RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

Tak pernah tuntasnya penyelesaian masa lalu menjadi penanda gagalnya periodisasi yang bernada siklis itu. Kondisi Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari absennya 'patahan' atau batasan yang jelas antara masa kini dan masa lalu. Karena kini adalah akibat masa lalu. Asumsi yang berkembang kemudian telah terjadi pembajakan demokrasi oleh elit lama yang berganti muka menjadi penguasa baru dengan menggunakan momentum reformasi yang tak terdisain pro terhadap korban. Elit-elit lama bermetamorfosis dan melindungi kekuasaannya melalui serangkaian disain aturan hukum yang tak mencerminkan keadilan bagi korban. Prosedur hukum menjadi pertimbangan utama, yang ternyata tak berpengaruh pada perbaikan substansi keadilan. Elit lama ini ditengarai masih menguasai ranah penegakan dan proseduralisme hukum ini. Namun, tesis ini ternyata tak berhenti di sini. Ada fenomena menarik melihat perkembangan post-reformasi di Indonesia. Pegiat hak asasi manusia Agung Putri melihat dari sudut pandang lain itu. Menurutnya, Indonesia mengalami fase unik tatkala periode paska-reformasi sekarang lebih banyak diwarnai dengan dinamika interaksi korban dan pelaku secara intensif. Fenomena ini merujuk pada sejumlah peristiwa, seperti halnya, beberapa korban penculikan tahun 1997/1998 memilih bergabung dengan partai politik yang dikontrol oleh jenderal yang diduga kuat terlibat dalam penculikan mereka saat itu. Demikian pula representasi korban kejahatan masa lalu yang pada akhirnya memiliki jabatan-jabatan strategis paska-reformasi dinilai gagal mengartikulasikan kepentingan kolektif korban. Mereka setidaknya memiliki kesempatan untuk mengukir sejarah dengan membuat pembatasan antara masa kini dan masa lalu. Namun ternyata kelompok korban yang memiliki kekuasaan tersebut tak mampu melakukan pembatasan itu. Mereka malah justru memilih jalan kompromi yang akhirnya keinginan pengungkapan kejahatan masa lalu pun termoderasi dalam kepentingan pragmatis. Gambaran ini persis terjadi di Aceh, seperti dianalisis oleh Otto Syamsuddin Ishak, intelektual Aceh yang lama terlibat dalam gerakan masyarakat sipil Aceh ini. Tatkala mantan para pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 4
menguasai mayoritas kursi di parlemen lokal dan posisi gubernur/wakil gubernur, mereka memiliki kesempatan untuk mendorong kejahatan masa lalu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Akan tetapi apa yang terjadi? Hingga kini KKR Aceh belum terbentuk dengan dalih ketiadaan dasar legalitasnya. Terdapat dua skema utama yang selama ini dikenal luas kerangka penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Pertama, melalui pengadilan hak asasi manusia, dan jalur kedua lewat komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Zainal Abidin dari ELSAM menguraikan kedua mekanisme tersebut dengan becermin pada proses penyelesaian kejahatan hak asasi manusia di negara-negara lain. Indonesia mengenal dua mekanisme penyelesaian tersebut, hanya saja untuk penyelesaian melalui KKR tidak pernah terjadi. Komisi ini bahkan tak pernah ada dan dasar hukum pembentukannya dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Sementara pengadilan hak asasi manusia telah dijamin keberadaannya lewat UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bila terkait dengan kasus sebelum UU disahkan, mekanismenya lewat pembentukan pengadilan HAM Adhoc. Untuk kasus sesudahnya lewat pengadilan HAM biasa. Untuk pembentukan Pengadilan HAM Adhoc harus ada rekomendasi dari DPR dan pembentukannya berdasar Keputusan Presiden. Bisa dibayangkan betapa berlikunya mekanisme penyelesaian kejahatan hak asasi manusia masa lalu di negara ini. Menurut Hajriyanto Thohari, wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan segala kerumitan yang ada, pembentukan UU KKR sebagai sarana untuk penyelesaian kejahatan masa lalu perlu didorong kembali. Ada banyak kasus yang niscaya saat ini sedang ditunggu kepastian penyelesaiannya oleh para korban. Menurut Irawan Saptono (2002), dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, terdapat tiga tipologi korban yang perlu dilihat dalam menjamin keadilan mereka yang terlanggar haknya. Satu, mereka yang masuk klasifikasi korban langsung. Dua, korban tak langsung yang biasanya menderita psikis dan emosi yang berat. Dan ketiga, para aktivis yang turut diculik karena memperjuangkan pengungkapan kejahatan hak asasi manusia. 5
Page 1 and 2: Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3: dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 8 and 9: Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12: Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16: Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18: segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20: sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22: Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24: Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25: kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58:
erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60:
yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62:
urges States to take action in acco
Page 63 and 64:
Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66:
Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68:
Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70:
Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72:
pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74:
Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75:
dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79:
DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 91 and 92:
Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94:
pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96:
Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98:
malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100:
pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102:
lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104:
sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106:
habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108:
nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110:
selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112:
kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114:
ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115:
Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120:
”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122:
tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124:
Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125:
menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130:
KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?