10._DAFTAR_PUSTAKA

isall.anbustra

Daftar Pustaka

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta:

Erlangga.

Bungin, M.Burhan. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi Kedua. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group.

Susanti, Heny dan Saftiana, Yulia. 2011. Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi se-Sumatra Bagian Selatan. Tesis Universitas

Sriwijaya. Diunduh dari

http://eprints.undip.ac.id/29541/1/Skripsi005.pdf. Diakses pada tanggal

25 Maret 2013

Ekawarna, Shita Unjaswati, Sam, Iskandar dan Rahayu, Sri. 2009. Pengukuran

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah

Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Cakrawala Akuntansi, Volume

1, Nomor 1, Februari 2009: hlm 49-66.

Gde Bisma, I Dewa dan Susanto Hery. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007.

GeneC Swara edisi khusus, Vol 04, No 03, Desember 2010.

Hidayat, Syarif dan Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi

Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba

Empat.

Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Harun. 2009. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia.

Jakarta: Salemba Empat.

Hidayat, Paidi, Wahyu, Pratomo Ario, dan D.Agus Harjito. 2007. Analisis Kinerja

Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatra Utara. Jurnal

Ekonomi Pembangunan. Vol.12,No.3, Desember 2007.

Indriantoro, Nur dan Supomo Bambang. 2009. Metode Penelitian dan Bisnis.

Yogyakarta: BPFE.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.


Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Maulana, Ageng Pradikta. 2011. Analisis Kinerja Keuangan pemerintah Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2004-2008. Skripsi S-1 Fakultas

Ekonomi dan Bisnis UMS, Tidak Dipublikasikan.

Munandar, M. 2000. Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja,

Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Munawir. 2002. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.

Nordiawan, Deddi dan Hertianti Ayuningtyas. 2010. Akuntansi Sektor Publik,

Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Nugroho, Arif. 2011. Analisis Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Salatiga

Pada APBD 2008-2010. Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UMS, Tidak Dipublikasikan.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan Daerah.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran

2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Prasetyo, Andy. 2011. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Karanganyar Dilihat Dari Rasio Pendapatan Daerah Pada APBD 2006-

2008. Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS, Tidak

Dipublikasikan.

Rohman, Abdul, Daljono,Helminingsih. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam

Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah

Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (Study Empiris pada Pemerintah

Kabupaten Demak. Jurnal Akuntansi. Vol.4,No.2,Juli-Dessember 2009.


Ronald, Andreas dan Sarmiyatiningsih, Dwi. 2010. Analisis Kinerja Keuangan

dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya

Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Bisnis dan Ekonomi.

Vol 1, No 1, Juni 2010.

Sazali, Munawir. 2004. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.

Setiaji, Wirawan dan Adi Priyo Hari. 2007. Peta kemampuan keuangan daerah

sesudah otonomi daerah apakah mengalami pergeseran. SNA.10, 26-28

Juli 2007.

Supriyono, R. A. 1993. Akuntansi Manajemen 1 (Konsep Dasar Akuntansi

Manajemen dan Proses Perencanaan). Yogyakarta: BPFE-UGM.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah

Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004. tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Widodo. 2001. Analisa Rasio Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi

Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

Similar magazines