Download - Modus Aceh

modusaceh.com

Download - Modus Aceh

cmyk

NO.46/TH.IX/5-11 Maret 2012 Rp 5.000,- ( Luar Aceh Rp 5.500,-)

Finalis dan Peraih Adiwarta Award (2008, 2009, 2010, 2011) dan Anugerah Mochtar Lubis Award (2010)

facebook.com/modusacehdotcom twitter.com/modusacehdotcom

■ Foto: Google images


2

Penanggungjawab/

Pimpinan Redaksi:

Muhammad Saleh

Direktur Usaha:

Agusniar

Sekretaris Redaksi:

Rizki Adhar

Kordinator Liputan

Juli Saidi

Pemasaran/Sirkulasi

Heriansyah

Firdaus

Hasrul Rizal

Iklan:

Teddi Kusuma

Sekretariat/ADM:

Dewi Fitriana

Kepala Bagian Keuangan:

Nur Fajrina

Wartawan Banda Aceh:

Fitri Juliana

Juli Saidi

Rizki Adhar

Bireuen:

Suryadi, Ikhwati

Hamdani

Simeulue:

Saptian Antoni

Koresponden

Sabang

Aceh Utara

Lhokseumawe

Takengon

Aceh Selatan

Aceh Besar

Aceh Tenggara

Gayo Lues

Kuala Simpang

Pidie

Langsa

Bener Meriah

EDISI 5-11 MARET 2012

Tabloid Berita Mingguan

MODUS ACEH

Bijak Tanpa Memihak

Alamat: Redaksi

Jl. T. Panglima Nyak Makam No 4

(Samping Gedung BPK RI Aceh)

Banda Aceh.

Telp (0651) 635322

Fax. (0651) 635316,Email:

modus_aceh@yahoo.com

Web: www.modusaceh.com.

(Redaksi menerima sumbangan

tulisan yang sesuai dengan misi

tabloid ini. Tulisan diketik dua

spasi, maksimal lima

halaman kuarto.

Redaksi berhak merubah isi

tulisan tanpa menghilangkan

makna, arti dan substansi dari

tulisan tersebut. Setiap tulisan

yang dikirim, harus

disertai photo diri )

Dalam menjalankan tugas

jurnalistik, wartawan MODUS

ACEH dibekali dengan Kartu

Pers. Tidak dibenarkan

menerima atau meminta

apapun dalam bentuk apapun

dan dari siapapun.

Hotel Aceh di Jalan Mohammad Jam, Banda Aceh tahun 70an.

SUARA ANDA

Pekerja Kecewa, UMP Aceh 2012 Diabaikan

TRADE Union Care Center

(TUCC-Aceh) dan Aliansi

Serikat Pekerja/buruh Aceh

mendesak pemerintah untuk

melakukan pengawasan dan

penegakan aturan upah minimum

provinsi (UMP) yang telah

ditetapkan pada akhir tahun

2011 lalu. Hal ini disampaikan

karena sejak diterapkannya

UMP Aceh tahun 2012 masih

banyak ditemui perusahan yang

mengabaikan aturan tersebut

dengan membayar upah pekerja

dibawah ketentuan UMP

Aceh 2012, sehingga hal tersebut

sangat merugikan pekerja/

buruh di Aceh.

Tidak dibayarnya upah sesuai

dengan UMP Aceh tahun

2012 membuktikan bahwa perusahan/

pengusaha di Aceh

telah melecehkan kebijakan

daerah yakni peraturan Gubernur

No.76 tahun 2011 tentang

upah minimum Provinsi Aceh

tahun 2012.

Ketidakpatuhan perusahan

terhadap kebijakan daerah

tersebut, sudah sering kali terjadi.

Namun, minim tindakan

dari pemerintah. Untuk itu diminta

Pemerintah Aceh melalui

pegawai pengawas ketenagakerjaan

untuk pro aktif

melakukan cross chek atau

peninjauan ke perusahan-perusahaan

guna memastikan pe-

Ilustrasi

laksanaan peraturan UMP

tersebut.

Banyak pekerja/buruh di

Aceh yang merasa kecewa

dengan lemahnya penegakan

aturan UMP tersebut, sehingga

merasa kehadiran Peraturan

gubernur tentang UMP

tidak ada artinya bila pemerintah

juga tidak melakukan pengawasan

dan menindak perusahan

yang mengabaikan ketentuan

tentang UMP di Aceh.

Dibeberapa perusahan sektor

ritel dan restaurant masih

dijumpai pembayaran upah pekerja

sebesar Rp 600.000 yang

tentunya dibawah UMP Aceh

tahun 2012, diperusahan perkebunan

juga mengalami hal yang

sama bahkan UMP yang diterapkan

adalah UMP Sumatera

Utara yang nilainya lebih

rendah dari UMP Aceh.

Untuk itu kami mengharapkan,

agar UMP Aceh tahun

2012 yang telah ditetapkan

sebesar Rp 1.400.000, dapat

berjalan efektif dan dirasakan

manfaatnya bagi kesejahteraan

pekerja/buruh di Aceh maka

pemerintah dengan melibatkan

dewan pengupahan daerah

harus melakuan sosialisasi ke-

Redaksi

Atjeh Tempo Doeloe

■ MODUS ACEH/Dok

■ Google images

pada pengusaha dan pekerja/

buruh di Aceh karena kehadiran

peraturan gubernur tentang

UMP ini belum sepenuhnya

diketahui.

Kemudian melakukan pengawasan

dan tindakan hukum

terhadap pelaksanaan peraturan

UMP tersebut selain membuka

posko pengaduan dan

kotak pos UMP Aceh di Dinas

Tenaga Kerja Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Aceh.

Aliansi Serikat Pekerja/

buruh Aceh.


Bireuen

SP3 Mobil Dinas Bireuen

Polres Bireuen

mengeluarkan Surat

Penghentian Penyidikan

(SP3) kasus dugaan

korupsi pengadaan

mobil dinas

Pemkab Bireuen.

Alasannya, karena

tersangka telah

mengembalikan uangnya

ke kas Pemkab

Bireuen. Bagaimana

reaksi Bupati Nurdin?

Ikhwati

Aziz Fandilla kini sudah

bisa bernafas lega. Status

sebagai tersangka

yang hampir setahun

disandangnya, berakhir sudah.

Saatnya dia konsentrasi mengurus

usaha bengkelnya dan memanajeri

kembali klub sepak bola

PSSB Bireuen yang sempat ditinggalkannya

beberapa lama.

Sebab, Polres Bireuen pertengahan

Januari 2012 lalu resmi

mengeluarkan Surat Perintah

Penghentian Penyidikan (SP3)

atas kasus pengadaan mobil dinas

Mitsubishi 4 WD di Pemkab

Bireuen. Dengan alasan, tersangka

telah membayar kerugian

Pemkab Bireuen. Dengan begitu,

tidak ada lagi kerugian negara

dalam kasus tersebut. “Kini saya

sudah dapat beraktifitas seperti

biasa lagi. Ini benar-benar menjadi

pelajaran yang sangat berharga

bagi saya,” ungkap Azis

Fandila terharu yang mengaku

sedang berada di Lampung saat

dihubungi MODUS ACEH via

telpon selularnya, Jumat pekan

lalu.

Sebelumnya, pihak Polres Bireuen

menyidik kasus dugaan

korupsi pengadaan mobil dinas

Pemkab Bireuen tahun 2008 itu,

sejak awal Januari 2011.

Masalahnya, mobil tersebut telah

ditarik pihak dealer beberapa

waktu lalu. Padahal, Pemkab Bireuen

sudah membayar secara

penuh sesuai harga kontrak kepada

pihak rekanan pemenang

tender, CV. Aziz Motor.

Guna melengkapi berkas pemeriksaan,

Penyidik Polres Bireuen

telah menyita barang bukti

dokumen APBK Bireuen Tahun

2008, Buku Kas Umum (BKU),

SP2D, SPM, SPP LS, surat perjanjian

kerja, tanda penerimaan

barang, bukti pemeriksaan barang,

print out rekening koran terkait

EDISI 5-11 MARET 2012

Perkara “Beres” di Kantor Polres

pembelian mobil dinas itu dan SK

panitia lelang.

Polres Bireuen menetapkan

Azis Fandila selaku Direktur CV

Azis Motor itu sebagai tersangka

pada 4 April 2011 lalu. Menurut

pihak Kepolisian, penetapan lelaki

yang akrab disapa Aziz Bengkel

itu, setelah keluarnya hasil audit

oleh BPKP Perwakilan Aceh

dalam pengadaan mobil dinas

yang terbukti negara dirugikan

sebesar Rp 265.990.000.

Padahal, Azis sudah menyetorkan

uang pengganti ke rekening

kas daerah Pemkab Bireuen

sebesar Rp 265.950.000 pada 27

Oktober 2010, sesuai dengan kontrak

dan sudah dipotong pajak.

Makanya, dia menerasa telah

mengalami kerugian lebih dari dua

kali lipat, akibat kasus tersebut.

Sebab, selain sudah membayar

kepada pihak showroom, dia juga

harus membayar kembali uang

pengadaan mobil itu kepada

Pemkab Bireuen. Ditambah lagi

dengan proses hukum yang harus

dihadapinya.

Menurut Aziz Fandila, sekitar

Oktober 2010, pihak BPK Perwakilan

Aceh melakukan pemeriksaan

dan audit terhadap keuangan

Pemkab Bireuen. Termasuk

pengadaan mobil dinas tadi yang

ditanganinya. Dalam kesempatan

tersebut, dia pun menanyakan

pada BPK, cara terbaik menyelesaikan

kasus tersebut. Saat itu

BPK, kata Azis, mereka

menawarkan dua solusi.

Pertama, membayar uang

kepada dealer, maka mobil bisa

ditarik kembali beserta BPKB

dan STNK-nya. Kedua, mengganti

uang pengadaan mobil

tersebut ke Kas Daerah Bireuen.

Kemudian Aziz berinisiatif men-

Ilustrasi

■ MODUS ACEH/Suryadi

Aziz Fandila, tersangka kasus pengadaan mobil dinas Pemkab

Bireuen.

gambil alternatif kedua tersebut,

karena waktu yang diberikan

BPK padanya hanya empat hari.

“Setelah saya bayarkan, Pak Erwin

dari BPK bilang, sudah tidak

ada lagi masalah,” ungkap Azis.

Aziz menjelaskan, mobil dinas

Mitsubishi Strada double cabin

BK 7540 X yang telah ditarik pihak

dealer, memang menjadi tanggung

jawabnya untuk memperoleh

mobil itu kembali. Karenanya,

dia melakukan berbagai

upaya agar mobil dinas itu, bisa

dikembalikan lagi.

Hal pertama yang dilakukan-

nya, menghubungi pemilik showroom,

Baihaqi Usman alias Boy,

agar dia segera melunasi uang

pembelian mobil ke dealer. Hal ini

dilakukannya, agar mobil tersebut

bisa diambil kembali. Namun, kata

Aziz, Boy yang berjanji akan

mengembalikan uang tersebut,

tidak juga membayarnya.

Karena itulah, kemudian dia

membuat laporan penipuan yang

menimpanya ke Poltabes Medan.

Namun entah mengapa, penanganan

kasus tersebut di sana

tidak berlanjut. Aziz mengakui,

pihaknya memang mengambil

■ Google images

3

mobil itu di showroom Boy di

Medan, bukan di dealer resmi.

Mobil itu sudah dia bayarkan

sepenuhnya kepada Boy seharga

Rp 265.000.000 pada 8 Agustus

2008.

Tanpa dia ketahui, rupanya

Boy tidak menyetorkan uang

tersebut ke pihak dealer tempat

dia mengambil mobil. Diakui Aziz,

pihaknya memang sudah biasa

membeli mobil di showroom Boy

dan selama ini tidak ada masalah.

Dia tidak menduga sama sekali,

ternyata kali ini dirinya tertipu.

Mobil Mitsubhisi tersebut ditarik

dealer dan dia juga harus menghadapi

proses hukum dan dijadikan

tersangka.

Namun sebulan yang lalu,

sebut Azis, saat dia mengetahui

kasus yang melilitnya itu, polisi

mengeluarkan SP3 atas kasus

tersebut, dia sangat bersyukur.

“Saya ambil hikmah atas kasus

yang menimpa saya selama ini.

Itu menjadi pelanjaran saya dikemudian

hari bagaimana harus bersikap

dan bertindak lebih hati-hati,

agar tidak mudah tertipu lagi,”

harap Aziz.

Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen,

Thohir, SH yang dikonfirmasi

MODUS ACEH di ruang

kerjanya, Jumat dua pekan lalu,

membenarkan pihaknya sudah

menerima SP3 dari Polres Bireuen,

tertanggal 13 Januari 2012

dalam Kasus pengadaan Mobil

dinas Pemkab Bireuen dengan

tersangkanya Aziz Fandilla.

Dalam resume SP3 tersebut

pihak kepolisian beralasan, kasus

pengadaan mobil tersebut tidak

ada lagi kerugian negara. Sebab,

tersangka sudah mengembalikan

uang pengadaan mobil dinas itu

ke kas daerah Pemkab Bireuen

secara utuh.

Sementara Bupati Bireuen,

Nurdin Abdul Rahman Kepada

MODUS ACEH Jumat pekan lalu

menjelaskan. Pihaknya telah menerima

tembusan SP3 kasus pengadaan

mobil dinas Mitsubhisi 4

WD, pertengahan Januari lalu.

Atas SP3 tersebut, pihaknya sama

sekali tidak keberatan. Sebab,

Pemkab Bireuen sudah menerima

uang pengembalian pengadaan

mobil tersebut dari rekanan, Aziz

Fandilla sejak 2010 lalu.

Makanya, kata Nurdin, dalam

hal ini Pemkab Bireuen tidak

mengalami kerugian apapun.

Meski, mobil tersebut sempat ditarik

pihak dealer, karena belum

melunasi pembayarannya. Tapi, itu

bukan sepenuhnya kesalahan pihak

rekanan. “Sebab, Aziz telah

menyerahkan uang ke temannya,

Boy Katari untuk melunasi mobil

ke pihak dealer. Tapi yang jadi


4

masalah, uang itu tidak disetorkannya,”

jelas Nurdin.

Sekedar diketahui, mobil dinas

Bupati Bireuen, Nurdin Abdul

Rahman, jenis double cabin ditarik

pihak dealer PT. Sumatra Lautan

Berlian Medan. Mobil bernomor

polisi sementara BK 7540 X

itu, ditarik pihak dealer ketika diparkir

di pekarangan Pendopo

Bupati Bireuen pada 16 Agustus

2010. Masalahnya, mobil tersebut

belum lunas pembayarannya

kepada pihak dealer.

Mobil merk Mitsubishi Strada

Triton itu dibeli Pemkab Bireuen

melalui kontrak kerja dengan CV.

Aziz Motor Bireuen. Nilai kontraknya

sebesar Rp 297 juta, tertanggal

27 Juni 2008 dan nomor

kontrak 027/003.2/SPP/2008. Berdasarkan

pakta integritas kontrak

diketahui, sebagai kuasa pemegang

anggaran, Ibrahim Ahmad,

yang saat itu menjabat sebagai

Kepala Kantor Pertambangan dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.

Sedangkan Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK),

Imran, ST dan Bendahara Pengeluaran,

Muhamad Oriza, ST. Sementara

panitia pengadaan barang

dan jasa, Ir. Sofian Nor, Syafrizal,

SE, Syafrizal, ST, Zulkifli, ST dan

Lismawar.

Saat itu, STNK mobil tersebut

bukan atas nama Pemkab

Bireuen. Makanya, belum terdaftar

dalam Sistem Informasi

Barang dan Aset Daerah (SIM-

BADA) di Dinas Pengelola

Keuangan dan Kekayaan Daerah

(DPKKD) Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan pedoman di

DPKKD, untuk mendaftar suatu

aset daerah, seperti kendaraan

roda empat, harus memiliki dokumen

pembayaran pembelian,

STNK dan BPKB atas nama

Bupati atau Pemkab Bireuen.

Apabila STNK dan BPKB tidak

tertera seperti itu, akan ditolak

sistem ketika mendaftar

Masalahnya, STNK mobil

tersebut bukan atas nama Pemkab

Bireuen atau Bupati. Tapi,

masih atas nama PT. Sumatera

Lautan Berlian Medan, selaku

pihak dealer. Pengadaan mobil

dinas di instansi lain di lingkungan

Pemkab Bireuen, juga seperti itu.

STNK sementara masih tercantum

atas nama dealernya. Setelah

ada STNK permanen, baru

dirubah ke nama pemilik aslinya.

Selama ini, mobil double cabin

itu kerap digunakan Bupati

Nurdin sebagai kendaraan operasionalnya.

Kini, meski mobil tersebut

tidak bisa ditarik kembali.

Namun, karena Aziz sudah

mengembalikan uangnya ke kasda

Pemkab Bireuen, Bupati Nurdin

tidak mempermasalahkan atas

peng-SP3-kan kasus tersebut.

Tidak seperti saat dia tidak merelakan

SP3 kasus korupsi kasbon

Bireuen jilid II yang melibatkan

tersangka Mustafa A. Glanggang

(mantan Bupati Bireuen). ***

EDISI 5-11 MARET 2012 Bireuen

Kasus Korupsi di RSUD dr Fauziah Bireuen

Selangkah Lagi Menuju

Pengadilan Tipikor

Kasus dugaan korupsi

pengadaan obat-obatan dan

alat-alat kesehatan (alkes)

bekas pakai di RSUD dr

Fauziah Bireuen, segera

dilimpahkan ke Pengadilan

Tipikor Aceh. Lantas bagaimana

dengan tudingan dugaan

kesalahan audit?

Suryadi

K

ekhwatiran akan dihentikannya

penyidikan kasus dugaan korupsi

pengadaan obat-obatan dan alatalat

kesehatan (alkes) bekas pakai

di RSUD dr Fauziah Bireuen, seperti halnya

kasus dugaan pembobolan Kasda Bireuen

yang melibatkan tersangka Mustafa

A. Glanggang (mantan Bupati Bireuen),

akhirnya terjawab sudah.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen,

memastikan tidak akan meng-SP3kan

dan menindaklanjuti proses hukumnya

hingga ke pengadilan. Sebab, kasus tersebut

sudah cukup bukti dan merugikan negara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen,

Thohir, SH, melalui Kepala Seksie

Pidana Khusus (Kasie Pidsus), Faisal Moga,

SH, mengungkapkan hal itu kepada wartawan

di kantornya, Jumat pekan lalu. Dikatakan

Faisal Moga, semua berkas kasus

tersebut sudah lengkap dan akan segera dilimpahkan

ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) Aceh di Banda Aceh dalam

waktu dekat.

Menurut Faisal, masing-masing kelima

tersangka dipisahkan berkasnya. Namun, dia

enggan menyebutkan identitas kelima tersangka.

Faisal hanya memastikan di antara

kelima tersangka, dua orang berasal dari

panitia lelang dan tiga lagi dari pihak rekanan

RSUD dr Fauziah Bireuen. “Selama ini

kelima tersangka tidak kita tahan, dengan

berbagai pertimbangan,” jelas Faisal.

Sebenarnya, kata Faisal, berkas kasus

tersebut sudah siap beberapa waktu lalu.

Namun, pihaknya belum dapat melimpahkan

ke pengadilan, karena harus menunggu dulu

hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) RI Perwakilan Banda Aceh. Tujuannya,

untuk mengetahui ada tidaknya kerugian

negara. “Setelah hasil audit keluar, terbukti

ditemukan kerugian negara, akibat kasus

tersebut. Dengan begitu, berkasnya sudah

dapat kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor

Aceh di Banda Aceh,” ungkap Faisal Moga.

Dijelaskan Faisal Moga, sejak Pengadilan

Tipikor Aceh terbentuk tahun lalu, semua

kasus pidana khusus (korupsi) di Aceh, disidangkan

di pengadilan tersebut. Termasuk

kasus korupsi yang berasal dari Bireuen.

“Memang agak merepotkan bagi kami.

Apalagi nanti setiap sidang harus kami hadirkan

saksi-saksi ke sana. Tapi apa boleh

RSUD. dr. Fauziah Bireuen.

buat, karena memang sudah begitu aturannya,”

ujar Faisal Moga.

Kasus pengadaan obat-obatan dan alkes

di RSUD dr Fauziah Bireuen tahun 2006-

2007, diduga terjadi ketimpangan dan sarat

masalah. Akibatnya, merugikan keuangan

negara sekitar Rp 279 juta lebih, karena dilakukan

tidak sesuai ketentuan dan sarat rekayasa.

Berawal dari temuan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

Dalam laporan mereka tertanggal 31 Januari

2008, BPK menemukan indikasi korupsi

pada proyek pengadaan obat-obatan dan

alkes habis pakai Tahun Anggaran (TA) 2006

dan 2007 di RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Rinciannya, TA 2006, BLU RSUD dr.

Fauziah Bireuen telah menganggarkan dana

untuk pengadaan obat-obatan dan alkes

habis pakai sebesar Rp 920.900.000, dengan

realisasi sebesar Rp 1.156.064.620 atau

125,54 persen dari anggaran. Sedangkan TA

2007 dianggarkan dana sebesar Rp

1.125.601.325. Dengan realisasi sampai Oktober

2007 sebesar Rp 1.122.381.250, atau

99,71 persen dari anggaran.

Selama TA 2006 ada lima kontrak kerja

mereka buat. Dengan nilai Surat Perintah

Membayar (SPM) yang telah dicairkan BLU

RSUD dr. Fauziah Bireuen sebesar Rp

1.156.064.620, atau lebih besar Rp

235.164.620 (Rp 1.156.064.620-Rp

920.900.000) dari anggaran. Kelebihan bayar

tersebut diambil dari anggaran belanja

modal gedung lainnya.

Sementara TA 2007 ada tiga kontrak

kerja yang mereka lakukan. Dari ketiga kontrak

tersebut, nilai SPM yang telah dicairkan

pihak rumah sakit tersebut sebesar

Rp1.122.381.250. Hasil pemeriksaan lebih

lanjut atas dokumen pelaksanaan pengadaan

diketahui, pengadaan atas obat-obatan dan

■ MODUS ACEH/Suryadi

alkes habis pakai itu telah dilaksanakan sebelum

kontrak ditandatangani.

Selain itu diketahui juga, pengadaan

barang tersebut dilakukan Apotik Asli, Bireuen,

selaku rekanan yang ditunjuk langsung

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Anehnya,

penunjukan langsung itu tanpa didasari

perjanjian atau kontrak kerja dalam bentuk

apapun antara kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya, sepanjang TA

2006 Apotik Asli telah memasok barang 37

kali dan TA 2007 mereka memasok 75 kali

lagi ke RSUD dr. Fauziah Bireuen. Dengan

bukti berupa faktur pengiriman barang dan

penagihan. BPK juga menemukan bukti serah

terima barang pengadaan oksigen therapy,

berupa faktur pengiriman barang dari

CV. Pantja Jaya (Toko Amir).

Dari bukti-bukti tadi, BPK menyimpulkan,

kontrak pengadaan obat-obatan dan

alkes habis pakai tersebut hanya rekayasa

dan formalitas belaka. Pengadaan dengan

sistem hutang tersebut merupakan realisasi

dari permintaan obat-obatan dan alkes habis

pakai dari Instalasi Farmasi BLU RSUD dr.

Fauziah Bireuen. Tanpa sepengetahuan pihak

Apoteker dan Laboratorium.

Hanya dengan mengisi blangko isian permintaan

obat-obatan kepada Bagian Rekam

Medis dan Perlengkapan. Kemudian mereka

memesan obat-obatan dan alkes habis

pakai kepada Apotik Asli dan CV. Pantja

Jaya, selaku pemasok barang.

Permintaan terhadap obat-obatan dan

alkes habis pakai dari Instalasi Farmasi dan

Laboratorium tersebut memang dilakukan

sekali setiap bulan. Kadang-kadang bisa lebih,

sesuai kebutuhan. Sedangkan faktur tagihan

langsung dikirimkan pihak pemasok barang

tadi kepada Sub Bagian Mobilisasi Dana dan

Akuntansi BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen.


Bireuen

Hasil perhitungan atas faktur

tagihan serta pengiriman obatobatan

dan alkes habis pakai TA

2006 dari Apotik Asli sebesar Rp

888.634.583. Padahal berdasarkan

SPM yang telah dicairkan

untuk pembayaran kepada Apotek

Asli sebesar Rp 1.156.064.620.

Dengan begitu, terjadi kelebihan

pembayaran sebesar Rp

267.430.037 (Rp 1.156.064.620-

Rp 888.634.583).

Hal yang sama juga terjadi TA

2007. Berdasarkan perhitungan

atas faktur penagihan dan pengiriman

barang diketahui, jumlah

tagihan dari Apotik Asli atas penyerahan

obat-obatan dan alkes

habis pakai sebesar

Rp1.110.466.137. Padahal berdasarkan

SPM yang telah dicairkan

untuk pembayaran kepada

Apotik Asli sebesar Rp

1.122.381.250. Dengan demikian

terjadi lagi kelebihan pembayaran

sebesar Rp 11.915.113 (Rp

1.122.381.250-Rp

1.110.466.137).

Berdasarkan temuan tadi,

diduga telah terjadi rekayasa pengadaan

obat-obatan dan alkes

habis pakai di BLU RSUD dr.

Fauziah Bireuen. Hingga pemeriksaan

berakhir, 19 Desember

2007, Bidang Penyusunan Program

rumah sakit itu belum bisa

menjelaskan selisih uang antara

jumlah SPM yang dicairkan den-

gan jumlah tagihan sebenarnya

dari apotik tersebut.

Akibat pelanggaran aturan

tersebut, proyek pengadaan obatobatan

dan alkes TA 2006 dan

2007 di BLU RSUD dr. Fauziah

Bireuen senilai Rp 1.122.381.250,

tidak menggambarkan pengeluaran

yang sebenarnya. Selain itu,

terjadi lagi selisih pembayaran

sebesar Rp 279.345.150 (Rp

267.430.037+Rp 11.915.113),

yang tidak dapat dijelaskan dan

terindikasi merugikan keuangan

negara atau daerah.

Terkait temuan BPK ini, mantan

Direktur BLU-RSD dr. Fauziah

Bireuen, dr. Edfuadi Harun,

Sp.B, pernah memberikan penjelasan

kepada BPK. Dia beralasan,

pengadaan obat-obatan dan

Alkes habis pakai serta oksigen

itu sifatnya sangat mendesak dan

tidak dapat ditunda lagi, demi kepentingan

pasien. Sehingga rumah

sakit terpaksa harus berhutang

dulu pada Apotek Asli dan

pembayaran nantinya dengan

dana APBD Kabupaten Bireuen.

Artinya, proyek tersebut dilaksanakan

mendahului anggaran.

Sedangkan kontrak kerja mereka

buat dengan maksud untuk

keperluan pembayaran hutang

nantinya kepada pihak rekanan

pemasok barang.

Mengenai selisih pembayaran

TA 2006 dan 2007 sebesar Rp

279.345.150, dia akui merupakan

kesilapan pihak rumah sakit saat

menyerahkan faktur-faktur pembelian

yang masih tersisa. Yakni

faktur TA 2006 sebesar Rp

267.430.037 dan faktur TA 2007

sebesar Rp 11.915.113. Dengan

demikian, terjadi kelebihan bayar

menjadi sekitar Rp 279 juta lebih.

Menanggapi bantahan tersebut,

kemudian BPK menjelaskan

kembali. Mereka membenarkan,

memang ada penyerahan faktur

penghantaran barang susulan, setelah

waktu pemeriksaan berakhir.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan

atas dokumen dimaksud,

tim pemeriksa tidak dapat meyakini

kebenarannya. Sebab, dokumen

tersebut tidak dilengkapi dengan

surat pesanan dari Bagian

Rekam Medis dan Perlengkapan

serta surat penerimaan barang

dari pemegang barang.

Yang lebih rancu lagi, dari bukti

penghantaran barang susulan

terungkap, ternyata beberapa diantaranya

merupakan faktur bukti

penghantaran barang TA 2005.

Diduga, mereka hanya menggantikan

saja tulisan tahunnya menjadi

TA 2006.

Menariknya, kemudian salah

seorang tersangka, Munir, SH,

mantan Kepala Tata Usaha

(KTU) RSUD dr Fauziah Bireuen,

menuding BPK Perwakilan

Aceh keliru mengaudit proyek

pengadaan obat-obatan dan alkes

dengan total nilai Rp2,040 miliar

itu. Akibatnya, kini Munir bersama

empat orang lainnya menjadi

tersangka, karena diduga telah

merugikan keuangan negara

sebesar Rp279 juta.

Kepada MODUS ACEH beberapa

waktu lalu, Munir menjelaskan.

Setelah dia menelitinya,

ternyata itu adalah selisih pajak

PPn 10 persen dan PPh 1,5 persen

yang dipotong langsung oleh

Bendahara Umum Daerah

(BUD) Kabupaten Bireuen.

Makanya, menurut Munir,

kerugian negara tidak ada dalam

kasus tersebut. Malah, kata dia,

terjadi minus anggaran sebesar

Rp 67 juta yang harus dikembalikan

kepada pihak almarhum dr.

Edfuadi Harun, Sp.B. Sebab, ketika

Edfuadi dimutasi pada Oktober

2007, semua utang yang ada

di Apotik Asli telah dia bayar seluruhnya.

Meski, dana dari APBD

Bireuen ketika itu tidak cukup.

“Masalahnya, sudah ada komitmen

dengan Apotik Asli, apabila

dana APBD tidak cukup, dia akan

menggunakan uang pribadinya

untuk menyelesaikan semua

utang yang ada pada Apotik Asli,”

ungkap Munir.

Munir mengaku, pihak RSUD

dr Fauziah sudah melaporkan

kekeliruan tersebut kepada BPK

Perwakilan Aceh. “Mereka sudah

EDISI 5-11 MARET 2012

5

mengakuinya. Tapi ketika kami

minta keterangan tertulis, BPK

tidak bersedia,” kata Munir yang

kini sudah dimutasi dari RSUD dr

Fauziah.

Namun, tudingan Munir itu

kemudian dibantah Humas BPK

Perwakilan Aceh, Rizaldi. Menurut

Rizaldi, hasil audit BPK tersebut

sudah benar dan ditemukan

kerugian negara sebesar Rp279

juta lebih.

Dijelaskannya, pelelangan

pengadaan obat-obat dan alkes

habis pakai tersebut, diduga dilakukan

secara fiktif. “Mereka

melakukan lelang pura-pura. Rumah

sakit mengambil obat Rp 50

juta, tapi membayarnya Rp 60

juta. Ada juga yang tidak sesuai

dengan spesifikasi. Mereka juga

membayar fee bagi perusahaan

yang pura-pura ikut lelang,” papar

Rizaldi.

Mengenai laporan tudingan

kesalahan audit yang dikirimkan

pihak rumah sakit, kata Rizaldi,

BPK Aceh sudah menurunkan tim

audit ulang pada Desember 2010

dan hasilnya tetap sama. “Saya

sendiri yang memimpin audit ketika

itu,” tandas Rizaldi.

Nah, bagaimanakah perjalanan

penanganan kasus dugaan korupsi

pengadaan obat-obatan dan

alkes habis pakai ini selanjutnya?

Tunggu saja persidangannya di

Pengadilan Tipikor Aceh nanti. ***


6

EDISI 5-11 MARET 2012 Utama

Pilkada Aceh dan Sindikat

Berkedok Bantuan Dana Hibah

Sindikat berkedok

bantuan dana hibah

bagi calon Gubernur,

Bupati dan Walikota,

bergentayangan di

Aceh. Perangkap

tersebut berjalan

mulus karena ada

sejumlah calo asal

Aceh. Gila!

Shaleh L.Seumawe

J

ARUM jam baru bergerak

ke angka delapan

pagi, Senin, 2 Januari

lalu. Tapi Drs Fulan (samaran—red),

salah seorang

calon Bupati Aceh Timur,

sudah berada di lobi salah satu

hotel berbintang di Banda Aceh.

Hari itu, penampilannya memang

sedikit berbeda. Tubuhnya

yang gagah, menebar aroma

harum hingga mengundang pesona.

Dia tampak lebih rapi dan

klimis.

Berbeda dengan hari biasa,

penampilan Drs Fulan seadanya.

“Saya sedang menunggu tamu

penting dari Jakarta,” ucap Drs

Fulan, saat bertemu dengan media

ini, yang kebetulan sedang

mendampingi seorang wartawan

senior asal Jakarta untuk liputan

Pilkada Aceh.

Tanpa diminta, Drs Fulan menjelaskan.

“Ini yang datang calon

donatur saya untuk bantuan dana

hibah Pilkada. Mohon doanya ya,

mudah-mudahan berhasil,” kata

Drs Fulan haqqul yakin.

Tak berapa lama kemudian,

dari arah depan pintu lobi hotel,

muncul Drs Badu (samaran—

red), mantan pejabat di jajaran

Pemerintah Aceh. Dia pun tercatat

sebagai salah satu calon

bupati di Aceh.

Seketika itu juga, Drs Fulan

bertegur sapa dengan Drs Badu.

Terkesan, keduanya memang

sudah saling mengenal. Maklum,

sama-sama mantan pejabat daerah.

“Sudah mulai ya,” tanya Drs

Badu. “Belum, dia masih di kamar.

Saya juga sedang menunggu,”

jawab Drs Fulan.

Selang lima menit kemudian,

dua pria dengan langkah pasti turun

dari mobil. Keduanya disambut

salam dan jabat tangan oleh

Fulan dan Badu. Satu bernama

Jenggo dan rekannya Subhad (samaran—red).

“Wah, sepertinya

kita satu toke,” kata Jenggo.

Drs Fulan, Drs Badu dan Subhad

membalasnya dengan

senyum. Lalu, Drs Fulan mengajak

ketiga sohibnya tadi dan wartawan

media ini menuju restoran.

“Kita tunggu di restoran saja.

Anda juga ikut. Ndak apa-apa,

dengar saja,” ajak Drs Fulan.

***

Syahdan, kehadiran Drs Fulan,

Drs Badu, Jenggo dan Subhad,

yang diketahui kemudian

calon bupati dari kawasan pantai

barat-selatan itu,, sudah ditunggu

dua pria lain di restoran. Sebut saja

Samad dan Yuwel (samaran—

red). Patut diduga, Samad dan

Yuwel sebagai anggota sindikat

calo berkedok bantuan dana hibah

untuk calon Gubernur, Bupati dan

Walikota di Aceh.

Yang menarik, kedua pria tadi

berdarah Aceh. Hanya saja, satu

menetap di Jakarta dan mengaku

sebagai pengusaha. Satunya lagi

di Banda Aceh dan bekerja pada

salah satu dinas basah di jajaran

Pemerintah Aceh. Hanya saja,

saat ini Yuwel sedang tidak memiliki

jabatan. “Ayo Pak, silahkan

duduk. Pesan minum Pak,” tawar

dia ramah sambil berjabat tangan.

“Sebentar ya, Pak Dimas (samaran—red)

masih di kamar. Sebentar

juga turun,” kata Samad.

Persis tiga puluh menit kemudian,

Pak Dimas yang digadanggadang

sebagai pengusaha sukses

asal Jakarta dan donatur besar

serta murah hati tersebut, tiba.

“Assalamu’alaikum Bapak-Bapak

calon bupati dan walikota. Apa

kabar,” kata Pak Dimas tak kalah

ramah. Sambil menjabat tangan,

Pak Dimas pun mempersilahkan

keempat calon bupati di Aceh tadi

untuk memesan minum. Sementara,

wartawan media ini hanya

diam dan senyum.

Tak lama kemudian, Samad

memperkenalkan satu persatu

kepada Pak Dimas. Sementara

Pak Yuwel memilih duduk beberapa

selang dari kursi yang ada.

Dia lebih memilih diam dan

senyum. Sesekali, mulutnya mengunyah

makanan dan menegak

teh manis yang sudah tersedia di

atas meja.

Kepada Pak Dimas, Fulan,

Badu, Jenggo dan Subhad mengaku

difasilitasi oleh Yuwel untuk

bisa bertemu Samad dan boss

besarnya: Pak Dimas.

“Ya,,,ya,,,ya. Saya sudah maklum

maksud dan tujuan bapak-bapak.

Samad Yuwel sudah menceritakan

semuanya kepada saya. So?

Apa yang bisa saya bantu nih,”

kata Pak Dimas, memulai pembicaraan.

Ilustrasi

Ibarat air mengalir. Drs Fulan,

Drs Badu, Jenggo dan Subhad

pun memperkenalkan diri sebagai

calon bupati dan walikota dari

daerah masing-masing. Singkat

cerita, mereka mengaku kesulitan

alias butuh bantuan dana untuk

bertarung pada Pilkada Aceh, 9

April 2012 mendatang. Maklum,

penundaan Pilkada beberapa

waktu lalu, cukup menguras waktu,

energi dan dana yang mereka

miliki.

“Terus terang Pak Dimas,

akibat beberapa kali penundaan,

persediaan dana kami menipis dan

anjlok. Karena itu, jika bapak

berkenan, kami sangat mengharapkan

bantuan dari bapak,”

ungkap Jenggo berterus terang.

Sementara, Pak Dimas mendengarnya

secara serius. “Baik bapak-bapak.

Ndak masalah, semua

akan saya bantu. Sejak awal memang

ingin membantu saudarasaudara

saya di Aceh. Walau

saya bukan berdarah Aceh, tapi

saya punya ikatan batin dengan

Aceh,” balas Pak Dimas, penuh

simpati.

Selanjutnya, Pak Dimas pun

bertutur bak seorang investor besar.

“Insya Allah, jika bantuan

dana saya turunkan, saya tidak

mengharapkan apapun dari bapak-bapak.

Tapi, saya minta dibantu

untuk memudahkan izin investasi

di Aceh. Saya tidak akan

minta proyek dari bapak-bapak,

baik dana APBN maupun

APBK. Justeru saya mau berinves

di Aceh. Bolehkan?” kata

Pak Dimas. “Alhamdulillah, kalau

itu yang bapak inginkan saya

kira tak soal. Kalau saya terpilih,

bapak juga boleh berinves di sektor

pertambangan di daerah saya,”

balas Jenggo.

Singkat cerita, Pak Dimas pun

memaparkan berbagai hal tentang

dirinya dan jaringan bisnis yang

dia miliki. Termasuk hubungannya

dengan petinggi partai politik di

negeri ini serta pengusaha luar

negeri.

Pucuk dicinta ulam pun tiba.

Keempat calon bupati dan walikota

serta wartawan media ini ikut

terkesima. “Untuk selanjutnya,

bapak-bapak boleh bertanya dan

berhubungan dengan Samad, apa

saja syaratnya,” kata Pak Dimas,

sambil mohon izin untuk menuju

kamarnya di lantai tiga.

***

Tanpa terasa, jarum jam sudah

bergerak ke angka 12.00 Wib.

Terkesan tak mau buang waktu,

Samad dan Yuwel kemudian

menuturkan beberapa syarat.

Salah satunya, Drs Fulan, Drs

Badu, Jenggo dan Subhad, harus

menyerahkan dana segar antara

Rp 20 hingga Rp 50 juta. “Ini bukan

untuk kami, tapi sebagai syarat

apakah kita saling percaya atau

tidak. Dana itu akan kami transfer

kembali kepada bapak-bapak

satu minggu kemudian,” jelas Samad

yang diamini Yuwel.

Masih kata Samad. “Tolong

bapak-bapak siapkan proposal

kecil. Isinya visi dan misi serta

program kerja lima tahunan. Termasuk

biodata singkat. Itu saja.

Dan jangan lupa, dananya ditransfer

secepat mungkin. Nanti, kami

akan berembuk lagi, berapa yang

■ Google images

harus bapak terima,” jelas Samad

singkat.

Tak lama kemudian, pertemuan

perdana itupun berakhir

dengan makan siang bersama.

Lalu, keempat calon “raja” kecil

tersebut, termasuk wartawan

media ini minta izin untuk meninggalkan

tempat.

Saat itu, wajah Drs Fulan, Drs

Badu, Jenggo serta Subhad tampak

sumringah. Bisa jadi, hati mereka

berbunga-bunga, karena bakal

mendapat kucuran dana cumacuma

alias hibah dari Pak Dimas

yang kabarnya seorang pengusaha

besar dan sukses di Jakarta. “Ok,

saya kira deal. Lusa saya akan kirim

dana yang diminta,” bisik Drs Fulan

kepada Drs Badu, sebelum

menaiki mobil dan pergi. Sementara,

Jenggo dan Subhad, mengaku

akan pikir-pikir. “Saya pikir-pikir

dulu,” kata Jenggo, saat ditanya

wartawan media ini.

***

MATAHARI baru saja masuk

ke paraduan, saat azan magrib

berkumandang, Senin, 16 Januari

lalu. Persis di Depan Warung

Kopi Cut Nun, Jalan Panglima

Nyak Makam, Banda Aceh.

Salah seorang kandidat bupati di

Aceh, sebut saja Badung, turun

dari mobil. “Assalamu’alaikum.

Apa kabar? Sebentar ya, saya

shalat dulu. Sudah terlambat,”

sapanya kepada wartawan media

ini yang kebetulan sedang

menegak kopi bersama seorang

rekan di warung tersebut.

Lima belas menit kemudian,

Badung yang juga mantan aktivis

mahasiswa itu, muncul. Dia ikut


Utama 7

EDISI 5-11 MARET 2012

bergabung satu meja. Kepada wartawan media

ini, Badung bercerita tentang hasratnya

untuk maju sebagai salah seorang calon Bupati

di Aceh Utara. “Bantu ya, setidaknya tulislah

pariwara tentang profil saya. Berapa biayanya

bisa kita atur,” pinta Badung.

Bersamaan dengan itu, tiba-tiba telpon selulernya

berdering. “Ya,,,ya,,,ya. Baik Pak, akan

saya siapkan Pak. Insya Allah dalam dua atau

tiga hari ini sudah saya kirim ke Jakarta Pak.

Terima kasih Pak,” kata Badung, menutup

pembicaraan.

Tanpa diminta, kemudian Badung buka kartu.

“Alhamdulillah, salah satu jaringan saya di

Jakarta ingin membantu. Dia sedang mengusahakan

dana untuk sponsor pada Pilkada mendatang.

Dia kenal dekat dengan beberapa pengusaha

besar dan pimpinan partai politik nasional.

Insya Allah, saya dapat bantuan Rp 5

miliar,” ungkap Badung, optimis.

Ibarat mendapat durian runtuh. Malam itu

Badung memang tampak begitu gembira dan

ceria. Sehingga, beberapa meja dia yang bayar.

“Syaratnya tidak begitu sulit. Semua sudah

saya penuhi. Mereka hanya minta Rp 60 juta

sebagai dana administrasi,” papar Badung.

Menurut Badung, untuk mendukung sejumlah

kandidat calon Gubernur, Bupati dan Walikota

di Aceh, ada sejumlah yayasan dan perusahaan

besar, termasuk partai politik nasional

di Jakarta yang siap mengucurkan dana hibah

ke Aceh. “Syaratnya, memiliki komitmen untuk

tidak korupsi, bersedia memberi kemudahan

izin investasi serta mendukung calon Presiden

yang ditunjuk sang sponsor pada Pilpres

2014 mendatang,” sebut Badung.

Karena alasan ingin mempersiapkan berkas

yang diminta sang donatur asal Jakarta

tadi, Badung pun mohon pamit. “Saya minta

maaf ya, agak buru-buru. Saya mau mempersiapkan

proposal dan dokumen lainnya, untuk

saya kirim ke Jakarta besok,” kata Badung

sambil berlalu, menuju mobil yang di parkir.

***

Memang, dari semua tahapan pelaksanaan

pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada),

sangat menguras biaya. Karena itu jangan heran

bila banyak pasangan calon melirik dan

ingin menggandeng serta mendapatkan sejumlah

donatur atau sponsor dari pihak ketiga. Tujuannya

apalagi kalau bukan mendukung dana.

Sesuai syarat yang diajukan. Bila kelak terpilih,

mereka bisa mengembalikannya dalam

bentuk proyek atau dukungan politik.

Nah, untuk memuluskan jalan dan perangkap

yang telah mereka buat dan susun.

Sang calon donatur berkilah, mereka ingin

membantu dan bukan mencari uang. Sebaliknya,

ingin memberikan uang.

Agar tak menaruh curiga, sang calon donatur

mematok syarat dan kriteria terhadap

pasangan calon. Misalnya, peluang menang

tinggi, memiliki idealisme, punya program yang

jelas.

Bila sudah deal, bakal calon diminta datang

ke Jakarta untuk mempresentasikan visi dan

misinya. Beberapa dari lembaga ini bahkan

mempunyai website sehingga bisa ditelusuri

dan kelihatannya meyakinkan. Bahkan orangorangnya

di Aceh juga orang Aceh sendiri yang

bisa jadi dikenal dekat dengan bakal calon.

Semudah itukah? Itu pula yang jadi soal.

Sebab, sangat sulit untuk mendapatkan data

apakah sudah ada bakal calon yang menerima

kucuran dana dalam jumlah besar tersebut.

Sebaliknya, muncul rumor ada calon yang

sudah tertipu.

Inilah yang disebut sindikat calo berkedok

bantuan dana hibah untuk calon Gubernur, Bupati

dan Walikota? Agaknya, memang harus

lebih berhati-hati.***

“Mencatut” Prabowo, Ical

Hingga Pengusaha Asing

Untuk memuluskan

praktik culasnya. Sindikat

penipuan berkedok bantuan

dana hibah calon Gubernur,

Bupati dan Walikota,

tak segan mencatut

nama Prabowo, Abu Rizal

Bakrie (Ical) hingga pengusaha

nasional dan luar

negeri.

Shaleh L.Seumawe

I

NI bukan kisah fiksi apalagi horor.

Sebaliknya, cerita nyata yang

sudah menjadi pengetahuan umum

masyarakat di Indonesia tak kecuali

Aceh. Bayangkan, untuk menjadi

kepala daerah, biaya yang dibutuhkan

tentu tidak kecil dan murah. Belasan atau

puluhan miliar harus siap digelontorkan

sebagai biaya politik.

Lantas, bagaimana dengan para politisi

lokal yang hendak berselancar di

ranah jabatan Gubernur, Bupati atau

Walikota? Tentu sama saja, tetap harus

menyiapkan sekarung rupiah sebagai

dana politik. Mulai dari dana kontribusi

untuk partai hingga biaya operasional di

lapangan dan rekruitmen saksi-saksi.

Nilainya? Tergantung berapa banyak

kebutuhan dari sang politisi atau calon.

Paling tidak, angka Rp 5 miliar harus

disiapkan jika seseorang ingin maju menjadi

calon bupati dan walikota bagi kabupaten

atau kota kecil dengan pemilih di

bawah 100 ribu jiwa. Seterusnya, angka

Rp 10 hingga Rp 40 miliar, minimal harus

disiapkan untuk merebut posisi di level

kursi Gubernur dengan jumlah pemilih

berada di angka tiga juta jiwa atau lebih.

Pertanyaannya adalah, dari mana

uang sebanyak itu berasal? Reformasi

memang telah memberikan banyak sisi

positif dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara di negeri ini. Namun, tidak

sedikit pula yang memanfaatkan sisi

positif tadi sebagai celah untuk melakukan

tindak kejahatan terselubung. Misalnya,

berpura-pura membantu, tetapi

sesungguhnya dilakukan dengan aksi

penipuan.

Dari sudut inilah, harapan dan impian

sang calon dengan modal pas-pasan,

terpacu ambisinya untuk meraup dana

miliaran rupiah dari sang donatur. Celakanya,

persoalan ini pula yang kemudian

melahirkan banyaknya calo atau penipuan

dana Pilkada di Indonesia.

Ada permintaan, tentu muncul pula

penyaluran (demand and supply).

Salah satu promo bantuan hibah dana pilkada independen di internet.

Setidaknya, prinsip inilah yang kemudian

mempertemukan antara para kandidat

dengan relawan atau calo penyedia

bantuan dana hibah Pilkada. Kondisi ini

kemudian bisa berangsur berbalik ketika

supply perlahan-lahan mulai mendrive

demand. Sebuah evolusi simbiosis

mutualisme yang sempurna bukan?

Jika hendak diidentifikasi, maka sesungguhnya

kelompok yang berada pada

supply side ini adalah sekelompok orangorang

yang memiliki jejaring yang sangat

rapi. Mereka mengantongi jadwal

parhelatan politik lokal se Indonesia.

Mereka juga punya indra penciuman

yang tajam untuk mendapatkan namanama

politisi dan kandidat yang akan

maju dalam parhelatan Pilkada di daerah.

Caranya, mulai dengan menyadap

informasi tentang sang kandidat, hingga

nomor telepon genggam serta di mana

dia menginap jika sedang bertugas atau

berada di Jakarta.

Mereka kemudian bergerak dengan

begitu meyakinkan. Bertanya tentang

kesiapan sang kandidat untuk maju, seberapa

besar khans-nya untuk menang

hingga kesiapan financial dari sang calon.

“Jadi begini pak, kami dari konsultan

lembaga financing untuk pemberdayaan

demokrasi lokal. Lembaga kami

melakukan survei untuk menemukan

kandidat kepala daerah di seluruh Indo-

■ Google images


8

EDISI 5-11 MARET 2012

nesia yang paling potensial untuk

menang dalam Pilkada untuk

kami biayai. Jika bapak berkenan,

tolong siapkan proposal pengajuan

dana Pilkada. Kami punya format

standarnya, bahkan kami bisa

bantu bapak untuk menyusun proposal

itu,” seperti inilah introduksi

yang kerap mereka lakukan

dalam operasi mereka.

Nah, bila hari yang ditentukan

tiba. Si kandidat kemudian berjanji

untuk berjumpa mereka di lobi

sebuah hotel bintang di Jakarta.

Mereka yang menentukan hotelnya.

“Besok jam 19.00 kita meeting

sambil makan malam di sana

ya pak. Tolong dibawa proposalnya

kalau memang sudah ada

yang bapak siapkan. Tapi nanti

kita lihat lagi, karena anggaran

yang bapak ajukan terlalu kecil.

Kami bisa siapkan dua kali lipatnya,

ya Rp 60 miliar itu angka

standar yang biasanya disetujui

jadi nanti kita naikan ke Rp 75

miliar ya. Ok pak, sampai bertemu

besok,” kata sang donatur

seperti yang diungkap sumber

MODUS ACEH, Rabu pekan

lalu.

Bayangkan saja, jika sang calon

sedang pusing tujuh keliling,

memikirkan sumber uang untuk

karir politiknya, tawaran tadi tentu

seperti mendapatkan durian

runtuh. Bahkan, dia tidak sempat

bertanya lagi, kepentingan apa

yang membuat mereka sampai

rela mengeluarkan puluhan miliar

untuk dirinya. Akal sehatnya pun

sudah tidak dapat berfungsi secara

normal. Yang ada di dalam

benaknya, esok segera tiba agar

dia bisa berjumpa para juru selamat

yang baik hati itu.

Ketika bertemu keesokan

harinya, proposal bawaannya

dikoreksi habis. Kata mereka,

bapak tidak perlu khawatir karena

lembaga kita ini diback up oleh

orang terkaya di Indonesia atau

pimpinan partai politik nasional

yang sedang naik daun serta berambisi

di kursi kekuasaan.

Ada juga support dari luar.

“Kalau sampai bapak kalah

nantinya, bapak tidak harus

mengembalikan dananya dan perjanjian

itu akan kita lakukan di

depan notaris,” janji mereka berapi-api.

Setelah lama ngalor-ngidul,

mereka akan keluarkan amplop

berisi sejumlah proposal dari kandidat

di wilayah lain sebagai bukti

bahwa jasa mereka benar-benar

valid dan sudah berpengalaman

mengurusi hal-hal seperti ini. Tak

jarang, ada juga yang menunjukkan

berita acara atau MoU aspal

antara lembaga donor dengan

kandidat tertentu yang dikreasikan

sedemikian rupa sehingga

tampak seperti sungguhan dan

mampu menyilaukan mata calon

korbannya. “Fee untuk tim konsultan,

hanya 20% saja dari nilai

yang dicairkan dan itu bisa dipotong

dari sini. Selebihnya bapak

cukup menyiapkan sedikit dana,

ya paling-paling sekitar 2-5% dari

nilai yang diajukan ini untuk operasional

dan biaya notaris-nya.”

Si kandidat pun demi mendapatkan

dana sebegitu besar, tak berfikir

panjang langsung mengiyakan.

“Iya dong, bapak mau dapat

Rp 50 miliar, masa untuk siapkan

2% nya saja bapak keberatan.

Semua hasil yang besar, harus ada

dong pengorbanan di awal, sekecil

apapun itu,” tambah mereka semakin

meyakinkan si kandidat.

Billing makan malam pun

sudah pasti jadi tugas sang kandidat

untuk ‘mengamankannya.’

Tak lupa, mereka meminta sedikit

dana untuk pembuatan dan

perbanyakan proposal. “Ini nomor

rekeningnya, bapak transfer saja

sekitar Rp 10 juta saja untuk tim

konsultan pembuatan proposal.

Tim ini kalau dipakai jasanya,

maka proposal bapak 90% akan

lolos karena mereka adalah mitra

lama lembaga donatur ini.”

Keesokan harinya, Rp 10 juta pun

berpindah rekening. Babak pertama

dimulai dengan dana makan

malam dan dana pembuatan proposal.

Selanjutnya, berbagai macam

pola mereka hadirkan dalam setiap

pertemuan yang tentunya

harus dibarengi dengan berpindah

tangannya jutaan rupiah sebagai

syarat tak tertulis demi kelancaran

operasional gerombolan yang

menamakan dirinya sebagai tim

konsultan itu. Semakin tergerus,

semakin sengasara pula si kandidat

dikerjai mereka.

Maraknya perantara atau calo

pemberian bantuan hibah atau

bantuan sosial sudah mulai meresahkan

sejumlah calon Gubernur,

Bupati dan Walikota di Aceh.

Hanya saja, mereka tak mau terbuka

dan berterus terang karena

alasan malu. Begitupun, saat bertemu,

mereka tak segan-segan

berbicara dari hati ke hati dan

saling bertukar pengalaman.

Untuk menjaring mangsanya,

para sindikat calo bantuan dana

hibah Pilkada bagi calon Gubernur,

Bupati dan Walikota di Aceh,

Inilah Kabupaten-Kota yang akan menyusul

setelah Pilkada 9 April 2012

No Nama Kabupaten-Kota Tahun

01 Kabupaten Bireuen 25 Juni 2012

02 Aceh Tamiang 9 Juni 2012

03 Aceh Tenggara 2 Juli 2012

04 Kota Subulussalam 2013

05 Aceh Selatan 2013

06 Pidie Jaya 2013

tak segan-segan menjual nama

Ketua Dewan Penasihat Partai

Gerindra Prabowo. Ketua DPP

Partai Golkar Abu Rizal Bakrie

serta Ketua Umum DPP PAN,

Hatta Rajasa.

Agar strategi, langkah dan

aksi penipuannya berhasil alias

memakan korban. Para sindikat

di Jakarta, juga memakai jasa calo

atau jaringan warga Aceh sendiri.

Baik yang ada di Jakarta maupun

Banda Aceh. “Jadi, memang

lihai sekali. Jika di Papua, mereka

menggunakan jasa warga setempat.

Begitu juga di Aceh,” ungkap

Irmawan, salah seorang

calon Bupati Gayo Lues periode

2012-2017 kepada media ini, Sabtu

petang lalu.

Tak hanya itu, ada pula sejum-

■ MODUS ACEH/Dok

lah nama yayasan dan pengusaha

besar di Jakarta. Termasuk,

ada yang mengaku memiliki

hubungan dekat dengan kerabat

atau keluarga Sultan Brunei

Darussalam serta keluarga Kerajaan

Kuwait, Yordania serta Yaman.

Termasuk memiliki hubungan

khusus dengan keluarga

Presiden RI, Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY).

Namun hingga saat ini, para

calon Gubernur, Bupati serta

Walikota di Aceh dan sudah masuk

perangkap sindikat tadi, belum

mendapatkan hasil apa pun.

Padahal oknum tersebut telah

mengiming-iming janji bahwa proposal

mereka pasti disetujui dan

bantuan hibah miliaran rupiah pasti

didapatkan. “Banyak yang mengeluh.

Keluhannya mereka telah

mengajukan permohonan bantuan

hibah melalui oknum tertentu,

tapi hasilnya nol besar,” ungkap

Irmawan, salah seorang calon

Bupati Gayo Lues kepada media

ini, Sabtu petang lalu. Nyatanya,

mereka tidak kunjung mendapat

bantuan,” kata sumber tadi.

Karena itulah, anggota DPR

Aceh dari Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) Aceh ini menghimbau

kepada calon atau kandidat

Bupati dan Walikota di Aceh,

agar tidak mudah terkecoh dengan

bujuk rayu dan jasa perantara

yang mengaku bisa mengurus

serta menyalurkan bantuan

dana hibah untuk Pilkada.

Salah seorang calon Bupati dari

Kabupaten Bener Meriah mengungkapkan.

Sejak awal saat dirinya

ingin mencalonkan diri sebagai

Bupati. Dia mencoba membangun

kembali jaringan-jaringan

yang pernah ada, khususnya saat

menjadi aktivis kampus, LSM dan

jaringan –jaringan politik (partai).

Hasilnya, dia menerima banyak

masukan. Ada beberapa masukan

yang coba dia lakukan. Salah satunya

dengan mencari funding

(penyandang dana bantuan—red).

Awalnya, dia berat hati untuk

menerima usulan teman-teman-

Utama

nya itu untuk mencari donatur.

Alasannya, dia ingin pertarungan

pada Pilkada mendatang bisa berlangsung

secara fair. Namun,

karena kawan-kawannya

mendesak, dia pun memberanikan

diri untuk mencobanya. “Dan

saat itu saya mulai menulusuri dan

mencari informasi baik melalui

teman-teman yang ikut dalam

Pilkada kali ini maupun temanteman

di Jakarta dan juga dari internet,”

ungkap dia.

Hasilnya? Setelah dia mendapatkannya,

dia kembali menelusuri

dan membuat program (sebagai

syarat yang mereka minta—red)

dan saat bertemu dengan

pemilik modal tersebut untuk

memaparkan program, ada konsekwensi

dan kesepakatan yang

harus dia sepakati. “Ternyata

saya tidak bisa memenuhinya,

karena mereka meminta bisnis di

bagian tambang dan itu tidak mungkin

kita lakukan karena daerah

atau tempat saya maju lebih ke

sektor pertanian dan perkebunan,

sehingga kesempatan itu tidak

saya ambil,” ujarnya.

Kemudian, dia kembali mencoba

cara kedua yaitu melalui

penghubung (calo—red). “Saya

datang ke Jakarta dan ketemu

dengan (katanya) pemilik modal

yang siap menjadi funding untuk

pencalonan saya. Syaratnya

harus menyerahkan uang muka

terlebih dahulu. Dan saat itu saya

langsung berfikir. Ini aneh, ada

yang tidak beres,” sebut sumber

tadi.

Masih kata sumber itu. “Pengalaman

saya selama ini dalam

menghadapi funding tidak pernah

mengisi form dan ada uang mukanya.

Paling hanya berkas-berkas

kerjasama. Karena syaratnya

harus ada uang muka, dan saya

katakan kita tidak punya uang.

Kalau saya punya uang buat apa

funding. Jadi, simpelkan?” kata

sumber tersebut.

Namun, dia mengaku banyak

teman-teman calon Gubernur,

Bupati dan Walikota dari Aceh

yang terjebak. “Tidak etis kalau

saya sebut siapa dan apa nama

perusahaannya. Dan yang saya

tahu dan alami calo-calo tersebut

mengatasnamakan para kandidat

calon Presiden yang maju 2014”.

Menurutnya, bila membuka internet,

banyak perusahaan yang

yang menawarkan jasa tersebut,

dengan konsekwensi timbal balik.

Toh, mereka juga tidak mau rugi

untuk mengucurkan uangnya.

“Dan tidak perlu munafik, para calon

gubernur dan bupati sebelumnya

juga menggunakan hal itu. Kalau

tidak darimana duit mereka maju

dan ndak ada yang mau buang duit

sendiri, apalagi kalau peluang

menangnya tipis,” kata dia.

Karena itulah, ketika dirinya

dikenalkan dan diberitahu teman,

dia coba temui calon funding tadi.

“Sejujurnya, saya curiga dan tidak

yakin hingga akhirnya mundur,”

ujarnya. Alamak!***


Utama 9

EDISI 5-11 MARET 2012

Irmawan S.Sos.MM, Calon Bupati Kabupaten Gayo Lues 2012-2017

Berhati-hati dan Selektif

Kebetulan ketika saya

maju sebagai kandidat

calon Bupati Gayo Lues

Periode 2012-2017,

banyak oknum mendatangi

saya dan mengaku

ada donatur dari Jakarta

yang mengatasnamakan

tokoh tertentu.

Rizki Adhar

I

tu terjadi sekitar awal 2011 lalu,

ketika Pilkada Aceh mulai

menghangat. Saat itu sejumlah

donatur banyak bergentayangan

di Aceh. Ketika sudah bertemu, mereka

menyuruh saya untuk membuat

proposal yang isinya memohon sejumlah

dana dan dipertemukan dengan

orang-orang tertentu.

Saya sempat juga membuat proposal

tersebut, meski dari awal saya

tidak yakin. Lalu saya coba membuat.

Nah, suatu kali kebetulan saya sedang

berada di Jakarta, saya menyempatkan

menemui mereka di kawasan

Depok, Jawa Barat yang difasilitasi

seorang kawan. Saat itu saya berfikir

ini pasti rumah kontrakan. Karena rumahnya

sederhana. Menurut saya

saat itu, daripada dia bantu kandidat

lain, lebih baik dia bangun rumah dia

sendiri agar lebih baik, saat itu.

Setelah bertemu langsung saya

katakan, bahwa saya butuh dana bantuan

untuk Pilkada. Saya ditawarkan

sekitar Rp 20 sampai Rp 30 miliar,

dengan catatan ketika uang itu keluar

mereka diberikan 30 persen. Saya juga

bertanya apa konsekuensinya untuk

mereka dengan memberikan dana

yang besar kepada saya. Lalu mereka

mengatakan, nanti jika saya menjadi

Bupati, mereka agar dibolehkan

membangun rumah sakit dan sekolah

di sana.

Lalu saya berfikir dan mengatakan

kepada mereka, jika memang itu alasannya,

tentu tidak nyambung. Karena

siapa pun nanti yang jadi bupati,

terlepas dibantu atau tidak, toh dia pasti

akan mencari investor untuk membangun

daerahnya. Jadi saya katakan tidak

perlu Anda mengeluarkan sejumlah

uang kepada saya, nanti saja kalau

saya telah menjadi bupati, kalau Anda

ingin membangun rumah sakit, pasti

saya setujui.

Lalu saya semakin curiga, karena

dalam setiap pembicaraan mereka

selalu berusaha meyakinkan saya,

agar yakin kepada mereka. Jadi saya

katakan, untuk apa Anda meyakinkan

saya dengan kata-kata, lebih baik berikan

saja uangnya sekarang, pasti saya

akan yakin dengan mereka.

Nah, kecurigaan saya semakin

bertambah, ketika mereka mengatakan,

mereka ingin membuktikan sejauhmana

kepercayaan saya kepada

mereka. Caranya dengan mentransfer

uang sebesar Rp 20 juta ke rekening

mereka, istilahnya uang ijab kabul.

Uang itu menurut mereka hanya selama

dua hari, karena setelah dua hari

mereka akan mentransfer kembali.

Lalu saya katakan, jika memang

uang itu dikembalikan ke saya, kenapa

saya harus transfer sekarang juga.

Dan saya tidak jadi transfer, karena

saya berfikir ini penipuan. Terakhir

saya putus hubungan dengan mereka.

Sayangnya, di Aceh sekarang banyak

kasus seperti ini. Ada beberapa

oknum yang menjual nama tokoh tertentu

seperti Prabowo Subianto (Ketua

Pembina) Partai Gerindra, Abu

Rizal Bakri (Ketua Umum DPP Partai

Golkar) serta Hatta Rajasa (Ketua

Umum DPP PAN) serta tokoh lain.

Suatu kali saya pernah bertemu

langsung dengan Prabowo dan menanyakan

hal ini. Beliau justru menjawab

itu tidak benar. Karena itu menurut

saya modus operandi calo seperti ini

merupakan sindikat. Mereka mencoba

memanfaatkan duit kita dan situasi

serta kondisi yang ada.

Menurut saya, mengapa praktik

seperti ini semakin subur, karena persoalan

Pilkada Aceh ini agak unik.

Barangkali dikarenakan juga ada kandidat

dengan modal pas-pasan. Jadi

ibarat orang naik pesawat, lalu kita

tidak tahu kalau pesawat tersebut delay.

Nah, ketika delay kita kurang

membawa bekal sehingga kehabisan

stamina.

Nah, situasi seperti inilah yang dimanfaatkan

oleh orang-orang tertentu.

Dia fikir banyak kandidat yang

sudah kehabisan dana, kemudian

mereka datang menawarkan seperti

yang saya katakan tadi. Dan mungkin

■ MODUS ACEH/Rizki Adhar

ada kawan-kawan yang tergiur dengan

tawaran tersebut.

Dan saya yakin sudah ada yang

kena, cuma saya tidak tahu siapa-siapa

saja. Menurut saya mereka masih

melakukan hal ini di Aceh karena

mereka sudah berhasil. Dan saya

yakin kalau pun ada kandidat yang

kena, dia akan tutup-tutupi. Menariknya,

mereka juga menjual nama-nama

kandidat yang lain yang menurut mereka

sudah mereka bantu. Dan untuk

meyakinkan kita, mereka menyuruh

kita bertanya kepada kandidat-kandidat

yang telah mereka bantu dan sangat

mustahil saya rasa bagi kita untuk

bertanya kepada mereka, seperti Dedi

Yusuf dan Rano Karno. Bagaimana

mau nanya, kenal saja tidak.

Karena itu saya yakin secara pribadi

bahwa hal ini benar-benar tidak

ada. Jadi saya sampaikan kepada

kawan-kawan agar lebih hati-hati dan

selektif.***


10

EDISI 5-11 MARET 2012

Dibalik Berita

Kisah Muallaf di Negeri Syariat

Sejak 2004 hingga

2011, Baitul Mal

Aceh telah menyalurkan

zakat kepada

muallaf Aceh senilai

Rp. 529.936.000.

Namun, pihak Forum

Muallaf Aceh (FOR-

MULA) mengaku,

belum mendapat

perhatian dari Pemerintah

Aceh.

Juli Saidi

C

hang Long An tak lagi

menggunakan nama

pemberian orang tuanya

setelah memeluk

agama Islam pada 18 April 2007

silam. Mantan pemeluk agama

Budha ini memilih mengganti namanya

menjadi Tengku Rasyid.

“Setelah masuk Islam nama saya

Rasyid,” ungkap warga Tionghoa

ini, saat ditemui di sekretariat Forum

Muallaf Aceh (FORMULA),

Jalan Laksamana, Kampong

Mulia, Banda Aceh, Rabu sore

pekan lalu.

Tergeraknya hati Rasyid untuk

masuk Islam sebenarnya

sudah menggelora sejak pertama

kali ia melangkah ke Banda Aceh

pada 1980. Itu semua karena pengusaha

bengkel ini suka mempelajari

ilmu tentang agama Islam.

Akhirnya niat baiknya itu baru

terwujud pada 18 April 2007 silam.

Rentang waktu bagi Rasyid

hingga memilih menjadi muallaf

sebenarnya patut diacungi jempol.

Bagaimana tidak, meski sampai

31 tahun menunggu dan menganut

agama Budha, tapi lelaki paruh

baya ini tetap tekun mempelajari

agama Islam. Tujuannya apalagi

kalau bukan untuk membekali dirinya

agar lebih matang terhadap

keteguhan niat hatinya itu. “Meski

saya belum memeluk Islam,

saya tetap mempelajari agama

Islam,” kenang Rasyid, Rabu pekan

lalu.

Ia pun berkisah. Sekitar tahun

1980, saat ingin merealisasikan

niatnya untuk masuk islam, cobaan

pertama justru ia dapatkan

dari pihak keluarganya. Ini

dikarenakan, belum adanya

kesepakatan antara dirinya bersama

sang istri, Susani, untuk

masuk Islam.

Begitupun, Tgk Rasyid yang

sehari-hari membuka usaha

bengkel service mobil di Peunayong

Banda Aceh ini, tetap sabar

menunggu. Sebab, ia ingin mempertahankan

hubungan suami-istri

yang telah terbina agar tetap

akur. Selain ingin mempertahan-

kan hubungan keluarga, Rasyid

juga ingin mendapatkan keturunan

yang halal sesuai ajaran

agama Islam. “Selain faktor keluarga

sedarah, waktu itu istri

saya juga belum mau masuk Islam,”

ujar Rasyid.

Berbagai rintangan itu tetap

dilalui Rasyid dengan sabar. Meski

ia belum memeluk agama Islam,

tapi Tgk Rasyid mengaku

tetap berdoa secara agama Islam.

Hingga kemudian, kabar bahagia

menghampiri dirinya. Tanpa

ada paksaan, Susani mengajak

Rasyid masuk Islam bersamasama

pada 2007. “Bang ayo kita

masuk Islam bersama-sama,”

ujar Rasyid meniru ajakan istrin-

ya, Susani, yang kemudian berganti

nama menjadi Suhaibah,

setelah memeluk agama Islam.

Tak berhenti sampai di situ

saja. Setelah Tgk Rasyid dan Suhaibah

memeluk agama Islam,

cobaan ternyata masih belum selesai.

Masalahnya, setelah Rasyid

dan istrinya memeluk Islam,

anak pertama mereka merasa

malu dan terkucilkan dari kawankawannya

sesama warga keturunan.

Namun, Rasyid dan Suhaibah

tak melakukan pemaksaan kepada

anak pertamanya itu untuk

memeluk agama Islam. Baru sekitar

dua bulan kemudian, buah

hati mereka itu meminta kepada

Rekapitulasi Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh dari 2004 Hingga 2011

orang tuanya untuk masuk Islam.

“Meski anak pertama kami merasa

malu dan merasa terkucil dari

kawan-kawannya, tapi saya tidak

memaksa, tapi sekitar dua bulan

kami disyahadatkan, akhirnya

anak saya sendiri yang minta

masuk Islam,” ungkap Rasyid.

Keluarga keturunan Tionghoa

asal Medan itu pun terus menimba

Ilmu agama Islam melalui pesantren

Abon Sofyan Mahdi, di

Samalanga, Bireuen. Meski tak

rutin, dalam setahun, keluarga

muallaf ini tetap menyisihkan

waktu sekitar dua bulan ia untuk

menuntut ilmu agama Islam di

pesantren Abon Sofyan Mahdi

tersebut.

Uraian 2004 (Rp) 2005 (Rp) 2006 (Rp) 2007 (Rp) 2008 (Rp) 2009 (Rp) 2010 (Rp) 2011 (Rp)

Fakir 38.000.000 17.232.000 113.050.000 297.750.000 412.870.000 489.027.000 937.395.000 1.140.188.550.

Miskin 553.000.000 155.679.360 1.054.443.505,4 595.294.000 752.575.000 846.356.400 896.211.000 2.014.552.000

Amil 50.000.000 16.592.839 86.317.131,7 120.839.000 226.600 .400 235.536.600 413.834.500 547.452.300

Muallaf 2.000.000 10.000.000 220.000 49.250.000. 46.339.000 71.550.000 118.462.000 232.115.000

Fisabilillah 52.500.000 91.375.000 119.400.000 261.575.000 251.200.000 222.800.000 356.575.000 630.900.000

Ibnu Sabil 1.500.000 81.51.000 223.860.000 453.800.000 479.500.000 568.500.000 832.500.000 1.579.000.000

Gharim 3.250.000. 920.000 - 148.650.000 232.129.000 44.185.000 39.005.000 221.097.600

■ Sumber Baitul Mal Aceh

Sekretariat FORMULA.

■ MODUS ACEH /Juli Saidi


Dibalik Berita 11

EDISI 5-11 MARET 2012

Prosesi pengucapan Syahadat muallaf di mesjid Banda Aceh.

Berkat kegigihanya itu, kini

Rasyid sudah fasih mengucapkan

Allah. Ia juga mengaku sangat

bersyukur atas hidayah yang telah

didapatkan keluarganya itu.

Sebab, setelah beragama Islam,

Rasyid mengaku sudah tahu bersyukur

atas nikmat yang didapatkan.

“Kalau dulu saya terkadang

mendapat penghasilan Rp 1 juta

sehari, tapi tidak ada artinya.

Sekarang mendapatkan Rp 50

ribu sehari pun, sangat besar nikmat

yang Allah berikan kepada

keluarga kami,” kata Rasyid, terharu.

***

Hasil pantauan Kabid Sosialisasi

dan Pengembangan Baitul

Mal Aceh, Sayed Muhammad

Husen di beberapa Kabupatenkota

di Aceh, umumnya warga

non muslim masuk Islam, bukan

karena dai (juru dakwah agama

islam) perbatasan yang selama ini

digadang-gadangkan.

Tapi, kebanyakan mereka

menjadi muallaf karena faktor

asmara yang sudah kandung cinta

kepada hawa atau adam yang

didambanya itu untuk dinikahkan.

“Umumnya non muslim masuk

Islam bukan karena dai perbatasan,

tapi karena asmara antara

hawa dan adam,” kata Sayed

Muhammad Husen, Kamis pekan

lalu. Fakta itu diperkuat pengakuan

Kepala Baitul Mal Kota

Subulussalam yang dikutip media

ini di website Baitul Mal Aceh.

Kepada media ini, Kepala

Unit Penyelenggara Teknis Dinas

(UPTD) Syariat Islam, Provinsi

Aceh Drs. Abdullah Muhammad

tak membantah jika memang ada

beberapa kelemahan terhadap

dai-dai perbatasan tersebut. Terutama

soal anggaran yang ada di

Dinas Syariat Islam Aceh. Abdullah

mencontohkan, anggaran

APBA 2012 tanpa dana Otsus,

khusus untuk program dai-dai di

perbatasan dikucurkan sekitar Rp

7 milar. Ini artinya, kata Abdullah,

belum cukup maksimal daidai

melaksanakan tugas dakwah.

Sebab, selain tempat dai bertugas

jauh dari ibu kota, Dinas

Syariat Islam juga tidak ada ang-

garan untuk membantu modal

usaha atau memberi santunan

kepada muallaf Aceh.

***

Paska lahirnya Undang-Undang

Pemerintah Aceh (UUPA)

nomor 11 tahun 2006, Aceh memang

kerap digadang-gadang sebagai

negeri syariat Islam. Dalam

pasal 127 ayat (1) UUPA disebutkan,

Pemerintah Aceh dan

Pemerintahan Kabupaten/Kota

bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pelaksanaan syariat

Islam. Kemudian, ayat (3) pasal

yang sama juga menyebutkan,

Pemerintah Pusat, Pemerintah

Aceh dan Pemerintahan Kabupaten-Kota

mengalokasikan dana

dan sumber daya lainnya untuk

pelaksanaan syariat Islam di

Aceh. “Pelaksanaan syariat Islam

di Aceh diatur dalam UUPA,

maka kita bertanggungjawab untuk

itu” kata Abdullah Muhammad,

Kamis pekan lalu di ruang

kerjanya.

Entah karena amanah undang-undang

itu pula, hingga 2012

Dinas Syariat Islam telah menempatkan

dai-dai perbatasan sebanyak

150 orang. Masing-masing di

Aceh Tenggara 40 orang, Aceh

Singkil 38 orang, Aceh Tamiang

31 orang, Kota Subulussalam 15

orang, Aceh Selatan 9 orang dan

Simeulue 17 orang. Dari 150 dai

perbatasan ini, mereka telah memberi

laporan, jumlah muallaf di

empat kabupaten/kota sebanyak

160 orang, di Aceh Tenggara 40

orang, Aceh Singkil 50 orang,

Aceh Tamiang 40 orang dan kota

Subulussalam 30 orang.

Penempatan dai-dai perbatasan

itu dilakukan untuk mengantisipasi

pendangkalan aqidah

di Aceh dan melakukan pembinaan

terhadap muallaf di daerah

itu. Namun, Abdullah Muhammad

mengakui dai-dai perbatasan

masih memiliki kekurangan dalam

menjalankan tugasnya. Abdullah

mencontohkan, masih ada dai-dai

yang belum disiplin. “Dai-dia ini

masih belum disiplin, seperti di

Aceh Tenggara,” kata Abdullah.

Pengakuan Abdullah itu ada

benarnya. Sebab, setelah dua

Google.Images ■ Repro: Harian Aceh

tahun mendirikan Forum Muallaf

Aceh (FORMULA), Tgk Rasyid

mengaku, muallaf Aceh belum

mendapatkan perhatian serius dari

Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota.

Terutama pembinaan

pengetahuan Agama Islam dan

pemberian bantuan modal usaha

kepada muallaf-muallaf di 23

Kabupaten/Kota. “Kami muallaf

Aceh belum mendapatkan perhatian

serius dari Pemerintah,”

keluh Rasyid.

Padahal, katanya, paska tsunami

akhir 2004 silam, setidaknya

ada sekitar delapan ribu jumlah

muallaf di Aceh. Meski dari

jumlah itu, sebut Rasyid, sekitar

50 persen diantaranya, pengetahuan

tentang ajaran agama Islam

masih sangat minim dan kondisi

perekonomian mereka sangat

rendah. Oleh karena itu Rasyid

mengaku khawatir, jika kondisi

itu terus dibiarkan, tak tertutup

kemungkinan muallaf itu berpeluang

murtad kembali. “Di seluruh

Aceh ada sekitar 50 persen

muallaf dengan pengetahuan Agama

Islam minim dan dengan kondisi

ekonomi sangat rendah.

Maka itu mereka berpeluang akan

murtad kembali,” ujar Rasyid kepada

MODUS ACEH.

Atas kondisi itulah, kemudian

Rasyid lantas mendirikan wadah

untuk muallaf dengan nomor akta

notaris 0301904 tanggal 10 November

2010 dari Depkumham

RI. Funsinya, guna membantu

muallaf-muallaf Aceh. Sebab, 90

persen muallaf Aceh itu, setelah

memeluk Aama Islam, mereka

dikucilkan dari keluarga dan teman-teman.

Makanya Rasyid

berharap lembaga FORMULA

itu dapat membantu kaum muallaf

Aceh. “FORMULA ini untuk

menampung keluhan muallaf

Aceh,” kata Rasyid yang didampingi

Ketua FORMULA Banda

Aceh, Edy Khayruddin.

Setelah FORMULA berdiri,

Rasyid menyusul membentuk

lembaga FORMULA di Aceh

Barat, Banda Aceh, Aceh Tamiang

dan Aceh Tenggara. Dan

sesuai data yang telah masuk,

jumlah muallaf yang tersebar di

seluruh Aceh saat ini seperti Banda

Aceh 200 orang, Aceh Barat

40 orang, Aceh Tenggara 61 orang

dan Aceh Tamiang 50 orang.

Meskipun, menurut Rasyid,

data di beberapa daerah hanya

bersifat sementara, karena masih

banyak muallaf yang belum didata.

Termasuk di 19 Kabupaten/

kota di Aceh. “Rekap muallaf itu

masih bersifat sementara, karena

masih banyak muallaf Aceh

yang belum kita rekap, karena

keterbatasan dana untuk turun ke

Kabupaten/Kota di Aceh,” kata

Rasyid.

Dalam mendata muallaf di

Aceh, Rasyid juga mengaku

harus menggunakan dana pribadi

dan iuran setiap bulan sebsar Rp

5 ribu dari muallaf-muallaf Aceh.

Sehingga, dana yang sudah dihabiskan

untuk merekrut muallaf

senilai Rp 40 juta kurang lebih.

“Sebenarnya saya tidak mau

menyebutkan jumlah dana, karena

ini amalan kami dan kami berikan

untuk mengantispasi pendangkalan

aqidah terhadap muallafmuallaf

Aceh, kurang lebih Rp 40

juta yang sudah habis,” ujar Rasyid.

Harapan Rasyid, agar Pemerintah

Aceh memperhatikan mereka

ada benarnya. Sebab, dalam

pembagian zakat dari delapan

senif, satu senif adalah hak muallaf.

Bila berpedoman data Baitul

Mal Aceh, belum seluruhnya

muallaf Aceh itu tersentuh dari

pembagian satu senif zakat per

tahunnya. Selain itu, Tgk Rasyid

mengaku selama ini mereka belum

mendapatkan bantuan dari instansi

manapun. Kecuali bantuan

deklarasi FORMULA dari

Dinas Syariat Islam Aceh dan

pembinaan setiap minggu sekali

dari KPA-PAI Banda Aceh.

“Kami belum pernah mendapatkan

bantuan instansi mana pun.

Kecuali pembinaan dari KPA-

PAI dan bantuan deklarasi dari

Dinas Syariat Islam,” kritik Tgk

Rasyid.

Tapi pengakuan Tgk. Rasyid

ini dibantah Kabid Sosialisasi dan

Pengembangan Baitul Mal Aceh,

Sayed Muhammad Husen.

Menurut dia, Baitul Mal Aceh

sejak 2004 sampai 2011 telah

menyalurkan zakat Baitul Mal

senilai Rp 529 juta lebih. Kemudian,

Baitul Mal Aceh juga membatu

bantuan modal usaha kepada

muallaf di daerah-daerah perbatasan.

“Tidak benar juga, ada

yang sudah kita bantu,” bantah

Sayed, Kamis pekan lalu di kantor

Baitul Mal Aceh.

Parahnya, meski pihak Baitul

Mal Aceh mendapatkan gaji

dalam mengelola zakat, namun

mereka tidak memiliki data yang

pasti terhadap jumlah muallaf di

seluruh Aceh. Padahal, FOR-

MULA yang hanya menggunakan

dana iuran sesama

muallaf, sudah mencatat ada sekitar

delapan ribu jumlah muallaf

di seluruh Aceh. “Secara kongkrit

kita tidak punya data,” aku Sayed.

Sayed menjelaskan, Baitul Mal

Aceh pada 2010 sampai April

2011 telah membantu pengadaan

buku, kitab agama untuk daerah

rawan aqidah, pengadaan paket

syahadatain untuk 40 muallaf seperti

mukena, baju gamis, Al-Quran,

peci, sarung, sajadah dan baju

koko. Tak hanya itu, Baitul Mal

juga pernah membantu beasiswa

untuk 50 anak muallaf dan bantuan

modal usaha kepada 30

muallaf. Dari 30 muallaf itu

mendapat bantuan modal usaha

Rp 3 juta. “Selain bantuan beasiswa

kepada anak-anak

mualllaf, kita juga menyalurkan

bantuan modal usaha, tapi pilot

proyek kita di daerah perbatasan,”

terang Sayed lagi.

Sementara Kasie Pembinaan

Tenaga Keagamaan Dinas Syariat

Islam Aceh, Musliadi menjelaskan.

Dinas Syariat Islam tidak ada

data khusus mengenai jumlah

muallaf Aceh. Begitu juga soal

bantuan modal usaha kepada

Muallaf. Selama ini, Dinas Syariat

Islam hanya melakukan peningkatan

kapasitas para muallaf

Aceh. “Data dan bantuan modal

usaha kita ada, 2011 lalu kita telah

melakukan peningkatan kapasitas

muallaf,” jawab Musliadi,

Kamis pekan lalu di ruang kerjanya.***


12

EDISI 5-11 MARET 2012 Dibalik

Bisa Anda jelaskan kronologis

terbentuknya forum muallaf Aceh?

Baik, pertama saya mengucapkan

terimakasih kepada bapak Darmuda

yang telah sudi mendirikan forum

muallaf, semua itu karena jerih payah

bapak Darmuda. Kemudian saya

membentuk forum muallaf ini, karena

saya sangat terharu terhadap saudara-saudara

saya yang sudah memelok

Agama Islam, mereka yang

sudah masuk Islam, baik itu dari Departemen

Agama maupun di masjidmasjid.

Lalu?

Setelah mereka masuk Islam dari

pantauan saya mereka tidak ada

bimbingan dari instansi manapun.

Olek karena itu, pertama setelah mereka

masuk Islam otomatis sudah terbuang

dari keluarga, kedua mereka

juga sudah terasing dari teman-teman

mereka sebelum Islam. Dulunya

mereka bisa bercanda gurau, bersenang-senang,

namun setelah masuk

Islam mereka ini sudah tersisih.

Kemudian?

Setelah masuk Islam, non muslim

telah mengasingkan kami sebagai

orang muallaf. Sepertinya, orang

muallaf itu orang yang terhina.

Terkesan sebagai meminta-minta dan

dianggap orang yang tidak tahu kemana

lagi, baru masuk Islam.

Menurut Anda sendiri?

Sebenarnya itu tidak benar, karena

setiap orang jika Allah tidak membuka

pintu hati seseorang, maka tidak

mungkin kita masuk Islam, oleh karena

itu orang yang masuk Islam itu

orang yang sangat terbuka pintu hatinya

dan sangat disayangi Allah.

Amatan Anda bagaimana kondisi

ekonomi muallaf?

Umumnya ekonomi muallaf itu

sangat lemah dan tidak tahu membuat

apa. Maka dari situ saya membentuk

forum muallaf ini. Saudarasaudara

kita di muallaf ini memang

sedih kita lihat karena umumnya

mereka itu orang yang sangat memprihatinkan

kondisi ekonominya.

Ditambah lagi setelah masuk Islam

tidak ada lagi sudara-sudara mereka

yang membantu karena sudah beda

agama.

Apakah dari Pemerintah Aceh

sudah pernah membantu?

Berita

Kami tidak Meminta, Hanya

Menanyakan Hak Kami

■ MODUS ACEH /Juli Saidi

Changlong-an alias Tgk Rasyid sudah fasih betul

mengucapkan kalimat Allah. Sebelum ia menjawab

pertanyaan Juli Saidi dari MODUS ACEH, ia

mengawalinya dengan mengucapkan puji syukur kepada

Allah dan sembari berselawat kepada Nabi Muhammad

SAW. Rasyid yang didampingi ketua FORMULA Banda

Aceh, Edy Khayruddin, mengaku sekitar delapan ribu

jumlah muallaf di seluruh Aceh, belum mendapat perhatian

serius dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota. Makanya,

ia sangat khawatir jika kondisi itu terus dibiarkan,

sangat berpotensi mereka akan kembali murtad dan

kembali ke agama mereka sebelumnya. Apa saja

pengakuan Tgk Rasyid, berikut kutipan wawancara

selengkapnya di sekretariat FORMULA Aceh, Gampong

Mulia, Banda Aceh, Rabu pekan lalu. Tgk Rasyid

Sejak forum muallaf ini berdiri,

belum ada bantuan dari intansi

manapun, kecuali pribadinya Darmuda.

Kemudian Dinas Syariat Islam

juga pernah membantu 2011 lalu

dalam pentuk deklarasi forum dan

kami juga yang hadir waktu itu

mendapat uang saku serta makan

geratis.

Tujuan Anda mendirikan lembaga

FORMULA?

Saya berharap, setelah mereka

bergabung di forum muallaf ini, agar

mereka tidak lagi dihina dan tahu

kemana mereka pergi, forum muallaf

ini terbentuk 10 November 2010 dan

deklarasinya Desember 2011 lalu.

Kondisi Anda sendiri bagaimana?

Saya dan keluarga memang sangat

terkucil sekali, yang dulunya kita

punya bengkel, sorom di Medan,

dan punya segalanya, tapi hari ini

saya tinggal sebatang kara dengan

istri dan anak-anak saya serta saya

punya guru, Abon Sofyan Mahdi di

Samalanga.

Anda pernah belajar di Samalanga?

Iya, saya pernah berlajar agama

di pesantren Abon Mahdi selama

dua tahun. Insyak Allah dengan dibukanya

pintu hati saya oleh Allah,

saya sudah mengerti sedikit tentang

Agama Islam.

Kapan Anda mendapat hidayah

ingin masuk Islam?

Sebenarnya tekat saya ingin masuk

Islam tahun 1980. Tapi, karena

terbentur dengan orang tua saya,

saya tidak jadi masuk Islam ketika

itu. Kalau saya masuk Islam, berarti

putus hubungan saudara. Makanya,

saya tahan dulu sambil mencari solusi.

Waktu itu meski saya belum

masuk Islam, tapi saya mohon kepada

Allah, supaya dibukakan pintu

hati orang tua saya dan terus belajar

tentang agama Islam.

Lalu?

Sampai orang tua saya meninggal,

saya sudah berumah tangga,

setelah saya berumah tangga istri

saya tidak mau masuk Islam, saya

mempertahankan sampai anak saya

tiga, setelah berdoa kepada Allah,

alhamdulillah, Allah membuka hati

istri saya. Maka istri saya minta ke-

pada saya kita sama-sama masuk Islam.

Kapan Anda masuk Islam?

Kami masuk Islam 18 April 2007

di Jambo Tape dan saksikan oleh teman-teman

semua dari Pesantren,

setelah saya masuk Islam, anak saya

yang paling tua sekolah di Metodis,

anak saya tidak mau masuk Islam

entah karena dia malu karena selama

itu dia bergaul dengan anak-anak kistren.

Sikap Anda?

Saya tidak memaksa anak saya

harus masuk Islam. Saya tidak menekan

anak saya, tapi saya selalu

berdoa dan shalat malam, supaya

anak saya mau masuk Islam. Alhamdulillah,

Allah mengabulkan doa

saya, selang dua buan anak saya

meminta masuk Islam sendiri, setelah

anak saya masuk Islam saya pindahkan

dia ke sekolah SD 27, saya

sangat berterimakasih kepada Allah,

karena sudah menyatukan agama

kami sekelurga. Dan dari kami tidak

tahu tentang Islam, Alhamdulillah

kami sudah tahu apa arti tentang Islam

itu sendiri meskipun belum sedalam

mungkin.

Setelah Anda memeluk Islam?

Saya sangat bersyukur kepada

Allah karena telah menyatukan keluarga

kami. Saya juga sangat bersyukur

meskipun kami mendapat

rezeki tidak seperti saya belum Islam.

Kenapa?

Karena ketika saya belum Islam

saya banyak mendapat rezeki, tapi

saya tidak tahu bersyukur, namun

setelah saya memeluk Islam

meskipun rezeki yang diberikan tidak

sebanyak dulu, tapi saya sudah tahu

bersyukur. Maka apapun yang saya

dapat saya sangat bersyukur kepada

Allah dan tidak sebanding sebelum

saya masuk Islam, walau pun itu

sedikit rezeki itu sangat berkah.

Apa yang Anda rasakan setelah

masuk Islam?

Saya sangat merasa nyaman,

sucinya Allah itu saya sangat terharu

karena agama apapun kita beribadah

tidak ada sesuci Allah. Agama

Allah (Agama Islam) agama yang

memberi contoh kepada merekamereka

yang belum masuk Islam.

Kenapa?

Agama Islam sangat bersih, saya

tidak bisa mengambarkannya

bagaimana bersihnya agama Allah

ini, karena kita harus shalat dan

harus mengambil air sembayang terlebih

dahulu, baru kita shalat, tapi

agama lain kan tidak.

Setelah Anda masuk Islam

bagaimana hubungan dengan keluarga?

Setelah saya masuk Islam, sudah

tidak nyambung lagi dan keluarga

saya juga sudah menjauhi saya semua.

Maka sekarang saya di Aceh

sebatang kara.

Kondisi itu apa yang Anda inginkan?

Saya sangat berharap karena kami

muallaf ini umumnya orang telah

dikucilkan dari kelurga, maka kami sangat

berharap perhatian umat muslim di

Aceh dan kepada intansi terkait.

Apa yang Anda harapkan?

Sampai hari ini, Dinas terkait belum

pernah membantu kami padahal

kami sangat membutuhkan perhatian

dari Dinas terkait.

Apakah itu sejak masuk Islam

belum ada perhatian dari pemerintah?

Sejak kami masuk, belum ada

yang memperhatikan kami kecuali

tahun 2011 dalam bentuk deklarasi

forum muallaf dengan Dinas Syariat

Islam melalui bapak Darmuda, selain

itu belum ada.

Langkah apa yang sudah Anda

lakukan?

Setelah saya membentuk forum

muallaf ini, saya ada memasukkan

proposal bantuan ke Baitul Mal

Aceh, kantor Gubernur Aceh, Dinas

Syariat Islam, tapi belum ada yang

memperhatikan kami, padahal kami

membentuk forum muallaf ini bukan

untuk sendiri.

Untuk siapa saja?

Kami hanya ingin menjalankan

peritah Allah, kami hanya memperhatikan

saudara-saudara kami yang

tidak mampu, dalam hal ini kami tidak

meminta tapi kami hanya menanyakan

hak kami selaku muallaf. Kalau

misalnya muallaf tidak ada hak kemungkinan

kami tidak menuntut.

Saya mencegah saudara kami ini, jangan

sesudah masuk Islam kami

terkucil, terhina dan jangan sampai

nanti timbul pemikiran kembali pendangkalan

aqidah, itu yang saya jaga

jangan sampai kelurga kami ini murtad.

Pembinaan selama ini?

Kita membina muallaf selama ini

dari suwadaya forum muallaf, apa

yang bisa kami buat apa yang bisa

saya lakukan itu yang saya kerjakan.

Tujuan forum muallaf didirikan?

Begini, setelah mereka masuk Islam

tapi tidak ada binaan, maka setiap

minggu kami ada pengajian,

malam Jumat kami ada pengajian, ini

tujuannya untuk membina muallaf

karena jangankan alfatihah, alif saja

mereka tidak tahu, maka inilah kami

coba mengajar dan meluruskan

sepengetahuan kami. Mereka selama

ini tidak shalat kita ajak mereka

supaya shalat, kami juga sadar bu-

kan kawan-kawan tidak mau menuntut

ilmu agama tapi karena umumnya

mereka terjepit masalah ekonomi.

Sejak pertama Anda dirikan forum

muallaf, berapa jumlah

mualllaf di Aceh?

Pertama yang ada dalam forum

ini cuma 50 orang. Tapi sampai 2012

sesuai mandat yang saya kirim di

Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh

Selatan, dan Aceh Tenggara ada sekitar

800 orang. Jika seluruh Aceh

jumlah kami ada sekitar delapan ribu

orang. Namun sekarang terbentur,

belum kita bentuk forum muallaf di

19 kabupaten lagi karena sedang

tidak ada dana. Maka meskipun tidak

ada bantuan dari pemerintah saya

tetap akan merekrut muallaf yang ada

di Aceh sekitar delapan ribu orang

dengan jerih payah saya sendiri berkat

izin Allah. Tapi saya juga bertanya

kepada pemerintah tanggungjawab

pemerintah sampai kemana

terhadap muallaf ini?

Dari delapan ribu muallaf,

manyoritas dari agama mana?

Jika di Banda Aceh manyoritasnya

dari agama Budha, bisa kita katakan

89 persen.

Kalau diseluruh Aceh berapa

jumlah dari Tionghoa?

Kalau seluruh Aceh bisa kita katakan

50 persen 50 persen.

Selama Anda mendirikan forum

muallaf berapa dana yang

sudah dihabiskan?

Sebenarnya saya tidak ingin

menyebutkan karena ini sedekah

kami. Tapi sampai hari ini baik itu dana

dari pengurus maupun dari dana pribadi

saya sudah habis Rp 40 juta,

karena kita turun ke daerah-daerah,

ketika kita turun tidak mungkin kita

menjenguk dengan tangan kosong

tapi kita bawa sedekah alakadarnya,

begitu juga dalam membentuk forum

juga diperlukan dana, serta proses

surat-menyurat.

Apa yang Anda harapkan dengan

berdirinya forum muallaf?

Dengan adanya wadah ini agar

muallaf ini menyatu dan jika ada

masalah ada tempat mengadu.

Contohnya?

Misalnya jika ada muallaf yang

ingin masuk pesantren jika tidak tahu

tempat mengadu maka forum ini bisa

memfasilitasinya. Saya juga punya

niat bahwa ingin mendirikan sekolah

muallaf atau muallaf center , tujuannya

muallaf ini bisa jadi dai-daiyah

supaya mengerti apa Islam yang sebenarnya

jangan sampai mereka masuk

Islam, tampa ada bimbingan.

Saat ini bagaimana pemahaman

agama Islam dari muallafmuallaf

yang ada?

Sangat minim sekali, maka saya

sangat mengharapkan ada bimbingan-bimbingan

dari orang Islam

sendiri terhadap pemahaman tentang

Islam kepada muallaf-muallaf ini.

Kenapa Anda sangat mengharapkan

itu?

Karena selama ini yang terjadi,

setelah mereka masuk Islam lalu dilepaskan

bigitu saja tampa ada bimbingan

sama sekali, maka saya tim-


Dibalik Berita 13

EDISI 5-11 MARET 2012

bul inisiatif mendirikan forum muallaf,

agar dapat kami fasilitasi

sealakadarnya.

Apakah sudah berjalan proses

bimbingan di forum muallaf?

Insya Allah sudah berjalan. Dan

saya tekankan di daerah-daerah

harus ada pengajian rutin, walaupun

sebulan tiga kali.

Apakah dari Provinsi Aceh ada

membimbing muallaf?

Kalau Provinsi belum ada sama

sekali yang membimbig kami. Malahan

ketika kami tanya kepada Baitul

Mal Aceh, justru mereka bertanya

kepada kami tentang data base muallaf

di Aceh.

Anda berikan?

Bagaimana kami berikan database,

sementara Baitul Mal belum

pernah membantu kami, baik itu bantuan

modal usaha atau proses bimbingan

agama, jika memang Baitul Mal

betul-betul peduli kepada muallaf,

pasti mereka punya database, ternyata

mereka tidak punya database

muallaf di Aceh, baik itu Dinas Syariat

Islam.

Selain bimbingan dan bantuan

modal usaha, yang lain apa yang

diinginkan oleh muallaf?

Kami juga sangat berharap ada

buku nikah bagi kami yang sudah

memeluk Islam, karena kami masih

banyak yang belum mendapatkan

buku nikah, di Banda Aceh saja ada

sekitar 40 orang termasuk saya.

Di Banda Aceh siapa yang ikut

membimbing muallaf?

Kalau di Banda Aceh kita dibantu

bimbing-bimbingan setiap seminggu

sekali oleh KPA-PAI dari jam

tiga sampai jam empat sore. Kalau di

daerah-daerah masih swadaya forum

muallaf.

Di forum muallaf sendiri?

Kita juga mengadakan pengajian

setiap malam Jumat, tenaga pengajarnya

dari muallaf sendiri, jika yang

bisa baca Al-Qur’an mengajarkan Al-

Qur’an, jika hanya bisa baca Alfatihah,

mengajarkan Alfatihah, maka

pengajian itu dari muallaf ke muallaf.

***

KASIE Pembinaan, Tenaga

Keagamaan Dinas Syariat

Islam Aceh, Musliadi mengaku

Dinas Syariat Islam tidak

punya data muallaf di seluruh

Aceh. Begitu juga soal bantuan

modal usaha kepada muallaf

Aceh. Apa saja kata Musliadi

kepada Juli Saidi dari

MODUS ACEH, berikut

wawancaranya di Kantor Dinas

Syariat Islam, Kamis pekan

lalu.

Apa saja yang pernah

dibantu Dinas Syariat Islam

terhadap muallaf Aceh?

Secara khusus ada program untuk pembinaan,

secara teknis kita sudah lakukan kegiatan

pada tahun 2011 dalam bentuk peningkatan kapasitas

muallaf Aceh, sampai terbentuknya deklarasi

forum muallaf. Satu satunya sebagai dewan

pendiri Darmuda, anggota DPRA.

Apa saja program peningkatan kapasitas

muallaf?

Meski Tgk Rasyid

mengaku, Muallaf Aceh

ada sekitar delapan ribu

orang. Namun, Kabid

Sosialisasi dan

Pengembangan Baitul Mal

Aceh, Sayed Muhammad

Husen, belum dapat

meyakininya. Sebab,

jumlah muallaf Aceh itu

berpindah-pindah dan

umumnya muallaf di kota

ekonomi menengah ke

atas. Apa saja kata Sayed

Muhammad Husen, berikut

wawancara Juli Saidi dari

MODUS ACEH, Kamis

pekan lalu di Baitul Mal

Aceh, Jalan T Nyak Arief,

Banda Aceh.

Bisa Anda jelaskan subtugas

Baitul Mal terhadap muallaf

Aceh?

Muallaf itu satu senif dari

zakat. Dari delapan senif satu

senif ada hak muallaf, tapi baitul

mal hanya menyalurkan tujuh

senif, karena budak itu belum

dapat didefinisikan, di Aceh siapa

yang dianggap masih budak.

Maka kita menyalurkan tujuh

senif, termasuk satu senif untuk

muallaf.

Berapa jumlahnya?

Itu saya tidak ingat, tapi ada

didata.

Lalu?

Tapi senif muallaf itu kecil

sekali ,karena baitul Mal Kabupaten-kota

juga melayani muallaf,

sehingga Baitul Mal Aceh

juga menyalurkan, tapi dalam

bentuk kecil paling dua sampai

dua setehgah persen dari zakat

yang ada.

Selama ini, kemana saja

Kita tidak Punya Data

Belum Bisa Kita Yakini

■ MODUS ACEH /Juli Saidi

pilot proyek Baitul Mal Aceh?

Kami selami ini lebih memilih

pilot projek di daerah perbatasan,

di Singkil, Subulussalam,

Aceh Tenggara.

Apa saja kegiatan Baitul

Mal di sana?

Program pelatihan, biaya pendidikan

kepada anak-anak muallaf,

modal usaha dan peralatan

yang diperlukan, seperti mukena,

baju koko, jadi umumnya kita

peruntukan di daerah perbatasan.

Kapan kegiatan seperti itu

dilaksanakan?

Kita sudah melaksanakan

kegiatan seperti sejak 2006, baitul

mal berdiri 2004.

Fokus kegiatan waktu itu

apa saja?

Itu masih dalam bentuk pemberian

santunan. Tapi 2010-2011

itu sudah kita perkuat programnya

untuk modal usaha, namun

sifatnya belum pada tahap pendampingan,

masih kita kasih

hibah saja.

Idealnya?

Idialnya bukan hibah, tapi

Kemarin tahun 2011 itu

kita hanya memfasilitasi saja.

Berapa dana yang dihabiskan?

Lebih kurang Rp 200 juta

dari APBA 2011.

Kegiatan lain?

Belum kita lakukan.

Berapa jumlah muallaf

Aceh?

Secara kongkrit kita tidak

punya data.

Bantuan lain?

Secara bantuan modal usaha

tidak ada.

Program pemahaman

agama Islam sudah dilakukan?

Belum kita lakukan, inilah tahun 2012 ini akan

kita laksanakan peninkatan pemahaman agama

dan aqidah.

Kenapa Dinas Syariat Islam terlambat

merespon keluhan muallaf Aceh?

Sebenarnya secara pembinaan di Kabupaten

Kota sudah melakukan itu. Tapi kalau bantuan

ekonomi belum ada dana untuk itu. ***

■ MODUS ACEH /Juli Saidi

Musliadi

Sayed Muhammad Husen

bagusnya seperti simpan-pinjam,

tapi karena sekarang belum

mendapatkan data yang bagus,

muallaf juga masih berpindahpindah.

Maka kita kasih modal

usaha saja. Sementara, untuk

beasiswa untuk anak muallaf ini

lebih mudah, karena bisa kita

transper saja misalnya satu bulan

Rp 100 ribu, satu tahun ada

1.200.000. kemudian muallaf di

perbatasan itu rata-rata miskin.

Muallaf Aceh bagaimana

yang dibantu Baitul Mal?

Dalam definisi Baitu Mal,

muallaf yang kita layani itu adalah

muallaf yang tinggal atau

bertempat tinggal di daerah setempat.

Selain itu, di daerah perbatasan

itu dibantu juga oleh

Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Tapi Baitul Mal Aceh Pilot Projeknya

sekarang Aceh Tamiang,

Aceh Tenggara, Aceh Singkil,

dan Subulussalam.

Kemudian?

Ada juga muallaf yang datang

ke sini kita bantu dan kita sarankan

untuk kembali ke daerahdaerah

mereka masing-masing.

Seluruh Aceh berapa jumlah

muallaf?

Kami tidak punya data

khusus karena belum kita lakukan

pendataan, forum muallaf

mengaku ada delapan ribu muallaf

di seluruh Aceh kita belum

bisa yakini itu.

Kenapa Baitul Mal melakukan

pendataan?

Kenapa kita tidak buru-buru

pendataan karena kita tidak mengurus

muallaf seluruh Aceh, tapi

pilot proyek kita hanya empat

kabupaten yang saya sebutkan

tadi. Dari empat kabupaten itu

hanya puluhan yang terurus oleh

Baitul Mal Aceh.

Lalu?

Ada juga permikiran dari

muallaf itu, setelah masuk Islam

harus dapat bantuan, padahal

tidak semua muallaf itu tidak disantuni,

karena sebahagian muallaf

itu berdaya secara ekonomi.

Apakah Baitul Mal Kabupaten

kota melakukan hal

yang sama?

Iya, misalnya Baitul Mal

Langsa, mereka melakukan

pembinaan muallaf setiap minggu

dan dikasih uang transpornya,

Aceh Tamiang juga melakukan

pembinaan secara rutin kalau

tidak salah setiap bulan sampai

satu setahun, setelah setahun

dikasih modal usaha. Ada juga

Kabupaten Kota karitatif, setiap

tahun dikasih santunan. Tapi kita

belum menemukan pembinaan

muallaf itu secara ideal, sebab

muallaf yang cerdas, ada intropener,

ada yang miskin, jadi ini

tidak bisa kita berlakukan sama.

Temuan kita sementara, di empat

daerah tadi mereka butuh

santunan, pembinaan, butuh buku

bacaan, butuh beasiswa, dan

butuh modal usaha, saya kira ini

sudah mulai dan kita anggap bantuan

modal usaha ini program

yang berkualitas.

Apakah di Provinsi, Baitul

Mal ada membantu modal us-

aha?

Ada satu yang sukses itu

tahun 2005 warga Tionghoa,

dikasih modal Rp 10 juta oleh

Baitul Mal, sekarang sudah bisa

eksis. Tapi itu kasus istik tidak

muncul yang lain-lain. Kemudian

2006-2007 kita tidak fukus di

Banda Aceh, kita pilih pilot projek

di daerah perbatasan. Kemudian

ada juga masalah dari muallaf

Banda Aceh, setelah kita kasih

modal sekitar Rp 3 juta sebanyak

11 orang, tapi setelah kita

kasih modal ternyata mereka

punya usaha, tapi tidak menetap

di Banda Aceh, ketika kita cek

kenapa tidak setor setiap bulan,

ternyata mereka sudah pindah

alamat. Banyak muallaf di Banda

Aceh ini mobilitasnya tinggi

sekali, maka Baitul Mal melayani

muallaf yang bertepat tinggal

di daerah-daerah. Maka bantuan

modal untuk muallaf di Bandah

Aceh berhenti, karena mereka

berpindah-pindah, tapi bantuan

modal zakat produktif untuk

non muallaf masih berjalan di

Banda Aceh.

Bantuan modal untuk

muallaf di Banda Aceh berapa

lama berjalan?

Hanya satu tahun itu saja,

karena kita tidak melihat muallaf

di Banda Aceh ini yang serius

menjadi wirausaha. Namun

jika muallaf di Banda Aceh dan

Aceh Besar bertepat tinggal di

sini, mereka bisa mendapatkan

program zakat produktif.

Forum muallaf mengaku

Baitu Mal Aceh belum pernah

membantu mereka, pendapat

Anda?

Tidak seluruhnya, mungkin

ada beberapa orang saja. Yang

jadi masalah sekarang pusat

data muallaf itu dimana? Sebelumnya

di Kementerian Agama,

tapi saya dengar ada edaran dari

Jakarta urusan muallaf itu diserahkan

kepada masyarakat. Kemudian

Baitul Mal pun belum

memperkuat posisinya untuk

mengurus muallaf, baru sebatas

diprogramkan dana, lalu diurus

muallaf, tapi Baitul Mal sebagai

pusat data pembinaan muallaf itu

belum dirumuskan dengan baik,

ini kita akui. Maka kedepan

dipertegas Baitu Mal adalah pusat

data.

Apakah benar seperti pengakuan

ketua forum muallaf,

mereka tidak mendapatkan

bantuan?

Yang dikatakan forum muallaf

itu, tidak mendapatkan bantuan,

itu tidak seluruhnya. Karena

ada dibantu oleh Baitul Mal

Aceh dan ada juga dari Baitul

Mal Kabupaten/kota.

Hingga sekarang belum

ada kerja sama dengan forum

muallaf?

Untuk sementara belum, tapi

silaturrahmi sudah.

Apakah di Aceh ada Baitul

Mal yang melakukan pembinaan

terhadap muallaf?

Ada, itu Baitul Mal Banda

Aceh sudah melaksanakannya.

***


14

EDISI 5-11 MARET 2012 Hukum

Saat Dul Tersandung Perkara Lama

■ Google images

Laju Calon Wakil

Bupati Aceh Singkil

yang diusung Partai

Golkar pada Pilkada

2012-2017, Dul Mursid

untuk kedepan

diperkirakan tak akan

berlangsung mulus.

Hal ini setelah Pengadilan

Negeri Singkil

membatalkan surat

tidak pernah dijatuhi

pidana penjara atas

nama anggota DPRK

Singkil ini.

Fitri Juliana

S

ELAIN was-was, bisa dibilang

hari-hari Dul Mursid

untuk beberapa waktu

kedepan semakin penuh

ketidakpastian. Maklum, menjelang

pilkada yang akan berlangsung 9

April 2012 mendatang, calon Wakil

Bupati Aceh Singkil yang bersanding

dengan Calon Bupati Safriadi

ini malah digoyang isu tak sedap

yang menimpa dirinya. Ini saat

surat keterangan tidak pernah dijatuhi

pidana penjara, yang menjadi

salah satu syarat untuk pendaftaran

calon kepala daerah miliknya

dipertanyakan legalitasnya.

Apalagi, belakangan, muncul

pula surat dari Pengadilan Negeri

(PN) Aceh Singkil, nomor W1.u11/

196/HM.01/11/2012, yang merupakan

penjelasan legalitas surat

keterangan tidak pernah dijatuhi

pidana penjara dengan ancaman

hukuman lima tahun ke atas, yang

dikeluarkan PN Aceh Singkil sebelumnya,

dengan kode BB 9.

Munculnya kedua surat yang

dikeluarkan PN Aceh Singkil itu

sebenarnya buntut dari surat yang

dikeluarkan Panwaslu Aceh

Singkil, nomor: 24/Panwaslu Kada/

ASK/11/2012 tanggal 6 Februari

2012. Dalam surat tersebut dijelaskan

bahwa, berdasarkan putusan

PN Aceh Singkil No.16/Pid.B/

1997/PN-Skl. Tanggal 7 Oktober

1997, Dul Mursid Alias Bengkek

bin Badar, dinyatakan terbukti bersalah

melakukan tindak pidana

melanggar pasal 363 ayat (1) ke

4e KUHP, yakni tentang pencurian

dengan pemberatan yang diancam

Pidana paling lama tujuh tahun.

Ditambah lagi, menurut surat

tersebut, pada 2008 lalu, Dul Mursid

juga kembali bermasalah dengan

hukum dan melanggar pasal

351 KUHP tentang penganiayan

yang diancam hukuman maksimal

dua tahun delapan bulan penjara.

Hal ini, berdasarkan putusan PN

Aceh Singkil dengan Nomor: 47/

Pid.B/2008/PN.SKL tanggal 2 September

2008 dan putusan Penga-

dilan Tinggi (PT) Banda Aceh,

nomor:140/PID/2008/PT-BNA

tanggal 12 November 2008 dengan

nama Dul Mursid Bin H.Badar

Alias Bengkek.

Nah, singkat kata dengan adanya

bukti-bukti tersebut, maka PN

Aceh Singkil mencabut kembali

(membatalkan) surat yang pernah

dikeluarkan sebelumnya, tentang

keterangan tidak pernah diancam

hukuman lima tahun atau lebih dengan

nomor W1-U11/1086/HK.01/

VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011

lalu. Surat kedua yang dikeluarkan

PN Aceh Singkil itu adalah penjelasan

legalitas surat pertama, nomor

W1.U11/169/HM.01/II/2012 tanggal

2 Februari 2012.

Namun, menariknya, meski

sudah jelas dasar hukumnya, sampai

saat ini kasus tersebut ternyata

masih mengambang. Hal ini karena

Panwaslu Aceh Singkil belum

melakukan pleno guna menetapkan

Dul Mursid apakah melanggar aturan

Pemilukada atau tidak. Ini

dikarenakan Panwaslu Aceh

Singkil ini belum memiliki dasar

hukum yang kuat untuk memplenokan

bersangkutan menjadi tidak

layak sebagai calon. Bahkan saat

ini, lembaga Pengawas Aceh Pemilu

Singkil itu juga belum memperoleh

kesimpulan apakah yang bersangkutan

menyalahi aturan pemilihan

umum kepala daerah (Pemilukada)

secara administrasi atau

secara pidana.

Dugaan kasus yang menimpa

Dul Mursid sebenarnya bermula

dari temuan Panwaslu Aceh Singkil

berdasarkan laporan yang masuk

ke lembaga pengawas pemilu

tersebut tentang dugaan perkara

lama yang sempat membelit Dul

Mursid. Nah, untuk membuktikan

kebenaran informasi tersebut, pada

6 Februari 2012 lalu, Panwas Aceh

Singkil akhirnya melakukan

kroscek ke PN Aceh Singkil, dengan

cara menyurati PN Aceh

Singkil dengan nomor surat 24/

Panwaslu Kada/ASK/11/2012

tanggal 6 Februari 2012.

Dari hasil konfirmasi Panwas

ke PN Aceh Singkil tersebut, maka

diperoleh keterangan dari PN Aceh

Singkil yang menyatakan calon

wakil bupati itu tersebut pernah

terpidana dalam dua kasus berbeda

dan berulang. Pada tahun 1997

dengan kasus terkait pasal 363

KUHP dan tahun 2008 terpidana

terkait dengan pasal 351 KUHP.

Atas kedua fakta tersebut bukan

berarti keinginan Dul Mursid

terhambat saat mencalonkan diri

dalam pilkada mendatang. Ini karena

pada saat pencalonan, yang bersangkutan

mampu melengkapi

berkasnya sebagai syarat mencalonkan

diri sebagai cawabup Aceh

Singkil. Saat itu, pengadilan Negeri

Aceh Singkil yang mengeluarkan

surat keterangan dengan kode BB

9, menyatakan yang bersangkutan

tidak pernah dihukum dengan ancaman

hukuman lima tahun ke atas.

Dan anehnya permasalahan ini baru

diketahui setelah pasangan calon

tersebut dinyatakan lulus verifikasi.

Kepada media ini Ketua KIP

Aceh Singkil, Abdul Muhri mengatakan,

pada saat pendaftaran,

calon Wakil Bupati Aceh Singkil,

Dul Mursid mengajukan berkas

pencalonan lengkap dan secara

administrasi tidak ada masalah,

karena ia juga mengajukan surat

dari PN Aceh Singkil, yang menyatakan

tidak pernah diancam hukuman

lebih dari lima tahun penjara

dan polisi juga mengeluarkan

surat berkelakuan baik.

Surat tersebut dibuktikan dengan

stempel basah dan menurut

Muhri, pihaknya tidak pernah tahu

kalau yang bersangkutan pernah

dijerat dengan ancaman hukuman

diatas lima tahun, pada 1997 lalu

dan dibawah lima tahun pada 2008.

“Sekarang kita baru tahu setelah

dinyatakan lulus verivikasi oleh

KIP dan KIP Singkil tidak serta

merta mencoret calon tersebut

karena itu wilayah Panwas,” kata

Abdul Muhri, Sabtu pekan lalu

melalui telepon.

Muhri juga mengatakan, sebelumnya

KIP Aceh Singkil sudah

pernah mensosialisasikan tentang

putusan KIP nomor 12 tahun

2012, tentang perubahan atas keputusan

KIP Aceh nomor 6 Tahun

2011 tentang tata cara pencalonan

pemilihan gubernur/wakil gubernur,

bupati/wakil bupati, walikota

dan wakil walikota dalam Provinsi

Aceh tahun 2012 dalam pasal 12

ayat 2 huruf a.b.dan c.

Yaitu: huruf a menyebutkan

bakal calon yang bersangkutan telah

selesai menjalani pidana pernjara

berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh ketentuan

hukum tetap. Karena

melakukan tidak pidana yang diancam

5 tahun atau lebih. Dengan

ketentuan waktu bakal calon yang

bersangkutan selesai menjalani pidana

penjara sampai dimulainya

waktu pendaftaran, pasangan calon

sebagaimana dalam pasal 59

ayat (7) paling singkat 5 tahun yang

dibuktikan dengan surat keterangan

dari Kepala Lembaga Permasyarakatan

yang bersangkutan.

Huruf b yaitu bakal calon yang

secara terbuka dan jujur mengemukakan

kepada publik bahwa

yang bersangkutan mantan narapidana,

yang dibuktikan dengan surat

pernyataan yang dimuat pada

surat kabar lokal/nasional dan

dibuat oleh pimpinan surat kabar

yang bersangkutan. Dan huruf c

yaitu bakal calon yang bersangkutan

bukan sebagai pelaku kejahatan

yang berulang-ulang, yang

dibuat dengan surat keterangan

catatan Kepolisian paling rendah

setingkat Kepolisian Resort.

“Sebelumnya kita telah mensosialisasikan

tentang putusan KIP

No 12 tahun 2012 sebagai salah

satu syarat pencalonan. Dan jadi

pertanyaan, apakah hal itu dilakukan

oleh Dul Mursid? Jawabnya

tidak! Karena ia punya surat tidak

pernah diancam hukuman lima

tahun penjara dan kepolisian juga

mengeluarkan surat kelakuan baik

dan itu sudah dikeluarkan dua kali

karena Dul Mursid sebelumnya

pernah caleg pada 2009 namun

tidak menang dan ia menjadi PAW

anggota DPRK Singkil dari fraksi

yang sama,” jelas Muhri.

Menariknya, apa yang disampaikan

Abdul Muhri justru berbeda

dengan pernyataan Divisi Humas

dan Sosialisasi Panwaslu Aceh

Singkil Syaiful Basri, S.Fil. Seperti

dilansir situs berita

analisadaily.com, Syaiful menjelaskan,

jika mengambangnya kasus

tersebut dikarenakan karena pemahaman

penafsiran Keputusan KIP

Nomor 12 Tahun 2012 tentang

perubahan atas Keputusan KIP

Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang

tata cara pencalonan pemilihan

gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil

bupati, walikota dan

wakil walikota dalam Provinsi

Aceh tahun 2012 dalam pasal 12

ayat 2 huruf a.b.dan c.

Menurut Syaiful, sampai saat

ini pihaknya telah melakukan konsultasi

ke berbagai lembaga. Namun

masih belum memperoleh

kesepakatan karena aturan yang

disebutkan masih memerlukan

penafsiran yang cukup rumit karena

bisa ditafsirkan berbeda oleh

setiap pihak. Selain itu, Syaiful juga

menegaskan pencabutan surat formulir

BB 9 oleh PN yang menjadikan

berkas cawabup itu tidak

lengkap lagi, bukan serta merta

akan membatalkan pencalonannya.

Syaiful yang sebelumnya bersama

komisioner Panwaslu lainnya

sempat menerima Dul Mursid dengan

pengacaranya menyebutkan,

pihaknya hingga saat ini belum

memperoleh keputusan tentang

aturan itu. Apakah yang bersangkutan

telah melanggar aturan itu secara

administrasi atau pidana, walaupun

diakuinya sebelumnya

merupakan temuan Panwaslu.

“Seharusnya, pihak KIP harus

memberitahukan kepada masingmasing

calon tentang berbagai aturan,

sehingga tidak terjadi sebagaimana

dialami Dul Mursid saat

ini. Dan kami masih melakukan

pembahasan dan konsultasi ke berbagai

pihak hingga dapat diberikan

keputusan tentang kasus itu. Kami

berjanji akan segera melakukan

pembahasan dan memberikan

keputusan terkait kasus tersebut,”

jelas Divisi Humas dan Sosialisasi

Panwaslu Aceh Singkil kepada

waratawan.

Begitupun, kepada media ini

Ketua Paswalu Aceh, Nyak Arif

Fadillah, justru mengatakan, bahwa

dengan dikeluarkannya surat

Pengadilan Negeri Singkil yang

membatalkan surat BB 9 yang pernah

dikeluarkan PN Aceh Singkil

sebelumnya sudah menyatakan

kalau berkas (syarat) calon wabup

Aceh Singkil, Dul Mursid sudah

tidak lengkap lagi dan layak untuk

dianulir sebagai calon wakil Bupati

Aceh Singkil dalam Pilkada 2012

yang akan berlangsung 9 April

2012 mendatang. Nah, lho...


Hukum 15

EDISI 5-11 MARET 2012

Anggota KIP Aceh, Zainal Abidin SH.

Dur Mursid memang belum

ada kepastian apakah ia

bebas melangkah menuju

pencalonannya sebagai

calon Wakil Bupati Aceh

Singkil. Namun, anggota

KIP Aceh, Zainal Abidin

mengaku sudah

mengetahui tetang kasus

Dul Mursid itu. Tapi, KIP

Aceh mengaku sedang

mempelajari kasus

tersebut. Apa saja

penjelasan Zainal calon

anggota KPU itu, berikut

wawancara Fitri Juliana

dengan Zainal Abidin,

Jumat pekan lalu melalui

telpon.

Dul Mursid diduga bermasalah

dengan kasus lama,

bagaimana kelanjutan kasus

tersebut?

Kami dari KIP Provinsi sudah

mengetahui tentang kasus tersebut

dan sedang kita pelajari. Namun

KIP Provinsi juga sudah

meminta keterangan dari kedua

pihak yakni KIP Singkil dan Dul

Mursyid sendiri selaku calon terkait

pengajuan surat pengadilan

Aceh Singkil yang mengatakan

Dul Mursyid tidak pernah dihukum,

namun setelah dinyatakan

Ketua KIP Aceh Singkil, Abdul Muhri

Ketua KIP Aceh Singkil,

Abdul Muhri Sabtu pekan

lalu mengaku kasus Dul

Mursid itu tinggal

menunggu rekomendasi

Panwaslu. Jika Panwas

mengelurkan rekomendasi,

KIP Aceh Singkil itu

mengaku siap

menjalankannya. Apa saja

pengakuan Abdul Muhri,

berikut wawancara Fitri

Juliana melalui telpon,

Sabtu pekan lalu.

Sejauh mana sudah penanganan

kasus calon wabub

Aceh Singkil?

Kasus wakil bupati nomor urut

1, Dul Mursid yang ditetapkan

pada Januari 2012 lalu, secara

administrasi memenuhi syarat,

dan tidak ada masalah hingga

pasangan yang diusung salah satu

partai nasional tersebut lolos verivikasi

dan telah ditetapkan sebagai

calon dengan nomor urut 1.

Dan sekarang ada surat Pengadilan

Negeri Aceh Singkil yang

mencabut surat yang menyatakan

Cawabup tersebut tidak pernah

diancam hukuman lima tahun

penjara atau lebih.

Lalu?

Apakah dengan adanya surat

Sedang Kita Pelajari

■ MODUS ACEH/Dok

lulus verifikasi ternyata keluar

surat kedua dari Pengadilan

Negeri Singkil yang isinya mencabut

surat sebelumnya tentang

pernyataan kalau calon bupati

tersebut tidak pernah dihukum.

Kapan KIP Aceh mengetahui

hal itu?

Sebulan terakhir ini, 7 Februari

2012 sesuai surat PN Aceh

Singkil. Dalam surat pencabutan

surat pertama PN Aceh Singkil

yang mengatakan calon bupati

tersebut tidak pernah dihukum

dituliskan, kalau sebelumnya PN

Aceh Singkil pernah menjatuhkan

ancaman hukuman penjara selama

5 tahun atau lebih, dan itu

sudah dijalaninya sejak 2007 dan

proses hukumannya sudah selesai

(masa lima tahunnya sudah

lewat) kemudian ia dijerat lagi

dengan kasus lainnya dan menjalani

hukuman selama tiga bulan

penjara. Namun secara aturan

yang berlaku, yang dilihat hukuman

yang pertama dan sesuai

dengan keputusan KIP Aceh Nomor

12 tahun 2012 yang merupakan

perubahan dari Keputusan

Nomor 6 tahun 2011.

Apakah secara ketentuan

hukum sudah selesai?

Secara masa hukuman yang

dijalaninya tidak masalah, karena

yang dilihat kasus yang pertama

tuntutannya lima tahun atau leb-

ih, tapi untuk pencalonannya dia

harus membuktikan dengan mengakui

kepada publik (masyarakat)

melalui media baik lokal maupun

nasional tentang hukuman yang

pernah dijalaninya, kemudian calon

tersebut juga harus membuat

surat dari Kepolisi kalau dia bukan

residivis. Namun hal itu tidak

pernah dilakukan Dul Mursyid,

karena setelah selesai kasus yang

pertama dia juga terlibat kasus

lainnya, walau ancaman hukumannya

tidak sampai lima tahun.

Lalu?

Secara aturan hukum, maka

persyaratan untuk pencalonan

Dul Mursid bisa dikatakan tidak

lengkap karena salah satu syarat

tidak pernah dihukum yang dikeluarkan

PN Aceh Singkil sebelumnya

dinyatakan rusak dengan

keluar surat pencabutan untuk

surat sebelumnya.

Apakah KIP Provinsi pernah

mengkroscek kepada

yang bersangkutan langsung

atau KIP Aceh Singkil?

Kita pernah menanyakan kepada

KIP Aceh Singkil dan calon

Wabup tersebut. Dan pihak KIP

Singkil mengatakan tidak pernah

mengetahui kalau calon bupati

tersebut pernah ditahan (diancam

hukuman selama lima tahun)

karena dalam berkasnya mengajukan

surat dari PN Aceh Singkil,

mengatakan tidak pernah dihukum.

Sedangkan saat kita tanyakan

kepada Dul Mursyid, ia mengakui

tidak mengetahui tentang

syarat dan aturan yang mengatakan

harus membuat surat bukan

residivis dan mengakui ke media

massa tentang hukuman yang

pernah dijalaninya.

Sejauh mana proses pengusutan

yang dilakukan KIP

Provinsi terhadap kasus itu?

Sampai saat ini kita masih terus

kita pelajari dan mencari tahu

siapa yang salah dalam kasus ini,

apakah karena ketidak tahuan

calon tersebut atau memang

karena kelalaian KIP Aceh

Singkilnya sendiri. Dan yang mem-

buat masalah ini agak susah diputuskan

karena terungkap setelah

verifiakasi dan alasan ketidak

tahuan calon tersebut sehingga

banyak pertimbangan. Namun

secara aturan hukum, calon ini

bisa dikatakan gugur karena

kekurangan persyratan sebagai

calon bupati.

Apakah kemungkinan besar

calon wabup Aceh Singkil

itu gugur?

Mungkin saja. Karena dianggap

tidak lengkap syarat karena

surat pengadilan tentang pernyataan

tidak pernah dihukum, kecuali

membuat syarat yang saya

sebut kan tadi, yaitu mengungkapkan

ke publik tentang perbuatan

melawan hukum yang pernah dijalaninya

melalui media dan mengurus

surat bukan residivis dari ke

Polisian.

Siapa yang berhak menggugurkan

calon tersebut?

Itu kewenangan KIP daerah

setempat (KIP Singkil-red), setelah

menerima rekomendasi dari

Panwaslu Aceh Singkil pastinya.

Sedangkan KIP Provinsi dalam

perkara ini mempelajari kasus

tersebut, apakah ada keterlibatan

atau kelalaian dari pihak KIP

daerah tersebut, sehingga muncul

masalah. Jika terbukti, KIP

Provinsi bisa menindak lanjutinya.***

Kami Menunggu Rekomendasi Panwaslu

tersebut dan mencabut surat BB

9, serta merta calon tersebut dicoret?

Itu Panwaslu yang bisa

menjawab, karena itu wilayah

panwas. Dan kami masih menunggu

rekomendasi panwas.

Jika panwas sudah mengeluarkan

rekom dan meminta KIP Aceh

Singkil untuk mencoret calon

tersebut, kita akan melakukannya

dengan rapat pleno.

Artinya KIP Aceh Singkil

baru bisa mengambil keputusan

setelah adanya rekomendasi

dari Panwaslu?

Ya! Karena setelah verivikasi

dan dinyatakan lulus serta ditetapkannya

nomor urut calon, maka

hal temuan tersebut menjadi

ranahnya Panwas dan kita (KIP

Aceh Singkil-red) siap melakukan

apaun rekomendasi Panwas kepada

KIP.

Apakah KIP Aceh Singkil

tidak melakukan kroscek saat

melakukan verifikasi terhadap

Cawabup Dul Mursid?

Secara pribadi, kami tidak pernah

mengenal Dul Mursid. KIP

tidak pernah menanyakan hal ini

kepada PN Aceh singkil karena

kita menerima surat yang dikeluarkan

PN Aceh Singkil bahwah

calon tersebut tidak pernah menerima

ancaman hukuman penjara

lima tahun atau lebih dari lima

■ FOTO: IST

tahun begitu juga dengan surat

dari Polres Aceh Singkil tentang

keterangan berkelakuan baik dan

yang diterima KIP, surat dengan

stempel basah. dan itu sudah dua

kali dikeluarkan PN dan Polres

Singkil, karena pada pemilu legislatif

2009 Dul Mursid juga pernah

maju sebagai calon, namun

tidak menang, kemudian beliau

menjadi PAW teman separtainya

yang cacat hukum.

Kabarnya KIP Singkil tidak

pernah mensosialisasikan tentang

Keputusan KIP No 12

Tahun 2012?

Tidak benar, kita pernah

melakukan sosialisasi tentang

Keputusan KIP No 12 Tahun

2012 yang merupakan perubahan

dari putusan KIP No 6

tahun 2011 pada saat membuka

pendaftaran bagi calon bupati

dan wakil bupati tentang

ketentuan hukum bagi para calon.

Dan pertanyaannya apakah

Dul Mursid melakukan apa

yang tertera dalam aturan

keputusan KIP tersebut, jawabannya

tidak! Karena mereka

sudah dapat surat yang dikeluarkan

PN Singkil dengan stempel

basah yang menyatakan

calon tersebut tidak pernah diancam

hukuman lima tahun

atau lebih.

Hanya itu?

Tahun 2009 dia pernah mencalonkan

diri, tapi tidak terpilih,

kemudian dia menjadi PAW di

DPRK Aceh Singkil. Calon

wabup tersebut sudah dua kali

menerima surat PN Aceh Singkil

BB 9, Polres juga mengeluarkan

surat berkelakuan baik. Dan berdasarkan

surat tersebut, dia sah

sebagai calon dan boleh mencoba

mengusulkan surat sebagai

mantan Narapida. Surat pidana

yang bersangkutan di publis ke

publik melalui media. Dan secara

hukum jika merujuk pada kasus-

nya tahun 1997 karena melanggar

pasal 363 ayat (1) diancam

hukuman lebih dari lima tahun.

Masa hukumannya sudah lewat

(selesai) saat ini. Jika merujuk

pada surat PN yang pertama dan

surat dari Polres, secara administrasi

tidak ada masalah. Namun

sekarang timbul masalah, itu Panwaslu

yang menyelesaikannya

karena terkait administrasi.

Beredar kabar ada permainan

dari KIP Aceh Singkil

dalam kasus itu?

Saya tegaskan KIP Aceh

Singkil tidak ada sedikit pun kepentingan

dalam meloloskan Dul

Mursid. Kabar itu memang kencang

berhembus di Aceh Singkil,

namun sekali lagi saya katakan

kami tidak punya kepentingan

dalam hal ini, dan kami KIP Singkil

dengan tegas mengatakan siap

melakukan apapun keputusan (rekomendasi)

Panwaslu tentang

calon wabup yang diusung Golkar

tersebut. Dan kita tidak mainmain.

Begitu juga untuk dua calon

lagi yang baru mendaftar, dan

jika kedapatan ada pelanggaran

(ketimpangan) sebelum ditetapkan

sebagai calon kita akan coret

langsung kandidat tersebut namun

jika sudah melewati masa penetapan

calon itu wewenang panwaslu.***


16

EDISI 5-11 MARET 2012 Politik

Terkait PAW Empat Anggota DPRA dari PA

Giliran Masyarakat Bersuara

Pergantian Antar

Waktu (PAW) empat

anggota DPRA dari

Fraksi Partai Aceh

dinilai sebagai tindakan

yang mempermalukan

dan merendahkan

martabat

ulama. Terkesan arogan,

otoriter dan

sewenang-wenang.

Hamdani

P

ergantian Antar Waktu

(PAW) yang dilakukan

partai politik, sejatinya

sesuai mekanisme, dinamika

serta pedoman Anggaran

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Tangga (ART). Tapi, tidak

demikian dengan Partai Aceh

(PA). Menurut beberapa pihak,

PAW yang dilakukan partai lokal

(Parlok) peraih suara dominan

pada Pemilu Legislatif 2009 lalu

itu, terkesan sangat dipaksakan

dan tanpa toleransi.

Mereka yang terkena dampak

dari ketegasan sikap partai

mantan kombatan ini adalah Dar-

M Yahya Abdullah Samsul Bahri M Wali Al Khalidy

muda, Muhammad Wali Alkhlalidi

alias Waled, Yahya Abdullah

dan Samsul Bahri alias Tiong. Tiga

orang di antara mereka merupakan

wakil dari Daerah Pemilihan

II (Dapil) yang meliputi Bireuen,

Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Tak pelak, kebijakan yang dinilai

sebagai bentuk arogansi partai

ini, menuai kecaman. Terutama

dari Dapil IV. Apalagi kader

partai yang di-PAW itu merupakan

tokoh dan juga ulama. Tentu,

banyak pengikutnya di daerah

tersebut. Makanya, hal tersebut

dianggap sebagai suatu penghinaan.

Seperti diungkapkan Yusnaidi.

Mantan Panglima Sagoe Tgk.

Chik Muda Wilayah Batee Iliek

menilai, sikap pimpinan PA sewenang-wenang.

Menurut Mirik,

biasa Yusnaidi disapa, para

petinggi PA sekarang seperti kacang

lupa kulit. Lihat saja, kata

dia, satu persatu orang-orang

yang berjasa di tubuh PA, mereka

singkirkan. Dia juga mengaku

tidak habis pikir dengan sikap petinggi

PA saat ini. “Kalau begini

caranya, tidak hanya kader partai

yang kecewa. Tapi, seluruh

masyarakat Aceh juga akan

kecewa dan bisa dipastikan pelan-pelan,

pasti akan meninggalkan

PA. PA hanya akan tinggal

nama,” kata Mirik dengan nada

suara bergetar menahan geram.

Hal senada juga dilontarkan A.

Rizal (35), salah seorang mantan

TNA di Wilayah Batee Iliek. A.

Rizal mengaku kecewa dengan

cara PA mem- PAW-kan kadernya.

Kata A. Rizal, dirinya sangat

kesal dan kecewa dengan sikap

arogansi yang ditunjukkan petinggi

PA. Sebab, Muhammad Wali

Alkhlalidi dan Yahya Abdullah dan

dua rekan mereka yang lain, sangat

berjasa dalam perjuangan.

“Mereka telah melalui masamasa

sulit dan selalu menjadi penasehat

kami di Komite Peralihan

Aceh (KPA). Mereka yang di-

PAW itu juga merupakan orangorang

yang membidani lahirnya

PA,” ungkap A. Rizal dengan

mimik wajah serius.

Tgk. Zulkifli, salah seorang

ulama muda di Kabupaten Bireuen

yang dimintai pendapatnya

terkait dengan PAW tersebut, juga

mengecamnya. Seharusnya, kata

dia, sebelum diambil keputusan,

para petinggi PA harus bermusyawarah

terlebih dahulu. Terutama

dengan para kader di daerah.

Tujuannya, untuk menjelaskan

alasan PAW terhadap mereka.

“Sehingga tidak menimbulkan

keresahan dan penafsiran yang

macam-macam di masyarakat.

Apalagi ini menyangkut marwah

para ulama,” ungkap Tgk. Zulkifli,

seraya mewanti-wanti jika

sikap petinggi PA bersikap seperti

itu, tidak mustahil partai tersebut

akan ditinggalkan masyarakat.

Ungkapan kekecewaan yang

sama, juga disuarakan Eddie

Saifuddyn. Menurut mantan aktivis

mahasiswa di Kabupaten

Bireuen itu, pemecatan terhadap

Waled Cs memang sudah ke-

hendak Allah SWT. Sebab, kata

dia, Allah masih sayang pada

mereka. Makanya Allah tidak ingin

marwah ulama tercoreng dengan

kondisi PA seperti saat ini

yang semakin tidak jelas dan banyak

dipenuhi petualang politik

yang hanya mencari keuntungan

dari PA. “Ini yang sangat kita sayangkan,”

sesal Eddie.

Lantas apa sikap PA terkait

berbagai kecaman yang kadung

berkembang di masyarakat tersebut?

Melalui rilisnya pekan lalu,

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah

(DPW) Partai Aceh Kabupaten

Bireuen, Tgk. Darwis Jeunieb

menjelaskan. Pemberhentian beberapa

anggota dewan dari unsur

PA, karena menyangkut AD/

ART kepartaian. Tanpa menjelaskan

lebih lanjut alasan pemberhentian

itu.

Kemudian Tgk Darwis menambahkan.

“Mungkin ini menyangkut

dengan citra pribadi yang

bersangkutan. Ini perlu dipahami

supaya tidak terbawa-bawa kepada

citra partai. Seakan-akan

dengan apa yang selama ini terjadi

Partai Aceh akan hilang atau

tidak jalan, itu tidak benar!” tegas

Tgk. Darwis.

Menurut Tgk. Darwis, Partai

Aceh itu milik rakyat, apa yang

terjadi adalah kehendak rakyat,

tentunya tidak ada kepentingan

segelintir orang. Menurutnya,

kalau anggota dewan mengawasi

pemerintah, sudah tentu rakyat

mengawasi kinerja anggota dewan,

untuk itu jangan ada yang sal-

■ FOTO-FOTO MODUS ACEH/Dok

ing menyalahkan antara anggota

dan petinggi partai.

Tgk Darwis menekankan, PA

itu milik masyarakat Aceh. Bukan

milik mantan anggota dewan

yang diberhentikan atau mantan

kombatan GAM yang keluar dari

Partai Aceh. “Tentunya, tidak

dengan serta merta harus meninggalkan

tanggung jawab sebagai

pelaku dalam melahirkan MoU.

Perlu dipahami bahwa Partai

Aceh itu lahir sebagai salah satu

poin dari MoU dan banyak hal

yang perlu diimplementasikan

dalam kehidupan bernegara

khususnya di Aceh,” kata Tgk

Darwis.

Dia juga mewanti-wanti, pemberhentian

beberapa anggota

DPRA, jangan sampai menjadi

polemik yang berlebihan. Terutama

terkait dengan pemberhentian

beberapa anggota DPRA sebagaimana

dimuat di media. “Jangan

sampai menjadi polemik.

Sebab, kata dia, banyak hal lain

yang perlu dipikirkan untuk kedamaian

dan kesejahteraan

masyarakat Aceh”.

Petinggi Partai Aceh sebenarnya

sah-sah saja mengeluarkan

pernyataan tersebut dengan

tujuan agar tidak menimbulkan

polemik. Tapi, ibarat bola salju.

PAW demi PAW yang terjadi, justru

tanpa pernah disertai penjelasan.

Makanya, beberapa pihak

berpendapat, pemecatan itu kini

menjadi bola liar yang setiap saat

bisa saja masuk ke gawang sendiri.***


Politik

■ FOTO-FOTO MODUS ACEH /Hamdani

Yusnaidi alias Mirik

Mantan Panglima Sagoe GAM Tgk. Chik Muda

Wilayah Batee Iliek

Kacang Lupa Kulit

Kepada Hamdani dari MODUS ACEH, Kamis pekan

lalu yang menghubunginya untuk meminta komentar

terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang

dilakukan PA terhadap Darmuda, Muhammad Wali

Alkhlalidi, Yahya Abdullah dan Samsul Bahri. Tiga orang

di antara mereka merupakan wakil dari Daerah

Pemilihan II (Dapil II) yang meliputi Bireuen, Bener

Meriah dan Aceh Tengah.

Yusnaidi mengaku kecewa terhadap apa yang dilakukan

PA pada kadernya. Mantan Panglima Sagoe

Tgk. Chik Muda Wilayah Batee Iliek ini mengecam sikap

pimpinan PA yang dianggap sewenang-wenang. “Seperti

kacang lupa kulit,” kritik Mirik. Berikut penuturannya.

Terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap

Waled (Muhammad Wali Alkhlalidi –red), Tgk. Yahya

Keurumbok (Yahya Abdullah-red) dan Tiong (Samsul

Bahri ben Amiren-red), saya benar-benar kecewa dengan

para petinggi Partai Aceh (PA). Mereka telah menistakan

orang-orang yang kami tuakan dan ini benarbenar

tidak bisa kami terima.

Para petinggi PA sekarang seperti kacang lupa kulit.

Satu persatu orang-orang yang berjasa pada PA,

mereka singkirkan. Saya tidak habis pikir dengan sikap

petinggi PA hari ini. Kalau begini caranya, tidak hanya

kader partai yang kecewa. Tapi, seluruh masyarakat

Aceh juga akan kecewa dan bisa dipastikan pelan-pelan

tapi pasti akan meninggalkan PA dan PA hanya akan

tinggal nama.

Sikap pimpinan PA, menurut saya, sangat aneh.

Seharusnya pada saat-saat menjelang Pemilukada ini,

mereka mencari teman. Tapi, sikap mereka malah

sebaliknya, yakni mencari musuh. Ada apa ini?

Menurut saya, saat ini ini di PA sudah dipenuhi orang-orang

“lhap darah” (mereka yang bermuka dua-—

red). Musuh malah dijadikan teman, sementara teman

malah disingkirkan. Jadi, wajar jika makin banyak

rakyat Aceh yang lebih bersimpati ke lawan politik

PA.

Yang sangat saya sesali, kenapa dalam setiap keputusan

PAW yang dilakukan PA tidak pernah disebutkan

apa kesalahannya. Sehingga mengundang tanda tanya

pada masyarakat. Kemudian setiap PAW juga terkesan

dilakukan semena-mena, tanpa terlebih dahulu bermusyawarah.

Kesannya seakan-akan PA itu hanya milik

segelintir orang. Saya tidak habis pikir dengan para

petinggi PA.***

A. Rizal alias Abu Leupi

Mantan TNA

Saya Kecewa dengan

Putusan PA

Tanggapan juga disuarakan A. Rizal (35), salah seorang

mantan TNA di Wilayah Bireuen kepada Hamdani

dari MODUS ACEH. Ini terkait kebijakan PAW terhadap

Waled Cs yang dilakukan Partai Aceh. Berikut

kutipannya.

Mendengar kabar PAW terhadap Waled Cs saya sangat

terkejut, awalnya saya tidak yakin kalau petinggi

PA akan nekat melakukannya. Tapi ternyata setelah

diberitakan beberapa media saya menjadi percaya dan

yakin.

Jujur, saya sangat kesal dan kecewa dengan sikap

arogansi yang ditunjukkan petinggi PA. Mereka

sekarang makin menjadi-jadi, dan sewenang-wenang.

Padahal Waled Cs merupakan panutan, jasa mereka

cukup banyak dalam perjuangan, mereka telah melalui

masa-masa sulit, dan mereka selama ini selalu

menjadi penasehat kami di Komite Peralihan Aceh

(KPA). Mereka yang di-PAW itu juga merupakan orang-orang

yang membidani lahirnya PA.

Seharusnya para petinggi PA jangan arogan mem

PAW kadernya. Kalau ada kesalahan beri kesempatan

dahulu untuk dimusyawarahkan. Jangan mentang-mentang

berkuasa lantas bisa bersikap otoriter. Sekarang

ini keputusan selalu dari atas, sementara suara dari

kader diabaikan. Yang lebih menyakitkan buat kader,

setiap dilakukan PAW atau dipecat dari partai tidak

pernah diberitahukan apa kesalahan mereka, sehingga

ini bisa menimbulkan dugaan macam-macam dan

juga fitnah.

Kami para mantan TNA tidak bisa terima panutan

kami dihina seperti ini, karena mereka dulu adalah

orang-orang yang pernah membaiat kami, tapi kenapa

hari ini organisasi sendiri telah menghina mereka?

Ini yang membuat saya tidak habis pikir. Ada apa dengan

petinggi PA?

Hari ini bukan saya saja, mungkin seluruh Aceh

merasa kecewa dengan sikap petinggi PA tersebut.

Kalau dulu semasa Aceh masih darurat setiap keputusan

bisa dimusyawarahkan, walau hanya di bahan pohon

coklat. Tapi kenapa sekarang hal itu tidak bisa

dilakukan lagi? Padahal dengan fasilitas yang dimiliki

sekarang tentu lebih mudah lagi untuk melakukan rapat

atau musyawarah dengan kepala dingin karena

sudah tidak terburu-buru lagi takut diserang lawan tibatiba.***

Tgk. Zulkifli

Ulama Muda di Kabupaten Bireuen

Khawatir Masyarakat

Tinggalkan PA

Selain mantan kombatan, Hamdani dari MODUS

ACEH juga meminta tanggapan dari Tgk Zulkifli, ter-

EDISI 5-11 MARET 2012

17

kait dengan PAW empat kader PA di DPRA. Terutama

Muhammad Wali Alkhlalidi dan Tgk. Yahya Abdullah yang

juga ulama di Kabupaten Bireuen. Berikut tanggapan

lengkap tokoh agama tersebut.

Sebelum mengambil keputusan, seharusnya para

petinggi PA bermusyawarah terlebih dahulu. Terutama

dengan para kader di daerah-daerah. Untuk menjelaskan

alasan kenapa mereka dipecat, sehingga tidak

menimbulkan keresahan dan penafsiran yang macammacam

di masyarakat. Apalagi ini menyangkut marwah

para ulama.

Kalau cara-cara seperti ini yang selalu dipraktekkan

para petinggi PA, saya khawatir masyarakat akan

meninggalkan PA. Saya masih ingat, dulu PA mencopot

Husaini alias Prengko sebagai Wakil Ketua DPRK Bireuen.

Waktu itu, mereka tidak memberikan alasan

yang jelas terhadap penyebab pencopotan tersebut.

Makanya kemudian Prengko memutuskan mengundurkan

diri dari anggota dewan. Beberapa pemecatan lainnya,

juga tanpa ada penjelasan kepada masyarakat.

Kalau ingin tetap dicintai dan dihormati

masyarakat, para petinggi PA harus mengubah gaya

dan cara dalam mengelola partai. Kalau tidak, maka

kehormatan itu akan hilang. Kemudian, setiap keputusan

seharusnya merupakan keputusan bersama. Jangan

hanya keputusan petinggi partai semata. ***

Eddie Saifuddyn

Mantan Aktivis Mahasiswa

Allah Masih Sayang

Mereka

Sebagai orang yang pernah merasakan goncangan

politik di Aceh semasa konflik masih berkecamuk. Eddie

Saifuddyn, mantan aktivis mahasiswa di Kabupaten

Bireuen, ikut berkomentar terkait PAW yang dilakukan

PA terhadap empat kadernya di DPRA. Nah,

apa pendapat anak muda ini terkait hal tersebut?

Berikut penuturannya kepada Hamdani dari MODUS

ACEH, Kamis pekan lalu.

Saya rasa, pemecatan terhadap Waled Cs memang

sudah kehendak Allah SWT. Sebab, Allah masih sayang

pada mereka, makanya Allah tidak ingin marwah ulama

tercoreng dengan kondisi PA seperti sekarang ini.

Keberadaan mereka semakin tidak jelas dan banyak

dipenuhi orang-orang yang tidak jelas alias petualang

politik dan hanya mencari keuntungan dari PA. Ini yang

sangat kita sayangkan.

Mereka sekarang yang berkecimpung di PA, bukanlah

orang-orang yang murni perjuangan, tapi punya

tujuan lain.

Saya pastikan, kalau hal ini tidak cepat dibenahi

dan diantisipasi oleh para petinggi PA, maka PA hanya

akan tinggal sejarah. Para petinggi PA sekarang ini

sangat sombong dan angkuh, tanpa pernah mendengarkan

lagi arus bawah. Saya pribadi tidak menaruh

respek terhadap PA, apalagi dengan kondisi yang kita

lihat sekarang ini. ***


18 Opini

EDISI 5-11 MARET 2012

Oleh:

Muhammad Yusran Hadi,

Lc, MA

S

udah menjadi

tradisi ummat Islam

di Aceh

memperingati

maulid Nabi

SAW pada setiap bulan Rabiul

Awwal. Tidak hanya sebatas serimonial,

maulid juga diperingati

dengan berbagai aktivitas agama

dan sosial dengan dalih mencintai

Rasul SAW. Ironisnya, selama ini

kita justru telah meninggalkan

Sunnah Rasul dan menyepelekannya.

Misalnya, shalat

berjama’h. Banyak di antara kita

yang tidak mau atau malas shalat

berjama’ah di masjid atau meunasah.

Bahkan, praktek perbuatan

syirik, tahayul, khurafat dan

bid’ah yang bertentangan dengan

Sunnah Nabi SAW telah menjadi

sebuah tradisi yang dipertahankan.

Padahal Rasulullah SAW

telah mengingatkan kita dengan

hadits beliau, “Barangsiapa

yang membenci terhadap sunnahku

berarti bukan termasuk

golonganku.”

Di sisi lain, kita sering mengaku

cinta kepada Nabi SAW,

namun tidak bisa membuktikannya

dalam tingkah laku dan perkataan

kita sehari-hari. Bahkan,

berbagai maksiat kita lakukan,

baik secara berjamaah maupun

pribadi. Inikah bentuk cinta kita

kepada Nabi SAW? Sejauh

manakah makna maulid yang kita

peringati selama ini? Bila maulid

hanya dijadikan sebagai serimonial,

maka tidak ada makna dan

kesan maulid yang kita peringati

selama ini. Begitu pula bila maulid

hanya dijadikan sebagai ajang

pesta rakyat (keunduri) di manamana,

maka peringatan ini juga

tidak bermakna dan tidak menyentuh

substansi maulid. Karena

peringatan maulid diadakan untuk

mengenang perjuangan Rasulullah

SAW dan meneladani/

mengikuti Sunnah beliau, baik

dalam hal beribadah maupun

dalam hal muamalah dengan

yang akhlaknya mulia.

Sebagai seorang seorang muslim,

kita berkewajiban untuk mencintai

Rasulullah SAW. Allah Swt

berfirman: “Katakanlah, ’Jika

bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara,

istri-itri, kaum

Memaknai Cinta Nabi SAW

keluargamu, harta kekayaan

yang kamu usahakan, perniagaan

yang kamu khawatir

kerugiannya, dan rumah-rumah

tempat tinggal yang kamu

sukai adalah lebih kamu cintai

daripada Allah Swt dan

Rasul-Nya dan (dari) berjihad

di jalan-Nya, maka tunggulah

sampai Allah mendatangkan

keputusan-Nya.’ Dan Allah

tidak memberi petunjuk kepada

orang-orang yang fasik.”

(At-Taubah: 24)

Ayat ini cukup menjadi bukti

keharusan untuk mencintai Rasulullah

SAW. Bahkan ayat tersebut

juga menunjukkan begitu besar hak

Rasulullah untuk dicintai, sebab

dalam ayat tersebut Allah memberikan

ancaman bagi orang-orang

yang lebih mencintai harta, keluarga,

dan anak-anak daripada mencintai

Allah dan Rasul-Nya. Bahkan

di akhir ayat Allah menggolongkan

orang-orang yang mempraktekkan

hal tersebut sebagai orang yang

sesat dan tidak mendapatkan hidayah

dari Allah SWT.

Kualitas iman kita sangat

ditentukan dengan sejauh mana

cinta kita kepada Rasulullah.

Orang yang memiliki iman yang

sempurna selalu memposisikan

cintanya kepada Rasul SAW dengan

posisi urutan pertama

dibandingkan cintanya kepada

manusia lain. Cintanya kepada

Rasulullah melebihi cintanya kepada

orang tua, istri/suami dan

anaknya, bahkan dirinya sendiri.

Sebagaimana sabda Rasulullah

SAW: “Tidaklah sempurna

iman salah seorang kamu sehinga

aku lebih dicintai dari

kedua orang tuanya dan anakanaknya.”

Dalam riwayat yang

lain, Rasulullah: “Tidaklah sempurna

iman seseorang sehingga

aku lebih dicintai dari dirinya

sendiri”. (HR. Ahmad)

Makna Cinta Kepada Nabi

SAW

Mencintai Rasulullah berarti

mencintai Allah. Orang yang

memperoleh cinta Allah dan Rasul-Nya

pasti akan memperoleh

kebahagian di dunia dan di akhirat.

Tentu dengan cara mengamalkan

Al-Quran dan Sunnah Rasulullah

SAW. Allah Swt telah menegaskan

syarat untuk mendapatkan

cinta-Nya adalah harus mengikuti

Rasul SAW. Dengan kata lain,

mengikuti Rasul SAW adalah

syarat mutlak untuk mendapatkan

cinta Allah Swt, sebagaimana firman-Nya,

“Katakanlah: Jika

kamu (benar-benar) mencintai

Allah, ikutilah aku, niscaya

Allah mengasihimu dan mengampuni

dosa-dosamu” (Ali

Imran: 31). Inilah substansi dari

makna mencintai Rasul SAW.

Dalam kitab “Syarh Riyadhusshalihin”,

Syaikh Ut-

saimin rahimahullah berkata,

“Ayat ini disebut oleh sebagian

ulama dengan ayat ujian, karena

Allah menguji suatu kaum yang

mengaku bahwa mereka mencintai

Allah seraya berkata, “Kami

mencintai Allah.” Ini adalah pengakuan

yang mudah tetapi pengakuan

ini mengandung konsekuensi.

Allah Swt berfirman:

“Katakanlah, jika kamu (benar-benar)

mencintai Allah,

ikuti Aku.” Atau, barangsiapa

yang mengaku mencintai Allah

dan tidak mengikuti Rasulullah

SAW, maka pengakuannya itu

tidak benar, tetapi dia pembohong

karena di antara tanda kecintaan

kepada Allah adalah mengikuti

Rasul-Nya.”

Selain itu, masih banyak ayat

lain yang memerintahkan kita untuk

mengikuti Rasululah SAW

(lihat An-Nisa’’: 59, 65, dan 80,

Ali Imran: 31, Al-A’raf: 158, al-

Ahzab: 21, al-Hasyr: 7, al-ahzab:

36, an-Nur: 36, syura: 52, an-najm:

3-4, dan sebagainya).

Allah Swt memuji akhlak Rasul

SAW dan menjadikannya sebagai

sosok teladan dan idola yang

wajib diikuti. Allah firman-Nya,

“Sesunggguhnya engkau benar-benar

berakhlak yang

agung” (Al-Qalam: 4). Dan Allah

Swt berfirman, “Sesunggguhnya

telah ada pada (diri) Rasulullah

suri tauladan bagimu

(yaitu) bagi orang yang mengharap

(rahmat) Allah dan (kedatangan)

hari Kiamat dan dia

banyak menyebut Allah” (Al-

Ahzab: 21). Muhammad bin Ali

at-Tirmizi berkata, “Yang dimaksud

dengan meneladani Rasul

SAW adalah mengikuti jejak beliau,

mengamalkan Sunnahnya,

serta meninggalkan larangannya,

baik yang berupa perkataan maupun

perbuatan.”

Banyak Hadits yang menjelaskan

tentang kewajiban dan makna

mencintai Rasulullah. Rasulullah

SAW bersabda, “Al-Quran

itu terasa sulit bagi orang yang

membencinya, padahal Al-Quran

merupakan alat untuk menetapkan

suatu hukum.

Barangsiapa yang berpegang

kepada Haditsku, memahami

dan menghafalnya, maka dia

kelak akan datang bersama Al-

Quran. Barangsiapa yang meremehkan

Al-Quran dan Haditsku,

maka dia akan merugi

di dunia dan di akhirat. Ummatku

telah diperintahkan untuk

mendengarkan sabdaku,

mentaati perintahku dan

mengikuti Sunnahku. Maka

barangsiapa ridha terhadap

sabdaku, berarti telah ridha

kepada Al-Quran.”

Rasulullah juga bersabda, “Sesungguhnya

bani Israil tercerai

berai menjadi tujuh puluh

dua golongan, dan sesungguhnya

ummatku akan berceraiberai

menjadi tujuh puluh tiga

golongan. Kesemuanya akan

berada di dalam neraka, kecuali

hanya satu golongan

saja.” Para sahabat bertanya,

“Siapakah mereka itu wahai Rasulullah?”

Rasulullah bersabda,

“Mereka itu adalah orang

yang memegang ajaranku dan

ajaran para sahabatku seperti

saat ini.” (HR. At-Tirmizi)

Beliau juga bersabda, “Barangsiapa

menghidupkan salah satu

dari Sunnahku yang telah dimatikan

sepeninggalku, maka

dia akan mendapatkan pahala

seperti orang yang mengamalkannya

tanpa mengurangi

kadar pahala mereka yang telah

mengamalkan Sunnah ini

sedikitpun. Barangsiapa membuat

sebuah bid’ah sesat yang

tidak dirihai oleh allah dan

Rasul-Nya, maka dia akan

mendapatkan dosa sebanyak

dosa orang yang telah mengamalkan

bida’ah itu tanpa mengurangi

dosa mereka sedikitpun.”

(HR. At-Tirmizi)

Bahkan mentaati Rasul SAW

merupakan syarat untuk masuk

surga. Rasulullah SAW bersabda,

“Setiap umatku akan masuk

surga, kecuali yang enggan.

Seorang sahabat bertanya,”Wahai

Rasulullah, siapakah

yang enggan itu? Beliau

menjawab, “Barangsiapa

yang taat kepadaku maka ia

masuk surga. Dan barangsiapa

yang tidak mentaatiku maka

ia enggan (masuk surga).”

(HR. Bukhari)

Dari beberapa ayat Al-Quran

dan Hadits diatas dapatlah disimpulkan

bahwa makna cinta kepada

Rasul SAW berarti mentaati

perintah dan larangan Rasulullah

SAW, mengikuti petunjuk beliau,

mengamalkan dan menghidupkan

Sunnah beliau.

Tanda-Tanda Cinta Kepada

Rasul SAW

Orang yang mencintai sesuatu

biasanya akan lebih mengutamakan

sesuatu yang dicintainya itu.

Jika tidak sampai seperti itu, maka

pengakuan cintanya perlu dipertanyakan

kembali. Oleh karena

itulah, orang yang telah mengaku

dirinya telah mencintai seharusnya

memperlihatkan tanda-tanda

kecintaanya tersebut.

Dalam kitabnya “Asy- Syifaa

Bi Ta’riifi Huquuqil Mushthafaa”,

Qadhi Iyadh rahimahullah

(wafat 544 H), seorang

ulama besar dari Andalusia,

menyebutkan tanda-tanda orang

yang mencintai Rasulullah SAW,

yaitu: Pertama, mengikuti Sunnah

Nabi SAW, baik yang berupa perkataan

maupun perbuatan. Dia

akan mengerjakan seluruh perin-

tah Rasul SAW, menjauhi larangannya

dan berperilaku seperti

beliau dalam keadaan suka dan

duka. Kedua, lebih memprioritaskan

ajaran syariat Rasul SAW

sehingga rela untuk mengenyampingkan

dorongan syahwatnya.

Ketiga, membenci manusia karena

Allah, bukan berdasarkan dendam

pribadi. Keempat, seringkali

menyebut-nyebut nama baginda

Rasul SAW. Sebab seseorang

yang yang mengaku cinta kepada

sesuatu, maka dia pun akan

sering kali menyebut-nyebut sesuatu

yang dia cintai itu. Kelima,

seringkali merasa rindu untuk bertemu

dengan Rasul SAW, sebab

setiap pecinta itu akan sangat

senang bila dengan kekasihnya.

Keenam, menghormati dan

memuliakan sang kekasih ketika

namanya disebut. Dia akan memperlihatkan

sikap khusyu’ dan

merasa tersentuh takkala mendengar

nama Rasulullah. Ketujuh,

mencintai orang-orang yang

mencintai Nabi SAW dan orangorang

yang dicintai oleh beliau,

seperti keluarga Rasulullah dan

para sahabat. Kedelapan, membenci

orang-orang yang memusuhi

Rasul SAW dan orang-orang

yang dibenci oleh beliau. Kesembilan,

mencintai Al-Quran yang

telah dibawa oleh Rasul SAW.

Kesepuluh, mencintai ummat

Rasul SAW dan suka memberikan

nasihat kepada mereka.

Kesepuluh, hidup zuhud di dunia

dan rela untuk fakir.

Pada bulan maulid ini, marilah

kita kembali bermuhasabah sejauh

mana kita mencintai Rasulullah.

Mencintai Rasul bukan

sekedar memperingati maulidnya

setiap tahunnya, namun yang lebih

penting adalah bagaimana kita

mentaati perintah dan larangan

Rasul, mengikuti petunjuk beliau,

mengamalkan dan menghidupkan

Sunnah beliau. Rasulullah

sendiri tidak pernah menyuruh

untuk memperingati hari kelahirannya.

Terlebih lagi peringatan

maulid yang dimeriahkan dengan

acara keunduri besar-besaran di

seluruh Aceh terkesan mubazir,

tanpa menyentuh substansi dan

maksud peringatan maulid tersebut

yaitu mencintai Rasul SAW

dan mengenang perjuangan beliau.

Semoga kita termasuk orang

yang senantiasa mencintai Nabi

SAW sehingga dicintai Allah. Tentu

dengan cara mengamalkan Al-

Quran dan Sunnah Nabi SAW

sesuai dengan pemahaman para

ulama salafusshalih (para shahabat,

tabi’in dan tabi’ tabi’in).

Wallahu a’lam...

Penulis adalah kandidat

Doktor Ushul Fiqh, IIUM &

pengurus Dewan Dakwah Islamiah

Indonesia (DDII) Aceh


Seleb 19

EDISI 5-11 MARET 2012

Ahmad Dhani: Aku Bukan

Keturunan Buron NAZI!

FOTO Kapanlagi.com

A

MERASA mendapatkan

perlakuan tidak adil dari

acara penghargaan Panasonic

Awards, pihak Trans

TV dengan tegas menolak

untuk hadir sebagai peserta

dalam acara yang diperuntukkan

kepada insan

pertelevisian itu.

“Memang untuk tahun

ini, saya sebagai wakil

Trans TV, kita semua udah

fix kalau untuk Panasonic

Awards tidak akan ikut sebagai

peserta walaupun

ada acara kita yang masuk

nominasi,” papar Hadiansyah

Lubis.

Hadiansyah selaku Head

of Marketing Public Relations

Trans TV yang dijumpai

di gedung Trans TV di

kawasan Jakarta Selatan,

Selasa (28/2) mengakui

bahwa alasan penolakan

pihak mereka masih sama

seperti tahun lalu.

“Jadi ini karena lebih

kepada proporsi penayangan

dari sisi on air. Kita lihat

teman-teman dari Trans

Corp kurang mendapatkan

proporsi seimbang pada

saat nominasinya itu diumumkan,”

lanjut Hadiansyah.

Seperti yang diketahui,

beberapa tahun terakhir,

Panasonic Awards selalu ditayangkan

di stasiun TV

hmad Dhani berang, dan kali ini dirinya

menumpahkan kekesalannya

melalui akun Twitter pribadinya.

Amarah pendiri Republic Cinta Management

(RCM) itu lantaran situs ensiklopedia

populer di internet, Wikipedia sembarangan

menulis silsilah keluarganya.

Dalam en.wikipedia.org, ensiklopedia bebas

di internet itu mencantumkan biodata

Dhani dengan menyebutkan bahwa dirinya

adalah putra pertama dari tiga bersaudara

pasangan seorang diplomat Indonesia, Eddy

Abdul Manaf dan Joyce Theresia Pamela Kohler,

seorang Indonesia yang memiliki keturunan Jerman-Yahudi.

Kakek Dhani, Friederich Kohler adalah seorang

Yahudi Jerman yang melarikan diri ke

Indonesia untuk menghindari kekuasaan NAZI.

Dan menanggapi tulisan itu, tidak main-main,

mantan suami Maia Estianty ini menuduh Wikipedia

English bersikap ngaco. Menurutnya,

sang kakek memang seorang Jerman namun

sudah menjadi warga negara Belanda yang

bekerja di sebuah bank Belanda di Indonesia.(kpl)

Trans TV (Kembali) Boikot

Panasonic Awards 2012

Teuku Wisnu terpilih sebagai aktor terfavorit pada Panasonic

Awards 2009 lalu.

milik MNC Grup seperti

RCTI. Dan beberapa pihak

menilai acara itu hanya

memberikan proporsi besar

kepada tayangan pro-

gram milik RCTI saat

nominasi on air ditayangkan.

Kita tunggu saja perkembangan

ke depannya.(kpl)

■ Google images

Rio Ferdinand

Kecewa Indonesia

Dibantai 0-10

RIO Ferdinand Kecewa Indonesia Dibantai 0-10 -

Kesedihan rupanya tak hanya menyelimuti tim nasional

Indonesia, usai dibantai 10 gol tanpa balas oleh

Bahrain, tadi malam. Bek senior Manchester United

Rio Ferdinand turut mengucapkan simpatinya.

Pada laga terakhir penyisihan Grup E Pra Piala Dunia

2014 zona Asia, Rabu 29 Februari 2012, Indonesia

tak mampu berbuat apa-apa di hadapan publik Bahrain

di Stadion Manama. Kekalahan 0-10 merupakan

rekor terburuk sejak 38 tahun silam, setelah Garuda

Merah Putih dibungkam Denmark 0-9.

Sejarah kelam timnas Indonesia ini rupanya turut

disesalkan Ferdinand. Secara emosional, sosok bek

senior Inggris itu memang memiliki kedekatan dengan

ribuan fans MU di Tanah Air. Wajar saja jika ia kecewa

dengan hasil pertandingan tersebut.

“Apakah Indonesia kalah??? Saya tidak bahagia dengan

skor 10-0 ini. Musim panas lalu, saya datang ke

Indonesia,” tulis Ferdinand di akun pribadinya di laman

Twitter, @rioferdy5.

Kekecewaan Ferdinand tak berhenti sampai di situ.

Sebab, timnas Inggris juga menelan kekalahan 2-3 dari

Belanda dalam laga persahabatan di Stadion Wembley,

London, Kamis dini hari tadi. Meski demikian, bek 33

tahun itu tetap bangga dengan performa pemain-pemain

muda The Three Lions.

“Pembelajaran yang bagus untuk para pemain-pemain

muda Inggris. Mereka menunjukkan karakter

yang baik di akhir laga,” imbuh Ferdinand, yang tidak

masuk skuad melawan Belanda.(kpl)


20 Ekonomi & Bisnis

EDISI 5-11 MARET 2012

Meredupnya Pamor Blackberry

Promo produk Blackberry.

Indonesia merupakan pasar yang sangat besar

bagi vendor ponsel mana pun, termasuk Research

in Motion (RIM), yang di awal masuknya ke

Indonesia langsung melejit pada 2009. Tak

tanggung-tanggung, pertumbuhan pemakai

BlackBerry, produk RIM, bisa mencapai ribuan

persen pada 2010 dibandingkan dengan 2009.

Hingga akhir 2010 jumlah pengguna BlackBerry

sudah mencapai sekitar 1 juta orang, dan pada

akhir tahun ini sudah mencapai sekitar 5 juta

orang. Keunggulan BlackBerry yang tidak dimiliki

vendor ponsel lain, bahkan Nokia sekali pun

adalah didukung oleh ekosistemnya yang sudah

terbentuk, mulai dari operator hingga konsumen

pengguna. Kenaikan yang sangat signifikan ini

sangat bertolak belakang dengan pertumbuhannya

di negara lain, bahkan Eropa dan AS sekalipun.

Di AS dan sebagian besar

negara Eropa,

pangsa pasar RIM terus

tergerus. Lembaga

riset ComScore mengungkapkan

Android bersama Samsung dan

HTC, saat ini merupakan penguasa

pasar ponsel dunia, diikuti iPhone.

Pangsa pasar Android antara

Agustus hingga Oktober adalah

sebesar 46,3%, meningkat

4,4 poin dari periode tiga bulan

sebelumnya yang berakhir pada

Juli.

Sementara pangsa pasar Apple

mengalami kenaikan sejumlah

1 poin menjadi 28,1% pada

periode yang sama. Pangsa pasar

RIM turun 4,5 poin menjadi 17,2%

dan Microsoft turun 0,3 poin menjadi

5,4%. Samsung tetap menyandang

gelar sebagai supplier

handset terpopuler di Amerika

Serikat dengan 25,5% dari pangsa

pasar, dan jumlah tersebut tidak

berubah semenjak laporan tera-

khir dari comScore.

LG menduduki peringkat ke

dua dalam pasar dengan jumlah

20,6% walaupun jumlah ini turun

sedikit dari periode sebelumnya.

Motorola berada di posisi berikutnya

dengan jumlah 13,6%, baru

kemudian diikuti oleh Apple dengan

10,8% dan RIM dengan

6,6%.

Pada November lalu, RIM

mengalami kerugian besar karena

Blackberry PlayBook tidak

laku di pasar global, kalah bersaing

dengan iPad dan tablet Android.

Seperti dikutip dari

Bloomberg, sejak diluncurkan

awal tahun ini, penjualan Play-

Book terus menurun.

Angka penjualannya, mulai

dari 500.000 unit pada kuartal I-

2011, lalu 200.000 unit pada kuartal

II-2011, dan hanya 150.000 unit

pada kuartal III-2011. Jika ditotal,

penjualannya hanya 850.000

unit. Penjualan PlayBook yang

kurang dari target itu menyebabkan

kerugian RIM mencapai

US$485 juta.

RIM telah menyatakan akan

menunda sistem operasi terbarunya

yang diberi nama BB10 sampai

akhir 2012. Penundaan tersebut

dikarenakan RIM sedang

menunggu prosesor dual core terbaru.

Padahal, penundaan ini

■ Google images

memberi ruang bagi Apple dan

Android untuk semakin mendominasi

pasar global.

Dalam sebuah pernyataan,

Co CEO RIM Mike Lazaridis

mengatakan bahwa butuh beberapa

waktu untuk menyadari manfaat

dari transisi sistem operasi

terbaru yang dilakukan RIM.

“Namun, kami tetap percaya bahwa

RIM memiliki kekuatan dan

kemampuan untuk mempertahankan

peran utama dalam industri

komunikasi mobile,” kata Lazaridis.

Laba RIM anjlok

Laba RIM hingga kuartal III-

2011 anjlok 71% (tahun ke tahun)

dari US$911,1 juta menjadi

US$265 juta. Lazaridis pun memperparah

kekecewaan para investor

dengan memotong target penjualan

produk Blackberry menjadi

sekitar 11 juta -12 juta unit pada

kuartal akhir 2012. Padahal, pada

kurun waktu yang sama tahun

lalu, penjualan Blackberry mencapai

14,8 juta unit.

Selain itu, pangsa pasar

sistem operasi Blackberry di

Amerika Serikat juga anjlok.

Menurut lembaga survei The

NDP Group, pangsa pasar Blackberry

OS di AS tahun ini turun

menjadi 10%.

Masa kejayaan Blackberry

terjadi tahun 2009 ketika mereka

meraup 44% pasar smartphone di

AS, mengalahkan iOS dan Android.

Namun, popularitas BB OS

mulai menurun pada 2010 dengan

perolehan pasar 25%.

Kendati demikian, RIM masih

memiliki pelanggan setia dari kalangan

pebisnis yang menganggap

sistem komunikasi Blackberry

aman. Akan tetapi, sistem yang

aman bagi para pebisnis ini sering

membuat pemerintah konservatif

mengancam untuk memblokir layanan

Blackberry jika mereka tidak

diberi kesempatan mengontrol

komunikasi dari Blackberry. Ini

lah yang membuat kepercayaan

konsumen sedikit demi sedikit terus

menurun.

Perkembangan RIM di negara

lain juga banyak dihambat, seperti

di India di mana pemerintah

setempat meminta vendor asal

Kanada itu untuk bisa mengakses

data serta melacak email yang

dikirim atau diterima pengguna

BlackBerry di India. Mereka khawatir

layanan tersebut disalahgunakan

oleh para militan dan

menciptakan ketidakstabilan politik.

Hingga kini India belum sepakat

dengan RIM.

UEA juga meminta RIM memberi

akses kepada pemerintah

untuk mengetahui informasi yang

dikirim pengguna ponsel pintar itu.

Pemerintah UEA mengancam

akan memblokir, namun dicabut

setelah RIM tunduk kepada pemerintah

UEA akhir Oktober lalu.

Adapun, Pakistan meminta RIM

menutup akses FB. Di China

apalagi, RIM yang baru bisa memasuki

China pada 2008 mendapat

pengawasan penuh dari pemerintah

negeri tersebut, termasuk

akses situs porno dan situs-situs

yang kritis pada pemerintah.


Ekonomi & Bisnis

Perkembangan BlackBerry

di Indonesia

Serangkaian komitmen RIM

yang tidak tercapai, baik dengan

pemerintah maupun pengguna

BlackBerry di Indonesia berbuntut

kekecewaan. Puncaknya adalah

rencana akan digelarnya aksi

‘Lempar BlackBerry’ di depan

Kedubes Kanada dalam waktu

dekat. Dari pihak operator sendiri

mendukung desakan kepada RIM

agar membangun dan menempatkan

server di Indonesia agar terjadi

penghematan biaya bandwidth

yang jauh lebih besar, serta penurunan

latency (delay). Operator

juga mengeluhkan bahwa saat ini

tidak ada service level agreement

(SLA) yang transparan dengan

RIM, yang mengakibatkan tidak

ada jaminan QoS dari RIM.

Para operator saat ini juga kesulitan

mengatasi trouble shooting

yang terjadi pada device maupun

jaringan, karena kantor RIM di

Indonesia tidak dilengkapi dengan

ahli di bidang teknis (technical expert)

sehingga penangan masalah

jadi lama dan tidak jelas. Kualitas

BB saat ini juga tidak maksimal hal

itu dikarenakan tidak adanya monitoring

tools untuk memantau kinerja

RIM seperti ketika terjadi

gangguan, RIM tidak bisa menjelaskan

gangguan untuk wilayah

mana saja dan berapa lama.

Muaranya, semua kinerja

RIM yang belum optimal, menjadi

beban operator dan harus berhadapan

dengan konsumen. Operator

juga mulai mengeluhkan

rendahnya bagi hasil dengan

RIM, padahal layanan BIS sangat

banyak menyita kapasitas jaringan

operator telekomunikasi.

Nokia juga anjlok

Nokia melancarkan sejumlah

strategi untuk tetap bisa bertahan

di pasar ponsel Eropa, salah satunya

memangkas harga ponselnya

sehingga meningkatkan kemungkinan

untuk dapat bersaing

dalam pasar ponsel. Ponsel pintar

Nokia dengan cepat kehilangan

pangsa pasar karena kalah

Peluncuran salah satu produk Nokia.

bersaing dengan ponsel pintar

yang berjalan pada platform Google

Android.

Untuk mengatasai hal itu,

Nokia pun melakukan banting har-

ga agar bisa terus bertahan di

pasar. Saham Nokia juga turun

1,5% menjadi 4,37 euro pada

tahun ini. Saham Nokia jatuh lebih

dari 40% pada tahun ini di tengah

kekhawatiran perpindahan

Nokia dari perangkat lunak Symbian

ke Microsoft Windows yang

tidak dapat membantu bersaing

lebih baik dengan rival seperti iPhone

Apple Inc.

Langkah Nokia membanting

harga tersebut tentu saja memukul

vendor lain seperti Motorola,

Sony Ericsson, dan LG Electronics.

Nokia bahkan terancam

kehilangan pasarnya sama sekali

LG menduduki peringkat ke dua dalam pasar

dengan jumlah 20,6% walaupun jumlah ini

turun sedikit dari periode sebelumnya.

Motorola berada di posisi berikutnya dengan

jumlah 13,6%, baru kemudian diikuti oleh

Apple dengan 10,8% dan RIM dengan 6,6%.

pada saat bermigrasi ke Windows

Phone.

Apple juga tergerus

Penguasaan Apple di pasar

ponsel pintar (smartphone) Eropa

semakin tergerus. Melemahnya

kondisi perekonomian di Eropa

dan penurunan harga produk

smartphone dari para rival telah

mengganggu penjualan iPhone

dari Apple sepanjang tahun ini.

Sejak diluncurkan pada Okto-

ber lalu, iPhone 4S berhasil

menancapkan pengaruhnya di

Inggris dan Amerika Serikat

(AS). Sayangnya, generasi terbaru

iPhone itu gagal menguasai

pangsa pasar di Eropa secara keseluruhan.

Pengusaan pasar Apple

di Eropa kian terperosok.

Penurunan pangsa pasar Apple

di Eropa menjadi berkah bagi

para rivalnya. Pasar smartphone

di Eropa kini didominasi dengan

perangkat berplatform Android

dari Google. Produsen smartphone

berplatform Android itu

berani mematok harga lebih murah

ketimbang produk Apple. Saat

ini, produsen smartphone yang

menggunakan sistem operasional

Android meliputi Samsung

Electronics, Sony Ericsson, LG

Ericsson dan Motorola Mobility.

Data Kantor Worldpanel

menunjukkan pangsa pasar Google

di Eropa secara keseluruhan

di kisaran 46%-61%. Di Jerman,

Android mendominasi pangsa

pasar penjualan smartphone

sebesar 61% pada 12 pekan terakhir,

dengan Samsung Galaxy S

EDISI 5-11 MARET 2012

21

■ Google images

II berhasil membukukan penjualan

tertinggi.

Pasar ponsel di Indonesia

Peluang BlackBerry dan ponsel

Eropa masih terbuka di Indonesia,

meski tentu saja pertumbuhannya

terus menurun, tidak segemerlap

tahun-tahun sebelumnya.

Masuknya Android sedikit

banyak telah menggeser pengguna

kalangan atas dari BlackBerry

ke Android. Kelemahan utama

ponsel-ponsel Eropa adalah

gagal membentuk ekosistem dan

komunitas seperti BlackBerry

Messenger dan Android.

Persaingan juga terjadi dengan

ponsel-ponsel bermerek lokal,

yang kini makin digemari

masyarakat golongan ekonomi

menengah ke bawah, termasuk

yang merupakan bundling dengan

operator. Bila BlackBerry tak juga

membenahi komitmen dan pelayanannya,

apalagi di tengah krisis

keuangan internal perusahaannya,

maka lambat laun dominasi ponsel

cerdas itu mulai tergeser, yang

diprediksi akan dimulai tahun

depan.*(Bisnis.com)


22 Etalase

EDISI 5-11 MARET 2012

Rizki Adhar/dbs

Satelit-Satelit “Dahsyat” Iran

Pada pekan-pekan mendatang, perhatian dunia dipastikan berpaling ke

Iran. Bukan karena hubungan yang memanas antara Amerika Serikat dan

Israel kepada Negara pimpinan Mahmoud Ahmadinejad ini, namun

dikarenakan Kepala Badan Antariksa Iran (ISA), Hamid Fazeli,

mengumumkan jika Iran akan segera meluncurkan satelit produk dalam

negeri bernama “Fajar” ke orbit (luar angkasa). Kabar “prestasi” yang

dilakukan Iran, tentu saja membuat suhu di Timur Tengah semakin

memanas, terutama bagi Israel dan Amerika Serikat yang kini

bersitegang dengan Iran.

Dalam lima terakhir, beberapa satelit telah diluncurkan Iran ke luar

angkasa. Sebenarnya, embargo Amerika Serikatlah yang membuat

negeri para Mullah ini bersikeras dan berupaya dengan kekuatan sendiri.

Tak heran bila Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, sempat bergurau.

‘’Terima kasih kepada Amerika Serikat. Berkat embargonya, kami

sekarang memiliki teknologi nuklir sendiri, dan teknologi luar angkasa

yang maju.’’

Iran sendiri adalah salah satu dari 24 anggota pendiri Komite PBB urusan

Penggunaan Antariksa secara Damai, yang didirikan pada 1959. Dengan

diluncurkannya satelit ini, Iran masuk ke dalam kelompok eksklusif, yaitu

kelompok negara yang bisa merancang satelit, sekaligus

meluncurkannya. Delapan negara lain yang lebih dulu adalah Rusia,

Amerika Serikat, Perancis, Jepang, China, Inggris, India, dan Israel.

Meski, dari segi pengalaman, Iran sebetulnya masih kalah jauh

dibandingkan para pendahulunya di bidang satelit. Pada 1957, Uni Soviet

sudah menempatkan Sputnik di luar angkasa. Setahun kemudian,

Amerika Serikat menyusulnya.

Nah, berikut ini adalah beberapa satelit milik Iran yang telah dan akan

segera mengudara.

Satelit OMID

Pada awal 2009, bertepatan dengan

peringatan 30 tahun Revolusi

Iran, negara tetangga Irak ini

akhirnya meluncurkan satelit pertama yang

dibuat di dalam negeri bernama Omid.

Omid yang berasal dari bahasa Persia yang

artinya ‘harapan’ berhasil mencapai orbitnya

sekitar 250 sampai 350 km di atas atmosfir

bumi dan mengorbit 15 kali dalam

sehari. Satelit komunikasi ringan ini

dilengkapi dengan teknologi pengindraan

jarak jauh, satelit telemetri dan teknologi

Satelit OMID

sistem informasi geografis. Sebagai satelit

pengumpul informasi dan percobaan, setelah

tiga bulan Omid akan mendarat dan

membawa data-data yang nantinya dapat

membantu para ilmuwan Iran dalam meluncurkan

satelit yang beroperasi ke luar

angkasa selanjutnya.

Satelit ini sendiri digunakan untuk tu-

juan penelitian dan telekomunikasi. Saat itu,

stasiun TV pemerintah Iran mengatakan

peluncuran satelit yang menggunakan roket

Safir 2 itu merupakan pencapaian ilmuwan

Iran ditengah-tengah sanksi internasional

atas negara itu. Presiden Iran, Mahmoud

Ahmadinejad mengatakan satelit Omid diluncurkan

untuk menyebarkan monoteisme,

perdamaian, dan keadilan di dunia.

Peluncuran Omid meningkatkan

kembali kekhawatiran di dunia Barat karena

teknologi ini bisa digunakan untuk membuat

rudal jarak jauh dengan kemungkinan

dilengkapi hulu ledak nuklir.

Omid sebenarnya

bukan satelit perdana

milik Iran. Ini dikarenakan

pada 2005 Iran

pernah meluncurkan

satelit bernama Sina-

1. Akan tetapi dikarenakan

diluncurkan

dengan bantuan Rusia,

maka Omid adalah

satelit perdana

yang berhasil dikembangkan

putra bangsa

Iran.

Satelit RASAD I

Satelit Rasad I adalah

satelit Observasi

■ Google images

yang dikembangkan

Iran pada 2011. Menurut

media lokal Iran,

satelit ini digunakan untuk mengirim gambar

dan prakiraan cuara. Sama seperti

satelit sebelumnya, Rasad juga diluncurkan

oleh roket Safir. Rasad masuk orbit 260

KM (163 mil) di atas Bumi dan dapat memutar

15 kali mengelilingi Bumi setiap 24

jam. Rasad juga memiliki jangka hidup dua

bulan yang tentunya lebih panjang daripa-

Roket Safir

da OMID. Rasad I, yang pada awalnya

dijadwalkan akan diluncurkan pada Agustus

2010, dibuat oleh Malek Ashtar University

di Teheran, yang terkait dengan

pasukan elit Garda Revolusi Iran.

Sebelumnya pada Februari 2011, Presiden

Mahmoud Ahamadinejad sempat

mengungkapkan bahwa Iran sedang

mengembangkan empat prototipe baru

satelit buatan negeri yang harapkan dapat

diluncurkan sebelum Mei 2012. Masingmasing

Rasad, Fajr, Zafar (Kemenangan)

dan Amir Kabir-I serta mesin roket Safir-

B1 (Ambassador-BI). Laporan-laporan

media Iran menuturkan roket Safir-BI dapat

membawa satelit seberat 50 Kg (110

pon) ke orbit eliptik (berbentuk bulat panjang)

300-450 Km (di atas Bumi).

Atas keberhasilan Iran meluncurkan

satelit buatan domestik, ilmuwan Badan

Antariksa Amerika Serikat (NASA)

Shervin Taqawi menyatakan kekagumannya

atas prestasi yang ditorehkan oleh Iran.

Ia menyatakan kekagumannya kepada Iran

sebagai Republik Islam yang mampu mengirim

satelit ke orbit bumi dengan menggunakan

roket peluncur ringan dan dari sisi

ilmu pengetahuan Iran memiliki potensi

sangat tinggi.

Satelit Navid

Satelit observasi Navid-e Elm-o Sanat

yang dijuluki “Fajar” dirancang untuk mengambil

gambar resolusi tinggi dari dunia

dan mengumpulkan data tentang kondisi

cuaca. Hal ini diketahui setelah Brigadir

Jenderal Ahmad Vahidi, Menteri Pertahanan

mengatakan Iran berencana untuk menempatkan

generasi baru satelit bernama

Fajar (Navid) ke orbit untuk menandai ulang

tahun ke-33 Revolusi Islam 1979 di

negara itu.

“Peluncuran satelit Navid-e Elm-o Sanat

ke orbit menggunakan satelit pembawa

Safir bukan hanya operasi ruang angkasa,

tetapi terdiri dari kreativitas, kemandirian

dan kebijaksanaan insinyur kedirgantaraan

Iran,” kata Vahidi.

Satelit Fajar (Navid), yang saat ini

Satelit RASAD I

mengalami fase akhir, akan diluncurkan ke

ruang angkasa pada 20 Maret mendatang.

Kepala Badan Antariksa Iran (ISA) Hamid

Fazeli menyebut peluncuran ini menandai

sebuah terobosan luar biasa di bidang

teknologi ruang angkasa. Menurutnya, satelit

seberat 60-kilogram yang didukung oleh sel

surya itu, akan mengelilingi Bumi pada ketinggian

sekitar 400 kilometer dan akan tinggal

di orbit selama satu setengah tahun.

Satelit Navid atau Gospel dirancang

untuk mengumpulkan data tentang kondisi

cuaca dan memantau bencana alam.

Satelit tersebut memiliki berat sekitar 110

pon (50 kilogram) dan akan mengorbit

bumi di ketinggian hingga 234 mil (375 kilometer),

mengitari planet ini 15 kali sehari.

Satelit ini dari jenis yang dikenal sebagai

miniatur atau mikrosatelit, yang biaya

produksi dan peluncurannya jauh lebih

murah.


Kabar Dunia

SEBUAH rencana

pemerintah Malaysia

untuk memprivatisasi

sistem kesehatan

publik dan meminta

konsumen untuk

membayarnya melalui

pemotongan gaji

dengan cepat berubah

menjadi isu pemilihan

umum.

Laporan Baradan

Kuppusamy

P

ara dokter “peniup peluit”

(whistleblower)

membiarkan rahasia itu

tersingkap bulan ini

dengan memberikan rincian mengenai

“Icare” yang informasinya

dibagikan pemerintah kepada

para dokter dan pemangku kepentingan

terpilih.

Saat ini pemerintah membayar

untuk skema layanan kesehatan

sebesar 34 milyar ringgit (sekira

Rp 110 trilyun) setiap tahun.

Mereka ingin membebankannya

kepada para konsumen di bawah

“Pembiayaan Perawatan Kesehatan”

yang mendapat tentangan

dari dokter umum dan spesialis.

Para dokter menentang setiap

skema yang mewajibkan warga

negara memberikan sebagian

pendapatan mereka –dalam kasus

ini 10 persen dari gaji bulanan–

sekalipun pembiayaan kesehatan

itu ditujukan untuk konsumen.

Sistem yang sudah ada, terdiri

atas jaringan rumahsakit umum

dan klinik dan perawat di seantero

negeri, sudah menyediakan layanan

kesehatan yang murah, terjangkau,

dan efektif.

“Mengapa membenahi sesuatu

yang sudah berjalan cukup

baik,” ujar Dr Ng Swee Choon,

wakil ketua Asosiasi Praktisi

Medis Swasta, sebuah kelompok

dokter yang menentang Icare.

“Malaysia memiliki layanan

kesehatan yang baik karena hampir

90 persen penduduk tinggal

dalam jarak lima kilometer dari

rumahsakit maupun klinik pemerintah,”

katanya.

Ng berkata, sebuah forum

yang digelar Badan Kesehatan

Dunia (WHO) pada 18 Februari

mengakui dalam laporan tahunan

2007 bahwa Malaysia menjalankan

sistem layanan kesehatan

yang efektif dan efisien serta lay-

EDISI 5-11 MARET 2012

Privatisasi Layanan Kesehatan

Menjadi Isu Pemilu

anan itu dinilai “sempurna.”

Saat ini 4,7 persen dari Produk

Domestik Bruto dipakai untuk

kesehatan, jauh di bawah rekomendasi

WHO sebesar delapan

atau sembilan persen.

“Jauh lebih penting meningkatkan

anggaran kesehatan

dari persentase PDB ketimbang

mengubah sistem,” kata rekan

dokter-cum-aktivis T. Jayabalan.

Pemerintah justru bergerak

menjauh dari penyediaan layakan

kesehatan gratis ke sebuah skema

pembiayaan yang akan dibebankan

kepada seluruh warga

negara, katanya.

Namun pemerintah menyatakan

layanan kesehatan menjadi

kian mahal setiap hari dan percaya

membebankan pembiayaan

ke warga adalah salah satu pilihan

terbaik.

“Setiap orang berhak mendapatkan

layanan kesehatan yang

sama… tak akan ada perbedaan

swasta dan pemerintah,” kata

Menteri Kesehatan Liow Tiong

Lai, menambahkan bahwa skema

ini mewajibkan setiap orang

berkontribusi saban bulan sebagai

imbalan mendapatkan perawatan

medis terbaik.

Saat ini, hanya orang mampu

yang bisa membayar mahal dan

mendapatkan rumahsakit swasta

berfasilitas lengkap yang menjamur

di seluruh negeri. Lainnya

mendapatkan rumasakit peme-

rintah yang penuh sesak serta

kekurangan fasilitas dan karyawan.

Icare diharapkan menyatu

dengan sumberdaya Badan Kesehatan

Nasional (NHC) yang

akan membayar tagihan medis,

menentukan orang sakit ke seorang

dokter, dan mengatur perawatan

sesuai jadwal.

Banyak orang tak mau mempercayakan

sebagian gaji bulanan

mereka diberikan ke NHC

yang dikelola pemerintah. Mereka

khawatir akan terjadi salah

manajemen serta kroniisme dan

nepotisme, seperti sektor publik

lain. “Kami khawatir pencurian

dan bentuk korupsi lain akan

merampas skema itu,” kata Dr

Michael Jeyakumar, pengacara

dari Partai Sosialis Malaysia.

“Saat ini pemerintah hanya

meminta orang-orang menunggu

dengan tenang hingga mereka

menunjukkan apa yang terbaik untuk

mereka,” katanya. “Tipe kebijakan

dari atas-ke-bawah semacam

ini sudah tak berlaku lagi.”

Menteri Kesehatan Liow

muncul pekan lalu untuk menyatakan

bahwa kelompok oposisi

menyebarkan rincian “palsu”

guna membingungkan publik tentang

Icare.

Dia bilang, pernyataan bahwa

10 persen dari gaji warga akan diwajibkan

untuk membiayai Icare

adalah bohong. “Saya sendiri yang

akan menentang skema itu jika

terjadi,” kata Liow kepada The

Star daily, 19 Februari.

Namun, menteri kesehatan

maupun Perdana Menteri Najiv

Razak mendapat tantangan dari

kelompok oposisi untuk mempublikasikan

seluruh rinciannya.

Pemerintah meminta warga

Malaysia agak tak berspekulasi

tentang Icare dan mempertimbangkan

bila sistem itu memberi

kesempatan untuk berkembang.

Pakatan Rakyat, yang beroposisi,

mendesak warga agar

mencabut dukungan kepada Barisan

Nasional yang berkuasa.

“Barisan Nasional tak dapat dipercaya

dengan uang rakyat,”

kata Jeyakumar.

Pakatan menolak Icare karena

mengeksploitasi dan menggunakan

isu ini sebagai bahan

kampanye pemilihan umum yang

akan digelar April 2013.

Sistem perencanaan top-down

ini merupakan ciri khas Barisan

Nasional yang memerintah negara

ini sejak kemerdekaan pada 1957

dan didominasi Organisasi Nasional

Malaysia Bersatu

(UMNO).

Kebijakan privatisasi layanan

kesehatan publik bisa merusak

Barisan Nasional yang memproyeksikan

diri sebagai pelindung

kepentingan sosial-ekonomi dari

konstituen utamanya, rakyat Malaysia

di pedesaan. Para pemilih

23

■ JAMES JG.COM

menolak Barisan Nasional memegang

kekuasaan pada pemilihan

umum tahun 2008 ketika hampir

49 persen suara beralih dari

Barisan Nasional ke koalisi oposisi

Pakatan Rakyat yang baru

terbentuk dan dipimpin Anwar

Ibrahim, mantan wakil perdana

menteri pemerintahan Barisan

Nasional.

Pakatan Rakyat dan Barisan

Nasional akan bertarung kembali

untuk memperebutkan kekuasaan

dalam pemilihan umum yang akan

berlangsung pertengahan tahun.

“Banyak anggota masyatakat

tak menyadari implikasi dari skema

itu,” kata anggota parlemen

dari oposisi Charles Santiago kepada

IPS.

“Pemerintah federal berpendapat

Icare akan membuat

layanan kesehatan lebih terjangkau

dan efisien untuk publik,”

kata Santiago. “Tapi sebenarnya

mereka memprivatisasi layanan

kesehatan kami melalui skema

jaminan kesehatan sosial yang

hanya akan membebani rakyat,

terutama rakyat miskin,” ujar Santiago

yang mulai melakukan kampanye

penyadaran kepada konstituennya

di Klang, 30 kilometer

dari barat ibukota.*

■ Naskah ini diterbitkan

atas kerjasama Yayasan Pantau

dan IPS dengan Tabloid

Berita MODUS ACEH


cmyk

Finalis dan Peraih Adiwarta Award (2008, 2009, 2010, 2011) dan Anugerah Mochtar Lubis Award (2010)

facebook.com/modusacehdotcom twitter.com/modusacehdotcom

■ Kapanlagi.com

More magazines by this user
Similar magazines