7. Arahan Umum Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Indikator

2 

1.1.2 Tujuan dan Sasaran 

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan: 

a. Terselenggaranya pengurusan hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat yang 

mandiri. 

b. Tercapainya pemanfaatan hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat yang 

berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan secara berkelanjutan. 

c. Meningkatkan kondisi sumberdaya hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat secara 

berdayaguna, berhasilguna dan tepat guna. untuk mengembangkan pariwisata dan 

pendidikan. 

Sasaran yang hendak dicapai dalam rencana kehutanan tingkat provinsi DIY, antara lain 

adalah : 

1. Terumuskannya kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan hutan, 

kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat di wilayah Provinsi DIY 

2. Tersusunnya Rumusan Kebijakan & Strategi Pengembangan & Rencana pengurusan hutan, 

kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat sesuai dengan daya dukung fungsi dan manfaat 

secara lestari dan berkeadilan. 

3. Terwujudnya keterpaduan, keterkaitan & keseimbangan pengelolaan hutan, kawasan 

lindung/budidaya dan hutan rakyat dengan berbagai para pihak. 

4. Tersusunnya Arahan pemanfaatan hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat yang 

berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan. 

1.2 Ruang Lingkup 

1.3.1. Ruang Lingkup Substansi 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, rencana kehutanan tingkat provinsi 

disusun oleh instansi kehutanan provinsi, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan 

oleh Gubernur. Adapun ruang lingkup substansi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi meliputi : 

1. Tujuan, kebijakan dan strategi pengurusan hutan provinsi. 

2. Rencana kehutanan tingkat provinsi mencakup seluruh aspek pengurusan hutan, kawasan 

lindung/budidaya dan hutan rakyat yaitu perencanaan, pengelolaan, penelitian dan 

pengembangan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pengawasan. 

3. Gambaran kondisi saat ini. 

4. Target kondisi yang diinginkan. 

5. Skenario atau arahan kegiatan pemenuhan dalam rangka menuju target yang berisi indikasi 

program utama jangka menengah lima tahunan. 

1.3.2. Ruang Lingkup Wilayah 

Kawasan hutan negara Provinsi DIY terletak di 4 kabupaten, 23 kecamatan, 81 desa, 

Kabupaten Sleman terdiri dari 2 kecamatan 4 desa, Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 2 

kecamatan 5 desa, Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 15 kecamatan 61 desa, dan Kabupaten 

Bantul terdiri dari 4 kecamatan 11 desa. 

Kawasan lindung terletak di 4 kabupaten, kecamatan, 276 desa, Kabupaten Sleman terdiri 

dari 14 kecamatan 56 desa, Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan 61 desa, 

Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 16 kecamatan 118 desa, dan Kabupaten Bantul terdiri dari 13 

kecamatan 41 desa.

1.3 Fungsi dan Kedudukan RKTP 

Dalam UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 11 ayat 1, Fungsi 

Perencanaan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya 

penyelenggaraan kehutanan khususnya tingkat provinsi. 

Adapun kedudukan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi DIY di dalam tatanan 

pembangunan secara keseluruhan meliputi sebagai berikut : 

1. Penyelaras bagi kebijakan penyelenggaraan hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan 

rakyat tingkat Kabupaten. 

2. Kebijakan penyelenggaraan hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat lintas 

Kabupaten dan lintas ekosistem. 

3. Kebijakan penyelenggaraan pengurusan kawan hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan 

rakyat. 

Kedudukan Rencana kehutanan Tingkat Provinsi tersebut disajikan dalam Gambar 1.1. 

RKTN 

RKTP 

RKTK 

RKPH 

10 TH 

UU 41/ 1999 

Kondisi eksisting 

hutan/Kehutanan 

DIY 

RENCANA 

MAKRO 

RPJPD/RPJMD 

PROV.DIY 

RENSTRA 

DISHUTBUN 

PROV.DIY 

RENSTRA 

SKPD-K 

RENSTRA 

KPH 

UU 25/ 2004 

RENJA 

DISHUTBUN 

PROV.DIY 

RENJA SKPD-K 

RENJA 

KPH 

Rencana Kehutanan Rencana Pembangunan Kehutanan 

Gambar 1.1 Kedudukan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dalam sistem perencanaan 

Kehutanan 

1.4 Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi 

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi merupakan mandat Undang-Undang No 41 Tahun 

1999, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 

(Lampiran AA Butir 31) dan Peraturan Menteri Kehutanan P.42/menhut-II/2010 serta 

memperhatikan Rencana Jangka Panjang Daerah yang berada di wilayah Provinsi DIY. Rencana 

Kehutanan Tingkat Provinsi disusun berdasarkan skala geografis yang mempunyai jangka waktu 

20 tahun yang mencakup seluruh fungsi pokok hutan, seluruh aspek pengurusan hutan dan 

seluruh kawasan lindung dan hutan rakyat provinsi DIY. 

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi merupakan arahan makro sebagai acuan 

penyusunan rencana hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat untuk penyusunan 

rencana investasi, rencana kerja usaha, rencana pembangunan dalam skala geografis, jangka 

waktu dan fungsi pokok hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat 

3

Proses Penyusunan RKTP meliputi tiga tahapan utama sebagai berikut : 

� Peyiapan rancangan awal oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY; 

� Pelibatan berbagai lapisan masyarakat di antaranya melalui konsultasi publik. 

� Penyusunan rancangan akhir yang selanjutnya diajukan ke Gubernur Provinsi DIY untuk 

ditetapkan sebgai Peraturan Gubernur. 

Prosedur penyusunan RKTP tersebut disajikan pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Prosedur penyusunan RKTP 

Jangka 

Waktu 

20 tahun, 

ditinjau 

dan di 

evaluasi 

setiap 5 

tahun 

Tata 

Waktu 

1 th 

sebelum 

masa 

berlaku 

berakhir 

Kewenangan 

Penyusunan 

Instansi yang 

mempunyai 

kewenangan 

perencanaan 

bidang 

kehutanan di 

provinsi 

Penilaian Koordinasi Pengesahan Evaluasi 

Rapat 

koordinasi dan 

konsultasi 

publik dengan 

sektor atau 

pihak yang ber 

kepenting-an 

dengan 

kawasan hutan 

lingkup provinsi 

Dinas 

Provinsi 

yang menangani 

bidang 

kehutanan 

Gubernur Gubernur 

4 

1.5 Kerangka Pikir 

Penyusunan dokumen RKTP memuat materi seluruh aspek pengurusan hutan, kawasan 

lindung/budidaya dan hutan rakyat yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan 

pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta pengawasan pada seluruh fungsi 

hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat. Sehubungan dengan kondisi hutan wilayah 

DIY sangat terbatas maka penyusunannya diarahkan seluruh aktifitas merupakan suatu model 

pengelolaan dan dapat digunakan sebagai pusat pelatihan dan pendidikan yang berskala nasional 

maupun internasional. Selain itu, pengelolaan hutan diarahkan sebagai akomodasi pemenuhan 

pengembangan sektor utamanya sektor berbasis lahan yang dapat digunakan untuk kepentingan 

parawisata khususnya dalam pengembangan wana wisata. 

Pendekatan penyusunan RKTP ini dimulai dari identifikasi harapan yang dikehendaki tahun 

2030 dibandingkan dengan kondisi saat ini sehingga dapat digunakan untuk membuat langkahlangkah 

untuk menentukan kebijakan , strategi dan rencana pengurusan hutan, kawasan 

lindung/budidaya dan hutan rakyat sesuai dengan tingkat permasalah dan tantangan. Penerapan 

langkah-langkah tersebut perlu memperhatikan keterpaduan, keterkaitan & keseimbangan 

pengelolaan hutan dengan berbagai para pihak dan disajikan pula dalam arahan pengurusan 

hutan selama jangka lima tahunan. Kerangka pikir ini disajikan dalam Gambar 1.2

HHK 

HHBK 

Jasling 

WA CO2 

Jasa Wisata 

Jasa 

Pendidikan 

Lahan kritis 

Program 

DAS 

Kondisi Saat ini 

Program 

pembangunan 

yang telah 

dilaksanakan 

Ekonomi, Sosial 

masyarakat 

rendah 

Lingkungan 

rendah 

Kawasan lindung 

cukup luas 

kawasan hutan 

terbatas 

Isu-isu pokok 

daerah, nasional 

danInternasional 

Gambar 1.2 Kerangka Pikir 

Kondisi Yang diinginkan 

Kriteria 

arahan 

Analisa 

Spasial 

Arahan 

indikatif 

Target 

dan 

Strategi 

Instrumen 

Kebijakan 

Terbangunnya 

prakondisi 

Terpeliharanya 

kawasan lindung 

/hutan dan 

pemanfaatan 

lestari bagi 

kesejahteraan 

masyarakat 

Ketahanan Nasional 

strategi penataan ruang 

5 

1.6 Landasan Hukum 

Pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi serta berbagai aspek 

kegiatannya merupakan kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah, atas dasar Landasan Hukum 

sebagai berikut: 

1. UUD 1945 

2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

4. UU No.32 / 2004, tentang Pemerintah Daerah 

5. Keppres RI No.32 / 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 

6. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

7. PP No 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

8. PP No. 68 Tahun 1998 tetang kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam 

9. PP N0. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa 

10. PP N0. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar 

11. PP N0. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 

12. PP N0. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan 

13. PP N0. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah kabupaten/Kota 

14. PP N0. 6 Tahun 2007 jo No. 3 Thun 2008 tentang Tata, Hutan, dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan. 

15. PP No 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 

16. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRWP DIY 

17. Permenhut Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Jangka Panjang Kehutanan 2006 – 

2025 

18. Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan

Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi disusun dalam sistematika sebagai berikut : 

6 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan 

Bab II : Kondisi Saat Ini 

Bab III : Analisis Spasial dan Kebutuhan Ruang 

Bab IV : Visi, Misi dan Prinsip 

Bab V : Target Pembangunan Kehutanan 

Bab VI : Strategi dan Kebijakan 

Bab VII: Arahan Umum Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Indikator Program Utama 

2. KONDISI SAAT INI 

2.1 Kawasan Hutan Negara 

Kawasan hutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menurut Undang-Undang 

No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu menjadi kawasan hutan produksi, hutan lindung dan 

hutan konservasi. Adapun luasan fungsi hutan tersebut masing-masing disajikan pada Tabel 2.1 


Tabel 2.1. Luas hutan di DIY berdasarkan fungsinya: 

No Fungsi Hutan Luas (Ha) Dasar Hukum Keterangan 

1 Hutan 

Produksi 

13,411,70 Keputusan Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan No.:171/Kpts-II/2000 

tanggal 29 Juni 2000 tentang 

Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah 

Provinsi DIY seluas 16.819,52 Ha 

2 Hutan Lindung 2.312.800 Keputusan Menteri Kehutanan No.: 

171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 

tentang Penunjukan Kawasan Hutan di 

Wilayah Provinsi DIY seluas 16.819,52 

Ha. 

3 Hutan 

Konservasi 

a. Taman 

Nasional 

b. Taman 

Hutan 

Raya 

2.987,767 

1.743,250 

Keputusan Menteri Kehutanan No.: 

234/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 

tentang Perubahan Fungsi Kawasan 

Hutan Lindung Cagar Alam dan Taman 

Wisata Alam pada Ke-lompok Hutan 

Gunung Merapi seluas + 6.410 Ha yang 

terletak di Kabu-paten Magelang, 

Boyolali dan Klaten Provinsi Jawa 

Tengah dan Kabupaten Sleman Provinsi 

DIY menjadi Taman Nasional Gunung 

Merapi 

617.000 Keputusan Menteri Kehutanan No.: 

353/Menhut-II/2004 tanggal 28 

September 2004 tentang Perubahan 

Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap 

Banaran Petak 19, 22, 23, 24 seluas + 

617 Ha yang terletak di Kabupaten 

Gunungkidul Provinsi DIY menjadi 

Taman Hutan Raya 

Luas ini merupakan luasan existing 

HL yang sesuai dengan Keputusan 

Menteri Kehutanan No.: 

439/Menhut-II/2007 tanggal 13 

Desember 2007 tentang 

Pembentukan KPH DIY. Sedangkan 

luas HL yang tercantum dalam 

Kepmenhut 171/Kpts-II/2000 

tanggal 29 Juni 2000 belum 

mencakup beberapa kawasan HL. 

Luasan ini diperoleh dari perhitungan 

luas kelompok hutan cikal 

bakal TN Merapi yang berada di wilayah 

DIY, yakni CA dan TWA Turgo 

(282,25 Ha) dan hutan lindung 

(1.461 Ha). Sedangkan SK tersebut 

mencantumkan luasan total TNGM 

seluas 6.410 Ha. Hasil tata batas 

pada kawasan tersebut seluas 

634,1000 Ha. Saat ini sedang dalam 

proses pengusulan penetapan

No 

Fungsi Hutan Luas (Ha) Dasar Hukum Keterangan 

c. Cagar Alam 11.415 Keputusan Menteri Pertanian No.: 

526/Kpts/Um/7/1982 tanggal 21 Juli 

1982 tentang Penunjukan Areal Batu 

Gamping Eosin seluas 1.117 Ha yang 

terletak di Desa Gamping Daerah Tingkat 

II Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi 

sebagai Cagar Alam (seluas 0,015 Ha) 

dan sebagai Taman Wisata Alam (seluas 

1.102 Ha) 

Keputusan Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan No.: 171/Kpts-II/2000 

tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan 

Kawasan Hutan di Wilayah 

Provinsi DIY seluas 16.819,52 Ha. 

d. Suaka 

Margasatwa 

e. Taman 

Wisata 

Alam 

615.600 Keputusan Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan No.: 171/Kpts-II/2000 

tanggal 29 Juni 2000 tentang 

Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah 

Provinsi DIY seluas 16.819, 52 Ha. 

1.102 Keputusan Menteri Pertanian No.: 

526/Kpts/Um/1982 tanggal 21 Juli 1982 

tentang Penunjukan Areal Batu Gamping 

Eosin seluas 1.117 Ha yang terletak di 

Desa Gamping Daerah Tingkat II Sleman 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai 

Kawasan Hutan dengan Fungsi Cagar 

Alam (seluas 0,015 Ha) dan sebagai 

Taman Wisata Alam (seluas 1.102 Ha). 

CA Gamping seluas 0,015 Ha 

CA Imogiri seluas 11,400 Ha 

TWA Gamping 

Total Luasan 18.712,867 

7 

2.2 Sumberdaya Hutan 

Sumberdaya hutan pada provinsi DIY dapat dipenuhi dengan pendekatan kawasan hutan 

yang berasal dari hutan negara dan kawasan yang yang berada di luar hutan negara khususnya 

kawasan lindung. Gambaran kondisi sumberdaya hutan disajikan sebagai berikut: 

� Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 318,557 ha harus memiliki hutan minimum 

seluas 95.567 ha. 

� Luas hutan yang ada tidak mencukupi sebagaian besar digunakan kebun, pekarangan, tegal, 

dan lahan terbuka yang harus digantikan oleh penggunaan lain. 

� Luas lahan kering di Provinsi DIY cukup luas yaitu 215.361 ha cukup untuk mengganti fungsi 

hutan. 

� Kabupaten Sleman mempunyai fungsi ekologis yang cukup penting bagi Kota Yogyakarta, 

wilayah Kota Bantul, sebagian wilayah Kabupaten Kulon Progo dan sebagian wilayah 

Kabupaten Gunung Kidul. 

� Fungsi ekologis tersebut dapat terwujud apabila kelestarian sumberdaya taman nasional 

tetap ada dan kualitasnya terjaga baik dan diakomodasikan ke dalam suatu program 

pengelolaan sumberdaya hutan (One Island One Management) 

� Gunung Kidul mempunyai ekosistem langka berupa bukit karst yang terus dieksploitasi 

(Pertambangan) dalam skala besar tanpa memperhatikan gatra ramah lingkungan perlu 

dikendalikan untuk menghindari bencana dengan penunjukan kawasan konservasi cagar 

alam Karst. 

� Kulonprogo yang memiliki kawasan rawan bencana di sekitar puncak-puncak Bukit Menoreh 

perlu dikembangkan dengan hutan rakyat sistem agroforestry, yaitu kombinasi status Hutan 

lindung dengan Hutan Produksi

� Bantul bagian Tenggara yang berbatasan dengan Gunungkidul perlu dikembangkan dengan 

status hutan rakyat dengan tanaman sejenis. 

� Selain itu di kabupaten Bantul perlu restorasi hutan di bantaran pantai, bantaran sungai, 

sekitar sumber mata air dan lahan rawan bencana. 

2.3 Potensi Tegakan Kawasan Hutan 

Potensi tegakan kawasan hutan digambarkan dalam sebaran kelas umur perusahaan jati 

dan kayu putih sebagaimana dalam table 2.2 

Tabel 2.2 Sebaran kelas umur kelas perusahaan jati dan kayu putih 

No BDH Luas (Ha) 

Kelas 

Umur 

Kelas Perusahaan Jati Kelas Perusahaan Kayuputih 

Jati (Ha) N (Btg) Rimba N (Btg) 

Kelas 

Umur 

Kpt (Ha) N (Btg) 

TK 

(Ha) 

Perunt 

ukan 

Lain 

(Ha) 

1 Panggang 1.983,60 I 1.862,90 2.340.256 80,00 88.000 I - - - - 

II 7 6.794 - - II 30 30.000 - - 

> II 1 347 1,00 50 >II - - - - 

Jumlah 1.870,90 2.347.397 81,00 88.050 30 30.000 - - 

2 Paliyan 3.434,60 I 2.235,20 2.479.253 - - I 81,1 267.630 - 218,2 

II 240,9 233.500 46,00 1.231 II 112,6 276.546 - 

> II 181,9 104.944 124,00 4.003 >II 187,4 321.016 - 

Jumlah 2.658,00 2.817.697 170,00 5.234 381,1 865.192 - 218,2 

3 Karang 

mojo 

3.553,40 I 811,2 845.857 44,00 30.984 I 131,60 245.775 9,9 3,2 

II 94,7 97.330 3,00 1.885 II 739,10 1.361.493 0 

> II 12,4 17.167 240,00 88.585 >II 41,37 80.860 0 

Jumlah 918,3 960.354 287,00 121.454 912,27 1.688..128 9,9 3,2 

4 Playen 3.711,10 I 1.192,60 1.200.930 38,00 33.200 I 535,1 839.026 120,9 124,7 

II 8 3.600 6,00 13.450 II 643,1 551.450 - - 

> II 96,3 78.588 217,00 158.494 >II 731,5 814.348 - - 

Jumlah 1.296,90 1.283.118 261,00 205.144 1.909,70 2.204.824 120,9 124,7 

5 Kulon 

Progo 

KPH Yogyakarta 

Sumber ; RPKH (2009) 

601,40 I 183,50 238.550 - - I - - - - 

II - - - - II - - - - 

> II 45,70 44.695 324,70 292.230 >II 14,60 40.719 - - 

13.284,1 

Jumlah 229,20 283.345 324,70 292.230 14,60 40.719 - - 

0 I 6.285,40 7.104.846 162,20 152.184 I 747,80 1.352.431 130,80 346,10 

II 350,60 341.224 55,00 16.566 II 1.524,80 2.219.489 - - 

> II 337,30 245.741 906,70 543.362 >II 974,87 1.256.943 - - 

Jumlah 6.973,30 7.691.911 1.123,70 712.112 3.247,47 4.828.863 130,80 346,10 

Tabel 2.3. Tingkat kekritisan lahan pada hutan produksi 

NO. KAB/KOTA 

8 

2.4. Tingkat Kekritisan Lahan 

2.4.1 Hutan Produksi 

Kawasan Hutan Produksi ( Ha ) 

Agak Kritis Kritis Potensial Kritis Sangat Kritis 

Jumlah 

1 KAB. BANTUL 

2 KAB. GUNUNG KIDUL 189,84 116,09 305,93 

3 KAB. SLEMAN 1049,58 567,87 140,83 1758,28 

4 KULON PROGO 

5 YOGYAKARTA 

Jumlah 1239,42 683,96 140,83 2064,21 

Sumber BPDAS SOP 2010 

2.4.2 Hutan Lindung 

Tabel 2.4. Tingkat kekritisan lahan pada hutan lindung 

NO. KAB/KOTA 

Kawasan Hutan Lindung ( Ha ) 


Jumlah 

1 KAB. BANTUL 33,83 650,46 684,29 


3 KAB. SLEMAN 0 

4 KULON PROGO 345,36 345,36 

5 YOGYAKARTA 0 

Jumlah 308,57 999,23 1992,09 

Sumber BPDAS SOP 2010

Tabel 2.5. Tingkat kekritisan lahan pada hutan konservasi 

NO. KAB/KOTA 

Kawasan Hutan Konservasi ( Ha ) 


9 

2.4.2 Hutan Konservasi 

Jumlah 


3 KAB. SLEMAN 1049,58 567,87 140,83 1758,28 

4 KULON PROGO 0 

5 YOGYAKARTA 0 

Jumlah 1239,42 0 683,96 140,83 2064,21 


Tabel 2.6. Tingkat kekritisan lahan pada areal di luar kawasan hutan Negara 

NO. KAB/KOTA 

2.4.3 Areal di luar Kawasan Hutan Negara 

di luar kawasan hutan 


Jumlah 

1 KAB. BANTUL 10105,18 3720,16 23087,84 0 36913,18 

2 KAB. GUNUNG KIDUL 49298,52 1564,25 42659,46 393,29 93915,52 

3 KAB. SLEMAN 3042,18 1.065,34 19184,24 0 23291,76 

4 KULON PROGO 14590,52 6749,86 25278,92 0 46619,3 

5 YOGYAKARTA 0 0 3030,47 0 3030,47 

Jumlah 66931,22 9379,45 90153,09 393,29 203770,23 


2.5 Potensi Hasil Hutan 

Potensi hasil hutan yang telah menghasilkan dari produksi kayu dan daun kayu putih 

sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.7 

Tabel 2.7 Hasil produksi hasil hutan 

Tahun 

Produksi kayu 

Pertukangan (m3) Bakar (sm) 

Produksi daun 

kayu putih (ton) 

Produksi minyak 

kayu putih (liter) 

Penjualan bibit 

(batang) 

2000 3.362,34 31.729,98 75.000 

2001 3.943,00 36,379.38 75.000 

2002 4.157,00 38.779,81 75.000 

2003 33,877 60,00 4.231,27 41.818,64 75.000 

2004 27,431 30,25 4.144,98 40.951,00 75.000 

2005 56,630 44,00 4.157,51 40.720,00 75.000 

2006 19,895 20,00 4.107,45 40,378,00 75.000 

2007 6,329 10,00 4.199,81 39.524,00 75.000 

2008 1.124,323 29,50 4.189,98 40.881,00 75.000 

2009 67,554 24,00 4540,00 41.000,00 75.000 

Sumber RPKH (2009) 

Potensi hasil hutan selain produksi kayu dan kayu putih adalah wisata pendidikan Wanagama 

dengan jumlah pengunjung 2.000 orang per tahun yang mempunyai nilai pendapatan Rp 

10.000.000 setiap tahun; wisata pendidikan pabrik kayu putih dengan jumlah pengunjung 1000 

orang setiap tahun tanpa dipungut biaya; Wisata alam di Taman Nasional Gunung Merapi 

mempunyai jumlah pengunjung 20.000 orang per tahun dengan nilai pendapatan Rp 

50.000.000,-; Pembibitan mempunyai jumlah 75.000 batang dengan nilai pendapatan Rp 

37.750.000,- 

Potensi yang belum dimanfaatkan adalah Taman Hutan Raya Bunder dan perdagangan karbon.

10 

2.6 Erupsi Merapi 

2.6.1 Sejarah 

Kejadian erupsi gunung api merapi terjadi berulang-ulang sebagaimana disajikan Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Sejarah erupsi merapi 

Kejadian Interval Korban meninggal 

4 Agustus 1672 

27-30 Desember 1822 

25 Desember 1832 

14-15 September 1849 

15-20 April 1872 

22 September 1888 

30 Januari 1904 

12 Oktober 1920 

18 Desember 1930 


5-9 April 1961 

7-8 Januari 1969 

7-30 November 1976 

22 November 1994 


19 Juli 1998 

10 Februari 2001 

14 Juni 2006 

4-5 November 2010 

Gambar 2.1 wilayah terdampak erupsi 

150 th 

10 th 

17 th 

23 th 

16 th 

16 th 

16 th 

10 th 

24 th 

7 th 

8 th 

7 th 

18 th 

3 th 

1 th 

3 th 

5 th 

4 th 

3000 

32 

100 

0 

200 

0 

16 

35 

1369 

64 

6 

3 

29 

69 

0 

0 

0 

3 

386 

Rata-rata 11 tahun Sumber Kompas 

2.6.2 Sebaran Wilayah Terdampak Erupsi

Data desa-desa yang terkena awan panas disajikan sesuai dengan table 2.9 

Tabel 2.9 Desa-desa yang terkena awan panas. 

11 

2.6.3 Desa-desa yang terkena awan panas 

Nomor Desa Luas (Ha) 

1 Glagaharjo 410.25 

2 Kepuharjo 602.407 

3 Umbulharjo 179.761 

4 Wukirsari 136.316 

5 Argomulyo 53.260 

6 Sindumartani 11.172 

Jumlah Total 1393.166 

Gambar 2.2 Keadaan wilayah yang terkena awan panas

12 

2.6.4 Data Kerusakan Hutan 

Data-data kerusakan hutan akibat erupsi merapi Nopember 2010 disajikan seperti pada 

Tabel 2.10 

Tabel 2.10 Data kerusakan hutan 

Desa TNGM Hutan rakyat 

Umbulharjo 124.5 

Kepuharjo 320 

Glagaharjo 291 

Argomulyo 25 

Wukirsari 120 

Purwobinangun 15 

Candibinangun 

Hargobinangun 1400 35 

Pakembinangun 

Harjobinangun 

Bangunkerto 

Donokerto 

Girikerto 30 

Wonokerto 60 

1400 1020.5 

Gambar 2.3 Kerusakan kawasan TNGM

13 

2.7 Permasalahan 

Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini menjadi landasan untuk menentukan 

instrumen kebijakan adalah sebagai berikut : 

� Produksi yang diperoleh belum berasal dari sumberdaya hutan yang lestari 

� Masalah penataan ruang sebagai kawasan yang berfungsi lindung tidak dapat terjamin 

� Sumberdaya Manusia dan lembaga kehutanan sampai tingkat lapangan belum terpenuhi 

� Lemahnya pengembangan wanawisata dalam rangka mendukung pusat rekreasi dan 

pariwisata kehutanan. 

� Pengembangan laboratorium pengelolaan hutan dalam rangka mendukung pusat pelatihan 

dan pendidikan tenaga kehutanan belum terprogram. 

� Pengembangan pengelolaan hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat belum 

tertata 

� Pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam kawasan hutan belum profesional 

� Pemanfaatan jasa lingkungan belum terprogram 

� Pengembangan industri dan perdagangan belum terprogram 

� Erupsi gunung merapi termasuk jenis yang aktif dengan jarak waktu yang pendek 

2.7 Isu-Isu Strategies 

Hutan merupakan sumberdaya alam yang bersifat multi dimensi dan multi fungsi 

senantiasa menempatkan kehutanan pada posisi geopolitik dan geo strategik yang sangat vital 

untuk pemenuhan kepentingan masyarakat dari lintas generasi. Faktor-fakfor eksternal yang 

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola pengelolaan hutan, kawasan 

lindung/budidaya dan hutan rakyat di Provinsi DIY antara lain isu (1) kebutuhan papan dan 

pangan, (2) nilai tambah industri kehutanan, (3) pola ruang, (4) kelembagaan pengelolaan hutan, 

(5) tata kelola hutan, (6) Konservasi sumberdaya alam, (7) bencana dan perubahan lingkungan 

global. Dengan perkembangan tersebut, maka peranan hutan, kawasan lindung/budidaya dan 

hutan rakyat mempunyai interaksi sangat penting. Secara spasial akan mendudukkan pengelolaan 

hutan, kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat di provinsi sebagai simpul yang terkait satu 

dengan yang lain. Keterkaitan tersebut tidak hanya pada sistem informasi, kualitas lingkungan dan 

ketersediaan papan dan ketahanan pangan, tetapi juga pada kegiatan perekonomian, industri , 

jasa dan perdagangan, (8) penanganan pengelolaan mitigasi erupsi merapi. 

3. ANALISIS SPASIAL DAN KEBUTUHAN RUANG 

3.1 Analisis Spasial 

Pelaksanaan analisis spasial dilakukan dengan mengunakan peta-peta sebagai berikut: 

� Peta Arahan Indikatif RKTN 2011-2030 Provinsi DIY 

� Peta pola ruang RTRWP 

� Peta Kawasan Hutan 

� Peta DAS 

� Peta tanah 

� Peta Kemiringan Lereng 

� Peta curah hujan 

� Peta Penggunaan Lahan 

� Peta lahan kritis 

Analisis awal dilakukan dengan menggunakan diagram alir untuk menentukan rekomendasi 

pengelolaan suatu kawasan berfungsi hutan sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 3.1.

Data 

hujan 

Peta 

Intensitas 

hujan 

Data 

Tanah 

hujan 

Peta 

Tanah 

overlay 

Peta Satuan Lahan 

Arahan indikatif 

Pemanfaatan Lahan 

Peta 

Topografi 

Peta 

Kemiringan 

Lereng 

Kriteria 

pemanfaatan 

fungsi 

kawasan 

Gambar 3.1 Skema analisis spasial 

Peta 

Kawasan 

Hutan 

overlay 

Peta 

Penggunaan 

Lahan 

Arahan spasial 

Kawasan 

berfungsi hutan 

Kriteria untuk menentukan arahan indikatif pemanfaatan lahan menggunakan beberapa 

hal sebagaimana pada Gambar 3.2 

Klasifikasi dan pemberian nilai skor kemiringan lereng 

Kelas Kemiringan Klasifikasi Nilai skore 

I 0,00 – 8,00 datar 20 

II 8,01 – 15,00 landai 40 

III 15,01 – 25,00 Agak curam 60 

IV 25,01 – 40,00 Curam 80 

V 40,01 atau lebih Sangat curam 100 

Klasifikasi dan pemberian nilai skor jenis tanah 

Kelas Jenis tanah Klasifikasi Nilai 

skore 

I Aluvial, Gelisol,Planosol,Hirodmorf Tidak 15 

kelabu, laterik 

peka 

II Latosol Kurang 

peka 

3 0 

III Brown forest soil, non calcic 

Agak 45 

brown, mediteran 

peka 

IV Andosol,Leterit,Podsol,Grumosol, 

Podsolik 

Peka 6 0 

V Regosol,Litiosol,Organosol,Renzina Sangat 

Peka 

75 

Gambar 3.2 Kriteria penentuan arahan indikatif pemanfaatan lahan 

Peta 

RKTN 

Peta 

Pola 

ruang 

Peta 

DAS 

14 

Peta 

lahan 

kritis 

Kawasan Hutan Negara : 

Taman Nasional 

Taman Hutan Raya 

Taman Buru 

Cagar alam 

Suaka Margasatwa 

Taman Wisata Alam 

Hutan Produksi 

Hutan Lindung 

Kawasan di luar kawasan 

hutan Negara : 

Kawasan Lindung 

Kawasan sempadan Sungai 

Hutan rakyat 

Kawasan penyangga 

Kawasan budidaya tahunan 

Klasifikasi dan pemberian nilai skor curah hujan harian rata 

Kelas Intensitas (mm/hari) Klasifikasi Nilai skor 

I s.d. 13,60 Sangat rendah 20 

II 13,61 – 20,70 Rendah 40 

III 20,71 – 27,70 Sedang 60 

IV 27,71 – 34,80 Tinggi 80 

V 34,81 atau lebih Sangat tinggi 100 

Klasifikasi arahan fungsi pemanfaatan lahan 

Kriteria Arahan fungsi 

Skor Total > 175 atau Lereng > Kawasan Lindung 

40 % 

Skore Total 125 – 175 Kawasan penyangga 

Skore Total 0-124, dan lereng 

lebih besar 8 % 

Skore Total 0 – 124, dan lereng 

saman dengan atau lebih kecil 

dari 8 % 

Kawasan Budidaya tahunan 

Kawasan budidaya tanaman 

semusim dan pemukiman

Berdasarkan hasil analisis spasial, arahan indikatif pemanfaatan lahan disajikan seperti 

pada Gambar 3.3. 

Gambar 3.3 Arahan spasial kawasan berfungsi hutan 

Arahan indikatif pemanfaatan lahan secara numerik disajikan pada Tabel 3.1 s.d. 3.14 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Arahan Indikatif pemanfaatan lahan berdasarkan wilayah kabupaten/kota 

No 


pemanfaatan lahan 

Kabupaten/Kota 

Bantul Gunungkidul Kota YK Kulonprogo Sleman 

Luas (Ha) 

1 Hutan 1.180,33 13.740,59 1.153,39 1.482,20 17.556,51 

2 Hutan produksi parsial (AB) 2.095,74 2.095,74 

3 Kawasan Lindung 2.973,97 18.156,73 11.613,41 917,27 33.661,38 

4 Sempadan Sungai 1.973,22 1.777,84 1.817,45 1.407,73 6.976,24 

5 Rekomendasi Hutan 3.089,20 21.116,95 11.273,51 38.042,20 38.042,20 

6 Kawasan Penyangga 6.864,61 31.070,96 3.340,14 6.640,18 75.154,83 75.154,83 

7 

8 

Kawasan Budidaya 

Tanaman Tahunan 


Tanaman Semusim dan 

Permukiman 

6.344,24 16.895,11 6.139,55 1.364,50 30.743,41 

29.040,09 42.596,23 9,78 19.408,45 23.295,13 114.349,69 

Luas Total 51.465,67 147.450,16 3.349,92 58.045,94 58.268,31 318,580.00 

15

Tabel 3.2 Arahan indikatif pemanfaatan lahan berdasarkan kondisi arahan RKTN 

No 


pemanfaatan 

lahan 

Arahan RKTN 

APL HL HP HTR KSPA TWA Tubuh Air 

16 

Luas (Ha) 

1 Hutan 4408,58 1335,65 9292,15 857,68 254,74 1520,14 17668,94 

2 

Hutan produksi 

parsial (AB) 

3,62 2113,93 2117,55 

3 Kawasan Lindung 22293,50 160,34 195,61 10844,76 12,87 75,95 2,55 33585,58 

4 Sempadan Sungai 5199,96 10,30 286,10 1187,19 2,06 180,63 6866,23 

5 Rekomendasi 

Hutan 

6 Kawasan 

Penyangga 

7 

8 




Tanaman Semusim 

dan Permukiman 

27068,76 110,48 115,05 10782,75 27,50 113,60 9,51 38227,64 

66267,48 123,73 236,40 7969,20 7,73 59,12 76,19 74739,85 

22775,04 301,11 483,51 7228,83 5,46 32,42 41,07 30867,44 

98613,63 66,79 1661,14 13824,68 67,29 273,23 114506,76 

Luas Total 246630,57 2108,39 14383,90 52695,08 375,59 1803,29 583,19 318580,00 

Tabel 3.3 Arahan indikatif pemanfaatan lahan berdasarkan kondisi kekritisan lahan wilayah 

Provinsi DIY 

No 



KekritisanLahan 

Sangat Kritis Kritis Agak Kritis Potensial Kritis Tidak Kritis 

Luas (Ha) 

1 Hutan 130,16 767,24 5441,29 10986,46 231,36 17556,51 

2 Hutan produksi parsial (AB) 417,64 1247,59 384,97 45,55 2095,74 

3 Kawasan Lindung 0,05 13465,74 15787,64 3864,28 543,66 33661,38 

4 Sempadan Sungai 410,67 770,41 3788,50 2.006,66 6976,24 

5 Rekomendasi Hutan 5367,57 17074,34 13639,19 1.961,09 38042,20 

6 Kawasan Penyangga 133,46 2764,91 21005,98 31140,59 20.109,89 75154,83 

7 

8 




Tanaman Semusim dan 

Permukiman 

25,17 2701,59 11050,09 13744,19 3.222,37 30743,41 

79,69 2103,10 7742,73 57411,16 47.013,00 114349,69 

Luas Total 368,53 27998,47 80120,08 134959,34 75.133,58 318580.00

Tabel 3.4 Arahan indikatif pemanfaatan lahan berdasarkan kondisi Kekritisan lahan wilayah 

Kabupaten Bantul 

No 




Sangat Kritis Kritis Agak Kritis 

Potensial 

Kritis 

Tidak Kritis 

Luas (Ha) 

1 Hutan 169,83 461,26 539,85 9,39 1180,33 

2 Kawasan Lindung 682,76 1385,51 716,14 189,56 2973,97 

3 Sempadan Sungai 34,93 181,01 1427,49 329,78 1973,22 

4 Rekomendasi Hutan 293,91 1261,42 1336,54 197,32 3089,20 

5 Kawasan Penyangga 58,75 422,97 3444,60 2938,29 6864,61 

6 

7 






424,47 1907,83 3625,90 386,05 6344,24 

202,51 1018,91 13608,37 14210,30 29040,09 

Luas Total 1867,18 6638,91 24698,89 18260,69 51465,67 


Kabupaten Gunungkidul 

No 





Potensial 

Kritis 

Tidak Kritis 

Luas (Ha) 

1 Hutan 311,90 3642,92 9565,48 220,30 13740,59 

2 


parsial (AB) 

417,64 1247,59 384,97 45,55 2095,74 




6 Kawasan Penyangga 133,45 2325,89 19137,05 8333,52 1141,04 31070,96 

7 

8 






25,17 1749,93 6440,00 6446,80 2233,21 16895,11 

79,69 1868,83 5781,20 23777,91 11088,61 42596,23 

Luas Total 238,31 18111,12 56408,47 56843,34 15848,92 147450,16 

17


Kabupaten Kulon Progo 

No 





Potensial 

Kritis 

Tidak Kritis 

Luas (Ha) 

1 Hutan 133,71 535,20 482,81 1,67 1153,39 

2 


parsial (AB) 




6 Kawasan Penyangga 268,31 923,60 4878,45 569,82 6640,18 

7 

8 






Luas Total 

- 

394,93 2341,53 2954,23 448,87 6139,55 

18 

23,16 891,03 12677,69 5816,57 19408,45 

6798,08 13992,28 28313,42 8942,15 58045,94 


kabupaten Sleman 

No 





Potensial 

Kritis 

Tidak Kritis 

Luas (Ha) 

1 Hutan 130,16 151,81 801,91 398,32 1482,20 

2 


parsial (AB) 

3 Kawasan Lindung 0,05 239,50 360,36 264,93 52,42 917,27 



6 Kawasan Penyangga 133,46 2764,91 21005,98 31140,59 20109,89 75154,83 

7 

8 






132,26 360,74 717,26 154,24 1364,50 

8,61 51,59 7339,55 15895,39 23295,13 

Luas Total 130,22 1222,09 3080,42 21838,09 31997,49 58268,31


kota Yogyakarta 

No 

1 Hutan 

2 




parsial (AB) 

3 Kawasan Lindung 

4 Sempadan Sungai 

5 Rekomendasi Hutan 



Potensial 

Kritis 

Tidak Kritis 

Luas (Ha) 

6 Kawasan Penyangga 3257,95 82,19 3340,14 

7 

8 






19 

7,65 2,14 9,78 

Luas Total 3265,60 84,33 3349,92 

Tabel 3.9 Arahan indikatif pemanfaatan lahan berdasarkan kondisi penggunaan lahan 

wilayah provinsi DIY 

No 


pemanfaatan 

lahan 

Hutan 

Kebun 

campuran 

Lahan 

Terbuka 

1 Hutan 11666,27 331,61 185,14 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


parsial (AB) 

Kawasan 

Lindung 

Sempadan 

Sungai 

Rekomendasi 

Hutan 

Kawasan 

Penyangga 

Kawasan 

Budidaya 

Tanaman 

Tahunan 

96,72 

253,19 501,70 16,21 

983,80 5552,81 23,74 

1882,71 3305,09 943,40 

791,94 2928,27 146,18 

Perkebunan 

Luas Total 16630,43 18865,01 1382,21 662,24 

Penggunaan lahan 

Permukiman 

Persawahan 

789,29 163,59 

169,72 106,05 

3104,96 

10626,64 

662,24 21372,05 

10668,69 

51036,23 

Semak 

Belukar 

Tegalan/ 

Ladang 

Tubuh 

Air 

Luas (Ha) 

11,27 2.399,85 180,27 15727,28 

41,25 1446,09 2,93 1862,76 

33781,34 

1931,97 0,23 948,71 41,83 6798,79 

2824,50 221,00 15067,86 213,62 35513,98 

16838,20 1548,96 22588,65 777,04 69918,34 

5202,38 351,47 11135,14 436,42 31660,50 

28711,45 2638,19 70092,38 1871,33 191889,48


Wilayah kabupaten Bantul 

No 


indikatif 

pemanfaatan 

lahan 

Hutan 

Kebun 

campuran 

Lahan 

Terbuka 


Perkebun-an Permukim-anPersawah-an Semak 

Belukar 

Tegalan/ 


Tubuh 

Air 

20 

Luas (Ha) 

1 Hutan 701,13 122,61 0,41 122,61 24,04 139,94 30,23 1140,97 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


parsial (AB) 

Kawasan 

Lindung 


Sungai 

Rekomendasi 

Hutan 

Kawasan 

Penyangga 

Kawasan 

Budidaya 

Tanaman 

Tahunan 

410,39 663,46 5,14 504,27 242,62 1371,42 4,23 3201,53 

104,71 99,19 15,19 1197,06 784,54 103,04 10,12 2313,86 

342,24 841,38 808,48 268,19 1176,66 13,11 3450,06 

164,05 488,86 155,64 4950,76 2722,12 681,52 135,81 9298,75 

11,72 502,74 141,58 3555,21 3451,04 1449,56 66,42 9178,26 

Luas Total 1734,23 2718,24 317,95 11138,39 7492,56 4922,14 259,93 28583,43 


Wilayah kabupaten Gunungkidul 

No 


indikatif 

pemanfaatan 

lahan 

Hutan 

Kebun 

campuran 

Lahan Perkebun- 

Terbuka an 


Permukiman 

1 Hutan 9070,34 75,60 611,09 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


parsial (AB) 

Kawasan 

Lindung 


Sungai 

Rekomendasi 

Hutan 

Kawasan 

Penyangga 

Kawasan 

Budidaya 

Tanaman 

Tahunan 

96,72 169,72 

422,25 34,94 60,10 1473,90 

118,81 1,63 711,62 

458,76 831,97 0,15 4898,04 

1645,38 27,05 15,20 

744,76 49,15 

2,04 

4 062,35 

Luas Total 12557,03 944,74 151,05 2,04 16954,86 

Persawahan 

139,32 

106,05 

716,05 

191,72 

1 243,09 

419,90 

5 028,14 609,78 

3 425,92 

Semak 

Belukar 

Tegalan/ 


Tubuh 

Air 

Luas (Ha) 

11,27 2188,73 142,36 12238,70 

41,25 1446,09 2,93 1862,76 

463,87 12898,12 34,09 16103,33 

0,23 558,70 0,85 1583,58 

221,00 11901,51 49,58 19604,10 

1488,51 19836,49 88,29 27585,20 

346,15 8172,72 146,68 15097,38 

2572,29 57002,35 464,79 94075,07


Wilayah kabupaten Kulon Progo 

No 


indikatif 

pemanfaatan 

lahan 

Hutan 

Kebun 

campuran 

Lahan 

Terbuka 

Perkebunan 


Permukim-anPersawah-an Semak 

Belukar 

Tegalan/ 


Tubuh 

Air 

21 

Luas (Ha) 

1 Hutan 779,55 207,44 22,42 0,22 10,70 7,03 1027,36 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


parsial (AB) 

Kawasan 

Lindung 


Sungai 

Rekomendasi 

Hutan 

Kawasan 

Penyangga 

Kawasan 

Budidaya 

Tanaman 

Tahunan 

25,61 5505,43 2006,42 591,59 1952,36 170,10 10251,51 

373,37 1,02 667,54 411,69 140,19 26,42 1620,22 

18,42 3653,14 23,59 4217,26 1102,25 1018,49 138,82 10171,97 

48,88 2050,13 767,63 660,21 1029,09 342,05 676,85 433,18 6008,03 

27,77 2345,82 1378,02 582,22 1288,37 214,60 5836,79 

Luas Total 900,23 14135,32 792,24 660,21 9320,74 3030,03 


Wilayah kabupaten Sleman 

No 


indikatif 

pemanfaatan 

lahan 

Hutan 

Kebun 

campuran 

Lahan 

Terbuka 

1 Hutan 1 115,25 1,56 109,14 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


parsial (AB) 

Kawasan 

Lindung 


Sungai 

Rekomendasi 

Hutan 

Kawasan 

Penyangga 

Kawasan 

Budidaya 

Tanaman 

Tahunan 

Perkebunan 


Permukiman 

33,17 

97,56 41,70 2,30 320,29 

29,67 27,51 

164,37 226,33 

528,73 

702,86 

Persawahan 

94,50 

Semak 

Belukar 

- 

Tegalan/ 


5086,96 990,15 34915,88 

Tubuh 

Air 

Luas (Ha) 

60,49 0,65 1320,25 

0,13 284,18 10,80 851,46 

544,01 146,78 4,43 1281,13 

210,97 971,21 12,10 2287,84 

24,39 739,05 4,93 8397,46 13037,19 60,45 1393,78 119,76 23777,01 

7,70 30,56 4,60 

707,32 

559,33 5,32 224,49 8,73 1548,07 

Luas Total 1 438,94 1066,71 120,97 10689,84 14446,00 65,90 3080,93 156,47 31065,76


Wilayah Kota Yogyakarta 

No 

1 Hutan 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


indikatif 

pemanfaatan 

lahan 


parsial (AB) 

Kawasan 

Lindung 


Sungai 

Rekomendasi 

Hutan 

Kawasan 

Penyangga 

Kawasan 

Budidaya 

Tanaman 

Tahunan 

Hutan 

Kebun 

campuran 

Lahan 

Terbuka Perkebun-an 


Permukiman 

Persawahan 

2932,40 316,93 

Luas Total 2932,40 316,93 

Semak 

Belukar 

Tegalan/ 


Tubuh 

Air 

22 

3.2 Kebutuhan Ruang 

Secara prinsip dalam perencanaan pembangunan kehutanan, luas hutan akan tetap 

dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. 

Dinamika pembangunan kehutanan di wilayah provinsi kawasan hutan terdapat kawasan 

yang dimanfaatkan masyarakat. Dalam menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, 

pemanfaatan ruang tersebut perlu dituangkan dalam skenario kawasan tersebut tetap sebagai 

kawasan hutan sesuai dengan fungsinya yang dikelola melalui pola HKM, HTR, Hutan Desa dan 

zona pemanfaatan untuk kawasan hutan konservasi. 

Ruang kawasan hutan negara berkisar 5 % sesuai ketentuan masih sangat jauh dari 

ketentuan batas minimal 30 %. Namun demikian, kebutuhan ruang telah dipenuhi sebesar 55 % 

sesuai dengan penetapan kawasan lindung pada Perda nomor 2 Tahun 2010 sebagaimana pola 

ruang pada Gambar 3.4. 

Luas 

(Ha) 

3 249,3 

4 

3 249,3 

4

9160000 

9140000 

9120000 

9100000 

4000 0 

Kab up aten Ma ge lan g 

Pro vi nsi Jaw aT en ga h 

S AM I GA LUH 

K ALI BA WAN G 

# 

# 

W aduk Tinal ah 

NG EM P LAK 

# G IR IM U LYO 

# 

MI N GG IR 

SE YE GA N #Y 

# 

M LA TI 

# 

N GA GL IK 

# 

# 

Kab up ate n Pu rworej o 

P rov in si J awa Te ng ah 

# 

KAL AS AN 

# 

# 

# 

# 

N AN GG U LAN 

M OY UD A N 

GO D EA N 

D EP OK 

T EG ALR EJ O # 

GO N DO K US UM AN 

P RA MB AN AN 

KA B.KULONPR OGO 

W adukS erm o 

PE NG AS I H 

# 

# 

KO K AP 

# 

# 

WIR KOTA O BR AJA YOGYAKARTA 

&N 

# 

G AM P IN G 

KR AT ON 

K OT 

B ANG 

AG ED 

U NT 

E 

AP AN 

BER BA H 

# 

# 

# M A NT RI JER ON 

SE DA YU 

UM B ULH AR JO 

KA SI H AN 

# 

# 

PI YU NG AN 

# 

PA TU K 

# # 

WAT ES 

P AJA NG AN 

SE WO N 

PL ER ET 

SE NTO LO 

# 

TE M ON 

#Y JET IS 

BA NT UL 

# 

# 

P AN JAT AN 

LE N DA H 

KAB. BANTUL 

# 

# 

I MO G IR I 

DL IN GO 

P LAY EN 

# 

# 

G ALU R 

# 

P AND AK 

BA M BAN G LI PU RO 

# 

# 

# 

# 

SR AN DA KA N 

SA ND EN 

PU ND O NG 

# 

P AL IY AN 

# 

# 

4000 0 

420000 

# 

TEM P EL 

# 

SL EM AN 

KR ETE K 

SAMUDERA I NDONESIA 

420000 

TU RI 

# 

KAB. SLEMAN 

CA NG KR IN G AN 

PA KE M 

# 

G .Mer api 

440000 

PU RWO S ARI 

P AN G GA NG 

# 

# 

# 

440000 

# 

S APT O SAR I 

Ka bup aten Kl ate n 

P rovi n si J awa Te ng ah 

GE DA N GS AR I 

# 

# 

WO NO S AR I 

# 

T AN JUN GS AR I 

460000 

# 

N GL IP AR 

# 

NG A WEN 

# 

KAR AN G MO JO 

KAB. GUNUNGKIDUL 

# 

S EM A NU 

TE PU S 

# 

460000 

# SE MI N 

P ON JO NG 

# 

# 

R O NG KO P 

G I RI SU BO 

Kab up aten Wo no g 

P rov in si J awa Te ng 

Gambar 3 ..4 Polla Ruang Proviinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

# 

480000 

480000 

9160000 

9140000 

9120000 

9100000 

P ETA RENCANA 

P OLARUANG PROV INS I DIY OGYAKARTA 

U 

Ket eran gan : 

& Kan tor Pr ovi nsi 

#Y Kan tor Kab upat en 

# Ka nto r C ama t 

Ba tas P rop insi 

Ba tas K abupat en 

Ba tas K ecam at an 

G ar is pant ai 

Su ngai 

Wad ukS er m o 

Wad ukT in al ah 

0 2 4 6 8 10 12 

Renc ana jal an : 

Sumb er : 

1. Penyusunan Kembal i Rencana Tata Ruang W il aya hPr ov. DI Y 

2. Raper daR TRW P DI Y200 8 

Km 

Ar ter i p ri m er 

Jalan ke re ta api 

Jalan ko lekt or 

Re ncana j ala nl in gkar k e-2 

Jal ur K A Jakar t a- Sur ab aya/ do uble t ra ck 

Jal ur K A m et rop oli ta nY ogya kart a- S ura kar ta 

Bat as per air an l aut ( 4 mi l ) 

Bat as per air an l aut ( 12 m il ) 

Re ncana p ola ruan g : 

K aw asan Li ndu ng : 

Ka wasan l ind ung baw ahan 

Hut an li ndun g 

K awas an resa pan ai r 

K awa san li ndung set em pat 

K aw asan sem pada ns ekit ar w adu k, em bun g, te lag a, la guna 

K aw asan sem pada np ant ai 

K aw asan sem pada ns ungai 

Kaw asan sua ka alam 

C agar alam geol ogi 

H uta np enel it ian / ta ma nh uta nr aya 

C agar budaya 

C agar alam 

Kaw asan sua ka ma rga satw a 

K awas an suaka m ar gasat wa 

K aw asan B udi day a: 

K awas an per unt ukan hut an pr oduk si 

Kaw asan per unt uka np ert ani an : 

Kaw asan per t ani an lah an basah 

Kaw asan per t ani an lah an ker ing 

Kaw asan per m uki ma n kota 

Kaw asan per unt uka np ert am ba ngan 

Kaw asan per unt uka ni ndu str i 

Ka wasan p er unt ukan par iw is ata 

Ka wasan p endi dika nt i nggi 

Ka wasan p esisi r da n pula u-p ulau ke cil 

Ka wasan m i li ter dan kepo li sian 

PEMERINTAH PROVINSI 

DAERAH IST IM EWA YOGYAART A 

Selanjutnya gambaran arahan indikatif pada kawasan lindung dan kawasan budidaya 

disajikan pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15 Arahan indikatif pemanfaatan lahan berdasarkan kondisi RTRWP DIY 

KATEGORI 

RTRWP 

ARAHAN INDIKATIF PEMANFAATAN LAHAN LUAS (HA) 

Lindung Hutan 5.091,17 

Hutan AB 

Kawasan Budidaya Tanaman Semusim dan 

1.033,22 

Permukiman 24.217,45 

Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan 13.942,04 

Kawasan Lindung 26.465,93 

Kawasan Penyangga 67.495,41 

Sempadan Sungai 3.332,77 

Budidaya Hutan 9.089,66 

Hutan AB 

Kawasan Budidaya Tanaman Semusim dan 

1.063,67 

Permukiman 53.937,66 

Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan 9.005,41 

Kawasan Lindung 5.725,48 

Kawasan Penyangga 37.032,87 

Sempadan Sungai 2.189,53 

23

Gambar 3.5 Kawasan Rawan Bencana 

24 

3.3 Kawasan Rawan Bencana 

Desa-desa yang termasuk kawasan rawan bencana disajikan pada Tabel 3.16 dan 3.17 


Tabel 3.16 Desa-desa yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana I 

Desa Luas (Ha) Desa Luas (Ha) 

Merdikorejjo 74.713 Umbulmartani 37.708 

Lumbungrejo 62.975 Sukoharjjo 35.490 

Pondokrejjo 24.514 Wedomartani 46.662 

Sumberejo 29.005 Sellomartani 2.689 

Banyurejo 38.455 Purwomartani 45.811 

Candibinangun 108.537 Maguwoharjo 24.316 

Donoharjo 43.638 Tegaltirto 8.953 

Sariharjo 46.926 Bimo Martani 97.493 

Sinduharjo 25.168 Sindu Martani 185.704 

Siinduadii 31.244 Sello Martanii 19.206 

Catur Tunggal 1.131 Taman Martani 83.331 

Condong Catur 9.490 Bokoharjjo 23.681 

Miinomartanii 21.157 Madurejjo 24.332 

Pakembiinangun 110.003 Kaliitiirto 7.438 

Wukirsari 21.287 

648.243 642.814 

1,291.057

Tabel 3.17 Desa-desa yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana II dan III 

Kawasan Rawan Bencana II Kawasan rawan Bencana III 

Desa Luas (Ha) Desa Luas (Ha) 

Wonokerto 406.048 Hargobiinangun 1,772.616 

Merdikorejo 72.347 Umbulharjo 241.455 

Girikerto 514.605 Kepuharjo 664.432 

Purwobinangun 207.688 Glagaharjo 622.870 

Candibinangun 74.356 Purwobinangun 231.374 

Hargobinangun 479.905 Giiriikerto 416.770 

Umbulharjo 483.241 Wonokerto 184.551 

Kepuharjo 122.268 

Glagaharjo 57.977 

Wukirsari 414.058 

Argomulyo 231.384 

Bimomartani 2.334 

Sindumartani 138.376 

Jumlah Totall 3,204.587 Jumllah Total 4,134.068 

Gambar 3.6 Arahan zonasi kawasan kebencanaan sekitar merapii 

Keterangan 

25 

Hutan Negara 

1434,637 ha 

3.4 Arahan Zonasi Kawasan Kebencanaan Sekitar Merapi 

Sumber Dit jjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjjaan Umum

26 

4. VISI, MISI, DAN PRINSIP 

4.1 Visi 

Visi pengelolaan kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dicapai selama 

dua puluh tahun mendatang adalah: 

“ Terwujudnya pengelolaan ekosistem sumberdaya hutan untuk peningkatan produktivitas dan 

pelestariannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan” 

4.2 Misi 

Pelaksanaan visi yang telah dicanangkan, diperlukan rumusan operasional dalam bentuk 

misi yang dijabarkan sebagai berikut : 

4.2.1 Melaksanakan fungsi ekosistem sumberdaya hutan/kawasan lindung sebagai 

perlindungan dan atau sistem penyangga kehidupan. 

Penjelasan : Dalam pengelolaan hutan/kawasan lindung tersebut, terlebih pada kawasan 

konservasi selalu harus dilakukan agar sumberdaya hutan/kawasan lindung dimaksud 

dapat bertindak sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan atau sistem 

penyangga kehidupan, yang meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan 

dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau dan jurang, pemeliharaan 

fungsi hidrologi hutan/kawasan lindung, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran 

sungai, perlindungan terhadap segala keunikan dan keindahan alam dan lain-lain. 

Demikian pula upaya pengelolaan ini dilakukan secara terpadu dengan seluruh kegiatan 

yang bersifat komprehensif terhadap seluruh wilayah sebagai ekosistem baik kawasan 

konservasi maupun kawasan budidaya , sehingga dimungkinkan upaya rehabilitasi dan 

pemeliharaan jika kawasan tersebut mengalami kerusakan. 

4.2.2 Melaksanakan fungsi ekosistem sumberdaya hutan/kawasan lindung untuk produksi 

hasil hutan secara optimal 

Penjelasan : Sesuai dengan fungsi yang ditetapkan ekosistem sumberdaya hutan/kawasan 

lindung dituntut untuk memberikan produksi hasil hutan yang terus meningkat dan 

lestari, baik berupa jasa maupun barang. Sudah barang tentu yang memanfaatkan hasil 

hutan ini adalah pemerintah dan atau masyarakat. 

4.2.3 Pengawetan ekosistem sumberdaya alam hayati beserta keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa penyusunnya 

Penjelasan : Ekosistem sumberdaya alam hayati termasuk komponen penyusunnya baik 

yang terdiri dari unsur-unsur hayati maupun non hayati (baik fisik maupun non fisik) 

berinteraksi satu dengan lain dan juga saling pengaruh mempengaruhi. Oleh karena itu 

jika salah satu unsur atau jenis makhluk hidup punah tidak dapat diganti dengan unsur 

atau makhluk hidup yang lain. Dengan demikian peran misi ini sangat strategis yaitu untuk 

menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur atau makhluk 

hidup tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi 

dalam alam, berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan agar senantiasa siap sewaktuwaktu 

dimanfaatkan. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam 

kawasan (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan ( kawasan ex-situ) 

4.2.4 Pemanfaatan secara lestari ekosistem sumberdaya hutan/kawasan lindung baik hayati 

maupun non hayati dan jenis penyusunnya, sepanjang tidak merusak makna konservasi 

Penjelasan : Pemanfaatan secara lestari ekosistem sumberdaya alam hayati dan jenisjenis 

penyusunnya pada hakekatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasannya 

sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa 

mendatang. Bentuk pemanfaatan secara lestari terhadap sumberdaya ini meliputi aspek 

satuan pemanfaatan yaitu satuan genetis, jenis dan ekosistem di satu pihak dan

aspek macam pemanfaatan apapun dalam satuan ekosistem dalam lingkup kawasan 

hutan/kawasan lindung wajib melaksanakan konservasi. Demikian pula bisa dimungkinkan 

pemanfaatan sumberdaya non hayati baik dalam kawasan konservasi maupun di luar 

kawasan konservasi dengan memperhatikan upaya pemeliharaan ekosistem sumberdaya 

alamnya. 

4.2.5 Pemberdayaan masyarakat 

Penjelasan: Dalam dekade terakhir ini telah berkembang era keterbukaan berkaitan 

dengan pengelolaan sumberdaya alam yang didasarkan pada pengertian baru yaitu 

community based management dan participatory approach. Pengertian ini membawa 

konsekuensi dilakukan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam proses pengelolaannya 

dengan sasaran kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Dengan cara ini diharapkan 

timbul mekanisme untuk memberikan partisipasi masyarakat sebagai pelestari dan 

pengguna sumberdaya hutan, melalui kearifan tradisional yang tidak mengganggu koridor 

pengelolaan hutan. Eksplorasi, domestifikasi dan pengembangan genetis, jenis dan 

ekosistem penyusun sumberdaya alam hayati. 

4.2.6 Penggunaan asas mandiri dalam pengelolaan hutan/kawasan lindung 

Penjelasan: Salah satu aspek dalam pengelolaan hutan/kawasan lindung dalam bentuk 

unit usaha adalah kemandirian secara ekonomi. Oleh karena itu dalam perjalanan ke 

depan pengelolaan hutan mesti diarahkan untuk pengelolaan mandiri. Jika saat ini 

kemandirian belum bisa dicapai, maka diperlukan jangka benah dalam perencanaannya 

sehingga setelah periode tertentu dapat dicapai, dan bahkan dapat memberikan 

keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat 

Prinsip yang digunakan dalam mengelola hutan/kawasan lindung adalah : 

– Keberlanjutan 

– Tata kelola yang baik 

– Partisipasi 

– Pemberdayaan 

– Keadilan 

– Kesejahteraan 

27 

4.3 Prinsip 

5. TARGET PEMBANGUNAN KEHUTANAN 

5.1. Target Ekonomi 

5.1.1. Produksi 

– Produksi Kayu Bulat 

• Kawasan hutan Negara : 18.200 m 3 per tahun 

• Kawasan hutan rakyat : 80.000 m 3 per tahun 

– Produksi getah : 20 tonper tahun 

– Industri Kayu Gergajian & Furniture 

• Produksi Kayu Gergajian : 1.000 m 3 per tahun 

• Produksi Furniture : 50 ton per tahun 

– Industri Bio Energi : 1000 kg methanol per tahun 

– Industri pupuk organik : 2000 ton per tahun 

– Hasil Hutan Non Kayu minyak kayu putih : 4984 ton daun / 48.600 liter setiap tahun 

– Hasil minyak nilam : 5000 ton daun 

– Penjualan bibit : 75.000 batang per tahun 

– Penjualan satwa kera : 300 ekor per tahun 

– Jasa wisata 

• Taman Nasional Gunung merapi : 30.000 orang per tahun 

• Hutan Pendidikan Wanagama : 5.000 orang per tahun 

• Taman HUtan Raya : 1.000 orang per tahun 

• Hutan Lindung eks erupsi : 2.000 orang per tahun

– Produksi Kayu Bulat = Rp 44.750.000.000,- per tahun 

– Produksi getah = Rp 100.000.000,- per tahun 

– Industri kayu, Kayu Gergajian & Furniture 

• Kayu gergajian = Rp 1.000.000.000,- per tahun 

• Furniture = Rp 50.000.000,- per tahun 

– Bio Energy = Rp 4.000.000,- per tahun 

– Industri pupuk organik = Rp 1.000.000.000,- per tahun 

– Hasil Hutan Non Kayu minyak atsiri = Rp 4.862.813.000,- per tahun 

– Penjualan bibit = Rp 37.750.000,- per tahun 

– Penjualan satwa kera = Rp 45.000.000,- per tahun 

– Penjualan minyak nilam = Rp 500.000.000,- per tahun 

– Usaha silvoapasteur = Rp 5.000.000.000,- per tahun 

– Jasa pemakaman umum = Rp 75.000.000,- per tahun 

– Jasa wisata 

• Taman Nasional Gunung merapi = Rp 75.000.000 ,- per tahun 

• Hutan Pendidikan Wanagama = Rp 25.000.000,- per tahun 

• Taman HUtan Raya = Rp 2.500.000,- per tahun 

• Hutan Lindung eks dampak erupsi = Rp 5.000.000,- per tahun 

– Produksi Kayu Bulat = Rp 11.750.000.000,- per tahun 

– Produksi getah = Rp 100.000.000,- per tahun 

– Industri Kayu Gergajian & Furniture 

• Kayu gergajian = Rp 1.000.000.000,- per tahun 

• Furniture = Rp 50.000.000,- per tahun 

– Bio Energy = Rp 4.000.000,- per tahun 

– Industri pupuk organik = Rp 1.000.000.000,- per tahun 

– Hasil Hutan Non Kayu minyak kayu putih = Rp 4.862.813.283,- per tahun 

– Penjualan bibit = Rp 37.750.000,- per tahun 

– Taman Hutan Raya = Rp 2.500.000,- per tahun 

– Hasil tumpangsari nilam = Rp 100.000.000,- per tahun 

– Jasa pemakaman umum = Rp 75.000.000,- per tahun 

28 

5.1.2. Devisa 

5.1.3. Pendapatan Asli Daerah 

5.1.4. Implikasi 

– Luas & Produksi Kayu Hutan Tanaman : 375 ha/ 18.200 M3 dan 900 SM per tahun 

– Luas & produksi minayk atsiri : 2500 ha/ 4.600 ton per tahun 

– Luas & produksi getah : 100 ha/ 20 ton per tahun 

– Luas & produksi Hutan Wanagama : 622 ha/ 5.000 orang per tahun 

– Luas & produksi Taman Hutan Raya : 617 ha/ 1.000 orang per tahun 

– Luas & produksi Hutan Rakyat Produktif : 2000 ha/ 80.000 M3 per tahun 

– Luas & pruduksi Hutan Lindung eks erupsi : 1300ha/ 2000 orang dan 5.000 ton per tahun; 

– Luas & produksi jasa pemakaman umum : 75 ha (tersebar di setiap RPH seluas 3 ha) 

5.2. Manfaat Sosial 

– Ada kepastian hak dan akses masyarakat 

• Hutan Kemasyarakatan : 1.260,65 ha dan 1300 ha (wilayah yang 

berdampak lansung erupsi merapi) 

• Hutan Tanaman Rakyat : 327,27 ha 

• Hutan Desa : 400,00 ha 

• Pemakaman umum ; 75 ha (tersebar di setiap RPH seluas 3 ha) 

– Ada kolaborasi 

• Perguruan tinggi : 740 ha 

• Pihak swasta : 600,00 ha 

• Pihak ketiga BUMN, BUMD, koperasi dan lain lain 

•

29 

5.3. Manfaat Ekologi 

– Terwujud pelestarian fungsi hutan lindung (hutan lindung 2312,80 ; kawasan lindung 

33781,34 ha ; kawasan sempadan sungai 6.906,24 ha; kawasan berdampak langsung erupsi 

merapi 1.300 ha) 

– Konservasi keanekaragaman – hayati (Tahura 617,00 ha; Taman Nasional 1743,25; Suaka 

Margasatwa 617,00 ha; Cagar Alam 11,41 ha; Taman wisata Alam 1,10 ha; Taman Buru 240 

ha) 

– 70% lahan kritis terehabilitasi (127.776 ha x 0,7 = 88.743 Ha; 4.437 Ha per th) 

Tabel 6.1 Strategi aspek kawasan 

6. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

6.1. Strategi 

6.1.1 Aspek Kawasan 

Kawasan 

Target 

(ha) 

Pola budidaya 

Strategi 

Potensi kawasan Nilai kawasan 

Tahura 617,00 Restorasi ekosistem , etat daur biologis, Inventarisasi , 

Promosi aset kawasan, 

jenis tanaman hu tan eksitu, sipil teknis, Penentuan blok, Pengembangan Benefit Sharing, 

lapangan rumput terbuka, kawasan Penyelesaian kawasan Penilaian Jasa Lingkungan, 

hiburan dan atraksi 

Pengamanan 

Pengembangan Jasa wisata, 

Pengembangan Jasa pendidikan 

Taman 

1743,25 Restorasi ekosistem , etat daur biologis, Inventarisasi , 


Nasional 

jenis tanaman hutan insitu, sipil teknis, Penentuan Zonasi, Pengembangan Benefit Sharing, 

lapangan rumput terbuka, kawasan Penyelesaian kawasan Penilaian Jasa Lingkungan, 

hiburan dan atraksi 

Pengamanan 



Suaka 

Margasatwa 

617,00 Restorasi ekosistem , etat daur biologis, 

tanaman jenis pakan, sipil teknis, 

Cagar Alam 11,41 Suksesi alami, etat daur biologis, 

restorasi ekosistem zo na penyangga 

,jenis tanaman insitu. 

Taman Wisata 

Alam 

1,10 Restorasi ekosistem, etat daur biologis, 

tanaman jenis insitu, sipil teknis, 

lapangan rumput terbuka, pembuatan 

taman rekreasi, dan taman bermain, 

kawasan hiburan dan atraksi 

Taman Buru 2 00,00 Restorasi ekosistem, Jenis tanaman 

insitu, etat daur biologis, Penangkaran 

satwa, Pembuatan areal perburuan, 

Aral base camp, Areal perkemahan dan 

fasilitas umum 


Kelas 

Perusahaan Jati 


Kelas 

Perusahaan 

kayu Putih 


Kelas 

Perusahaan 

rimba 

8666,53 Etat luas 30 ha setiap RPH dan daur 

maksimal 20 tahun , areal fungsi 

lindung 2 ha setiap 30 ha, sempadan 

sungai 25m - 100m , tanaman tepi, 

tanaman pengisi, tanaman pagar, 

tanam sela, sipil teknis, pemupukan 

organik 

38 52,40 Etat luas 30 ha setiap RPH dan daur 

maksimal 30 tahun , areal fungsi 

lindung 2 ha setiap 30 ha, sempadan 

sungai 25 - 100 m , tanaman tepi, 

tanaman koridor jenisinsitu selebar 

minimal 50 m, tanaman pagar, sipil 

teknis, pemupukan organik 

513,75 Restorasi ekosistem luas 30 ha setiap 

RPH, Tebang pilih etat daur biologis, 

jenis tanaman hutan insitu, sipil teknis, 

struktur dan fungsi hutan optimal, 

pemupukan organik 

Inventarisasi , 

Penyelesaian kawasan 

Pengamanan 


Penetapan zona inti 

dan penyangga 


Pengamanan 

Inventarisasi, 

Pembuatan design 


Pengamanan 

Usulan Alih fungsi 

kawasan, 


Pembuatan design 

Pengamanan 



Pengamanan 



Pengamanan 



Pengamanan 


Pengembangan Benefit Sharing, 

Penilaian Jasa Lingkungan, 
































Pengembangan Jasa pendidikan

Kawasan 

Target 

(ha) 

Pola budidaya 

Strategi 

Potensi kawasan Nilai kawasan 

Hutan produksi 1773,00 Etat luas 10 ha setiap RPH dan daur Inventarisasi , 


parsial (AB) 

maks imal 20 tahun , fungsi lindung 1 ha, Penyelesaian kawasan Pengembangan Benefit Sharing, 

sempadan sungai 25 m- 100 m tanaman Pengamanan 


tepi, tanaman pengisi, tanaman tepi, 


tanam sela, sipil, teknis, pemupukan 

organik 


Hutan lindung 2312,80 Restorasi ekosistem luas 30 ha, etat Inventarisasi , 


daur biologis, jenis tanaman hutan non Penyelesaian kawasan Pengembangan Benefit Sharing, 

kayu, sipil teknis, struktur dan fungsi Pengamanan 


hutan optimal, pemupukan organik 



HUtan lindung 1300,00 Rehabilitasi dengan pola agrofirstry Inventarisasi , 


eks erupsi 

jenis pohon, tanaman nilam, tanaman Penyelesaian kawasan Pengembangan Benefit Sharing, 

merapi 

pakan ternak, tanaman pelindung air, Pengamanan 


jenis-jenis tanaman pelindung satwa 


liar. Sipil teknis, struktur dan fungsi 

hutan optimal, pemupukan organik 


Pemakaman 

75 ha Pemakaman umum diletakkan di Inventarisasi , 


umum 

(setiap RPH antara pohon-pohon yang tertata rapi Penyelesaian kawasan Pengembangan Benefit Sharing, 

3ha) 

Pengamanan 


Kawasan 

33781,34 Tebang pilih dan daur maksimal 15 Inventarisasi , 


Lindung 

tahun , kerapatan tanaman minimal Penyelesaian kawasan Pengembangan Benefit Sharing, 

1000 pohon per ha, tanaman pengisi, Pengamanan 


tanaman tepi, tanam sela, sipil teknis 



Kawasan 

6906,24 Tebang pilih dan daur maksimal 15 Inventarisasi, 



tahun , jenis tanaman ko -mersil 

Penyelesaian kawasan Pengembangan Benefit Sharing, 

Sungai 

mempunyai tajuk lebar, kerapatan Pengamanan 


tanaman minimal 1000 pohon per ha, 


sipil teknis 


Hutan Rakyat 38450,46 Etat luas 1 ha dan daur maksimal 15 ta - Inventarisasi , 

Promosi, 

hun , kerapatan tanaman minimal 400 Penyelesaian kawasan Pengembangan benefit sharing, 

pohon per ha, jenis tanaman kayu-ka- Pengamanan 

Jasa lingkungan, 

yuan , koridor lebar 25 m, sipil teknis 

Jasa wisata, jasa pendidikan 

Kawasan 

75175,48 Daur maskimal 15 tahun Tebang pilih Inventarisasi , 

Promosi, 

Penyangga 

dan daur maksimal 15 tahun , 

Penyelesaian kawasan Pengembangan benefit sharing, 

kerapatan tanaman minimal 250 pohon Pengamanan 


per ha, tanaman pengisi, tanaman tepi, 

tanam sela, sipil teknis 


Kawasan 

31047,36 Sistem agroforestry, sistem koridor Inventarisasi, 

Promosi, 

Budidaya 

lebar minimal 25 m, Kerapatan 

Penyelesaian kawasan Pengembangan benefit sharing, 

Tahunan 

tanaman 100 pohon per ha, jenis Pengamanan 


tanaman non kayu. 


Tabel 6.2 Strategi aspek pengelolaan lahan kritis 

30 

6.1.2 Aspek Pengelolaan Kawasan Lahan Kritis 

Kawasan 

Target 

(ha) 

Strategi 

Hutan /Produksi 2064,21 Pemulihan lahan dilakukan dengan penanaman 30 ha sesuai etat luas untuk setiap RPH , jenis 

tanaman sesuai dengan kelas perusahaan, areal fungsi lindung 2 ha jenis tanaman insitu, sempadan 

sungai 100 m jenis tanaman insitu, Tanaman koridor lebar minimal 50 m. 

Perlindungan erosi dan sedimentasi dilakukan dengan membuat teras, rorak, gully drop, gully plug, 

dam penahan, strip rumput 

Perllndungan sumberdaya air di areal 200 m dilakukan Restorasi ekosistem jenis insitu , struktur dan 

fungsi hutan optimal 

Hutan Lindung 1992,09 Pemulihan lahan dilakukan sesuai luas areal lahan kritis, jenis tanaman insitu,Kerapatan minimal 

1000 pohon per ha 



Perllndungan sumberdaya air di areal 200 m dilakukan Restorasi ekosistem jenis insitu , s truktur dan 


Hutan Konservasi 2064,21 Pada zona inti tidak dilakukan pemulihan, perlindungan erosi dan perlindungan sumber mata air. 

Pemulihan lahan dilakukan sesuai luas areal lahan kritis, jenis tanaman insitu, 




fungsi hutan optimal

Kawasan Target 

(ha) 

Strategi 

Kawasan Lindung 33117,71 Pemulihan lahan dilakukan sesuai luas areal lahan kritis, jenis tanaman insitu, kerapatan minimal 

1000 pohon per ha. 

Perlindungan erosi dan sedimentasi dilakukan dengan membuat teras, rorak, gully drop, dam 

penahan, strip rumput 



Kawasan Sempadan 4969,58 Pemulihan lahan dilakukan sesuai luas areal lahan kritis, jenis tanaman insitu, kerapatan minimal 

Sungai 

1000 pohon per ha. 

Perlindungan erosi dan sedimentasi dilakukan dengan membuat teras, gully drop , strip rumput 



Hutan rakyat 36081,10 Pemulihan lahan dilakukan sesuai luas areal lahan kritis, jenis tanaman insitu, Kerapatan tanaman 

minimal 400 pohon per ha Tanaman koridor selebar 15 m 


dam penahan, dam pengendali, strip rumput 


fungsi hutan optimal, sumur resapan dan bio pori 

Kawasan penyangga 55044,94 Pemulihan lahan dilakukan sesuai luas areal lahan kritis, jenis tanaman insitu, Kerapatan minimal 

250 pohon per ha Tanaman koridor selebar 15 m 





Kawasan budidaya 27521,04 Pemulihan lahan dilakukan sesuai luas areal lahan kritis, jenis tanaman produksi non kayu, sistem 

tahunan 

agroforestry, kerapatan minimal 100 pohon per ha, Tanaman koridor selebar 15 m 


dam penahan, dam pengendali, strip rumput 



Tabel 6.3 Strategi aspek pengelolaan hutan 

Jenis pengelolaan 

Hutan tanaman 

rakyat 

Hutan 

Kemasyarakatan 

Hutan 

Kemasyarakatan 

eks erupsi merapi 

Target 

(ha) 


327,73 


1176,45 dan hutan 

lindung 84,20 

Hutan lindung 1300 

ha 

Pemakaman umum 75 ha (setiap RPH 3 

ha) 

Hutan Penelitian Hutan produksi 

90,60 dan Tahura 

20,70 

Tahura Hutan konservasi 

617,00 

Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 


13032,68 dan hutan 

lindung 2312,80 

31 

6.1.3 Aspek Pengelolaan Hutan 

Pengelola 

Strategi 

Tenaga Lapangan Organisasi 

Koperasi • Tenaga Lapangan tetap 

Regulasi pengaturan 

masyarakat • Sumber tenaga lapangan 

lokal 

dari daerah Unit Usaha 

• Jumlah tenaga sesuai dengan 

kemampuan kerja 




lokal 







lokal 




Dinas • Tenaga Lapangan tetap 


Kehutanan • Sumber tenaga lapangan dari daerah Unit Usaha 


lokal 

Perkebunan • Jumlah tenaga sesuai dengan 

DIY 


Balai Besar • Tenaga Lapangan tetap 

Unit Pelaksana Teknis 

Penelitian • Sumber tenaga lapangan dari daerah 

BPTH 

lokal 



Dinas • Tenaga Lapangan tetap 

Pembentukan Unit 

Kehutanan • Sumber tenaga l apangan dari daerah Pelaksana Teknis dan 


lokal 

kerjasama dengan 

Perkebunan • Jumlah tenaga sesuai dengan 

berbagai para pihak 

DIY 


Balai KPH • Penempatan tenaga Mandor dan Polisi • Kelembagaan 

Yogyakarta Hutan, penyuluh 

berdasarkan 

• Sumber tenaga lapangan dari daerah wilayah (KPH, BDH, 

lokal 

Mantri ) 


• Koordinator dari 


lembaga-lembaga 

pengelola lainnya 

• Regulasi Tata 

hubungan kerja

Jenis pengelolaan 

Target 

(ha) 

Hutan Desa Hutan produksi 

400,00 ha 

Hutan Pendidikan Hutan produksi 

622,70 ha 

Taman Buru Hutan konservasi 

400,00 ha 

Hutan rakyat Kawasan lindung 

33781,34, 

hakawasan 

sempadan sungai 

6906,24 ha, hutan 

38450,46 ha, 

kawasan penyangga 

75175,48 ha dan 

kawasan budidaya 

tahunan 31047,36 

ha 

Pengelola 

Pemerintah 

desa 

Fakultas 

Kehutanan 

UGM 

Dinas 

kehutanan 


perkebunan 

DIY 

Koperasi 

masyarakat 

Tabel 6.4 Strategi aspek industri dan perdagangan 

32 

Strategi 

Tenaga Lapangan Organisasi 

• Tenaga Lapangan tetap 

Regulasi Pengaturan 

• Sumber tenaga lapangan dari daerah 

lokal 

Unit Usaha Khusus 




Unit Pelaksana Teknis 


lokal 




Unit pelaksana teknis 


lokal 




Regulasi Pengaturan 

• Sumber tenaga lapangan dari daerah Unit Usaha tingkat 

lokal 

kecamatan sebagai 


satuan unit 


kelestarian. 

6.1.4 Aspek Industri dan Perdagangan 

Jenis usaha Target Pengelola Aktivitas 

Industri Hasil hutan minyak 

atsiri minyak kayu putih dan 

minyak nilam 

4 lokasi Balai KPH Yogyakarta Optimalisasi produksi 

Peningkatan kualitas produk 

Diversifikasi hasil produksi 

Promosi 

Perdagangan ternak 1 lokasi Balai KPH Yogyakarta Optimalisasi produksi 



Promosi 

Industri pupuk organic 3 lokasi Balai KPH Yogyakarta Studi kelayakan 

Pembangunan sarana 

Pengorganisasian 

Promosi 

Terminal kayu gergajian dan 

furniture 

1 lokasi Balai KPH Yogyakarta Studi kelayakan 



Promosi 

Bio Energi 1 lokasi Balai KPH Yogyakarta Studi kelayakan 



Promosi 

Penjualan bibit 1 lokasi Balai P3KP Optimalisasi produksi 



Promosi 

Jasa Wisata Peningkatan sarana dan prasarana 

Taman Nasional Gunung Merapi 1 lokasi Balai TNGM 

Hutan pendidikan Wanagama 1 lokasi UPT Fak.Kehutanan 

UGM 

Taman HUtan raya 1 lokasi UPT Dishutbun 

Pengadaan atraksi/event 

Kondisi lokasi dan fasilitas umum bersih dan terawat 

Promosi 

6.2 Instrumen Kebijakan 

6.2.1 Kebijakan Pengendalian Potensi Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung 

Kawasan hutan Negara wilayah provinsi DIY mempunyai luas sekitar 5 % dari luas provinsi 

DIY sehingga pengendalian potensi dan kawasan hutan sangat diperlukan guna mencegah adanya 

proses penggunaan kawasan selain peruntukannya sesuai dengan fungsi hutan. Selain hal 

tersebut, pertumbuhan populasi yang cukup pesat mempunyai potensi

pemilikan lahan milik masyarakat semakin terbatas sehingga mereka terdorong untuk dapat 

memanfaatkan ruang dalam kawasan hutan. Arah kebijakan yang diprioritaskan meliputi (1) 

percepatan proses penetapan kawasan hutan (2) percepatan penyelesaian penggunaan kawasan 

(3) pengendalian penggunaan kawasan hutan Negara 

Antisipasi dalam rangka mencukupi wilayah hutan dalam rangka menjaga keseimbangan 

tata air dan perlindungan rawan bencana diperlukan keterkaitan antara fungsi kawasan. Dalam 

RTRWP Khususnya wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung telah dapat mencukupi 

batasan perlindungan untuk menjaga keseimbangan tata air dan perlindungan rawan bencana 

yang meliputi: hutan lindung, kawasan resapan air, cagar alam geologi yang cukup luas, kawasan 

sempadan waduk, telaga, sungai dan pantai serta kawasan suaka margasatwa. Dalam rangka 

mendukung penataan ruang wilayah yang lebih aplikatif terhadap kawasan di luar wilayah hutan 

Negara (khususnya hutan lindung, kawasan lindung setempat dan cagar alam geologi), kawasan 

tersebut dibedakan kawasan lindung, hutan rakyat, kawasan penyangga dan kawasan budidaya 

tahunan. Arah kebijakan yang diprioritaskan meliputi (1) optimalisasi pemanfaatan dan 

penggunaan sumberdaya alam (2) penetapan areal lahan yang berfungsi lindung (3) pengendalian 

penggunaan kawasan lindung. 

Akses terhadap kelola kawasan lindung harus memberikan keadilan semua pihak sesuai 

dengan amanat undang-undang. Untuk itu kebijakan pengelolaan kawasan lindung diarahkan 

standarisasi teknis, proses perijinan dan penerapan sistem insentif – disinsentif. 

33 

6.2. 2 Kebijakan Pertumbuhan dan Pola Budidaya 

Kebijakan pertumbuhan dan pola budidaya diarahkan pada peningkatan input teknologi 

terhadap hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung maupun pada kawasan lindung. Polapola 

yang diterapkan harus berbasiskan kepada nilai ekosistem pada seluruh fungsi hutan 

ataupun di wilayah kawasan lindung. Guna mendukung hal tersebut, penetapan unit-unit ekologis 

perlu dilakukan pada seluruh kawasan. 

Pertumbuhan yang diterapkan pada hutan produksi untuk mencapai nilai optimal 

dilakukan melalui upaya jangka benah. Sistem yang digunakan adalah tebang habis menggunakan 

etat luas 30 ha untuk setiap RPH dan ditetapkan pula adanya areal fungsi lindung, jalur koridor. 

Pemanfaatan pada hutan produksi rimba, hutan lindung dan hutan konservasi 

diutamakan pada hasil hutan bukan kayu, jasa wisata, jasa lingkungan (air, carbon) ataupun jasa 

pendidikan. Hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan dengan menggunakan tebang pilih sesuai etat 

daur biologis. 

Pertumbuhan yang diterapkan pada kawasan lindung di luar hutan Negara diupayakan 

dengan menggunakan sistem tebang pilih dengan menentukan kelas diameter yang dapat 

ditebang khususnya untuk wilayah hutan rakyat, kawasan penyangga dan kawasan budidaya 

tahunan. Dalam mendukung kondisi kawasan lindung sebagai kesatuan yang utuh, pada wilayah 

ini diperlukan jalur koridor dengan lebar 15 m sebagai penghubung antar kelompok unit 

ekologis/ekotop 

Wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung utama diupayakan untuk dipungut 

berdasarkan daur biologis dan jasa lingkungan. Demikian pula, kawasan ini diperlukan dukungan 

jalur koridor dengan lebar 15 m sebagai penghubung antar kelompok unit ekologis/ekotop 

Wilayah yang ditetapkan hutan lindung dari eks erupsi merapi diupayakan untuk dipungut 

dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu daun pakan ternak, tanaman nilam, rumput-rumput. 

Pola pemungutan daun dan rumput menggunakan etat 30 ha. 

Wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi pemakam umum diupayakan tersebar di setiap 

RPH 3 ha dengan teknik pengaturan pemakaman diletakkan di antara pohon –pohon yang tertata 

rapih an jenis tanaman yang indah dan sejuk dan diberikan fasilitas sarana prasarana yang dapat 

mendukung prosesi pemakaman.

34 

6.2.3 Kebijakan Penanganan Lahan Kritis 

Upaya penanganan lahan kritis dilakukan terhadap seluruh lahan yang termasuk daerah 

kritis baik dalam kawasan hutan Negara ataupun di luar kawasan hutan. Upaya penanganan lahan 

kritis diawali dengan menetapkan Land Maping Unit (LMU) terpilih berdasarkan hasil overlay dari 

berbagai peta antara lain peta lahan kritis, peta DAS, peta bentuk lahan dan citra SRTM serta peta 

administrasi. Kebijakan penanganan lahan kritis diprioritaskan pada kawasan 

lindung terlebih dahulu dengan bentuk-bentuk kegiatan bersifat vegetatif ataupun sipil teknis. 

Penanaman dilakukan dengan jenis insitu/sesuai kelas perusahaan dan membentuk 

struktur dan fungsi yang alami sehingga ekosistem DAS dapat terbentuk dengan baik. Sasaran 

lokasi penanaman adalah LMU yang mempunyai prioritas pertama dan seterusnya dilakukan 

sesuai dengan urutan prioritas. 

Namun demikian, upaya pemulihan untuk kawasan hutan produksi dilakukan peyerasian 

dalam rangka pembentukan jangka benah yang memengikuti etat luas 30 ha setiap RPH. Upayaupaya 

pemulihan pada kawasan hutan lindung dilakukan penanaman seluruhnya sesuai dengan 

urutan LMU terpilih. Bagi hutan konservasi, upaya pemulihan tidak dapat dilakukan secara 

menyeluruh. Zonasi inti diperlakukan upaya pemulihan melalui suksesi alami secara utuh. Untuk 

sasaran zonasi rimba, upaya pemulihan diperlakukan pemulihan sebagian kecil wilayah sesuai 

penyebaran ekotop dan sebagian besar wilayah zona rimba diarahkan melalui pemulihan secara 

suksesi alami dalam rangka menuju pembentukan ekosistem meso. Selanjutnya lokasi zonasi 

pemanfaatan, upaya pemulihan dilakukan dengan mengutamakan hasil hutan bukan kayu dan 

senantiasa mendahulukan penanamannya sesuai urutan prioritas LMU terpilih. Sedangkan 

wilayah di luar kawasan hutan Negara, upaya pemulihan dilakukan sesuai urutan prioritas LMU 

terpilih dan jenis tanaman yang mempunyai daur sekitar 10 tahun. 

Upaya-upaya sipil teknis dilakukan dengan bentuk kegiatan antara lain dam pengendali, 

dam penahan, gully plug, gully drop, sumur resapan, bio pori, terasering dan saluran pembuangan 

air. 

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, aspek sosial ekonomi masyarakat 

perlu diperhatikan sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk penanganan lahan kritis. 

6.2.4. Kebijakan Nilai Hutan dan Kesadaran Masyarakat 

Masyarakat desa hutan yang secara historis kultural telah menjadi bagian integral dari 

ekosistem hutan memiliki potensi yang sangat besar (social capital) bagi pengelolaan hutan dalam 

bentuk sistem dan tata nilai maupun organisasi sosial. 

Dalam upaya aktualisasi konsep nilai hutan dan kesadaran masyarakat, maka kebijakan 

yang ditetapkan harus diarahkan pada (1) pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat di 

dalam dan sekitar kawasan hutan, (2) peningkatan akses dan keterlibatan masyarakat secara aktif 

dalam proses pengelolaan hutan dan penyusunan kebijakan di bidang kehutanan, (3) 

pembentukan kelembagaan kehutanan yang mantap (transparan dan bertanggung gugat), (4) 

peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui diklat dan 

penyuluhan secara terintegrasi. 

Nilai kesadaran masyarakat tehadap hutan lindung yang berasal dari eks erupsi merapi 

diarahkan pada (1) pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat (2) memerankan secara 

penuh keterlibatan masyarakat (3) peningkatan ketrampilan msayarakat melalui diklat dan 

penyuluhan secara terintegrasi. 

Arus utama pemanfaatan komoditas hutan diarahkan pada hasil hutan bukan kayu, jasa 

lingkungan, jasa wisata. Dengan demikian perlu ditetapkan kebijakan yang mendukung 

pengembangan produktivitas dan kontinuitas komoditas dan peningkatan nilai tambah hasil 

hutan bukan kayu .

35 

6.2.5 Kebijakan Pengelolaan Kawasan 

Penguatan regulasi di bidang kehutanan yang menjamin efektifitas pengelolaan kawasan 

(good forest area governance) serta pengembangan SDM kehutanan berdasarkan standar kinerja. 

Percepatan proses kelembagaan unit-unit pengelola kawasan hutan dan kawasan lindung 

yang mapan dengan struktur organisasi modern. 

Pengembangan sistem informasi kehutanan yang kredibel, terukur dan dapat diakses 

secara luas. 

Pengembangan kebijakan ekonomi makro kehutanan yang mendukung terwujudnya 

kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui pengembangan 

kebijakan dan kelembagaan pelayanan publik yang efisien dan efektif, pengembangan BLU, serta 

peningkatan kapasitas kelembagaan lokal. 

Pengembangan pengelolaan hutan lestari yang berstandar internasional dan 

pengembangan laboratorium kehutanan sebagai pusat pendidikan skala nasional ataupun 

internasional. 

6.2.6 Kebijakan Industri dan Perdagangan Hasil Hutan 

Penguatan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu diarahkan mempunyai 

kualitas standar internasional. 

Peningkatan pengembangan industri ikutan lainnya diupayakan bersumber dari bahan 

baku dari kawasan hutan atupun hasil limbah industri primer. 

Peningkatan Pelayanan Pemasaran hasil hutan kayu yang berkualitas dengan 

mengutamakan sumber bahan baku dari masyarakat. 

Pemanfaatan hutan lindung eks erupsi merapi diupayakan dapat memberikan nilai 

manfaat bagi masyarakat khususnya komoditas nilam dan ternak sapi 

6.2.7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005- 2025 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta merupakan dokumen pembangunan daerah yang berjangka waktu 20 tahun (2005 – 

2025). RPJPD tersebut memuat arah kebijakan pembangunan yang digunakan sebagai dasar 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. 

6.2.7.1 Kondisi saat ini 

Pemanfaatan hutan ditinjau dari fungsi social, budaya, ekonomi maupun lingkungan, diupayakan 

secara sinergis untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Dengan luas sebesar 74.992,96 ha (23,4% dari luas DIY) yang terdiri dari 

hutan Negara dan hutan rakyat, hutan di DIY belum memenuhi fungsi ekologis ideal bagi 

kehirupan yang diperkirakan minimal sebesar 30 % dari keseluruhan luas suatu wilayah 

6.2.7.2 Prakiraan 

Produksi dan produktifitas tanaman, peningkatan mutu hasil, pengembangan aneka produk 

olahan serta penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani yang produktif 

6.2.7.3 Isu Strategis Kehutanan 

� Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budidaya, pariwisata, dan 

pendidikan 

� Pembangunan kehutanan diarahkan untuk peningkatan perlindungan hutan dan perbaikan 

ekosistem dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan. 

� Pengelolaan sumberdaya hutan secara efisien dengan menggunakan teknologi yang ramah 

lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan 

� Peningkatan nilai tambah dan pendapatan petanidari pengelola hutan

� Mengembalikan fungsi lahan hutan untuk memenuhi fungsi ekologi yang ideal. 

36 

6.2.7.4 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang 

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang bidang kehutanan sebagai berikut : 

� Tahap I (2005-2009) 

Menentukan wilayah prioritas pengembangan hutan berdasarkan berbagai fungsi, baik hutan 

konservasi, maupun hutan produksi, dan hutan untuk penyelamatan lingkungan 

� Tahap II (2010-2014) 

Menjaga dan melestarikan pertumbuhan tanaman hutan serta tersedianya produk hutan 

dan hasil ikutan hutan untuk kebutuhan dunia usaha dan rumah tangga serta terbentuknya 

kelompok-kelompok pelestari hutan 

� Tahap III (2015-2019) 

Mewujudkan hutan yang berkembang dan lebih dinamis dengan flora dan fauna yang lebih 

variatif, serta fasilitas pendukung optimalisasi fungsi hutan dalam perbaikan kualitas 

lingkungan , kebersihan udara, dan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat 

� Tahap IV (2020-2025) 

Mengintergrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana 

wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut 

Prioritas Pembangunan Jangka Panjang disajikan dalam Tabel 6.5 

Tabel 6.5 Prioritas pembangunan jangka panjang 

Tahap I 

(2005-2009) 

a. Penetapan kawasan hutan untuk berbagai 

fungsi pada unit-unit wilayah 

Tahap II 

(2010-2014) 

a. Peningkatan produksi hasil 

hutan 

b. Pembangunan hutan taman kota b. Pengoptimalisasian 

pertumbuhan tegakan 

kawasan hutan melalui 

peran masyarakat secara 

terstruktur 

c. Optimalisasi, rehabilitasi dan konservasi fungsi 

hutan untuk penyelematan lingkungan bagi 

kepentingan kehidupan generasi mendatang 

d. Peningkatan budidaya, produksi, 

produktivitas, dan mutu produk perkebunan 

mendukung peningkatan pendaptan petani 

c. Pemberian sosialisasi 

pelestarian hutan di 

lingkungan pendidikan dasar 

menengah 

d. Pengelolaan dan 

pengembangan hutan taman 

kota 

e. Pemanfaatan produksi 

perkebunan yang beorientasi 

pasar dalam negeri dan 

ekspor 

6.2.7.5 Prioritas Pembangunan Jangka Panjang 

Tahap III 

(2015-2019) 

a. Pengembangan perluasan, 

dan pengayaan hutan untuk 

jenis-jenis flora dan fauna 

yang langka dan atraktif 

sebagai bagian penganekaragaman 

hayati 

b. Perluasan pemanfaatan 

hutan untuk peningkatan 

pendapatan petani hutan 

melalui tanaman tegakan 

c. Perluasan hutan taman kota 

sebagai paru-paru kota 

d. Peningkatan produksi 

perkebunan 

Tahap IV 

(2020-2024) 

a. Pengembangan 

hutan untuk 

rekreasi wana 

wisata 

b. Pemanfaatan 

hutan untuk 

pendidikan dan 

penelitian. 

6.2.8 Kebijakan RPJMD 2009-2013 Kawasan Gunung Merapi 

Dalam RPJMD Provinsi DIY, terkait dengan kawasan Gunung Merapi Kebijakan, Strategi dan 

Arahan pemanfaatan ruangnya mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah antara lain tentang 

Mitigasi Resiko Bencana “

7. Arahan Umum Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan 

Indikator Program utama 

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, arahan umum kebijakan 

pembangunan kehutanan adalah (1) meningkatkan tutupan di dalam maupun di luar kawasan 

hutan khususnya kawasan lindung, (2) meningkatkan efisiensi pengelolaan (3) meningkatkan nilai 

tambah hasil kawasan. 

Selanjutnya untuk merealisasi arahan umum tersebut, upaya-upaya yang dilakukan 

adalah mewujudkan indikator program, kegiatan dan tahapan pelaksanaannya. 

37 

7.1 Program Pengembangan Kawasan Lindung 

Pengembangan kawasan lindung ditujukan untuk mewujudkan proporsi kawasan lindung 

sebesar 55 %. Untuk itu programnya adalah : 

– Pengukuhan kawasan lindung. 

– Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan dan meningkatkan 

fungsi lindung. 

– Pengendalian kawasan lindung. 

– Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung. 

– Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. 

– Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 

– Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung. 

Program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan di bawah ini : 

– Pengukuhan kawasan lindung kegiatannya adalah penunjukan kawasan lindung baik yang 

merupakan hutan maupun non hutan, penataan batas kawasan lindung, pemetaan kawasan 

lindung, penetapan kawasan lindung. 

– Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung kegiatannya adalah rehabilitasi dan 

penghijauan di kawasan lindung bawahan dan lindung setempat. 

– Pengendalian kawasan lindung kegiatannya adalah pengawasan, pengamanan dan 

pengaturan pemanfaatan sumberdaya kawasan lindung di seluruh kawasan lindung. 

– Pengembangan partisipasi masyarakat kegiatannya adalah pengelolaan hutan bersama 

masyarakat/ masyarakat adat. 

– Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui inventarisasi kawasan 

lindung untuk mendapat penerimaan pendanaan dan perdagangan carbon, Inventarisasi 

kepemilikan masyarakat dan pengembangan jasa lingkungan 

– Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dilakukan melalui pengembangan 

wanafarma, ekogeowisata, agroforestry, dan lain-lain di TN. Gunung Merapi (kawasan 

Konservasi Kab. Sleman), Suaka Margasatwa (SM) Paliyan di Kabupaten Gunung Kidul, SM 

Sermo di Kabupaten Kulonprogo, Tahura Bunder Playen, Suaka Margasatwa Sermo Kab. Kulon 

Progo Terumbu karang Wedi Ombo Kab. Gunung Kidul. 

– Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung kegiatannya adalah 

pengembangan dana lingkungan, di DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang. 

7.2 Program Pengembangan Kawasan Budidaya 

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi untuk mewujudkan kawasan hutan produksi 

sebagai asset dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah. Untuk itu programnya 

adalah : 

– Program pembinaan dan penertiban Industri Hasil Hutan 

– Program pemantapan kawasan hutan dan pengembangan pengusahaan hutan

– Program pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan 

– Program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 

– Program penguatan keamanan dan perlindungan hutan 

Program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan dibawah ini : 

– Program pembinaan dan penertiban Industri Hasil Hutan kegiatan adalah pengendalian tata 

usaha hasil hutan, perijinan usaha industri, dan pemantauan pelaksanaan industri hasil hutan 

– Program pemantapan kawasan hutan dan pengembangan pengusahaan hutan kegiatannya 

adalah orientasi, rekonstruksi kawasan hutan, penetapan areal kerja, penyusunan rencana 

pengaturan kelestarian hutan, penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi, penyusunan 

rencana teknik tahunan 

– Program pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan kegiatannya adalah pelaksanaan 

pemungutan hasil hutan , pengangkutan hasil hutan, pengolahan hasil hutan, pemeliharaan 

prasarana dan sarana produksi, penanaman, pemeliharaan, penjarangan. 

– Program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan kegiatannya adalah pengendalian 

pengelolaan Hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) serta 

pengelolaan hutan bersama masyarakat, pengelolaan hutan sistem agroforestry. 

– Program penguatan keamanan dan perlindungan hutan kegiatannya adalah penguatan Polisi 

Kehutanan, pelaksanaan operasi fungsional dan gabungan pengamanan hutan, penyelesaian 

perkara pelanggaran, pemeliharaan prasarana dan sarana produksi perlindungan kebakaran 

hutan, perlindungan gangguan hama dan penyakit. 

Tabel 7.1 Indikasi program utama lima tahunan 

Nama Program Lokasi Besaran Sumber Biaya Instansi Pelaksana 

Perwujudan Kawasan 

Lindung Provinsi 

A. Pengukuhan 


B Rehabilitasi dan 

konservasi lahan 


1 Pemantapan 

Fungsi 

Lindung 

Bawahan 

2 Pemantapan 

Fungsi 

Lindung 

Setempat 

C Pengendalian 


D Pengembangan 

partisipasi 

masyarakat 

E Mitigasi dan 

adaptasi 

perubahan iklim 

F Pengembangan 

pola insentif dan 

disinsentif 

G Pengembangan 

Pengelolaan Kws 

Konservasi 

1 Taman 

Nasional 

Gunung 

MerapiTNGM 

Kawasan 

lindung 

Kawasan 

lindung 

Kawasan 

Lindung 

Bawahan 

Kawasan 

Lindung 

Setempat 

Kawasan 

lindung 

Kawasan 

lindung 

Kawasan 

lindung 

Kawasan 

lindung 

Kawasan 

TNGM 

4 paket APBD, APBN, , investasi 

swasta, dan/atau 

kerjasama pendanaan 






















Pem prov, 

Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, Pem 

Kab. Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, Pem 

kab. Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, Pem 


kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, Pem 


kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, Pem Kab 

Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, Pem 

Kab. 

Pem prov, Pem 

Kab, Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

38 

Periode Pelaksana lima tahunan 

Tahap 

I 

Tahap II 

Tahap 

III 

Tahap 

IV

Nama Program Lokasi Besaran Sumber Biaya Instansi Pelaksana 

2 Suaka 

Margasatwa 

(SM) 

3 Taman Hutan 

Raya (Tahura) 

4 Taman Wisata 

Alam (TWA) 

5 Terumbu 

Karang 

kawasan SM 4 paket APBD, APBN, , investasi 



kawasan 

Tahura 

Kawasan 

TWA 

H Mitigasi Bencana Kawasan 

Merapi 

Perwujudan Kawasan 

Budidaya 

A. Rehabilitasi dan 

Pengembangan 

Kawasan budidaya 

kehutanan 

1. Pemantapan 

Pengelolaan KPH 

2. Pengembangan 

kawasan 

budidaya organik 

B. Pengembangan dan 

Kawasan Peruntukan 


1. Program 

pembinaan dan 

penertiban 

Industri Hasil 

Hutan 

2. Program pemantapan 

kawasan 

hutan dan 

pengembangan 

pengusahaan 

hutan 

3. Program 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

kawasan hutan 

4. Program 

pemberdayaan 

masyarakat 

sekitar hutan 

5. Program 

penguatan 

keamanan dan 

perlindungan 

hutan 







Wedi Ombo 4 paket APBD, APBN, , investasi 



Kawasan 

hutan 

produksi 

Kawasan 

hutan 

produksi 

Kawasan 

hutan 

produksi 

Kawasan 

hutan 

produksi 

Kawasan 

hutan 

produksi 

Kawasan 

hutan 

produksi 

Kawasan 

hutan 

produksi 




1 Paket APBD, APBN, Investasi 

swasta dan/ atau 




















Pem prov, Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, Pem Kab 

Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, 

Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, Pem 


kehutanan, 

Dishutbun, 

Pem prov, Pem 


kehutanan, 

Dishutbun, 

Pem. Prov, Pem 

Kab, Kementrian 

PU, Kemenhut, 

Dishutbun 

Pem prov, 

Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, 

Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, 

Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, 

Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, Pem kab 

Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

Pem prov, Pem kab 

Kementerian 

kehutanan, 

Dishutbun 

39 

Periode Pelaksana lima tahunan 

Tahap 

I 

Tahap II 

Tahap 

III 

Tahap 

IV

Lampiran 1 

Lampiran 2. 

40

Lampiran 3 

Lampiran 4. 

41

Lampiran 5 

Lampiran 6. 

42

Lampiran 7 

Lampiran 8 

43

Lampiran 9. 

Lampiran 10 

44

Lampiran 11 

Lampiran 12 

45

7. Arahan Umum Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Indikator

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?