lokakarya rehabilitasi hutan dan lahan - Departemen Kehutanan

LOKAKARYA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dipandang penting untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, untuk menjamin terjaganya daya
dukung, produktivitas dan peranan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.
Terkait dengan RHL, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo pada
tanggal 28 Mei 2009 diYogyakarta menyelenggarakan Lokakarya Rehabilitasi Hutan dan
Lahan dengan Tema “ Merekatkan Masyarakat dengan RHL”. Maksud diadakannya acara
tersebut adalah untuk mengadakan komunikasi, koordinasi dalam rangka perumusan
kebijakan RHL antar berbagai lapisan masyarakat, instansi dan lembaga terkait di Provinsi
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan tujuannya untuk sinkronisasi
kegiatan antar para pihak dan terumuskannya komitmen dari para pihak serta solusi tindak
lanjut penanganan RHL. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan
dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan (Ir. Indriastuti, MM), Kepala UPT lingkup
Departemen Kehutanan di Yogyakarta, Kepala Instansi Pemerintah dan swasta, perguruan
tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media cetak dan elektronik di wilayah fasilitasi
BPDAS Serayu Opak Progo.
Ir. Indriastuti, MM dalam
sambutannya mengatakan
bahwa sasaran RHL
untuk memulihkan fungsi
hutan dan lahan dalam
mendukung sistem
penyangga kehidupan
merupakan tujuan jangka
panjang karena tidak
dapat dicapai dalam
waktu yang singkat. Lebih lanjut disampaikan bahwa RHL harus mengacu kepada Sasaran
Teknis, Sasaran Ekonomi dan Sasaran Sosial. Dengan demikian tujuan RHL dapat tercapai
dengan baik apabila ekosistem dapat terbentuk sesuai dengan daya dukungnya dan adanya
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan RHL yang telah dilakukan.

Hasil dari Lokakarya RHL tersebut tertuang dalam rumusan sebagai berikut :
RUMUSAN
HASIL LOKAKARYA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL)
DENGAN TEMA “MEREKATKAN MASYARAKAT DENGAN RHL,
BPDAS SERAYU OPAK PROGO,
Memperhatikan sambutan pengarahan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial,
Departemen Kehutanan dan paparan para pembicara yang terdiri dari:
1. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), oleh
Direktur Jenderal RLPS,
2. Pembangunan Daerah di Provinsi DIY dalam konteks Pengelolaan DAS/RHL oleh BAPPEDA
Provinsi DIY,
3. Pembangunan Daerah di Propinsi Jawa Tengah dalam konteks Pengelolaan DAS/RHL , oleh
BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah,
4. Konsepsi Kegiatan RHL dan Implementasinya, oleh Kepala BPDAS Serayu Opak Progo,
5. Keterpaduan Pengelolaan DAS (Kasus tindak penataan dan pemulihan kawasan DIENG), oleh
Fakultas Geografi UGM,
6. Pemberdayaan masyarakat dalam RHL, oleh USAID.
Serta catatan diskusi lokakarya pada tanggal 28 Mei 2009, yang secara umum menggambarkan
pemberdayaan masyarakat melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), maka Lokakarya yang
dihadiri oleh para pemangku kepentingan ini menghasilkan rumusan sebagai berikut:
1. Diperlukan kesepahaman dan kerangka dasar yang sama antar instansi, organisasi dan
masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat di bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
a. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui (1) penciptaan suasana atau iklim
yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, (2)
memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dan (3) melindungi
masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat untuk memperkuat daya saing.
b. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,
produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap
terjaga. Kegiatan RHL merupakan tahapan prakondisi bagi pemberdayaan
masyarakat.

c. Kegiatan RHL ini dilaksanakan baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan
hutan (dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan /HKm, Desa Konservasi, Hutan
Tanaman Rakyat/HTR dan Hutan Desa) .
2. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa sektor dan
komponen aktivitas, yang salah satunya adalah melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Hal ini merupakan suatu proses yang relatif panjang dan sangat ditentukan oleh jenis kegiatan
yang ada dan peran serta para pihak yang terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat
di lapangan.
3. a. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui RHL ini dapat dilaksanakan melalui
pembangunan areal model di daerah. Areal model ini diselenggarakan berdasarkan prinsip
keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di pusat dan daerah dengan kegiatan
pelaku usaha dan masyarakat setempat yang dikoordinir oleh Bappeda. Tujuan
pembangunan areal model ini antara lain mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber
daya hutan dan lahan melalui sistem agribisnis yang berbasis komoditas kehutanan dan
pertanian, guna peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang
berwawasan kelestarian lingkungan sesuai dengan kaidah kaidah RHL.
b. Areal model yang dibuat merupakan pencerminan pengelolaan DAS secara terpadu
berdasarkan variabel spesifik seperti tinggi tempat dan kelerengan. Areal yang
direncanakan merupakan satuan pemetaan wilayah terkecil yang disebut dengan Desa
Model Pertanian Terpadu.
4. Mengharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah BPDAS
SOP mencadangkan areal model yang dapat dijadikan pengembangan pemberdayaan
masyarakat melalui RHL.
5. Guna meningkatkan fungsi dan manfaat pembangunan areal model di daerah dapat
mengoptimalkan atau membentuk Forum DAS di setiap kabupaten/kota.
Sumber.
BPDAS Serayu Opak Progo
Yogyakarta, 28 Mei 2009
Tim Perumus