap tidak kooperatif 

masyarakat terhadap adanya proyek, hingga 

kritik dari beberapa lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) yang menyudutkan 

proyek energi terbarukan ini. Tidak dapat 

terbayangkan proyek pembangunan PLTA 

menjadi terbengkalai bahkan terhenti hanya 

karena tidak mampu memenuhi lahan yang 

dibutuhkan. 

Atas pertimbangan menghindari persoalan 

dalam pembebasan lahan, REP sangat 

mengedepankan pendekatan yang 

mengupayakan pilihan yang saling 

menguntungkan (win-win solution) dalam 

negosiasi proses ganti ruginya. Pembebasan 

tanah privat (penduduk) merupakan upaya 

pembebasan yang memerlukan tenaga, 

strategi, dan kesabaran ekstra, terutama 

tanah yang diperuntukkan sebagai 

access road menuju power house. Hal ini 

dikarenakan masyarakat pemilik tanah pada 

umumnya mematok harga yang tinggi untuk 

pembebasan tanah mereka dengan asumsi 

bahwa perusahaan akan menyanggupi harga 

tinggi tersebut karena lokasi pembangunan 

PLTA Rajamandala 47 MW merupakan lokasi 

yang pasti di bangun di titik tersebut. 

PEMBEBASAN LAHAN 43

Proses pembebasan tanah dimulai dengan 

survei dan observasi untuk melakukan 

pengukuran, dokumentasi, dan mengurus 

birokrasi dengan pemerintah setempat. Selain 

itu, REP juga menunjuk sebuah Lembaga 

Penilai Independen (LPI). Tim penilai ini juga 

melakukan survei dan observasi mengenai 

keberadaan tanah yang dibutuhkan untuk 

selanjutnya dapat ditentukan harga pasar 

dari tanah tersebut, dan harga inilah yang 

kemudian menjadi patokan harga bagi REP 

dalam melakukan penawaran harga terhadap 

pemilik tanah. 

Pada praktiknya, pasca proses sosialisasi 

dan musyawarah dengan warga terkait 

dengan rencana pembangunan proyek, justru 

kesulitan soal pembebasan tanah masyarakat 

sejatinya dimulai. Proses negosiasi mengenai 

harga tanah menjadi alot bahkan sempat 

mengalami kebuntuan. Atas situasi itu, 

REP tak kurang melakukan pendekatan 

dialogis dan mengedepankan soft diplomacy 

dengan masyarakat pemilik tanah. REP 

juga berinisiatif mengadakan forum 

pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Cianjur dalam rangka 

mempertemukan tim dengan masyarakat 

pemilik tanah untuk mencari titik temu dan 

kesepakatan mengenai harga tanah yang 

sama-sama menguntungkan kedua belah 

pihak. Ironisnya, forum tersebut tidak kunjung 

menghasilkan komunikasi dan kesepakatan 

untuk menentukan harga tanah. Dengan 

kata lain, harga menjadi tidak rasional karena 

melambung tinggi karena akan dibeli oleh 

proyek. 

Menyikapi harga yang terlampau tinggi dari 

pemilik tanah, tim pembebasan lahan sempat 

diminta oleh PT REP untuk menghentikan 

negosiasi diakibatkan sulitnya mencari 

kesepakatan. REP pada saat itu sudah 

berencana mengalihkan pembebasan tanah 

tersebut ke wilayah lain dengan mengambil 

atau mengubah jalur menjadi melingkar. 

Pemilihan jalur melingkar tersebut akan 

berdampak pada jarak access road yang 

lebih jauh menuju Power House. Meskipun 

begitu, langkah tersebut bisa menjadi solusi 

dari mandeknya proses negosiasi di lokasi 

yang sudah ditentukan. Di lokasi pengalihan 

dengan jalur melingkar ini dinilai lebih mudah 

dilakukan dengan harga seperti rencana 

awal. Pertimbangan ini juga dipilih menjadi 

alternatif mengingat keterbatasan waktu yang 

mengharuskan pembangunan dilaksanakan 

secepatnya. 

44 


Proses pengukuran tanah warga 

Di saat melakukan kalkulasi pilihan memilih 

jalan melingkar, tim melakukan perubahan 

strategi dalam melakukan negosiasi dengan 

pemilik tanah di lokasi awal. Pendekatan 

dilakukan dengan lebih personal dengan 

cara door to door dengan mendatangi dan 

silaturahmi ke rumah-rumah pemilik tanah. 

Pendekatan yang lebih mengedepankan nilainilai 

kekeluargaan dilakukan. Tim dari REP 

pada masa itu secara aktif mendekati warga di 

wilayah rencana pembangunan dengan sabar 

untuk meyakinkan mereka bahwa akan ada 

keuntungan bagi mereka apabila mereka mau 

menjual tanahnya. Salah satu nilai lebih yang 

ditawarkan oleh REP adalah akses menuju 

kampung mereka. Perusahaan menjanjikan 

pembuatan jembatan di atas sungai yang bisa 

dilalui oleh kendaraan roda empat. 

Tawaran pembangunan jembatan itu cukup 

berdampak psikologis bagi warga Kampung 

Bantarcaringin, Desa Cihea yang selama 

PEMBEBASAN LAHAN 45

ini menjadi daerah terisolir karena tiadanya 

akses jembatan dan jalan raya yang layak 

untuk menuju pemukiman mereka. Satusatunya 

akses yang menghubungkan 

kawasan ini dengan kawasan di sekitarnya 

adalah jembatan kecil yang sudah tua 

yang kapasitasnya hanya bisa dilewati oleh 

maksimal satu sepeda motor saja (kendaraan 

roda dua). Selain soal akses jembatan dan 

jalan, nilai lebih lain yang ditawarkan oleh PT 

REP adalah dengan memberikan kesadaran 

bahwa dengan adanya power house dan 

sarana prasarana pendukungnya, secara 

otomatis tentu saja membuka lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang 

bisa meningkatkan tingkat perekonomian 

masyarakat sekitar. 

Dengan semangat baru dalam melakukan 

negosiasi pembebasan lahan, saat itu tim dan 

REP sampai mempunyai semboyan bahwa 

“mendekati hati masyarakat adalah seni.” 

Bermodal strategi keluwesan, kerendahan 

hati dan intensnya pendekatan terhadap 

masyarakat pemilik tanah, satu persatu 

pemilik tanah akhirnya tergugah untuk untuk 

membebaskan tanahnya kepada REP. 

Titik terang terjadi ketika mendekati Hari 

Raya Idul Fitri tahun 2012, saat pemilik 

Jembatan merah : satu-satunya akses menuju kampung 

tanah dengan jumlah paling luas untuk 

dibebaskan menelpon tim pembebasan 

lahan dari PT REP dengan maksud bahwa 

tanahnya mau dibebaskan dengan harga 

yang telah disepakati waktu sosialisasi. Saat 

menelepon, warga tersebut meminta untuk 

dibayar tunai hari itu juga, padahal saat itu 

adalah hari Minggu. Untung saja pihak PT REP 

memegang cek untuk mencairkan uang tunai 

46 


pertama yang mau menjual tanahnya 

untuk kepentingan pembangunan PLTA 

Rajamandala. Beberapa warga Kampung 

Bantarcaringin, pada saat sosialisasi pada 

tanggal 27 Juni 2012 memang sudah 

menunjukkan komitmennya untuk mendukung 

penuh program pembangunan PLTA di 

desanya. Sikap dan keputusan mereka 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

keputusan warga lainnya untuk ikut mau 

membebaskan lahannya. 

senilai 500 juta rupiah di sebuah bank di Kota 

Bandung yang buka 24 jam dalam 7 hari. 

Peran Warga Kampung dalam Pembebasan 

Lahan 

Sisi lain yang menarik dari keberhasilan 

negosiasi pembebasan lahan warga 

datang dari peran warga lokal sendiri yang 

secara sukarela membantu menjadi orang 

Alasan para warga tersebut umumnya 

karena ingin membebaskan tanahnya serta 

membantu membantu mengurusi surat-surat 

tanah warga karena percaya dengan proyek 

PLTA sebagai proyek untuk kepentingan 

publik. “Di sini kebanyakan suratnya itu letter 

C. Jadi masyarakat juga ikut membantu 

mengurusnya, ke kepala desa, ke kantor 

kecamatan, untuk membereskan surat-surat 

itu,” tutur seorang warga yang ikut aktif dalam 

proses sosialisasi. Warga yang sehari-hari 

bekerja sebagai petani dan buruh bangunan 

di luar desa, berpikir bahwa dengan hadirnya 

PLTA di kampungnya juga diharapkan ke 

depan akan turut mengubah nasib warga 

desanya yang terisolir. 

PEMBEBASAN LAHAN 47

Proses pembayaran ganti rugi langsung dengan pemilik tanah 

Dengan proses jual-beli yang langsung 

antara pihak perusahaan dan warga, maka 

timbul rasa percaya antara para pemilik tanah 

dengan pembeli lahan. Apalagi pembayaran 

dilakukan oleh REP dengan mentransfer ke 

rekening masing-masing warga. “Dilepas itu 

karena ya saya tahu harganya tinggi. Kita itu 

setelah mendapatkan ganti rugi, uangnya 

masih bisa untuk membeli tanah di luar desa 

ini, di tempat lain kita bisa mendapatkan 

gantinya bisa dua atau tiga kali lipat. 

Alhamdulillah banyak lebihnya,” cerita salah 

satu warga. 

48 


PEMBEBASAN LAHAN 49

50 


ab 6 

KATA PENGANTAR 51

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP & 

LINGKUNGAN SOSIAL 

Masalah kelestarian lingkungan 

hidup telah menjadi isu global 

yang sangat memengaruhi posisi 

suatu negara dalam pergaulan internasional. 

Badan-badan lingkungan hidup internasional 

seperti United Nations Environment 

Programme (UNEP) mengecam keras perilaku 

proyek pembangunan dan industri yang 

eksploitatif. Perkembangan dunia saat ini 

menunjukkan kecenderungan di semua 

negara untuk bersikap proteksionis dalam 

kebijakan pembangunannya. Di sisi lain, 

sikap masyarakat dan lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) semakin kritis terhadap 

lingkungan, mereka seringkali memberikan 

tekanan yang cukup kuat agar perusahaan 

dan praktik pembangunan proyek untuk 

ramah lingkungan. Atas dasar itu jugalah, 

PT REP secara ketat menerapkan standarstandar 

dalam lingkungan hidup. 

Dalam pengelolaan lingkungan, kesehatan, 

dan keselamatan kerja, selain berpedoman 

pada Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup (UKL-UPL), keunggulan lain dari 

proyek yang dijamin oleh MIGA adalah 

dengan adanya standar Environmental and 

Social Management System (ESMS). PLTA 

Rajamandala yang dikelola oleh PT REP 

secara ketat diaudit oleh World Bank dalam 

praktik pengerjaan proyek dan pengelolaan 

lingkungan. 

52 


MIGA sebagai penjamin pinjaman proyek 

PLTA Rajamandala merupakan anggota 

dari The Equator Principles Financial 

Institutions (EPFIs) menerapkan Equator 

Priciples dalam kegiatannya yang bertujuan 

untuk memastikan bahwa proyek yang 

didanai/dijamin dikembangkan dengan 

cara yang bertanggung jawab secara sosial 

dan mencerminkan praktik pengelolaan 

lingkungan yang baik. Tujuannya adalah 

meminimalisir dampak negatif pada ekosistem 

dan masyarakat yang terkena dampak proyek 

bisa dihindari bila memungkinkan, dan jika 

dampak ini tidak dapat dihindari, maka hal 

itu harus dikurangi dan/atau dikompensasi 

secara tepat. Berdasarkan hasil site 

assessment lingkungan yang dilakukan oleh 

MIGA, proyek Rajamandala dikategorikan ke 

kategori B (berdampak Sedang), yaitu proyek 

yang memiliki dampak yang tidak besar 

terhadap lingkungan sekitar sehingga lebih 

mudah untuk diindentifikasi dan dimitigasi 

risikonya dibandingkan dengan kategori A. 

PT REP harus memenuhi beberapa 

persyaratan yang diminta oleh MIGA, salah 

satunya adalah set up sistem manajemen 

lingkungan dan sosial yang pengelolaannya 

mengacu kepada batasan-batasan/standar 

internasional (IFC Standard) baik untuk masa 

konstruksi maupun masa operasi pembangkit. 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP & LINGKUNGAN SOSIAL 53

Kategori perlindungan lingkungan dan sosial untuk proyek/program 

yang didanai MIGA 

Kategori kebijakan lingkungan 

dan sosial (ESP category) 

Kategori A 

Kategori B 

Kategori C 

Kriteria 

Proyek atau program yang memiliki dampak lingkungan atau sosial 

yang merugikan yang signifikan, beragam, luas dan tidak dapat 

diubah. 

Proyek atau program dengan potensi dampak buruk yang 

kurang merugikan daripada proyek atau program Kategori A, 

karena misalnya jumlahnya lebih sedikit, skalanya lebih kecil, 

penyebarannya lebih luas, dapat dibalik, atau mudah dimitigasi. 

Proyek atau program tanpa dampak lingkungan atau sosial yang 

merugikan 

Sedari awal, sejak dalam perencanaan, 

PT REP berkomitmen untuk menghadirkan 

pembangunan berwawasan lingkungan dalam 

pembangunan PLTA Rajamandala, sehingga 

setiap tahap kegiatannya harus dikaji dari 

aspek kelayakan lingkungan. Instrumen 

wajib mengenai kelayakan lingkungan yaitu 

penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UKL-UPL). UKL-UPL 

inilah yang menjadi pedoman pengelolaan 

dan pemantauan terhadap kegiatan proyek 

agar dapat seminiminal mungkin berdampak 

negatif terhadap lingkungan hidup dan 

lingkungan sosial di sekitarnya. 

Dokumen UKL-UPL PLTA Rajamandala 47 MW 

memperoleh kelayakan dan mendapatkan 

persetujuan dari Badan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi 

Jawa Barat pada 14 Januari 2012 yang 

menyatakan tentang rekomendasi atas 

UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan 

PLTA Rajamandala 47 MW di Kab. Bandung 

Barat dan Cianjur. Kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh PT REP dalam menjalankan 

proyek adalah melaksanakan kaidah-kaidah 

pengelolaan lingkungan dalam proses 

pembangunan PLTA Rajamandala. Sebagai 

pertanggungjawaban secara berkala, PT REP 

melakukan penyusunan laporan pelaksanaan 

rencana pengelolaan dan pemantauan 

54 


lingkungan PLTA Rajamandala. Laporan 

pelaksanaan UKL-UPL merupakan wujud 

kontribusi perusahaan secara transparan 

untuk memberikan informasi yang benar 

dan akurat mengenai pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan pada pembangunan 

PLTA Rajamandala. Frekuensi laporan 

pemantauan pelaksanaan UKL dan UPL 

kegiatan pembangunan PLTA Rajamandala 

dilaksanakan setiap semester. 

Untuk mengetahui dampak konkret di 

lingkungan sekitar dari adanya proyek PLTA, 

PT REP melaksanakan monitoring lingkungan 

di daerah terdampak meliputi pemantauan 

kualitas air sungai, pemantauan kualitas air 

sumur, pemantauan kebisingan, pemantauan 

kualitas udara dan pemantauan flora dan 

fauna menggunakan standar nasional 

dan internasional sebagai batasannya. 

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup meliputi: 

Mitigasi resiko penurunan kualitas udara 

Penurunan kualitas udara ambien terjadi dari 

meningkatnya konsentrasi debu di udara 

di jalur mobilisasi peralatan dan material 

konstruksi, daerah eskavasi dan jalan hantar. 

Untuk meminimalisasi dampak intensitas 

debu di udara di lokasi proyek dan daerah 

sekitar, PT REP mewajibkan pengembang 

atau kontraktor untuk melengkapi kendaraan 


Pemberian bantuan kepada korban banjir 

proyek yang mengangkut material ke 

lokasi proyek dengan bak penutup untuk 

mengurangi debu yang beterbangan. Hal 

lain yang dilakukan untuk meminimalisir 

penurunan kualitas udara antara lain: 

melakukan penyiraman pada jalan 

yang berdebu dan dilalui kendaraan 

pengangkut material terutama pada 

musim kemarau. Air yang digunakan 

bersumber dari pengolahan air dari 

batching plant yang telah memenuhi 

standar. 

melakukan pembatasan kecepatan 

kendaraan proyek terutama pada jalan 

masuk yang melewati permukiman 

penduduk. 

melakukan pemantauan debu harian 

(daily visual inspection checklist for dust) 

sebagai bagian dari kontrol debu. 

melakukan pengecekan kendaraan 

layak pakai yang masuk ke dalam lokasi 

kegiatan proyek. 

Titik-titik utama yang menjadi area untuk 

dilakukan pemantauan dan tindakan 

pengurangan debu adalah: 

lokasi 1 : area intake PLTA (S : 06º51’ 54.8” 

; E : 107º20’ 57.6”) 

lokasi 2 : area Sekolah Dasar di Kampung 

Bantarcaringin, Desa Cihea (S : 06º51’ 

13.3” ; E : 107º20’ 42.1”) 

56 


lokasi 3 : area power house PLTA (S : 

06º51’23.9” ; E : 107º20’20.9”). 

Mitigasi resiko peningkatan kebisingan 

Kegiatan konstruksi dan mobilisasi peralatan 

dan material selama masa konstruksi sipil dan 

di jalan hantar menimbulkan efek kebisingan 

yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Bila 

tidak disikapi, hal tersebut akan mengganggu 

kehidupan sehari-hari warga di sekitar proyek. 

Untuk meminimalisir dampak kebisingan 

beserta dampaknya terhadap masyarakat, halhal 

yang dilakukan meliputi: 

melakukan pengecekan kendaraan layak 

pakai yang masuk ke dalam lokasi proyek. 

memberikan batasan kecepatan 

kendaraan proyek terutama pada jalan 

masuk yang melewati pemukiman 

penduduk. 

menginformasikan ke penduduk sekitar 

jika ada kegiatan yang menimbulkan 

kebisingan. 

melakukan pengecoran jalan akses untuk 

mengurangi kebisingan. 

Lokasi pengelolaan dan pemantauan 

kebisingan dilakukan di 4 titik, yaitu : 

lokasi 1 : area intake PLTA (S : 06º51’ 54.8” 

; E : 107º20’ 57.6”) 

lokasi 2 : Area SD Kampung 

Bantarcaringin, Desa Cihea (S : 06º51’ 

13.3” ; E : 107º20’ 42.1”) 

lokasi 3 : area power house PLTA (S : 

06º51’23.9” ; E : 107º20’20.9”) 

lokasi 4 : access road PLTA (S : 06º51’ 

20.9” E : 107º20’ 58.3”). 

Mitigasi resiko peningkatan pencemaran 

air sungai 

Untuk mengurangi dampak pada penurunan 

kualitas air sungai di sekitar kegiatan 

konstruksi sipil, mobilisasi material, dan 

dampak limbah domestik berasal dari 

kegiatan kantor/basecamp, perusahaan 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

menyiapkan kolam penampungan 

sementara dari run off sebelum dialirkan 

ke Sungai Citarum. Secara berkala 

dilakukan pembuangan sedimentasi dari 

kolam penampungan serta membuat 

bronjong di beberapa sisi Sungai Citarum. 

menerbitkan larangan untuk mencuci 

truk/alat berat langsung di pinggir sungai, 

serta menyediakan tempat mencuci truk/ 

alat berat. 

menerbitkan himbauan untuk tidak 

membuang limbah minyak goreng dan 

sisa makanan ke saluran pembuangan. 


Lokasi pengelolaan dan pemantauan air 

dilakukan di 3 lokasi, yaitu: 

lokasi 1 : air sungai Citarum sekitar 

area intake PLTA (S : 06º51’54.8” ;E : 

107º20’57.6”). 

lokasi 2 : air sungai Citarum di sekitar 

Kampung Bantarcaringin, Desa Cihea (S : 

06º51’ 13.3” ; E : 107º20’ 42.1”). 

lokasi 3 : air sungai Citarum sekitar 

power house PLTA (S : 06º51’25.9” ; E : 

107º20’20.9”). 

Penurunan kualitas air sungai seoptimal 

mungkin dilakukan pada masa konstruksi 

berlangsung karena dampaknya akan 

memengaruhi ekosistem air sungai, seperti 

plankton, benthos, dan ikan dari kegiatan 

mobilisasi material konstruksi pembangunan 

jalan hantar dan kegiatan konstruksi sipil. 

Jika biota air sungai itu rusak apalagi punah, 

indeks keanekaragaman fitoplankton, 

makrobentos dan hasil tangkapan ikan 

masyarakat di perairan sekitar lokasi Sungai 

Citarum akan terganggu. Untuk itu tindakan 

yang dilakukan untuk menjaga ekosistem di 

Sungai Citarum efek dari kegiatan proyek 

PLTA adalah: 

menyiapkan kolam penampungan 

sementara dari run off sebelum dialirkan 

ke Sungai Citarum. Secara berkala 

dilakukan pembuangan sedimentasi dari 

kolam penampungan, serta membuat 

bronjong di beberapa sisi Sungai Citarum. 

menerbitkan larangan untuk mencuci 

truk/alat berat langsung di pinggir sungai, 

serta menyediakan tempat mencuci truk/ 

alat berat. 

membuat penampungan limbah cair 

domestik sebelum dialirkan ke sungai. 

menerbitkan himbauan untuk tidak 

membuang limbah minyak goreng dan 

sisa makanan ke saluran pembuangan. 

Lokasi pengelolaan dan pemantauan 

dilakukan di 2 lokasi, yaitu : 

lokasi 1 : area sekitar intake (S : 

06 0 51’54.8” ; E : 107 0 20’57.6”) 

lokasi 2 : area sekitar power house (S : 

06 0 51’25.9” ; E : 107 0 20’20.9”). 

Flora dan Fauna 

Kegiatan mobilisasi peralatan dan material 

konstruksi, pematangan lahan jalan hantar, 

kegiatan konstruksi sipil dan kegiatan 

penimbunan tanah bekas galian di sekitar 

58 


lokasi pembangunan PLTA Rajamandala 

dikhawatirkan akan mengganggu vegetasi 

flora dan habitat fauna. Untuk mengurangi 

dampak negatif terhadap ekosistem flora 

dan fauna, perusahaan melakukan tindakan 

pengelolaan lingkungan hidup dengan: 

melakukan penyiraman pada jalan 

yang berdebu dan dilalui kendaraan 

pengangkut material, terutama pada 

musim kemarau. 

menebang pohon hanya pada area tapak 

proyek, sehingga keanekaragaman 

tumbuhan tetap terjaga. 

melakukan aktivitas penghijauan 

(revegetasi) di lahan kosong yang dapat 

ditanami. 

Pengelolaan Lingkungan Sosial 

Terkait dengan monitoring masalah sosial, 

REP menerapkan grievence mechanism 

untuk mengelola keluhan-keluhan yang 

datang dari masyarakat yang terkena dampak 

pekerjaan konstruksi. Untuk efektifitas dan 

kemudahan dalam penyampaian keluhan oleh 

masyarakat, REP meyediakan kotak saran 

yang ditempatkan di wilayah kerja proyek 

yang meliputi Kampung Bantarcaringin, 

Kampung Cisameng, Desa Haurwangi, dan 

Desa Kertasari. 

Doa bersama anak yatim & santri hafidz 

Perusahaan berinisiatif untuk menerima 

kritik dan keluhan-keluhan yang datang 

dari masyarakat. Masukan itu kemudian 

didiskusikan, dikelola, dan diselesaikan 

berkoordinasi dengan masyarkat terkait. 

Catatannya, keluhan cendrung turun dari 

tahun ke tahun. Untuk menampung kritik dan 

saran dari masyarakat, REP menyebarkan 

kotak-kotak surat di Kawasan ring 1 terdampak 

proyek. Dalam sosialisasi, perusahaan 

menyampaikan kepada warga bahwa mereka 

bisa mengirimkan surat kepada perusahaan 

jika ada permasalahan terkait proyek 

konstruksi yang sedang berjalan. 


Selain menyediakan kotak surat, perusahaan 

juga setiap bulan mengadakan pertemuan 

dengan warga membicarakan tentang proyek 

dengan masyarakat. Tujuan perusahaan 

adalah untuk mengetahui atau update 

perkembangan proyek yang berdampak ke 

masyarakat. 

Penyediaan kotak-kotak surat untuk keluhan 

dan saran itu menyisakan pengalaman 

unik tersendiri bagi perusahaan. Alih-alih 

masyarakat menuangkan isi keluhan, kritik 

atau saran, surat-surat yang masuk lebih 

banyak tidak terkait langsung dengan 

aktivitas proyek, tetapi meminta bantuan. 

Dalam rata-rata 100 surat yang masuk setiap 

bulannya, hanya sebagian kecil saja yang 

terkait dengan keluhan dan saran warga 

terkait dengan jalannya proyek di lingkungan 

mereka. Adapun keluhan yang sering masuk 

ke perusahaan adalah tentang warga yang 

minta pekerjaan ke perusahaan atau tidak 

tertampung dalam pekerjaan. 

Untuk menjaga keharmonisan lingkungan 

sosial dengan masyarakat sekitar, PT REP 

secara intens melakukan koordinasi dan 

komunikasi dengan aparat Pemerintah 

Desa dan Kecamatan, tokoh masyarakat, 

Karang Taruna, dan LSM terdekat dengan 

lokasi PLTA Rajamandala (Desa Rajamandala 

Kulon Kecamatan Cipatat dan Desa Cihea 

Kecamatan Haurwangi), utamanya untuk 

pemenuhan tenaga kerja lokal. Dalam 

periode satu bulan sekali, pihak perusahaan 

melakukan koordinasi dan komunikasi 

dengan masyarakat di tingkat RT/RW terdekat 

dengan lokasi pembangunan PLTA untuk 

menampung aspirasi masyarakat. 

PT REP juga berusaha meminimalisir 

keresahan masyarakat yang terdampak 

kebisingan akibat kegiatan konstruksi. 

Sosialisasi pun dilakukan terkait dengan 

adanya kegiatan mobilisasi material proyek 

dan konstruksi transmisi yang hanya bersifat 

sementara. Dialog yang personal dengan 

masyarakat tersebut telah banyak membuat 

persepsi masyarakat menjadi lebih baik 

(positif). Sebuah penelitian yang melibatkan 

Puskesmas dan responden pun menyatakan 

tidak ditemukan adanya pengaruh antara 

kegiatan pembangunan PLTA Rajamandala 

terhadap kesehatan masyarakat. 

60 



62 


ab 7 

KATA PENGANTAR 63

TENAGA KERJA 

Tenaga Kerja Lokal 

Sejak masa sosialisasi dan perencanaan, 

PT REP sudah mewajibkan kontraktor 

untuk memprioritaskan warga lokal 

dalam proses pengerjaan proyek PLTA 

Rajamandala. Hal itu juga selaras dengan 

pedoman UKL-UPL serta standar ESMS 

yang dipersyaratkan oleh MIGA. Tujuannya 

adalah warga lokal harus ikut merasakan 

pembangunan. Mereka harus ikut bekerja, 

bahkan yang tidak mempunyai keahlian 

sekalipun, bisa diberdayakan menjadi buruh 

kasar. Akan tetapi, untuk pekerjaan yang 

membutuhkan keahlian dan spesifikasi, 

banyak warga local yang terbentur keahlian 

dan sertifikasi. Mereka tidak bisa masuk 

dalam wilayah itu karena jika dipaksakan 

akan membahayakan diri mereka sendiri dan 

peroses pekerjaan proyek secara lebih luas. 

64 


Permasalahan penyediaan tenaga kerja lokal 

menjadi isu sensitif di tengah pemberitaan 

tentang serbuan pekerja asing di media. 

Prioritas akan tenaga kerja menjadi penting 

dan mendesak karena pertumbuhan angkatan 

kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan 

kesempatan kerja yang tersedia. Pemenuhan 

kebutuhan tenaga kerja dalam proyek PLTA 

Rajamandala dilakukan sesuai dengan 

tahapan kemajuan kegiatan di lapangan. 

Berdasarkan data yang didapatkan dari 

kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi, 

jumlah pekerja konstruksi proyek bersifat 

fluktuatif dari waktu ke waktu. Perekrutan 

tenaga kerja lokal disesuaikan dengan 

kebutuhan pekerjaan di konstruksi proyek. 

Perekrutan tenaga kerja lokal dilakukan 

dengan cara : 

a) Perekrutan tenaga kerja setempat 

sebagai tenaga kerja unskill dilakukan 

TENAGA KERJA 65

secara langsung dengan menunjukkan 

kartu identitas penduduk setempat (KTP 

dan KK) melalui Karang Taruna Desa 

Rajamandala Kulon dan Desa Cihea,untuk 

selanjutnya disalurkan kepada kontraktor 

pelaksana proyek. 

b) Perekrutan tenaga kerja untuk 

keterampilan khusus, seperti pengemudi, 

operator dan petugas keamanan) 

dilakukan melalui seleksi dengan skala 

prioritas. 

Adapun untuk tenaga kerja asing, telah 

memenuhi syarat-syarat sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan serta Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing. 

Pada Bulan Desember Tahun 2018, jumlah 

tenaga kerja berdasarkan wilayah asal tenaga 

kerja, dapat dilihat pada tabel berikut: 

No 

Asal Tenaga Kerja 

Kampung Desa Kecamatan 

1 Cisameng Rajamandala Kulon Cipatat 

2 Bantarcaringin Cihea Haurwangi 

3 Cipanas Rajamandala Kulon Cipatat 

4 - Saguling Saguling 

5 Bantarkalong Cihea Haurwangi 

6 - Rajamandala Kulon Cipatat 

7 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi 

Sumatera Utara, Provinsi Lampung 

8 Tenaga Kerja Asing 

66 


27% 

Persentase Tenaga Kerja 

Warga Lokal 

22% 

setiap aktivitas, di mana pun, kapan pun, 

bahkan untuk aktivitas-aktivitas yang tampak 

sederhana dan aman-aman saja. 

18% 

33% 

Security Office Boy Buruh Kasar Supir 

Dalam soal keselamatan kerja, konstruksi 

proyek PLTA Rajamandala menorehkan 

catatan positif dengan zero fatality accident, 

yaitu tiadanya insiden kecelakaan kerja 

dengan cedera yang parah, apalagi sampai 

korban jiwa. Mengingat proyek konstruksi 

PLTA merupakan pekerjaan dengan risiko 

tinggi, pihak perusahaan dan kontraktor 

menerapkan standar keselamatan kerja 

yang tinggi di lingkungan proyek. Selain itu, 

pekerja diimbau untuk itu saling menjaga 

dan mengikuti prosedur mutlak harus 

dilakukan dalam setiap proses pekerjaan. 

Prosedur keselamatan perlu dijalankan pada 

Tenaga Kerja dari Jepang dan Transfer 

Teknologi 

Teknologi Jepang menjadi pilihan 

menguntungkan untuk investasi di Indonesia 

mengingat keunggulan yang dimiliki dengan 

kualitas yang lebih baik. Investasi Jepang 

selain menciptakan lapangan kerja juga 

membangun supply chain serta transfer 

teknologi. Transfer teknologi yang canggih 

dan ramah lingkungan dari Jepang bukan 

hanya berbicara pada tataran menggunakan 

teknologi yang canggih, tetapi juga 

bagaimana si manusianya mampu memahami 

tentang teknologi tersebut. Banyak 

keuntungan bagi Indonesia mendatangkan 

teknologi dari Jepang untuk renewable 

energy. Terlebih, Jepang tercatat sebagai 

salah satu negara tertua yang memakai 

sumber energi kelistrikan. 

Keunggulan dari PLTA Rajamandala adalah 

sistem operasionalnya yang berbasis 

teknologi (technology based) yang 

dikembangkan oleh Jepang. Perangkat 

TENAGA KERJA 67

teknologi tingkat tinggi dan enjiner sipil 

Jepang sejak awal digunakan dalam 

membangun PLTA memanfaatkan aliran 

sungai Citarum yang merupakan keluaran 

dari PLTA Saguling. Dalam soal pekerjaan, 

tenaga ahli dari Jepang mengajarkan pekerja 

lokal untuk professional: orang Jepang 

tidak mudah mencampur adukkan urusan 

personal dengan pekerjaannya. Setiap 

pekerjaan dilakukan dengan fokus sesuai 

dengan bidang keahliannya masing-masing. 

Mereka enggan untuk mengomentari bidang 

pekerjaan di luar spesifikasinya. 

Acara ngeliwet bersama staff dan pimpinan REP 

Bekerja bersama kolega Jepang lekat 

dengan siklus budaya kerja plan-do-checkaction 

(perencanaan, pelaksanaan, periksa, 

dan perbaikan selanjutnya). Proses suatu 

pekerjaan dimulai dengan perencanaan, 

68 


termasuk pembuatan jadwal dan penentuan 

target. Pada tahapan perencanaan mutlak 

diperlukan konsultasi dan diskusi atas 

laporan dengan dialog/koordinasi yang 

intens. Seringkali pada tahap perencanaan 

pun sudah dapat dilakukan koreksi 

terhadap perencanaan yang dibuat. Setelah 

melakukan perencanaan disetujui, proses 

selanjutnya adalah memeriksa persiapan 

proses itu sendiri. Pada saat ini pun tetap 

dilakukan konsultasi dan diskusi secara 

matang antarbidang terkait. Dalam tahap ini, 

pemberian laporan dan kontak/komunikasi 

pun dilakukan kembali. 

Hal itu ternyata memudahkan untuk 

mengetahui setiap detail proses yang terjadi 

dan mempermudah kontrol atas setiap 

kendala yang bisa saja timbul. Selanjutnya 

adalah pelaksanaan kerja di mana pekerjaan 

dimulai. Agar dapat berjalan lancar, di tahap 

ini juga terus dilakukan konsultasi dan diskusi. 

Laporan dan komunikasi harus secara kontinu 

berjalan dengan baik. Pekerjaan yang telah 

selesai selalu perlu dievaluasi hasinya, 

diperiksa dan dilakukan konsultasi dan diskusi 

untuk membuat perencanaan berikutnya, 

termasuk penjadwalan dan penentuan target. 

Setelah perencanaan baru disepakati, maka 

proses akan bergulir kembali dalam siklus 

plan-do-check-action. 

TENAGA KERJA 69

70 


ab 8 

KATA PENGANTAR 71

PROSES KONSTRUKSI 


Berbeda dengan PLTA pada umumnya 

uang menggunakan waduk, PLTA 

Rajamandala menggunakan run of 

river system atau run of river hydropower. 

Secara sederhana, prinsip kerjanya adalah 

memanfaatkan aliran air sungai tanpa 

perlu membangun bendungan atau waduk 

yang menimbulkan genangan yang luas. 

Dengan tidak menggunakan reservoir, 

PLTA Rajamandala hanya membangun 

kolam tandon harian sehingga lahan yang 

dibutuhkan sangat kecil. Konsep dari run 

of river (ROR) adalah memanfaatkan aliran 

sungai langsung tanpa menampungnya di 

bendungan atau waduk. PLTA ROR adalah 

suatu PLTA dengan sistem penggerak turbin 

menggunakan aliran sungai langsung, tanpa 

menggunakan tampungan waduk. Aliran 

sungai dibelokkan dengan menggunakan 

bendung dan intake yang dibangun 

memotong sungai, air sungai kemudian 

diarahkan ke Power House kemudian 

dikembalikan ke sungai kembali. 

Dengan tidak harus membangun bendungan, 

sistem ROR hanya mengandalkan kepada 

aliran air dan head yang rendah untuk 

menghasilkan listrik. Sebagian besar air 

melewati penstock untuk menggerakkan 

turbin, kemudian air kembali ke sungai 

asal, sehingga debit sungai tetap konstan, 

tidak merusak lingkungan dan tidak 

mengevakuasi penduduk di sekitar sungai. 

Penggunaan penstock menjadi bagian 

penting untuk mengalirkan energi dalam 

air dengan memanfaatkan tekanan air jatuh 

72 


sebelum dialirkan menuju turbin. Dengan 

perkembangan teknologi yang semakin 

canggih untuk membangun PLTA, genangan 

kolam harian bisa dibuat dengan ukuran 

kecil. 

PLTA jenis ROR adalah model teknologi 

pembangkit listrik masa depan yang perlu 

dikembangkan. Pada PLTA run of river, daya 

yang dapat dibangkitkan tergantung pada 

debit air sungai, tetapi PLTA run of river biaya 

pembangunannya lebih murah daripada 

PLTA dengan kolam tando (reservoir), karena 

kolam tando memerlukan bendungan 

yang besar dan juga memerlukan daerah 

genangan yang luas. PLTA ROR merupakan 

bagian dari pembangkit listrik masa depan 

berwawasan lingkungan yang dipersiapkan 

untuk sumber energi yang lebih ramah 

lingkungan, lebih murah, dan lebih efisien 

dalam penggunaan lahan. 

Civil Work 

Pembangunan PLTA memiliki kompleksitas 

tersendiri dengan pekerjaan bangunan 

sipilnya atau biasa disebut dengan civil work. 

Pekerjaan sipil merupakan hal yang paling 

dominan dalam keberhasilan pembangunan 

sebuah proyek PLTA. Pekerjaan sipil dimulai 

pada Agustus 2014 yang dimulai dengan 

pengukuran/survei lapangan dan topografi, 

kemudian pembersihan lapangan. Lingkup 

pekerjaan sipil meliputi: 

1. access road dan jembatan 

2. weir 

3. intake 

PROSES KONSTRUKSI PLTA RAJAMANDALA 73

4. headrace tunnel (non-pressure type) 

5. open channel & head tank 

6. spillway 

7. penstock 

8. power house 

9. tailrace 

10. switchyard, control building switchyard 

Cracked Problem 

Dalam pelaksanaan pekerjaan sipil, terjadi 

beberapa kritikal problem yang muncul 

dalam proses implementasinya dengan 

terjadinya keretakan (crack) pada suatu 

bangunan. Komponen bangunan PLTA 

terjadi retakan di lokasi spillway, head tank 

dan switchyard. Keretakan pertama kali 

diobservasi pada bulan Juli 2015 di lokasi 

spillway dan terus berkembang sampai 

dengan bulan Agustus 2015 di lokasi 

waterway, switchyard. Penelitian tentang 

keretakan juga mulai dilakukan di lokasi 

switchyard pada 24 Agustus 2015. Untuk 

menunjang keselamatan pekerjaan sipil dan 

penanganan keretakan, pada 25 Agustus 

2015 dilakukan penangguhan pekerjaan 

penggalian di lokasi proyek PLTA. Akibat 

adanya permasalahan keretakan pada lahan 

di area PLTA Rajamandala ini berdampak 

pada penangguhan pekerjaan konstruksi 

selama 24 bulan. Rentang waktu 24 bulan itu 

juga digunakan untuk merancang kembali 

beberapa standard pengerjaan konstruksi 

bangunan sipil. REP mengevaluasi jadwal 

konstruksi yang telah disusun oleh kontraktor 

sebelumnya. 

Pada 24 Oktober 2015, dilakukan observasi 

kedua untuk memantau keretakan di area 

spillway. Hasil dari pengamatan tersebut 

merekomendasikan bahwa pekerjaan 

penggalian harus ditangguhkan. Pada bulan 

September 2015 pihak REP dan Kontraktor 

(HEC) mengundang ahli dari NewJec 

(Jepang). Dari hasil konsultasi dengan 

NewJec tersebut dihasilkan rekomendasi 

untuk melakukan countermeasure 1, namun 

retak kembali terjadi dan countermeasure 

tersebut mengalami kegagalan. Pihak 

Kontraktor selanjutnya mendatangkan 

ahli dari Korean Geotechnical Society dan 

menghasilkan rekomendasi untuk melakukan 

countermeasure tahap 2. Sekali lagi, langkah 

countermeasure mengalami kegagalan. 

Kegagalan-kegagalan konstruksi civil tersebut 

mengakibatkan drawdown dari lender 

diberhentikan menunggu hasil Recovery Plan 

Report dari pihak REP dan EPC Contractor. 

74 


CT scan image / Spillway area (NNBH-1) 

Elevation : 241.862 m 

Depth : 0 to 10 m 

Uniaxial compressive test qu = 171.0 kN/m2 

Triaxial compressive test C’ = 9.0 kN/m2 φ’ = 27.6 

Highly weathered Moderately weathered Slightly weathered Non weathered 

Mitigasi atas Cracked Problem 

Untuk mengatasi permasalahan retakan pada 

area spillway, head tank dan switchyard, 

REP mengimplementasikan penanggulangan 

risiko patahan (crack) dalam dua tahap: 

pertama, penanggulangan untuk stabilitas 

sementara; dan kedua, penanggulangan 

untuk stabilitas permanen. Potensi kerusakan 

dan kerugian yang ditimbulkan oleh patahan 

dan pergerakan topografi tanah bisa sangat 

vital, sehingga kajian dan penanggulangan 

serius penting untuk dilakukan dalam upaya 

mengantisipasi terjadinya bencana. Investigasi 

geologi dengan seksama melalui kajian yang 

detail dilakukan oleh REP dan Kansai untuk 

menyelidiki, menganalisis, dan memberikan 

solusi dari keadaan geologi dan topografi 

lahan di area PLTA Rajamandala. Metode 

khusus yang digunakan adalah dengan 

“Hybrid Boring Method” menggunakan 

peralatan bor canggih dan presisi dari Jepang. 


Geological Profile - Penstock area 

Belajar dari kegagalan-kegagalan dalam 

melakukan mitigasi keretakan sebelumnya, 

REP dan Kansai mengusulkan untuk 

dilaksanakan investigasi tanah tambahan 

di lokasi proyek yang meliputi water way, 

switchyard, spillway dan powerhouse dengan 

menggunakan high technology drilling 

dengan hybrid drilling system dan melakukan 

CT Scan ke dalam lapisan tanah. Tujuan 

investigasi tambahan dengan high technology 

tersebut untuk mengetahui karakteristik tanah 

aktual sehingga didapatkan desain yang 

optimal. Untuk mendapatkan desain yang 

optimal tersebut, REP dan Kansai tak kurang 

sampai mendatangkan dan berkonsultasi 

dengan ahli dari Kyoto University Jepang. 

76 


Di samping itu, untuk menyelesaikan masalah 

geologi, REP dan pihak kontraktor HEC & 

Tekniko Indonesia melaksanakan Bilateral 

Technical Meeting sebanyak tiga kali pada 

rentang waktu Agustus-Oktober 2016. REP 

dan kontraktor menyusun kembali final design 

konstruksi pengerjaan sipil, dengan hasil 

sebagai berikut: 

dilakukan modifikasi pada kemiringan 

slope/lereng di sisi kiri spillway di luar 

batas lokasi PLTA, dari sebelumnya 1: 

1.5, dimodifikasi menjadi 1: 3.0 

menambahkan konstruksi labirin ke 

head tank dan memperpendek panjang 

luapannya 

menggeser head tank sepanjang 56m 

menggeser switchyard hingga 30m 

merelokasi menara transmisi (T-00) 

dan area Right of Way (ROW) karena 

kemunduran switchyard. 

Contractor’s Final Design 


Jaringan transmisi 150 KV 

Electrical Mechanical dan Transmission Line 

Proses konstruksi yang berlangsung selama 

57 bulan meliputi pembangunan transmission 

line, jembatan, powerhouse, intake, 

tunnel, weir, switchyard dan tower beserta 

pembangunan sarana prasarana infrastruktur 

pendukung lainnya sama pada kesiapan 

operasi PLTA pada Mei 2019. Pengerjaan 

instalasi EM yang terdampak masalah geologi 

bisa diatasi dengan metode “no-diversion” 

pada konstruksi waterway seperti head tank 

dan spillway dari critical path terus dikejar 

pengerjaannya oleh REP dan HEC supaya 

tidak mempengaruhi COD. 

78 


Transmission Line T00 & T01 

Transmission Line T15 & T16 berada dibawah jaringan 500kV 

Transmission Line T20A & T21 melintas diatas jalan nasional 

Transmission Line T26 tersambung pada Interkoneksi Jawa-Bali 

Secara teknis, PLTA Rajamandala 47 MW 

memanfaatkan air sungai Citarum dengan 

menggunakan turbin Vertical Kaplan. Dengan 

debit air 168 m 3 /det dan ketinggian jatuh air 

(gross head) 34 meter. Listrik yang dihasilkan 

PLTA Rajamandala 47 MW disalurkan melalui 

jaringan transmisi 150 KV sepanjang 8 

kilometer yang terdiri dari 27 tower. Jaringan 

transmisi tersebut terhubung dengan jaringan 

transmisi 150 KV eksisting Cianjur-Cigereleng. 

Komponen Utama PLTA Rajamandala 

Kapasitas maksimum yang terpasang dari 

PLTA Rajamandala dengan kapasitas 47 

MW dihasilkan oleh satu unit turbin yang 

digerakkan oleh air dari outlet PLTA Saguling 


Instalasi Turbin & Generator 

melalui tunnel sepanjang 1.074 meter dengan 

debit maksimum 168 m 3 /det dan tinggi efektif 

± 32 meter. Debit air maksimum dari PLTA 

Saguling untuk 4 turbin operasi adalah 224 

m 3 /det, sehingga kelebihan air akan mengalir 

ke sungai di hilir weir PLTA Rajamandala. Pola 

operasional PLTA Rajamandala menggunakan 

sistem beban puncak yang dapat beroperasi 

dengan debit diatas 32 m 3 /det dan sangat 

tergantung pada pola operasi PLTA Saguling. 

Energi listrik yang dihasilkan dari PLTA 

Rajamandala disalurkan melalui Transmisi 150 

kV ke jaringan interkoneksi 150 kV Cigereleng- 

Cianjur. Untuk informasi lebih lanjut tentang 

kapasitas pembangkit, debit dan ketinggian air. 

80 


Kapasitas Pembangkit, Debit dan Elevasi 

Muka Air 

No. 

Keterangan 

1 Kapasitas Maksimum 47 MW 

2 Debit Air Maksimum 168 m3/det 

3 Tinggi Efektif 32 meter 

4 

Produksi Pembangkit 

Tahunan 

5 Muka Air di Intake 

6 Muka Air di Outlet 

a. Weir 

181 GWh 

Elevasi 253,5 

meter 

Elevasi 219,5 

meter 

Bentuk weir ditentukan berdasarkan kondisi 

topografis dan geologis setempat. Tipe 

weir PLTA Rajamandala 47 MW adalah tipe 

floating (bendung tetap), dimana kelebihan air 

melimpah di atas dinding weir dengan tinggi 

weir 4,70 meter dan lebar 55,9 meter. 

Deskripsi Teknis Weir 

No Weir Ukuran 

1 Tipe Floating 

2 Lebar 55,9 meter 

3 Tinggi 4,7 meter 

4 Panjang 15,5 meter 

b. Intake 

Intake berada pada sisi kiri dari Sungai 

Citarum atau di seberang dari outlet PLTA 

Saguling. Tipe yang akan digunakan adalah 

tipe horizontal. Mulut intake akan diarahkan 

langsung ke outlet PLTA Saguling sehingga 

tidak terjadi luapan air. Mulut intake dibuat 

dengan mempertimbangkan kecepatan aliran 

air dari outlet PLTA Saguling. 

Deskripsi Bangunan Intake 

No Intake Dimensi 

1 Lebar 11,1 – 32,2 meter 

2 Tinggi 9,1 – 11,3 meter 

3 Panjang 32,6 meter 

c. Terowongan (Headrace Tunnel) 

Potongan melintang dari terowongan adalah 

berbentuk tapal kuda yang dilapisi beton. 

Adapun kedalaman air dalam terowongan 

diperkirakan 84% dari tinggi maksimum 

dinding terowongan yaitu 8,5 meter dan lebar 

8,6 meter. Kecepatan aliran air adalah 3,0 m/ 

detik dengan panjang terowongan adalah 

1.074 meter. 


Saluran terbuka (Open Channel) 

Saluran terbuka (Open Channel) memiliki 

kemiringan yang disesuaikan dengan kondisi 

geologis setempat. Panjang dari saluran 

terbuka ini adalah 94,4 meter. 

Tipe 

Saluran 

Saluran 

Tertutup 

Saluran 

Terbuka 

Deskripsi Teknis Tunnel 

Keterangan 

Tipe 

Panjang 

Tinggi dinding 

terowongan 

Lebar 

terowongan 

Panjang 

Lebar 

Tinggi 

Ukuran 

Non Pressure 

1.076 meter 

8,5 meter 

8,6 meter 

94,4 meter 

8,8 – 8,9 meter 

8,6 meter 

d. Head Tank 

Tujuan pembuatan head tank antara lain 

untuk: 

Menahan dan mengurangi laju aliran air 

dari headrace. 

Menampung air dari headrace sampai 

pada elevasi rencana pembangkitan. 

Mendapatkan tinggi hidrolik rencana 

pembangkitan PLTA pada elevasi 

maksimum dan minimum. 

Memberikan toleransi operasi turbin 

terhadap fluktuasi debit headrace melalui 

kapasitas tampungan yang ada. Namun 

demikian kapasitas tampungan kolam 

penenang tidak disimulasikan untuk 

operasi turbin. 

Tipe head tank yang direncanakan yaitu side 

channel spilway. 

Dimensi Head Tank 

No Head Tank Satuan Dimensi 

1 Tipe 

2 Panjang Kolam Meter 106,5 

Side channel 

spillway 

3 Lebar Kolam Meter 29,5 – 11,1 

4 Tinggi Kolam Meter 21,8 – 10,4 

82 


DCS PLTA Rajamandala di control room PLTA Saguling 

Komponen Penunjang PLTA Rajamandala 

Jalan hantar (access road) 

Terdapat dua ruas jalan yang harus 

ditempuh untuk menuju lokasi proyek PLTA 

Rajamandala. Pertama, melalui jalan utama 

provinsi (jalan raya Rajamandala) yang 

kondisinya cukup baik. Kedua, adalah jalan 

hantar UP Saguling yang menghubungkan 

jalan utama provinsi menuju PLTA Saguling, 

Waduk Saguling, Kampung Bantarcaringin 

dan Cisameng serta ke lokasi proyek PLTA 

Rajamandala, namun harus dibuat jalan hantar 

yang menghubungkan Kampung Cisameng ke 

lokasi tapak proyek yang berada di seberang 

Sungai Citarum (Kampung Bantarcaringin). 

Jalan hantar yang dibangun memiliki lebar 6 

meter dengan bahu jalan 0,6 m sisi kiri dan 

kanan serta panjang ±1,3 km dari Kampung 

Cisameng menuju lokasi pembangunan 

Powerhouse PLTA Rajamandala 47 MW. 

Adapun jalan menuju lokasi Weir melalui jalan 

dari Powerhouse PLTA Saguling. 

Tahapan Konstruksi 

Pada tahap konstruksi, pekerjaan dilakukan oleh 

beberapa kontraktor pelaksana. 

Kontraktor 

No 

Kontraktor Utama 

Hyundai Engineering Co., Ltd 

1 

(Supply Contract) 

PT Tekniko Indonesia 

2 

(Construction Contract) 


Selama proses pekerjaan konstruksi 

berlangsung, terdapat beberapa kendala 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan yaitu: 

1. Kondisi geologi yang tidak stabil; 

2. Pelaksanaan teknis pekerjaan. 

a. Mobilisasi alat berat dan material 

Kegiatan mobilisasi peralatan dan 

material dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan pada tahap konstruksi. 

Peralatan dan material didatangkan 

ke lokasi proyek dari wilayah Kota/ 

Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, 

Provinsi Banten dan Provinsi DKI 

Jakarta. Jenis alat berat yang 

digunakan pada tahap konstruksi 

dapat dilihat pada tabel 8.9. Alatalat 

berat ini dioperasikan hanya 

di area proyek (tidak keluar tapak 

proyek), sehingga mobilisasi alat dan 

demobilisasi peralatan hanya satu kali 

pada saat konstruksi. 

84 


. Material konstruksi 

Material dasar seperti batu, kerikil, 

pasir, semen, besi dan kayu 

didatangkan dari daerah kabupaten 

terdekat dengan lokasi, seperti 

Kabupaten Cianjur, Kabupaten 

Bandung Barat, dan Kabupaten 

Purwakarta. Material-material tersebut 

dibeli dari supplier (pihak ketiga) yang 

dipersyaratkan dan telah memiliki izin. 

c. Pembangunan jembatan permanen 

Jembatan permanen yang dibangun 

merupakan yang menghubungkan 

jalan hantar UBP Saguling dengan 

lokasi proyek PLTA Rajamandala. 

d. Pematangan lahan 

Kegiatan pematangan lahan yang 

sedang berlangsung pada Semester 

II Tahun 2018, berada di lokasi 

Powerhouse, Tunnel, Switchyard 

dan Intake. Pematangan lahan pada 

lokasi tersebut merupakan kegiatan 

pematangan lahan kembali, karena 

kondisi tanah yang labil. 

e. Pembangunan dan kegiatan batching 

plant 

Batching plant berlokasi di lahan 

milik PT Indonesia Power di Kampung 

Cisameng. Kegiatan Batching plant 

menghasilkan air sisa kegiatan yang 

diolah dan digunakan kembali untuk 

penyiraman jalan dan pencucian alat 

berat. 

f. Pengecoran access road 

g. Rekayasa lahan dan penghijauan di 

area milik Perhutani 

Sebagai upaya menjaga stabilitas 

tanah di area Powerhouse, PT REP 

bekerjasama dengan PT Perhutani, 

melakukan kegiatan rekayasa lahan 

berupa pembuatan terasering seluas 

±2,3 ha. Pematangan lahan dilakukan 

setelah sebelumnya dilakukan ganti 

rugi tanaman di sekitar area. 

Setelah pembuatan terasering 

selesai dilaksanakan, selanjutnya PT 

Perhutani melakukan penghijauan, di 

area tersebut. 


INTAKE 

Selesai dibangun Februari 2018 

2 Januari 2017 

16 April 2017 

30 Juli 2017 

29 Oktober 2017 11 Februari 2018 

86 


WATERWAY 

Selesai dibangun Februari 2019 

3 July 2017 

5 June 2017 4 September 2017 



Pre-construction 

26 Mei 2015 

Maret 2016 

5 Juni 2017 

POWERHOUSE 

Selesai dibangun 29 Oktober 2018 

88 



16 April 2018 12 Juli 2018 

30 Juli 2018 25 September 2018 

29 Oktober 2018 


90 


ab 9 

KATA PENGANTAR 91

KELAYAKAN OPERASIONAL 

PLTa RAJAMANDALA 

Pada 11 Mei 2019 PLTA Rajamandala 

47 MW berhasil melaksanakan Net 

Dependable Capacity Test (NDC) dan 

Reliability Run Test (RR) selama 3x24jam 

dari rangkaian Commissioning Test. Net 

Dependabe Capacity Test menjadi krusial 

untuk mengecek daya maksimum yang dapat 

disediakan oleh unit pembangkit, pembangkit 

listrik, dan sistem dalam kondisi yang 

ditentukan untuk interval waktu tertentu tanpa 

melebihi ambang batas batas suhu. Adapun 

Reliability Run Test untuk mengecek kesiapan 

dan kelayakan mesin apabila dijalankan 

secara terus menerus selama waktu tertentu. 

Commissioning Test bertujuan untuk menguji 

kehandalan dan kapasitas maksimum 

pembangkit listrik sebelum beroperasi secara 

komersial. Akhirya, setelah melalui rangkaian 

uji kelayakan yang dipersyaratkan, PLTA 

Rajamandala 47 MW dinilai pantas untuk 

mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 

dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 

(DJK) Kementerian ESDM tertanggal 

11 mei 2019. Dengan diraihnya SLO tersebut, 

PLTA Rajamandala 47 MW siap memasok 

listrik ke sistem kelistrikan Jawa-Bali melalui 

transmisi 150 kV Cianjur-Cigereleng. 

SLO adalah bukti pengakuan formal suatu 

instalasi tenaga listrik telah berfungsi 

sebagaimana kesesuaian persyaratan yang 

ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. 

Setiap Instalasi Tenaga Listrik yang akan 

dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik 

Operasi (SLO). Sesuai dengan Keputusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Nomor 58/PPU-XII/2015 tanggal 22 

September 2015. Proyek pembangunan PLTA 

92 


Rajamandala terbilang relatif cepat dalam 

pembangunan pembangkit listrik tipe PLTA, 

meskipun sempat mengalami unforseen 

geological condition. 

PLTA Rajamandala mulai beroperasi secara 

komersial (commercial operation date/ 

COD) satu hari setelah mendapatkan SLO, 

yaitu pada 12 Mei 2019. Keberhasilan proyek 

PLTA Rajamandala 47 MW tak ayal menjadi 

keberhasilan bangsa Indonesia yang sedang 

melangkah untuk membangun renewable 

energy. PLTA Rajamandala 47 MW bisa 

menjadi percontohan bagi tempat lain 

sebagai PLTA yang ramah lingkungan. Selain 

itu, dengan skema permodalan proyek yang 

tidak dijamin dan membebani anggaran 

pemerintah, PLTA Rajamandala adalah contoh 

terobosan dalam model pembangunan 

pembangkit listrik di Indonesia ke depan. 

KELAYAKAN OPERASIONAL PLTA RAJAMANDALA 93

Penyerahan Dokumen Commercial Operation Date (COD) PLTA Rajamandala oleh PT PLN (Persero) 

Suasana NDC Test 

Hideo Takenaka menunjukan hasil final NDC Test 

94 


Penyerahan Sertifikat Laik Operasi (SLO) PT Rajamandala Electric Power 

KELAYAKAN OPERASIONAL PLTA RAJAMANDALA 95

apa kata mereka 

PLTA Rajamandala yang merupakan 'after bay' PLTA Saguling 

merupakan pembangkit tenaga air yang sudah lama diimpikan 

yaitu sejak tahun 1989, saat PLTA Cirata dan PLTA Saguling 

telah beroperasi. Saya terlibat melakukan kajian studi kelayakan 

yang pertama dan menjadi kepala proyek PLN untuk PLTA ini pada 

tahun 1993 - 1995 sehingga memahami kesulitan menghadapi kondisi 

geologi yang cukup berat. Syukur alhamdulillah masalah-masalah yang 

berat dapat diselesaikan dengan baik dan PLTA ini dapat selesai dan 

beroperasi dengan baik dibawah PT Indonesia Power. Saya merasa 

bangga dan mengucapkan selamat atas keberhasilan yang luar biasa ini. 

Nasri Sebayang 

Pernah sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero), 

sebelumnya menjabat Direktur Konstruksi dan EBT PT PLN (Persero) 

Alhamdulillah, proyek PLTA Rajamandala ini akhirnya bisa 

terwujud. Ini memberi tambahan pasokan energi yang bersih 

bagi Sistem Interkoneksi Jawa-Bali. 

Liku-liku perjalanan proyek ini cukup panjang. Dari soal-soal 

pendanaan, pemilihan mitra, penjaminan, sampai soal teknis eksekusi 

di lapangan. Saya senang telah menjadi bagian dari perwujudan proyek ini. 

Selamat kepada PT Indonesia Power dan Kansai Electric Power. 

Murtaqi Syamsudin 

Pernah sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat dan Lampung PT PLN (Persero), 

sebelumnya menjabat Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PT PLN (Persero)

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya PLTA 

Rajamandala sudah bisa COD. 

Masih teringat ketika Proyek PLTA Rajamandala dikeluarkan 

dalam daftar proyek yang menerima Jaminan Kelayakan Usaha dari 

Pemerintah /BVGL (Business Viability Guarantee Letter) akibatnya 

pendanaan dengan Skema Project Financing dari JBIC tidak dapat 

diberikan tanpa adanya BVGL. Sumber pendanaan lain dari Bank Lokal maupun 

Bank Asing lainnya menyebabkan proyek tidak feasible. 

Diskusi comprehensive dengan Project Sponsor (PT IP – Kansai), JBIC 

dan financing advisors akhirnya diperoleh solusi mencari pengganti BVGL 

melalui MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) World Bank Group. 

Berkat kerja keras segenap Tim PT REP, Project Sponsor serta dukungan 

dari PT PLN dan semua pihak yang terkait akhirnya Target Financial Closing dapat 

tercapai sesuai jadwal. 


Banyak pelajaran yang diperoleh oleh Tim PT REP dan PT IP dalam hal proses PPA, 

pendanaan proyek, pembebasan lahan, perizinan, 

dan isu-isu sosial dan lingkungan. 

PLTA Rajamandala merupakan proyek pertama bagi PT IP yang menggunakan 

skema International Project Financing serta menjadi Proyek pertama di Indonesia 

yang mendapatkan BVGL dari MIGA. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa PT PLN 

mendapatkan kepercayaan besar dari dunia internasional sehingga MIGA dapat 

memberikan jaminan atas proyek PLTA Rajamandala. 

Saya ucapkan selamat dan sukses kepada direksi dan karyawan PT REP. Semoga 

PLTA Rajamandala diridhoi Allah SWT agar dapat beroperasi dengan baik. 

Bambang Priyambodo 

Business Development Director PT DSSP Power Mas Utama, 

pernah menjabat President Director PT Rajamandala Electric Power 2015-2012


Alhamdulillah… Saya mengikuti proyek ini mulai tahun 2009 

mulai dari Asisten Manajer Pembinaan Anak Perusahaan ikut 

menyiapkan, VP Pendanaan yang membidani lahirnya PT 

Rajamandala Electric Power, sebagai Direktur Keuangan PT 

Indonesia Power sampai dengan saat proyek mencapai COD 

sebagai Direktur Utama PT Indonesia Power. 

Congratulation… Berkat semangat, komitmen tinggi dan kerja keras 

seluruh stakeholder, akhirnya PLTA Rajamandala selesai dibangun 

dan beroperasi, setelah melalui perjuangan panjang sejak inisiasi 

studi di tahun 2003-an. 

Sripeni Inten Cahyani 

Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero), 

sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Indonesia Power 

Proyek PLTA Rajamandala dulu kita develop sejak sekitar 

tahun 2003an waktu itu saya terlibat langsung sejak awal 

membangun kerjasama dengan Kansai Electric Power… proyek 

ini penuh lika-liku… tetapi meskipun saya tidak terlibat di ujung 

akhir dari proyek… merasa lega akhirnya bayi mungil yang indah itu 

lahir juga… kelegaan dan rasa ikut bangga menyertai beroperasinya PLTA 

Rajamandala. 

Antonius R.T. Artono 

Executive Vice President K3L PT PLN (Persero), 

sebelumnya menjabat Direktur Operasi 2 PT Indonesia Power

PT Indonesia Power merasa terhormat berKolaborasi dengan 

Kansai menyelesaikan project PLTA Rajamandala yang sangat 

prestisius. Pengalaman bekerja terbaik baik dari aspek 

pendanaan, aplikasi teknologi maupun konsep keberlanjutan 

dalam pembangunan Renewable Energy adalah sangat berharga. 

Rajamandala adalah praktek Reduce Reuse Recycle (3R) dalam 

skala besar dan berpengaruh untuk kelestarian alam khususnya program 

Citarum harum. Kolaborasi ini sangat bagus untuk dilanjutkan di tempat lain 

karena sesuai dengan Misi PT Indonesia Power yaitu menyelenggarakan bisnis 

tenaga listrik dan jasa terkait yang bersahabat dengan lingkungan. 

M. Ahsin Sidqi 

Direktur Utama PT Indonesia Power, 

sebelumnya menjabat Executive Vice President Pengadaan IPP PT PLN (Persero) 


Alhamdulillah... Selamat atas beroperasinya PLTA Rajamandala, 

perjalanan panjang telah dilalui Tim Indonesia Power dan 

Kansai Electric Power... Komitmen, kegigihan, kemandirian, 

dan kerja keras semua pihak yang terlibat sejak tahap inisiasi 

pengembangan, pendanaan, konstruksi telah membuahkan hasil. 

Team work dan kolaborasi yang baik dengan tim Kansai yang all-out 

dalam penyelesaian proyek. 

Bersyukur untuk SDM yang terlibat dalam manajeman proyek PLTA Rajamandala, 

merupakan suatu pengalaman mahal bagi individu dan perusahaan... In-SyaAllah 

selalu andal, aman, dan barokah, aamiin... Sekali lagi sukses untuk jajaran 

manajeman dan staff PT Rajamandala Electric Power. 

Cita Dewi 

Executive Vice President Pendayagunaan Aset Properti PT PLN (Persero), 

sebelumnya menjabat General Manager Unit Proyek PT Indonesia Power


Bangga, haru, dan merupakan saat yang paling emosional 

dalam karir saya sampai saat ini untuk dapat melihat PLTA 

Rajamandala beroperasi dengan baik, semoga Allah meridhoi 

dan memberkahi PLTA Rajamandala sehingga dapat bermanfaat 

untuk rakyat Indonesia. 

Hermanugroho 

Vice President Pengelolaan Asuransi PT PLN (Persero), 

sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Putra Indotenaga 

Selamat! Setelah melalui perjalanan yang panjang dan berat, 

PLTA Rajamandala (47 MW) berhasil menjadi proyek infrastruktur 

pertama PLN yang menggunakan skema International Project 

Finance, dan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 

12 Mei 2019. Salut kepada seluruh tim dari PT Indonesia Power dan 

The Kansai Electric Power Co. Inc. atas ketekunan dan komitmen mereka 

untuk mempromosikan energi terbarukan. 

Widyaningrum Soeparlan 

Vice President Regulatory and Policy Affairs PT PLN (Persero), 

sebelumnyamenjabatManagerKorporasi dan Kontrak PT Indonesia Power

Rajamandala dikerjakan oleh tim yang solid, pekerja keras, bahumembahu 

dan pantang menyerah meskipun anggota tim berasal 

dari 2 (dua) bangsa yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama: 

membangun dan mengoperasikan PLTA kelas dunia. 

Yudianto Permono 

Direktur Operasi PT Indo Raya Tenaga, 

sebelumnya menjabat Direktur Operasi PT Rajamandala Electric Power 


Mendengar PLTA Rajamandala sudah berhasil beroperasi 

komersial begitu senang rasanya, karena bisa menjadi bagian 

mendukung proses pengembangannya. 

Inilah saatnya perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, 

untuk dilaksanakan. 

Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang memberikan nuansa dan 

dinamika yang menantang dalam proses pengembangan proyek ini, 

sehingga bisa berjalan dengan baik. 

Moh. Wahyudi 

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis & Manajemen Proyek 

Pembangkit 1 PT Indonesia Power


Pengembangan PLTA Rajamandala ini merupakan pengalaman 

yang sangat berkesan untuk saya. Banyak hal yang bisa 

dipelajari selama proses pengembangan PLTA Rajamandala ini. 

Termasuk bagaimana etos kerja Kansai khususnya dan bangsa 

Jepang pada umumnya. Kesungguhan, totalitas dan sifat pantang 

menyerah adalah beberapa aspek yang sangat layak untuk diteladani 

dalam hal ini, apalagi dalam pengembangan pembangkit kadang 

ditemui banyak ketidakpastian. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada 

jajaran direksi PT Rajamandala Electric Power serta seluruh pihak yang 

terlibat dalam proses pengembangan PLTA Rajamandala. Semoga PLTA 

Rajamandala dapat beroperasi dengan baik sampai akhir masa operasi 

dengan kinerja sesuai yang direncanakan. 

Hadi Munib 

Ahli Senior Pembangkit II PT Indonesia Power

106

Rajamandala: Merintis Cahaya

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?