RH7yFQ

elsamlibrary

RH7yFQ

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

ISSN 1693-3559


dignitas

Jurnal Hak Asasi Manusia

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

ISSN 1693-3559

Jurnal Dignitas merupakan jurnal yang terbit dua kali setahun,

setiap Juni dan Desember, dengan mengangkat isu utama mengenai

hak asasi manusia. Tulisan yang diterbitkan di jurnal ini memandang

hak asasi manusia secara multidisipliner. Bisa dari sudut pandang

hukum, filsafat, politik, kebudayaan, sosiologi, sejarah, dan

hubungan internasional.

Tema yang diterbitkan diharapkan mampu memberikan kontribusi

pengetahuan dan meramaikan diskursus hak asasi. Kehadiran Jurnal

Dignitas ini ingin mewarnai perdebatan hak asasi yang ada.

Misi Jurnal Dignitas adalah menyebarkan gagasan dan pemikiran

yang dielaborasi melalui studi, baik teoretik maupun empirik,

tentang permasalahan hak asasi manusia atau hukum yang

berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dewan Redaksi: Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ery Seda, Ifdhal Kasim, Karlina L. Supeli,

Sandra Moniaga, Soetandyo Wignjosoebroto, Todung Mulya Lubis, Yosep Adi Prasetyo;

Pemimpin Redaksi: Indriaswati Dyah Saptaningrum; Redaktur Pelaksana: Widiyanto Staf

Redaksi: Ikhana Indah, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyudi Djafar, Wahyu Wagiman,

Zainal Abidin; Sekretaris Redaksi: E. Rini Pratsnawati Sirkulasi dan Usaha: Khumaedy

Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Alamat Redaksi: Jln. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510

Telp: 021-7972662, 79192564 Fax: 021-79192519

Email: office@elsam.or.id Website: www.elsam.or.id


dignitas

Jurnal Hak Asasi Manusia

DAFTAR ISI

EDITORIAL

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

ISSN 1693-3559

______ 3

FOKUS

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi demi Masa Lalu

______ 7

oleh Agung Putri Astrid

______ 9

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh

oleh Otto Syamsuddin Ishak ______ 25

Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi

oleh Budiawan ______ 41

DISKURSUS ______ 49

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

di Indonesia dan Negara-Negara Lain

oleh Zainal Abidin ______ 51

Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

oleh Herry Sucipto dan Hajriyanto Y. Thohari ______ 75

OASE ______ 87

Puisi Pelarian Wiji Thukul

oleh Stanley Adi Prasetyo ______ 89

TINJAUAN ______ 115

”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste

oleh Razif ______ 117

KONTRIBUTOR ______ 127

PEDOMAN PENULISAN ______ 129

PROFIL ELSAM ______ 131


EDITORIAL

Sidang Pembaca yang kami hormati!

Jurnal dignitas kali ini mengetengahkan tema mengenai kabar

penyelesaian kejahatan hak asasi manusia masa lalu. Tema ini secara

sengaja dipilih guna mengungkapkan pelbagai analisis seputar proses

penyelesaian kejahatan masa lalu di Indonesia yang bisa dikatakan

stagnan.

Proses kanalisasi penyelesaian tampak sangat kuat sedang

berlangsung dengan modus lebih sistematis, mulai dari ketentuan

normatif kebijakan yang ada, hingga faktor implementasi penyelesaian

yang tiada komitmennya. Itulah Indonesia. Kita bisa lihat dari perjalanan

upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa waktu lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM) telah menyelesaikan tugasnya melakukan penyelidikan

pro-justicia terhadap Peristiwa tahun 1965/1966. Hasilnya, Komnas

HAM menemukan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat

dengan melibatkan unit negara yang bertanggung jawab atas keamanan

saat itu, yaitu Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

(Kopkamtib).

Hasil penyelidikan Komnas HAM memang menerbitkan secercah

harapan. Institusi ini kemudian meminta kepada Kejaksaan Agung

menindaklanjuti ke tahapan penyidikan. Namun bak nyala lilin yang tibatiba

padam tertiup angin, Kejaksaan Agung menyatakan hendak

mengembalikan berkas penyelidikan yang disusun berdasar

penyelidikan selama empat tahun itu.

Lalu kita pun menjadi paham sistem kepolitikan dan hukum kita

sekarang tak kunjung menyemai keadilan bagi korban. Tesis bahwa

setiap negara yang telah melewati fase pemerintahan otoriter akan

mengalami periode transisi tampaknya tak berlaku di Indonesia.

3


Tak pernah tuntasnya penyelesaian masa lalu menjadi penanda

gagalnya periodisasi yang bernada siklis itu. Kondisi Indonesia saat ini

merupakan kelanjutan dari absennya 'patahan' atau batasan yang jelas

antara masa kini dan masa lalu. Karena kini adalah akibat masa lalu.

Asumsi yang berkembang kemudian telah terjadi pembajakan

demokrasi oleh elit lama yang berganti muka menjadi penguasa baru

dengan menggunakan momentum reformasi yang tak terdisain pro

terhadap korban. Elit-elit lama bermetamorfosis dan melindungi

kekuasaannya melalui serangkaian disain aturan hukum yang tak

mencerminkan keadilan bagi korban.

Prosedur hukum menjadi pertimbangan utama, yang ternyata

tak berpengaruh pada perbaikan substansi keadilan. Elit lama ini

ditengarai masih menguasai ranah penegakan dan proseduralisme

hukum ini. Namun, tesis ini ternyata tak berhenti di sini. Ada fenomena

menarik melihat perkembangan post-reformasi di Indonesia. Pegiat hak

asasi manusia Agung Putri melihat dari sudut pandang lain itu.

Menurutnya, Indonesia mengalami fase unik tatkala periode

paska-reformasi sekarang lebih banyak diwarnai dengan dinamika

interaksi korban dan pelaku secara intensif. Fenomena ini merujuk pada

sejumlah peristiwa, seperti halnya, beberapa korban penculikan tahun

1997/1998 memilih bergabung dengan partai politik yang dikontrol

oleh jenderal yang diduga kuat terlibat dalam penculikan mereka saat itu.

Demikian pula representasi korban kejahatan masa lalu yang

pada akhirnya memiliki jabatan-jabatan strategis paska-reformasi dinilai

gagal mengartikulasikan kepentingan kolektif korban. Mereka

setidaknya memiliki kesempatan untuk mengukir sejarah dengan

membuat pembatasan antara masa kini dan masa lalu.

Namun ternyata kelompok korban yang memiliki kekuasaan

tersebut tak mampu melakukan pembatasan itu. Mereka malah justru

memilih jalan kompromi yang akhirnya keinginan pengungkapan

kejahatan masa lalu pun termoderasi dalam kepentingan pragmatis.

Gambaran ini persis terjadi di Aceh, seperti dianalisis oleh Otto

Syamsuddin Ishak, intelektual Aceh yang lama terlibat dalam gerakan

masyarakat sipil Aceh ini.

Tatkala mantan para pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

4


menguasai mayoritas kursi di parlemen lokal dan posisi gubernur/wakil

gubernur, mereka memiliki kesempatan untuk mendorong kejahatan

masa lalu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

(KKR) Aceh. Akan tetapi apa yang terjadi? Hingga kini KKR Aceh

belum terbentuk dengan dalih ketiadaan dasar legalitasnya.

Terdapat dua skema utama yang selama ini dikenal luas kerangka

penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Pertama, melalui

pengadilan hak asasi manusia, dan jalur kedua lewat komisi kebenaran

dan rekonsiliasi. Zainal Abidin dari ELSAM menguraikan kedua

mekanisme tersebut dengan becermin pada proses penyelesaian

kejahatan hak asasi manusia di negara-negara lain.

Indonesia mengenal dua mekanisme penyelesaian tersebut,

hanya saja untuk penyelesaian melalui KKR tidak pernah terjadi. Komisi

ini bahkan tak pernah ada dan dasar hukum pembentukannya dianulir

oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Sementara pengadilan hak asasi

manusia telah dijamin keberadaannya lewat UU No. 26 tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Bila terkait dengan kasus sebelum UU disahkan, mekanismenya

lewat pembentukan pengadilan HAM Adhoc. Untuk kasus sesudahnya

lewat pengadilan HAM biasa. Untuk pembentukan Pengadilan HAM

Adhoc harus ada rekomendasi dari DPR dan pembentukannya berdasar

Keputusan Presiden. Bisa dibayangkan betapa berlikunya mekanisme

penyelesaian kejahatan hak asasi manusia masa lalu di negara ini.

Menurut Hajriyanto Thohari, wakil ketua Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan segala kerumitan yang ada,

pembentukan UU KKR sebagai sarana untuk penyelesaian kejahatan

masa lalu perlu didorong kembali.

Ada banyak kasus yang niscaya saat ini sedang ditunggu

kepastian penyelesaiannya oleh para korban. Menurut Irawan Saptono

(2002), dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, terdapat tiga tipologi

korban yang perlu dilihat dalam menjamin keadilan mereka yang

terlanggar haknya. Satu, mereka yang masuk klasifikasi korban langsung.

Dua, korban tak langsung yang biasanya menderita psikis dan emosi

yang berat. Dan ketiga, para aktivis yang turut diculik karena

memperjuangkan pengungkapan kejahatan hak asasi manusia.

5


Tulisan Budiawan mengenai narasi tiga korban tak langsung

mengulas betapa passion memories-nya sangat menyentuh. Rata-rata para

korban tak langsung, yang seperti para istri dari mereka yang ditangkap

dengan dalih terlibat PKI tahun 1965 mengalami pergulatan batin yang

cukup keras. Ada istri yang tak siap menghadapi kesendirian, ada pula

yang dengan tabah dan 'menormalkan' hidupnya yang tak normal, dan

lain sebagainya.

Para korban tak langsung ini cenderung memiliki perasaan yang

sama: mereka cemas akan kejelasan nasib suami, anak, atau sanak

saudara mereka yang diculik, dihilangkan paksa, atau mereka yang

mengalami pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya.

Stanley Adi Prasetyo berusaha mengungkapkan perasaan yang

dialami oleh aktivis-cum-seniman Wiji Thukul persis saat-saat terakhir

sebelum dia dihilangkan paksa oleh Orde Baru Soeharto, di tahun 1998.

Wiji Thukul mengungkapkan kegetirannya melihat situasi politik dan

sosial yang berkembang saat itu lewat belasan puisinya.

Menariknya, puisi-puisi Wiji Thukul ini belum pernah

dipublikasikan dalam terbitan-terbitan sebelumnya. Baru di jurnal ini

Stanley mengulas puisi-puisi yang dirangkainya menjadi satu rangkaian

cerita yang apik. Hingga kini Wiji Thukul tak jelas keberadaannya. Tak

ada pernyataan resmi dari negara mengenai penghilangan paksa yang

menimpa seniman paling dicari zaman Orde Baru tersebut.

Di akhir edisi ini, kami memuat sebuah resensi buku berjudul

”Making Them Indonesia; Child Transfers Out of East Timor ” karangan

Helena van Klinken. Resensi ditulis oleh Razif. Buku ini bercerita

tentang pemindahan anak-anak Timor Leste berusia di bawah dua

hingga belasan tahun ke Indonesia dengan sejumlah metode

pemindahan dan motifnya.

Semoga Jurnal dignitas ini dapat memperkaya bacaan dan

analisis para pembaca terhadap situasi hak asasi manusia saat ini. Selamat

membaca!

WIDIYANTO

Redaktur Pelaksana

6


FOKUS


Drama Abadi Pembajakan Demokrasi

demi Masa Lalu

Agung Putri Astrid

Abstract

This article argues that the Indonesia's transition towards democracy has not been

completed. It hasn't only been hijacked, but it comprises of a dynamic interaction

between actors who inherit the gloomy condition of the past. Those who are held

hostage by the past, who must solve the problems of the past, has blocked the path

towards settlement. Indonesia comprises of the dynamics between victims and

perpetrators who live side-by-side and that has created the drama of the hijacking

of democracy, it is held hostage by the past. It seems that nation building must

start from here, from the drama of the hijacking of democracy.

Keywords: Hijacking Democracy; The Past

Catatan kenangan

Siang ini, di pertengahan tahun, sudah hari kesekian Jakarta tak lagi

menanggung hujan. Dedaunan yang 5 jam lalu tegak kehijauan, kuning

terkantuk-kantuk. Jalanan meliuk gang perkampungan Condet, panas

dan lengang. Siapa rela memanggang diri di ketinggian matahari selain

penjual asinan dan reparasi sepatu? Tak sampai satu kilo dari Condet

arah timur adalah Lubang Buaya. Nama sebuah desa di kecamatan

Halim, Jakarta Timur, yang sontak menjadi buah mulut dengan rasa

seram di tahun 65. Situs penculikan 6 orang jendral dan seorang kapten

pada 1 Oktober 1965 ini. Kini seperempat kawasannya berdiri museum

dan monumen pancasila sakti, yang setiap tanggal 1 Oktober akan

dibersihkan dari para gelandangan dan pedagang kaki lima karena

presiden akan memimpin upacara militer di sana.

Nun di selatan Condet, dalam jarak tempuh mikrolet M-06

jurusan Kampung Melayu – Gandaria, sebuah kompleks militer pasukan

khusus mencatat riwayat telah menyembunyikan sejumlah pemuda dan

9


FOKUS

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi

menyiksa mereka di tahun 1998 dan di antara mereka jejaknya tak

berbekas hingga kini. Sementara berbalik ke arah utara, menuju

kampung Melayu-Matraman-Salemba tak satupun bisa menghindar

melewati situs pembakaran pertokoan Ramayana, Jatinegara Mall dalam

kerusuhan Mei 1998, gedung Departemen Pertanian dalam peristiwa 27

Juli 1996, dan markas PKI di Jalan Kramat 81 pada tahun 1966.

Di tengah kampung ini tergelar kembali lembar kejadian demi

kejadian yang sempat kubaca dan kudengar tentang kekerasan politik.

Tak sedikitpun aku pernah mengalaminya. Namun dalam berbagai

sebab dan cara ikut membentuk pikiran, dan cita rasa. Ada komunitas

yang secara sembarangan disebut komunitas korban kekerasan oleh

negara yang aroma penderitaannya belasan tahun terhirup. Jujur, tak

seluruh cerita mereka kurasai sebagai ratapan dan malah sebaliknya aku

lebih suka belajar dari mereka. Kadang bila gairah hilang, kita tenggelam

dalam kehidupan masing-masing.

Mulanya adalah seorang sahabat datang padaku meminta

menulis soal politik yang berurusan dengan korban. Kupikir ini bukan

saatnya. Waktuku habis bersama teman jalanan, para pencoleng, preman

terminal, tukang kayu, pengupas bawang Pasar Induk, serta penganggur

di kampungku, korban pemiskinan. Hitungan matematis mereka

tentang kehidupan ini adalah mendapat hari ini untuk hari ini. Masa

depan cuma akumulasi dari potongan-potongan keberuntungan hari ke

hari. Bagaimanakah caraku mengkalkulasi biaya darah dan derita masa

lalu untuk masa depan ketika kampung ini separuhnya berisi kaum

serabutan?

Tapi ada daya tariknya permintaan temanku itu. Aku harus

menjawab pertanyaan, adakah jalan keluar bagi korban dalam politik

carut-marut saat ini. Aku berhadapan dengan gagahnya kesimpulan

akademik teoritisi politik yang memvonis bahwa transisi di Indonesia

sudah berhenti. Dan hanya ada satu sebab, menurut mereka, sistem dan

institusi demokrasi telah dibajak oleh elit dominan warisan Orde Baru

maupun elit baru. Rasanya tidak ada salahnya pendapat ini. Namun

dalam hati aku ingin tahu, makhluk seperti apakah yang mampu

menunda terselesaikannya masa lalu sekaligus membajak demokrasi

dalam satu tarikan nafas?

Hari menjelang sore. Angin sore merambat menyusup jendela

kamar. Kurasai hawa penantian sekalian orang akan datangnya azan

10


dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

maghrib. Mengikuti menit-menit penantian itu aku menjalin pikiran,

ingatan dan perasaan sebisanya tentang serpih fakta kekerasan masa lalu

yang beterbangan di kota Jakarta. Kekerasan puluhan tahun lalu

memang tinggal debu politik. Namun debu itu menempel lengket. Sama

lengketnya dengan lelehan darah membeku di seragam Letjen S Parman

yang dipajang di museum Lubang Buaya. Debu itu mestinya bisa

dibersihkan. Anehya, tak satupun melakukannya.

Dalam tragedi politik, tak mudah bagi kita menghapus jejaknya,

seberapapun jauh usaha menenggelamkannya. Tiap sudut kota, orangorangnya

berelasi dengan masa lalu, baik dengan kekuasaannya maupun

penghancurannya. Ingatan yang telanjur kolektif terpelihara dari

generasi ke generasi, dengan cara dan tujuan yang berbeda. Tidak ada

masa lalu yang benar masa lalu, meskipun masalah datang silih berhanti,

orang hidup dan mati, menetap dan pindah.

Kenangan Politik

Akhir-akhir ini kerap terdengar lontaran ”Ah, masyarakat sekarang

sudah pragmatis.” Artiya masyarakat hanya peduli pada uang, persetan

dengan nilai kejujuran dan keadilan. Survai kompas bulan lalu

mengamini lontaran ini dengan angka-angka hasil survai. Masyarakat

Indonesia bukan agen perubahan, tetapi motor konservatisme kultural

dan politik.

Suasana tak ingin berubah juga diberkati oleh pandangan dari

Istana Negara. Presiden berhenti bicara soal masa lalu. Kunci

rekonsiliasi, menurut SBY, adalah melupakan masa lalu. Ini dilontarkan

di hadapan tokoh-tokoh dunia yang malang melintang memerangi

kekerasan termasuk penerima hadiah Nobel, mantan presiden Timor

Leste, Jose Ramos Horta. Mengingat masa lalu sama dengan

menyandera diri pada masa lalu dan berhenti menatap masa depan.

Presiden SBY cukupkan dengan bersyukur bahwa di masa

pemerintahannya tidak terjadi pelanggaran HAM.

Pendapat ini berbalik ketika Jokowi menang pada putaran

pertama sebesar 42, 60 persen dengan dana minim melawan gubernur

Jakarta yang menguasai hampir semua lini kehidupan ibu kota. Setelah

berdebat tanpa kata sepakat untuk menjelaskan kejutan ini, akhirnya

baik ahli politik maupun supir taksi sama beranggapan bahwa Jokowi

menang karena rakyat Jakarta menginginkan perubahan.

11


FOKUS

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi

Apakah rakyat Indonesia tak ingin berubah, pragmatis,

konservatif, oportunis atau sebaliknya, progresif, emansipatoris,

dinamis, sebenarnya cuma kesimpulan permukaan. Jejak kebungkaman

periode Orde Baru yang menggerus heroisme jaman revolusi hingga

pertengahan tahun 60an, belum lagi dijelajahi. Bagiku, menilai bahwa

demokrasi berhenti berdetak karena elit politik Indonesia tidak pro

rakyat, predator, benalu kekuasaan, pewaris ketamakan Orde Baru atau

maling yang masuk dalam selayar mewah pemerintahan SBY sama

1

dengan bermimpi tentang negara republik yang tidak pernah ada.

Suka tak suka jalan historis penuh luka ini yang menentukan apa

yang hendak diubah dan ke arah mana perubahan itu. Tiap sentimeter

perubahan itu senantiasa dihidupi oleh pengalaman traumatik bangsa.

Tak seorang pun bisa memulai yang baru dengan menyingkirkan yang

lama, karena yang baru lahir dari yang lama, sekalipun sama

memprioritaskan periuk nasi. Bahkan setelah 15 tahun, di tengah

korupsi bermilyar para politisi pasca orde baru, usaha Agung Laksono

dan kawan-kawannya menobatkan Suharto sebagai pahlawan Republik

gagal. Pengalaman traumatis bukan cuma milik korban tetapi suatu rasa

kolektif bangsa ini.

Selama berbulan-bulan menelusuri kehidupan masyarakat

Afrika Selatan setelah 10 tahun berlalunya rejim apartheid tahun 2002,

kutemukan betapa gaya berpolitik baru lahir justru dari pergulatan

antara konservatisme lama, oportunisme baru dan sobekan sobekan

luka. Semua diperebutkan, mulai dari menentukan bahasa negara, nama

jalan, hingga prosedur penguasaan tanah, tender pembangunan, dan

lokasi pertambangan. Ada juga yang secepat kilat menyesuaikan diri

dengan hiruk pikuk bisnis pasca apartheid baik mantan polisi kulit putih

2

jaman Apartheid maupun pebisnis kulit hitam.

1. Tesis ini secara utuh disusun oleh Vedi R. Hadiz dan Richard Robison. Analisis politik yang berkembang

saat ini tidak lain hanya mengekor di belakangnya. Cukup luas diketahui bahkan dalam periode heroik

revolusi Agustus 1945, begitu banyak predator, maling dan orang-orang kaya yang meloncat ke perahu

gerakan kemerdekaan dan banyak lainnya yang membajak revolusi itu. Pramoedya Ananta Toer

melukiskan periode ini dalam novelnya: Di Tepi Kali Bekasi, Jakarta, Lentera Dipantara, 2003 dan

Larasati, Jakarta, Lentera Dipantara, 2003. Juga penting membaca buku Robert Cribb tentang periode ini,

Gangster and Revolutionaries, Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution, 1945-1949, Jakarta, Equinox,

2009.

2.Betapapun, Afrika Selatan masih prihatin atas gagalnya sebagian besar pebisnis kulit hitam.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3262123.stm Mereka yang bertahan sedikit diantaranya adalah

milyuner Patrice Tlhopane Motsepe, pembuat minuman anggur, Jabulani Ntshangase

12


Metode dan praktik rekonsiliasi berkembang subur justru di

negeri yang tersobek-sobek oleh rejim apartheid. Kongres ilmu politik

Afrika Selatan, konperensi metodologi kesehatan masyarakat pasca

apartheid maupun teologi demokrasi dan rekonsiliasi tidak lain adalah

ilmu-ilmu baru di Afrika yang dibangun dari pergulatan antara masa lalu

dan masa depan. Tak ada ilmu dan strategi politik yang dicangkokkan

dari luar. Semua gagal.

Tak diduga, pemerintah Afrika Selatan, dalam upaya

memulihkan lukanya, pun perlu mencari pegangan historis pada

penggagas gerakan Asia Afrika, yang susah payah ditenggelamkan oleh

Orde Baru. Bulan April 2005, Bangsa Afrika Selatan memberikan

bintang kehormatan kelas 1 pada Bung Karno, The Order of the Supreme

3

Companions of Oliver R. Tambo sebagai tokoh Asia Afrika yang telah

memberikan inspirasi bagi perjuangan rakyat Afrika Selatan.

Jam menunjuk pukul enam. Azan maghrib berkumandang

antara masjid ke masjid sepanjang jalanan pantai Situbondo, Jawa Timur.

Sejuk angin sore menyapu sisa panas siang hari. Senja yang sama

menggelayuti tiap banjar di Bali oleh alunan kidung melantunkan puja

puji seloka. Demikian litani ”Salam Maria” mendengung di sudut biara

Susteran Canossian, Comorro, Timor Leste. Tenggelamnya matahari

diberkahi umat manusia di tempat dimana luka-luka menyayat pernah

4

terjadi.

Saat maghrib, kerap menutup episode kekerasan siang hari.

Letupan peluru menembus kepala mahasiswa dalam demonstrasi tahun

1998 dan 1999 di tengah kumandang azan maghrib. Kepulan asap hitam

dari kantor PDI di Jalan Diponegoro 58 dan gedung-gedung di Salemba

tanggal 27 juli 1996 membubung tinggi bersama senja. Ratusan warga

kelurahan Koja, Tanjung Priok bersimbah darah menjelang Maghrib. Di

Lampung, juga di desa Nisam, Aceh Utara, warga tidak ke surau untuk

5

berazan bila beredar desas-desus bahwa tentara mengepung desa.

3. Oliver Reginald KaizanaTambo adalah pahlawan rakyat Afrika Selatan. Bersama Nelson Mandela dan

Walter Sisulu ia mendirikan ANC (African National Congres) organ utama perjuangan pembebasan rakyat

Afrika Selatan dari apartheid. Namanya diabadikan pada bandara Internasional Afrika Selatan.

http://www.sahistory.org.za/people/oliver-reginald-tambo.

4. Di tahun 2000an warga Situbondo panik oleh isu dukun santet dan ninja yang berujung ke pembunuhan

orang-orang yang dicurigai dukun santet. Susteran Canossian menjadi tempat berlindungnya warga desa

dari amukan milisi Aitarak dan Dadurus Merah Putih yang membakari desa-desa di tahun 1999. Sakralitas

banjar-banjar di Bali tak hanya di segi religiusitasnya tetapi kenangan akan kekerasan tahun 1965.

5. Berbagai laporan HAM dari Aceh hingga Papua menyiratkan senja sebagai ancaman. Lihat juga buku fiksi,

novel karya Arafat Nur, Lampuki, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2011.

13

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


FOKUS

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi

Sejak drama penculikan jendral di Jumat Legi 1 Oktober 1965

dan selanjutnya, turunnya matahari berarti mulainya bencana.

Penangkapan dan pengambilan orang tidak kembali sejak November

1965 hingga 1969 di desa-desa di Jawa, Bali, Sumatera berlangsung saat

matahari merayap turun. Tiga puluh tahun kemudian, menyusul

peristiwa Sabtu Pon tanggal 27 Juli pagi hari, jajaran pimpinan Angkatan

Darat memaklumkan pengejaran aktivis PRD dan PDI melalui Jurnal

Petang SCTV dan RCTI. Saat maghrib bagi kebanyakan orang Indonesia

adalah waktu yang traumatik tetapi di saat sama diberkati.

Tragedi politik tidak saja menyisakan kenangan tetapi hidup bila

sinyal kekerasan memancar. Lebih lagi, oleh situasi yang tetap

mengancam, yang karenanya tragedi serupa mungkin berulang, trauma

itu terpelihara dengan baik. Karenanya, siapakah, pimpinan politik

manakah, kekuasaan apakah, yang berani menjamin bahwa drama

kekerasan tidak akan terulang kembali?

Serangan kepada kelompok Ahmadiyah hanya menghidupkan

sinyal lama betapa kekerasan antar masyarakat sengaja dibiarkan. Di

Poso, Maluku, Sanggau, Sintang di tahun 1998, maupun Singkawang,

Lombok, Bali dan pedesaan Jawa Timur di tahun 1965, polisi dan tentara

berada di antara para penyerang.

Tuduhan penguasa bahwa Ahmadiyah menghina Islam dan

patut diusir justru menyetrum kenangan lama tentang keberingasan

masyarakat membakar rumah dan membunuh mereka yang dianggap

ternoda oleh komunisme, atheisme atau aliran sesat. Para penganut

agama lokal seperti Kaharingan, Sunda Wiwitan, Parmalim peka dengan

gerak pensucian macam ini. Warga pun masih mengenang pembantaian

Haur Koneng, Jawa Barat tahun 1984. Sinyal itu berkedip-kedip

sepanjang masa karena monumen-monumen hidup warga puluhan desa

di Malang Selatan, Blitar, Kediri yang hampir 100% beragama Kristen

atau Katolik. Mereka ini pemeluk kejawen yang 'hijrah' massal di

penghujung tahun 60an untuk menyelamatkan diri dari tuduhan atheis.

Dimensi kejadian yang berbagai-bagai itu membentuk trauma.

Dimensi yang bukan peristiwa dan tak bisa disusun kronologinya.

Menjadi tapol karena namanya tertera dalam daftar tangkap, karena

pernah mengisi formulir, memberi pelajaran untuk mewaspadai semua

formulir dan tetap memelihara identitas diri yang berbeda-beda.

Peristiwa 65 yang cuma semalam, telah meluluh-lantakkan

14


segalanya hingga berdekade kemudian. Anak istri suami tercerai-berai,

hilangnya tulang punggung keluarga, dan mata pencaharian serta status

sosial (Roosa, et.al, ed, 2004). Orang gerah bicara politik sekaligus takut

pada agama atau etnis lain. Bila perempuan angkat bicara, tak akan

mungkin serupa dengan ”satriyo piningit” melainkan wujud ”gerwani”

yang artinya kasar, liar dan nakal. Bila masyarakat punya masalah, jalan

keluarnya berupa obat mujarab tanpa menghiraukan problem

politiknya: minum obat agar sembuh dan bukan membangun sistem

kesehatan agar jangan sakit. Politik kewargaan lenyap, yang ada adalah

aktor-aktor yang lolos litsus. Organisasi politik hanya ada bersama

keluarnya ijin. Berkumpul lebih dari 5 orang juga ijin. Patriotisme cuma

ada di benak orang yang punya rencana makar. Tidak ada hidup gotong

royong dan kepemimpinan warga. Masyarakat muak pada politik

sekaligus takut pada kekuasaan.

Kekerasan tak semata soal kerugian psikis dan fisik. Kekerasan

politik itu penuh makna sosial, bertujuan menghancurkan hubungan

sosial antar individu dan individu dengan masyarakat. Yang hendak

diperlihatkan adalah betapa orang bisa menjatuhkan martabat. (Hamber,

2004)

Politik Kenangan

Masyarakat yang lumpuh kepemimpinannya, dicekam takut, disergap

kenangan akan kekerasan politik masa lalu, menjalani peralihan

kekuasaan yang khas. Bara api semangat menyeret penguasa lama,

sejatinya ikut membakar serumah-rumahnya. Namun bayi demokrasi ini

menghadapi dua soal besar: keharusan menghukum pelaku kekerasan

masa lalu yang disandera oleh kebutuhan konsolidasi komponen bangsa

secara demokratik. Tak ada kenyataan seindah adagium pengadilan atas

kejahatan masa lalu melandasi terbangunnya masyarakat demokratik.

Benar, mantan penguasa rejim otoritarian telah kehilangan

legitimasinya. Tetapi konsolidasi demokrasi bukan perkara hukum

apalagi moral. Dalam politik ada ribuan kemungkinan. Desakan public

untuk pengadilan penghabisan bagi sang diktator, seperti di Mesir

terhadap Hosni Mubarak awal Juni 2012 lalu, seharusnya membuka

jendela demokrasi. Tetapi Mesir malah diguncang krisis dan lahir negara

fundamentalis agama. Belum lagi Libya, Irak dan Hungaria. Pada

bangsa-bangsa pasca kolonial pertaruhan gerakan demokrasi yang

15

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


FOKUS

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi

bertahun terdepolitisasi adalah integritas kebangsaan itu sendiri. Bung

Karno ada benarnya:

”perjuanganku lebih mudah dibandingkan perjuangan kalian nanti,

karena sekarang aku berjuang melawan penjajah (bangsa asing), tapi

akan lebih berat lagi perjuangan kalian, karena akan melawan bangsa

kalian sendiri”

Keinginan menghapus mimpi buruk masa lalu dan memelihara

kebebasan masa kini malah membuat perhitungan dengan mantan

penguasa rejim otoritarian kerap berbatas-batas. Hingga kini, tak satu

ulasan tentang peralihan politik di berbagai negeri berani menyimpulkan

bahwa setelah segala tindakan mengadili pimpinan diktator otoritarian,

perhitungan dengan masa lalu selesai. Chile, setelah 20 tahun masih

mengadili anggota junta militer. Demikian pula Argentina.

Setelah 14 tahun menginterogasi mantan penguasa Orde Baru,

kita justru diperhadapkan pada belantara sisa otoritarian yang tidak

berujung. Reformasi 1998 melahirkan pengadilan HAM, suatu

pengadilan paling menyeramkan untuk mengadili kejahatan terhadap

kemanusiaan dan genosida. UU No. 26/2000 memerintahkan Komisi

Nasional HAM membuat laporan pro-justicia yang menjadikannya

lembaga paling prestisius dengan kewenangan mengkalkulasi perbuatan

setingkat pimpinan negara. Namun pengadilan HAM dihadang oleh

prosedur pembuktian yang merujuk pada kitab hukum pidana buatan

pemerintah colonial, yang hanya mengenal kejahatan terorganisir.

Belum sampai ke ranah pengadilan, sejak pagi-pagi Kejaksaan Agung

menolak Komnas HAM, baik laporannya maupun data dan faktanya.

Akhirnya tak satupun pengadilan menghukum pimpinan orkestra

kekerasan Orde Baru.

Selain laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan, komisi

penyelidik dua negara Indonesia dan Timor Leste tahun 2007, tak ada

laporan yang mengungkap kebenaran. Pernyataan komandan militer,

pendapat akademisi, dakwaan Jaksa hingga pertimbangan hakim sama

menyebut peristiwa paling tragis di republik ini sebagai bentrokan antar

kelompok (Agung Putri, 2008). Tragedi 1965 dijelaskan sebagai langkah

aparat keamanan memulihkan ketertiban akibat bentrokan antara

kelompok pro dan anti komunis. Pembunuhan massal Tanjung Priok

1984 dijelaskan sebagai upaya aparat keamanan mempertahankan diri

dari amukan massa. Kekerasan selama jajak pendapat di Timor Leste

16


sebagai ekses dari upaya aparat keamanan mencegah konflik antara

gerakan pro-kemerdekaan dan pro-integrasi.

Prosedur yudisial begitu sulit menggugat kekerasan negara,

kekerasan oleh aparatur negara terhadap warganya. Negara dalam

khazanah pikiran orang Indonesia adalah bangunan moral dan politis

bangsa. Negara bukan institusi hukum tetapi pencapaian historis

gerakan anti kolonial. Negara yang rapuh serta merta akan

menggerogoti bangsa (Latif, 2012).

Tetapi lebih dari soal persepsi, kebijakan pemulihan ketertiban

mau tak mau menyeret lembaga negara, Kejaksaan Agung salah satunya.

Lembaga ini dalam riwayatnya menjadi lembaga pemberi pembenaran

hukum bagi kekerasan. Kejaksaan Agung atas masukan-masukan dari

tim psikologi, Fakultas Psikologi UI, menggolongkan warga ke dalam

golongan A, B, C, yang menentukan jenis hukuman mulai dari hukuman

mati, penjara seumur hidup atau pembuangan. Lembaga ini berkuasa

menetapkan suatu perkara sebagai tindak pidana khusus, tindakan

membahayakan keamanan negara, di bawah undang-undang subversi.

Kejaksaan Agung membuat operasi berdarah di tahun 1965

berlandas hukum. Di bawah kendali operasi besar pemulihan keamanan-

Kopkamtib tahun 1965, Kejaksaan Agung memimpin Operasi Justisi,

dengan wewenang membuang orang, mengeksekusi mati dan menguasai

6

seluruh tempat pembuangan tahanan politik. Ialah alat hukum yang

menjalankan fungsi politik. Sekalipun kewenangannya kini diciutkan

melalui revisi UU Kejaksaan dan kewenangan historisnya yaitu

melarang peredaran buku dilucuti melalui keputusan Mahkamah

Konstitusi tahun 2010, namun ia tetap mengabdi pada otoritarianisme,

terutama meninjau dakwaan jaksa atas perkara pelanggaran HAM di

7

pengadilan HAM.

Demikian pula dengan pengadilan. Sekalipun Mahkamah

Agung telah menjadi lembaga judisial independen, pengadilan HAM

6. Lembaga ini dalam satu dekade juga menjalankan perdagangan, mengantarkan panen beras dari Pulau

Buru ke Pulau Ambon, atau memasok kebutuhan garam dari Jawa ke Pulau Buru. Pulau Buru adalah

tempat pembuangan para simpatisan Sukarno dan PKI. Detil penggambaran hubungan antar lembaga ini

lihat Pramoedya Ananta Toer, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Jakarta, Lentera, 1995.

7. Elsam memantau persidangan di Pengadilan HAM ad hoc dan membuat catatan hasil pemantauan. Lihat

www.elsam.or.id . Lihat juga beberapa catatan pengadilan David Cohen dalam

http://ictj.org/publication/intended-fail-trials-ad-hoc-human-rights-court-jakarta

17

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


FOKUS

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi

enggan mempertimbangkan bukti di luar dakwaan Jaksa yang sudah

minim itu, misalnya mengabaikan keterangan saksi maupun korban,

untuk kejahatan luar biasa yang telah menyalahgunakan kewenangan

negara. Keputusan pengadilan lebih banyak menjerat pelaku lapangan

dari pada pembuat kebijakan (Cohen, 2003; Elsam, 2004).

Beberapa keputusan pengadilan memang mempertimbangkan

korban. Hakim mengabulkan gugatan korban untuk memperoleh

kembali rumah yang diduduki militer Udayana, suatu kasus di Bali.

Kemenangan memperoleh kembali tanah perkebunan yang sempat

dirampas militer di daerah Blitar juga berhasil dilakukan. MA tahun 2008

mengeluarkan keputusan mencabut sebagian besar peraturan dengan

syarat bebas G30S. Nani Sumarni, mantan penyanyi Istana yang

mendapat cap ET bertahun-tahun, berhasil memperoleh KTP seumur

hidup. Namun bagai perahu mengapung di samudra rahasia masa lalu,

kemenangan ini hanya kemenangan hukum ketimbang penyelesaian

pelanggaran HAM.

Ketika menjabat presiden, Gus Dur menjajagi jalan politik

dengan menyatakan permintaan maafnya atas kejahatan terhadap

kemanusiaan kepada warga korban kekerasan '65.

Namun langkah ini dijegal seketika oleh gelombang protes

massa NU, khususnya Jawa Timur. Protes yang sama terhadap Komnas

HAM ketika mengeluarkan laporan HAMnya tentang tragedi tahun

1965 13 tahun kemudian.

Faksi-faksi anti komunis yang menggantikan suara para jendral

Orde Baru, mengancam: jangan coba-coba menyelesaikan kekerasan

Orde Baru. Sementara itu Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya

8

tahun 2006 telah membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

dengan dalil sederhana: tiadanya kepastian hukum. Akibatnya pun

sederhana, hukum menyandera jalan politik untuk mengurus masa lalu.

Kegagalan ini di ujungnya adalah tindakan absurd seperti memaksa

pemindahan jazad Heru Atmojo dari liang kubur Taman Makam

9

Kalibata.

Menurut Robison dan Vedi (2004), sekalipun pilar ekonomi

politik Orde Baru telah dilucuti ini tidak mematikan kiprah aktor Orde

8. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah komisi yang dimaksudkan membantu pemerintah

menyelesaikan kekerasan masa lalu dengan cara membongkar fakta kekerasan, memberikan pengakuan

resmi atas kejadian tersebut, memberikan kompensasi pada korban dan keluarganya serta penghukuman

atau pemaafan bagi pelakunya. Lihat naskah UU KKR yang telah dibatalkan. www.elsam.or.id

9. Letkol AU Heru Atmodjo meninggal pada tanggal 29 Januari 2011. Ia diduga terlibat dalam gerakan 30

September 1965. Ia dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa dan dijatuhi hukuman penjara.

18


Baru dan jaringannya. Mereka bertahan dan menyesuaikan diri dengan

sistem baru. Kekuasaan politik kembali dimonopoli dan sumber daya

ekonomi dikolonisasi. Demokrasi kita sudah dibajak (Priyono, 2004).

Kebertahanan kaum predator ini patut diduga menjadi penghambat

penyelesaian kekerasan politik masa lalu.

Namun agaknya terlalu gegabah mengatakan kegagalan

menginterogasi masa lalu bersumber dari rendahnya kualitas demokrasi.

Selain warisan otoritarian itu efektif bekerja di institusi-institusi

peradilan, toh demokrasi yang pincang ini, demokrasi semu, demokrasi

para preman, ternyata tidak bisa mengubur dosa masa lalu. Demokrasi

itu sendiri tumbuh di atas lanskap politik yang dibangun melalui tragedi

berdarah. Yang dihadapi , ternyata lebih dari konflik antar partai politik,

antara kelompok golongan masyarakat, antara PKI dan non PKI.

Di atas orkestrasi kekerasan tahun 1965, Orde Baru menyiapkan

landasan ideologi, politik, ekonomi baru, dan sebesarnya coba

melenyapkan pemerintahan Kabinet Gotong Royong dan revolusi

Agustus dengan sebutan Orde Lama. Bukan saja mereka yang dibunuh,

dibuang, dipenjara, atau yang membunuh, membuang, dan memenjara

terikat oleh tragedi itu. Tetapi juga mereka, kaum intelektual, seniman,

profesional, teknokrat, pengusaha, rohaniwan, diplomat, yang

membangun orde. Para reformis yang berjuang meluruskan yang

diselewengkan Suharto harus menjawab pertanyaan: siapa bertanggung

jawab atas berdiri dan langgengnya Orde Baru?

Para pemimpin negara masa reformasi tak putus rantainya

dengan Orde Baru. Habibie, tak lepas dari sebutan ”anak emas

Suharto”. Gus Dur tak mungkin membebaskan NU dari keterlibatan

kekerasan di masa lalu yang kemudian menjadi korban intervensi Orde

Baru dalam muktamar tahun 1984 (Aspinall, 2005). Megawati

Sukarnoputri sejak muda tersingkir bersama dengan tergulingnya

pemerintahan Soekarno. SBY terkait dengan peristiwa 27 Juli dan

beberapa kekerasan di Timor Leste. Sementara itu mertua SBY, Jendral

Sarwo Edi, adalah aktor penting pemulihan ketertiban paling berdarah

tahun 1965 yang juga disingkirkan Soeharto.

Siapapun, kaum demokrat di negeri ini, terlibat atau tidak dalam

kekerasan, menjadi korban atau tidak, tetapi menyumbang

pembangunan Orde Baru, berarti ikut melumat kabinet gotong royong

Soekarno. Kerumitan ini terpancar dalam pendapat pemimpin NU

19

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


FOKUS

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi

dalam dengar pendapat dengan anggota Panitia Khusus RUU Komisi

10

Kebenaran dan Rekonsiliasi, DPR RI.

”….Maka hendaknya kalau memang kita membuat undang-undang ini

harus ditentukan terlebih dahulu niat membuat undang-undang itu,

apakah kita menuju kepada rekonsiliasi ataukah kita ingin membuka

kasus-kasus yang lalu itu, … Saya berpendapat bahwa kalau luka-luka

yang lama itu ditelusuri, dibuka satu persatu secara nasional maka yang

terjadi adalah fenomena pertikaian baru tanpa bisa dihindari. Maka yang

betul adalah kita harus menutup dalam-dalam seluruh peristiwa-peristiwa

yang memilukan itu kemudian kita atasi seluruh ekses-ekses yang timbul

karenanya…. Hasyim Muzadi, ketua PBNU, dalam RDPU Pansus

RUU KKR 2003”

Pertanyaan dasarnya: bagaimana cara kita membongkar masa

lalu?

Keterbukaan yang digulirkan oleh sejumlah perwira militer,

lebih dari suatu angin kebebasan dan kemenangan orde hak asasi, adalah

11

juga momentum kembalinya para politisi dan parpol tersingkir sejak

masa de-sukarnoisasi 1965 hingga 1971 dan sesudahnya. Politisi NU

yang bersembunyi di tubuh Golkar, menunjukkan ke NU-annya.

Bahkan sejumlah tokoh Golkar justru dibesarkan oleh pemerintahan

Sukarno. Bisnis keluarga Aburizal Bakri (Pohan, 2011) dan Jusuf Kalla

tumbuh dari program pengusaha pribumi periode Sukarno. Sekalipun

orang semacam Arifin Panigoro atau bahkan Taufik Kiemas bersikap

serupa Orde Baru (Robison dan Vedi, 2004), mereka justru pendukung

pemerintahan Sukarno.

Partai politik baru yang lahir dari semangat reformasi, memilih

melekatkan diri pada partai lama. PKB bangkit dari masa tiarap panjang

NU dari politik. PDI Perjuangan mencoba mengembalikan kejayaan

PNI. PAN menjadi semacam 'sayap politik' Muhamadiyah. Partai Bulan

Bintang mensenyawakan diri dengan Masyumi. PDS dengan Parkindo.

PKS, eksponennya dikaitkan dengan gerakan DI/ TII.

Kita menyaksikan suatu transformasi korban, pelaku, saksi,

pendukung, atau penyembah Orde Baru menjadi politisi pasca Orde

10. Lihat teks transkripsi dengar pendapat antara pemimpin NU, KH Hasyim Muzadi dengan anggota DPR

RI Komisi III, 2004.

11. Perwira militer, termasuk Jendral polisi Roekmini yang mendorong keterbukaan tahun 1993 melalui

forum parlemen, itu terutama didasari oleh kekuatiran peran ICMI yang semakin membesar, ketimbang

komitmen pada kebebasan berekspesi. Pertentangan ideologis antara militer merah putih dan militer

hijau (Aspinall, 2005).

20


Baru. Mereka mendukung partai tertentu dan menjadi anggota legislatif,

misalnya AM Fatwa, Beni biki, Yusron, dan Ribka Ciptaning. Mantan

Tapol, tokoh perburuhan, Mochtar Pakpahan mendirikan partai buruh.

Demikian pula Sri Bintang Pamungkas dengan partai nasionalnya.

Setelah peristiwa 27 Juli muncul politisi antara lain Mangara Siahaan,

Eros Djarot, dan Sophan Sophiaan.

Perwira tinggi yang namanya tersebut dalam laporan Komnas

HAM membentuk partai politik, atau mem-backing partai-partai besar.

Junus Josfiah, namanya tersebut berkali-kali dalam pembunuhan

wartawan Australia di Balibo 1974 menjadi pimpinan PPP. Jendral

Muchdi belakangan menyusul. Mereka bahkan menjadi pelindung

12

pimpinan partai politik yang menjadi korban. Pemimpin tertinggi

partai Gerindra, Prabowo masih memiliki soal dengan peristiwa

penculikan di tahun 1998. Jendral (purn.) Wiranto yang punya soal

dengan kebijakan bumi hangus di Timor Leste tahun 1999 kini

memimpin partai Hanura.

Transformasi ini bukan adegan 'ramai-ramai melupakan masa

lalu'. Justru sebaliknya, sedang terjadi pengentalan identitas gerakan

politik karena keterlibatan dalam kekerasan di masa lalu. Di kalangan

korban pun, korban '65 misalnya, akan sulit melibatkan diri dalam partai

Golkar, PKB atau PAN dan lebih memilih PDIP dan partai Sukarnois

lainnya. Bali khususnya, perseteruan antara PNI dan PKI di tahun 65

membuat korban PKI kini bisa dipastikan lebih bersimpati kepada

Golkar dan Partai Demokrat. Korban Tanjung Priok berada di belakang

PPP. Di Aceh, partai Aceh didukung penuh oleh korban kekerasan

Orde Baru.

Partai politik itu sendiri adalah korban Orde Baru, terkubur

dalam fusi 3 partai, atau dibubarkan, diinterupsi, dikangkangi Golkar

dan mengidap trauma yang sama. Kini pelaku politik pasca Orde Baru,

korban dan pelaku, hidup bersama dalam format politik khas reformasi,

yang mengikuti selera internasional (Robison dan Hadiz, 2004) dan tidak

sampai membedah aktor yang mendepolitisasi masyarakat dan

melumpuhkan partai politik.

12. Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, ketika diusung menjadi ketua umum PDI dalam

kongres Surabaya, berusaha disingkirkan. Ketika PDI Perjuangan memenangkan pemilu 1999, banyak

tokoh militer yang dahulu berseberangan menjadi pelindungnya.

21

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


FOKUS

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi

Maka di tubuh parlemen, perbedaan dalam melihat masa lalu

menjadi samar dalam bisik-bisik ketimbang debat terbuka sekalipun

dibentuk panitia khusus untuk menguji kasus orang hilang, Trisakti

Semanggi. Ketika salah satu anggota parlemen dari Golkar, Priyo Budi

Santoso menolak Presiden menyatakan permintaan maaf terhadap

korban 65, anggota DPR lain memilih diam.

Sementara di kepulauan yang jauh dari bencana politik nasional,

korban dan pelaku pun hidup saling bertukar luka. Di Bali, korban dan

pelaku hidup dalam satu rumah besar dan menghidupi

persembahyangan yang sama. Di Kupang, pelaku menjalani pengobatan

supra natural untuk mengusir hantu korban yang dibunuhnya di tahun

60an. Tokoh-tokoh daerah, Kepala LPM desa, penasehat perkawinan,

pelukis istana, pemborong proyek perumahan punya masa lalu penuh

luka (Putu Oka Sukanta, 2011). Para politisi Dayak terkemuka fasih

mengurai betapa mobilisasi etnis melayu menyingkirkan mereka di sudut

samping Orde Baru. Politisi Cina tak mungkin lupa akan pembantaian di

Kalimantan, khususnya Sintang dan Sanggau puluhan tahun lalu.

Drama pembajakan demokrasi kalaulah ada, tidak lain adalah

fungsi efekif menyandera setiap pelaku politik dengan catatan masa

lalunya, bukan untuk membungkam. Politik penyelesaian kekerasan

masa lalu dan politik menggunakan kenangan masa lalu ganti berganti.

Kenangan akan kekerasan masa lalu pada gilirannya membentuk politik

masa kini. Karenanya kalaulah ini sebuah pembajakan, maka inilah

pembajakan yang abadi. Kalaulah ini bagian dari pembangunan bangsa,

maka demokrasi itu harus bisa mengakhiri politik penenggelaman

Sukarno dan Orde Lama bersama-sama antara pelaku dan korban.

Penting diingat bahwa trauma politik bukan sekumpulan

simtom...trauma lebih berarti hancurnya individu dan sturktur sosial

politik suatu masyarakat. Dalam pengertian ini memang penting

membantu korban untuk menghadapi dampak konflik, tetapi trauma

juga menuntut terjadinya transformasi masyarakat, memperbaiki relasi

dan perubahan kondisi sosial. (Hamber, 2004)

Dalam kata Nelson Mandela:

Ketika saya melangkah keluar penjara, sudah menjadi misi saya untuk

membebaskan yang ditindas maupun yang menindas. Orang bilang kita

sudah mencapainya. Bagi saya belum. Sesungguhnya kita belum bebas;

22


kita hanya mencapai suatu keinginan untuk menjadi bebas, hak untuk

tidak ditindas. Tapi kita belum sampai di tahap akhir perjalanan hidup

kita. Kita baru di tahap awal dari perjalanan yang lebih panjang dan sulit.

Untuk menjadi bebas, tidak cukup hanya membuka rantai belenggunya,

tetapi hidup dalam cara yang saling menghormati dan memperbesar

kebebasan orang lain. Ujian yang sesungguhnya akan kesetiaan kita pada

kebebasan baru dimulai (Mandela, 1995).

23

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


Ikhtiar Mencuci

”Karpet Martti” di Aceh

Otto Syamsuddin Ishak

Abstract

The conflict between GAM and RI ended with the Helsinki MoU agreement on

15 August 2005. The hope to deal with past human rights violations in Aceh

appeared several times, but always ended in failures. This article explores the

failures to deal with past human rights violations in Aceh inspite of the political

change occured in the region

Keywords: Aceh, Human Rights, Past Human Rights Violation

Pendahuluan

Harapan pertama penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Aceh

muncul dalam perundingan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-RI di

Helsinki (2005), tapi gagal. Harapan kedua muncul ketika pembahasan

draf RUU Pemerintahan Aceh (2006), tapi gagal lagi. Harapan ketiga

sempat bangkit paska pemilukada gubernur (2006) yang dimenangkan

oleh golongan politik yang dahulunya pejuang, tetapi gagal juga.

Paska Pemilu 2009 muncul lagi harapan ketika kursi parlemen

provinsi didominasi oleh Partai Aceh (2009), tapi masih gagal juga.

Harapan kelima timbul manakala kandidat gubernur/wakil gubernur

dari Partai Aceh menang dalam pemilukada (2012), dan kini draft qanun

KKR dijanjikan akan dibahas di parlemen provinsi Aceh. Apakah

nantinya akan muncul qanun KKR sebagai instrumen untuk mencuci

sebagian ”Karpet Martti” yang masih bersimbah darah?

Hal yang sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada elite politik,

militer, gerilyawan dan milisi—baik secara sendiri-sendiri maupun

secara bersama-sama—yang berani mengatakan atau sebaliknya

membantah di depan publik perihal adanya pelanggaran HAM yang

terjadi selama hampir tiga dasawarsa konflik GAM-RI di Aceh. Semua

25


FOKUS

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh

pihak yang berkuasa saat ini bergeming untuk membahas upaya

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu Aceh itu.

Tentu saja mandegnya upaya ini tidak sejalan dengan cita

Republik sebagai sebuah negara hukum sebagaimana termaktub dalam

Konstitusi. Sangat disayangkan karena realitas yang terjadi sekarang

seakan-akan merupakan penegasian eksistensi Republik sebagai negara

hukum, dan sebagai sebuah negara modern yang memiliki Konstitusi

yang mencerminkan penghormatan dan kehendak penegakan HAM.

Memang bila dilihat dari konteks historis, sejak berdirinya

Indonesia pada 1945, Republik ini belum memiliki fondasi politik yang

cukup kuat untuk mewujudkan penghormatan dan kemauan penegakan

HAM sebagai sebuah realitas. Ini dibuktikan dengan amat sedikitnya

proses peradilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan. Dengan kata

lain, Republik ini memiliki tradisi politik yang cukup kuat untuk

mengakumulasi kejahatan kemanusiaan.

Sejak Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada 1999-2002,

HAM telah menjadi bagian yang integral dalam Konstitusi. Jumlah

pasal-pasalnya lebih banyak dibanding pasal yang berkenaan dengan

keamanan dan pertahanan. Amandemen menghasilkan pembatasan

jabatan Presiden maupun Kepala Daerah. Di level pusat telah

mengalami pergantian rezim penguasa paska Reformasi 1998, sedang di

Aceh telah berlangsung dua kali pemilukada (2006 dan 2012), serta satu

kali perubahan komposisi anggota Parlemen Aceh, yang kini dikuasai

dan didominasi oleh golongan politik yang menjadi lokomotif gerakan

kemerdekaan Aceh.

Pertanyaan besarnya mengapa perbaikan kondisi hukum dan

politik, baik di level Pusat maupun di Aceh ini, tidak kunjung memberikan

kebenaran dan keadilan terhadap korban konflik Aceh? Padahal

kejahatan kemanusiaan sebagai fakta sosial (yang terus bergerak menjadi

fakta sejarah) tidak terbantahkan.

Bukankah ikhtiar memberikan kebenaran dan keadilan pada

korban dan pelaku merupakan perwujudan pernyataan diri sebagai

negara hukum? Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan

penuntasan kejahatan masa lalu di Aceh?

Untuk menjawab persoalan di atas, tulisan ini memaparkan

kembali catatan-catatan tentang perdebatan antara pihak RI dan GAM

di meja perundingan di Helsinki, proses pengadopsian resolusi masalah

26


pelanggaran HAM dalam UU Pemerintahan Aceh, serta ikhtiar

organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mendorong adanya sebuah

qanun tentang komisi kebenaran.

1. Martti: ”Merumitkan Hidup”

Jika merujuk pada catatan proses perundingan di Helsinki versi Hamid

Awaluddin, sebenarnya tidak ada agenda untuk membahas masalah

penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM selama konflik. Delegasi

RI tidak memasukkannya dalam agenda perundingan secara spesifik.

Delegasi RI hanya mengusulkan pembahasan terkait topik

1

”penghargaan pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.”

Baru pada perundingan putaran kedua, Nurdin Abdul Rahman,

salah seorang delegasi GAM melontarkan topik ini. Nurdin sendiri

memang ditangkap pada 1990 di masa Aceh distatuskan oleh Rezim

Orde Baru sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi

Operasi Jaring Merah. Lalu, setelah dijatuhi hukuman 13 tahun penjara.

Tetapi dengan adanya Reformasi 1998, ia bebas setelah menjalani

2

hukuman selama 10 tahun.

Dalam perundingan Helsinki putaran kedua itu Nurdin

mengatakan:

”Untuk urusan hak asasi manusia dan keadilan, kita harus lakukan

investigasi yang dilaksanakan oleh lembaga mandiri internasional. Saya

3

telah mengalami penganiayaan dalam penjara.”

Pengajuan masalah pelanggaran HAM oleh Nurdin dinilai

4

Hamid Awaluddin sebagai sesuatu hal yang sangat personal Nurdin

Abdul Rahman. Menurut Hamid Awaluddin, pengalaman Nurdin itu

selalu dijadikan titik tolak pembicaraan masalah pelanggaran HAM dan

permintaan untuk adanya solusi.

Hamid Awaluddin, sebagai ketua delegasi RI, merespon

panjang-lebar untuk persoalan HAM tersebut secara normatif, setelah

diinterupsi oleh Martti Ahtisaari dengan istirahat minum teh dan kopi

terlebih dahulu.

1. Awaluddin, Damai Di Aceh: Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki. Jakarta: CSIS, 2008. Halaman 72.

2. http://www.analisadaily.com/news/read/2012/04/18/46237/turut_membidani_mou_helsinki/

3. Ibid, halaman 129.

4. Ibid, halaman 111.

27

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


FOKUS

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh

Perkenankan saya memaparkan agenda hak smanusia. Masalah HAM

ini, dunia telah menyaksikan betapa pemerintahan kita sangat serius

untuk ini. Dari perspektif hukum, kita telah memiliki UU HAM dan

Peradilan HAM. Sejumlah draft UU yang berkaitan dengan masalah

HAM dan hak-hak sipil politik kini tengah dibahas. Dalam waktu

dekat ini, dua instrument dasar HAM internasional, akan diratifikasi,

yakni, Konvensi Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik serta

Konvensi Internasional mengenai hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.

Ini adalah tiang pancang utama HAM universal. Ini tak pernah

terbayangkan sebelumnya bahwa kita menyentuh kedua pilar utama ini.

Segi kelembagaan, kita punya Komnas HAM yang sangat mandiri.

Peradilan HAM sudah berjalan.... Kini kita juga dalam proses

pembentukan Komisi Rekonsiliasi.... Jadi, jika GAM berbicara tentang

demokrasi dan HAM, maka segala penilaian negatifnya itu, memang

5

benar dalam konteks masa silam. Bukan sekarang ini....”

Ketika anggota delegasi GAM, Bachtiar Abdullah, menanyakan

bagaimana menyikapi pelanggaran HAM di masa konflik: ”Apakah kita

6

memandangnya hanya ke depan, bukan ke belakang?” Segera direspon

oleh Martti Ahtisaari dengan memuja uraian normatif Hamid

Awaluddin di atas.

”Satu di antara sekian kerumitan hidup yang kita alami adalah, yang

berhubungan dengan masa silam kita. Hati-hati dengan soal ini. Dengan

segala respek saya pada pemerintahan sekarang, banyak sekali kemajuan

yang telah dicapainya … Namun, jangan kita larut dengan kesedihan

masa lalu.”

”Kita tak akan mungkin memasukkan ini dalam draft tertulis sebab

sangat sensitif. Ini tidak berarti kita bahwa kita hapuskan pembicaraan

tentang ini. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita harus

bersihkan karpet dari agenda ini. Inilah yang kita maksudkan itikad

baik. Tentu saja memang selalu mengecewakan dan tidak memuaskan.

Kita butuh keberanian menghadapi ini. Singkatnya, masalah HAM

7

adalah masalah masa depan.”

5. Op Cit, halaman 131-132.

6. Op Cit, halaman 133.

7. Op Cit, halaman 133-134.

28


Dengan pernyataannya itu, Martti Ahtisaari memang tidak

hendak membersihkan ”karpet berdarah”, juga bukan hendak

mengabaikannya, tapi tidak mau masuk ke dalam salah satu kerumitan

hidup. Mantan Presiden Finlandia itu dengan ”berani” mengambil

karpet tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak masa lalu, lalu dia

berseru: ”mari kita menatap masa depan.”

Hasil perundingan kemudian adalah tiga butir kesepakatan yang diatur

dalam bab HAM. Berikut adalah poin-poin tentang pelanggaran HAM

sepanjang hampir tiga dasawarsa konflik bersenjata itu, yang

dirumuskan dalam MoU Helsinki:

2.

2.1.

2.2.

2.3.

HAM dalam MoU Helsinki

2. Ikhtiar Pada Konteks Nasional

MoU Helsinki memberikan mandat kepada Presiden dan DPR untuk

segera membuat UU baru terkait dengan Aceh dengan mengadopsi

butir-butir kesepakatan Helsinki. Pengusulan dan pembahasan

rancangan undang-undang untuk Aceh kemudian menjadi arena

kontestasi bagi banyak individu elite politik dan pihak golongan politik.

Di Aceh, kontestasi terjadi antara kekuatan masyarakat sipil,

individu elite, elite politik (eksekutif dan legislatif), dan GAM. Tentu saja

masing-masing memiliki agenda sendiri. Ada elite politik yang

melakukan manuver individual dengan cara mengajukan revisi UU No.

18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah

Istimewa Aceh, lalu dia menyerahkan draf tersebut ke pihak terkait di

29

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

Pemerintah RI akan mematuhi Konvenan Internasional

Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan

Politik dan Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk

Aceh.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas

merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.


FOKUS

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh

Jakarta. Demikian pula ada inisiatif dari eksekutif untuk mendahului

proses drafting RUU.

Hal yang menarik adalah organisasi masyarakat sipil juga

mengambil inisiatif untuk menyusun draf RUU, sehingga pada satu

kondisi politik tertentu muncul konsensus politik dari semua kekuatan

politik di Aceh untuk melakukan reformulasi bersama yang menjadi draf

RUU dari Aceh. Draf ini yang kemudian disandingkan dengan draf yang

dibahas oleh DPR RI.

Dalam pembahasan di DPR RI, ternyata perihal hak asasi

manusia tidak menjadi topik yang krusial. Perdebatan mengenai HAM

seakan tidak dianggap masalah penting ketimbang tema-tema lain yang

diatur dalam RUU. Sejumlah poin penting terkait HAM yang diusulkan

dalam draf RUU versi Aceh justru dihilangkan.

Misalnya, perihal pelembagaan pengadilan HAM dan Komisi

Kebenaran. Ketentuan mengenai rentang waktu implementasi dua

usulan institusi ini dihilangkan. Sehingga ketentuan waktu pendiriannya

tidak mengikat. Nasib yang sama terjadi pada usulan tentang

kemungkinan keterlibatan pelapor khusus dalam investigasi kejahatan

HAM. Ketentuan ini dihapus dalam RUU hasil pembahasan DPR.

Berikut adalah poin-poin penting dalam draf RUU usulan Aceh

yang mengalami amputasi dan koreksi ketika dibahas di DPR RI:

Usulan Aceh yang Dihilangkan di DPR RI

3. Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia

paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undangundang

ini.

4. Pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi di Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah

pengesahan undang-undang ini.

5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah derivasi dari

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang

bertugas untuk merumuskan dan menentukan

rekonsiliasi dan melakukan klarifikasi terhadap

pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu.

30

Tenggang waktu

dihilangkan

Ayat ini

dihilangkan

Tugas untuk

klarifikasi

dihilangkan


Setidaknya ada tiga asumsi mengenai minimnya pembahasan

serta penghilangan poin-poin penting tentang HAM dalam RUU

Pemerintahan Aceh di DPR. Pertama, karena rumusan dalam MoU

Helsinki menjamin ditutupnya persoalan pelanggaran HAM masa lalu

(konflik). Kedua, masalah HAM di Aceh dianggap sebagai wacana ke

depan. Ini seturut dengan pembahasan dalam perundingan Helsinki.

Ketiga, minimnya pembahasan HAM dapat memberikan kenyamanan

politik bagi kelompok elite penguasa dan politisi di DPR.

Hal yang terakhir ini menjelaskan bahwa satu karakter transisi

kekuasaan di Indonesia adalah tetap adanya kontinuitas antara penguasa

terdahulu dengan yang kemudian. Kontinuitas ini menjadi salah satu

kendala politik yang utama dalam penegakan HAM untuk kasus-kasus

pelanggaran HAM masa lalu, karena pelanjut penyelenggara negara

sekarang—baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif hingga ke pelaksana

di lapangan—adalah bagian dari rezim masa lalu, baik secara struktural

maupun kultural.

Justru mereka memiliki kewenangan untuk menciptakan

diskontinuitas antara kejahatan masa lalu dengan pelembagaan

pengadilan HAM di masa kini dengan kalimat: ”Untuk memeriksa,

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia

8

yang terjadi sesudah Undang-Undang ini diundangkan …”

Peminggiran upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di

Aceh juga terjadi pada proses pembahasan RUU di DPR RI. Masalah

yang dianggap krusial dibahas oleh DPR RI adalah masalah seperti

31

dignitas

6. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di

Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional dengan

memperhatikan pertimbangan DPRA.

Dalam hal tidak adanya jaminan proses investigasi yang adil

dilakukan terhadap kasus-kasus kejahatan berat hak asasi

manusia tertentu di wilayah, pemerintah memberi

kesempatan kepada pelapor khusus (special rappourteur)

dan/atau pejabat lain Pererikatan Bangsa-Bangsa untuk

masuk ke wilayah Aceh.

8. Cetak tebal dari penulis.

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

”memperhatikan

pertimbangan

DPRA”

dihilangkan

Perihal membuka

kesempatan

untuk melibatkan

pelapor khusus

dihilangkan


FOKUS

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh

desentralisasi (penyerahan kewenangan Pusat ke Aceh) dan

dekonsentrasi (pelimpahan kewenangan), persoalan implementasi

syariat Islam agar tidak menjadi jalan bagi gerakan syariatisasi negara,

serta masalah model demokrasi lokal, termasuk di dalamnya mekanisme

9

pemilihan kepala daerah dan ketentuan mengenai partai politik lokal.

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang sejak masa konflik telah

mengadvokasi persoalan pelanggaran HAM menganggap tindakan

politik dalam pembahasan RUU di DPR dengan mengamputasi poin

penting terkait HAM sebagai tindakan ”merampas hak keadilan

korban.” Mereka juga menilai tindakan politik tersebut telah ”merusak

10

tatanan hukum nasional yang menjamin keadilan.”

Pada saat yang hampir bersamaan, pada konteks nasional,

munculnya gagasan pembentuk KKR Aceh memicu kembali desakan

untuk segera membentuk KKR Nasional karena keberadaannya berelasi

dengan keberadaan KKR Aceh. Kaitan ini sesuai dengan rumusan RUU

Aceh yang sedang dibahas oleh Pansus DPR.

Sutradara Ginting, salah seorang politikus PDIP, menegaskan

bahwa ”kalau KKR nasional tidak segera dibentuk, KKR di Aceh juga

11

tidak bisa jalan.” Oleh karena itu PDIP mendesak Presiden SBY untuk

segera membentuk KKR Nasional.

Pendapat lain muncul setelah Mahkamah Konstitusi mencabut

UU KKR sehingga pembentukan KKR Nasional yang ditunda-tunda

itu justru mendapat landasan hukum untuk tidak dibentuk. Akibatnya,

muncul kecemasan terhadap kemungkinan pembentukan KKR Aceh,

meski Ketua MK, Jimly Asshidiqie, mengklarifikasinya. Jimly

mengatakan:

”KKR NAD tidak terkait dengan UU KKR. Itu ada kaitannya dengan

UU PA sendiri... Kalau mau lewat mekanisme KKR, bisa dibuat lagi UU

KKR yang sesuai dengan UUD dan instrumen hukum internasional. Ini

12

(UU KKR lama) kok kompensasi dikaitkan dengan amnesti…”

RUU Aceh pun akhirnya disahkan menjadi UU No. 11 tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini memang menjamin

9. Kompas, 1 April 2006.

10. Siaran Pers No. 15/Siaran Pers/VII/2006, Jakarta, 4 Juli 2006. Perihal ini ada kecemasan politik dari

Fraksi PDIP: ”Tidak adil jika kemudian anggota Gerakan Aceh Merdeka terbebas karena telah

memperoleh amnesti, sedangkan para anggota TNI/Polri terancam diadili. Karena itu, F-PDIP

mengusulkan pemberian amnesti kepada semua pihak pelaku konflik di masa lampau sebelum

terbentuknya pengadilan HAM dan KKR.” Kompas, 18 Mei 2006.

11. Koran Tempo, 20 Juni 2006.

12. Detikcom, 8 Desember 2006. Kajian Elsam atas Keputusan MK tentang pencabutan UU KKR

menyatakan, antara lain, membuka jalan bagi terbentuknya kultur impunitas di Indonesia. Elsam,

”Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Konstitusional,” Seri Briefing Paper No. 01 Januari 2007.

32


keberadaan KKR di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 229. Namun

dicabutnya UU KKR oleh MK membuat KKR di Aceh tidak memiliki

basis legalnya karena dalam Pasal 229 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh

dinyatakan bahwa KKR Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari

KKR Nasional.

Berikut adalah ketentuan mengenai HAM—termasuk KKR

Aceh—yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh:

33

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

Pasal 228

(1) Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara

pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah Undang-Undang

ini diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.

(2) Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi,

dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 229

(1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini

dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam menyelesaikan kasus pelangggaran hak asasi manusia di Aceh,

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat

mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam

masyarakat.

Pasal 230

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan,

penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya

penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur

dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Sumber: UU No. 11 Tahun 2006


FOKUS

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh

Satu-persatu ikhtiar untuk menyelesaikan kasus-kasus

pelanggaran yang terjadi semasa tiga dasawarsa konflik di Aceh pada

konteks nasional mulai pudar. Poin-poin penting mengalami amputasi.

UU KKR pun dicabut oleh MK yang karena pencabutan ini, maka

ikhtiar pembentukan KKR di Aceh dengan sendirinya berakhir.

Meski demikian gerakan masyarakat sipil dan korban

pelanggaran HAM di Aceh tak tinggal diam. Mereka lalu memusatkan

ikhtiarnya pada arena politik lokal di Aceh, tepatnya di DPRA dan

Pemerintah Aceh hasil Pemilukada 2006 yang dimenangkan oleh

pasangan GAM-SIRA—yang maju melalui jalur independen—yakni:

Gubernur, Irwandi Yusuf, dan Wakil Gubernur, M. Nazar.

3. Ikhtiar Pada Konteks Aceh

Lalu bagaimana ikhtiar di tingkat lokal Aceh? Pada prinsipnya Gubernur

Irwandi mendukung pembentukan KKR karena merupakan amanah

13

dari MoU Helsinki. Irwandi juga menyatakan ikhtiar yang sudah

dilakukannya untuk mencari payung hukum bagi KKR Aceh, yakni

dengan cara menulis surat pada Presiden SBY. Payung hukum nasional

dibutuhkan karena "KKR di Aceh, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

14

merupakan bagian tidak terpisahkan dari KKR." Dalam lain kata,

Pemerintah Aceh bersikap akan membentuk KKR Aceh apabila ada

payung hukum nasional untuk pembentukan KKR Nasional. Pada

kesempatan lain, Gubernur Irwandi mengatakan:

”Mengingat batas waktu yang ditetapkan UUPA telah dilewati, maka

saya menyarankan kepada Presiden untuk mengupayakan percepatan

pembentukan pengadilan tersebut agar tersedianya jalur hukum untuk

korban-korban pelanggaran HAM di Aceh… Sebagai jalan lain, kami

menyarankan agar Presiden mempertimbangkan untuk menetapkan suatu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang KKR.

15

Ini memang dimungkinkan karena situasinya darurat.”

Ikhtiar Gubernur Irwandi tersebut dibenarkan oleh Menteri

Dalam Negeri Mardiyanto bahwa surat Gubernur telah diterima dan

Pemerintah sedang berkonsultasi dengan para pihak yang terkait di

Jakarta.

13. http://www.rakyataceh.co.nr/, rakyat aceh, 16 Februari 2007.

14. Kompas, 24 Maret 2007.

15. Serambi, 24 November 2007. Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, A Hamid Zein bahkan

memberikan harapan yang lebih besar tentang pembentukan KKR “bahwa Rancangan Undang-Undang

(RUU) KKR sudah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2008.” Serambi,

26 November 2007.

34


35

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

”Kami sudah menerima surat permohonan dari Gubernur (NAD)

Irwandi Yusuf agar pemerintah segera mengeluarkan keputusan mengenai

pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Surat itu akan

16

menjadi pertimbangan penyegeraan pembentukan KKR.”

Perihal pembentukan KKR juga dibicarakan dalam pertemuan

Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Damai Aceh, yang

merupakan forum perwakilan Pemerintah Pusat yang berkantor di

Aceh. Anggota FKK, Masykur, meyakinkan bahwa Pusat siap untuk

membentuk KKR, dan dia justru meragukan kesiapan Pemerintah Aceh

dan pihak GAM.

”Dari hasil rapat tersebut memang telah kita sepakati untuk perancangan

Perpu bagi pembentukan KKR di Aceh secara lebih spesifik, mengingat

acuan dasar pembentukan KKR yang didasarkan pada UU No 27

Tahun 2004 Tentang KKR, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Saat ini Perpu tersebut sedang dalam proses persiapan…. Pada prinsipnya

pemerintah pusat siap untuk membentuk KKR dan pengadilan HAM di

Aceh, sekarang pertanyaannya adalah apakah pihak yang dulunya

17

bertikai siap untuk menerimanya.”

Di lain pihak, ternyata rancangan qanun KKR tidak masuk

dalam Program Legislasi DPRA 2007, meski sudah diamanatkan dalam

MoU Helsinki dan UUPA. Sejumlah organisasi masyarakat sipil pun

menyikapinya dengan mendesak Pemerintah RI untuk segera

membentuk KKR di Aceh sebagai perwujudan pengakuan terhadap

18

kehormatan para korban dan ahli warisnya.

Di tingkat bawah, gerakan masyarakat sipil sudah

mensosialisasikan pembentukan KKR Aceh kepada para ulama. Aksi

mereka mendapatkan dukungan dari ulama Aceh yang terhimpun dalam

Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA).

Dalam sebuah kesempatan, Sekretaris Jendral HUDA, Tgk

Faisal Ali, mengatakan bahwa korban konflik mempertanyakan tiga poin

kepada Gubernur Irwandi. Ketiga poin tersebut adalah kapan

pengadilan HAM di Aceh bisa dilaksanakan, kapan Komisi Kebenaran

16. Kompas, 27 November 2007.

17. Serambi, 4 Oktober 2007.

18. Serambi, 19 Agustus 2007.


FOKUS

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh

dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk dan dijalankan, ketiga mengapa

kinerja Badan Reintegrasi Damai-Aceh (BRA) sampai kini belum

maksimal dalam menjalankan program reintegrasi untuk korban

19

konflik.

Namun Gubernur Irwandi tak serius menanggapi keluhan para

ulama. Dia hanya mengatakan agar para korban bersabar. Lalu, dia

mengalihkan perbincangan dengan para korban ke persoalan kebutuhan

lain yang mendesak, yakni pembentukan Komisi Komplain

sebagaimana yang diamanatkan MoU Helsinki.

”Ini juga belum terbentuk, padahal ini sangat penting. Karena pada waktu

terjadi konflik, banyak rumah, toko, kendaraan masyarakat yang

dibakar dan diambil paksa. Sampai sekarang belum ada proses

penggantiannya. Dalam perjanjian damai, masalah ini harus

20

dilaksanakan, agar orang yang jadi korban bisa mendapat ganti rugi.”

Konsekuensi logis dari sikap Gubernur Irwandi yang

menggantungkan pembentukan KKR Aceh pada payung hukum

nasional berdampak pada gagalnya upaya 35 anggota DPR Aceh periode

2004-2009 yang menggunakan hak inisiatif mereka mengajukan draf

rancangan qanun KKR untuk dibahas, menjadi gagal. Salah seorang

inisiator, Muklis Mukhtar menjelaskan bahwa ”ada penjelasan dari

Pemerintah Aceh yang meminta ditunda, maka semangat dari tim ini

21

sempat buyar.”

Ketika berkunjung ke Aceh, Martti Ahtisaari mengakui masih

adanya butir-butir dalam MoU Helsinki yang belum diimplementasikan,

khususnya yang menyangkut pembentukan pengadilan HAM dan KKR,

namun hal ini menjadi tanggungjawab Pemerintah sepenuhnya.

”Adalah menjadi kewenangan polisi untuk menyelidiki dan menindak

para pelakunya, sehingga jangan sampai menjadi ancaman bagi masa

22

depan perdamaian Aceh.”

Dalam hal ini cara pandang Pemerintah Aceh (termasuk staf ahli

gubernur) dan Martti Ahtisaari dalam melihat siapa pihak yang

bertanggung jawab dalam pembentukan pengadilan HAM dan KKR

adalah Pemerintah Pusat. Dalam bahasa staf ahli Gubernur, M Nur

Rasyid, ”Pemerintah RI masih punya utang, antara lain belum

19. Serambi, 7 September 2007.

20. Serambi, 7 September 2007.

21. Serambi, 11 Februari 2009.

22. Serambi, 26 Februari 2009.

36


37

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

23

terbentuknya KKR.”

Meskipun demikian kondisi politik di Aceh, para aktivis

organisasi masyarakat sipil dan para korban tetap melakukan ikhtiar

untuk pembentukan pengadilan HAM dan KKR. Harapan itu kembali

muncul paska Pemilu 2009 karena Partai Aceh mendominasi kursi

parlemen di provinsi. Partai ini mendapat 33 dari 69 kursi DPR Aceh.

Mereka menuntut segera pembahasan dan pengesahan rancangan

qanun KKR. Direktur AJMI, Hendra Budian mengatakan: ”Kepada

Dewan baru agar sesegera mungkin mengesahkan Qanun KKR demi

24

menjawab rasa keadilan bagi korban konflik.” Gubernur Irwandi pun

kian mempertegas sikap politiknya perihal ini:

”Yang sangat penting untuk kita minta perubahan adalah Pasal 229

tentang pembentukan KKR. Dalam UUPA disebutkan kalau

pembentukan KKR Aceh harus dibentuk berdasarkan UU. Dalam

penjelasan UUPA, UU yang menjadi cantolan KKR Aceh adalah UU

No 27 Tahun 2004 tentang KKR nasional. Masalahnya UU KKR itu

sudah dibatalkan oleh MK. Untuk menunggu UU yang baru, kita

membutuhkan waktu yang lama. Kalau Aceh membentuk KKR dengan

menggunakan payung hukum qanun, perdebatan hukum akan panas lagi.

Alangkah sangat bijak kalau kita minta agar Pasal 229 ini direvisi,

sehingga kita tidak perlu menunggu UU lagi untuk pembentukan KKR

25

Aceh.”

4. Korban Memonumenkan Kebenaran

Di tingkat bawah, masyarakat memiliki ikhtiarnya sendiri dalam

mengingat pelanggaran hak asasi manusia sepanjang konflik

berlangsung. Warga Pusong di Kota Lhokseumawe bersama dengan

Komunitas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Aceh Utara dan

Lhokseumawe (K2HAU) mengadakan ritual tahunan berupa doa

bersama dan menyantuni anak yatim dalam mengenang tragedi

penyiksaan di Gedung KNPI, pada 9 Januari 1999. Dalam peristiwa ini

lima warga sipil meninggal, 23 luka berat dan 21 luka ringan. Mereka juga

mendesak Pemerintah di Jakarta dan Gubernur Aceh untuk membentuk

pengadilan HAM dan KKR sesuai amanat MoU Helsinki.

23. Serambi, 28 Agustus 2009.

24. Serambi, 1 Oktober 2009.

25. Materi disampaikan pada diskusi politik dengan tema: Menjaring Aspirasi Rakyat Aceh dalam Revisi

UUPA, bertempat di Anjong Mon Mata Banda Aceh tanggal 21 April 2010 yang dilaksanakan DPP Partai

Rakyat Aceh (PRA).


FOKUS

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh

Berbagai organisasi masyarakat sipil, masyarakat dan keluarga

korban tragedi Simpang KKA yang terjadi pada 3 Mei 1999 di Aceh

Utara juga mengkonstruksi ritual peringatan atas tragedi tersebut. Selain

26

peringatan tahunan, mereka juga mendirikan monumen dengan grafiti:

�Pemerintahan Aceh dan Pusat harus mengambil langkahlangkah

kongkrit misalnya dengan membentuk tim-tim

pencari fakta terhadap kasus masa lalu di Aceh untuk adanya

sebuah pendomentasian kasus secara menyeluruh di Aceh,

pemerintahan Aceh segera membentuk Qanun KKR Aceh.

�Pemerintahan di tingkat Nasional harus segera mengesahkan

undang-undang KKR Nasional yang sudah dicabut.

�Pembentukan pengadilan HAM untuk Aceh menjadi

bahagian dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM Aceh,

mekanisme pengadilan HAM dan KKR saling berhubungan

dalam proses pemberian rasa keadilan bagi korban.

Demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat dan korban serta ahli

warisnya di Jamboe Keupok, Bakongan, Aceh Selatan. Mereka

mendirikan sebuah monumen untuk mengenang 16 warga sipil yang

menjadi korban massal. Saburan, salah seorang anak korban,

mengatakan:

”Negara melakukan kejahatan, kami tidak ingin melupakan. Apalagi

sampai sekarang keadilan dan tanggung jawab negara belum terwujud…

Tugu ini penting sebagai bukti sejarah. Setidaknya menjadi pengobat hati

27

kami para korban dan kami tetap menuntut hak.”

Di Banda Aceh, Keluarga korban penghilangan paksa se-Aceh

(Kagundah) meminta agar Pemerintah Aceh membentuk qanun KKR.

Hasil Kongres, menurut sekretaris jenderal Kagundah, Rukaiyah:

”Orang-orang yang hilang semasa konflik itu merupakan tulang punggung

bagi keluarga. Sekarang mereka tidak ada lagi, sehingga para keluarga

korban kesulitan memenuhi nafkahnya… Ini harus ditunjukkan sebagai

wujud kepedulian pemerintah untuk mendukung keberlangsungan

28

perdamaian yang berkeadilan di Aceh.”

26. http://atjehlink.com/tragedi-simpang-kka-keadilan-bukan-sebatas-tugu/

27. VHRmedia, 28 Oktober 2011.

28. Waspada Online, 15 October 2009.

38


39

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

Penutup

Berkaca pada kasus Aceh, penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia

memang sudah menjadi satu hal yang kusut. Instrumen-instrumen

hukum yang tersedia—apalagi dengan dibatalkannya UU KKR—tidak

mampu menerobos stagnasi ini. Bahkan, bukan para korban dan ahli

warisnya saja yang semakin sukar untuk memperoleh kebenaran sebagai

haknya, akan tetapi Presiden SBY pun tidak memiliki mekanisme yang

legal ketika dia hendak meminta maaf kepada para korban. Ini suatu

kondisi yang berlaku secara nasional, sementara pelanggaran HAM terus

terjadi dan akumulatif, sebagaimana yang terjadi di Papua (konflik

vertikal) dan kasus-kasus sengketa pertanahan (konflik horizontal).

Untuk konteks Aceh, penyelesaian pelanggaran di masa konflik

dapat dilihat sebagai arena politik di mana terjadi kontestasi antara

persekongkolan elite berhadapan dengan para korban bersama

organisasi masyarakat sipil. Sejak di meja perundingan Helsinki, masalah

kejahatan masa lalu telah dimasukkan dalam laci perundingan oleh

Martti Ahtisaari, dengan persetujuan pihak GAM dan RI. Hal ini lantas

dilegalkan oleh Pansus RUU Pemerintahan Aceh. Apalagi, tidak lama

kemudian MK membatalkan UU KKR. Kondisinya, pengadilan HAM

belum dibentuk dan UU KKR—sebagai tempat sandaran hukum

nasional bagi pembentukan KKR Aceh menurut pandangan elite politik

Aceh dan Jakarta—dicabut.

Namun, para korban dan OMS terus berikhtiar untuk adanya

pembahasan dan pengesahan terhadap draf rancangan Qanun KKR

yang sudah lama mereka formulasikan. Terakhir, dalam konteks

Pemilukada 2012, ada negosiasi politik antara anggota parlemen dari

Partai Aceh dan para pihak untuk membahas draf tersebut sebagai hak

inisiatif DPRA, yang mana hal ini tidak terlepas dari janji politik saat

pemilukada. Namun, korban dan OMS hendaknya tetap bersikap

waspada dan kritis terhadap kemungkinan tindakan politik mereka di

parlemen Aceh untuk mengorientasikan KKR sesuai dengan

kepentingannya sebagai salah satu pihak yang potensial sebagai pelaku

pelanggaran ham.

Meskipun demikian, sebenarnya cukup penting untuk terus

memperluas ikhtiar para korban dalam memonumenkan pelanggaran

HAM, misalnya para korban dan OMS membentuk sebuah komisi

historis, yang merupakan setengah perwujudan dari komisi kebenaran


FOKUS

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh

yang sedang diperjuangkan tersebut. Korban dan OMS harus

meneruskan pencarian bentuk komisi kebenaran yang tidak tergantung

pada kebijakan politik pemerintah dan tidak terjangkau oleh intervensi

golongan politik mana pun.

Satu hikmah yang penting untuk disadari bahwa perundingan di

Helsinki–dari perspektif HAM—merupakan negosiasi politik di antara

para pihak yang sama-sama potensial sebagai pelaku pelanggaran HAM,

yang difasilitasi oleh pihak yang memiliki sikap politik untuk

memasukkan ”karpet Martti” ke dalam gudang sejarah masa lalu.

Memang dari sudut politik bernegara, harapan menjadi pupus; tetapi

ikhtiar para korban sendiri harus terus dipupuk dan dilanjutkan karena

suatu waktu kebenaran diyakini akan terbit, dan sejarah akan

mencatatnya.

40


Kekerasan Politik Massal dan

1

Kultur Patriarkhi

Budiawan

Abstract

Every mass political violence always brings deep trauma in various layers of

victims. Direct victims were very likely to experience shock when they faced

situation that has completely changed or situation that they never imagined before.

This article seeks to explain the different lived experiences of the three wives of

the former political prisoners of the '1965 Tragedy' when their husbands were

released from prison.

Keywords: Political Violence, Victims

Perang atau kekerasan politik massal hampir senantiasa menciptakan

janda-janda dan anak-anak yatim piatu, entah untuk selamanya atau

untuk sementara. Sebab, kebanyakan korban langsung dari kekerasan

itu, entah dibunuh atau dipenjarakan, adalah laki-laki dewasa, yang

notabene suami atau ayah. Begitu pula dengan tragedi 1965-66, di mana,

menurut perkiraan kasar yang paling sering dilontarkan orang, sekitar

setengah juta anggota atau simpatisan PKI (dan ormas-ormasnya), atau

mereka yang sekadar dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI,

dibunuh dalam periode waktu antara akhir 1965 hingga pertengahan

1966. Sementara lebih dari satu juta anggota atau mereka yang dituduh

sebagai anggota PKI (atau ormas-ormasnya) dipenjarakan tanpa proses

pengadilan sama sekali.

Jika sebagian besar mereka yang dibunuh atau dipenjarakan

adalah laki-laki dewasa, yang kebanyakan di antaranya adalah suami atau

1. Tulisan ini merupakan versi Indonesia yang lebih ringkas dari bab saya yang berjudul ”Living with the Spectre

of the Past: Traumatic Experiences among wives of former political prisoners of the '1965 Event' in Indonesia”, dalam

Roxana Waterson and Kwok Kian Woon (eds.), Contestation of Memory in Southeast Asia (Singapore:

Singapore University Press, 2012); hal. 270 – 291.

41


FOKUS

Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi

ayah, maka bisa dibayangkan berapa anak yang kemudian menjadi yatim,

dan berapa istri yang kemudian menjadi janda. Dalam masyarakat di

mana laki-laki umumnya berperan sebagai satu-satunya pencari nafkah

dalam keluarga, maka dalam situasi semacam itu bisa dibayangkan

bagaimana para istri yang kemudian menjadi janda (entah karena

suaminya dibunuh atau dipenjarakan) harus berjuang untuk

mempertahankan hidup dirinya dan anak-anaknya.

Kisah dalam tulisan ini bersumber dari penuturan orang-orang

yang cukup dekat dengan istri-istri mantan tahanan politik dan karena itu

tahu banyak pengalaman hidup mereka. Kisah mereka itu menarik untuk

diperbincangkan bukan hanya untuk memahami seberapa jauh tragedi

1965-66 telah menciptakan berlapis-lapis korban, tetapi juga untuk

memahami bagaimana kultur patriarkhi telah membentuk beragam

memori di kalangan perempuan yang terkena dampak tidak langsung

dari tragedi tersebut. Beragam memori itu termanifestasikan dalam

berbagai respons terhadap situasi masa kini, situasi di mana menuturkan

penderitaan masa lalu secara publik telah menjadi sesuatu yang mungkin,

walau terkadang bukannya tanpa resiko.

Berikut ini pengalaman tiga istri mantan tahanan politik (tapol)

yang mengalami jalan hidup yang berbeda dalam bertahan hidup, bukan

hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial. Untuk memudahkan

penuturan, ketiga istri itu saya sebut Bu Surti, Bu Siti, dan Bu Sri.

Kisah Bu Surti

Bu Surti adalah istri seorang tentara berpangkat rendah. Suaminya

ditahan selama empat belas tahun karena menjadi bagian dari resimen

yang dianggap mendukung Gerakan 30 September pimpinan Letkol.

Untung Samsuri. Ketika suaminya mulai ditahan, dia harus menghidupi

dirinya dan kedua anaknya yang masing-masing putra berusia enam

tahun dan putri berusia empat tahun.

Pada mulanya Bu Surti bekerja sebagai buruh pada industri

rumahan yang memproduksi tepung beras. Dia harus bekerja dari subuh

hingga petang, sementara kedua anaknya dia tinggal di rumah dan dijaga

oleh tetangga yang masih ada hubungan kerabat dengannya. Selama

sepuluh tahun dia menjalani kerutinan hidup seperti itu. Begitulah dia

dan kedua anaknya bisa bertahan hidup. Bahkan lebih dari itu, dia

mampu menyekolahkan anak sulungnya ke sekolah menengah atas,

42


sementara anak keduanya ke sekolah menengah pertama.

Tetapi dalam bayangannya, problem biaya pendidikan pasti akan

menghadang kelak ketika anak sulungnya lulus sekolah menengah atas

dan hendak melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk mengantisipasi hal

itu, alih-alih terus-menerus menjadi buruh, Bu Surti mulai merintis

usaha sendiri. Dengan modalnya yang kecil plus pinjaman lunak dari

bekas majikannya, dia pun membuka usaha pembuatan tepung beras

sendiri. Usahanya ini ternyata berkembang. Dari semula mempekerjakan

tiga orang, tiga tahun kemudian dia mempekerjakan sepuluh orang. Dan

dengan bisnisnya yang berkembang ini dia pun tidak kesulitan

membiayai pendidikan anak sulungnya ke perguruan tinggi, dan anak

keduanya ke sekolah menengah atas.

Pada tahun 1979 suami Bu Surti dilepas dari rumah tahanan.

Istilah ”dibebaskan” sebenarnya jelas tidak tepat, sebab para mantan

tapol 'Peristiwa 1965' itu senantiasa diawasi gerak-geriknya oleh aparat

keamanan, serta sangat terbatas ruang gerak mereka. Pelepasan ini tentu

merupakan hal yang membahagiakan Bu Surti dan kedua anaknya.

Mereka kini kembali utuh sebagai sebuah keluarga.

Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama.

Keberhasilan Bu Surti dalam berjuang mempertahankan hidup dan

bahkan sukses merintis usaha sendiri ternyata tidak disambut dengan

kebanggaan oleh suaminya, tetapi malah dipandang sebagai

pengambilalihan atas otoritasnya sebagai kepala keluarga. Dalam situasi

di mana ekonomi keluarga bertumpu pada usaha istrinya, dia merasa

kehilangan wibawa sebagai kepala keluarga. Dia merasa tidak mampu

meraih kembali wibawa masa lalu, masa sebelum dia di-tapol-kan, di

mana dia bisa dan biasa memerintah istrinya seperti halnya

komandannya memerintah dirinya. Pendek kata, wibawa dirinya sebagai

kepala keluarga dia taruh lebih penting daripada keberhasilan istri dan

kedua anaknya dalam berjuang menyambung hidup.

Dalam situasi di mana suaminya tak sanggup menatap realitas

yang telah berubah, hubungan Bu Surti dengan suaminya semakin sering

diwarnai ketegangan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk hidup

secara terpisah, tetapi tidak bercerai. Suaminya hidup bersama putranya,

sementara Bu Surti bersama putrinya.

Bagi Bu Surti, pengalaman pahit yang mengendap dalam

ingatannya bukanlah saat-saat dimana dia harus bekerja keras selama

43

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


FOKUS

Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi

bertahun-tahun untuk mempertahankan hidup dirinya dan kedua

anaknya, tetapi saat suaminya tidak mampu melihat realitas yang telah

berubah. Ingatan atas sikap dan perilaku suaminya selepas dari penjara

itu senantiasa dia coba simpan untuk dirinya. Sebab, setiap kali ingatan

itu muncul, dia tak kuasa menahan kekecewaannya yang mendalam

terhadap suaminya. Dalam kekecewaan semacam itu, dia pun bertanyatanya

apakah setiap suami selalu ingin menang sendiri, seperti suaminya

itu.

Kisah Bu Siti

Bu Siti adalah istri seorang guru sekolah menengah atas. Dia mempunyai

dua anak, yang masing-masing putra berusia tiga setengah tahun dan

putri berusia satu setengah tahun ketika suaminya mulai ditahan pada

akhir Oktober 1965. Pada mulanya dia adalah seorang ibu rumah tangga.

Tetapi ketika suaminya mulai dipenjara, dengan modal pinjaman dari

orang tuanya dia mencoba membuka warung kelontong di bagian teras

rumahnya. Usaha itu dia kerjakan sambil mengasuh kedua anaknya yang

masih balita.

Pada suatu hari ada seorang polisi datang hendak membeli

sesuatu di warung kelontong Bu Siti. Pada mulanya dia hanya hendak

membeli sesuatu. Tetapi ketika Pak Polisi itu tahu bahwa suami pemilik

warung kelontong tersebut tengah menjadi tahanan politik, dia pun

bersimpati. Bermula dari rasa simpati, polisi itu pun mulai menaruh hati.

Semenjak itu Pak Polisi tersebut semakin sering berbelanja di warung

kelontong Bu Siti. Dalam perkembangan selanjutnya, dia datang bukan

untuk membeli sesuatu, tetapi sekedar bertandang untuk mengobrol

kesana-kemari.

Bu Siti bukannya tidak tahu kalau Pak Polisi tersebut telah jatuh

hati kepadanya. Tetapi, dalam situasi di mana dia tidak tahu, dan tak

seorang pun tahu sampai kapan suaminya akan berada di tahanan, dia

pun bingung. Di satu sisi dia memang mendambakan seorang laki-laki

yang selain bisa membantu upaya untuk bertahan hidup juga bisa

menciptakan rasa aman bagi dirinya dan kedua anaknya yang masih

balita, sementara di hadapannya telah ada seorang laki-laki yang

menawarkan diri sebagai pengganti suaminya.

Di sisi lain, Bu Siti tahu kalau suaminya masih hidup. Hanya saja

dia tidak tahu sampai kapan suaminya akan berada di tahanan. Dalam

44


situasi penuh kebimbangan itu dia hamil. Tanpa seizin suaminya yang

masih berada di tahanan, Bu Siti membiarkan Pak Polisi itu hidup

bersama dirinya dan kedua anaknya, tanpa ikatan perkawinan dengan

dirinya.

Menjelang akhir 1969 tersiar kabar akan terjadi pelepasan besarbesaran

para tapol yang termasuk kategori golongan C. Bu Siti pun

bertanya-tanya apakah suaminya termasuk yang akan segera dilepaskan.

Ternyata betul. Dia mendapat informasi dari kerabat suaminya bahwa

suaminya akan dilepaskan pada akhir 1969. Lalu Bu Siti meminta

pengertian kepada Pak Polisi itu agar pergi meninggalkan dirinya dan

ketiga anaknya—termasuk anak hasil hubungan tidak sah

dengannya—karena suaminya akan segera pulang.

Ketika suaminya pulang, Pak Polisi itu memang telah pergi.

Tetapi kini suami Bu Siti mendapati tiga anak di rumahnya, di mana anak

ketiga itu bukan hasil hubungan antara dirinya dengan istrinya. Suami Bu

Siti tidak terkejut akan hal itu. Sebab, sewaktu masih di tahanan dia sudah

mendengar kabar tentang perselingkuhan istrinya dari tetangga yang

sering dititipi kiriman makanan untuk dirinya. Mendengar kabar tak

sedap itu, suami Bu Siti langsung menderita depresi berat, bahkan dia

hampir—dalam istilah di kalangan para tapol—terkena ”PA” atau

pikiran abnormal.

Suami Bu Siti waktu itu disadarkan oleh teman-temannya

sesama tapol bahwa apa yang terjadi dengan keluarga di rumah sungguh

berada di luar kendali mereka. Bahkan apa yang terjadi pada mereka pun

juga tidak berada dalam kendali mereka. Semuanya itu harus diterima

sebagai kenyataan. Dan kini, selepas dari penjara, dia langsung

menghadapi kenyataan tersebut.

Suami Bu Siti sebenarnya rela menghadapi kenyataan istrinya

telah berselingkuh sewaktu dia di penjara, dan dari hasil perselingkuhan

itu lahir seorang anak. Dia memaafkan perbuatan istrinya walau istrinya

tidak pernah meminta maaf. Tetapi masalahnya, istrinya bukan hanya

tidak pernah meminta maaf, melainkan malah menyalahkan dirinya. Bu

Siti mengatakan bahwa dia telah berselingkuh dan kemudian

membuahkan seorang anak adalah akibat suaminya ditahan, dan

penahanan dirinya karena dia ikut-ikutan berpolitik. Dengan kata lain,

bagi Bu Siti, sumber segala kenyataan pahit itu adalah 'politik'.

Itu sebabnya semenjak suaminya dilepas dari tahanan, Bu Siti

45

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


FOKUS

Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi

selalu mengontrol segala hal yang dibaca, didengar, ditonton dan

dibicarakan oleh suaminya. Tindakan ini dilakukan Bu Siti agar sang

suami tidak mengikuti perkembangan situasi politik. Suaminya dilarang

membaca surat kabar, dilarang mendengarkan atau menonton siaran

berita radio maupun televisi. Begitu pula suaminya juga dia kontrol agar

jangan terlalu sering bertemu dan berbicara dengan kakak iparnya, yang

sejak kecil selalu menjadi panutan suaminya sampai dalam soal ideologi

politik. (Kakak iparnya itu juga ditahan dan dilepaskan pada akhir 1969).

Pendek kata, Bu Siti mengendalikan hampir segala gerak langkah

suaminya, sesuatu yang tidak terjadi sebelum suaminya ditahan.

Tetangga dan kerabat dekatnya bukannya tidak melihat adanya

perubahan relasi komunikasi antara Bu Siti dan suaminya. Dengan sinis

mereka melihat hal itu sebagai upaya Bu Siti menutupi kesalahannya. Bu

Siti bukannya tidak sadar akan sinisme mereka itu. Hal itu tampak dalam

sikap tertutup terhadap tetangga dan kerabat dekatnya. Kalau toh ada

komunikasi, biasanya komunikasi itu penuh kepuraan-puraan atau

sekadar basa-basi. Bu Siti hingga kini cenderung mengurung diri.

Suaminya pun terkurung dalam pengurungan diri istrinya itu.

Kisah Bu Sri

Sama dengan Bu Surti dan Bu Siti, Bu Sri adalah seorang ibu rumah

tangga sebelum suaminya ditahan. Dia memiliki empat anak, yang terdiri

dari dua putri dan dua putra. Ketika suaminya masuk penjara pada akhir

Oktober 1965, anaknya yang sulung berusia tujuh tahun, sedangkan

yang bungsu setengah tahun.

Berbeda dari pengalaman hidup Bu Surti dan Bu Siti,

pengalaman hidup Bu Sri sewaktu ditinggal suaminya di penjara relatif

tidak berliku-liku. Untuk menyambung hidup dirinya dan keempat

anaknya dia sepenuhnya ditopang oleh orang tuanya dan mertuanya.

Dua putrinya dia titipkan di rumah mertuanya, sedangkan dia bersama

kedua putranya tinggal bersama orang tuanya. Selain menyandarkan

pada uang pensiun ayahnya, Bu Sri juga bersandar pada hasil kerja

ibunya, yang mulai membuka usaha jual beli pakaian bekas semenjak

ketempatan anak dan kedua cucunya. Bu Sri sendiri sepenuhnya

mengurusi kedua putranya yang masih balita.

Setelah suaminya dilepas dari penjara pada akhir 1969, Bu Sri

dan keempat anaknya serta suaminya kembali hidup bersama. Mereka

46


tinggal di rumah mertua Bu Sri. Mereka hidup bertani, dan menjalani

taraf hidup yang serba pas-pasan, sampai akhirnya suami Bu Sri

mendapatkan pekerjaan di Jakarta kembali pada profesi semula, yaitu

guru.

Kisah hidup Bu Sri barangkali yang paling lazim terjadi di

kalangan para istri mantan tapol. Artinya, kemampuan untuk bertahan

hidup sewaktu suami di penjara sangat bergantung pada topangan

ekonomi orang tua atau kerabat dekat, bahkan sampai pada masalah

tempat tinggal. Boleh jadi kondisi semacam inilah yang membuat orang

seperti Bu Sri tidak perlu 'terjatuh' pada situasi seperti yang dialami Bu

Siti, dan juga terhindar dari pengalaman seperti yang dialami Bu Surti.

Korban Tidak Langsung dan Kultur Patriarkhi

Para istri tapol seperti dituturkan di atas jelas bukan korban langsung dari

kekerasan politik massal 1965-66. Mereka sendiri tidak pernah

diinterogasi dan dipenjara. Mereka juga tidak mengalami ancaman fisik

dari pihak manapun. Namun, akibat yang mereka (dan anak-anak

mereka) alami sebagai dampak dari ditahannya suami mereka jelas tidak

bisa diremehkan. Masalah yang langsung menghadang mereka jelas

adalah problem berjuang untuk menyambung hidup.

Namun seperti terlihat dalam kasus Bu Surti, keberhasilan dalam

berjuang untuk survival ternyata tidak mendapat apresiasi sama sekali

dari suaminya. Keberhasilan istri untuk survival dipandang sebagai

ancaman buat wibawa suami. Dan itulah momen yang traumatis bagi

istri, karena kemudian dia kehilangan rasa hormat kepada suami, bahkan

mungkin juga rasa hormat kepada laki-laki.

Keberhasilan seorang istri untuk bertahan hidup seperti lumer

dan nyaris tak berarti ketika bertabrakan dengan tembok kultur

patriarkhi. Padahal, dengan keberhasilan itu sebenarnya yang dituntut

adalah kesetaraan, bukan pembalikan relasi kuasa antara suami dan istri.

Dalam kasus Bu Siti, tampak bahwa bayangan bagaimana masyarakat

nyaris tidak menyisakan ruang untuk memahami 'perselingkuhannya'

telah membuat Bu Siti menempatkan suaminya, orang terdekatnya,

sebagai sasaran pemberontakannya terhadap kultur patriarkhi. Ongkos

yang harus dia bayar adalah isolasi yang dilakukan lingkungan

terdekatnya atas dirinya.

Sedangkan dalam kasus Bu Sri, boleh dikatakan tidak ada

47

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


FOKUS

Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi

pengalaman traumatis dengan suami maupun lingkungan tetangga serta

kerabatnya, karena sejak awal dia tetap patuh berada dalam kultur

patriarkhi.

Ketiga kasus di atas membentuk politik memori yang berbeda.

Bagi Bu Surti, ingatan yang kelam dan karena itu menjadi beban

bukanlah saat-saat dia harus bekerja keras menghidupi diri dan kedua

anaknya, tetapi justru saat-saat sesudah suaminya dilepas dari tahanan.

Bagi Bu Siti, momen yang kelam bukanlah ketika dia harus

bekerja sendirian sembari mengasuh kedua anaknya yang masih balita,

tetapi ketika perselingkuhannya dengan orang lain telah membuahkan

seorang anak, persis ketika mulai terdengar kabar akan adanya pelepasan

para tapol secara besar-besaran pada akhir 1969. Di situ dia dihadapkan

pada situasi serba tidak pasti, sementara melalui cibiran, masyarakat telah

menghukumnya. Ketika suaminya pulang, dia tabrak tembok kultur

patriarkhi itu dengan menjadikan suaminya sebagai sasaran antaranya.

Tetapi, justru karena itu masyarakat semakin menghukumnya, dengan

cara mengisolasinya dalam pergaulan sosial.

Pada kasus Bu Sri yang sejak awal berada dalam posisi submisif

pada kultur patriarkhi, perjalanan hidupnya relatif tidak berliku. Tidak

seperti Bu Surti dan Bu Siti, bagi Bu Sri tidak ada pengalaman masa lalu

yang harus dia taruh di bawah karpet. Masa lalu suami sebagai tapol

bukanlah sebuah aib dalam keluarga. Bahkan karena dia tidak 'terjatuh'

pada pengalaman seperti yang terjadi pada Bu Siti itu merupakan sesuatu

yang membanggakannya. Tanpa disadari, dengan sikap semacam ini dia

sebetulnya telah turut merepoduksi 'moralitas' dalam kultur patriarkhi.

Dengan ketiga kisah di atas tampak bahwa kekerasan politik

massal yang terjadi dalam masyarakat dengan kultur patriarkhi yang

kental menjadikan perempuan sebagai korban tidak langsung yang efek

traumatisnya mungkin lebih panjang daripada laki-laki yang menjadi

korban langsung. Hal ini antara lain tampak pada sikap tidak peduli di

kalangan para istri mantan tapol terhadap perubahan politik semenjak

Suharto jatuh, di mana para mantan tapol kini dimungkinkan untuk

mengartikulasikan memori mereka secara publik. Bila sebagian mantan

tapol perempuan (apalagi laki-laki) telah menuturkan penderitaan

mereka melalui memoar-memoar atau otobiografi, para istri mantan

tapol seperti Bu Surti, apalagi Bu Siti, terus hidup bersama pengalamanpengalaman

traumatis itu.

48


DISKURSUS


Kerangka Penyelesaian Pelanggaran

HAM Berat di Indonesia dan

*)

Negara-negara Lain

Zainal Abidin

Abstract

A number of countries have succeeded in dealing with their past gross human

rights violations by using various methods that were crystallized in two models:

through court and the establishment of truth commission. A method was picked

based on the political context of each country. But in Indonesia, the two options

are on threshold of failure.

Keywords: Human Rights Tribunal, Truth Commission, Gross Violence of

Human Rights

A. Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia

sebenarnya sudah sangat jelas berdasarkan sejumlah instrumen hukum

yang telah dibentuk, di antaranya berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan HAM. Penyelesaian tersebut, pada intinya berpijak

pada dua mekanisme, yakni terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di

masa lalu melalui mekanisme penghukuman pengadilan HAM adhoc

dan melalui mekanisme KKR, sedangkan pelanggaran HAM berat yang

terjadi setelah pembentukan UU Pengadilan HAM, dilakukan melalui

1

Pengadilan HAM.

Sejarah pembentukan kedua mekanisme penyelesaian tersebut

* Sebagian besar dalam tulisan ini juga dimuat dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Edisi 11 Volume 1 Tahun

2012 yang diterbitkan oleh Dirjen HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia

1. Pembedaan ini merujuk pada Pasal 4, Pasal 43 dan Pasal 47 UU No. 26/2000. Pasal 43 menyebut

pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum adanya UU No. 26/2000 dilakukan dengan Pengadilan

HAM ad hoc, dan Pasal 47 menyebutkan menyebut pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum

adanya UU No. 26/2000 tidak tertutup kemungkinan dapat diselesaikan melalui KKR.

51


DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

berlangsung panjang dan berliku. Gagasan pembentukan KKR

misalnya, sebagai salah satu mekanisme untuk memper-

tanggungjawabkan pelanggaran HAM masa lalu, telah muncul sejak

2

reformasi mulai bergulir tahun 1998. Pembentukan KKR mendapatkan

basis legalnya dan menunjukkan komitmen negara yang kuat untuk

menyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, ketika Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR No. V

Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan. Ketetapan

tersebut menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM masa lalu, dan

menyatakan bahwa di masa lalu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan

dan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu diungkap demi

menegakkan kebenaran. Ketetapan tersebut juga merekomendasikan

3

untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional.

”Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai

lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan

dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan

kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan

pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan

ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan

melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai

bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat

dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf,

perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain

yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa

4

dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.”

UU Pengadilan HAM mengatur mekanisme pengadilan untuk

memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam

pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan

5

terhadap kemanusiaan. Terhadap kejahatan-kejahatan yang masuk

kategori pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000,

6

dilakukan melalui pengadilan HAM ad hoc.

2 Munculnya gagasan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman negara lain misalnya di Afrika Selatan dan

sejumlah negara di Amerika Latin. Lihat Progress Report, ”Pembentukan Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi” ELSAM, 27 Januari 2006.

3. Lihat Ketetapan MPR No. V/2000.

4. Ketetapan MPR No. V/2000, Hal. 8.

5. Lihat pasal 7, 8 dan 9 UU No. 26/2000. Untuk melengkapi landasan hukum pengadilan HAM, pada tahun

2002, pemerintah menerbitkan 2 Peraturan Pemerintah (PP); 1) PP No. 2/2002 tentang Tata Cara

Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM yang Berat dan PP No. 3/2002 tentang

Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

6. Lihat pasal 43 UU No. 26/2000.

52


UU juga menyebut bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi

sebelum berlakunya UU ini tidak menutup kemungkinan

7

penyelesaiannya dilakukan oleh KKR yang dibentuk melalui UU.

Berdasarkan UU tersebut, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap

8

kemanusiaan, yang termasuk dalam ”the most serious crimes” dan

merupakan kejahatan internasional, akan dapat diadili di Pengadilan

Indonesia.

Komitmen adanya pengadilan HAM dan KKR juga dijanjikan

dibentuk di Papua. Melalui UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Papua, negara berjanji kepada rakyat Papua tentang

pertanggungjawaban berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua

melalui dua instrumen yaitu Pengadilan HAM dan KKR. UU tersebut

menyatakan KKR dilakukan untuk ”melakukan klarifikasi sejarah dan

merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi” dalam

9

rangka menjaga persatuan bangsa.

Pada tahun 2004, terbentuk UU No. 27 tahun 2004 tentang

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang mengatur tentang

pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, mekanisme

10

penyelesaian di luar pengadilan dan rehabilitasi kepada korban.

Namun, selama tahun 2004-2006 pembentukannya sangat lambat, dan

11

Pemerintah hanya berhasil melakukan proses seleksi anggota KKR.

Pada tahun 2006, komitmen untuk penyelesaian pelanggaran

HAM masa lalu juga dinyatakan dalam konteks pelanggaran HAM berat

di Aceh. UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,

memandatkan adanya pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di

12

Aceh.

Pada tahun 2006 pula, terbentuk UU No. 13 tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, yang dapat dikatakan sebagai regulasi

7. Lihat pasal 47 UU No. 26/2000.

8. Istilah ”the most serious crimes ” merujuk pada istilah yang dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998.

Sebagai catatan, penjelasan pasal 7 UU No. 26/2000 menyatakan ”Kejahatan genosida dan kejahatan

terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan Rome Statute of The Intemational Criminal Court”

(Pasal 6 dan Pasal 7).

9. Lihat Pasal 44 UU No. 21/2001.

10. DPR dan Pemerintah pada saat itu, setelah melalui perdebatan yang panjang selama kurang lebih 16

bulan, akhirnya mengesahkan RUU KKR menjadi UU, meski disadari adanya kelemahan dalam

pengaturannya. Sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang ada kelemahan dalam UU KKR, yakni

kurang sesuai dengan prinsip-prinsip berdasarkan hukum HAM internasional.

11. Lihat Progress Report, ”Pandangan Elsam atas Pembentukan KKR Terlambat Dua Tahun; Penundaan

Pembentukan KKR: Pengingkaran atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di

Masa Lalu”, ELSAM, 2006.

12. Lihat pasal 228 dan 229 UU No.11/2006.

53

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

yang memperkuat mekanisme Pengadilan HAM. UU tersebut mengatur

tentang perlindungan saksi dan korban yang lebih baik, dan memberikan

penguatan pengaturan tentang kompensasi dan restitusi, termasuk hal

atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial kepada korban

13

pelanggaran HAM berat. UU tersebut juga memandatkan

pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Namun, pada tahun 2006 pula, MK membatalkan UU No. 27

Tahun 2004 tentang KKR, karena dianggap bertentangan dengan

Konstitusi, hukum HAM internasional dan hukum humaniter

internasional. MK kemudian merekomendasikan untuk membentuk

UU KKR baru sesuai dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang

berlaku secara universal, serta mendorong negara untuk melakukan

15

rekonsiliasi melalui kebijakan politik.

”Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup

upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya

rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain

dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum

(undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM

yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi

melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara

16

umum.”

Dari kerangka hukum sebagaimana disebutkan di atas, konsep

dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat telah jelas dan

masih menggunakan dua mekanisme, yaitu melalui jalur pengadilan dan

KKR. MK, meski membatalkan UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR,

tetap merekomendasikan pembentukan UU KKR baru dan melalukan

rekonsilasi.

Justru pada tataran implementasi kedua mekanisme tersebut

yang mengalami hambatan dan stagnasi hingga saat ini. Dari sisi

penyelesaian melalui pengadilan, tercatat hanya dua kasus yang telah

dibawa ke pengadilan HAM adhoc, yakni perkara pelanggaran HAM

13. Lihat pasal 5 dan pasal 7 UU No. 13/2006. Kemudian juga muncul PP No. 44/2008 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

14. Lihat Pasal 11-27 dan Pasal 45 UU No. 13/2006.

15. Lebih lengkap tentang argumen MK dan respon ELSAM atas keputusan tersebut bisa dilihat di Briefing

Paper, ”Making Human Rights A Constitutional Rights, A Critique of Constitutional Court's Decision on the Judicial

Review of the Truth and Reconciliation Commission Act and Its Implication for Settling Past Human Rights Abuses”,

ELSAM, 2007.

16. Lihat Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, hal. 131.

54

14


erat Timor-Timur pada tahun 1999 dan Tanjung Priok tahun 1984, dan

sebuah Pengadilan HAM untuk kasus Abepura tahun 2000.

Dalam ketiga pengadilan tersebut, sebagaimana disebutkan

pada bagian atas, proses pengadilan bisa dikatakan gagal menghadirkan

keadilan. Justru sejumlah inisiatif korban dan masyarakat sipil melalui

17

jalur pengadilan maupun upaya lainnya yang lebih maju.

Demikian pula dengan berbagai penyelidikan yang telah

dilakukan oleh Komnas HAM, diantaranya Kasus Trisaksi, Semanggi I

dan II, Kasus Talangsari 1989, dan Kasus Penghilangan Paska 1997-

1998 yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung

dan Presiden. Sejumlah argumen dari Kejaksaan Agung untuk tidak

menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM diantaranya untuk

pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 belum ada

rekomendasi dari DPR dan masih ada berbagai hal yang harus dilengkapi

18

oleh Komnas HAM.

Namun, alasan-alasan Kejaksaan Agung tidak konsisten.

Misalnya, dalam perkara Penghilangan Paksa Tahun 1997-1998 yang

telah mendapatkan rekomendasi DPR untuk membentuk Pengadilan

HAM adhoc tidak dilaksanakan hingga saat ini. Padahal, pada 28 Oktober

2009, DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk

19

Pengadilan HAM adhoc untuk kasus Penghilangan Paksa 1997-1998.

Presiden juga hingga kini belum menerbitkan keputusan untuk adanya

20

pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa tersebut.

B. Pelanggaran HAM yang Berat: Pengalaman Internasional dan

Berbagai Negara

Banyak negara telah melakukan penyelesaian kejahatan masa lalunya

dengan metode yang bermacam-macam. Negara-negara tersebut

cenderung pada mulanya dipimpin oleh rezim pemerintahan yang

17. Lihat catatan Elsam, ”Pemetaan Singkat Kebijakan Reparasi dan Implementasinya di Indonesia”, 3

Oktober 2011. Lihat juga, Zainal Abidin, ”Jalan Berliku Meraih Keadilan”, Bulletin Asasi, Elsam, edisi

Januari-Februari 2012. Dokumen dapat diakses di www.elsam.or.id

19. Mengenai perdebatan tentang Pembentukan Pengadilan HAM dapat dilihat dalam Jurnal Dignitas,

”HAM dan Realitas Transisional”, Elsam, 2011.

20. Terdapat 4 rekomendasi dari DPR yaitu yaitu pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk menangani

kasus orang hilang, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, pencarian 13 orang hilang yang

belum ditemukan dan ratifikasi Konvensi HAM PBB tentang penghilangan orang secara paksa. Lihat

juga Kertas Posisi Keadilan Transisional, ”Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: Berlanjutnya

Penyangkalan Negara atas Hak-Hak Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara

Paksa Periode 1997-1998”, Elsam, 17 Februari 2011. Lihat juga ASASI, ”Penghilangan Paksa 1997-1998:

Rekomendasi Tanpa Atensi, Edisi November-Desember 2011. Dokumen dapat diakses di

www.elsam.or.id

55

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

otoriter yang sangat kuat mengontrol kekuasaan. Dengan latar belakang

politik yang beragam, pola penyelesaian kejahatan masa lalu negaranegara

tersebut juga berbeda-beda. Di bawah ini merupakan pola

implementasi penyelesaian kejahatan masa lalu yang telah dilakukan oleh

negara-negara lain:

1. Praktik Penghukuman Melalui Pengadilan

Sejarah penghukuman terhadap terjadinya berbagai kejahatan serius

telah berlangsung lama. Sejumlah pengadilan Internasional telah digelar,

disamping berbagai pengadilan untuk kejahatan-kejahatan serius yang

dilakukan dalam tingkat domestik. Di antara yang pertama adalah

Pengadilan Leipzig tahun 1921, untuk mengadili para penjahat perang

Jerman pada perang dunia pertama, yang dilakukan oleh Mahkamah

21

Agung Jerman berdasarkan Perjajian Versailles.

Kemudian, praktik proses penghukuman terhadap para pelaku

kejahatan-kejahatan yang serius tersebut berlanjut, di antaranya

sejumlah pengadilan yang terkenal, yakni; pengadilan kejahatan

internasional setelah perang dunia, yaitu ”International Military Tribunal ”

(IMT) atau dikenal sebagai ”Nuremberg Tribunal” pada tahun 1945 dan

”International Military Tribunal for the Far East (IMTFE)” atau dikenal

22

sebagai ”Tokyo Tribunal” pada 1946. Pengadilan Nurenberg mengadili

24 para pimpinan Nazi yang didakwa dengan; turut serta dalam suatu

perencanaan atau konspirasi untuk melaksanakan kejahatan terhadap

perdamaian (crime against peace), merencanakan, memprakarsai, dan

mengadakan peperangan agresi militer dan ataupun kejahatan lainnya

terhadap perdamaian, melakukan kejahatan perang (war crime) dan

kejahatan kemanusiaan. Sementara Pengadilan Tokyo mendakwa 28

orang yang kebanyakan terdiri dari pejabat militer dan pemerintahan

Jepang dengan dakwaan terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan

23

terhadap kemanusiaan.

Kemudian setelah usai perang dingin, menghadapi kekejaman

21. Tobias Lock dan Julia Riem, ”Judging Nurenberg: The Laws, The Rallies, The Trial”, Dokumen dapat diakses di

http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol06No12/PDF_Vol_06_No_12_1819-1832_v

Developments_LockRiem.pdf

22. Pembentukan IMT didasarkan pada insiatif sekutu yang memenangkan perang untuk mengadili para

pemimpin Nazi-Jerman, baik sipil maupun militer, sebagai penjahat perang dengan terlebih dahulu

dituangkan dalam London Agreement tanggal 8 Agustus 1945. Sedangkan IMTFE dibentuk berdasarkan

Proklamasi Panglima Tertinggi Tentara Sekutu Jenderal Douglas MacArthur pada 1946.

23. http://cnd.org/mirror/nanjing/NMTT.html

56


yang terjadi di Bekas Negara Yugoslavia dan Rwanda dibentuk

Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia atau

”the International Criminal Tribunal for fomer Yugoslavia (ICTY)” dan atau

Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda ”the International

24

Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)”.

ICTR merupakan pengadilan bentukan PBB untuk mengadili

para pelaku kejahatan perang yang terjadi selama konflik Balkan pada

tahun 1990an. Pengadilan ini telah mendakwa lebih dari 160 pelaku,

termasuk kepala negara, perdana menteri, pimpinan militer, pejabat

pemerintah, dan lainnya dengan tuduhan atas tindakan pembunhan,

penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, perusakan properti dan

25

kejahatan-kejahatan lainnya sebagainya diatur dalam Statuta ICTY.

Sementara ICTR, yang juga merupakan pengadilan bentukan PBB, yang

berlokasi di Aruza Tanzania, mengadili para pelaku kejahatan genosida,

kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum

humaniter internasional lainnya atas peristiwa yang terjadi di Rwanda

26

pada tahun 1994, dan telah mendakwa sekitar 72 pelaku.

Pada tahun 1998, masyarakat Internasional sepakat membentuk

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang

27

didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998. Semangat pembentukan

ICC sebagaimana disebutkan dalam Statuta Roma 1998 diantaranya

untuk memerangi impunitas dan bahwa kejahatan genosida, kejahatan

terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagai

”the most serious crimes of concern to the international community as a whole”.

Statuta Roma mengatur kewenangan untuk mengadili

kejahatan-kejahatan paling serius (the most serious crimes), yaitu kejahatan

genosida (the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes

against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (the

28

crime of aggression). Berbeda dengan pengadilan internasional

sebelumnya yang bersifat ad hoc, Mahkamah Pidana Internasional

29

merupakan pengadilan yang permanen.

24. Kedua pengadilan ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kedua pengadilan

dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu Dewan Keamanan PBB melalui sebuah resolusi. ICTR dibentuk

berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.955, tanggal 8 November 1994 .

25. http://www.icty.org/sid/3.

26. http://www.unictr.org/AboutICTR/GeneralInformation/tabid/101/Default.aspx

27. Statuta ini diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 negara yang berpartisipasi dalam ”United Nations

Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court” di kota Roma,

Italia

28. Pasal 5 Statuta Roma 1998.

29. Pasal 3(1) Statuta Roma.

57

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Sejak pendiriannya, ICC setidaknya telah memeriksa 16 kasus

atas tujuh peristiwa yang terjadi di Uganda, Kenya, Kongo, Sudan,

Afrika Tengah, Libya, dan Pantai Gading. Terdakwa pertama yang

dijatuhi hukuman oleh ICC adalah Thomas Lubanga Dyilo dari Kongo,

yang didakwa melakukan kejahatan perang, dimana dia diduga

memerintahkan anak buahnya melakukan pelanggaran HAM yang

massif, termasuk kekejaman etnis, pembunuhan, penyiksaan,

pemerkosaan, mutilasi dan memaksa anak-anak untuk menjadi tentara.

Lubaga Dyilo akhirnya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dengan

terbuktinya melakukan pemaksaan kepada anak-anak untuk menjadi

30

tentara.

Pengalaman sejumlah pengadilan tersebut telah jelas

memberikan pesan bahwa para pelaku kejahatan-kejahatan serius harus

dibawa ke pengadilan dan diadili. Sejumlah instrumen HAM

internasional telah dibentuk untuk memastikan adanya penghukuman

bagi para pelaku kejahatan-kejahatan serius. Pelanggaran hak asasi

manusia yang berat, misalnya genosida dan penyiksaan, juga telah diakui

sebagai ”jus cogens” atau ”peremptory norms” yang karenanya pelaku

kejahatan tersebut merupakan adalah musuh semua umat manusia (hostis

humanis generis) dan penuntutan terhadap para pelakunya merupakan

31

kewajiban seluruh umat manusia (obligatio erga omnes).

Hal ini juga berarti bahwa untuk kejahatan-kejahatan serius tidak

diperkenankan adanya amnesti. Sejumlah dokumen PBB menyebutkan

secara tegas bahwa amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku

32

pelanggaran HAM berat. Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB

tahun 2004, dalam Point 3 menegaskan sebagai berikut:

”…amnesties should not be granted to those who commit violations of

human rights and international humanitarian law that constitute crimes,

30. http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/

31.Lihat ”Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity”

(E/CN.4/2005/102/Add.1 08 Februari 2005).

32. Lihat General Comment 20 Pasal 7 [Kovenan Hak Sipil dan Politik] menyatakan bahwa "that some States

have granted amnesty in respect of acts of torture. Amnesties are generally incompatible with the duty of the States to

investigate such acts” (General Comment 20 concerning Article 7, replaces General Comment 7 concerning Prohibition of

Torture and Cruel Treatment or Punishment); lihat juga Laporan Sekjen PBB mengenai pembentukan

Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone S/200/915), 4 Oktober 2000 dalam paragraph 22-24, Laporan

Sekjen PBB tentang The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, (S/2004/616),

23 Agustus 2004, Independent Study on Best Practices, Including Recommendations, to Assist States In Strengthening

Their Domestic Capacity to Combat All Aspects Of Impunity (E/CN.4/2004/88).

58


urges States to take action in accordance with their obligations under

international law and welcomes the lifting, waiving, or nullification of

33

amnesties and other immunities”.

Kewajiban untuk melakukan penghukuman ini, yang tertuang

dalam sejumlah instrumen HAM internasional, juga yurisdiksi

internasional, yaitu berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tertentu,

mewajibkan untuk dituntut di dalam negeri, maupun memberikan

kemungkinan pelaku pelanggaran tersebut dapat diproses di pengadilan

di luar negeri. Hal ini misalnya dalam Konvensi Pencegahan dan

Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (The Convention on the

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), yang memberikan

kewajiban utama untuk penuntutan pelaku kepada negara dimana

pelanggaran terjadi, tetapi juga menentukan bahwa pengadilan lainnya,

34

termasuk pengadilan internasional, memiliki yurisdiksi.

35

Demikian juga dengan Konvensi Anti Penyiksaan, yang

menentukan adanya yurisdiksi internasional atas kejahatan penyiksaan

yang lebih luas dan spesifik. Menurut Konvensi ini, negara-negara

mempunyai kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili seorang

yang diduga melakukan tindakan penyiksaan.

Di Amerika Serikat, sebuah produk hukum yang disebutkan

sebagai Alien Tort Claims Act (1789) memberikan peluang untuk

kesalahan atas kejahatan apapun yang ”melanggar the law of nations”

dapat disidangkan di pengadilan federal perdata Amerika Serikat.

Demikian juga, Torture Victim Protection Act (1992) memungkinkan warga

negara Amerika Serikat dan keluarganya yang menjadi korban

penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh

pejabat di negara lain, dapat disidangkan di Amerika Serikat.

Di Inggris, sebuah ketentuan yang dikeluarkan tahun 1988

memberikan kewenangan yurisdiksi ekstra-teritorial pada pengadilan

pidana untuk menyidangkan pelaku penyiksaan dari negara mana pun

yang dilakukan kepada korban dari negara mana pun dan tidak

tergantung di mana penyiksaan dilakukan. Negara-negara lain yang

sudah pernah mengajukan permohonan ekstradisi atau sudah pernah

33. (Resolution : 2004/72, Impunity, E/CN.4/RES/2004/72), 21 April 2004.

34. Kemungkinan ini telah diakui berdasarkan beberapa keputusan hukum pengadilan Amerika Serikat

(kasus Demjanjuk), Israel (kasus Eichmann) dan House of Lords di Inggris (kasus Pinochet).

35. Lengkapnya The International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment.

59

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

menghukum pelaku pelanggaran HAM seperti ini termasuk Spanyol,

Belanda, Jerman, Perancis dan Italia.

Sejumlah model pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang

terjadi terus mengalami perkembangan, yang dapat dilakukan dalam

berbagai bentuk pertanggungjawaban dan proses penuntutan melalui

pengadilan baik dalam level internasional, regional, maupun domestik.

a. Pengadilan Nasional-Internasional (hybrid)

Pada tahun 2002 sebuah pengadilan khusus (special court) yang

bersifat hibrida (nasional dan internasional) dibentuk di Sierra

Leone atas dukungan PBB untuk melengkapi kerja Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yurisdiksi pengadilan ini

mencakup kejahatan perang, kejahatan terhadap

kemanusiaan, dan kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur

dalam hukum internasional, dan akan mengadili orang-orang

yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran hukum

internasional dan hukum Sierra Leone yang dilakukan di

36

wilayah Sierra Leone, sejak 30 November 1996. Jaksa

penuntut dan Hakim dalam pengadilan ini ditunjuk oleh PBB

dan dari Sierra Leone, yang dalam pemilihannya dilakukan

37

melalui konsultasi antara PBB dan Pemerintah Sierra Leone.

Sejumlah pelaku kejahatan telah diadili, diantaranya tiga

komandan Revolutionary United Front (RUF), Issa Hassan Sesay,

Morris Kallon and Augustine Gbao atas dakwaan melakukan

kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan terhadap

kemanusiaan (crimes against humanity) atas peranan mereka

dalam perang sipil yang berakhir tahun 1999. Issa dijatuhi

pidana 52 tahun atas 16 dakwaan, Kallon dijatuhi pidana 39

38

tahun, dan Gbao mendapatkan hukuman 25 tahun.

Di Kamboja, PBB dan Pemerintah Kamboja menyepakati

pembentukan pengadilan pada bulan Oktober tahun 2004.

Pengadilan tersebut akan menjadi mekanisme untuk

mengadili para pemimpin rezim Khmer Merah dan ”mereka

yang paling bertanggung jawab” atas tindakan kejahatan

kemanusiaan.

36. http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/605?OpenDocument.

37. http://www.sc-sl.org/

38. http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=10517

60


Sebagaimana dengan pengadilan khusus Sierra Leone, ”Khmer

Rouge Tribunal ” juga akan beranggotakan hakim dari Kamboja

dan dari luar negeri. Kasus pertama yang disidangkan adalah

terdakwa mantan anggota senior Khmer Merah, Kaing Guek

Eav yang dikenal sebagai Duch. Di persidangan Duch terbukti

bersalah terlibat dalam pembunuhan dan penyiksaan serta

kejahatan terhadap kemanusiaan sewaktu memimpin penjara

Tuol Sleng, tempat terjadinya penyiksaan yang dilakukan

rezim ultra komunis yang dituduh menyebabkan 1,7 juta

orang tewas tahun 1975-1979, dan merupakan salah satu

tragedi terburuk pada abad ke-20. Duch kemudian dihukum

35 tahun penjara dan pada tingkat banding Duch dijatuhi

39

pidana penjara seumur hidup.

b. Inter-American Human Right Court

Pengadilan Inter-Amerika memiliki dua jurisdiksi: mengadili

(adjudicatory jurisdiction) dan memberikan opini hukum (advisory

jurisdiction). Dalam kapasitasnya mengadili kasus, maka hanya

dua jenis pihak yang berhak untuk mengajukan kasus

mengenai interpretasi dan implementasi isi Konvensi: Komisi

HAM Inter-Amerika dan negara pihak dari Konvensi tersebut.

Namun Komisi HAM hanya boleh mengajukan kasus bila

semua prosedur Komisi yang dinyatakan dalam Konvensi

HAM Inter-Amerika Pasal 48-50 (termasuk dengan

mengusahakan penyelesaian domestik) telah dilakukan.

Peranan Pengadilan Inter-Amerika dalam pengembangan

konsep-konsep HAM sangat berarti dalam masa-masa transisi

banyak negara di wilayah Amerika Latin. Salah satu

peranannya adalah dalam pengentasan impunitas, dimana baik

pengadilan tersebut dan Komisi Pengadilan HAM secara

konsisten menyatakan bahwa penerapan undang-udang

amnesti kepada kasus-kasus pelanggaran serius HAM tidak

sesuai dengan Konvensi HAM Amerika.

Misalnya, sebuah kasus yang terjadi di El-Savador dimana

tentara membunuh enam pastur Jesuit dan dua orang

39. http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/03/khmer-rouge-duch-sentence-cambodian.

61

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

perempuan. Pengadilan menyatakan bahwa UU Amnesti

tahun 1993 El-Savador melanggar kewajiban negara itu dalam

Konvensi HAM Amerika, sehingga negara El-Savador harus

menyidik dan mengadili mereka yang bertanggung jawab.

Pengadilan HAM Inter-Amerika menekankan bahwa Komisi

Kebenaran, walaupun memiliki peranan relevan, tidak boleh

dianggap sebagai pengganti yang memadai dari proses

pengadilan sebagai metode pencapaian kebenaran. Komisi

kebenaran bukan didirikan dengan presumsi bahwa tidak akan

ada pengadilan setelahnya, namun harusnya menjadi suatu

langkah untuk mengetahui kebenaran dan pada akhirnya

40

memastikan keadilan akan ditegakkan.

c. Pengadilan Pidana Domestik

Pada bulan April tahun 2004, sebuah pengadilan di Belanda

menjatuhkan hukum 30 tahun penjara kepada bekas kolonel

dari Republik Demokratik Congo, Sebastian Nzapali, atas

keterlibatannya dalam kejahatan perang, khususnya

penyiksaan seorang tahanan yang berada dalam

perlindungannya pada tahun 1996. Perkara ini dapat

disidangkan di Belanda berdasarkan Konvensi Anti

Penyiksaan, di mana pengadilan domesik negara yang telah

meratifikasi konvensi tersebut (dan optional protocols-nya), boleh

mengusut orang yang dicurigai melakukan beberapa jenis

41

pelanggaran HAM di negara lain.

Tahun 2004 lalu merupakan tahun pertama perkara

pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri yang disidangkan

di Inggris. Pada bulan Oktober, perkara seorang komandan

Perang Afghanistan, Faryadi Sarwar Zardad, yang dituduh

berkonspirasi dalam penyiksaan dan penyanderaan antara

tahun 1991 dan tahun 1996 dibuka di Pengadilan Pidana Pusat

Old Bailey di London. Zardad berpindah ke Inggris pada 1998

dan setelah tinggal beberapa waktu, kemudian ditangkap.

42

Zardad akhirnya dijatuhi pidana 20 tahun penjara.

40.Laporan No. 136/99 (El Salvador), paragraf. 229-230. Lihat juga http://www.cidh.oas.org

/annualrep/99eng/Merits/ElSalvador10.488.htm

41.http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=36&level1=15248&level2=&level3=&textid=39989

42.http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4695353.stm, lihat juga http://www.guardian.co.uk/uk

/2005/jul/19/afghanistan.world

62


Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia berhasil menangkap

mantan anggota senior kelompok milisi yang bertanggung

jawab atas genosida di Rwanda pada tahun 1994. Ephrem

Nkezabera ditangkap berdasarkan UU Kejahatan Perang yang

memungkinkan pengadilan Belgia untuk mengadili mereka

43

yang dituduh sebagai ”genocidaire” di luar negara tersebut.

Saat ini sejumlah negara di Amerika Latin juga melakukan

proses penghukuman kepada para pelaku pelanggaran HAM

yang terjadi di masa lalu. Pada Oktober 2011, Mahkamah

Agung Argentina menghukum Alfredo Astiz, mantan tentara

Agrentina, dengan penjara seumur hidup atas kejahatan

terhadap kemanusiaan selama masa ”Dirty War”. Artiz terbukti

ikut serta dalam penculikan dan pembunuhan terhadap suster

Alice Demon dan Leonie Duquet, dan juga Azucena Villaflor,

seorang pendiri ”the Mothers of Plaza de Mayo”, sebuah

kelompok yang meminta adanya penyelidikan untuk kasus-

44

kasus penghilangan paksa.

Pada Juli 2012, mantan pimpinan militer Argentina, Jorge

Videla dan Reynaldo Bignone dijatuhi hukuman masingmasing

50 tahun dan 15 tahun penjara atas kejahatan

melakukan pencurian bayi dan anak-anak dari tahanan politik,

dimana ketika itu setidaknya 400 bayi telah diambil dari orang

45

tua mereka ketika dipenjara.

d. Gugatan Perdata

Mekanisme gugatan perdata, yang sering dilakukan dengan

menuntut pejabat negara untuk memperoleh ganti rugi,

kompensasi dan rehabilitasi. Gugatan ini dilakukan biasanya

sebagai jalan terakhir ketika proses penuntutan dan

penghukuman dihalang-halangi. Hal ini misalnya terjadi di

43. http://www.trial-ch.org/en/ressources/trial-watch/trial-watch/profils/profile/627

/action/show/controller/Profile.html

44. http://www.independent.co.uk/news/world/americas/argentina-finally-serves-justice-on-the-angelof-death-2376896.html.

45. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-18731349

63

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Uruguay tahun 1990, dimana beberapa anggota keluarga orang

yang dibunuh dan dihilangkan paksa memperoleh ganti rugi

dari negara berdasarkan keputusan pengadilan perdata.

Di tingkat internasional, gugatan perdata juga bisa diajukan di

berbagai negara, misalnya seperti Alien Tort Claims Act di

Amerika Serikat yang memungkinkan permohonan untuk

ganti-rugi dapat diajukan kepada pengadilan federal negara

tersebut. Kendati tindakan kejahatan dilakukan di luar negeri,

para pelaku tetap bisa diadili di Amerika Serikat sepanjang

tergugat memiliki kontak dengan Amerika Serikat. Sejumlah

gugatan dengan prosedur ini misalnya, gugatan yang diajukan

oleh Center for Justice and Accountability di San Fransisco atas

nama keluarga Uskup Agung Romero, yang dibunuh oleh

militer di El Salvador pada tahun 1980.

Setelah hampir 25 tahun sejak pembunuhan Romero, sama

sekali belum ada upaya oleh pemerintah El Salvador untuk

menyelesaikan pembunuhan tokoh HAM ini. Pengadilan

Federal Fresno, California, memutuskan bahwa salah satu

orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut

adalah seorang pensiunan kapten angkatan udara, Alvaro

Saravia, yang telah tinggal di Amerika Serikat selama hampir

20 tahun. Saravia diperintahkan untuk membayar USD 10 juta

46

sebagai ganti rugi kepada keluarga Uskup Agung Romero.

Juga gugatan korban rezim bekas Presiden Filipina, Ferdinand

Marcos. Meskipun Marcos, yang sudah pindah ke A.S. dan

tinggal di Hawaii, meninggal selama proses gugatan ini berlalu,

pengadilan tetap memerintahkan 'estate' Marcos untuk

membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar USD 150

47

juta.

e. Permintaan Ekstradisi

Penahanan bekas diktator Chile, Jendral Pinochet, ditahan di

46. http://www.cja.org/article.php?list=type&type=77

47. Sandra Collver, ”Bringing Human Rights Abuses to Justice in U.S. Courts: Carrying Forward the Legacy of the

Nurenberg Trial”. Dokumen dapat diakses di: http://www.cardozolawreview.com/content/27-

4/COLIVER.WEBSITE.pdf

64


Inggris pada bulan Oktober 1998 berdasarkan surat perintah

internasional yang dikeluarkan oleh hakim Spanyol, Baltasar

Garzon, yang meminta Pinochet diekstradisi ke Spanyol

berdasarkan beberapa tuduhan penyiksaan warga negara

Spanyol. Pinochet ditahan di Inggris selama 16 bulan, namun

akhirnya permintaan ekstradisi ditolak dan Pinochet diijinkan

balik ke Chile.

Spanyol juga menerima tuntutan Yayasan Rigoberta Menchu

yang ditujukan kepada bekas diktator Guatemala, Jendral

Efrain Rios Mott, atas tuduhan melakukan pelanggaran

kejahatan kemanusiaan, dengan catatan hanya kasus yang

melibatkan warga negara Spanyol sebagai korban yang dapat

48

diproses.

Argentina telah menjadi sasaran gugatan berdasarkan

yurisdiksi internasional, dan persidangan in absentia yang

pernah dilakukan di Perancis, Spanyol, Itali dan Jerman. Pada

Juli 2003, Spanyol meminta 46 petinggi militer diekstradisi atas

49

tuduhan penyiksaan dan genosida dan pada tahun 2007

Spanyol juga meminta Argentina untuk mengekstradisi 40

orang, termasuk mantan Presiden Agentina, yang didakwa

melakukan genosida, terrorisme and penyiksaan selama masa

50

kediktatoran tahun 1976 dan 1983.

Pada Maret 2004, giliran Pemerintah Jerman meminta bekas

Presiden Argentina, Jorge Videla, untuk diekstradisi bersama

dengan dua petinggi militer lain, yaitu Emilio Massera dan

Buillermo Suarez Mason yang semuanya dituduh ikut terlibat

dalam pembunuhan tiga mahasiswa Jerman pada tahun 1976

51

dan 1977.

2. Komisi Kebenaran

Sejak awal tahun 1980-an muncul mekanisme baru untuk menghadapi

48. http://www.guardian.co.uk/world/1998/oct/18/pinochet.chile.

49. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3052333.stm

50. http://english.peopledaily.com.cn/200702/10/eng20070210_349129.html

51. http://www.dw.de/dw/article/0,,1128473,00.html

65

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang secara umum

disebut sebagai komisi kebenaran. Di Argentina, pada 16 Desember

1983 dibentuk Komisi Nasional untuk Menyelidiki Kasus-kasus

Penghilangan Paksa melalui Keputusan Presiden Raul Alfosin.

Kemudian berlanjut pada pembentukan komisi kebenaran di berbagai

negara lainnya, di antaranya Uganda, Chile, Chad, El Salvador, dan Haiti,

dan Afrika Selatan, Guatemala, Nigeria, Sierra Leone, Timor Lesta, dan

52

lainnya.

Sejak tahun 1978-2007, setidaknya lebih dari 32 Komisi

Kebenaran terbentuk di 28 negara dengan berbagai format dan

53

mandatnya. Pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika

Selatan, sebagai mekanisme pengungkapan kebenaran 'non-judial' atas

berbagai pelanggaran HAM yang massif telah mendapatkan perhatian

54

dunia.

Pembentukan Komisi Kebenaran di berbagai negara, sangat

tergantung konteks pelanggaran masa lalu serta konteks masa transisi

masing-masing negara tersebut, namun secara umum Komisi

Kebenaran dapat dinyatakan sebagai:

”Sebuah institusi non-yudisial yang bersifat sementara yang didirikan oleh

sebuah institusi resmi untuk menyelidiki pola pelanggaran HAM berat

yang dilakukan selama kurun waktu tertentu pada masa lalu. Tujuan

dibentuknya institusi ini adalah untuk menerbitkan sebuah laporan

terbuka, termasuk data-data tentang korban,beberapa butir rekomendasi

55

menuju pencapaian keadilan dan rekonsiliasi.”

Komisi Kebenaran dibentuk untuk menghadapi warisan

pelanggaran masa lalu dan mencapai rekonsiliasi nasional yang bersifat

partisipatori dan mendalam, dan bukan untuk menghindari akuntabilitas

pelanggaran maupun proses pengadilan. Pengalaman berbagai negara

menunjukkan bahwa komisi kebenaran pada umumnya dibentuk karena

adanya proses transisi dari pemerintahan otoriter menuju sebuah

pemerintahan demokratis, atau dibentuk dalam upaya mempertahankan

perdamaian usai terjadinya perang sipil atau pemberontakan bersenjata.

52. Pricilla B. Hayner, ”Unspeakable Truth: Facing the Challenge of Truth Commission”, Routledge, 2002. Telah

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh ELSAM dengan judul, ”Kebenaran Tak Terbahasakan:

Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan, 2005.

53. http://www.amnesty.org/en/international-justice/issues/truth-commissions

54. Pricillia B. Hayner, ”Truth Commission: A Schemic Overview”, International Review of the Red Cross, Vol. 88, Juni

2006.

55. Dan Bronkhorst, 'Truth Commissions and Transitional Justice: A Shrot Guide' Amnesty Internasional Netherlands

Document, September 2003, www.amnesty.nl/downloads/truthcommission_guide.doc

66


Proses pembentukan Komisi Kebenaran dapat dilakukan berdasarkan

keputusan presiden atau undang-undang di tingkat nasional, maupun

sebagai kesepakatan perdamaian yang didukung ditingkat internasional,

misalnya oleh PBB.

Lahirnya komisi kebenaran tidak dimaksudkan untuk

menggantikan fungsi peradilan dalam pencarian keadilan dan

akuntabilitas, melainkan dimaksudkan untuk melengkapi segala aspek

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu termasuk pencarian keadilan,

penegakan hukum, pengungkapan kebenaran, perubahan hukum dan

institusi, pemulihan, rekonsiliasi, pematahan budaya impunitas dan lain

sebagainya.

Komisi kebenaran meskipun mandatnya dipengaruhi konteks

pelanggaran dan bentuk akuntabilitas yang diharapkan, pendirian suatu

komisi kebenaran harus berdasar kepada norma dan prinsip-prinsip

sebagaimana yang dituangkan dalam hukum HAM internasional.

Artinya, Komisi kebenaran (dan rekonsiliasi) merupakan salah satu

mekanisme yang melengkapi proses akuntabilitas kejahatan pelanggaran

HAM yang berat.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa Komisi

Kebenaran didasari oleh pentingnya melakukan catatan yang akurat atas

pengalaman masa lalu (historical record of past abuses) yang berguna untuk

mencegah terjadinya peristiwa yang sama terulang. Kemudian, fungsi

penting adanya proses ini untuk mendorong adanya pengakuan resmi

atas pelanggaran HAM yang terjadi, dan negara secara publik mengakui

kesalahan atas terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu.

Selain itu, catatan tentang pelanggaran HAM yang terjadi akan

mampu merekomendasikan berbagai langkah-langkah penting untuk

adanya akuntabilitas, pemulihan kepada korban, dan rekomendasi

perbaikan institusi dan adanya kebijakan untuk memastikan pelanggaran

serupa tidak terulang. Tersedianya catatan yang akurat dari praktek masa

lalu juga akan mempermudah penegakan akuntabilitas oleh negara.

Berbeda dengan mekanisme pengadilan, proses dalam komisi

kebenaran memberikan ruang yang penting bagi para korban untuk

mengungkapkan ceritanya, dengan demikian dapat mengungkap apa

yang sesungguhnya terjadi di masa lalu. Pengungkapan kebenaran, yang

mendasarkan pada suara korban akan berkontribusi pada proses

penyembuhan sosial (social healing), dan mendorong terjadinya

67

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

perdamaian yang nyata di tingkat komunitas masyarakat.

Pengalaman berbagai komisi kebenaran yang ada, setidaknya ada

empat hal pokok; pertama, perumusan mandat Komisi Kebenaran tidak

baku, namun secara hukum, biasanya ada mandat khusus Komisi dan

batasan yang jelas. Kedua, komisi yang dibentuk mengharuskan

tersedianya struktur, komposisi dan keanggotaan yang menjamin

tercapainya mandat. Ketiga, adanya mekanisme kerja komisi yang jelas,

terkait dengan dengan persoalanpersoalan seperti jenis investigasi yang

harus dilakukan, apakah pengambilan pernyataan harus dilakukan

secara rahasia (confidential) atau terbuka, bagaimana mekanisme kerja

komisi dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta,

di luar komisi. Perumusan juga menjaga dipergunakannya prinsipprinsip

”the rights to know the truth”, ”the rights to justice”, dan ”the rights to

reparation” yang menjamin akuntabilitas kerja komisi dalam

56

pengungkapan kebenaran. Keempat, adanya laporan Komisi yang

menunjukkan hasil kerja komisi kebenaran yang lebih lengkap dari

peristiwa masa lalu yang diungkapkan.

Berbagai negara yang melakukan proses pengungkapan

kebenaran di antaranya: Argentina, dengan membentuk ”Comisión

Nacional para la Investigación sobre la Desaparición de Personas”/ CONADEP

(Komisi Nasional untuk Orang Hilang Argentina) yang menghasilkan

laporan akhir berjudul ”Nunca Mas: Informe de la Comision Nacional sobre la

Desaparicion de Personas”. Laporan yang mencakup 8.961 kasus

penghilangan paksa, dan termasuk konteks politik, akar masalah, bentuk

kekerasan, modus operandi dan latar belakang pelaku, nama orang

hilang yang dicatat, kesimpulan dan rekomendasi untuk ke depan,

termasuk perkara yang pantas diteruskan dan diproses di pengadilan.

Nama individu yang terlibat dalam pelanggaran disebutkan dalam

laporan akhir dengan catatan belum tentu bisa disebutkan sebagai

57

merekalah yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.

Di Chile, membentuk Komisi Nasional untuk Kebenaran dan

Rekonsiliasi Chile yang menghasilkan laporan akhir yang sering

disebutkan sebagai 'Rettig Report' diajukan ke parlemen pada Februari

1991. Laporan diterbitkan dalam bentuk dua jilid yang dibagi empat

bagian utama dengan 1.800 halaman. Laporan ini berdasarkan 2.920

perkara yang diselidikinya dan memuatkan informasi tentang konteks

sejarah, tanggungjawab institusional, ringkasan 2.279 kasus

56. ELSAM, Kertas Posisi RUU Kebenaran dan Rekonsiliasi, 2004.

57. Nunca Mas: the Report of the Argentine National Commision on the Dissapearance, Farrar Straus Giroux dan Index

on Cencorship, 1986.

68


pembunuhan dan orang hilang dan berbagai bentuk rekomendasi.

Ketika melakukan presentasi laporan kepada negara, Presiden Alywin

meminta maaf kepada korban dan keluarganya atas nama negara dan

mengirim laporan tersebut kepada setiap keluarga korban pelanggaran

58

HAM.

Di El Salvador, dibentuk Komisi Kebenaran El Salvador

diberikan tugas untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dilakukan

dua belah pihak dalam dua belas tahun perang sipil antara 1980-1992,

menghasilkan laporan akhir 'De la Locura a la Esperanza ' (From Madness to

Hope). Laporan diajukan ke Pemerintah (Presiden El Salvador) dan

Sekretaris-Jendral PBB pada 15 Maret 1993 dan diterbitkan sebagai

dokumen PBB dalam bentuk tiga jilid sekitar 200 halaman. Walaupun

Komisi Kebenaran selama masa kerjanya menerima dan melakukan

penyelidikan sekitar 22.000 kasus pelanggaran HAM, laporan sendiri

hanya sebutkan 32 kasus secara detail yang dianggap mewakili dan

menunjukkan jenis dan pola pelanggaran selama 12 tahun perang sipil El

Salvador. Laporan disusun dengan menyebutkan kronologis dan analisis

pola pelanggaran yang kemudian dibagi berdasarkan pelaku

pelanggaran, yaitu negara atau pihak FMLN (Frente Farabundo Martí para

la Liberación Naciona) atau Front Pembebasan Nasional Farabundo Marti,

59

dimana pelaku terbesar adalah negara.

Di Guatemala, dibentuk Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala

yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan dan

penghilangan paksa yang terjadi selama 36 tahun konflik bersenjata di

Guatemala. Laporan akhir diajukan ke Presiden dan PBB dengan judul

'Ingatan Sunyi.' Laporan sekitar 3.000 halaman ini didasarkan sekitar

8.000 pengakuan atau testimoni pelanggaran yang memuat 80 kasus

secara terperinci yang dilampirkan dengan ringkasan 8.000 kasus

tersebut. Menurut laporan, sekitar 200.000 orang meninggal akibat 36

tahun konflik bersenjata Guatemala. Nama pelaku tidak disebutkan,

namun dengan melakukan analisis konteks pelanggaran yang cukup

mendalam, dengan melakukan analisis tentang penyebab dan akar

konflik bersenjata, strategi dan mekanisme kekerasan serta dampak dan

60

akibatnya.

58. Pricilla B. Hayner, ”Kebenaran Tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran,

Kenyataan dan Harapan, Elsam, 2005. Hal. 63-68.

59. Lihat Laporan Komisi Kebenaran El Salvador ”From Madness to Hope”, dokumen dapat diakses di

http://www.usip.org/files/file/ElSalvador-Report.pdf , lihat juga Pricilla B. Hayner, ”Kebenaran Tak

Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan, Elsam, 2005.

Hal. 69-72.

60. Pricilla B. Hayner, ”Kebenaran Tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran,

Kenyataan dan Harapan, Elsam, 2005. Hal. 81-86.

69

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Kemudian di Afrika Selatan, dibentuk Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi Afrika Selatan yang mempunyai mandat untuk melakukan

analisis dan memberi penjelasan tentang penyebab, sifat dan meluasnya

pelanggaran HAM berat, termasuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran

tersebut, baik individu maupun organisasi. Laporan akhir kerja komisi

ini yang secara singkat disebutkan sebagai 'Final Report ' diajukan ke

Presiden Nelson Mandela. Laporan akhir berdasarkan pengakuan dari

23.000 korban dan saksi, dimana 2.000 kesaksian dilakukan di forum

dengar pendapat yang terbuka untuk publik, dengan melakukan analisis

Apartheid sebagai kejahatan kemanusiaan, analisis khusus tentang

peranan negara dan metode dan jenis pelanggaran, pelanggaran HAM

dari perspektif korban, dan analisis tentang konteks sosial pelanggaran

dan keterlibatan institusional. Laporan Akhir oleh KKR memberikan

61

sekitar 250 butir rekomendasi.

Sejumlah negara lainnya, yang membentuk Komisi juga telah

menyelesaian dan menyusun laporan akhir, diantaranya Sierra Leone

dengan laporan ”Witness to Truth: Final Report of the Truth and Reconciliation

of Sierra Leone” tahun (2005), Peru dengan Laporan ”Informe Final de la

Comision de la Verdad y Reconciliation” tahun (2003), Timor Leste dengan

Laporan berjudul ”Chega” tahun 2006, dan lain-lain.

Kehadiran komisi kebenaran, sebagaimana disebutkan di atas,

berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, yakni: a)

memberikan sumbangan terhadap proses transisi ke arah demokrasi

dengan melakukan catatan imparsial tentang masa lalu, b) memberikan

ruang resmi bagi korban untuk mengungkapkan kebenaran dan

menuntut kompensasi, rehabilitasi dan pemulihan, c) memberikan

rekomendasi menuju perubahan institusi dan perubahan hukum guna

pencegahan terulangnya pelanggaran pada masa depan (non-recurrence

principle), dan d) menentukan siapa yang bertanggungjawab dan

memberikan saran untuk memperoleh akuntabilitas dan menghapuskan

impunitas.

61. Rekomendasi-rekomendasi tersebut difokuskan terhadap beberapa masalah pokok, yakni; a) pencegahan

pelanggaran terulang, b) akuntabilitas, c) pemulihan dan rehabilitasi, d) organisasi, administrasi dan

manajemen, d) lembaga pemasyarakatan, e) komunitas agama, f) dunia usaha, g) hukum dan yudisial, h)

aparat keamanan, i) sektor kesehatan, j) media Massa, k) arsip bahan-bahan KKR, l) pembasmian

dokumen, m) gerakan kemerdekaan, dan n) hak asasi manusiaa Internasional. Lihat Laporan Akhir KKR

Afrika Selatan. Dokumen dapat diakses di http://www.justice.gov.za/trc/report/index.htm.

70


Komisi Kebenaran pada akhirnya diharapkan akan dapat

mendukung adanya tanggungjawab dan akuntabilitas Negara,

memastikan pelanggaran tidak terulang, mengembalikan hak korban,

mendorong adanya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik, dan pada

akhirnya juga mendorong proses demokratisasi. Komisi Kebenaran

dengan laporan akhirnya, saat ini terbukti mendorong proses-proses

yang diharapkan tersebut, bahkan meski dalam jangka panjang,

mendorong terus berlangsungnya proses penghukuman kepada para

pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu, yang saat ini misalnya sedang

berlangsung di sejumlah negara Amerika Latin, seperti Guatemala,

Kolombia, El Salvador dan Argentina.

Pada Januari 2012, Presiden El Salvador Mauricio Funes secara

resmi meminta maaf atas pembantaian ribuan warga yang dilakukan

militer pada tahun 1981 silam, dimana lebih dari 1.000 warga desa tewas

62

selama perang sipil 1980-1992. Di Guatemala, pada Januari 2012,

mantan diktator Efraín Ríos Montt diadili atas tuduhan terlibat dalam

genosida selama 17 bulan pemerintahannya antara tahun 1982-1983. Di

Kolombia Presiden Juan Manuel Santos, meminta maaf atas peran

negara dalam pembantaian sekitar 50 anggota sayap paramiliter di El

Tigre selama serangan terhadap gerilyawan sayap kiri tahun 1999.

Di Argentina, Pemerintah dan Pengadilan sedang menguji

warisan kekejaman selama ”Perang Kotor”, yang pada bulan Oktober

2011, Mahkamah Agung Argentina menghukum Alfredo Astiz, mantan

tentara Argentina, dengan penjara seumur hidup atas kejahatan terhadap

63

kemanusiaan, dan pada Juli 2012, mantan pimpinan militer Argentina,

Jorge Videla dan Reynaldo Bignone dijatuhi hukuman masing-masing

64

50 tahun dan 15 tahun penjara.

C. Penutup

Berbagai pengalaman bagaimana dunia internasional dan negara-negara

lain menghadapi kekejaman dan pelanggaran HAM berat masa lalu,

menunjukkan sekarang ini tidak ada tempat aman (no save haven) bagi para

pelaku ”the most serious crimes”, di antaranya kejahatan genosida dan

kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dalam hukum Indonesia dikenal

sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat. Pengalaman berbagai

praktik penghukuman, baik di tingkat domestik maupun internasional,

62.http://news.detik.com/read/2012/01/17/125232/1817633/1148/presiden-el-salv ador-minta-maafatas-pembantaian-ribuan-warganya.63.http://www.independent.co.uk/news/world/americas/argentina-finally-serves-justice-on-the-angelof-death-2376896.html.

64.http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-18731349

71

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

telah memberikan cukup banyak fakta bahwa para pelaku pelanggaran

HAM berat tidak mudah lagi lepas dari tuntutan pertanggungjawaban.

Berbagai instrumen hukum internasional telah dibentuk untuk

memastikan bahwa ada penghukuman bagi para pelaku dan semakin

memastikan tidak mentolerir adanya amnesti dimasa depan.

Pengalaman pembentukan komisi kebenaran (dan rekonsiliasi)

juga membuktikan bahwa komisi ini mempunyai kontribusi besar

terhadap pertanggungjawaban berbagai tindak kejahatan dan

pelanggaran HAM. Meski adanya komisi kebenaran tidak semua

berhasil, contoh-contoh terbaik telah dihadirkan dan memberikan

sumbangan penting bagi perkembangan negara-negara tersebut dalam

menjamin perlindungan HAM, memastikan terpenuhinya hak-hak

korban, berjalannya demokrasi dan terjaganya perdamaian. Negaranegara

yang gagal memahami masa lalunya, menolak kekejaman yang

telah terjadi, dan tidak belajar dari pengalaman tersebut, berpotensi

mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam konteks Indonesia, komitmen negara untuk

menyelesaian dan bertanggungjawab atas pelanggaran HAM masa lalu

saat ini berada dalam ujian. Komitmen yang dituangkan dalam berbagai

produk hukum, yang bukan hanya komitmen secara nasional tetapi

secara khusus juga dinyatakan kepada masyarakat Papua dan Aceh,

seolah menemui jalan buntu. Indonesia telah menguji pertanggungjawaban

atas pelanggaran HAM berat melalui pengadilan, juga

”setengah jalan” dalam berupaya membentuk Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi, yang sayangnya saat ini justru mandek. Padahal, tuntutan

atas adanya pertanggungjawaban dengan mengungkapan kebenaran,

menegakkan keadilan dan hukum atas berbagai peristiwa pelanggaran

HAM berat terus bergaung. Dampak lebih jauh, ketiadaan pembelajaran

atas praktik yang salah di masa lalu, menyebabkan terus direproduksinya

kekerasan, praktik diskriminasi, dan berbagai pelanggaran HAM

lainnya, yang menghambatnya berjalannya proses demokratisasi.

Merefleksikan berbagai pengalaman bagaimana negara-negara

lain mengadapi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi, dan dikaitkan

dengan konteks penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Indonesia

saat ini, belum terlambat bagi Indonesia untuk konsisten

mengimplementasikan agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa

lalu, mencegah supaya tidak terulang, dan bagaimana menghadapi

72


dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

pelanggaran HAM yang terjadi di masa depan. Pengalaman berbagai

negara dalam menghadapi pelanggaran HAM yang berat, menujukkan

bahwa adanya banyak jalan untuk pertanggungjawaban. Indonesia,

dalam konteks saat ini, akan memulai dari mana?

73


Penanganan Pelanggaran

HAM Berat Masa Lalu

Herry Sucipto dan Hajriyanto Y. Thohari

Abstract

Every country in transition from authoritarianism to democracy such as Indonesia

usually encountered problems when they tried to solve past gross human rights

violations. Limited instruments and the encompassing political legacy often become

serious problems. This article offers insights and recommendations from a political

perspective on how to deal with past gross human rights violations.

Keywords: Transition to Democracy, Human Rights

Pendahuluan

Kesulitan menuju era demokratis sangat beralasan. Pertama, ketika

berkuasa, rezim otoritarian secara sistemik membangun sistem politik

yang di satu pihak mengukuhkan kekuasaan yang amat terpusat, dan di

pihak lain mengeliminasikan kontrol yang berasal dari luar sistem. Tidak

ada balancing of power dalam menjalankan jalannya pemerintahan.

Kedua, meski pada awalnya rezim otoritarian cenderung

menekankan penggunaan kekerasan untuk melumpuhkan oposisi,

dalam perkembangannya rezim semacam ini juga menggunakan dasardasar

moral dan intelektual untuk memenangkan dukungan publik yang

lebih luas. Jadi, tidak hanya dominasi, tetapi juga hegemoni. Melalui

hegemonilah dukungan moral dan intelektual terhadap rezim otoritarian

digalang. Akibatnya, rezim transisi sering harus berjuang untuk

mengubah orientasi, paradigma dan berbagai bentuk kepercayaan

tentang, misalnya, bagaimana kekuasaan seharusnya dikelola, bagaimana

individu seharusnya memposisikan dirinya terhadap kekuasaan.

Ketiga, rezim transisi selalu dihadapkan pada dua posisi waktu

yang sering bertolak belakang dalam gagasan dasarnya: masa depan yang

lebih baik dan masa lalu yang penuh keburukan. Sementara terdapat

75


DISKURSUS

Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

kebutuhan untuk melakukan konsolidasi kelembagaan yang diperlukan

bagi hadirnya sebuah pengelolaan kekuasaan yang demokratis, terdapat

desakan untuk menemukan cara tentang bagaimana warisan rezim

otoritarian itu hendak diselesaikan.

Salah satu warisan terburuk yang dihasilkan oleh rezim

sebelumnya yang melekat pada sistem adalah kejahatan terhadap hakhak

asasi manusia (HAM). Sementara konsolidasi kelembagaan masih

diupayakan (yang seringkali memang sungguh tidak mudah itu), terdapat

tuntutan yang menggunung untuk segera membawa pelaku kejahatan

HAM.

Masa Lalu, Kini, dan Mendatang: Mencari Solusi Terbaik

Seperti disinggung dalam pengantar, rezim-rezim masa lalu pasti

mewariskan banyak masalah, termasuk pelanggaran HAM di sana-sini.

Rezim Orde Lama mewariskan setumpuk masalah hukum dan politik,

serta pelanggaran kepada pemerintahan Orde Baru. Demikian halnya

pemerintahan Orde Baru mewariskan puluhan kasus hukum dan

pelanggaran HAM kepada pemerintahan era reformasi.

Tentu semua itu harus tetap menjadi tanggungjawab kita,

sebagai generasi berikutnya yang menjadi pelanjut pembangunan bangsa

saat ini, untuk menyelesaikan berbagai warisan persoalan semaksimal

mungkin. Pastilah penyelesaian tidak ada yang sempurna alias

memuaskan semua pihak. Namun demikian, sebagai tanggungjawab

sejarah, ikhtiar itu harus terus dilakukan.

Dalam penyelesaian terhadap masa lalu, terdapat empat pola

yang lazimnya dapat dipilih. Sebagai sebuah spektrum keempat opsi itu

bergerak dari (1) ”never to forget, never to forgive” (tidak melupakan dan tidak

memaafkan, yang berarti ”adili dan hukum”); dan (2) ”never to forget but to

forgive” (tidak melupakan tetapi kemudian memaafkan, yang berarti ”adili

dan kemudian ampuni”); sampai dengan (3) ”to forget but never to forgive”

(melupakan tetapi tidak pernah memaafkan, yang artinya tidak ada

pengadilan tetapi akan dikutuk selamanya); dan (4) ”to forget and to forgive”

(melupakan dan memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan dan

dilupakan begitu saja).

Jerman, setelah runtuhnya pemerintahan fasis di bawah Hitler,

dengan bantuan negara-negara sekutu, menerapkan pola pertama.

Sebaliknya, Spanyol memilih pola keempat segera setelah jatuhnya

76


diktaktor Franco di era 1970-an. Korea Selatan, sementara itu,

menerapkan pola kedua pada kasus kedua mantan presidennya.

Afrika Selatan memilih pola kedua dengan penekanan lebih pada

pendekatan disclossure melalui ”Truth and Reconcilliation Commission”

(Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sering disingkat

dengan istilah ”KKR”) daripada pengadilan. Sedangkan pola ”to forget but

never to forgive” pada dasarnya dapat ditemukan pada cara masyarakat

Eropa melihat Inquisition yang dilakukan pada penganut ajaran Protestan

di Eropa selama abad pertengahan.

Beberapa negara yang mencoba berikhtiar menyelesaikan masa

lalunya itu dapat dibilang berhasil, tentu dengan berbagai

konsekuensinya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Solusi ideal

seperti apa yang dapat kita ambil? Apakah dengan menempuh salah satu

pola di atas, ataukan dengan kombinasi dari keempat model tersebut,

ataukah dengan cara yang sama sekali baru, dengan pengkondisian

Indonesia saat ini?

Sejak awal reformasi, keinginan untuk memunculkan landasan

bersama untuk menuju Indonesia masa depan yang lebih bermartabat

sangat kuat. Kita mengokohkan dalam UUD 1945 bahwa negara

Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) pada

Perubahan Ketiga. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah jika

kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar: supremasi hukum (supremacy

of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan

penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum

(due process of law).

Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan

terlihat ciri-cirinya, yaitu adanya (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi

manusia; (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan (3)

legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara

maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui

hukum. Bahkan kemudian juga dikenal adanya Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN).

Dalam konteks penegakan hukum, khususnya masalah

pelanggaran HAM berat masa lalu, harus diakui, sampai saat ini

Indonesia belum pernah mengalami atau menjalankan proses

penyelesaian masalah tersebut. Ikhtiar menuju arah itu pernah

dilakukan, yakni dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No

77

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Ketapan MPR ini melihat bahwa dalam sejarah perjalanan negara

Indonesia telah terjadi konflik vertikal dan horizontal antar berbagai

elemen masyarakat, pertentangan ideologi, kemiskinan struktural,

kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan lain-lainnya. Maka diperlukan

kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan

persatuan dan kesatuan nasional melalui rekonsiliasi nasional.

Ketetapan MPR tersebut mengamanatkan kepada DPR dan

Presiden untuk membentuk UU tentang komisi kebenaran dan

rekonsiliasi nasional. Maka kemudian lahirlah Undang-Undang No. 27

Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU

ini juga merujuk UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,

selain tentu saja juga mendasarkan pada landasan yang lebih kuat di

atasnya, yakni Pasal 28 UUD 1945. Sayangnya, UU KKR terhenti

sebelum dilaksanakan karena diajukan judicial review oleh masyarakat ke

Mahkamah Konstitusi (MK), yang akhirnya judicial review tersebut

dikabulkan oleh MK pada tahun 2006 dimana UU ini dibatalkan

sepenuhnya oleh MK.

Di antara argumen pembatalan UU KKR tersebut adalah karena

undang-undang ini dipandang mengandung beberapa kelemahan, antara

lain: dalam Pasal 24 yang berbunyi: ”Dalam hal komisi telah menerima

pengaduan atau laporan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang disertai

permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti,

Komisi wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90

(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.”

Bisa dibayangkan hanya dalam waktu sangat singkat tersebut

apakah mungkin Komisi dapat menyelesaikan suatu kasus yang berat

yang misalnya melibatkan suatu institusi besar? Tentunya sangat berat

bagi Komisi untuk melakukan penyelidikan hanya dalam waktu yang

sangat singkat tersebut.

Kemudian kita bisa melihat juga pada Pasal 27 yang berbunyi:

”Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat

diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.” Nah ini berarti jika

pelaku tidak diberikan amnesti baik oleh Presiden dan DPR atau pelaku

tidak teridentifikasi atau mungkin tidak dimaafkan oleh korban, maka

dia tidak mendapat kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud

UU tersebut.

78


Selain itu, Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi: ”Pelaksanaan pemberian

kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus

dilaksanakan oleh Pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun

terhitung sejak tanggal keputusan Komisi ditetapkan.” Dari pasal ini bisa

dibayangkan pemberian kompensasi dan rehabilitasi ini bisa saja ditunda

selama tiga tahun dengan sistem perhitungan yang tidak jelas sehingga

korban akan semakin menderita.

Selain itu, harus diakui pula adanya kelemahan substansi hukum

HAM disebabkan oleh: ketidaksigapan dan kecermatan DPR dan

Pemerintah saat pembahasan RUU; konfigurasi politik demokratis di

Parlemen hasil Pemilu 1999 yang didukung pula oleh elemen-eleman

demokrasi di luar Parlemen tidak dengan sendirinya melahirkan produkproduk

hukum yang responsif secara substansial; masih eksisnya

kekuatan pendukung pemerintahan masa lalu, sekalipun konfigurasi

politik formal di DPR didominasi oleh kekuatan reformasi; penyelesaian

pelanggaran HAM masa lalu tidak pernah menjadi keinginan murni

pemerintah, tetapi sebagai respon terhadap desakan dalam negeri dan

dunia internasional.

Kini keinginan penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa

lalu dan sekarang muncul melalui upaya konstitusional dalam bentuk

pengajuan RUU.

Urgensi KKR

Pembentukan KKR sebagaimana pengalaman banyak negara, tentu saja

berada dalam konteks transisi pemerintahan, yaitu dari pemerintahan

otoriter menuju pemerintahan demokratis. Dalam transisi demikian,

mencuat pertanyaan mengenai sikap dan tanggung jawab (responsibility)

negara terhadap kejahatan kemanusian oleh rezim sebelumnya.

Menurut Mary Albon, pertanyaan ini mengandung dua isu

penting, yaitu: pengakuan (acknowledgement) dan pertanggungjawaban

(accountability). Pengakuan mengandung dua pilihan: ”mengingat” atau

”melupakan”. Akuntabilitas menghadapkan kita pada pilihan antara

melakukan ”prosekusi” atau ”memaafkan”. Persoalannya, mengutip

Hannah Arendt (1958), bagaimana kita bisa memaafkan apa yang tak

dapat dihukum? ”Men are not able to forgive what they cannot punish ” (kita tak

bisa mengampuni apa yang tak dapat kita hukum). Demikian juga,

bagaimana kita bisa melupakan apa yang tak pernah dibuka untuk kita

79

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

ingat bersama?

Dalam kontroversi tersebut signifikansi pembentukan KKR

bukan sekadar alternatif Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, tetapi

juga sebagai kawan seiring. Ia merupakan upaya kunci yang kental

menggunakan perspektif hak asasi manusia dan paradigma humanis

yang mengedepankan kepentingan para korban di satu sisi dan

menyelamatkan kehidupan masyarakat umum di sisi lain. Ia merupakan

wahana untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dan reparatif di

satu sisi dan konstruktif di sisi lain.

Ia mengimplikasikan konsep keadilan yang keluar dari pakem

klasik khas Aristotelian (keadilan komutatif/kontraktual, distributif,

korektif, dan punitif) dan pakem Rawlsian-Habermasian yang

menumbuhkan keadilan di atas kesetaraan (justice as fairness) yang hanya

dapat diterapkan dalam situasi normal yang makin jauh panggang dari

api kini. Ia memperkenalkan konsep keadilan progresif yang

mengedepankan penghukuman kejahatan (keadilan kriminal),

pembongkaran sejarah (keadilan historis), pengutamaan dan

penghormatan terhadap korban (keadilan reparatoris), pembenahan

serta pembersihan sistem penyelenggaraan negara (keadilan

administratif), dan perombakan konstitusi (keadilan konstitusional)

yang ditegakkan di atas prinsip rule of law, kedaulatan rakyat atau

legitimasi demokratis yang mengedepankan hukum, dan bukan sekadar

ruled by law, kedaulatan hukum yang belum tentu demokratis.

Dengan gambaran signifikansi keberadaan KKR di atas

sungguh sebuah kekeliruan bila ada anggapan bahwa pembentukan

komisi ini hanya memperbanyak daftar komisi di negeri ini. Keliru pula

bila ada kecurigaan bahwa ia hanya sebuah usaha parsial dan mengadaada.

Lebih keliru lagi bila ada sinisme ia hanya memperpanjang rantai

impunitas atau sebaliknya hanya akan menyeret dan memadati penjara

dengan semua orang bersalah di masa lalu.

Mengikuti Luc Huyse (1995), truth is both retribution and deterrence,

kebenaran selalu bermakna sebagai dera penghukum dan penggentar.

Selain itu, dalam spektrum retribusi-rekonsiliasi, responsibilitas atau

sikap ideal yang kita ambil adalah selective punishment, model yang

mengedepankan penagihan tanggung jawab formal atau legal secara

selektif. Oleh karena itu, tipe transisi kita adalah replacement

(penggantian) yang diinisiasi rakyat sendiri, yang cocok dengan model

80


selektif ini.

Adanya lembaga yang akan mengurus dan memproses masalah

pelanggaran HAM masa lalu dan kini maupun mendatang, tetap

diperlukan. Untuk itulah, pada 2009, parlemen (DPR) pernah

merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan

HAM ad hoc guna menyelesaikan kasus penculikan dan penghilangan

paksa tahun 1997-1998. DPR bahkan sempat pula berkirim surat

meminta Presiden agar menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Namun rupanya surat DPR tidak memperoleh tanggapan resmi.

Yang muncul justru tanggapan Menteri Hukum dan HAM waktu itu,

Patrialis Akbar, melalui media massa, yang mengatakan bahwa, bila

membongkar siapa yang bertanggung jawab atas kasus penghilangan

paksa tersebut, tindakan ini akan menimbulkan kegaduhan politik.

Dalam Pasal 43 Ayat (3) UU No 26 Tahun 2000 jelas disebut

bahwa Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan

peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Kewenangan untuk

mengusulkan ini dipunyai oleh DPR dengan pertimbangan bahwa selain

sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPR juga dinilai sebagai

representasi rakyat Indonesia. Benar bahwa sebagai sebuah kata,

rekomendasi berarti saran atau usul. Sebagai usul, ia dapat diterima

secara penuh, sebagian, atau ditolak seluruhnya. Namun dalam konteks

relasi antara DPR dan Presiden, bila rekomendasi DPR diabaikan oleh

Presiden tanpa ada penjelasan apa pun, hal ini mengindikasikan

kurangnya wibawa DPR, yang seharusnya sebagai pengawas Presiden

dan representasi rakyat Indonesia, di hadapan Presiden.

Sementara itu, bila Jaksa Agung serius memerankan fungsinya

sebagai aparat penegak hukum, dan benar bahwa belum terbentuknya

Pengadilan HAM ad hoc merupakan kendala bagi institusinya untuk

menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM, tentunya

rekomendasi dari DPR ini akan dilihatnya sebagai peluang, khususnya

untuk melangsungkan penyidikan dan penyelesaian peristiwa

penghilangan paksa 1997-1998. Bila benar begitu, tentunya Jaksa Agung

aktif menunjukkan dukungannya bagi pelaksanaan rekomendasi DPR

tersebut. Namun nyatanya tidak seperti itu.

Masalah Rumit

Di Indonesia, ada banyak masalah pelanggaran HAM, berat maupun

81

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

ringan. Beberapa kasus berikut adalah pelanggaran berat HAM, seperti:

pelanggaran HAM dalam Peristiwa G30S, Tanjung Priok, Warsidi

Lampung. Kasus dugaan pelanggaran HAM berat Trisakti Semanggi I,

II, Penculikan Paksa Aktivis Tahun 1997/1998, kasus Talangsari (di

Lampung), kasus Wasior, Wamena (di Papua) yang telah selesai diselidiki

oleh Komnas HAM selalu terganjal oleh berbagai kepentingan politis

tertentu.

Sekarang pola-pola kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah

merupakan indikasi awal terjadinya pelanggaran HAM serius. Indikasi

tersebut ditemukan berdasarkan pantauan Komnas HAM dalam

beberapa kasus kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah akhir-akhir ini.

Selain itu, ada pula dimensi pelanggaran yang sifatnya lintas

negara, dalam hal ini apa yang pernah terjadi di Timor Timur (ketika

masih dalam bagian dari NKRI). Di sana disinyalir kuat telah terjadi

pelanggaran HAM dan kekerasan lainnya. Setelah merdeka dan menjadi

negara sendiri, hasil referendum dengan nama Negara Timor Leste (TL),

pemerintah kedua negara telah bersepakat membentuk Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk menyelesaikan masalah

pelanggaran yang pernah terjadi di masa lalu itu.

Dalam perkembangannya, KKP merekomendasikan

pembentukan Komisi Nasional untuk Orang Hilang. Dalam sebuah

wawancara aktivis Kontras Usman Hamid dengan Direktur HAM dan

Kemanusiaan Kemenlu, Muhammad Anshor, disebutkan, bahwa komisi

ini juga akan ditugaskan untuk mengidentifikasi semua anak Timor

Leste yang terpisah dari orang tua mereka dan untuk memberi tahu

keluarga-keluarga mereka mengenai keberadaan anak-anak tersebut.

Muhammad Ridha Saleh dari Komnas HAM, dalam sebuah

wawancara menegaskan, terdapat tiga hal mengenai penanganan kasus

orang-orang hilang oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste.

Pertama, berkaitan dengan orang hilang. Kedua, pembayaran pensiunan

orang-orang Timor Leste yang pernah bekerja saat menjadi warga

negara Indonesia. Ketiga, kerjasama bidang pendidikan. Dalam

pertemuan dan kunjungan Komnas HAM, banyak suara dari korban

yang terus mempertanyakannya. Ini orang hilang, bukan penghilangan

paksa (disappearances). Sayangnya, rekomendasi soal penanganan orang

hilang itu tak berjalan/tidak dilaksanakan. Ridha mengatakan, tak ada

82


ekomendasi politik DPR untuk melaksanakan, tak ada gugus tugas dari

Pemerintah.

Untuk itulah, dalam konteks ini, hemat saya, perlu kiranya politic

will DPR dan Pemerintah untuk menuntaskan masalah tersebut, sebagai

upaya dan bentuk keseriusan Indonesia membangun kerjasama yang

baik dengan Pemerintah Timor Leste, seperti yang telah disepakati

bersama. Jika masalah ini tidak cepat terselesaikan, maka akan menjadi

ganjalan serius bagi hubungan kedua negara, sekaligus preseden buruk

tentang penanganan pelanggaran HAM masa lalu.

Masalahnya adalah, akan muncul sedikitnya dua masalah serius

ketika ikhtiar penanganan pelanggaran HAM masa lalu, kini, dan

mendatang, yakni berkaitan dengan batasan waktu terjadinya

pelanggaran di masa lalu, serta masalah tarik-menarik kepentingan

politik.

Yang pertama, harus jelas dulu dan disepakati batasan waktu

terjadinya pelanggaran, apakah sejak era Orde Lama, ataukah era Orde

Baru, ataukah sejak era Reformasi, atau bahkan sejak masa penjajahan

Belanda dan Jepang. Beragam pendapat pasti akan muncul, misalnya

anak-anak korban G-30S, akan menuntut haknya diproses atas

pelanggaran orangtuanya, lalu korban kekerasan seksual tentara Jepang

(Jugun Ianfu) terhadap kaum wanita Indonesia, lalu bagaimana dengan

yang terjadi terhadap ulama HAMKA misalnya, yang dipenjara dan

disiksa, tanpa proses hukum, demikian halnya Sjafrudddin

Prawiranegara, keluarganya mungkin juga akan menuntut. Yang masih

hidup, dipenjara tanpa proses hukum, dan masih banyak lagi lainnya.

Mereka semua boleh tidak meminta Pemerintah untuk memproses,

misalnya. Jadi akan banyak kepentingan yang lebih bersifat individual.

Yang kedua, tarik-menarik kepentingan politik sudah tentu sulit

dihindari karena banyaknya kepentingan korban dan juga kepentingan

Pemerintah di dalamnya. Partai-partai politik tentu saja tidak akan

tinggal diam jika ternyata ada kadernya misalnya, diduga terlibat

pelanggaran, padahal ketika pelanggaran itu terjadi, kader tersebut

masih berdinas aktif di institusi pemerintah maupun militer. Sudah

tentu, mereka bertindak dengan prosedur yang ada, dan atas nama

institusi, bukan pribadi. Ini akan menjadi akan menjadi pelik. Ini harus

menjadi catatan kita semua, karena dari sini pula akan menjadi efek

berantai dalam proses penyelesaian.

83

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Kesimpulan

Pada prinsipnya, masalah penanganan pelanggaran HAM masa lalu, kini

dan mendatang, selain harus ada payung hukum yang jelas dan tegas,

juga harus ada kemauan politik yang kuat segenap elemen, terutama

kalangan pemerintah, parlemen, parpol, dan kekuatan masyarakat sipil.

Sebenarnya momentum penanganan pelanggaran HAM masa

lalu momentumnya adalah di awal-awal reformasi, atau katakanlah era

Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden

Megawati Sukarnoputri. Namun sayang momentum itu dilewatkan

begitu saja. Ibarat baja yang pada masa itu sedang mencair maka dengan

lewatnya momentum tersebut besi baja telah mengeras kembali dan

hilanglah momentum yang sangat strategis tersebut.

Sekarang, tentunya gagasan dan spirit yang terkandung dalam

KKR itu harus tetap ada dan terus diupayakan untuk dilaksanakan.

Namun dengan catatan bahwa upaya ini harus didukung dengan

kemauan kuat oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas untuk

menyelesaikannya dengan memproses pelanggaran-pelanggaran yang

terjadi terlepas dari apakah nanti dimaafkan atau dihukum, kesemuanya

diserahkan pada proses yang yang nanti akan berjalan dan berlaku.

Semua harus dilakukan dengan pasti dan ketegasan yang cukup.

Kalau bunyinya dimaafkan tentu harus diterima, kalau harus dihukum

juga harus dilaksanakan. Inilah model yang dapat kita lakukan. Untuk

melakukan itu, perlu juga kita berani keluar dari jebakan-jebakan

dogmatis.

Setelah itu semua dilakukan, kita mesti tutup buku, dan

membuka lembaran baru agar semua bisa diselesaikan dengan baik.

Tanpa itu, sulit rasanya mencari jalan keluar, dan ke depan akan terus

menerus terjadi perdebatan mengenai penanganan pelanggaran di masa

lalu tanpa ada titik temu dan penyelesaian.

Dalam konteks dan perspektif ini maka perlu dirintis kembali

upaya legislasinya dengan berpedoman pada Ketetapan MPR No

V/MPR/2000 yang dinyatakan sebagai masih berlaku. Apalagi menurut

UU No. 12 tahun 2011, Ketetapan MPR kembali masuk dalam tata urut

peraturan perundangan sehingga Tap MPR menjadi sumber hukum

formal.

Kita perlu merintis kembali pembentukan UU tentang Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi yang lebih baik dengan mengoreksi dan

84


menyempurnakan kelemahan-kelemahan dalam UU No. 27 Tahun 2004

tentang KKR yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi untuk

menjadi payung pelaksanaan rekonsiliasi nasional. Sebagai bangsa yang

besar kita yakin dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, betapa pun

rumit dan beratnya.

Bahan Rujukan:

Ketetapan MPR RI No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan

dan Kesatuan Nasional.

Putusan MK Nomor 020/PUU-IV/2006.

UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

(KKR).

UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sudah kehilangan Momentum', Kompas, 4 November 2006.

Korban penculikan Menuntut', Kompas 17 Maret 2005.

MK Batalkan UU KKR , Cermin Buruknya Legislasi DPR, Kompaas 8

Des 2006.

'Seleksi Anggota KKR Dihentikan' Kompas 19 Desember 2006.

Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia

(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2003).

Ketetapan Mejelis Permusyarakatan Rakyat No.V/MPR/2000 tentang

Pemantapan Persatuan Nasional.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 'Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi: Pengalaman beberapa Negara' www.elsam.or.id

Victor Hansen, Ghraib: Time for The United States to Adopt A

Standard of Command Responsibililty Towards

Its Own, Gonzaga Law Review, 2006 2007.

Jared Olanoff, Holding A Head of State Liable for War Crimes:

Command Responsibility and The Milosevic.

Trial, Suffolk Transnational Law Reivew, Summer 2004.

Ilias Bantekas, Principles of Direst and Superior Responsibility in

International Humanitarian Law, Manchester University Press,

Manchester, UK, 2002.

Daniel. S, Makalah seminar Pembangunan Hukum Nasional, Denpasar

(Juli, 2003).

85

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


DISKURSUS

Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Wawancara Usman Hamid dengan Kemlu, 10 Maret 2012.

Wawancara Usman Hamid dengan Ridha Saleh, Komnas HAM, 2 April

2012.

”Nasir Djamil: Kita Tunggu Jawaban Presiden”, Serambi Indonesia,

Kamis 29

September 2011.

”Menteri HAM: Usut Orang Hilang, Politik Gaduh,” Vivanews, Rabu,

12 Mei 2010.

Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. I, Jakarta,

2003.

Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH, MCJ, Dari Pengadilan Militer

Internasional

Nuremberg ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia, PT. Tata Nusa

2003.

86


OASE


Puisi Pelarian Wiji Thukul

Stanley Adi Prasetyo

Abstract

Wiji Thukul is the most wanted artist-cum-activist by the New Order regime. He

was abducted by the New Order regime and up till now his whereabout is

unknown. As a poet, his works were feared by the rulers at that time. This article

discusses Wiji Thukul's description in his unreleased poems about his own

conditions just before he was forcefully dissapeared.

Keywords: Abduction; Authoritarian Regime; Human Rights Violation

Orang memanggilnya Wiji Thukul, nama yang dalam bahasa Jawa berarti

”biji tumbuh”. Pemilik nama lengkap Wiji Widodo ini lahir di Kampung

Sorogenen, Jebres, Solo, pada 24 Agustus 1963. Penampilannya sangat

sederhana, tak sebagaimana seniman pada umumnya yang kerap

berpenampilan ”sok seniman”. Malah penampilannya lebih sering

terlihat ”kampungan” dalam arti tampil alamiah sebagai orang kampung.

Suatu hari pada 1984, Wiji Thukul membaca puisi di kampus tempat saya

kuliah, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Setelah

selesai, dia kemudian berdiskusi dengan gaya santai, duduk dengan kaki

sebelah diangkat sambil makan singkong rebus dan menyeruput kopi.

Ya, itulah dia, Wiji Thukul yang pertama kali saya kenal melalui seorang

budayawan asal Solo yang lebih suka dipanggil sebagai pekerja seni,

Halim HD, sekitar 1983.

Thukul besar dari lingkungan keluarga kelas bawah. Bapaknya

penarik becak, sebagaimana mayoritas profesi para tetangga di tempat

tinggalnya. Pendidikan formal Thukul adalah Sekolah Menengah

Karawitan Indonesia (SMKI) Solo Jurusan Tari, tapi tak pernah

ditamatkannya. Pada 1982 dia drop out dan memilih bekerja mencari uang

buat membantu bapaknya. Dia pernah berjualan koran di Semarang, jadi

89


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

buruh plitur di kampungnya, calo karcis bioskop, dan jadi pengamen

puisi. Pernah juga dia bekerja jadi wartawan, meski hanya tiga bulan.

Belakangan Thukul jadi penyair terkenal yang puisi-puisinya

kerap dibaca oleh para aktivis mahasiswa pada 1980an. Dia mulai

menulis puisi sejak SD, dan tertarik pada dunia teater ketika duduk di

bangku SMP. Bersama kelompok Teater Jagat, dia pernah mengamen

puisi keluar-masuk kampung dan kota.

Meski hidupnya pas-pasan, Thukul mampu menyelenggarakan

kegiatan teater dan melukis dengan anak-anak kampung Kalangan,

tempat dia dan keluarganya tinggal. Pada pertengahan 1980an Thukul

kerap diundang mengamen masuk ke kampus-kampus, baik di Jawa

Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, maupun Jakarta. Pengalaman bergaul

dengan para aktivis inilah membuat Thukul kian kritis dalam berpikir.

Wiji Thukul pun menyadari pentingnya sebuah organisasi sebagai alat

perjuangan.

Thukul aktif terlibat dalam sejumlah aksi solidaritas terhadap

para petani dan buruh. Pada 1992 dia ikut demonstrasi memprotes

pencemaran lingkungan oleh pabrik tekstil PT. Sariwarna Asli Solo. Pada

1994, saat terjadi aksi petani di Ngawi, Jawa Timur, Thukul memimpin

massa dan melakukan orasi. Dalam aksi ini dia ditangkap serta dipukuli

sejumlah aparat militer.

Setahun berikutnya, saat ikut aksi aksi demo 15.000 karyawan

PT. Sritex yang didukung oleh Pusat Perjuangan Buruh Indonesia

(PPBI) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk demokrasi (SMID),

Thukul dipukuli dengan popor senjata dan kepalanya dibenturkan ke

mobil oleh aparat keamanan yang mengakibatkan mata kirinya buta. Dia

mengalami cedera mata kanan karena dibenturkan mobil oleh aparat

yang kemudian menangkapnya.

Pada 1994 Thukul bersama seniman progresif seperti Semsar

Siahaan dan Moelyono mendirikan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat

(Jakker). Thukul menjadi ketuanya. Jakker sendiri membangun jaringan

kesenian dengan melibatkan sejumlah seniman progresif dan

1

kerakyatan di berbagai daerah.

Pada April 1996 Thukul hadir dalam kongres pertama

1. Penjelasan mengenai sepak terjang Wiji Thukul secara lengkap bisa dibaca pada Wilson, ”Wiji Thukul:

Hanya Ada Satu Kata: Hilang” dalam Wilson (editor), Kebenaran Akan Terus Hidup: Catatan-Catatan

Tentang Wiji Thukul, Ikohi dan Yappika, Jakarta, 2007.

90


pembentukan PRD di Kaliurang, Yogyakarta. Dalam kongres tersebut

PRD mengambil keputusan penting di mana Jakker bersama Solidaritas

Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan

Buruh Indonesia (PPBI) dan beberapa organisasi lain secara resmi

menyatakan berafiliasi secara organisasi dan Politik dengan PRD.

Pada 22 Juli 1996 Thukul ikut hadir dalam pendeklarasian Partai

Rakyat Demokratik (PRD) di Ruang Adam Malik di Gedung Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI), Jakarta. Pada

kesempatan ini dia membacakan sebuah puisinya yang terkenal berjudul

”Peringatan”. Ia juga dinyatakan terpilih terpilih menjadi Ketua Bidang

Pengembangan Kebudayaan PRD, selain memimpin Jaringan Kerja

(JaKer) Kebudayaan bersama dengan Semsar Siahaan. Keterlibatan Wiji

Thukul dalam PRD ini jelas adalah sebuah pilihan politik.

Sejak dideklarasikan, PRD selalu mendapat sorotan dari pihak

aparat keamanan, termasuk kalangan intelijen. Nama PRD disebutsebut

sebagai dalang beberapa aksi petani maupun buruh. Nama PRD

kembali disebut-sebut saat terjadi peristiwa penyerbuan kantor PDI

yang dikuasai oleh pengikut Megawati Sukarnoputri secara paksa oleh

kelompok pendukung PDI Suryadi yang didukung preman dan

2

kelompok aparat tak berseragam. Peristiwa itu disebut sebagai Peristiwa

2. Soeharto dan pembantu militernya merekayasa Kongres PDI di Medan dan mendudukkan kembali

Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Rekayasa pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan Megawati

itu dilawan pendukung Megawati dengan menggelar mimbar bebas di Kantor DPP PDI. Aktivitas berupa

mimbar bebas yang menghadirkan sejumlah tokoh kritis dan aktivis penentang Orde Baru, telah mampu

membangkitkan kesadaran kritis rakyat atas perilaku politik Orde Baru. Sehingga ketika terjadi

pengambilalihan secara paksa, perlawanan dari rakyat pun terjadi. Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen

Syarwan Hamid dalam penjelasannya kepada perwakilan negara asing di Departemen Luar Negeri pada 5

Agustus 1996 menegaskan bahwa Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan upaya sekelompok orang untuk

menghidupkan kembali faham komunis di Indonesia. Upaya untuk menghidupkan kembali komunisme

itu dilakukan dengan menggunakan konflik internal di tubuh Partai Demokrasi Indonesia sebagai "kuda

troya". Penggunaan PDI sebagai "kuda troya" adalah karena PDI menyimpan konflik internal yang dapat

dieksploitasi dan diprovokasi. Status PDI sebagai lembaga politik formal mengakibatkan kelompokkelompok

yang bermain politik praktis tak dicurigai.

Di antara kelompok ekstrem itu adalah PRD dengan berbagai faksinya yang dapat disamakan dengan PKI.

Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung menuding mimbar bebas yang digelar di halaman Kantor DPP

PDI adalah embrio makar terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebelumnya, tanggal 19 Juli 1996,

Soeharto memanggil sejumlah pembantu militernya untuk membahas mimbar bebas tersebut. Soeharto

mengingatkan agar pembantu militer mewaspadai makar. Lihat harian Kompas 14 Juli 2003. Analisis

mendalam mengenai Peristiwa 27 Juli 1996 bisa dilihat pada Lukas Luwarso (penyunting), Peristiwa 27

Juli, ISAI, Jakarta, 1997.

91

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

3

27 Juli 1996, ada pula yang menamakannya sebagai Peristiwa Kudatuli.

Indikasi akan dijadikannya PRD sebagai pihak yang

bertanggungjawab sebetulnya tampak dari penyataan Presiden Soeharto

yang mengeluarkan pernyataan di depan para wartawan bahwa semua

pihak harus mewaspadai aktivitas yang terjadi di depan kantor PDI di

Jalan Diponegoro, Jakarta. ”Awas, ada banyak setan gundul di sana,”

4

ucap Presiden Soeharto. Dan ketika peristiwa terjadi dan masyarakat

yang marah atas penyerangan pada dini hari 27 Juli 1996 tersebut dan

melakukan penyerangan kepada sejumlah gedung pemerintah dan

kendaraan berplat nomor merah, Kasospol TNI Mayjen TNI Syarwan

Hamid menyatakan kepada media massa bahwa dalang kerusuhan yang

5

terjadi di Jakarta tak lain adalah anak-anak PRD.

Hari-hari setelah Kudatuli aksi perburuan pun dimulai. Semua

aktivis PRD termasuk berbagai organisasi yang berafiliasi pada PRD

seperti SMID, Jaker, dan lain-lain diburu dan ditangkapi. Termasuk salah

satunya adalah Wiji Thukul.

3. Kudatuli. adalah akronim dari Kerusuhan 27 Juli. Sebutan ini pertama kali digunakan oleh tabloid Swadesi

dan kemudian digunakan secara luas oleh berbagai media massa. Sebutan yang lain adalah Peristiwa Sabtu

Kelabu yang merujuk pada hari saat terjadinya peristiwa ini yaitu hari Sabtu, kata "kelabu" untuk

menggambarkan "suasana gelap" yang melanda panggung perpolitikan Indonesia saat itu. Peristiwa 27

Juli 1996 ini menimbulkan kerugian material berupa 56 gedung dan 197 mobil rusak dan terbakar,

sehingga menurut Gubernur Soejadi Soedirdja, total kerugian mencapai Rp.100 miliar. Dalam peristiwa

ini 200 orang ditangkap. Menurut laporan Komisi Nasional Hak-Hak Azasi Manusia, ada tiga unsur

penyebab kerusuhan yang terlibat, yakni unsur pendukung PDI kelompok Soerjadi dan Megawati, unsur

pemerintah/aparat keamanan, dan masyarakat.

4. Harian Terbit, 26 Juli 1996.

5. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditandatangani Ketua Munawir Sjadzali dan

Sekjen Baharuddin Lopa tentang Peristiwa 27 Juli menyebut sebanyak 5 orang meninggal dunia, 149

orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi

sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen

Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel

Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono

memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. Dokumen tersebut

juga menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas Besar ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI

bersama Alex Widya S. Diduga, Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yaitu Brigade

Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri Tamtomo untuk melakukan

penyerbuan. Seperti tercatat di dokumen itu, rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion

Infanteri 201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI pro-Kongres Medan.

Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di

Komisi I dan II DPR RI, 26 Juni 2000. Lihat: Laporan Penyelidikan Komnas HAM tentang Peristiwa 27

Juli 1996. Pengadilan Koneksitas yang digelar pada era Presiden Megawati hanya mampu membuktikan

seorang buruh bernama Jonathan Marpaung yang terbukti mengerahkan massa dan melempar batu ke

Kantor PDI. Ia dihukum dua bulan sepuluh hari, sementara dua perwira militer yang diadili, Kol CZI Budi

Purnama (mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya) dan Letnan Satu (Inf) Suharto (mantan

Komandan Kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya) divonis bebas.

92


Wiji Thukul mengungsi meninggalkan rumah tak lama setelah

namanya disebut-sebut di madia massa, termasuk sejumlah televisi.

Berikut ini adalah sejumlah puisi, yang lebih merupakan catatan

pribadinya saat ia pergi bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain.

Puisi ini ditulis langsung oleh Wiji Thukul selama persembunyian di

Jakarta dan sekitarnya. Pada masa ini saya bertemu dengan Wiji Thukul

beberapa kali. Saya mendapatkan kumpulan puisi ini saat-saat terakhir

kali sebelum dia memutuskan untuk pindah ke luar kota, mengingat

Jakarta dinilainya sudah tidak aman.

”Tolong ini kamu pegang. Siapa tahu suatu saat ada gunanya,”

ujar Wiji Thukul. Kumpulan puisi ini total berjumlah 27 buah puisi yang

sebagian besar belum ada judulnya. Ditulis dengan pensil di atas kertas

surat putih bergaris sebanyak 13 halaman bolak-balik. Bila dilihat kisah

di balik puisi, tampaknya tulisan ini dibuat setelah sang penulis

menempuh perjalanan Solo, Salatiga, dan Jakarta dengan menumpang

truk dan berpindah-pindah bus. Sebagian tulisan diberi catatan tanggal

penulisan, sebagian tidak. Namun dari catatan yang ada bisa

diperkirakan bahwa puisi ini ditulis antara tanggal 10 sampai 15 Agustus

1996.

Puisi berikut bercerita tentang pelarian Wiji Thukul

meninggalkan kota kelahirannya, Solo. Alasan Wiji Thukul untuk pergi

mengungsi dari kota Solo tak lain karena namanya disebut-sebut dalam

televisi oleh seorang jendral.

Para jendral marah-marah

Pagi itu kemarahannya disiarkan oleh televisi. Tapi aku tidur. Istriku yang

menonton. Istriku kaget. Sebab seorang letnan jendral menyeret-nyeret namaku.

Dengan tergopoh-gopoh selimutku ditarik-tariknya, Dengan mata masih lengket

aku bertanya: mengapa? Hanya beberapa patah kata ke luar dari mulutnya:

”Namamu di televisi .....” Kalimat itu terus dia ulang seperti otomatis.

Aku tidur lagi dan ketika bangun wajah jendral itu sudah lenyap dari televisi.

Karena acara sudah diganti.

Aku lalu mandi. Aku hanya ganti baju. Celananya tidak. Aku memang lebih

sering ganti baju ketimbang celana.

Setelah menjemur handuk aku ke dapur. Seperti biasa mertuaku yang setahun lalu

93

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

ditinggal mati suaminya itu, telah meletakkan gelas berisi teh manis. Seperti

biasanya ia meletakkan di sudut meja kayu panjang itu, dalam posisi yang gampang

diambil.

Istriku sudah mandi pula. Ketika berpapasan denganku kembali kalimat itu

meluncur. ”Namamu di televisi....” ternyata istriku jauh lebih cepat mengendus

bagaimana kekejaman kemanusiaan itu dari pada aku.

Rupanya Thukul memilih meninggalkan Solo dengan

menumpang sebuah kendaraan truk. Menumpang truk barangkali

adalah pilihan sadarnya menghindari masuk kota atau terminal di mana

kemungkinan dia akan diketemukan oleh aparat yang mencari-carinya.

aku diburu pemerintahku sendiri

layaknya aku ini

penderita penyakit berbahaya

aku sekarang buron

tapi jadi buron pemerintah yang lalim

bukanlah cacat

pun seandainya aku dijebloskan

ke dalam penjaranya

aku sekarang terlentang

di belakang bak truk

yang melaju kencang

berbantal tas

dan punggung tangan

kuhisap dalam-dalam

segarnya udara malam

langit amat jernih

oleh jutaan bintang

sungguh

baru malam ini

begitu merdeka paru-paruku

94


malam sangat jernih

sejernih pikiranku

walau penguasa hendak mengeruhkan

tapi siapa mampu mengusik

ketenangan bintang-bintang?

Dari urutan catatan yang bisa dilacak dari puisi-puisi yang

ditulisnya, rupanya Salatiga jadi tujuan kota terdekat yang dipilih Thukul

ketika ia memutuskan meninggalkan kota Solo. Dia ke kota dingin yang

berjarak tempuh sekitar sejam dengan roda empat ini dalam keadaan

kedinginan dan kelaparan. Seharian dia bersembunyi di Solo setelah

meninggalkan rumah.

Rupanya sesampai di Salatiga, Thukul memilih untuk mampir ke

rumah seorang dosen yang dikenalnya dengan baik di kawasan Kemiri

Candi, di pinggiran kota di belakang kampus Universitas Kristen Satya

Wacana. Orang itu tak lain adalah pasangan Dr Arief Budiman dan Leila

Ch. Budiman. Hal ini bisa dikenali dari puisi yang diberinya judul ”Buat

L.Ch & A.B”. Wiji Thukul yang menggambarkan kelelahan fisik dan

kelelahan psikis yang dialaminya.

Buat L.Ch & A.B.

darahku mengalir hangat lagi

setelah puluhan jam sendi

sendi tulangku beku

kurang gerak

badanku panas lagi

setelah nasi sepiring

sambel kecap dan telur goreng

tandas bersama tegukan air

dari bibir gelas keramik yang kau ulurkan dengan senyum

manismu

kebisuan berhari-hari

kita pecahkan pagi itu

dengan salam tangan

95

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

pertanyaan

dan kabar-kabar hangat

pagi itu

budimu menjadi api

tapi aku harus pergi lagi

mungkin tahun depan

atau entah kapan

akan kuketuk lagi

daun pintumu

bukan sebagai buron

Dari Jawa Tengah rupanya Thukul terus bergerak dan sampai di

Jakarta. Ia rupanya ditampung di sebuah rumah di pinggiran Jakarta

milik sepasang aktivis yang baru saja menikah. Thukul menulis puisi

yang diberinya judul ”Kado untuk Pengantin Baru” sebagai berikut.

Kado untuk Pengantin Baru

pengantin baru

ini ada kado untukmu

seorang penyair

yang diburu-buru

maaf aku mengganggu

malam bulan madumu

aku minta kamar satu

untuk membaringkan badanku

pengantin baru

ini datang lagi tamu

seorang penyair

yang dikejar-kejar serdadu

memang tak ada kenikmatan

di negri tanpa kemerdekaan

selamanya tak akan ada kemerdekaan

jika berbeda pendapat menjadi hantu

96


pengantin baru

ini ada kado untukmu

seorang penyair yang dikejar-kejar serdadu

Dalam pelarian, Thukul melalui komunikasi dengan sejumlah

teman-temannya sempat mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di

rumahnya yang rupanya telah didatangi sejumlah aparat. Dia menulis

beberapa puisi berikut.

kuterima kabar dari kampung

rumahku kalian geledah

buku-bukuku kalian jarah

tapi aku ucapkan banyak terima kasih

karena kalian telah memperkenalkan sendiri

pada anak-anakku

kalian telah mengajari anak-anakku

membentuk makna kata penindasan

sejak dini

ini tak diajarkan di sekolahan

tapi rejim sekarang ini

memperkenalkan kepada semua kita

setiap hari di mana-mana

sambil nenteng-nenteng senapan

kekejaman kalian

adalah buku pelajaran

yang tak pernah ditulis!

Thukul juga menulis sebuah puisi khusus buat anaknya dalam

6

situasi dia sebagai buron pemerintahan Orde Baru. Berikut puisi itu:

Wani,

bapakmu harus pergi

kalau teman-temanmu tanya

kenapa bapakmu dicari-cari polisi

jawab saja:

97

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

6. Menikah dengan Dyah Sujirah alias Sipon rekannya satu teater pada tanggal 23 Oktober 1988 dan

dikaruniai dua orang anak, yaitu Fitri Nganthi Wani dan Fajar Merah. Foto kopi naskah puisi ini pernah

saya berikan kepada seorang wartawan bawah tanah yang kemudian dimuatnya dalam majalah SiaR dan

kemudian dikutip oleh terbitan bawah tanah yang dikelola aktivis PRD yaitu media Pembebasan dan

kemudian dimuat dalam jurnal Indonesia, terbitan Universitas Cornell, Amerika.


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

”karena bapakku orang berani”

kalau nanti ibu didatangi polisi lagi

menangislah sekuatmu

biar tetangga kanan kiri datang

dan mengira ada pencuri

masuk rumah kita

Bagi Thukul arti sebuah persahabatan sejati baru bisa dirasakan

saat datang cobaan. Meski banyak orang merasakan penindasan

sebagaimana yang dirasakannya, juga rakyat pada umumnya, namun

dalam situasi yang menghimpit tak semua teman berani menemuinya.

Thukul menulis sebuah puisi yang berjudul ”Pepatah Buron”.

Pepatah Buron

penindasan adalah guru paling jujur

bagi yang mengalami

lihatlah tindakan penguasa

bukan retorika bukan pidatonya

kawan sejati adalah kawan yang masih berani

tertawa bersama

walau dalam kepungan bahaya

Situasi pelarian tak mengecilkan semangat juang Thukul.

Sikapnya tetap teguh dan kritis pada kekuasaan. Pada beberapa

kesempatan dia menulis kegeramannya pada penguasa. Berikut puisi

yang ditulisnya.

kekuasaan yang sewenang-wenang

membuat rakyat selalu berjaga-jaga

dan tak bisa tidur tenang

sampai mereka sendiri lupa

batas usianya tiba

dan dalam diamnya

rakyat ternyata bekerja

menyiapkan liang kuburnya

98


lalu mereka bersorak

ini kami siapkan untukmu tiran!

penguasa yang lalim

ketika mati tak ditangisi rakyatnya

sungguh memilukan

kematian yang disyukuri dengan tepuk tangan

Thukul juga menulis sebuah puisi lain tentang penguasa. Ia yakin

bahwa penguasa lalim tak bisa membungkam suara rakyat.

ujung rambut ujung kuku

gendang telinga

dan selaput bola mataku

tidak mungkin lupakan kamu

bilur di punggung

nyeri di tulang

berhari-hari

darah di helai rambut ujung kuku

dendang telinga

dan selaput bola mataku

telah mengotori namamu

nyeri di tulang

berhari-hari

bilur di punggung

karena sabetan

telah mencoreng namamu

kau tak kan bisa mencuci namamu

sekalipun 1000 mobil pemadam kebakaran

kau kerahkan

kau tak kan bisa mencuci tanganmu

sekalipun 1000 pengeras suara

melipatgandakan pidatomu

suara rakyat adalah suara Tuhan

dan kalian tak bisa membungkam Tuhan

99

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

sekalipun kalian memiliki 1.000.000 gudang peluru

Dalam pelarian, Thukul terus mengikuti pemberitaan media

massa. Dia membaca koran dan melihat televisi. Dia menemukan

kenyataan bahwa pemberitaan media massa lebih banyak

mempraktikkan jurnalisme omongan. Bukan jurnalisme yang

memberitakan realitas penderitaan rakyat. Semua kebohongan yang

diucapkan penguasa dikutip mentah-mentah oleh media massa. Thukul

mencemaskan bahwa bukan tak mungkin yang akan muncul adalah

nasionalisme model jaman Nazi di Jerman.

Jakarta simpang siur

ormas-ormas tiarap

tiap dengar berita

pasti ada aktivis ditangkap

telepon-telepon disadap

koran-koran disumbat

rakyat was-was dan pengap

diam-diam orang cari informasi

dari radio luar negeri

jangan percaya

pada berita mass media cetak

dan elektronika asing!

Penguasa berteriak-teriak setiap hari

Nasionalismenya mirip Nazi

Thukul juga menulis beberapa kata, tidak dalam bentuk puisi,

tapi lebih merupakan rangkaian kata-kata terpilih. Kata-kata ini lebih

merupakan perasaan Thukul saat membaca, mendengar dan memirsa

tayangan televisi.

berhari-hari – ratusan jam – ratusan kilometer – puluhan kota – bis – colt – truk –

angkutan – asap rokok – uap sampah – tengik wc – knalpot terminal – embun

subuh – baca koran – omongan penguasa – nonton tivi – omongan penipu – presiden

marah-marah – jendral-jendral marah-marah – intelektual bayaran ikut-ikutan –

100


sekretariat organisasi aktivis diobrak-abrik – penculikan – penggrebegan –

pengejaran – pembenaran dibikin kemudian – semua benar karena semua diam

Thukul juga merasa bahwa usia kekuasaan tak akan lama lagi.

Baginya usia penguasa pasti ada batasnya, demikian pula dengan

pemerintahan yang otoriter. Pada akhirnya, Thukul yakin, rakyat pasti

akan menang.

apa penguasa kira

rakyat hidup di hari ini saja

apa penguasa kira

ingatan bisa dikubur

dan dibendung dengan moncong tank

apa penguasa kira

selamanya ia berkuasa

tidak!

tuntutan kita akan lebih panjang umur

ketimbang usia penguasa

derita rakyat selalu lebih tua

walau penguasa baru naik

mengganti penguasa lama

umur derita rakyat

panjangnya sepanjang umur peradaban

umur penguasa mana

pernah melebihi tuanya umur batu akik

yang dimuntahkan ledakan gunung berapi?

ingatan rakyat serupa bangunan candi

kekejaman penguasa setiap jaman

terbaca di setiap sudut dan sisi

yang menjulang tinggi

Thukul yakin bahwa keyakinan dirinya, juga keyakinan mayoritas rakyat,

101

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

tak bisa diubah meskipun penguasa menggunakan cara-cara represif

kepada rakyatnya.

ketika datang malam

aku menjadi gelap

ketika pagi datang

aku menjadi terang

aku rakyatmu

hidup di delapan penjuru

kau tak bisa menangkapku

karena kau tak mengenalku

kau tak bisa mendengarkan aku

karena kau terus berbicara

berbicara dan berbicara

dengan mulut senapan

pembantaian- pembantaian

dan pembantaian

mayat-mayat bergelimpangan

mayat-mayat disembunyikan

kau tak bisa menguburkan aku

kau tak bisa menyembuhkan lukaku

karena kau tak kenal aku

karena kau terus berbicara

berbicara dan berbicara

dengan tembakan dan ancaman

dan penjara

Meski terus bergerak dengan cara berpindah-pindah untuk

menghindari pencarian dan penangkapan, Thukul merasa dirinya

nyaman dan sama sekali tak cemas. Dirinya merasa waras sepenuhnya.

Berikut puisi yang menggambarkan hal ini.

102


habis cemasku

kau gilas

habis takutku

kau tindas

kini padaku tinggal tenaga

mendidih!

segala telah kau rampas

kau paksa aku tetap bodoh

miskin dan nelan ampas

kini padaku tinggal tenaga

mengepal-ngepal

di jalan-jalan

habis cemasku

kau gilas

habis takutku

kau tindas

aku masih tetap waras!

Hal ini berbeda dengan penguasa yang menurut Thukul sedang

risau. Pergolakan yang sedang terjadi Thukul anggap telah menggoyang

kursi kedudukan sang penguasa. Si penguasa digambarkannya dalam

puisi berikut.

ayo kita tebakan!

dia raja

tapi tanpa mahkota

punya pabrik punya istana

coba tebak siapa dia?

dia adalah aku!

dia kaya

keluarganya punya saham di mana-mana

tapi negaranya rangking tiga

103

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

paling korup di dunia

coba tebak siapa dia?

dia adalah aku!

dia tua

tapi ingin tetap berkuasa

tak boleh ada calon lain

selain dia

kalau marah

mengarahkan angkatan bersenjata

rakyat kecil yang tak bersalah ditembak jidatnya

coba tebak siapa dia?

dia adalah aku!

dia sakti

tapi pasti mati

meski seakan tak bisa mati

coba tebak siapa dia?

dia adalah aku!

siapa aku?

aku adalah diktator

yang tak bisa tidur nyenyak!

Thukul yakin bahwa penguasa tak mungkin menyembunyikan

bau busuk dari rekayasa di balik Peristiwa 27 Juli 1996. Meski sejumlah

jendral menyangkal keterlibatan Pemerintah di balik peristiwa tersebut

dan menuding sejumlah aktivis yang mendalangi, Thukul yakin bahwa

rakyat sudah cerdas. Rakyat tak bisa ditipu lagi dengan berbagai pidato

dan kebohongan. Berikut puisi yang ditulis Thukul.

ujung rambut ujung kuku

gendang telinga

dan selaput bola mataku

tidak mungkin lupakan kamu

bilur di punggung

104


nyeri di tulang

berhari-hari

darah di helai rambut ujung kuku

dendang telinga

dan selaput bola mataku

telah mengotori namamu

nyeri di tulang

berhari-hari

bilur di punggung

karena sabetan

telah mencoreng namamu

kau tak kan bisa mencuci namamu

sekalipun 1000 mobil pemadam kebakaran

kau kerahkan

kau tak kan bisa mencuci tanganmu

sekalipun 1000 pengeras suara

melipatgandakan pidatomu

suara rakyat adalah suara Tuhan

dan kalian tak bisa membungkam Tuhan

sekalipun kalian memiliki 1.000.000 gudang peluru

Bagi Thukul, selama pelarian, faktor cuaca dinilai menjadi faktor

yang menguntungkan dirinya. Orang-orang yang mencarinya akan

kesulitan melakukan pekerjaannya saat malam tiba. Apalagi bila air

mengucur dari langit dengan derasnya. Cuaca yang buruk dan kegelapan

malam yang pekat adalah selimut bagi persembunyian Thukul. Hujan

juga sepertinya memberikan harapan akan munculnya perubahan.

hujan malam ini turun

untuk melindungiku

intel-intel yang bergaji kecil

105

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

pasti jengkel dengan yang memerintahmu

hujan malam ini turun

untuk melindungiku

agar aku bisa istirahat

agar tenagaku pulih

setelah berhari-hari lelah

agar aku tetap segar

dan menang

hujan malam ini turun

untuk melindungiku

bunyi kodok dan desir angin

membikin pelupuk mataku membesar

aku ngantuk dan ingin tidur

biarlah para serdadu di ibukota

berjaga-jaga dengan senapan M-16nya

biarlah penguasa sibuk sendiri

dengan ketakutannya

karena telah mereka taruh sendiri

bom waktu di mana-mana

mereka menciptakan musuh

dan menembaknya sendiri

mereka menciptakan kerusuhan

demi mengamankannya sendiri

hujan malam ini turun

untuk melindungiku

malam yang gelap ini untukku

malam yang gelap ini selimutku

106


selamat tidur tanah airku

selamat tidur anak-istriku

saatnya akan tiba

akan tiba

bagi merdeka

untuk semua

Thukul merasa dirinya, sebagaimana para aktivis pro-demokrasi

lainnya, harus mampu bertahan, bernafas panjang. Thukul mengajak

rekan-rekannya untuk tidak kalut menghadapi keadaan dan terus

berjuang menghadapi berbagai cobaan yang saat itu datang mendera

mereka.

bernafas panjanglah

jangan ditelan kalut

bernafas panjanglah

jangan dimakan takut

bernafas panjanglah

jangan berlarut-larut

bernafas panjanglah

jangan surut

bernafas panjanglah

walau gelap

bernafas panjanglah

walau pengap

bernafas panjanglah kau, bernafas panjanglah para korban

bernafas panjanglah aku

bernafas panjanglah kalian

bernafas panjanglah semua

bernafas panjanglah

melihat tank-tank dikerahkan

bernafas panjanglah

melihat tentara mondar-mandir

berselendang M-16

107

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

bernafas panjanglah

mendengar para aktivis ditangkapi

bernafas panjanglah

para kambing hitam yang diadili

bernafas panjanglah

dengan pemutar-balikan ini

mereka ingin sejarah dibaca bersih

bagaimana mungkin

jika mereka menulis dengan sobekan daging

laras senapan

dan kubangan darah

baca kembali semuanya

dan bernafas panjanglah

bernafas panjanglah akal

bernafas panjanglah hati

bangun

dan bernafas panjanglah!

Dalam persembunyian yang dilakukannya, Thukul sangat

berdisiplin menjaga diri. Dia sadar bahwa ada banyak orang mengintai

tempat-tempat yang dicurigai. Dia hanya bangun membuka kran air dan

menggunakan toilet saat tuan rumah ada di rumah. Dia tak menyalakan

lampu meski hari telah gelap. Dia lebih memilih menunggu sang pemilik

rumah pulang. Dia diam dalam sunyi. Karena itulah Thukul sangat peka

dengan keadaan sekelilingnya.

di ruang ini yang bernafas cuma aku

cecak dan serangga

air menetes rutin dari kran ke bak mandi

semakin dekat aku dengan detak jantungku

dingin ubin, lubang kunci, pintu tertutup, kurang cahaya

108


kini bagian hidupku sehari-hari

di sini bergema puisi

di antara garis lurus tembok

lengkung meja kursi

dan rumah sepi

puisi yang ditajamkan

pukulan dan aniaya

tangan besi penguasa

Bulan-bulan Agustus minggu kedua, di sekitar tempat Thukul

bersembunyi ia hanya bisa mengamati situasi di luar rumah dengan cara

mengintip melalui lubang kunci. Dia menyaksikan berbagai aktivitas

masyarakat dalam rangka menyambut peringatan Kemerdekaan 17

Agustus.

bulan agustus sudah tiba

penduduk ramai-ramai pasang bendera

tapi aku hanya lihat yang di seberang rumah saja

kuintip dari lubang kunci

sebab aku dikejar-kejar penguasa

sudah puluhan hari aku tak melihat angkasa

kehidupan di sekelilingku kusimak

dari datak-deru dan tawanya

aku tak bisa lihat wujud dan wajahnya

aku ditahan bukan dipenjara

aku disel bukan dibui

sebab kehidupan sehari-hari

adalah penjara nyata

rakyat negeri ini

Thukul juga membaca berita dari koran yang dibawa pulang oleh

teman yang rumahnya diinapinya. Dia juga merasakan di mana-mana

109

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

banyak orang tengah menyambut suasana peringatan kemerdekaan.

Namun Thukul mempertanyaan makna kemerdekaan yang

sesungguhnya. Berikut puisi yang ditulisnya.

sebuah bank

memasang iklan

ukuran setengah halaman koran, teriaknya:

Dirgahayu Republik Indonesia 51 th

dengan huruf kapital

iklan itu juga memekik-mekik:

MERDEKA MERDEKA MERDEKA

sementara itu ratusan aktivis

di daerah dan di ibukota ditangkapi

sebuah iklan

ukuran setengah halaman koran

menggusur kenyataan yang sewenang-wenang

yang seharusnya diberitakan

MERDEKA MERDEKA MERDEKA

siapa yang merdeka?

Kebosanan selama berhari-hari bersembunyi dalam sunyi

dengan membatasi gerak-gerik diri, membuat Thukul merasa bahwa

meski dia berada di sebuah rumah, namun sesungguhnya dia ibarat

berada di penjara. Sebuah hal yang kontras dengan suasana di luar

rumah, di mana ada sejumlah orang tengah berlatih berbaris untuk

upacara 17 Agustusan.

di atas rumah ada burung

ku tahu dari kicaunya

di luar rumah ada orang

kutangkap lagi dari cakap

dan langkah kakinya

110


ini rumah biasa

tak beda penjara

tadi pagi kubaca di koran

kabar penangkapan-penangkapan

tapi sore ini

ku dengar di jalan

orang latihan baris-berbaris

untuk merayakan hari kemerdekaan

Dari balik kain gorden rumah persembunyian, Thukul

tampaknya berkesempatan mencuri-curi lesempatan untuk mengintip

pemandangan di luar rumah. Ia menyaksikan pemandangan indah di

pagi hari. Indahnya sebuah pagi, tapi menurut Thukul akan lebih indah

lagi bila negeri ini terbebas dari ganasnya kuasa tirani. Berikut sebuah

puisi berjudul ”Bagi Siapa Kalian Memetik Panenan”.

Bagi Siapa Kalian Memetik Panenan

pagi dingin

udara masih mengandung embun

bukit-bukit di kejauhan

disaput arak-arakan halimun

matahari terbnit

sempurna bulat merah setampah di langit

batang-batang pohon besar dan cabang-cabangnya

seperti ratusan penari

yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi

kususuri keheningan ini

sendiri

jilatan matahari

segarnya udara pagi

alangkah indah negri ini

andai lepas dari masa ganas tirani

111

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

Di balik rasa percaya diri akan keamanan yang melingkupinya,

Thukul sepertinya merasa kesepian. Ia juga merasa bahwa ia harus

bergegas berpindah dan tak bisa berlama-lama di tempat

”penampungan” saat itu. Meski ia merasa nyaman dengan kesunyian

yang melingkupinya, ia lebih memilih menghindari penangkapan.

Berikut puisi yang ditulisnya.

nonstop 24 jam

yang berkuasa di sini

adalah cahaya

saban pagi ia membuat garis-garis lurus

di sekitar jendela

gambar motif gorden tampak jelas

coklat hitam dan putihnya

lalu pada sore hari

ia mengubah warna langit-langit

sudut-sudut tembok

bidang ubin dan susunan benda-benda

yang ada di dalamnya

dan bila malam tiba

telapak kakiku diberinya mata

demikian pula punggung tangan

dan jari-jarinya

saat aku terbaring

serasa yang ada

cuma desir angin

detak jantung

tulang-tulang

dan hembusan nafasku saja

tapi aku harus pergi

dari kesunyian ini

sebelum penguasa merenggut

aku dan damai ini

112


Wiji Thukul memang kemudian memutuskan pergi dari tempat

persembunyian, tempat menuliskan semua puisinya ini. Dia terus

berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Setelah Peristiwa 27 Juli 1996

hingga 1998, sejumlah aktivis ditangkap, diculik dan hilang, termasuk

Thukul. Sejumlah orang masih melihatnya di Jakarta pada April 1998.

Thukul masuk daftar orang hilang sejak tahun 2000. Keluarganya

7

melaporkan hilang pada April 2000, sampai saat ini keberadaannya

masih tetap misteri.

Hingga sekarang Widji Thukul tidak diketahui nasibnya, apakah

ia sudah meninggal atau berada di suatu tempat. Puisi dan karyakaryanya

masih dibaca orang. Pada Agustus 2009, DPR menyetujui

rekomendasi Pansus DPR tentang penghilangan orang secara paksa

untuk meminta Presiden RI agar segera mengeluarkan Keppres

pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. DPR juga setuju dengan

permintaan Komnas HAM agar Kepolisian Republik Indonesia segera

mencari dan menemukan Wiji Thukul beserta 12 orang lain yang

dinyatakan hilang, dalam keadaan hidup ataupun mati.

113

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

7. Hilangnya Wiji Thukul pada sekitar Maret 1998 menurut KontraS diduga kuat berkaitan dengan aktivitas

yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Saat itu bertepatan dengan peningkatan operasi represif yang

dilakukan oleh rezim Orde Baru dalam upaya pembersihan aktivitas politik yang berlawanan dengan Orde

Baru. Operasi pembersihan tersebut hampir merata dilakukan diseluruh wilayah Indonesia. Kita mencatat

dalam berbagai operasi, rezim Orde Baru juga melakukan penculikan terhadap para aktivis (22 orang)

yang hingga saat ini 13 orang belum kembali. Lihat: Siaran Pers KontraS No: 7/SP-KONTRAS/II/2000

tentang Hilangnya Wiji Thukul.


TINJAUAN


”Mengindonesiakan”

Anak Timor Leste

Razif

Judul : Making Them

Indonesians: Child

Transfers out of East

Timor

Penulis : Helene van Klinken

Penerbit : Victoria: Monash

University, 2012

Kolasi : 252 hal

ISBN : 9781876924072

Sejak abad ke-20 dan memasuki 21 setiap peperangan dan konflik

bersenjata yang terjadi di muka bumi senantiasa melibatkan anak.

Sepanjang Perang Dunia II, menurut sejarawan Peter Stearns, paling

tidak satu setengah juta anak hilang dan mati terbunuh. Di Eropa dan

Asia, anak-anak yang dilibatkan dalam perang tersebut adalah anak-anak

1

dari keturunan Yahudi.

Militer Nazi sebagai dalang pembunuhan anak terbesar

sepanjang Perang Dunia II berkeyakinan bahwa anak-anak Yahudi perlu

dibunuh agar di masa depan keturunan mereka dapat dihambat.

Kejahatan yang sama terjadi di Argentina selama periode ”Dirty War”

1976-1983. Anak dan bayi yang diduga keturunan aktivis gerakan kiri

diculik oleh penguasa militer Argentina dengan maksud untuk dididik

1. Peter Stearns menegaskan bahwa peperangan atau konflik yang melibatkan anak-anak dengan tujuan

untuk menaklukkan orang tuanya. Lihat, Peter. N. Stearns. Childhood in World History. (New York:

Routledge, 2011), hlm. 147.

117


TINJAUAN

”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste

dan diurus tentara supaya ketika dewasa tidak seperti orang tuanya yang

radikal dan pembangkang.

Tak hanya berlangsung di negara yang mengalami peperangan,

tampaknya metode serupa dilakukan oleh negara-negara yang memiliki

kompleksitas isu etnis, seperti Australia. Di Negeri Kanguru itu pada

paruh abad 20 terjadi pengambil-alihan anak-anak bumiputera aborigin

Australia oleh orang-orang kulit putih. Tujuan pengambilan paksa ini

agar anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang 'superior', dan

dijauhkan dari keterbelakangan kebudayaan orang tuanya.

Pemerintahan Orde Baru Soeharto pernah melakukan kebijakan

migrasi paksa terhadap anak tatkala menginvasi Timor Leste. Sepanjang

masa invasi sejak 1976 hingga 1999 berlangsung pemindahan anak

Timor Leste ke Indonesia. Pemindahan anak Timor Leste itu dianggap

sebagai bagian dari proyek kebudayaan yang dilakukan oleh rezim Orde

Baru untuk membuat mereka Indonesia. Buku yang disusun oleh

Helene Van Klinken berjudul Making Them Indonesians ini menceritakan

pengambilan paksa anak-anak Timor Leste ke Indonesia itu.

Pesan kuat buku ini tergambar melalui kulit muka buku berupa

foto Presiden Soeharto dan Nyonya Tien Soeharto beserta anak-anak

Timor Leste yang sedang berkunjung ke Istana Presiden di Jalan

Cendana, Jakarta Pusat. Anak-anak Timor Leste itu dianggap sebagai

”anak presiden”. Mereka disekolahkan dan diurus dengan tanggungan

biaya oleh Yayasan Dharmais milik keluarga Soeharto.

Pada tahun 1986 diperkirakan jumlah anak Timor Leste yang

dibawa ke Indonesia mencapai 40.000 orang lebih (hlm. xxvi). Hasil

perhitungan itu merupakan jumlah besar.

Buku ini sejatinya merupakan disertasi Helen di Universitas

Queensland, Brisbane, Australia. Penyusunannya menggunakan

pendekatan sejarah lisan. Melalui metode tersebut Helen berupaya

merekonstruksi proses pemindahan anak-anak Timor Leste ke

Indonesia.

Sejarah Pengambilan Anak Timor Leste

Penelitian Helen berangkat dari digelarnya Komisi Penerimaan,

Kebenaran dan Rekonsialiasi Timor Leste (CAVR) tahun 2003. Dia

melakukan serangkaian wawancara baik dengan korban yakni yang

waktu lampau masih anak-anak maupun dengan pelaku—perwira

118


tentara, pegawai negeri, rumah yatim piatu, pengurus gereja, masjid, dan

yayasan Islam. Awalnya anak-anak yang dipindahkan ke Indonesia

adalah anak yatim piatu dari kalangan Apodeti dan UDT.

Pemindahan anak-anak Timor Leste ke Indonesia berlangsung

secara sistematis, dan tentu pemindahan tersebut melibatkan negara.

Kenapa negara begitu berkepentingan untuk memindahkan anak Timor

Leste ke Indonesia? Juga, institusi-institusi apa saja yang terlibat?

Di Timor Leste pada masa Portugis telah berdiri sebuah rumah

yatim piatu. Pada awal pendudukan Indonesia mulai 1976-1977 rumah

yatim piatu itu diurus oleh pasukan Brawijaya. Pada paruh 1977 tentara

menyerahkan pengelolaannya pada Dinas Sosial. Penyerahan itu

bersamaan dengan diproklamasikannya Timor-Timur sebagai provinsi

ke-27 Indonesia.

Pada tahun yang sama berdiri Yayasan Dharmais di bawah

kendali keluarga Soeharto. Yayasan ini dipersiapkan untuk menyambut

20 anak Timor-Timur yang dipindahkan ke Jawa Tengah. Mereka

ditampung di S.T. Thomas, Semarang. Biaya sekolah, makan, seragam

dan lain-lain dibiayai oleh Yayasan Dharmais. Namun, terungkap dari

wawancara Helen bahwa banyak komponen biaya yang tidak dibayarkan

oleh Yayasan Dharmais.

Institusi lain yang terlibat dalam pemindahan anak Timor Leste

adalah Kinderdof yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Organisasi ini

mempunyai jaringan internasional dalam mengurus anak-anak yatim

piatu. Awalnya, Kinderdof diperuntukkan bagi keluarga Apodeti dan

UDT Kepanjangannya? saja. Kinderdof menggunakan perawat khusus

untuk mengurus anak-anak. Itu sebabnya ia dianggap sebagai tempat

penampungan anak kelas satu. Tempat ini dilengkapi pula dengan

pendidikan sekolah.

Institusi lain yang terlibat adalah Panti Penyantunan Anak

Taruna Negara (PPATN). PPATN berlokasi di Bandung dijalankan oleh

Departemen Sosial. Pemindahan anak Timor Leste diperankan pula

oleh misi Islam untuk memperluas pengaruhnya di ruang teritorial

provinsi baru itu. Masuknya Islam ke Timor-Timur bermula dari tentara.

Banyak anggota militer baik perwira maupun prajurit menjadi anggota

Rawatan Rohani Islam.

Keterlibatan tentara dalam islamisasi pada masa awal invasi

Indonesia di Timor-Timur, melempangkan jalan bagi Dewan Dakwah

119

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


TINJAUAN

”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste

Islamiyah Indonesia (DDII) untuk mengembangkan sayap di sana.

Mereka membangun sekolah Islam dan langgar. Akan tetapi islamisasi

oleh DDII tidak berlangsung mulus. Terjadi perlawanan terhadap

pembangunan sarana ibadah tersebut yang membuat DDII

memutuskan untuk mengirim anak-anak Timor-Timur ke Indonesia

untuk dididik.

Pada 1982, DDII mendirikan Yayasan Kesejahteraan Islam

Nasrullah (Yakin), organisasi yang kelak menyebarkan anak-anak Timor

Leste ke pesantren-pesantren di Jawa Barat dan Sulawesi. Dalam

pengiriman anak itu, Yakin dibantu oleh militer, Departemen Agama,

dan keluarga Arab Timor-Timur berdomisili di kampung Alor, Dili

Barat. Motivasi Yakin mengirim anak-anak itu ke Indonesia agar setelah

mereka selesai pendidikan sekolah pesantren dapat menjadi guru dan

pendakwah di Timor Leste.

Proses Pemindahan Anak dari Timor Leste ke Indonesia

Bagaimana proses pengambilan anak-anak itu terjadi? Dalam

menjelaskan proses pemindahan anak-anak Timor Leste, terdapat

empat sasaran kelompok anak yang dipindahkan ke Indonesia. Ini

persepsi Helene sebagaimana ditulis di buku? Atau opini pribadi?

Pertama, anak-anak di wilayah pertempuran tahun 1976-1978

saat tentara Indonesia melakukan operasi pengepungan dan

pemusnahan di basis-basis perlawanan Timor Leste. Operasi militer

Indonesia awal-awal masa invasi itu banyak menelan korban perempuan

dan anak-anak. Mereka terpaksa turun dari pegunungan menyerah.

Mereka kelaparan dan kekurangan obat-obatan.

Banyak anak-anak itu kemudian dibawa ke Indonesia ketika

prajurit pulang kampung. Mereka dititipkan terlebih dulu di rumah

yatim-piatu Seroja. Dalam situasi seperti ini anak-anak itu dianggap telah

yatim piatu dan hidup dalam kemiskinan.

Kedua, anak-anak yang berada di kamp-kamp penahanan yang

tinggal bersama orang tua atau dengan walinya—biasanya paman—dan

orang dewasa lainnya. Anak-anak itu hidup miskin dan kekurangan

makanan. Biasanya tentara memberikan makanan dan pakaian. Ketika

tentara habis masa tugasnya, anak-anak itu dibawa ke Indonesia.

Ketiga, anak-anak yang menjadi Tenaga Bantuan Operasi

(TBO). Biasanya anak-anak yang menjadi TBO berumur 8-13 tahun.

120


Pekerjaan mereka membawa barang-barang, alat-alat dan juga mengisi

amunisi senjata saat melakukan pertempuran dengan gerakan

perlawanan.

Anak-anak yang dipekerjakan sebagai TBO tidak mendapatkan

upah. Mereka seperti budak. Mereka hanya mendapatkan makan.

Padahal dalam prosedur ketentaraan, anak-anak TBO harus

dikembalikan lagi ke orang tua dan bersekolah. Tujuan para perwira

tentara membawa anak-anak bekas TBO agar mereka dapat dididik

untuk menjadi Indones yang pro-integrasi.

Keempat, anak-anak pejuang gerilyawan dari Falintil menjadi

sasaran tentara untuk dibawa ke Indonesia. Di kalangan elit tentara

Indonesia ada imajinasi untuk menaklukkan musuh, keturunannya perlu

dipurifikasi. Tentara memilih anak-anak berkulit bersih bersinar yang

dibawa ke Indonesia, seperti kepercayaaan kolonialis Eropa awal abad 20

yang membawa anak-anak mestizo dari musuh yang dijajah.

Motivasi Pemindahan

Motivasi tentara membawa anak-anak Timor Leste ke Indonesia sangat

beragam. Namun bila ditelisik motivasi utamanya bertujuan untuk

menaklukkan perjuangan orang tua mereka yang anti-integrasi. Anakanak

Timor Leste itu diperadabkan dan menjadi patuh.

Selain itu, pemindahan anak oleh tentara ke Indonesia dapat juga

dilihat sebagai bentuk penyanderaan. Tentara Indonesia berpikir jika

anak-anak Timor Leste disandera maka pejuang Timor Leste mau

berintegrasi dengan Indonesia.

Hampir seluruh anak yang dibawa ke Indonesia baik oleh tentara

maupun lembaga pemerintah Orde Baru dipaksa menghapus identitas

ke ”timorlesteannya”. Rata-rata orang tua angkat yang notabene orang

Indonesia menyembunyikan fakta bahwa anak itu berasal dari Timor

Leste. Misalkan saja, anak yang diangkat dipaksa menganut agama orang

tua angkat dan mengganti namanya menjadi berbau ”Indonesia”.

Tentara-tentara Indonesia jarang yang menepati janji untuk

mengembalikan anak ke orang tua atau wali setelah tamat sekolah. Dari

tindakan ini terlihat jika tentara menjadikan pengambilan anak dari pihak

lawan sebagai bagian dari strategi perang.

Rezim Orde Baru menganggap pemindahan anak Timor Leste

merupakan simbol integrasi. Negara berkepentingan untuk mengubah

121

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


TINJAUAN

”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste

kebudayaan dan identitas anak itu. Mereka sehari-hari menggunakan

bahasa daerah Jawa, jika tinggal di Jawa Tengah, dan berbahasa Sunda

bila tinggal di Jawa Barat. Mereka berbicara di depan kelas atau

berdiskusi dengan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan

Indonesia. Intinya mereka bersekolah di Indonesia dipaksa untuk

menjadi orang Indonesia.

Dalam penyusunan buku ini Helen menggunakan dokumendokumen

terkait dari Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja

dan lain-lain. Menurut penelitian Helen, anak-anak Timor Leste yang

dibawa ke Indonesia berumur antara 2 hingga 10 tahun, dan ada yang

berumur belasan tahun. Anak di bawah umur 10 tahun digemari untuk

dibawa oleh pelaku karena mudah dipengaruhi.

Penutup

Tanpa disadari tindakan rezim Orde Baru mendukung pemindahan anak

adalah melanggar salah satu poin Convention Genocide (pemusnahan) PBB

tahun 1951. Anak-anak adalah sumber penting untuk menyambung

nilai-nilai kebudayaan dari suatu kelompok bangsa. Asumsinya bila

anak-anak dalam satu periode perjalanan bangsa banyak hilang, maka

bangsa itu mengalami hambatan dalam perkembangan.

Anak-anak yang dibawa baik oleh individu maupun institusi

yang didukung negara tidak memperhatikan faktor kejiwaan atau

psikologis anak-anak itu. Banyak orang tua mati terbunuh atau dianiaya

disaksikan oleh anak-anak itu. Faktor yang mencekam itu berada dalam

benak anak tanpa pernah diperhatikan oleh pihak pelaku.

Memasuki tahun 2003 Pemerintah Indonesia mengumumkan

penghapusan status pengungsi bagi warga Timor Leste. Pengumuman

itu mempunyai arti anak-anak yang dibawa mempunyai kesempatan

untuk bisa bergabung kembali ke Timor Leste. Mereka yang diambil

paksa masa itu sekarang sudah dewasa. Ada yang kembali ke Timor

Leste, ada yang tidak.

Salah satu anak yang menjadi korban tersebut adalah Biliki.

Perempuan ini telah menikah dengan seorang tentara di Jakarta dan

mempunyai tiga orang anak. Biliki berkesempatan untuk kembali

sementara ke Dili saat memberikan kesaksian di CAVR. Anak korban

pengambilan lainnya adalah Petrus Kanisius. Beda dengan Biliki, Petrus

menyatakan pulang ke Timor Leste. Sekarang ini dia telah diangkat

122


menjadi kepala sekolah SMA di Dili.

Hampir rata-rata anak-anak itu telah dipisahkan dari ranah

kebudayaan mereka selama 18 tahun dan bahkan lebih dari itu. Mereka

sudah tidak memahami bahasa, dan adat istiadat. Anak-anak yang

kembali harus mengikuti upacara adat karena mereka dianggap telah

mati.

Namun, banyak anak-anak yang belum kembali atau tidak bisa

kembali karena telah kawin-mawin di Indonesia. Sejarah sosial

pemindahan anak-anak Timor Leste sebuah cerita yang unik. Narasi itu

belum banyak diketahui oleh publik di Indonesia dan Timor Leste.

Untuk memperluas penyebaran kisah itu buku ini perlu diterjemahkan

ke dalam kedua bahasa: Indonesia dan Tetun, Timor Leste.

123

dignitas

Volume VIII No. 1 Tahun 2012


KONTRIBUTOR


KONTRIBUTOR

Razif

Sejarahwan, aktif di Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), mempunyai

kepedulian pada sejarah hubungan kerja dan juga masalah ingatan sosial.

Saat ini ia sedang menyelesaikan penelitian bersama ELSAM tentang

pola penghilangan paksa di Indonesia.

Agung Putri Astrid

Pekerja HAM, anggota Perkumpulan dan mantan Direktur Eksekutif

ELSAM, koordinator ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus

(AIPMC). Putri juga penggagas sekaligus penggerak Pertemuan Korban

Orde Baru, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Relawan Penggerak

Jakarta Baru (RPJB), dan alumnus Institute of Social Studies (ISS), Den

Haag, Belanda.

Budiawan

Staf pengajar Program Studi Kajian Budaya dan Media, Sekolah

Pascasarjana UGM. Ia memperoleh gelar PhD di bidang Kajian Asia

Tenggara, National University of Singapore, 2003. Aktif menulis opini

tentang masa lalu dan pelanggaran hak asasi manusia.

Stanley Adi Prasetyo

Menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM periode 2007-2012, aktif

dalam gerakan sosial sejak di bangku kuliah di Universitas Satya Wacana

Salatiga pada awal 1980an. Terlibat pula dalam sejumlah organisasiorganisasi

yang bergerak dalam isu hak asasi manusia, seperti ELSAM,

Demos, dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI).

Herry Sucipto

Staf Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI

Hajriyanto Y. Thohari

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Periode 2009-

2012, terpilih sebagai Anggota DPR dari daerah pemilihan IV Jawa

Tengah.

127


Zainal Abidin

Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), dan terlibat

dalam advokasi ICC bersama sejumlah aktivis hak asasi manusia lain.

Otto Syamsuddin Ishak

Terlahir di Yogyakarta tahun 1959, meraih doktor di bidang sosiologi

dari Universitas Indonesia (2011) dengan judul disertasi, Aceh Pasca

Konflik: Arena Kontestasi 3 Varian Nasionalisme. Gelar master di

bidang sosiologi dan sarjana geografi diraih dari Universitas Gadjah

Mada (1995 dan 1987). Sejak 1989 tercatat sebagai dosen pada

Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh.

128


PEDOMAN PENULISAN JURNAL

Redaksi Jurnal Dignitas menerima kiriman tulisan dengan pedoman

sebagai berikut:

�Jurnal ini mengutamakan penulisan artikel dengan gaya bahasa yang

sederhana, mudah dicerna, dan tidak rumit. Ini diterapkan agar

tulisan dapat dipahami oleh kalangan yang lebih luas, tidak cuma

kalangan hukum saja.

�Audiens jurnal ini mencakup juga masyarakat nonhukum yang

memiliki perhatian luas tentang hukum dan dinamikanya. Hukum

mengandung kosakata yang khusus, kaku, mungkin juga tertutup,

yang hanya dimengerti oleh kalangan hukum saja. Kata-kata seperti

retroaktif, susah dimengerti oleh masyarakat nonhukum. Sehingga

kata-kata yang sekiranya rumit dimengerti masyarakat nonhukum

perlu diberi penjelasannya supaya mudah dipahami.

�Tiap kosakata asing diusahakan dicari padanannya dalam bahasa

Indonesia, kecuali untuk jurnal edisi bahasa Inggris. Contoh: by

ommission, maka diganti atau ditambahi keterangan pembiaran.

Namun, jika tak ada, atau susah menemukannya dalam bahasa

Indonesia, tak masalah.

�Pada dasarnya, jurnal ini semi akademis. Tak terlalu ketat dalam

penggunaan metodologi maupun pemakaian kosakata ilmiah.

Penulisannya naratif, diawali dengan abstraksi tulisan. Tulisan harus

fokus pada masalah tanpa melebarkan pembahasan.

�Panjang tulisan semua rubrik, FOKUS, DISKURSUS, OASE sekitar

20.000-23.000 karakter, kecuali TINJAUAN. Sedang untuk rubrik

TINJAUAN mengulas buku atau kumpulan buku, film, karya sastra,

pertunjukan kesenian, panjangnya antara 10.000 – 13.000 karakter.

- Kami menerima tulisan dengan sumber catatan kaki atau

footnote, bukan catatan akhir atau endnote dan catatan

perut.

- Contoh catatan kaki untuk sumber buku:

Yando Zakaria, Abih Tandeh, Cetakan Pertama,

(Jakarta: Elsam, 2000), halaman 143.

- Contoh catatan kaki untuk sumber kolom, makalah, atau

kumpulan tulisan:

129


- Moh. Mahfud MD, ”Komisi Yudisial dalam Mozaik

Ketatanegaraan Kita”, dikutip dalam Bunga Rampai Komisi

Yudisial dan Reformasi Peradilan, (Jakarta: Komisi Yudisial,

2007), hal 7.

�Tulisan disertai daftar pustaka dengan format, sebagai contoh:

- Daniel Dhakidae. Cendekiawan dalam Kekuasaan Negara

Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

�Kami menggunakan pedoman penulisan yang lazim digunakan

pelbagai jurnal atau majalah. Penyebutan nama surat kabar, majalah,

judul buku, atau media terbitan lainnya dicetak miring. Misal, Majalah

Time dijatuhi denda Rp 1 trilyun oleh Mahkamah Agung atas kasus

gugatan Suharto.

�Sedang untuk judul artikel diberi tanda kutip [”….”]. Seperti contoh:

Pengadilan, menurut Satjipto Rahardjo dalam tulisannya berjudul

”Pengadilan Sang Pemenang”, tak akan pernah berhenti menjadi

institut perang antara keangkaramurkaan dan kebaikan-keadilan.

Kirimkan naskah Anda dalam bentuk softcopy dikirimkan ke alamat email

office@elsam.or.id dengan melampirkan biodata. Redaksi menyediakan

honorarium yang pantas untuk tulisan yang dimuat.

130


PROFIL ELSAM

(LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT)

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and

Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan,

berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta.

Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan,

memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi

manusia pada umumnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi

UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah

membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui

pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi

manusia (HAM).

VISI

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis,

berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang

memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak

ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;

2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;

3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan

4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Rangka

Mewujudkan Demokrasi dan Sistem Hukum yang Berkeadilan.

2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme

Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai

Bentuknya.

3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan

Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas dan

Akuntabilitas Lembaga.

131


Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAM

Badan Pengurus:

Ketua: Sandra Moniaga, SH

Wakil Ketua: Ifdhal Kasim, SH

Sekretaris: Roichatul Aswidah, S.Sos, MA

Bendahara I : Ir. Suraiya Kamaruzzaman, MA

Bendahara II : Abdul Haris Semendawai, SH, LLM

Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir.

Agustinus Rumansara, M.Sc.; Francisia Sika Ery Seda; Hadimulyo; Lies Marcoes, MA;

Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini

Pratsnawati; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos; Toegiran S.Pd;

Herlambang Perdana SH, MA.; Ir. Yosep Adi Prasetyo

Pelaksana Harian:

Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, SH. LLM

Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan dan Plt Kepala Divisi Advokasi

Hukum: Wahyu Wagiman SH.

Deputi Direktur Pengembangan sumber daya HAM ( PSDHAM) dan Plt Kepala Divisi

Monitoring Kebijakan dan Pengembangan Jaringan: Zainal Abidin, SH

Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, SE

Kepala Divisi Kampanye dan Kerjasama Internasional:

Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi: Triana Dyah, SS

Staf Pelaksana Program bidang Advokasi Hukum:

Ikhana Indah Barnasaputri,SH; Andi Muttaqien, SH

Staf Senior Pelaksana Program Bidang Monitoring Kebijakan & Pengembangan Jaringan:

E. Rini Pratsnawati

Staf Pelaksana Program bidang Monitoring Kebijakan & Pengembangan Jaringan:

Wahyudi Djafar, SH

Staf Pelaksana Program bidang Informasi dan Dokumentasi:

Paijo, Sukadi, Ari Yurino

Staf Keuangan:

Rina Erayanti (Pjs.); Elisabet Maria Sagala, SE

Kasir:

Maria Ririhena, SE

Sekretaris:

Yohanna Kuncup Yanuar Prastiwi, SS

Kepala bagian umum:

Khumaedy

Staf bagian rumah tangga:

Siti Mariatul Qibtiyah; Kosim

Staf bagian transportasi:

Ahmad Muzani

Staf bagian keamanan:

Elly F. Pangemanan

Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA

Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Fax.: (+62 21) 7919 2519

Email: office@elsam.or.id; Website: www.elsam.or.id

132


FOKUS

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi demi Masa Lalu

oleh Agung Putri Astrid

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh

oleh Otto Syamsuddin Ishak

Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi

oleh Budiawan

DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

dan Negara-negara Lain

oleh Zainal Abidin

Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

oleh Herry Sucipto dan Hajriyanto Y. Thohari

OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul

oleh Stanley Adi Prasetyo

TINJAUAN

”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste

oleh Razif

More magazines by this user
Similar magazines