analisis perilaku masyarakat terhadap keinginan menabung dan

ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KEINGINAN 

MENABUNG DAN MEMPEROLEH PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH 

DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

A i y u b 

The research was conducted in Nanggroe Acheh Darussalam Province, it aimed to 

indentify characteristic of society clasification and behaviour toward Islamic 

banking, and also mapping potency of network developed Islamic banking in 

research area. Research method was quantitative with logistic Regression Model and 

Chow test. The result of the research indicated society behaviour mostly unknown 

about system and islamic banking product. Society behaviour has two sides, namely 

willingness to save and to get fund from Islamic Bank. It indicated mostly willingness 

to save, was 462 person (92,4%) an addition, willingness to get fund was great also., 

it was 466 person (93,2%). Simoultaneously both funding side and saving side 

indicated potency to develop Islamic Bank, it was at middle catagory. Although 

patially it has the great potency. Chow Test indicated different among 7 research 

areas, each area has differented characteristic. Therefore the developed Islamic Bank 

in NAD Province need to searched partially. 

Key word : Syariah Banking, Potence, Preference and behaviour 

Aiyub adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh 

STRUKTUR PEMBELANJAAN DAN KINERJA PERUSAHAAN................................... (APRIDAR) 

1 

1

2 

Jurnal E-Mabis FE-Unimal, Volume 8, Nomor 1, Januari 2007 

Pendahuluan 

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan 

perbankan syariah di Indonesia dan juga di NAD. Permasalahan yang muncul antara 

lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama 

disebabkan oleh dominasi perbankan konvensional. Disamping itu, struktur 

pengetahuan dan persepsi masyarakat yang sudah terbangun sekian lama terhadap 

bank konvesional, tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada perbankan yang 

berazaskan Syariah Islam. Dengan alasan itu, penelitian ini dirasa penting untuk 

mengungkapkan bagaimana struktur persepsi masyarakat NAD saat ini, serta 

bagaimana peluang dan strateginya untuk dirubah agar lebih menerima perbankan 

syariah. Meskipun perbankan syariah dikenal belum lama, adalah menarik untuk 

mempelajari bagaimana karakteristik masyarakat yang selama ini telah mengadopsi 

bank syariah. Apakah karakter tersebut bersifat khas, dan apakah mereka merupakan 

pasar yang potensial untuk kedepan? Lebih khusus lagi, perlu pula digali bagaimana 

potensi perbankan secara umum, baik sektor usaha maupun segmen masyarakatnya, 

serta dimana lokasi yang sesuai untuk pengembangannya. 

Sejalan dengan pelaksanaan Syariat Islam di NAD yang telah berjalan selama 

empat tahun lebih, berbagai upaya dan langkah terus ditempuh oleh pihak yang 

mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam 

segala aspek kehidupan termasuk aspek perbankan syariah. Seiring dengan itu 

rehabilitasi dan rekontruksi di NAD dan Nias pasca gempa bumi dan tsunami perlu 

dilakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan Syariat Islam dan 

kebijakan-kebijakan untuk masa yang akan datang khususnya dalam aspek perbankan 

syariah, oleh sebab itu perbankan syariah perlu mengembangkan jaringan 

perbankannya dengan berbagai upaya baik melalui peningkatan pemahaman 

masyarakat mengenai produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah, 

perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya demand 

masyarakat terhadap sistem perbankan ini. 

Oleh karena itu, agar kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan 

pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam dalam sektor perbankan syariah agar 

lebih efektif diperlukan informasi yang lengkap mengenai karakteristik dan perilaku 

nasabah/calon nasabah terhadap perbankan syariah. 

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat 

mengenai hal-hal tersebut diperlukan sejalan dengan keinginan agar kebijakan dalam 

pelaksanaan Syariat Islam mengenai perbankan syariah dapat ditumbuh kembangkan 

dalam masyarakat, begitu juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

terhadap perbankan syariah di NAD haruslah didasarkan pada hasil penelitian yang 

dapat dipertanggungjawabkan (research-based policy making). Adapun yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

(1) Bagaimana perilaku kelompok masyarakat di wilayah penelitian terhadap 

perbankan Islam. 

(2) Bagaimana peta potensi pengembangan jaringan perbankan Islam di wilayah 

penelitian.

Landasan Teoritis 

Penelitian ini merupakan studi awal untuk mengetahui persepsi masyarakat di 

Nanggroe Aceh Darussalam, karena keterbatasan dana dan waktu, penelitian ini 

hanya dibatasai pada tujuh buah Kabupaten dan Kota, sementara masih terdapat 14 

Kabupaten dan Kota lainnya yang tidak termasuk dalam wilayah penelitian untuk 

studi awal ini. Populasi yang menjadi sampel hanya 500 orang untuk tujuh 

Kabupaten. Namun demikian Kabupaten dan Kota serta sampel yang dipilih sudah 

cukup mewakili daerah penelitian. Rencana pengembangan ke depan diharapkan 

Kabupaten dan Kota yang dipilih serta masyarakat yang menjadi sampel jauh lebih 

banyak dari studi awal ini. Yang terpenting dari rencana pengembangan hasil 

penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat bagi pengembangan 

bank syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. 

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori preferensi dan 

pilihan konsumen. Menurut teori preferensi dan pilihan konsumen, seorang 

konsumen dalam membuat keputusan terhadap apa yang ingin dibelinya melalui 

beberapa proses, yaitu proses pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, proses pembelian dan perilaku pascapembelian (Engel, Blackwell, Miniard, 

1994). Dalam proses pengenalan kebutuhan seseorang akan mencari tentang manfaat 

dari produk tersebut atau konsumen berusaha menemukan sumber motivasi yang 

menyebabkan dia tertarik dan melibatkan diri dalam produk tersebut. Dalam proses 

selanjutnya konsumen akan berusaha mendapatkan informasi yang lebih detail 

mengenai produk tersebut dalam hal ini konsumen akan mencoba mencari mediamedia 

informasi yang menginformasikan tentang produk tersebut, misalnya media 

cetak atau media elektronik. 

Tahap selanjutnya seorang konsumen akan melakukan evaluasi alternatif yang 

menjadi pertimbangan awal bagi konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. 

Termasuk dalam pertimbangan pada tahap ini adalah mengenai harga, mutu atau 

merk dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh barang tersebut dibandingkan 

dengan barang lainnya. Setelah semua selesai dan matang dalam pertimbangan 

kemudian proses selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan yaitu membeli 

atau tidak barang tersebut. Seandainya konsumen akhirnya memutuskan untuk 

membeli maka hal penting yang perlu diketahui adalah perilaku konsumen 

pascapembelian. Dalam hal ini adalah sejauhmana konsumen merasa puas terhadap 

apa yang dibelinya. Adakah membawa kepada imeg yang baik atau buruk bagi 

pembuatan keputusan selanjutnya. (Dijelaskan berdasarkan Gambar 1) 


3

4 


PENGENALAN 

KEBUTUHAN 

Manfaat yang dicari 

Motivasi 

Keterlibatan 

PENCAIRAN 

INFORMASI 

Sumber Informasi 

Media Berpengaruh 

Fokus Perhatian 

EVALUASI 

ALTERNATIF 

Pertimbangan Awal 

Indikator Mutu 

PROSES PEMBELIAN 

Alasan Pemilihan 

Jenis Tempat 

Pengeluaran 

PERILAKU 

PASCAPEMBELIAN 

Tingkat Kepuasan 

Loyalitas 

Gambar 1. Proses Keputusan Konsumen 

Sumber : Engel, Blackwell, Minard (1994) 

Pandangan dalam teori “Veblen Effects” juga menjadi sorotan dan 

pertimbangan tersendiri dalam penelitian ini, menurut Veblen, konsumsi atraktif yang 

dilakukan konsumen dipengaruhi oleh elemen sosiologi dan psikologi dimana hal ini 

kemudian mempengaruhi terhadap fungsi permintaan. Elemen tersebut menjadi faktor 

bahwa turunan utilitas dari suatu unit komoditi yang digunakan untuk konsumsi 

atraktif tidak hanya tergantung dari tingkat kualitas sejenis dari barang tersebut tetapi 

juga harga yang dibayarkan untuk unit barang tersebut. (Anny Ratnawati, dkk, 

2001).

Menurut Bentler dan Speckart (1997) mengatakan bahwa minat atau 

keinginan seseorang untuk memperoleh atau mendapatkan (membeli) sesuatu produk 

atau barang selain secara langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor sikap dan norma 

subjektif, juga dipengaruhi oleh faktor perilaku sebelumnya. Model Bentler dan 

Speckart merupakan pengembangan dari reasoned action model Fishbein dan Ajzein 

yang diformulasikan sebagai berikut : 

B ~ BI = w1 AB + w2 SN 

AB = E(bi) (ei) 

SN = E(NBj) (MCj) 

Dimana B adalah perilaku tertentu, BI adalah minat konsumen untuk 

melaksanakan perilaku B, AB adalah sikap konsumen untuk melaksanakan perilaku 

B, bi adalah kekuatan dari keyakinan penting (probabilitas subjektif yang dipegang 

oleh seorang konsumen bahwa melaksanakan perilaku B cenderung menimbulkan 

akibat i ("akibat" mencakup konsekuensi, upaya, biaya, karakteristik, dan atribut 

lain), ei adalah evaluasi tentang akibat i, SN merupakan norma subjektif yang 

berkaitan dengan apakah orang lain j (referen) menghendaki konsumen tersebut 

melakukan perilaku B, NBj adalah keyakinan normatif dari konsumen bahwa orang 

penting lain (referen) j berpendapat ia seyogyanya atau tidak seyogyanya 

melaksanakan perilaku B, MCj adalah motivasi konsumen untuk menuruti pengaruh 

dari referen j, w1 dan w2 merupakan bobot regresi yang ditentukan secara empiris, n 

adalah banyaknya keyakinan penting yang dipegang oleh konsumen tersebut 

berkenaan dengan pelaksanaan perilaku B dan M merupakan banyaknya referen yang 

relevan. 

Menurut Markoni Badri (2003) mengatakan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu produk atau jasa, seperti faktor 

budaya (culture), sosial (social), pribadi (personal), dan faktor psikologis 

(psychological factor). Faktor psikologis yang berhubungan dengan keyakinan 

(agama) konsumen biasanya akan lebih sensitif dan lebih respon dibandingkan, 

beberapa teori dan pandangan di atas menjadi landasan pembuatan kerangka pikir 

dalam penelitian ini. 

Penelitian tentang perilaku, karakteristik, dan persepsi masyarakat terhadap 

Bank Islam khususnya di Indonesia masih sangat terbatas. Namun penelitian 

pendahuluan yang dilakukan Wibisana dkk. (1999) di Jawa Timur secara sederhana 

dapat memberikan gambaran awal tentang perilaku dan persepsi masyarakat terhadap 

Bank Islam. Penelitian lain tentang masalah yang sama dilakukan di Jordan oleh Erol 

dan El-Bdour (1989) dan El-Bdour (1984). 

Penelitian yang lebih lengkap tentang potensi, preferensi dan perilaku 

masyarakat terhadap Bank Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama 

dengan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Undip (2004), 

penelitian ini mengambil lokasi di Jogyakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa 

preferensi masyarakat terhadap tingkat kompatibilitas menunjukkan tingkat 

kecocokan terhadap System perbankan syariah dimana sebagian besar masyarakat 


5

6 


tidak setuju terhadap tingkat kompatibilitas dari perbankan syariah. Tingkat 

kompatibilitas terendah terlihat pada Kabupaten Demak,Kota Semarang dan 

Kabupaten Kendal. Dari sisi perilaku masyarakat yang dilihat dari dua aspek masingmasing 

keinginan masyarakat untuk menabung dan memperoleh pembiayaan dari 

perbankan syariah, penelitian ini menemukan sekitar 59,00 persen yang 

menginginkan menabung di perbankan syariah dan 55,11 persen yang menyatakan 

menginginkan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah. Ditinjau dari 

pengembangan Bank Syariah di Jawa Tengah maupun DIY dapat dilihat bahwa 

pengembangan perbankan syariah mempunyai prospek yang mengembirakan. Hal ini 

tercemin dimana sebagian besar responden mempunyai respon yang positif meskipun 

mereka belum mengenal tentang sistem dan produk-produk perbankan syariah. 

Studi pendahuluan tentang Persepsi Masyarakat tentang Bank Perkreditan 

Rakyat Islam di Jawa Timur (Wibisana dkk. 1999) menunjukkan adanya 

keberagaman persepsi masyarakat terhadap B`ank Islam. Pemahaman tentang bunga, 

misalnya, menunjukkan bahwa sebagian besar (yaitu 55%) masyarakat (responden) 

mengatakan halal. Persepsi tersebut didukung oleh sebagian ulama dan santri yang 

mengatakan bahwa bunga bank hukumnya halal. Dari seluruh responden yang 

berjumlah 60 orang hanya 10% yang mengatakan haram, selebihnya mengatakan 

subhat dan tidak tahu. Dari temuan tersebut dapat diketahui bahwa ada indikasi 

bahwa masyarakat belum memahami keberadaan bank Islam secara lengkap. 

(Wibisana dkk. 1999, 43-8; cf. Erol dan El-Bdour 1989; El- Bdour 1984). 

Temuan di atas sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh 

Erol dan El-Bdour (1989). Penelitian yang dilakukan di Jordan tersebut menunjukkan 

bahwa masyarakat sebetulnya lebih berorientasi pada profit dari pada kepatuhan 

mereka kepada perintah agama. Dengan kata lain, motivasi agama bukan merupakan 

faktor dominan yang dipertimbangkan untuk memilih bank syariah, tetapi motivasi 

yang kuat adalah berdasarkan pada motif profit oriented (Erol dan El-Bdour 1989, 

33). Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian El- Bdour (1984) sebelumnya. 

Apa yang diungkapkan diatas merupakan sebuah potret tentang persepsi 

masyarakat terhadap Bank Islam. Namun demikian, pemahaman masyarakat tentang 

bunga hanya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi preferensi 

masyarakat terhadap Bank Islam. Penelitian yang lebih mendalam dan lengkap masih 

sangat diperlukan untuk mengetahui preferensi dan perilaku masyarakat terhadap 

Bank Islam. 

Metodelogi Penelitian 

Populasi dan Sampel 

Penelitian ini dilakukan di Nanggroe Aceh Darussalam, untuk wilayah sampel 

Utara/Timur dipilih Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe. Wilayah yang dekat 

dengan ibukota Provinsi NAD dipilih Kabupaten Aceh Besar. Untuk wilayah tengah 

(pegunungan) dipilih Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Dan, 

wilayah kepulauan dipilih Kabupaten Sabang.

Pengambilan sampel lokasi didasarkan atas pertimbangan (1) potensi agama 

(Islam) dan (2) potensi ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi potensi 

agama (Islam) meliputi: (a) jumlah masjid dan meunasah, (b) proporsi jamaah haji 

terhadap penduduk muslim dan (c) proporsi penduduk muslim terhadap jumlah 

penduduk secara keseluruhan. Sedangkan potensi ekonomi meliputi (1) tingkat 

pertumbuhan ekonomi, (2) PDRB perkapita dan (3) proporsi PAD terhadap APBD, 

jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan, aktivitas perdagangan, aktivitas 

perbankan dan pertimbangan peneliti. 

Jumlah responden yang dikumpulkan adalah minimal sebanyak 100 

responden untuk setiap Kabupaten/kota, yang terdiri atas: 20 responden pengusaha 

(produsen) dan 80 responden masyarakat (konsumen atau rumah tangga konsumsi). 

Yang dimaksudkan pengusaha (produsen) adalah termasuk masyarakat atau rumah 

tangga yang bergerak dalam kegiatan menghasilkan atau menjual barang atau jasa, 

misalnya pedagang besar atau pedagang kecil. Sedangkan masyarakat (rumah tangga 

konsumsi) adalah masyarakat sebagai konsumen, misalnya PNS, TNI/Polri, 

Pelajar/Mahasiswa, karyawan swasta, dan lain-lain. Penentuan lokasi kecamatan 

terpilih di setiap kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kriteria yang sama 

dalam pemilihan kabupaten/kota. Pengambilan responden dipilih secara accidental 

dengan memperhatikan penyebaran antar kecamatan. 

Metode Analisis Data 

Sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan pengujian 

terhadap alat ukur (kuisioner). Kuisioner yang akan digunakan sebagai alat 

pengumpulan data perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas 

dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment (person) sedangkan uji 

reliabilitas dilakukan dengan uji Crobach Alpha. Untuk mengetahui preferensi dan 

perilaku masyarakat terhadap perbankan Islam digunakan metode skoring dan untuk 

memperoleh gambaran tentang hubungan antar variabel digunakan Logistic 

Regression. Pembentukan model dalam penelitian berdasarkan kerangka Pikir seperti 

yang tercantum pada gambar 2. 

LOKASI 

POTENSI 

1. Demografi 

2. Ekonomi 

3. Nilai Sosial 

4. Sistem Sosial 

PREFERENSI 

1. Keuntungan Relatif 

2. Kompatibilitas 

3. Kompleksitas 

4. Triabilitas 

SIKAP 

Menerima atau Menolak 

1. Prinsip Syariah 

2. Produk Syariah 

Gambar 2. Model Kerangka Pikir 

Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah 


7 

PERILAKU THD 

PRODUK SYARIAH 

Menerima atau Menolak 

1. Tabungan 

2. Pembiayaan

8 


Keterangan : 

De = Demografi Ec = Ekonomi 

De1 = Jenis Kelamin Ec1 = Pekerjaan 

De2 = Umur Ec2 = Pendapatan 

De3 = Pendidikan Ec3 = Aksebilitas Wilayah 

Sv = Nilai Sosial Ss = Sistem Sosial 

Sv1 = Keragamaan Ss1 = Toleransi Thd Penyimpangan Agama 

Sv2 = Keterbukaan Terhadap Ss2 = Akses terhd Informasi 

Hal baru 

Pf = Preferensi D = Lokasi 

Pf1 = Keuntungan Relatif (Aceh Utara, Lhokseumawe, 

Pf2 = Kompatibilitas A.Tengah, Bener Meriah, 

Pf3 = Kompleksitas Aceh Besar, Aceh Barat dan 

Pf4 = Triabilitas/Observabilitas Sabang) 

Sumber : dimodivikasi dari PPKP-LP Undip (2000) 

Estimasi pengembangan bank Islam dari sisi tabungan dan pembiayaan akan 

digunakan model logit dengan persamaan sebagai berikut : (Gujarati, 1995;555). 

P i zi 

= e ..................................................................................................(1) 

1− 

P 

Z 

i 

i 

Jadi : 

k 

∑ 

j= 

1 

= β + β X .......................................................................................(2) 

o 

k 

βo 

+ ∑ βi 

P j = 1 

i 

= e 

1− 

P 

i 

i 

X 

ij 

ij 

.........................................................................................(3) 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritik maka persamaan (2) tersebut dapat 

dioperasionalisasikan sebagai berikut : 

Z i α 0 + ∑ α i Deij 

+ ∑ β i Ecij 

+ ∑ χ iSvij 

+ ∑δ 

iSsij 

+ ∑ 

= φ Pf 

Dimana : 

i 

ij 

...........................(4) 

Zi = Sikap Masyarakat Bank Syariah 

De = Demografi (jenis kelamin, umur dan pendidikan) 

Ec = Ekonomi (jenis pekerjaan, pendapatan dan aksebilitas wilayah) 

Sv = Nilai Sosial (keberagamaan dan sikap terbuka menerima hal yang 

baru) 

Ss = Sistem Sosial (toleransi terhadap penyimpangan agama, kemampuan 

akses informasi) 

Pf = Preferensi (keuntungan Relatif, Kompleksitas, Bagi Hasil, Triabilitas) 

α = adalah Konstanta 

αi,βi,χi,δi,Фi = Koefisien variabel yang diestimasi

Untuk mencapai tujuan ke dua, akan digunakan model alternatif yaitu model 

chow test (Gujarati, 1995; 263 – 264). Dengan menggunakan model tersebut akan 

diuji apakah perbedaan persamaan regresi antar Kabupaten dan Kota berbeda atau 

sama. Dengan menggunakan model tersebut dapat dibuat mapping mengenai potensi 

pengembangan Bank Islam dan karakteristik kelompok masyarakat dan perilakunya 

terhadap Bank Islam. 

Hasil Penelitian 

Pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah sangat terbatas, masih sebatas 

pernah mendengar namanya saja dan tidak semua dari mereka yang mengaku pernah 

mendengar mampu menyebutkan dengan baik nama Bank Syariah. Kebanyakan 

masyarakat mendengar Bank Syariah dari media massa dan dari teman, di samping 

dari media lainnya. Pengetahuan masyarakat tentang sistem pengelolaan Bank 

Syariah juga masih sangat rendah, hanya 47 orang (9.4%) yang tahu tentang sistem 

bagi hasil dan 1 orang saja (0,2%) yang tahu tentang wadiah. Demikian pula 

pengetahuan masyarakat terhadap produk Bank Syariah, baik produk penghimpun 

dana (3.2%), produk penyaluran dana (2.4%) dan produk jasa (0%) masih sangat 

rendah sekali. 

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah melahirkan 

persepsi atau pandangan yang keliru terhadap Bank Syariah dan ini akan membentuk 

preferensi yang rendah pula yang berakhir dengan rendahnya keputusan masyarakat 

untuk memilih Bank Syariah. Persepsi masyarakat terhadap bunga yang diberikan 

oleh Bank Konvensional masih beragam, 80 orang (16%) mengatakan halal, 298 

orang (59.60%) mengatakan haram, 114 orang (22.80%) menyebutkan subhat dan 8 

orang (1,6%) mengatakan ragu-ragu. 

Preferensi masyarakat terhadap keuntungan relatif (68%), Sistem bagi hasil 

(71%), multi keuntungan (72.6%) dan kesungguhan mencari informasi (63.4%). 

Dari keempat konstruk yang ditanyakan ternyata menunjukkan preferensi yang sangat 

tinggi dan ini menunjukkan pengembangan Bank Syariah sangat berpotensi tinggi. 

Keinginan menabung dan memperoleh pembiayaan pada Bank Syariah sangat tinggi 

yaitu 462 orang (92.4%) dan 446 orang (93.2%) (hasil penambahan antara jawaban 

sangat bersedia dan bersedia) 

Tabel. 1 

Perilaku Masyarakat Terhadap keinginan Menabung dan Memperoleh 

Pembiayaan Pada Bank Syariah 

Katagori Sangat 

Ragu- Tidak 

Sangat 

Tidak Jlh 

Bersedia Bersedia Ragu Bersedia Bersedia 

Menabung 

Jumlah 

Persen 

77 

15.4 

385 

77 

36 

7.2 

1 

0.2 

1 

0.2 

500 

100 

Pembiayaan 

Jumlah 

Persen 

119 

23.8 

347 

69.4 

30 

6 

4 

0.8 

0 

0 

500 

100 

Sumber : Data Penelitian Lapangan (2006) 


9

10 


Berdasarkan hasil regresi logistik seperti dalam Tabel 2 menunjukkan Jenis 

Kelamin (De1), Pendapatan (Ec2), Keberagamaan (Sv1), Toleransi Terhadap 

Penyimpangan Agama (Ss1), Akses Terhadap Informasi (Ss2), Kompatibilitas (Pf2), 

Kompleksitas (Pf3) dan Triabilitas (Pf4) berpengaruh secara positif terhadap 

keinginan menabung sedangkan variabel Umur (De2), Pendidikan (De3), Pekerjaan 

(Ec1), Aksebilitas Wilayah (Ec3), Pendidikan (Sv2) dan Keuntungan Relatif 

mempunyai pengaruh secara negatif terhadap keinginan menabung. 

Step 

1 a 

a. 

De1 

De2 

De3 

Ec1 

Ec2 

Ec3 

Sv1 

Sv2 

Ss1 

Ss2 

Pf1 

Pf2 

Pf3 

Pf4 

Constant 

Tabel 2 

Hasil Regresi Logistik Terhadap Keinginan Menabung 

Pada Bank Syariah 

Variables in the Equation 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

1.139 .794 2.058 1 .151 3.122 

-1.001 1.115 .807 1 .369 .367 

-.508 .523 .944 1 .331 .601 

-.103 .100 1.059 1 .303 .902 

.146 .518 .080 1 .778 1.157 

-.703 .937 .564 1 .453 .495 

.481 1.163 .171 1 .679 1.617 

-.242 .683 .126 1 .723 .785 

.570 1.071 .283 1 .595 1.768 

.572 1.018 .315 1 .574 1.771 

-.866 .534 2.627 1 .105 .421 

.257 .575 .199 1 .655 1.293 

.524 .419 1.564 1 .211 1.689 

.959 .591 2.636 1 .104 2.609 

1.872 1.987 .888 1 .346 6.502 

Variable(s) entered on step 1: De1, De2, De3, Ec1, Ec2, Ec3, Sv1, Sv2, Ss1, Ss2, Pf1, Pf2, 

Pf3, Pf4. 

Sumber : Data diolah (2006) 

Dari sisi keinginan memperoleh pembiayaan, hasil regresi logistik 

menunjukkan bahwa variabel (De1), (Ec2), (Sv1), (Ss1), (Ss2), (Pf2) dan (Pf4) 

memiliki hubungan positif dengan keinginan menabung sedangkan variabel (De2), 

(De3), (Ec1), (Ec3), (Sv2), (Pf1) dan (Pf3) memiliki hubungan negatif dengan 

keinginan menabung pada Bank Syariah. 

Hasil uji Chow Test dari sisi tabungan ditemukan bahwa nilai Fhitung (104,63) 

> dari nilai Ftabel (2,51), dan demikian pula dari sisi pembiayaan nilai Fhitug (95,68) > 

nilai Ftabel (2,51) hal ini menunjukkan bahwa wujudnya perbedaan yang sangat 

signifikan antar daerah penelitian. Masing-masing daerah menunjukkan karakteristik 

yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Untuk mengetahui bagaimana peta potensi pengembangan Bank Syariah di 

wilayah penelitian, maka dilihat hubungan masing-masing faktor dengan cara 

menggabungkan skor masing-masing variabel atau faktor yang telah dimasukkan ke 

dalam model, yaitu faktor demografi, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor sistem 

sosial. Di mana faktor demografi dihitung dengan variabel umur dan jenis pendidikan 

serta pertimbangan jumlah penduduk masing-masing wilayah penelitian, faktor 

ekonomi diukur dengan variabel tingkat pendidikan dan kemampuan akses wilayah, 

faktor sosial diukur melalui variabel keragamaan dan sikap keterbukaan terhadap hal 

yang baru sedangkan faktor sistem sosial diukur melalui sikap toleransi terhadap 

penyimpangan agama dan kemampuan akses terhadap informasi. Nilai atau range

skor dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu katagori rendah (0-50,99 point), katagori 

sedang (51-75,99 point) dan katagori tinggi (76-100 point) 

Tabel 4 

Pemetaan Daerah Yang Berpotensi Untuk Pengembangan Bank Syariah Dilihat dari 

Sisi Tabungan 

KATAGORI 

No Kabupaten Nilai Sistem Karakteristik 

Demografi Ekonomi 

Sosial 

Sosial 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Aceh Utara Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Sangat Potensial 

2 

Sedang 

Lokseumawe 

Sedang Tinggi Tinggi Potensial 

3 Aceh 

Tengah 

Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang 

4 Bener 

Meriah 

Rendah Tinggi Sedang Rendah Sedang 

5 Aceh Besar Sedang Rendah Sedang Tinggi Sedang 

6 Aceh Barat Sedang Tinggi Rendah Rendah Sedang 

7 Sabang Rendah Rendah Sedang Rendah Kurang Potensial 

Jumlah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

Sumber : Data Penelitian Lapangan diolah, 2006 

Berdasarkan hasil pemetaan potensi pengembangan Bank Syariah dari sisi 

tabungan di wilayah penelitian, maka terlihat bahwa Kabupaten Aceh Utara sangat 

potensial untuk dikembangkan Bank Syariah karena memiliki potensi demografi, 

nilai sosial dan sistem sosial yang tinggi walaupun memiliki nilai ekonomi yang 

sedang. Lhokseumawe juga lahan yang potensial untuk dikembangkan Bank Syariah 

karena Lhokseumawe memiliki penduduk yang relatif banyak (sedang), tingkat 

ekonomi masyarakat yang relatif tinggi (sedang) serta memiliki nilai sosial serta 

sistim sosial yang tinggi. Sedangkan Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh 

Besar dan Aceh Barat memiliki potensi yang sedang untuk pengembangan bank 

syariah karena umumnya daerah tersebut memiliki kemampuan akses informasi dan 

aksebilitas wilayah yang masih agak rendah. 

Namun dari sisi ekonomi terlihat Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Barat 

memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Sedangkan kota 

Sabang hasil pemetaan menunjukkan bahwa daerah tersebut untuk sekarang ini 

kurang potensial untuk dikembangkan Bank Syariah, hal ini disebabkan karena 

Sabang dari segi demografi memiliki jumlah penduduk yang tergolong rendah, 

kemudian tingkat ekonomi dan sistem sosial terutama kemampuan akses informasi 

juga tergolong dalam katagori rendah, walaupun dari nilai sosial Sabang memiliki 

nilai yang agak tinggi (sedang). 


11

12 


Tabel 5 

Pemetaan Daerah Yang Berpotensi Untuk Pengembangan Bank Syariah 

Dari Sisi Pembiayaan 

No Kabupaten 

KATAGORI 

Demografi Ekonomi Nilai Sosial 

Sistem 

Sosial 

Karakteri 

stik 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Aceh Utara Tinggi Sedang Tinggi Tinggi 

Sangat 

Potensial 

2 

Sedang 

Lhokseumawe 

Sedang Tinggi Tinggi Potensial 

3 Aceh Tengah Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang 

4 Bener Meriah Rendah Tinggi Sedang Rendah Sedang 

5 Aceh Besar Sedang Rendah Sedang Tinggi Sedang 

6 Aceh Barat Sedang Tinggi Rendah Rendah Sedang 

7 Sabang Rendah Rendah Sedang Rendah Kurang 

Potensial 

Jumlah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

Sumber : Data Penelitian Lapangan diolah, 2006 

Kalau dilihat pemetaan potensi pengembangan Bank Syariah di wilayah 

penelitian dari sisi pembiayaan, maka terlihat tidak ada perbedaan sama sekali dengan 

pemetaan potensi pengembangan Bank Syariah dari sisi tabungan. Oleh karena semua 

variabel dan faktor yang diuji memiliki nilai katagori yang sama seperti telah 

dijelaskan pada sisi tabungan maka dari sisi pembiayaanpun memiliki kesimpulan 

yang sama. 

Kesimpulan akhir yang dapat digambarkan melalui pemetaan potensi di atas 

adalah bahwa secara keseluruhan potensi pengembangan Bank Syariah ditujuh 

wilayah penelitian adalah berada dalam katagori sedang. Hal ini disebakan secara 

rata-rata indikator, demografi, ekonomi sistem sosial dan nilai sosial berada dalam 

katagori sedang. Kesimpulan ini adalah kesimpulan awal yang diambil secara 

menyeluruh (rata-rata) namun apabila dilihat secara terpisah untuk masing-masing 

kabupaten/kota maka kesimpulannya adalah seperti yang telah dijelaskan di atas. 

Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil pembahasan terhadap potensi, preferensi, sikap dan perilaku 

masyarakat terhadap Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam dapat disimpulkan 

karakteristik dan perilaku kelompok masyarakat di wilayah penelitian dimana sikap 

masyarakat terhadap sistem dan produk perbankan syariah menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang sistem maupun produk 

perbankkan syariah, sehingga keadaan ini memberikan nilai potensi yang kurang 

terhadap pengembangan Bank Syariah. Namun demikian keinginan menabung dan 

memperoleh pembiayaan sangat tinggi sekali.

Potensi nilai sosial, terutama potensi agama terlihat bahwa hampir semua 

daerah memiki potensi yang tinggi, sementara itu respon masyarakat terhadap hal-hal 

yang baru, terlihat Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe dan Kota Sabang memiliki 

tingkat responsif yang tinggi. Sedangkan Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam 

katagori yang rendah dan Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Besar 

tergolong dalam katagori yang sedang. 

Pemetaan terhadap keinginan menabung dan memperoleh pembiayaan pada 

Bank Syariah terlihat bahwa keseluruhan kabupaten dan kota memiliki nilai potensial 

yang tinggi (diatas 85%) dan yang tertinggi adalah Kabupaten Aceh Barat (98%), 

Aceh Besar (97%), Bener Meriah (96%), Lhokseumawe (95%), Aceh Utara (94%), 

Aceh Tengah (86%) dan Sabang (84%). 

Hasil pemetaan secara keseluruhan dengan menggabungkan semua faktor 

untuk setiap daerah baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi tabungan maka dapat 

disimpulkan bahwa secara umum potensi pengembangan bank syariah di wilayah 

penelitian adalah berada dalam katagori sedang. Walaupun secara terpisah terlihat 

beberapa daerah. 

Rekomendasi 

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, 

pertama di Nanggroe Aceh Darussalam ada beberapa Bank Syariah yang telah 

beroperasi namun selama ini Bank Syariah tersebut masih sangat rendah aktifitas 

sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu ke depan diharapkan perlu dilakukan 

sosialisasi yang lebih gencar dan efektif baik melalui media electronik maupun media 

cetak. Hal ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat terhadap Bank Syariah. Kedua, sosialisasi yang efektif dan intensif perlu 

ditekankan pada pengenalan sisi keunggulan komparatif yang dimiliki Bank Syariah 

disamping tentang produk dan jasa yang dimiliki oleh Bank Syariah. Hal ini 

dilakukan untuk menepis sikap keragu-raguan dikalagan masyarakat. Ketiga, bagi 

masyarakat yang sudah bersedia bergabung dan menjadi nasabah Bank Syariah 

supaya tetap dijaga kepercayaan dari mereka dengan tetap memberi imeg yang baik 

yaitu melalui pelayanan dan profesionalisme kerja yang tinggi. Keempat, Bagi Bank 

Syariah juga perlu meningkatkan kinerja yang baik, melengkapkan perangkat kerja 

yang memadai, seperti aspek legalitas, prosedural, sumber daya baik finansial yang 

kuat maupun sumber daya manusia yang handal,dan kelima, bagi daerah-daerah yang 

belum memiliki Bank Syariah, supaya dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah 

atau pengusaha untuk melihat potensi yang sangat besar bagi penggembagan Bank 

Syariah. Rendahnya jumlah nasabah dan kurang berkembangnya perbankan syariah 

di Nanggroe Aceh Darussalam tidak terlepas dari langkanya jumlah perbankan 

syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Apabila perlu semua bank umum yang 

beroperasi di Nanggroe Aceh Darussalam diharuskan untuk membuka konter syariah 

(dual banking) dalam rangka mendukung pelaksanaan Syariat Islam. 


13

14 

Referensi 


Ancok, Djamaludin,1995. Teknik Penyusunan Skala Pengukur, Pusat Penelitian 

Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Anonimus. 1999. Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah. Bank 

Indonesia. Jakarta Al-Omar, Fuad , M.Abdel Haq. 1996. Islamic Banking : 

Theory, Practice and Challenges. Oxford University Press. USA. 

Anonimus. 2000. Perkembangan Ekonomi-Keuangan Daerah tahun 1999 Propinsi 

Jawa Barat. Bank Indonesia. Bandung. 

Anonimus. 2000. Keynote Speech : Deputi Gubernur Bank Indonesia Pada Seminar 

Nasional :“Pengembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dalam 

Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas” , Bandung, 14 Oktober 

2000 

Anonimus. 1999. Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah. Bank 

Indonesia. Jakarta 

Antonio, M.Syafei, 1999, “Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum ”, Tazkia 

Institute dan Bank Indonesia, Jakarta. 

Antonio, M.Syafei, 1999, “Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan”, Tazkia 

Institute dan Bank Indonesia, Jakarta. 

Al-Omar, Fuad , M.Abdel Haq. 1996. Islamic Banking : Theory, Practice and 

Challenges. Oxford University Press. USA. 

Aunuddin. 1989. Analisis Data. PAU Ilmu Hayat IPB. Bogor. 

Arifin, Zainul. Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan 

Prospek. AlvaBet. Jakarta 

Aceh Tengah Dalam Angka, 2004, Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Aceh 

Tengah. 

Aceh Utara Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Aceh 

Utara 

Aceh Barat Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Aceh 

Barat 

Aceh Besar Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Aceh 

Barat 

Basri, Ikwan Abidin, MA. 2000. Perkembangan Umat Islam di Indonesia. Artikel. 

www.tazkia.com. Jakarta. 

____________________. 2000. Kendala Sosialisasi Perbankan Syariah di Indonesia. 

Artikel. www.tazkia.com. Jakarta.

Bank Indonesia, 2000, “Informasi Mengenai Peraturan Bank Indonesia Bagi Bank 

Umum Berdasarkan Prinsip Syariah”. 

Bank Indonesia, 2000, “Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Bank Syariah “. 

Bank Indonesia, 2000, “Potensi, Freferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank 

Syariah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta.” 

Bentler, P.M. dan G.Speckart, 1979, "Model of Attitude Behavior Relations", 

Psychological Review, vol 86, pp. 448-465. 

Bener Meriah Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten 

Bener Meriah 

Caragata, Warren. July 21, 2000. Shariah Lenders Make Headway in Indonesi+ 

a. Article. Asiaweek. Chapra, M. Umer. 1999. Why Has Islam Prohibited Interest ? 

(Rationale behind The Prohibition of Interest). Pakistan. 

Clark, C.T. dan L.L. Sckade. 1983. Statistical Analysis for Administrative Decisions. 

South Western Publishing Co., Ohio. 

Eiser, J.Richard, 1987, Social Psychology : Attitude, Cognition, and Social Behavior, 

Cambrige, Cambrige University Press. 

Elkington, John, et.al., 1991, The Green Business Guide : How to Take Up-and Profit 

from-the Environmental Challenge, London, Victor Gollancz Ltd. 

El-Bdour, R. 1984. The Islamic Economic System: a theoretical and empirical 

analysis of money and banking in the Islamic economic framework. 

Unpublished PhD Dissertation. Utah State University, Logan-Utah. 

Erol, Cengiz and Radi El-Bdour. 1989. Attitudes, behavior, and patronage factors of 

bank customers towards Islamic banks. International Banking & Marketing 

Vol. 7, No.6: 31-7. 

Engel, James F., Roger D. Blackwell & Paul W. Miniard. 1994. Perilaku Konsumen. 

Jilid I. Edisi Keenam. Binarupa Aksara. Jakarta. 

______________________________________________. 1995. Perilaku Konsumen. 

Jilid II. Edisi Keenam. Binarupa Aksara. Jakarta. 

Eryanto, Dian Eka Hendralesmana. 2000. Identifikasi Kepentingan Nasabah dalam 

Memilih Bank. Jurusan Statistika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam IPB. Bogor. 


15

16 


Fishbein, M, I. Ajzen, 1975, Belief, Attitude, Intention, and Behavior : An 

Introduction to Theory and Research, Sydney, Addison-Wesley Publishing 

Company. 

Gibson L, James, Ivancevic, John M., Donelly, James H., 1987, “Organisasi: 

Perilaku, Struktur dan Proses”, Penerbit Erlangga, Jakarta. 

Gujarati, Damodar N. 1995. Basic Econometric. Mc Graw-Hill International Edition. 

Hosmer, D.W. dan S. Lemeshow. 1989. Applied Logistic Regression. John Wiley & 

Sons, New York. 

Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi keenam, Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada 

Kotler, Philip & Gary Armstrong. 1993. Manajemen Pemasaran : Analisis, 

Perencanaan, Implementasi & Pengendalian. Volume Satu & Dua. Edisi 

Ketujuh. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 

__________________________. 1994. Dasar-dasar Pemasaran. Jilid I. Edisi V. 

Intermedia. Jakarta. 

Kaynak, E and Yavas, 1985, “Segmenting The Banking Market by Account Usage : 

An Empirical Investigation”, Journal of Profesional Services Marketing, Vol.1 

No.1/2. 

Loudon, David.L. and Bitta A.D.,1984. “Consumer Behaviour : Concepts and 

Applications”, Mc Graw Hill, Singapore. 

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah. Pedoman Sistem 

Komputerisasi Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Tehnik Bagi Hasil. 

Modul Pelatihan. 

Lhokseumawe Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kota 

Lhokseumawe 

Mudradjat Kuncoro dan Suharjono (2002) Manajemen Perbankan : Teori dan 

Aplikasi, ed I, Jogjakarta : BPFE. 

Muhammad (2000) Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah, Jogjakarta : UII 

Press 

McCullagh, P. and J.A. Nelder. 1983. Generalized Linear Models. Chapman, 

London. Mirakhor, Abbas. 1995. Theory of an Islamic Financial System. 

Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance. London. 

Pindick, Robert S., and Rubenfield, Daniel. 1981. Econometric Models and Economic 

Forecast. International Student Edition, Mc Graw-Hill.

Presley, John R and Hummayon Dar, 1999, “Attitudes Towards Islamic Finance : An 

Update of Empirical Evidence”, 7th Intensive Orientation Courses : Islamic 

Economic, Banking & Finance, Leicester, UK. 

Siregar, Mulya. 2000. Makalah “Kajian Pengembangan Perbankan Syariah di 

Indonesia. Jakarta 

Sjahdeini, S. Remy. 1999. Perbankan Islam: Kedudukan dan Peranannya dalam Tata 

Hukum Perbankan Indonesia. Grafiti. Jakarta.. 

Swastha, D.Basu, 1992, "Riset Tentang Minat dan Perilaku Konsumen: Sebuah 

Catatan dan Tantangan bagi Peneliti yang Mengacu pada Theory of 

Reasoned Action", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, No.1, Tahun VII. 

Sabang Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kota Sabang 

Wibisana, M. Jusuf, Iwan Triyuwono, Nurkholis, A. Erani Yustika. 1999. Studi 

Pendahuluan Persepsi Masyarakat tentang Bank Perkreditan Rakyat 

Syari’ah. Malang: Centre for Business & Islamic Economics Studies – 

Faculty of Economics Brawijaya University dan Bank Indonesia Jakarta. 

Walpole, R. E. 1995. Pengantar Statistika, Ed.-3. Terjemahan Bambang Sumantri. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Yasni, Muhammad Gunawan, SE. Ak., MM. 2000. Pembiayaan Syariah – Alternatif 

Pengembangan Pembiayaan Modal Ventura Indonesia. Artikel. 

www.tazkia.com. Jakarta 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. 

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 

http//www.wikipedia.org. 

Harian Serambi Indonesia 

Harian Pikiran Rakyat 

Harian Kompas 


17

18 


KUALITAS LAYANAN DAN HUBUNGAN KEPERCAYAAN 

SEBAGAI PENGUAT RELATIONSHIP OUTCOMES 

Damanhur dan Faisal Matriadi 

This article focuses at the impact of relationship efforts (direct mail, personalization 

preferential treatment, and tangible rewarding) and service quality made by a 

retailer in retail business as the strengthening relationship marketing outcomes. At 

Business-to-Consumer (BTC) relationships and develops a theoretical model of the 

consumer's perspective. There are two different perspectives: psychological and 

behavioral outcomes of relationship marketing. The psychological outcomes of 

trust, commitment and satisfaction relationship are presented. The impact of 

relationship effort and service quality has been suggested that a way of increasing 

Sthrenghtening relationship outcomes in retail business through secure relationships 

between buyers and sellers. 

Keywords: customer relationship marketing, retail business, relationship effort, 

service quality, relationship outcomes. 

Damanhur adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh 

Faisal Matriadi adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh 

18

Pendahuluan 

Lima filosofi dasar mengenai studi manajemen pemasaran dalam 

menjalankan praktek pemasaran. Ke lima filosofi tersebut, terdiri dari pemasaran 

yang berorientasi pada (1) produsen (2) produksi (3) penjual (4) pasar (5) 

pemasaran sosial (Kotler, 2003: 12). Pemasaran berorientasi pasar sebagai 

artikulasi dari konsep pemasaran yang kini banyak dianut perusahaan. Namun 

demikian, redefinisi konsep pemasaran masih terus berlangsung, untuk mencari 

konsep yang sesuai dengan tuntutan lingkungan (Kotler, 2003:25). 

Redefinisi konsep pemasaran tersebut dipicu oleh terjadinya pergeseran 

paradigma orientasi pasar dari transaksional (transactional) menjadi relasional 

(relationship). Kotler (2003: 34) menegaskan, perusahaan perlu melakukan 

penyesuaian praktek pemasaran dari transactional marketing menuju relationship 

marketing. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pawitra, (2005) 

bahwa telah terjadi redefinisi disiplin pemasaran dengan menekankan hal-hal 

sebagai berikut: (1) "Proses of planning and executing" bergeser menjadi "an 

organizational function and a set of process .“ maknanya adalah peranan 

pemasaran lebih difokuskan pada tataran strategik dalam suatu organisasi dan tidak 

lagi terbatas pada pengambilan keputusan taktis. 

Pemasaran bukan suatu fungsi manajemen yang berdiri sendiri tetapi 

menjadi kegiatan dalam proses organisasi keseluruhan. (2) 4-P yang merupa-kan 

taktik pemasaran bergeser menjadi "creating, communicating and delivering value 

to customer." 4-P merupakan kelompok variabel yang dapat dikendalikan 

organisasi yang dimaksudkan untuk meliput pasar sasaran sehingga dapat 

memuaskan sebaik mungkin para pelanggan di pasar itu. Sebenarnya para 

pelanggan menginginkan proporsi nilai (value proposition) berupa penawaran 

total untuk memenuhi kebutuhan preferensi, dan ekspektasi mereka sehingga 

tercapai kepuasan. 4-P tidak cukup untuk menentukan persepsi nilai pelanggan 

yang merupakan perbandingan antara persepsi manfaat dan persepsi 

pengorbanan. 

Manfaat untuk pelanggan tidak hanya ditentukan oleh atribut produk, 

promosi dan distribusi, namun turut berperan atribut servis dan atribut yang bersifat 

"intangibles" lain seperti merek, reputasi, ekuitas pelanggan, ekuitas karyawan, 

ekuitas pemasok dan lain-lain. Di lain sisi, pengorbanan tidak hanya ditentukan 

oleh biaya transaksi yakni harga yang harus dibayar untuk suatu tawaran, tetapi 

turut pula menentukan biaya. Teridentifikasi pula dengan jelas peluang maupun 

persaingan bisnis ritel di Indonesia sangat terbuka. Konsumen mulai kritis untuk 

memilih dan mengambil keputusan dalam menentukan toko dan jenis ritel dalam 

memenuhi kebutuhannya dan telah terjadi perubahan pola berbelanja pada 

masyarakat perkotaan dengan munculnya kecenderungan konsumen lebih 

menyukai berbelanja pada ritel-ritel modern dibandingkan ritel tradisional. 

Menurut hasil sigi konsumen yang dilakukan oleh AC Nielsen dan dikutip 

pada Pilar Bisnis (Juli, 2003), terjadi peralihan pola belanja, di mana sekitar 24% 


19

20 


konsumen kini cenderung untuk berbelanja di pasar modern (untuk diperkotaan 

jumlahnya mencapai 41%). Pada 12 kota besar di Indonesia, konsumen memilih 

pasar modern melebihi pasar tradisional yaitu sebesar 53%. Lebih lanjut, masih 

berdasarkan hasil penelitian AC Nielsen dan dikutip dalam Tempo (Mei, 2003) 

menunjukkan bahwa kontribusi pasar tradisional terhadap penjualan barang 

konsumsi menurun dari 84,1% tahun 1999 menjadi 74,4% di tahun 2002. 

Sebaliknya Supermarket mengalami kenaikan dari 3% tahun 1999 menjadi 20,1% 

pada tahun 2002. Di sini terlihat bahwa pasar tradisional akan perlahan-lahan 

tergeser oleh industri ritel modern. 

Menurut Widjaja (2002) banyak faktor pendorong kesuksesan ritel modern 

skala besar, beberapa diantaranya adalah pilihan lokasi yang tepat, dukungan 

teknologi sistem informasi, harga murah, maupun kelengkapan produk. Semakin 

terfragmentasinya pasar dan tidak jelasnya perbedaan antara satu format ritel 

dengan format ritel yang lain. Maka keunggulan strategi format ritel yang hanya 

berorientasi pada pilihan lokasi, sistem informasi handal, harga murah maupun 

kelengkapan produk tidak akan cukup untuk dapat memenangkan persaingan. 

Lebih jauh Meerzorg (2003) mengemukakan, bahwa salah satu kunci sukses 

dalam bidang bisnis ritel modern adalah implementasi strategi customer 

relationship, disamping tentunya penentuan lokasi, srategi harga, dan penggunaan 

teknologi informasi. Pendapat ini dipertegas oleh Crosby et al., (1990), dengan 

mengemukakan bahwa dalam lingkungan ritel dewasa ini, taktik relationship 

marketing memainkan peranan penting dengan meningkatnya tuntutan konsumen 

terhadap dibangunnya relasi yang harmonis antara pelanggan dan peritel. 

Sedangkan Sweeney seperti dikutip dalam Suhata (2003), menegaskan bahwa 

implementasi strategi relationship marketing memang sangat dibutuhkan dalam 

bisnis ritel, dengan menyatakan pendapat sebagai berikut: "dibandingkan bisnis 

manufaktur, peritel memiliki keunggulan dalam membina hubungan dengan 

konsumen karena peritel memiliki posisi yang lebih baik dalam mendeteksi pola 

pembelian konsumen dan menerapkan kemampuan tersebut dengan efisiensi biaya. 

Sebagai contoh, dalam bisnis ritel memungkinkan menyapa dan memperlakukan 

tamu dengan lebih baik, memberikan program loyalty dan perlakuan istimewa 

(preferential treatment) dengan memberikan reward kepada pelanggan yang 

berbelanja dalam jumlah tertentu." 

Salah satu implementasi strategi relasional menurut Levy dan Weitz 

(2004) adalah komunikasi, perlakuan istimewa (preferential treatment), personalisasi 

(personalisation) dan balas jasa (rewarding) yang dapat diistilahkan dengan 

upaya relasional (relationship effort). Lebih jauh dijelaskan bahwa upaya relasional 

(relationship effort) adalah aktivitas terintegrasi dengan tujuan membangun relasi 

dengan pelanggan dalam jangka panjang. 

Taruhan utama dalam meraih keberhasilan suatu strategi pemasaran adalah 

menciptakan, mengkomunikasikan dan menyerahkan nilai unggul kepada 

pelanggan. Maka fokus pada implementasi upaya relasional (relationship effort) 

saja dianggap belumlah cukup. Garbarino dan Johnson, (1999); Gruen et al.,

(2000); Gwinner et al., (1998); Pritchard et al., (1999) seperti dikutip dalam 

Fulerton, (2004) mengemukakan pendapat sebagai berikut: "Recently, a number of 

scholars have attempted to study the nature of service relationships thereby 

merging two fields of study from the relationship marketing perspective, customer 

commitment is seen as being the key determinant of customer retention and 

loyalty. On the other hand, the services marketing literature generally views 

service quality as the central construct that drives customer loyalty as a result of 

this work, there is a significant opportunity to merge these two fields of study in 

order to build a more comprehensive understanding of organization-consumer 

relationships in services industries." 

Maknanya : Saat ini, sejumlah peneliti sudah mencoba untuk melakukan 

studi terhadap sifat alami service relationship dengan menggabungkan dua bidang 

telaah dari perspektif relationship marketing, dimana komitmen pelanggan dilihat 

sebagai kunci faktor penentu dari retensi pelanggan dan loyalitas. Sedang di sisi 

lain, literatur pemasaran jasa pada umumnya melihat kualitas layanan sebagai 

konstruk inti yang mendorong loyalitas pelanggan. Oleh sebab itu, merupakan 

kesempatan yang signifikan untuk menggabungkan dua bidang telaah yaitu kualitas 

layanan dan pemasaran relasional dalam penelitian dengan pemahaman 

organization-consumer relationship yang lebih komprehensif dalam industri jasa. 

Dengan demikian upaya relasional (relationship effort) dan kualitas layanan yang 

unggul inilah yang dapat diistilahkan sebagai strategi penguat relationship 

outcomes. 

Artikel ini akan mencoba menelaah secara konseptual: (1) Implementasi 

pemasaran relasional dalam bisnis ritel modern, (2) Dimensi upaya relasional 

(relationship effort) sebagai strategi penguat relationship outcomes yang sesuai 

dengan karakteristik bisnis ritel modern di Indonesia, (3) Dimensi dan atribut 

kualitas layanan sebagai strategi penguat relationship outcomes yang sesuai dengan 

karakteristik bisnis ritel modern di Indonesia. (4) Implikasi strategi penguat 

relationship effort terhadap keluaran relasional (relationship outcomes) dalam 

bisnis ritel modern di Indonesia. 

Implementasi Pemasaran Relasional (Relationshipmarketing) dalam Bisnis Ritel 

Modern 

Bisnis ritel meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang 

atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan 

bukan bisnis (Berman, 2001:3). Sedangkan menurut Levy dan Weitz (2004:64) 

bisnis ritel sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bisnis jasa, namun dengan 

kebutuhan layanan yang sangat rendah. Bisnis jasa dengan layanan tinggi dapat 

dikatakan sebagai jasa dalam arti murni seperti restoran, jasa perbankan, jasa 

konsultan manajemen, jasa asuransi. Lebih jauh, menurut Berry (1986) dalam 

Subash et al., (2000), sangat membantu untuk mengklasifikasikan peritel dalam 

"good" dan "services' retailer, di mana bisnis ritel termasuk dalam kategori jasa 

namun dengan prosentase service atau layanan yang sangat kecil dibandingkan 


21

22 


dengan bisnis jasa pelayanan penuh seperti restoran, salon maupun konsultan 

manajemen. Dalam mengimplementasikan konsep relationship marketing dalam 

bisnis ritel dibutuhkan pendekatan yang relatif sama dengan implementasi dalam 

bisnis jasa khususnya jasa dengan keterlibatan layanan yang rendah (low contact 

services). 

Bisnis ritel sendiri telah mengalami evolusi dengan pergeseran dari bisnis 

ritel tradisional menuju bisnis ritel modern. Di mana keberadaan bisnis ritel modern 

ditandai dengan salah satu ciri, yaitu meningkatnya kebutuhan terhadap aplikasi 

teknologi sistem informasi. Seperti misalnya penggunaan aplikasi sistem operasi 

toko dengan komputer seperti: Point of Sales (POS), Elektronic Data Interchange 

(EDI), dan EFT (Elektronic Fund Transfer), di mana aplikasi sistem tersebut 

diharapkan menunjang peningkatan efisiensi (Maulana, 1999). Namun 

demikian, bergesernya orientasi pada bisnis ritel modern ternyata belum diikuti 

oleh pola orientasi terhadap konsumen. Seperti dikemukakan oleh Beatty et 

al.,(1996) sebagai berikut: "However, retailer generally have little knowledge on 

the types of value drivers that they should focus at". 

Jadi, bagaimanapun peritel pada umunya memiliki sedikit pengetahuan 

tentang tipe dan nilai yang mendorong pada fokus yang harus peritel lakukan. 

Bendapudi dan Berry (1997) menambahkan bahwa; "Conceptualized what some of 

these drivers might be, but no systematic, empirical investigation has been 

reported. Especially research pertaining to relationship marketing in consumer 

market has advanced little .” Perhatian peritel terhadap relationship marketing 

dengan fokus konsumen masih dianggap kurang sistematik dan kurang didukung 

oleh aktivitas investigasi empiris. 

Beberapa ritel market dikatakan telah maturity (mengalami kedewasaan) 

dan kesulitan dalam mendiferensiasikan diri hanya berdasarkan seleksi terhadap 

merchandise (barang dagangan) saja (Berry, 1986). Peritel diharapkan melakukan 

aktivitas dan usaha yang lebih keras melalui pembenahan proses, layanan dan 

teknologi untuk meningkatkan customer value (Morgan dan Hunt, 1994) seperti 

dikutip dalam Odekerken et al., (2003). 

Menurut Odekerken et al., (2003), peningkatan usaha dalam bisnis ritel 

dapat dilakukan dengan membangun relasi (relationship effort). Membangun relasi 

menjadi hal penting sebagai landasan untuk membangun customer retention, 

dengan alasan: (1) Harapan konsumen terhadap kualitas dari produk dan jasa yang 

dikonsumsi semakin meningkat, (2) Persaingan diantara peritel juga semakin 

meningkat, dengan marketing strategi dan taktik yang relatif sama, misalnya 

dengan menawarkan jenis merchandise yang relatif sama, promosi harga, 

melakukan share terhadap distribution channel System, dan memperlakukan 

konsumen dengan lebih baik melalui layanan yang prima (Berry, 1986)) (3. Peritel 

dihadapkan pada tuntutan baru tentang keterbatasan dan ketidakjelasan marketing 

environment dalam bisnis ritel antara pasar dengan industri, dan meningkatnya 

fragmentasi pasar maupun semakin pendeknya daur hidup produk. (Juttner dan 

Wehrli, 1994) seperti dikutip dalam Odekerken etal., (2003).

Program keanggotaan (membership) merupakan salah satu perwujudan dari 

aktivitas relasional yang dilakukan oleh peritel, seperti dikemukakan oleh 

Gummesson (1999:81) sebagai berikut:"Frequent flyer' loyalty programmes are 

the technically most advanced attempts to create long term individual relationship 

through membership." 

Bisnis ritel membutuhkan strategi relationship dengan dukungan data base 

yang lengkap melalui program keanggotaan sebagai kekuatan untuk mewujudkan 

relationship outcome yang pada akhirnya akan menumbuhkan retensi konsumen 

yang tinggi. 

Menurut Oderkeken et al.,(2003) penelitian tentang relationship 

marketing, tidak mungkin dilakukan tanpa pengetahuan atau pemahaman bahwa 

variabel inti yang menjadi perhatian dari relationship adalah adanya suatu 

interrelasi potensial pada saat lampau maupun akan datang bagi konsumen 

dengan peritel. "One or more exchanges between a consumer and a retailer that are 

perceived by the consumer as being interrelated to potential past and future 

exchanges with the retailer" 

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa bisnis ritel sebagai bisnis 

yang sukar sekali melakukan diferensiasi membutuhkan upaya relationship 

(relationship effort) untuk mewujudkan customer retention dan loyalitas pelanggan. 

Menurut Odekerken et al., (2003) sebagai berikut; "A relationship effort as any 

effort that is actively made by retailer towards a consumer, that is intended to 

contribute to the consumer's perceived customer value above and beyond the core 

product and or service efforts received, and that can only be perceived by the 

consumer after continued exchange with the retailer." 

Upaya relasional adalah usaha aktif peritel dalam memberikan kontribusi 

terhadap harapan konsumen untuk mewujudkan customer retention melalui 

penyampaian produk inti dan layanan yang membuat terjalinnya relasi yang 

berkelanjutan. Menurut Oder-kerken et al., (2003) Relationship efforts mengacu 

pada (1) usaha secara aktif yang dilakukan oleh peritel. Sebagai contoh: 

"confinient benefit" diwujudkan dari kondisi bahwa konsumen secara rutin 

belajar dari pengalaman belanja dengan mengingat lokasi produk pada display 

supermarket. Confinient benefit akan lebih cepat terwujud, karena peran aktif 

peritel untuk menginformasikan pada konsumen melalui signage (tanda-tanda 

yang terpasang pada display ritel) ataupun komunikasi secara personal. (2) sejalan 

dengan pendapat Gwinner et al., (1998) relationship effort didefinisikan mirip 

dengan relationship benefit jika dilihat dari perspektif peritel, yaitu manfaat yang 

didapatkan oleh konsumen dari relasi jangka panjang yang terjalin sesuai dengan 

kinerja core service yang diberikan oleh produsen dalam hal ini peritel. 

Menurut Levy dan Weitz (2004:348) dikemukakan pendapat sebagai 

berikut:"Four approaches that retailers use to retain their best customers are (1) 

frequent shopper programs, (2) special customer service, (3) personalization, (4) 

community for building customer retention and loyalty is develop a sense for 


23

24 


customers to exchange information using buletin boards and develop more 

personal relationship with each other and the retailer by communication." 

Terdapat empat pendekatan yang dapat dilakukan peritel untuk 

mempertahankan pelanggan serta membuat pelanggan menjadi setia yaitu melalui 

program belanja secara teratur, perlakuan istimewa bagi pelanggan, personalisasi 

dan membangun komunitas melalui pertukaran informasi dengan buletin dan 

mengembangkan relasional secara personal melalui komunikasi. 

Dengan demikian, terdapat 4 (empat) aktivitas relationship effort yang 

diharapkan dapat menjaga orientasi retensi pelanggan pada peritel, yaitu 

komunikasi (communication), perlakukan istimewa (preferential treatment), 

personalisasi (personalization), dan balas jasa (rewarding). Penjelasan untuk 

masing-masing upaya relasional (relationship effort) dapat dirinci sebagai berikut: 

Komunikasi (communication) 

Komunikasi adalah persepsi konsumen terhadap sampai seberapa jauh 

peritel memberikan informasi kepada konsumen secara terus menerus melalui 

media komunikasi langsung, hal ini dikemukakan oleh Duncan dan Moriarty, 

(1998) sebagai berikut: "Communication is a consumer perception of the extent to 

which a retailer keeps its regular customer informed through direct communication 

media " 

Komunikasi merupakan kondisi utama yang harus ada untuk terciptanya 

sebuah relasi (Duncan dan Moriaty, 1998). Dengan komunikasi, usaha-usaha 

yang diarahkan untuk membangun relasi, yang dilakukan oleh peritel/produsen dapat 

dipahami oleh konsumen. 

Penyebaran katalog merupakan salah satu bentuk komunikasi efektif yang 

dapat dilakukan oleh pihak peritel. Sebagai contoh, salah satu peritel besar yang 

beroperasi di Indonesia, menyebarkan tidak kurang dari 1 juta katalog setiap kali 

terbit (dua minggu sekali). Selain katalog besar yang mewakili seluruh toko, ada 

juga katalog pendek yang di up date setiap lima hari sekali. Kemudian 

ACTION SPOT bekerja sama dengan prinsipal produk yang dipromosikan dan 

biaya promosi ditanggung bersama juga merupakan salah satu alternatif lain 

dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan. Di sisi lain, promosi melalui 

media televisi maupun surat kabar juga menjadi pilihan bagi peritel, berdasarkan 

data AC NIELSON menunjukkan periode Januari-Oktober 2004 sebuah peritel 

besar di Indonesia menghabiskan anggaran iklan sebesar Rp 20,70 miliar dengan 

persentasi terbesar di surat kabar, sebesar Rp 18,33 miliar. 

Perlakuan Istimewa (preferential treatment) 

Perlakuan istimewa (preferential treatment) menurut Gwinner et al., (1998) 

adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana perlakuan dan pelayanan 

terhadap konsumen membership dilakukan lebih baik dibandingkan bukan 

konsumen reguler. Terkait dengan relationship, tidak semua konsumen menyukai 

diperlakukan dengan cara yang sama, diharapkan adanya konsumen yang fokus dan

selektif untuk mendapatkan perlakukan istimewa (Peterson, 1995). Argumentasi 

terhadap hal ini adalah perlakuan umum sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dari 

setiap konsumen memang penting untuk dipenuhi, namun perlakuan istimewa 

terhadap konsumen selektif penting dilakukan dalam upaya sebagai retensi bagi 

peritel. Hal ini juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan 

strategi relasional. 

Sedangkan preferential treatment menurut Sheth dan Parvatiyar (2002) 

diartikan sebagai layanan kepada pelanggan berupa waktu belanja spesial atau 

akses untuk produk baru. Diungkap pula bahwa konsumen mengharapkan tidak 

ingin diperlakukan sama dengan konsumen lain. Beberapa pemasar memberikan 

kritik kepada peritel yang memperlakukan konsumen secara sama dengan tidak 

ada perbedaan yang mengakibatkan perusahaan akan kehilangan tidak hanya 

sebagian keuntungan tetapi lebih jauh akan kehilangan kesetiaan pelanggan. 

Peterson (1995) berpendapat bahwa perlakuan istimewa kepada pelanggan akan 

memungkinkan penjual untuk memberikan sesuatu yang sangat mendasar bagi 

pembeli yaitu perasaan dihargai, sehingga persepsi pelanggan yang lebih tinggi 

terhadap perlakuan istimewa/preferential treatment akan meningkatkan tingkat 

relationship outcomes secara keseluruhan. 

Personalisasi (personalization) 

Personalisasi (Personalization) menurut Metcalf et al.,(1992) adalah 

persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana peritel berinteraksi dengan 

konsumen reguler secara ramah dan dengan cara-cara personal. Pentingnya 

pertukaran personal antara pembeli dan penjual dalam mempengaruhi relationship 

outcomes bukan merupakan hal baru terkait dengan relationship dan proses 

sosial (Beatty et al.,1996). Pentingnya hubungan personal antara pelanggan 

dengan peritel akan berpengaruh pada hasil keluaran hubungan, sehingga tidaklah 

mengherankan jika hubungan personal dapat dikatakan merupakan proses sosial 

(Beatty et al., 1996). Sebagai contoh, Stone (1954) dalam Beatty et al.,(1996) 

menekankan pentingnya hubungan personal dalam keberadaan suatu tempat 

perbelanjaan. 

Crosby dan Cowles, (1990) menerangkan bahwa interaksi sosial dihasilkan 

oleh pusat perbelanjaan yang mampu memberikan motivasi kepada pelanggan 

untuk terus berbelanja. Manfaat hubungan sosial antara lain adalah perasaan 

sebagai keluarga, perasaan sebagai teman, dukungan sosial (Berry, 1995), 

pengakuan personal, penyebutan nama konsumen, memahami pelanggan secara 

pribadi, percakapan secara bersahabat, dan penampakan keakraban serta kehangatan 

antara peritel dengan pelanggannya. 

Balas Jasa (rewarding) 

Balas jasa (rewarding) menurut Peterson, (1995) adalah persepsi konsumen 

terhadap sampai sejauh mana peritel menawarkan manfaat yang berwujud seperti 

harga atau pemberian insentif kepada konsumen reguler untuk menumbuhkan 


25

26 


loyalitas. Manfaat yang berwujud tersebut dapat berupa, pemberian hadiah cumacuma, 

bonus belanja, kupon belanja, point untuk menginap di Hotel, maupun 

pemberian tiket film. Balas jasa mengindikasikan adanya kerja sama atau hubungan 

dengan pihak lain. Banyak pemasar yang berfokus bahwa penyediaan reward 

bertujuan utama sebagai insentif harga dan investasi yang mampu menjaga 

loyalitas pelanggan (Berry, (1995); Peterson, (1995)). Jadi reward ditetapkan 

sebagai jaminan bahwa pelanggan mendapatkan sesuatu yang bersifat nyata 

karena kesetiaan mereka. 

Dimensi dan Atribut Kualitas Layanan sebagai Strategi Penguat 

(Relationship Outcomes) 

Perbedaan karakteristik jasa dan manufaktur mempunyai implikasi yang 

sangat besar dalam menetapkan pemahaman dan penentuan kualitas layanan. 

Demikian halnya dalam ritel dibutuhkan pendekatan yang tepat sesuai dengan 

aspek-aspek yang dibutuhkan dalam operasional ritel tersebut untuk membangun 

dimensi kualitas layanan yang dapat diimplementasikan dalam bisnis ritel. 

Menurut Finn dan Lamb, (1991:489) sebagai berikut;"The service 

categories that were used in the development of SERVQUAL are very different to 

goods retailing (they fall closer to the pure service end of the pure service-pure 

goods continuum than store retailing) and it may well be that consumers use 

different criteria to evaluate competing goods retailers who sell a mix of goods 

and services than they use to evaluate retailers that are primarily or exclusively 

service firms .” 

Kategori layanan yang digunakan untuk mengembangkan SERVQUAL 

sangat berbeda pada goods retailing. Demikian pula konsumen, menggunakan 

kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi good retailer yang merupakan campuran 

antara good dan service yang dapat disebut sebagai exclusively service firm. 

Pemahaman terhadap konsep kualitas dengan dimensi dan atribut yang 

sesuai dalam bisnis ritel tentunya membutuhkan telaah terhadap berbagai hasil 

studi dan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kualitas layanan dalam 

bisnis ritel. Beberapa penelitian tentang kualitas layanan dalam ritel bisnis diawali 

oleh: 

a) Carman (1990) dianggap sebagai pionner works in the field of retailing 

melakukan penelitian pada tyre retailer (pengecer ban), dengan menggunakan 

analisis faktor poros (axis factor analysis) yang diikuti oleh rotasi terhadap 

lima dimensi dalam SERVQUAL dengan instrumen yang khusus. 

b) Finn dan Lamb (1991) mengembangkan penelitian pada obyek departemen 

store dan discount store (toko diskon), dengan menggunakan confirmatory 

factor analysis menemukan instrumen yang khusus dalam SERVQUAL. 

Tanpa melakukan modifikasi pada model SERVQUAL, model tersebut tidak 

dapat digunakan secara valid dalam mengukur kualitas layanan dalam 

perusahaan ritel. 

c) Penelitian ketiga yang banyak menyumbang konsep kualitas dalam bisnis ritel

dilakukan oleh Teas (1993). Mengembangkan penelitian pada discount store 

dengan menggunakan penelitian conjoint untuk menetapkan ekspektasi dan 

persepsi konsumen dalam skala SERVQUAL dan dibandingkan dengan 

models attitudinal (model sikap) sebagai ideal point. Kesimpulan dari 

penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan menggunakan ideal point 

dalam menetapkan ekspektasi konsumen akan memberikan hasil yang lebih 

baik dalam pengukuran kualitas layanan. 

d) Sedangkan penelitian keempat dilakukan oleh Bell et al., (1997) 

menggunakan teknik insidental untuk mengidentifikasikan dan mengek-plorasi 

dimensi dari kualitas layanan dalam food retail operation. Dikategorisasikan 

dalam dua kelompok yaitu dalam positif dan negatif insidental dan 

didapatkan enam kelompok yaitu physical environment, merchandise-related, 

non core service, interpersonal, process and price. Temuan dalam riset Bell 

ini adalah critical insident techniques sebagai komplemen metodologi 

SERVQUAL (Koelemeijer, 1995). Sedangkan tiga penelitian berikutnya, 

merupakan penelitian di bidang ritel yang benar-benar melakukan modifkasi 

pada item atribut SERVQUAL, yaitu; 

e) Penelitian yang dilakukan oleh Guiry et al., (1992) seperti dikutip dalam 

Ioccobucci (1998) dengan analisis exploratory factor analysis menetapkan 51 

atribut dengan 15 atribut yang diadopsi dari model SERVQUAL dan 

tambahan 36 item. 

f) Dabholkar et al., (1996) juga dengan menggunakan Confirmatory Factor 

Analysis, menetapkan 28 atribut, dimana 17 atribut diadopsi dari SERVQUAL 

ditambahkan 11 item baru. Dengan dimensi (a) Physical aspect (b) 

Reliability, (c) personal interaction, (d) problem solving, (e) Policy. 

g) Vasquez dan Ruiz (1995) seperti dikutip dalam Vasquez et al., (2001) dengan 

menggunakan metode analisis Principal Component Factor Analysis. 

Menetapkan 24 atribut di mana 12 item berasal dari SERVQUAL dan 

tambahan 12 item yang baru. 

h) Subhash C. Mehta et al., (2000) dengan menggunakan lima dimensi yaitu; 

service personneal, physical aspect, merchandise, confidence, parking dan 

menetapkan 22 item yang berbeda dengan SERVQUAL. 

i) Brady dan Cronin (2001) dengan dimensi (a) Interaction Quality - Kualitas 

interaksi (b) Outcome Quality Kualitas keluaran (c) Environment Quality- 

kualitas lingkungan. 

Kesembilan penelitian yang terkait dengan kualitas layanan tersebut 

menetapkan atribut yang dianggap sesuai dengan aspek operasional bisnis ritel, 

meliputi; physical environment, policy dalam hal ini terkait dengan harga maupun 

jaminan pengembalian produk), keanekaragam barang dagangan (high variation 

of merchandise), lay out (tata letak) yang memudahkan konsumen menemukan 

barang-barang kebutuhan mereka, maupun kesigapan-kecepatan karyawan dalam 

memberikan layanan. Berikut pada Tabel 1 kesembilan penelitian dalam bidang ritel 

akan dirinci dengan lebih jelas berdasarkan dimensi kualitas layanan. 


27

28 


Dimensi dan atribut pada Tabel 1 dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan dimensi dan atribut yang sesuai untuk menilai kualitas layanan 

dalam bisnis ritel. Tentunya akan lebih sempurna dengan tetap mempertimbangkan 

faktor sosial, nilai, norma dan budaya masyarakat yang terkait dengan 

terbentuknya pola perilaku belanja konsumen pada suatu wilayah geografis dan 

demografis tertentu. 

Tinjauan Konseptual: Implikasi Strategi Penguat Relationship Effort 

Menurut Callaghan et al., (1995), terdapat beberapa hal yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam membangun relationship marketing yakni: (1 

konsumen menghargai satu pertukaran sebagai sesuatu kondisi yang penting dan 

sufficient dari suatu keberadaan relasi, ditandai dengan terbentuknya sebuah 

continuum relationship. (2) terinspirasi oleh postulat Barnes (1997) yang 

menyatakan bahwa tidak ada relationship yang akan tetap ada, tanpa perasaan 

konsumen bahwa relasi tersebut memang benar-benar ada. Pemahaman postulat ini 

terfokus pada perspektif konsumen. (3) eksistensi relationship terjadi jika pembeli 

menerima pertukaran dengan penjual sebagai interaksi yang potensial pada masa 

lalu maupun masa akan datang. Dengan tiga dasar pertimbangan di atas 

diharapkan akan terwujud relationship outcomes yaitu: relationship satisfaction, 

trust, relationship commitment serta buying behavior (Oderkerkenetal.,2003). 

Tabel 1. Studi Kualitas Layanan pada Perusahaan Ritel 

No Studi Instrumen Analisis Dimensi Kualitas 

1 Carman (1990) 5 dimensi dalam 

SERVQUAL 

2 Finn dan Lamb 

(1991) 

5 dimensi dalam 

SERVQUAL 

3 Teas (1993) 5 dimensi dalam 

SERVQUAL 

Axis factor 

analysis 

Confirmatory 

factor anaylis 

Conjoint research 

of expectation and 

perception 

4 Bell (1997) 5 dimensi Critical incident 

technique 

5 Guiry, 

Hutchinson 

Weitz (1992) 

51 atribut, 17 dari 

dan 5 

SERVQUAL dan 

ada tambahan 11 

item 

Exploratory factor 

analysis 

Tangible, reliability, 

responsiveness, Emphaty, 

assurance 



assurance (dengan 

modifikasi) 



assurance (dengan 

modifikasi) 

Physical Environment, 

merchandise-related, non 

core service, interpersonal, 

process and price 

1. Personal service and 

employee interaction 

2. Product assortment 

3. Reliability of retailer 

transaction procedures 

4. Employee availability 

prior to transaction 

5. Tangible 

6. Reliability of retail 

service policy 

7. Price

6 Vazquez, 

Rodriguez dan 

Ruiz (1995) 

7 Dabholkar, 

Thorpe 

dan Rentz (1996) 

8 Brady dan Cronin 

(2001) 

9 Subhash C. 

Mehta, 

Ashok K. Lalwani 

and Soon Li Han, 

2000. 


SERVQUAL 

ditambah 12 item. 


SERVQUAL 

ditambah 11 item. 

22 item 

22 atribut 

Sumber: diolah dari berbagai sumber 

Principal 

component 

factor analysis 

Confirmatory 

factor analysis 

Confirmatory 

Factor 

Analysis 

Confirmatory 

factor 

analysis 


29 

1. Product presentation and 

shopping convinience 

2. Awareness of promotion 

3. Quality of assortment and 

of personal interaction 

4. Pricing policy 

5. Retailers’ recognition and 

prestide 

1. Physical aspects 

2. Reliability, promises , do 

it right 

3. Personal interaction, 

trust, kindness 

4. Problem resolving 

5. Retailers’ policies 

1. Interaction Quality 

2. Outcome Quality 

3. Environment Quality 

1. Service Personnel 

2. Physical Aspect 

3. Merchandise 

4. Confidence 

5. Parking 

Pada saat peritel mengimplementasikan relationship marketing effort untuk 

membangun relationship outcomes seperti yang mereka harapkan dengan berbagai 

cara, aktivitas tersebut akan memberikan kesan yang baik kepada pelanggan. 

Adanya investasi waktu, usaha dan sumber lain menciptakan hubungan dengan 

pelanggan, maka akan tercipta efek psikologis yang akan membuat pelanggan 

bertahan dan mempertahankan hubungan tersebut dan memberikan suatu balasan 

timbal balik (Smiths dan Barclay, 1997) seperti dikutip dalam Berry (1995). 

Menurut Gruen (1995), seperti dirinci pada Gambar 1 di bawah ini. 

Implementasi pemasaran relasional (relationship marketing) dalam konteks 

Business to Customer (BTC) mengembangkan dua pendekatan terkait dengan 

relationship outcomes yaitu pendekatan psychological outcomes dan behavioral 

outcomes. Di mana dalam psychological outcomes meliputi tiga konstruk yaitu 

commitment, trust dan relationship satisfaction, sedangkan dalam behavioral 

outcomes meliputi propensity to terminate relationship, opportunistic behavior, 

citizenship behavior dan allocated purchase share.

30 


Sumber: Gruen T., 1995. The Outcome Set of Relationship Marketing in Consumer Markets, 

International Business Review, Vol.4, No.4, pp. 447-469. 

Merujuk pada apa yang menjadi inti dari postulat Barnes (1997) yang 

menyatakan bahwa tidak ada relationship yang akan tetap ada, tanpa perasaan 

konsumen bahwa relasi tersebut memang benar-benar ada. Pemahaman postulat 

ini terfokus pada perspektif konsumen dengan demikian pendekatan psychological 

outcomes meliputi tiga konstruk yaitu commitment, trust dan relationship 

satisfaction dipandang mempunyai andil yang besar dalam mengevaluasi 

keberhasilan implementasi relationship effort dalam bisnis ritel modern. 

Berikut akan diperjelas masing-masing dimensi dari relationship outcomes 

menurut perspektif psychological. 

Kepercayaan (trust) 

Dalam konteks relationship marketing, kepercayaan merupakan salah satu 

dimensi untuk menentukan seberapa jauh suatu pihak merasakan integritas dan 

janji yang ditawarkan oleh pihak lain. Trust diartikan sebagai kesediaan 

mengandalkan kemampuan, integritas dan motivasi pihak lain untuk bertindak 

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan kepentingan seseorang sebagaimana 

disepakati bersama secara implisit maupun eksplisit. (Sheth dan Mittal, 2004 seperti 

dikutip dalam Tjiptono (2005: 415)). 

Sedangkan menurut Callaghan et al., (1995), kepercayaan didefinisikan 

sebagai keinginan untuk menggantungkan diri pada mitra bertukar yang 

dipercayai. Penelitian Morgan dan Hunt (1994) mengungkapkan bahwa perilaku 

hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan mitra-mitranya banyak 

ditentukan oleh kepercayaan, ternyata akan mempunyai hubungan yang positif 

dengan niat ulang melakukan pembelian maupun loyalitas. Dalam studi ini, trust 

dikonseptualisasikan sebagai komponen dari business relationship yang 

menentukan tingkat dimana peserta/anggota/parties merasakan perasaan

kebersamaan (integrity) dari perjanjian yang ditawarkan oleh pihak lain dalam 

organisasi. (Callaghan et al., 1995). 

Lebih jauh, menurut Callaghan et al., (1995) pengertian kepercayaan dalam 

pemasaran ritel lebih menekankan pada sikap individu yang mengacu pada 

keyakinan konsumen atas kualitas dan keandalan layanan peritel yang diterimanya. 

Secara operasional, kepercayaan mengacu pada pendapat Gwinner et al., (1998) 

yang lebih menekankan pada keuntungan psikologis dari pada perlakuan istimewa 

terhadap pelanggan atau manfaat sosial dalam hubungan pelanggan dengan 

peritel. 

Sedangkan menurut Gwinner et al., (1998), kepercayaan konsumen 

adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan 

yang dibuat konsumen tentang obyek, atribut dan manfaatnya. Obyek dapat berupa 

produk, orang, perusahaan dan segala sesuatu dimana seseorang memiliki kepercayaan 

sedangkan sikap atribut adalah karakteristik atau fitur yang mungkin 

dimiliki atau tidak dimiliki oleh obyek. Pada akhirnya, Morgan dan Hunt (1999) 

mendifinisikan trust sebagai konstruk kunci dari model relationship marketing. 

Sejalan dengan teori bahwa semakin tinggi level kepercayaan antara pembeli dan 

penjual, semakin besar peluang untuk melanjutkan relasi dalam jangka panjang dan 

berkesinambungan. 

Komitmen (commitment) 

Menurut Tjiptono (2005: 415), sejumlah riset menunjukkan bahwa dua pilar 

utama pemasaran relasional adalah trust dan commitment. Dengan kata lain 

pelanggan harus mempercayai pemasar dan selanjutnya berkomitmen pada pemasar 

sebelum bisa terjalin relasi yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. 

Trust merupakan faktor yang paling krusial dalam setiap relasi, pada umumnya trust 

akan terbentuk lebih dahulu sebelum komitmen tersebut muncul. Menurut Tjiptono 

(2005: 415) komitmen merupakan hasrat atau keinginan kuat untuk mempertahankan 

dan melanjutkan relasi yang dipandang penting dan bernilai jangka 

panjang. Komitmen biasanya tercermin pada perilaku kooperatif dan tindakan aktif 

untuk tetap mempertahankan relasi yang telah terbina. 

Kepuasan Relasional (relationship satisfaction) 

Sheth dan Parvatiyar (1995) menggunakan kognitif konsistensi teori yang 

mengkaitkan kekerapan perilaku positif pelanggan dalam pasar relasional yang 

disebabkan oleh pengalaman pelanggan merasakan kepuasan. Kepuasan 

pelanggan telah diteliti secara ekstensif dan ditemukan bahwa peningkatan 

kepuasan akan mengarahkan pada peningkatan perilaku pembelian ulang (Yi, 

1990 seperti dikutip dalam Gruen, 1995). Berangkat dari pemikiran inilah, 

tidaklah mengherankan jika kepuasan menjadi konstruk yang digunakan dalam 

banyak penelitian pemasaran relasional. 

Howard dan Sheth (1969) seperti dikutip dalam Gruen (1995) 

mendefinisikan kepuasan relasional sebagai berikut: "A party's affective state of 


31

32 


feeling adequately or inadequately rewarded for the sacrifice undergone in 

facilitating an exchange relationship." Kepuasan relasional adalah suatu 

kecenderungan satu pihak untuk merasakan kecukupan atau ketidakcukupan 

reward/balas jasa terhadap pengorbanan yang terjadi dalam memfasilitasi suatu 

pertukaran relasional. 

Dengan demikian, definisi ini mengarahkan pada dua hal sebagai kunci 

yang membedakan dengan kepuasan transaksional yaitu ; (1) kepuasan relasional 

lebih didasari oleh equity theory sehingga kepuasan yang terjadi lebih pada tataran 

behaviora / perilaku. (Scholl, 1981) (2). Williams dan Hazer (1986) seperti dikutip 

dalam Gruen (1995) dikemukakan sebagai berikut: "Transactional satisfaction will 

be more volatile than relationship satisfaction." Kepuasan transaksional lebih 

bersifat mudah berubah diban-dingkan kepuasan relasional. 

Melalui relationship outcomes meliputi keeper-cayaan (trust), komitmen 

(commitment) dan kepuasan relasional(relationship satisfaction) tentunya dapat 

digunakan sebagai satandar dalam mengevaluasi keberhasilan dari strategi 

penguat relationship outcomes meliputi upaya relasional (relationship effort) dan 

kualitas layanan. 

Kesimpulan 

Redefinisi konsep pemasaran dipicu pergeseran paradigma orientasi pasar 

dari berbasis transaksional menjadi berbasis relasional. Tujuan dari bisnis saat ini 

adalah menciptakan kepuasan konsumen. Profit bukanlah tujuan tetapi reward 

(hasil). Pendapat ini didasari oleh opini bahwa apabila konsumen merasa puas, 

maka mereka mendapatkan "value" yang akan menciptakan keuntungan bagi 

shareholders dalam jangka panjang melalui aktivitas rebuying dari relasi yang 

terjalin dengan lebih baik. Dalam konteks tersebut pergeseran paradigma dari 

transactional menjadi relationship merupakan keharusan. 

Pemahaman Relationship marketing, baik dalam perspektif sejarah 

munculnya, maupun dilihat dari perspektif sempit dan luas, dapat ditemukan 

satu esensi dari pemasaran relasional yaitu aktivitas pemasaran yang ditujukan 

untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan 

stakeholder kunci, dilandasi prinsip manfaat saling menguntungkan. 

Peningkatan usaha dalam bisnis ritel dapat dilakukan dengan membangun 

relasi (relationship effort). Membangun relasi menjadi hal penting sebagai 

landasan untuk membangun customer value, dengan alasan: (1) Harapan konsumen 

terhadap kualitas dari produk dan jasa yang dikonsumsi semakin meningkat, (2) 

Persaingan diantara riteler meningkat, dengan marketing strategi dan taktik yang 

relatif sama misalnya dengan menawarkan jenis merchandise yang relatif sama, 

promosi harga, melakukan share terhadap distribution channel system, dan 

memperlakukan konsumen dengan lebih baik melalui layanan yang prima (3) 

Riteler dihadapkan pada klaim baru tentang keterbatasan dan ketidak jelasan 

marketing environment dalam bisnis ritel antara pasar dengan industri, dan 

meningkatnya fragmentasi pasar maupun semakin pendeknya daur hidup produk

Strategi penguatan relationship outcomes melalui aktivitas preferential 

treatment, komunikasi, personalisasi, rewarding serta penentuan kualitas layanan 

dengan dimensi yang sesuai dengan operasional ritel diharapkan mampu 

menciptakan relasi yang terbangun dengan orientasi jangka panjang dan 

berkelanjutan. 

Referensi 

B Beatty, Sharon E., James EC, Kristy ER, and Jungki Lee, 1996. Customer- 

Sales Associate Retail Relationship. Journal of Retailing, Vol. 72, No. 3, pp. 

223-47. 

Bell J., Gilbert D., Lockwood A., 1997, Service Quality in Food Retailing 

Operations : Critical Incident Analysis. The International Review of Retail, 

Journal of Distribution and Consumer Research, Vol. 7, No. 4, pp. 405-423. 

Bendapudi N., and Berry L., 1997. Costumer Motivations for Maintaining 

Relationship with Service Provider, Journal of Retailing, Vol. 773, No. 1,pp 

15-37. 

Berman B., and Evans J.R, 2001. Retail Management A Strategic Approach. Eight 

Edition, Prentice Hall., Inc., New Jersey, USA. 

Berry, Leonard L, 1986. Retail Business are Service Business, Journal of Retailing, 

Vol 62, Spring, pp.3-6. 

__, 1995. Relationship Marketing of Services-Growing Interest, Emerging 

Perspectives. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol 23 (4), 

pp.236-45. 

Brady M. and Cronin J., 2001. Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived 

Service Quality : A Hierarchical Approach. Journal of 

Marketing,Vol65(3),pp..34-49. 

__, Brand R., 2002. Performance Only Measurement of Service Quality: A 

Replication and Axtension. Journal of Business Research, Vol. 55, pp. 17- 

31. 

Business News, 1996. Masyarakat Indonesia Gemar Berbelanja. Edisi 8 Maret. 

Callaghan M., McPhail J. and Yau OHM, 1995. Dimensions of Relationship 

Marketing Orientation: An Empirical Exposition, Proceeding of The Seventh 

Biannual World Marketing Congress, Melbourne, Australia, July, Vol. 

VII-II, pp. 10-65. 

Carman M. James, 1990. Consumer Perceptions of Service Quality: An 

Assessment of The SERVQUAL Dimensions, Journal of 

Retailing,Vol.66,No.1,pp.33-55. 


33

34 


Christopher M, Payne A, and Ballantyne, 2002. Relationship Marketing; Creating 

Stockholder Value. First Edition, Oxford: Butterword-Heinemann. 

Collier, A. David, 1992. Service, Please: The Malcolm Baldrige National 

Quality Award Business Horizons, July-August, 1992. 

Cronin, J. Joseph and Taylor A.Steven, 1992. Measuring Service Quality: A 

Reexamination and Extension, Journal of Marketing, Vol. 62, pp.55-68. 

Crosby L., Evans K., and Cowles D., 1990. Relationship Quality in Service 

Selling: An Interpersonal Influences Perspective. Journal of Marketing, Vol. 

54, pp. 68-81. 

Dabholkar PA., 1995. Contingency Framework for Predicting Causallity Between 

Customer Satisfaction and Service Quality. Advances in Customer Research, 

Vol. 22, pp. 101-8. 

__, Thorpe D.I., Rentz J.O., 1996. A Measure of Service Quality For 

Retail Stores: Scale Development and Validation. Journal of The Academy of 

Marketing Science, Vol. 24, No. 1,pp3-16. 

Davis, Ferd D., Bagozzi Ricard P. and Warshaw Paul R., 1989. User 

Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theorical 

Models. Management Science, Vol. 35, No. 8. pp. 982-1003. 

Driver, Carrole and Johnston Robert, 2001. Understanding Service Customers 

The Value of Hard and Soft Attributes, Journal of Service Research, Vol. 4, 

No. 2, pp. 130-139. 

Duncan T., and Moriaty S.C., 1998. Communication Based Marketing Model For 

Managing Relationship. Journal of Marketing, Vol. 62, pp. 1-13. 

Evan Jr. dan Lskin R.L., 1994. The Relationship Marketing Process : A 

Conceptualiation and Aplication. Journal of Industrial Marketing 

Management, Vol. 23, No. 4, pp. 439-52. 

Fin D.W., Lamb C.W., 1991. An Evaluating of The SERVQUAL Scales in A 

Retailing Setting. 

Journal of Advances in Consumer Research, Vol. 18, Association for 

Consumer Research, Provo, UT, pp.483-490. 

Fullerton, Gordon, 2004. The Service Quality-Loyalty Relationship in Retail 

Services: Does Comitment Matter?. Journal Of Retailing and Consumer 

Service, Accepted 6 April 2004. 

Ganesan, Shankar, 1994. Determinants of Long-Term Orientation in Buyer- 

Seller Relationship. Journal of Marketing, Vol. 58, No.2, pp. 1-19. 

Gronroos, 1990. Service Management and Marketing. Lexington, MA, Lexington 

Books.

Gruen T., 1995. The Outcome Set of Relationship Marketing in Consumer 

Markets, International Business Review, Vol4, No.4, pp. 447-469. 

_ _ , S u m m e r s J , a n d A c i t o F , 2 0 0 0 . Relationship Marketing Activities, 

Commitment and Membership Behaviors in Professional Associations. 

Journal of Marketing Vol. 64, No. 3, pp. 34-49. 

Gwinner KP, Gremler DD, and Bitner MJ, 1998. Relational Benefit in Service 

Industries: The Customer Perspektif. Journal Academic Marketing Science, 

Vol. 26, pp. 101-114. 

Huppert, John W. Sidney, J. Arenson, and Richard H. Evans, 1978. An 

application of Equity Theory to Buyer-Seller Exchange Situation, Journal of 

Marketing, Vol. 15, No.2, pp. 250-60. 

Koelemeijer K., 1995, The Retail Service Encounter identifying Critical Service 

Experiences, Journal Of Managing Service Quality, Chapman, London. 

Kompas Harian, 1996. Perkembangan Bisnis Ritel di Indonesia, edisi 3 Januari. 

____________, 2005, Pertumbuhan Ritel Indonesia,Edisi 8 April. 

Kotler, Philip, 2003, Marketing Management Analysis, Planning, 

Implememtation and Controll, International Edition, Uppersadle River, 

Prentice Hall.Inc. New Jersey. 

Levy M., and Weitz A. Barton, 2004. Retailing Management, Fifth Edition, Mc 

Graw Hill, Irwin, New York. USA. 

Levy S., and Zaltman G., 1975. Marketing Society and Conflict. Englewood Cliffs, 

Prentice Hall, New York. 

Looy, Van Bart, Gemmel Paul and Dierdonck Van R., 2003. Service Management 

An Integrated Approach. Second Edition, Pearson Education-Prentice 

Hall.Inc. Harlow-England 

Maulana, Agus, 1999. Perilaku Konsumen Di Masa Krisis, Implikasinya 

Terhadap Strategi Pemasaran. Usahawan No1 Th. XXVIII, edisi Januari. 

Meerzorg H, 2003. Kunci Sukses Berbisnis Ritel. Majalah Manajemen, Edisi April. 

Metcalf LE, Frear CR, Krishnan R,1992. Buyer -Seller Relationship an Aplication 

of The IMP Interaction Model. Europian Journal of Marketing, Vol. 26, pp 

27-46. 

Morgan, Robert M. and Hunt Shelby D., 1999. The Commitment -Trust Theory of 

Relationship Marketing. Journal of Marketing, Vol. 58, No.3, pp 20-38. 

Mueller, O. Ralph, 1996. Basic Principles of Structural Equation Modeling, an 

Introduction to LISREL and EQS. Springer-Verlag New York,Inc. 


35

36 


Narver J.C., Slater S.F., 1990. The Effect of A Market Orientation on Business 

Profitability. Journal of Marketing, Vol. 54, pp. 20-35. 

Oderkerken, S. Gaby, Wulf D.K., and Schumacher P., 2003. Strengthening 

Outcomes Of Retailer-Consumer Relationships The dual Impact Of 

Relationship Marketing Tactics and Consumer Personality, Journal of 

Business Research Vol. 56, pp. 177-190. 

Pawitra T., 2005. Redefinisi Marketing, Prasetya Mulya Management Research 

Series, Report No.001, June. 

Peterson RA, 1995. Relationship Marketing and The Consumer, Journal Academic 

of Marketing Science, Vol. 23, pp. 278-281. 

Pilar Bisnis, 2003. Pilar Utama, Peta Rirel Modern, Konsumen Tetap Jadi Raja, 

Edisi 06, Tahun VI, 17-30 Maret, Hal. 10-39. 

_________,2003, Mendung Di Bisnis Ritel, Edisi 13, Tahun VI, 7-13 Juli, Hal. 68-8 

Pope, Nigel, 1998. Consumption Values, Sponsorship Awareness, Brand and 

Product Use. Journal of Product & Brand Management, Vol.7 No.2, pp. 

124-136. 

Reichheld F., and Sasser W.E., 1990. Zero Defection: Quality Comes to Service, 

Harvard Business Review, Vol 68, September-October, pp. 105-111 

Rene Johannes, 1996. Berkembangnya Bisnis Eceran Skala Besar di Jakarta, 

Management & Usahawan Indonesia, No. 2 Tahun XVIII. 

Sager J., and Ferris G., 1986. Personality and Salesforce Selection in The 

Pharmaceutical Industry. Industrial Marketing Manage, Vol. 15, pp. 319-24. 

Samuel, 1995. Proyeksi Pasar Ritel Jabotabek, Ritel Indonesia, Vol. 1, No. 1, pp. 

35-43. 

Shajahan S., 2004. Relationship Marketing Text & Cases, Tata Mc Graw Hill Co., 

New Delhi. 

Shani D., Chalasani S., 1992. Exploiting Niches Using Relationship 

Marketing, Journal of Consumer Marketing, May Vol. 9, No. 3, pp. 

33-42 

Sheth, Jagdish and Atul Parvatiyar, 2002. Relationship Marketing in Consumer 

Market: Antecedents and Conequences. Journal of The Academy of 

Marketing Science, Vol. 23, No.4, pp. 255-71. 

Smfr@nchise, 2001. Trend Industri Retail di Indonesia di Millenium Baru, 

Edisi November. 2002. Pangsa Pasar Swalayan di 6 kota Besar di 

Insonesia, Edisi (enam) November. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ , 2 0 0 3 . P r e d i k s i J u m l a h P e n d u d u k Indonesia Tahun 2010, 

Edisi Januari.

Subhash, C. Mehta, Ashok K. Lalwani and Soon Li Han, 2000. Service Quality in 

Retailing: Relative Efficiency of Alternative Measurement Scales For 

Different Product-Service Environtment, International Journal Of Retail 

and Distribution Management, Vol.28, No.2, pp. 62-72. 

Suhata, H. Parlina, 2003. Analisis Pengaruh Perceived Relationship Invesment 

Terhadap Relationship Quality dan Behavioral Loyalty, Tesis, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Taylor A., Steven and Baker T, 1994. An Assessment of The Relationship 

Between Service Quality and Customer Satisfaction in The Formation of 

Consumers' Purchase Intentions. Journal of Retailing, Vol. 70, No. 2, pp. 

163-178. 

________, and Cronin Joseph Jr, 1994. Modeling Patient Satisfaction and 

Service Quality, Journal Of Healthcare Marketing, Vol. 14, No. 1, pp. 35- 

43. 

Teas R. Keneth, 1993, Consumer Expectation and The Measurement of 

Perceived Service Quality, Journal of Professional Service Marketing, Vol. 

8, No.2, pp. 33-54. 

__________,1993. Expectation, Performance, Evaluation, and 

Consumers Perception of Quality, Journal of Marketing, Vol. 57, pp. 18-34. 

Tempo, 2003. Kemajuan Ritel Bisnis Indonesia, Edisi 22 Mei. 

Tjiptono Fandy, 2005. Pemasaran Jasa. Edisi Pertama, Bayu Media Publishing, 

Malang. 

Widjaja HN, 2002. Mengungkap Sukses Hypermarket, Pikiran Rakyat Cyber 

Media. 

Wilson DT., 1995. An Integrated Model of Buyer -Seller Relationship. Journal 

Academic of Marketing Science, Vol. 23,No.4, pp. 335-45. 

Wulf K.D and Odekerken G.S, 2003. Assesing The Impact of a Retailer's 

Relationship Effort on Consumers Attitude and Behavior, Jounal of 

Retailing and Consumer Services, Vol.10, pp. 95-108. 

Yadi E. Nur, 2003. Analisis Industri Ritel Indonesia, Tesis, Univeristas Gadjah 

Mada, Yogyakarta. 

Vazques, Rodolfo, Del Bosque Ignatio A. Rodriques, Diaz ana Ma, Ruiz V. 

Agustin, 2001. Service Quality in Supermarket Retailing: Identifying Critical 

Service Experiences, Journal of Retailing and Consumer Service, Vol. 8, pp. 

1-14. 


37

38 


ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN DAN INDIVIDU KONSUMEN 

DALAM KEPUTUSAN PEMILIHAN LEMBAGA MENTAL ARITMETIKA 

DI KOTA MALANG 

Aniek Indrawati dan Teuku Zulkarnaen 

The objectives of this research are to analize the influence of consumer individual 

and environmental factor toward decision in selecting Arithmetic Mental Educational 

Institution in the Malang City, and which variable of the main consumer’s 

consideration in selecting Arithmetic Mental Educational Institution in the Malang 

City. The result of the study indicated that the consumer individual and 

environmental factor have partial and simultant influence toward decision in 

selecting Arithmetic Mental Educational Institution in the Malang City, and the 

motivation have dominant influence in selecting Arithmetic Mental Educational 

Institution in the Malang City. Based on the study results, it can be suggested that as 

a profesional institution, the Arithmetic Mental Educational Institution should be 

oriented the consumer needs. The managers of Arithmetic Mental Educational 

Institutions should understand the consumer behaviour to plan the strategy and 

policy to keep the interest of consumers. 

Key words : individual factor, environmental factor, consumer behaviour 

Aniek Indrawati adalah dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang 

Teuku Zulkarnaen adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh 

38

Pendahuluan 

Menyadari tentang arti pentingnya sumber daya manusia, pendidikan 

merupakan suatu kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya 

manusia. Segala daya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyusun suatu sistem 

pendidikan yang benar-benar bisa menjawab tantangan di masa-masa mendatang. Di 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluasluasnya 

untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional. 

Dengan adanya Undang-Undang tersebut memberikan peluang kepada 

masyarakat untuk mendirikan atau menyelenggarakan pendidikan. Keadaan ini 

ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah Lembaga-Lembaga Pendidikan Non Formal 

di Indonesia yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan tersebar di seluruh 

tanah air. 

Salah satu Lembaga Pendidikan Non Formal yang akhir-akhir ini lagi 

booming adalah Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika. Lembaga ini memberikan 

semacam kursus belajar Mental Aritmetika. Mental Aritmetika adalah sebuah metoda 

pengajaran matematika kepada anak yang menggunakan alat bantu soroban atau 

sempoa, yaitu alat hitung tradisional Jepang atau Cina yang bisa menghitung dengan 

sangat akurat dan cepat , bahkan lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. 

Pesatnya pertumbuhan Lembaga-Lembaga pendidikan tersebut serta jumlah 

yang cenderung meningkat di satu sisi memang sesuai dengan hasrat untuk meratakan 

kesempatan memperoleh pendidikan bagi generasi muda. Namun di sisi lain perlu 

memperhatikan peningkatan mutu dan efisiensi. Permasalahan akan timbul jika 

lembaga-lembaga itu tidak mengerti apa sebenarnya yang menjadi tujuan dan harapan 

dari konsumen. 

Memahami perilaku konsumen adalah problem mendasar ketika akan 

menentukan strategi pemasaran. Dengan mengenal konsumen akan dipahami 

karakteristik maupun bagaimana seseorang pembeli membuat keputusannya serta 

berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam mengambil keputusan 

atas pembelian suatu produk / jasa (Kotler, 1994) 

Seperti halnya dalam pemilihan produk, ketika konsumen akan memilih jasa 

pendidikan juga dipengaruhi banyak faktor. Pandangan yang berbeda dari konsumen 

atas apa yang dihasilkan lembaga-lembaga tersebut menyebabkan adanya 

ketidakmerataan jumlah peminat diantara Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika 

yang ada. 

Untuk membentuk citra yang baik terhadap lembaga, dalam rangka menarik 

minat calon siswa, maka lembaga pendidikan dalam hal ini Pendidikan Mental 

Aritmetika dapat mengembangkan berbagai upaya berdasarkan pada Konsep 

Pemasaran. Dalam pelaksanaannya Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika harus 

menetapkan bagaimana penyusunan Sistim Pemasaran yang menguntungkan, yaitu 

suatu sistem yang bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan lebih 

efektif dan efisien dibandingkan dengan pesaingnya. 


39

40 


Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh faktor individu dan lingkungan konsumen dalam keputusan 

memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang dan untuk 

mengetahui variabel apa yang dominan pengaruhnya dari kedua faktor tersebut 

terhadap keputusan memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota 

Malang. 

Perilaku Konsumen 

Definisi perilaku konsumen menurut Loudon (1993) adalah “Customer 

behavior may be defined as decision process and physical activity individuals engage 

in when evaluating, acquaring, using or disposing of good and service”(Perilaku 

konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas 

individu secara fisisk yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, 

menggunakan atau dapat menggunakan barang dan jasa) 

Sedangkan menurut Engel (1997), adalah “Customer behavior may defined as 

the acts of individuals directly involved in decision process that preceds and 

determine these acts” (Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan individu 

yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barangbarang 

atau jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut). 

Bila kita tarik kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut, maka perilaku 

konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa-jasa ekonomi yang dapat 

dipengaruhi lingkungan, termasuk proses pengambilan keputusan. Sehingga terdapat 

dua hal yang penting dalam perilaku konsumen ini, yaitu proses pengambilan 

keputusan dan kegiatan fisik dalam rangka memperoleh dan menggunakan barang 

serta jasa-jasa ekonomi. Setiap individu memiliki perilaku yang berbeda dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Menurut Loudon (1993) mengemukakan bahwa ada tiga variabel yang perlu 

diperhatikan dalam menelaah perilaku konsumen, yaitu : 

1. Stimulus variable 

Merupakan variabel yang berada di luar diri individu (faktor eksternal) yang 

sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Misalnya : merk, jenis barang, iklan, 

kemudahan membeli barang dan penataan barang. 

2. Response variable 

Merupakan hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Variabel 

respon sangat tergantung pada faktor individu dan kekuatan stimulus. Misalnya : 

keputusan membeli barang, penilaian terhadap barang, dan perubahan sikap 

terhadap suatu produk. 

3. Intervening variable

Merupakan variabel antara stimulus dan respon. Variabel ini merupakan faktor 

internal individu, termasuk motif-motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa 

dan persepsi terhadap suatu barang. Peranan variabel ini adalah untuk 

memodifikasi respon. 

Model Perilaku Konsumen 

Assael (1984) mengembangkan suatu model Perilaku Konsumen dimana 

faktor individual konsumen, limgkungan, dan strategi marketing mix yang diterapkan 

produsen akan mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu produk. Setelah 

melakukan pembelian, konsumen memberikan respon terhadap produk yang dibeli. 

Respon konsumen ini dapat dilihat sebagai umpan balik bagi pemasar untuk 

pengembangan strategi pemasaran dan bagi konsumen sebagai evaluasi setelah 

pembelian. 

Model Assael memperlihatkan adanya penekanan hubungan antara pemasar 

dan konsumen. Komponen dasar dari model tersebut adalah pada pengambilan 

keputusan konsumen, yaitu proses dalam merasakan dan mengevaluasi informasi 

brand, dengan pertimbangan bagaimana alternatif brand tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan, dan konsumen memutuskan untuk memilih brand yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut Phlip Kotler (1996) untuk mempelajari perilaku 

konsumen, tidak cukup hanya mempelajari apa yang dibeli konsumen tetapi juga 

dimana mereka membeli, bagaimana mereka membeli dan kapan mereka membeli. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen antara lain : 

1. Faktor Marketing Mix 

Dalam bukunya Kotler mendefinisikan bahwa marketing mix adalah kelompok kiat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya dalam 

pasar pasaran. Ada 4 faktor dalam bauran pemasaran, yaitu : 

a. Product, merupakan sesuatu yang ditawarkan ke dalam pasar untuk dimiliki, 

digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan, 

termasuk di dalamnya adalah obyek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan 

gagasan (Kotler, 1995). 

b. Price, merupakan jumlah uang yang harus dibayar pelanggan dan konsumen 

untuk suatu produk (Kotler, 1995). 

c. Promotion, merupakan kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual ke 

pembeli atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap dan 

perilaku. Sedangkan Swastha & Irawan (1997) mengatakan bahwa promosi 

adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Akhirnya promosi adalah semua jenis kegiatan yang ditujukan untuk 

mendorong permintaan. 

d. Place, berhubungan dengan proses menyampaikan produk ke konsumen. Produk 

tidak akan mempunyai arti apa-apa bagi konsumen apabila tidak disampaikan 

atau tidak tersedia pada saat dan tempat yang diinginkan konsumen. 


41

42 


2. Faktor Lingkungan 

Lingkungan dimana konsumen berada akan mempengaruhi perilaku 

konsumen tersebut dalam membeli suatu produk baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Faktor lingkungan ini perlu dikaji oleh pihak pemasar sehingga diketahui 

berapa besar pengaruhnya kepada pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor yang 

termasuk dalam faktor lingkungan ini antara lain : 

a. Kebudayaan, merupakan seperangkat nilai dasar, persepsi dan perilaku melalui 

proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga penting lainnya (Kotler, 

1995). Sedangkan Assael (1984) mendefinisikan bahwa bahwa kebudayaan 

adalah nilai-nilai, norma dan kebiasaan dimana seseorang individu belajar dari 

masyarakat dan membimbing mereka menuju pola perilaku yang bersifat umum 

dalam masyarakat. 

b. Kelas sosial merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang 

mempunyai posisi (kedudukan) yang kurang lebih sama (sederajat) dalam suatu 

masyarakat (Loudon & Dellabitta, 1993). 

Sedangkan Kotler (1995) berpendapat bahwa kelas sosial mempunyai beberapa 

karakteristik. Pertama, orang yang berada dalam suatu kelas sosial cenderung 

berperilaku sama. Kedua, seseorang dipandang mempunyai posisi sesuai dengan 

kelas sosialnya. Ketiga, kelas sosial seseorang dinyatakan oleh sejumlah variabel, 

seperti pekerjaan, kekayaan pendidikan dan orientasi terhadap nilai dan bukan 

hanya oleh salah satu variabel saja. Keempat, seseorang mampu berpindah dari 

satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya dalam masa hidupnya. 

c. Kelompok referensi merupakan kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang (Kotler, 

1995). Menurut Engel et al (1997), kelompok referensi dapat mempengaruhi 

seseorang dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk dengan tiga cara, 

yaitu : 1) pengaruh utilitarian (normatif) adalah tekanan untuk menyesuaikan diri 

dengan norma kelompok dalam berpikir dan berperilaku, 2) pengaruh nilai 

ekspresif adalah mencerminkan keinginan akan asosiasi psikologis dan kesediaan 

untuk menerima nilai dari orang lain tanpa tekanan, 3) pengaruh informasi 

dimana kepercayaan dan perilaku orang lain diterima sebagai bukti mengenai 

realitas. 

d. Keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari dua atau lebih yang berhubungan 

melalui darah, perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama (Engel et al, 1997). 

Setiap individu dalam keluarga bisa mempengaruhi seseorang dalam keputusan 

pembeliannya. 

3. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis merupakan faktor dasar dalam perilaku konsumen yang 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Ada beberapa faktor yang terkait dengan 

faktor psikologis ini, yaitu : 

a. Motivasi, merupakan suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang 

diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan (Swasta & Irawan, 1997). 

Segala sesuatu yang dilakukan seseorang didorong oleh sesuatu kekuatan dari 

dalam diri seseorang tersebut.

. Pembelajaran, bisa diartikan sebagai perubahan-perubahan perilaku yang terjadi 

sebagai akibat dari adanya pengalaman (Swasta & Irawan, 1997). Proses 

pembelajaran ini terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan 

lingkungannya. 

c. Sikap merupakan suatu keadaan seseorang yang mudah terpengaruh untuk 

memberikan tanggapan atau penilaian terhadap suatu obyek yang ada di 

lingkungan sekitarnya dan berpengaruh secara langsung terhadap perilakunya 

(Kotler, 1995). Maka setiap sikap yang dibentuk dari informasi yang diperoleh 

seseorang melalui pengalaman masa lalunya atau melalui hubungan dengan 

orang lain. 

d. Kepribadian, merupakan ciri-ciri psikologis yang membedakan seseorang yang 

menyebabkan terjadinya tanggapan relatif terhadap lingkungannya. Kepribadian 

seseorang biasanya digambarkan dengan ciri-ciri bawaan seperti kepercayaan 

diri, gampang mempengaruhi, berdiri sendiri, menghargai orang lain, bersifat 

membela diri dan kemampuan menyesuaikan diri (Kotler, 1995). 

e. Persepsi, merupakan proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan 

menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran 

keseluruhan yang berarti (Kotler, 1995). Jadi persepsi merupakan kegiatan 

memilih, mengolah dan menafsirkan informasi yang diperoleh dan memberikan 

tanggapan terhadapnya. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, dengan memilih enam Lembaga 

Pendidikan Mental Aritmetika yang menyelenggarakan program pendidikan mental 

aritmetika mulai tingkat dasar, tingkat lanjutan, sampai tingkat mahir, yang telah 

terdaftar pada Departemen Pendidikan Nasional Sie Pendidikan Masyarakat. Keenam 

lembaga tersebut adalah : Yayasan Aritmetika Indonesia Cabang Borobudur, 

Yayasan Aritmetika Indonesia Cabang Suropati, Kazeoru Citarum, Kazeoru Jalan 

Jeruk, Intelma Mental Aritmetika, dan Putra Bangsa Mental Aritmetika. 

Populasi target penelitian adalah orang tua dari warga belajar yang mengikuti 

program pendidikan mental aritmetika pada Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika 

di Kota Malang. Dipilihnya orang tua sebagai populasi target dalam penelitian ini 

karena pengambil keputusan dalam pemilihan lembaga adalah bukan warga belajar 

atau anak didik, melainkan orang tuanya. Hal ini disebabkan karena peserta didik 

Lembaga Pendidikan ini adalah anak-anak yang berusia 4 sampai 12 tahun. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. 

Artinya sampel ditentukan dengan pertimbangan tujuan penelitian dan berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan. Adapun kriteria-kriteria tersebut 

adalah : orang tua (wali) dari siswa belajar Pendidikan Mental Aritmetika pada 

tingkat pra level dan tingkat satu. Dipilihnya tingkat ini karena diharapkan para orang 

tua masih memiliki ingatan yang baik tentang faktor-faktor pertimbangan dalam 

memilih lembaga untuk anak mereka. Besarnya sampel setiap Lembaga ditetapkan 


43

44 


secara propotional random sampling, yaitu dipilih secara acak dengan jumlah 

sebanding dengan jumlah peserta program pendidikan di setiap Lembaga. 

Dalam penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner yang disusun dalam 

kalimat-kalimat pertanyaan. Responden diminta memberikan tanggapannya dengan 

memilih salah satu pilihan jawaban. Jawaban dari responden yang bersifat kualitatif 

dikuantitatifkan dan diukur dengan menggunakan skala Likert. Data dianalisis dengan 

Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan program SPSS forWindows versi 11. 

Hasil-hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengambil responden sebanyak 175 

orang tua dari siswa yang berada tingkat pra level dan tingkat 1 dari enam Lembaga 

Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang sebagai sampel, maka dari hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki 

yaitu sebesar 80%. Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini yang memutuskan 

untuk memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika sebagian besar adalah orang 

tua laki-laki dari siswa belajar atau ayah mereka. 

Dari pengelompokan responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa 90 % 

responden adalah berusia di bawah 40 tahun. Ini bisa ditunjukkan oleh usia siswa 

didik LPMA yang rata-rata berusia dibawah 12 tahun, sehingga orang tua mereka pun 

sebagian besar masih tergolong relatif muda. 

Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan responden, 86 % orang tua siswa 

didik LPMA didominasi oleh lulusan sarjana dan pascasarjana. Sedangkan lulusan 

SMA dan Diploma hanya sekitar 14 %. Ini menggambarkan bahwa mayoritas orang 

tua siswa belajar LPMA di Kota Malang adalah berpendidikan tinggi dan menyadari 

arti pentingnya pendidikan Mental Aritmetika sebagai pendidikan dasar bagi putraputrinya. 

Lebih dari 80 % siswa didik LPMA mempunyai orang tua dengan tingkat 

pendapatan perbulan di atas Rp. 1.000.000. Hasil ini menggambarkan bahwa 

Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang kebih didominasi oleh konsumen 

dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. 

Hasil analisis regresi berganda antara variabel-variabel kebudayaan, kelas 

sosial, kelompok referensi, keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi 

terhadap keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang disajikan dalam table 1. 

Tabel 1 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien Standard T Sig. t 

regresi Error 

Konstanta -2.535 

Kebudayaan (X1) 0.125 0.053 2.358 0.003 

Kelas Sosial (X2) 0.135 0.056 2.411 0.026 

Kelompok Refrensi (X3) 0.214 0.051 4.195 0.000 

Keluarga (X4) 0.120 0.059 2.034 0.030

Motivasi (X5) 0.351 0.054 6.499 0.000 

Pembelajaran (X6) 0.155 0.030 5.167 0.006 

Sikap (X7) 0.141 0.044 3.205 0.021 

Persepsi (X8) 0.148 0.039 3.795 0.002 

R 

R square 

Standard error 

F hitung 

Significan F 

Durbin Watson Test 

F tabel ( α = 5%) 

t tabel ( α = 5%) 

Sumber : Data Primer Diolah 

0,949 

0,797 

0,079 

23.872 

0,000 

2,053 

1,98 

1,721 

Persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Y = -2.535 + 0,125X1 + 0,135X2 + 0,214X3 + 0,120X4 + 0,351X5 + 0,155X6 + 

0,141X7 + 0,148X8 

Dari hasil perhitungan regresi berganda diketahui bahwa nilai multiple 

regression (R) sebesar 0,949 mengandung makna keseluruhan variabel independen 

memiliki keeratan hubungan yang tinggi dengan variabel dependen. Sedangkan 

koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,797 menunjukkan kontribusi variabel-variabel 

independen untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen sebesar 79.7 %. 

Sisanya yaitu sebesar 20.3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan 

dalam model regresi penelitian. 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk 

mengetahui pengaruh secara simultan variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial, 

kelompok referensi, keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi terhadap 

keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang. Jika Fhitung > Ftabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, 

keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang. Uji t digunakan untuk 

mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial, 

kelompok referensi, keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi terhadap 

keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang. Jika thitung > ttabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, 

keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang. 

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Fhitung sebesar 23.872 (p = 

0,000) yang lebih besar dari Ftabel 1,98. Dengan demikian disimpulkan bahwa 

variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, motivasi, 

pembelajaran, sikap dan persepsi berpenmgaruh secara simultan terhadap keputusan 


45

46 


pemilihan LPMA di Kota Malang. Sementara itu, hasil perhitungan nilai t untuk 

masing-masing variabel seperti yang dicantumkan dalam Tabel 1, menunjukkan 

bahwa variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, 

motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang. Kesimpulan ini didasarkan atas fakta 

bahwa nilai thitung semua variabel penelitian lebih besar dari ttabel pada taraf uji 5 %. 

Kontribusi efektif variabel independen dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen yang paling dominan. Adapun kontribusi efektif 

masing-masing variabel independen terhadap keputusan pemilihan LPMA dinyatakan 

dalam Tabel 2. 

Tabel 2. 

Kontribusi Efektif Masing-Masing Variabel Independen 

Variabel Independen Koefisien Beta 

Koefisien Korelasi 

Sederhana 

Kontribusi Efektif 

(%) 

Kebudayaan (X1) 0.167 0.426 7.10 

Kelas Sosial (X2) 0.175 0.310 5.43 

Kelompok Refrensi (X3) 0.302 0.336 10.15 

Keluarga (X4) 0.153 0.403 6.17 

Motivasi (X5) 0.469 0.427 20.03 

Pembelajaran (X6) 0.252 0.357 8.99 

Sikap (X7) 0.201 0.521 10.47 

Persepsi (X8) 0.208 0.546 11.36 

Total 

Sumber : Data Primer Diolah 

79.7 

Berdasarkan kontribusi efektif masing-masing variabel independen, variabel 

yang dominan pengaruhnya terhadap keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang 

adalah motivasi. Selanjutnya, secara berturut-turut, variabel independen yang 

memiliki dominasi pengaruh terhadap keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang 

dari tertinggi ke terendah sebagai berikut : persepsi, sikap, kelompok referensi, 

pembelajaran, kebudayaan, keluarga, dan kelas sosial. 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kebudayaan, kelas sosial, 

kelompok referensi, keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi 

berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pemilihan 

Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang. 

Motivasi merupakan variabel dominan yang dipertimbangakan konsumen 

dalam keputusan memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang. 

Hal ini menunjukkan adanya motivasi dari orang tua yang mengharapkan dengan ikut 

sertanya putra-putri mereka dalam program pendidikan mental aritmetika ini putraputri 

mereka akan bisa meningkat prestasi belajarnya di sekolah. Hal ini terkait 

dengan salah satu tujuan Pendidikan Mental Aritmetika yaitu meningkatkan 

konsentrasi berpikir anak.

Para konsumen dalam hal ini para orang tua berharap bahwa dengan mengikut 

sertakan anak-anak mereka dalam pendidikan tersebut, maka akan bisa mengatasi 

adanya mathematics phobia yang banyak dialami oleh anak-anak sekolah. Di 

samping itu, Pendidikan Mental Aritmetika dianggap sebagai alternatif solusi 

terhadap kurang efektifnya Lembaga Bimbingan Belajar. 

Motivasi konsumen juga didukung oleh adanya beberapa penelitian yang 

menunjukkan bahwa anak-anak yang telah mengikuti Pendidikan Mental Aritmetika 

dengan baik, daya ingat dan daya konsentrasi mereka meningkat sehingga rata-rata 

prestasi belajar mereka juga semakin baik. Inti dari belajar Mental Aritmetika 

sebenarnya bukan untuk menghasilkan anak yang mampu berhitung cepat. Inti dari 

Mental Aritmetika, menurut Andreas Chang, Ketua AMMA adalah untuk 

meningkatkan konsentrasi, kreativitas , dan juga kecerdasan emosional anak. Hal 

senada juga dikemukakan oleh pakar psikologi anak, Dr Seto Mulyadi, dimana anakanak 

yang belajar Mental Aritmetika cenderung memiliki rasa percaya diri tinggi dan 

logika berfikir yang jernih. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr Dwijo 

Saputro DSPJ, psikiater anak pada RS Husada Jakarta, menyatakan bahwa belajar 

Mental Aritmetika dapat mengoptimalkan fungsi otak secara keseluruhan. 

Pemahaman konsumen tentang arti pentingnya Pendidikan Mental Aritmetika 

yang didukung oleh peran lingkungan telah membuat para konsumen mulai berpikir 

untuk memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika yang tepat dan berkualitas. 

Sikap dan persepsi akan kualitas lembaga terbentuk dengan berbagai tawaran menarik 

yang diberikan serta pengaruh kelompok referensi. Kualitas produk ini dilihat 

konsumen dari merk atau nama dari lembaga serta kualitas alumninya. Hal ini 

sesuai dengan kenyataan dimana beberapa Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika 

di Malang adalah merupakan lembaga cabang dari yayasan atau asosiasi Pendidikan 

Mental Aritmetika yang berpusat di Jakarta, misalnya YAI (Yayasan Aritmetika 

Indonesia), AMA (Abacus Mental Aritmetika), dan sebagainya, sehingga nama 

lembaga sangat diperhatikan oleh konsumen karena sering dikaitkan dengan kualitas 

yayasan pusat yang menaunginya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari 

profesionalisme tenaga pengajar, dimana sebagian besar tenaga pengajar tersebut 

telah mendapat rekomendasi dari yayasan-yayasan pusat. 

Kelas sosial juga merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang. Hal ini 

terkait dengan masih relatif mahalnya biaya pendidikan ini sehingga tingkat 

pendapatan paling berperan dalam pertimbangan konsumen. Kondisi ini juga 

semakin diperjelas dengan terpilihnya sampel responden yang sebagian besar (lebih 

dari 80%) adalah orang tua yang berpenghasilan di atas Rp. 1,000,000. Faktor ini 

terkait juga dengan tingkat pendidikan dari orang rua siswa. Data karakteristik 

responden menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua siswa berpendidikan 

sarjana. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua peserta belajar program 

pendidikan mental aritmetika adalah orang-orang yang mengerti akan pentingnya 

pendidikan sejak usia dini. 


47

48 


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran juga merupakan variabel 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemilihan Lembaga 

Pendidikan Mental Aritmetika. Terkait dengan hal itu, konsumen sangat 

memperhatikan kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh lembaga karena hal itu 

erat hubungannya dengan hasil akhir atas penguasaan materi pendidikan mulai 

tingkat dasar sampai tingkat mahir. Di samping itu kurikulum pendidikan mental 

aritmetika menurut orang tua siswa harus benar-benar sejalan dengan tingkat 

kemampuan dasar serta usia anak-anak mereka sehingga dengan kurikulum yang 

ditetapkan oleh lembaga tidak akan memberatkan atau menjadi beban bagi siswa 

belajar. 

Informasi mengenai Kurikulum Program ini tidak terlepas dari peranan 

anggota keluarga. Anak bisa memperoleh informasi dari teman-temannya yang telah 

mengikuti pendidikan mental aritmetika dan memberikan masukan pada orang 

tuanya. Demikian juga dengan saudara dekat yang memberikan informasi mengenai 

kurikulum program yang ditawarkan oleh lembaga tertentu yang telah mereka pilih. 

Masukan dan pengaruh teman dari orang tua siswa memberikan banyak 

pengaruh pada konsumen dalam memutuskan memilih lembaga yang tepat untuk 

putra-putri mereka. Tidak kalah pentingnya adalah pengaruh guru sekolah. Ini terkait 

dengan adanya beberapa sekolah dasar maupun taman kanak-kanak yang sudah mulai 

memasukkan program pendidikan mental aritmetika ini sebagai kegiatan ekstra 

kurikuler disekolah. 

Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kebudayaan, kelas sosial, 

kelompok referensi, keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi 

berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pemilihan 

Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang. 

Motivasi merupakan variabel dominan yang dipertimbangakan konsumen 

dalam keputusan memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang. 

Rekomendasi 

Sebagai suatu lembaga profesional setiap Lembaga Pendidikan Mental 

Aritmetika sebagai satuan dalam konteks sistem penyelenggaraan Lembaga 

Pendidikan Luar Sekolah harus berorientasi pada kebutuhan konsumen (customer 

oriented). Dalam hal ini maka pengelola Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di 

Kota Malang harus memaiami fakdor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam 

memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika, baik faktor individu konsumen 

maupun lingkungannya. 

Harapan-harapan orang tua siswa hendaknya dijadikan pedoman untuk 

menyusun strategi pemasaran yang tepat, terutama yang terkait dengan kualitas

produk yang ditawarkan, sehingga akan terbentuk motivasi, sikap dan persepsi yang 

positif terhadap lembaga. 

Studi dalam penelitian ini masih terbatas pada analisis regresi berganda, bagi 

peneliti yang berminat dapat mengembangkan studi ini ke analisis multivariate lain 

yang menganalisis respon konsumen terhadap jasa yang diberikan oleh Lembaga 

Pendidikan Mental Aritmetika. 

Referensi 

Alma, Buchari (1992), Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Alfabeta, 

Bandung. 

Arikunto, Suharsimi (1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 

Ke Sepuluh, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta. 

Assael, Henry (1984), Consumer Behaviour and Marketing Action, Fourth Edition, 

Kent Publishing Company, Boston. 

Engel, J.F. Blacwell. Roger D & Paul W Winiard (1997), Perilaku Konsumen, Alih 

Bahasa : Budiyanto F.X, Jilid I, Binapura Aksara, Jakarta. 

Kotler, Philip (2000), Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, 

Implementasi dan Pengendalian, Alih Bahasa : Acelia A.H, Jilid I, Salemba 

Empat, Jakarta. 

Kotler Philip dan Paul N Bloom (1997), Teknik dan Strategi Memasarkan Jasa 

Profesional, CV Intermedia, Jakarta. 

Loudon, D.L & Della Bitta, Albert J (1993), Consumer Behaviour, Concepts and 

Applications, 4 th edition, Mc Graw Hill Inc., New York. 

Malhotra, Naresh K (1993), Marketing Research : Applied and Orientation, Prentice 

Hall International, Inc., USA. 

Stanton, J. William (1996), Fundamentals of Marketing, Diterjemahkan oleh 

Drs.Yohanes Lamarto, Jilid I, Penerbit Erlangga, Jakarta. 

Sugiyono (2000), Statistika untuk Penelitian, Alfabeta Bandung. 


49

50 


ROLE OF LOCAL LEGISLATURE IN LOCAL FINANCIAL CONTROL: 

THE EFFECT OF KNOWLEDGE, AND RULES, 

PROCEDURES AND POLICIES (RPPS) 

(Case study of regency and municipal legislatures in Bengkulu Province) 

Rini Indriani 

This studi examines what budget knowledge, and RPPs (rules, procedures, and 

policies) potentially influence on the role of local legislature in local financial 

control. In this study, the dependent variable is role of local legislature in local 

financial control, and independent variables are budget knowledge and RPPs. 

The study sample was drawn from regencies and municipal in Bengkulu province: 

Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, and Kota Bengkulu. 

The questioner distributes are 147 questioner to local legislature members. 

Questioner returned are 117 questioner, an of this amount 97 questioner can be 

processed. 

Result of partial hypothesis test can support first hypothesis (H1). In other words, 

budget knowledge influence significantly on local legislature role in local financial 

control in regencies and municipality in Bengkulu Province. Result of partial 

hypothesis test cannot support H2, indicated that RPPs do not influence significantly. 

Beside partial hypothesis test, regression result also indicate that variability of role 

of local legislature in local financial control is influenced by independent variables of 

budget knowledge and RPPs is significant with determination score (R 2 ) smaller than 

20%. 

Key Words: budget knowledge, RPPs (rules, procedures, and policies), local 

legislature, role of local legislature, and local financial control. 

Rini Indriani adalah dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang 

50

Background 

With enactment of Law (Undang-Undang Republik Indonesia) No. 22/1999 and 

Law No. 25/1999 on Local Autonomy, improvement towards accountability in local 

financial management begins to be clear. The indication is increasingly function local 

legislature (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) in controlling local 

government policies. Governmental Regulation (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia) No.105/2000 on Local Financial management and accountability states 

that: 1) local financial control management is held by local legislature; 2) local 

legislature has authority to order local external supervision agency to make 

examination on local financial management. 

In implementation of its function, members of local legislature must be able to 

represent constituents and, of course, supported with knowledge and other 

requirements. Education of New Jersey legislature members is lawyer; occupation 

background will build members ethic standards (legislature in New Jersey, 2001). 

Moreover Yudono said that to be able to use their rights appropriately, local 

legislature should not only have skill on politic, but also mastering enough 

knowledge on technical concept of government, legislature working mechanism, 

public policy, control technique, budget preparation and so on. 

In other studies by Tinor (1993), Syahwine (1995) and Saleh (1996), it is said that 

length of process must be carried to use local legislature rights may obstacle role 

of local legislature in doing its function (tending to contain burden bureaucracy 

element). Badein and Zammuto (1991) wrote that excessive rules, procedure and 

policies can lead to (1) individual and organizational disfunctional; (2) destroy 

individual initiatives, eliminate risk-taking behaviours, decrease job satisfaction, 

and trigger cynicism and alienation. 

Based on the above matters, the researcher is interested to make study about 

impact of knowledge, RPPs, on role of local legislature in local financial controls. In 

this study, the dependent variable is role of local legislature in local finance control, 

and independent variables are knowledge and RPPs. Study object is regency and 

municipal legislature in Bengkulu Province. 

Problems formulation 

According to description in background section, it can be formulated problems as 

follows: 1) Do knowledge influence role of local legislature in local finance 

control of regencies and municipalities in Bengkulu Province. 2) Do rules, 

procedure and policies influence role of local legislature in local financial control 

of regencies and municipalities in Bengkulu Province 

Research Limitation 

Research Area 

Researcher limited the research on problems of impact of knowledge, and rule, 

procedure and policies on role of regency and municipal legislature in Bengkulu 


51

52 


Province, including Rejang Lebong Regency, North Bengkulu Regency, South 

Bengkulu Regency and Bengkulu City. 

Variables 

Due to wide means of knowledge, this research limited the knowledge as 

respondent perception on regional budget (RAPBD/APBD) and detecting budget 

wasting or failure and leakage. In next section, knowledge is meant as budget 

knowledge. 

RPPs are limited as respondent perception on Law No.4/1999, Law 

No.22/1999, Law Number 25/1999, Governmental Regulation No. 105/1999, 

Governmental Regulation No.108/1999, Government Regulation No1/2001, and 

Presidential Decree (Keputusan Presiden Republik Indonesia) No. 74/2001 In other 

side, role of local legislature in local financial control is limited in use of local 

legislature rights in planning, implementation and reporting regional budget. More 

over, variables identification and measurement is discussed at chapter III 

Research Objective 

Based on the above problems formulation, this research is conducted with 

objectives: 1) to test influence budget knowledge on role of local legislature in 

local financial control of regencies or city in Bengkulu province, 2) to test impact 

of RPPs on role of local legislature in local financial control of regencies and city 

in Bengkulu Province. 

Literature Review And Hypothesis Development 

Local finance, according to Governmental Regulation No. 105/2000 article 1 

(1) mean as all regional right and obligation to implement local government that can 

be assessed monetarily including many forms of wealth related to the local right and 

obligation within framework of regional budget. Regional budget is annual financial 

planning established base on Regional Regulation on Regional Budget. 

Budget Cycle 

Henley et al in Mardiasmo (2002) classified budget cycle into four steps that 

consist of 

Preparation step 

In local level (province and regency/municipality) based on Government 

Regulation No. 108/2000, local government is required to make document of regional 

planning that consist of PROPEDA (RENSTRADA). Flow chart of Structure of 

Local Planning Document and LPJ-KDH can be seen in figure 2.1. 

Approval/ratification step 

This step involves complicated political process. Executive leaders are 

demanded not only to have sufficient managerial skill but also must have political 

skill, salesmanship and coalition building. 

Implementation Step

After the budget is approved by legislature, the next step is budget 

implementation. In this step, the most important thing is to posses accounting 

information system and management control system. 

Reporting and Evaluation Step 

Budget preparation, ratification and implementation relate to operational aspect 

of the budget, whereas reporting and evaluation steps relate to accountability aspect. 

KEBIJAKAN 

PRIORITAS 

NASIONAL 

PROPENAS 

REALITAS 

DAN 

KEBUTUHAN 

DAERAH 

POLDAS 

• VISI 

• MISI 

• ARAH 

• KEBIJAKAN 

P 

R 

O 

P 

E 

D 

A 

APBD 

APBN 

APBN APBD 

RENSTRA DINAS 

R E N S T R A D A 

REPETADA 2003 

RAKORBANG 2002 

REPETADA 2003 

PENYEMPURNAAN 

RAPBD 2003 

LPJ-KDH 

1. LAPORAN INDUK 

2. LAMPIRAN 

• PERHITUNGAN APBD 

• NOTA PERHITUNGAN APBD 

• ALIRAN KAS 

• NERACA DAERAH 

Figure 2.1 Flowchart of Structure of Local Planning Document and LPJ-KDH 


53

54 


Regional Financial Control 

Control is all activities and actions to ensure that implementation of an activity 

not deviate from established goal and planning (Baswir, 1999). According to Law 

No.30/1970 on State Treasury, control is an activity to obtain assurance whether 

implementation of job or activity is conducted accord with established plan, rules and 

goals. Therefore, regional financial control is all actions to ensure regional financial 

management to be carried out according to established plan rules and goals. 

Control is not only required in implementation and evaluation steps but also in 

planning step (Mardiasmo, 2001). Control is meant as a observational process of 

entire organization activities to all activities conducted according to determined plan 

(Siagian, 1978). In addition, Suyamto define control as all attempt or activity to know 

or evaluate job implementation whether or not accord to it must be. 

Presidential Decree No. 74/2001, article no.1 (6) state that local government 

control as an activity process to assure to local government operate as plan and rules 

of law. Moreover, article 2 state that local government operation controls consist of 

functional control, legislature control and society control. 

Control of regional budget is not separate step in budget cycle but it is an 

integral part from planning to reporting step. 

Role of Regency/municipal legislature 

Local legislature has two functions, that is: 

As a partner of regional leader in formulate regional policy 

As a controller over implementation of the policy conducted by regional leader 

To implement the functions, local legislature has authorities or rights to take 

certain actions. The rights are arranged in Law No. 4/1999 article 34. Refer to Kaho 

(2001) to conduct first function, namely, decide local regulation and local budget, 

local legislature has right to make changes over regional regulation draft, propose 

regional regulation draft and define budget of local legislature while for the second 

function, namely, do control, local legislature has right to require responsibility report 

from Governor, regent and mayor, take explanation from local executive, make 

examination, propose statement, and ask question from each members. 

Governmental regulation No.105/200 article 40 state that ”control over budget 

implementation is done by local legislature”, and in explanation of the article, it is 

stated that such control is not examination but control that directed to assure target 

achievement that determined by local legislature. Moreover, in Presidential Decree 

No 74/2001, article 1 (8) states that legislature control is control activities conducted 

by local legislature over regional government according to its task, authority and 

rights. 

Accord with new developing paradigm, local legislature has important position, 

task, function and wider local financial management control. So, it must do really its 

control function. Control of local financial management should be began from 

planning process to reporting process. The following section will describe role of 

local legislature from planning process, implementation and evaluation.

In regional budget planning, regional legislature has main role in activities: 1) 

people aspiration collection; 2) define direction and general policy of local budget 

and determining strategy and priority of local budget; 3) clarification and ratification 

(budget discussion in plenary session); 4) decision and legalization. In budget 

implementation step, role of local legislature can be realized by evaluating regional 

budget trough quarterly report and do field monitoring by inspection and take 

realization repot. It includes evaluation on budget revising or shifting. Because 

problems that often rise on implementation step is any revision and shift budget 

(technical training module, 2000). In reporting step, role of local legislature can be 

implemented by evaluating regional budget realization report as a whole (a year 

budget) by examining budget calculation report and budget calculation note as well as 

field inspection. 

Education and Experience 

In order to able to realize its function well, quality of local legislature members 

is very important. Formulation of appropriate regional policy depends heavily on 

legislature skill to deal with life problems faced by people. Knowledge and skill is 

obtained through education and experience. In implementing control function it also 

need education and experience. 

About relation between education and position of legislature member as people 

representatives, Truman (1960) stated: ”Any politician, whether legislator, 

administrator or judge, whether elected or appointed is obliged to make decision that 

are guided in party by relevant knowledge that available to him”. 

The matter close relate to education is experience that also affect one’s ability. 

Many experiences will help some one to solve her/his problems. According to 

legislature member position as representative of local people, they should be 

experienced people in social and state organization. 

Knowledge 

Yudoyono said that that to be able to use their rights appropriately, local 

legislature should not only have skill on politic, but also mastering enough 

knowledge on technical concept of government, legislature working mechanism, 

public policy, control technique, budget preparation and so on. And Guerrero (2001) 

suggest that legislature has not assistance institution specializing on budget issues and 

support daily activities so assessment, statement and budget realization is limited by 

legislature knowledge. The legislature must have wide knowledge and perception on 

local issues. From the above description, it is formulated hypothesis: 

HO1: knowledge of local legislature members on budget effect role of local 

legislature in local financial control. 

Rule, Procedure and Policies 

Badein and Zammuto (1991) stated that rules determine or prohibit action by 

specifying what is allowed or not. Procedures indicate a set of strategy to achieve 

goals. Policies are general statement as guidance in decision-making. The excessive 


55

56 


rules, procedure and policies can lead to (1) individual and organizational 

disfunctional; (2) destroy individual initiatives, eliminate risk-taking behaviour, 

decrease job satisfaction and trigger cynicism and alienation. 

Accord with Osborne and Gaebler (2000), governmental affair that conducted 

based on regulation will be ineffective and inefficient because its performance will be 

slow and long winded. Laws also affect organizational behaviour because big 

existence of the organization and its relation with daily activities in regulations 

framework will involve federal, state and local regulations (Hall, 1996). 

Moreover, study by Tinov (1993), Syahwinie (1995) and Saleh (1996) suggest 

that the length of process must be carried to use local legislature rights may obstacle 

role of local legislature in doing its function (tending to contain burden bureaucracy 

element). 

Of the above description, the hypothesis is formulated as follow: 

H2: RPPs effect legislature role in local financial control 

Research Method 

Data Collection and Sample choosing 

Data collection is carried out using questioners. The questioner is distributed to 

respondent by giving directly to each respondent group. Questioners are also 

collected directly after respondent given period of a week to complete the questioner. 

In addition to questioner, the researcher also make interview directly to respondent in 

determined sampling area. 

It is a survey research that is a research that intended to know characteristic of 

population by analyzing data taken as sample and an explanatory research that will 

highlight relationship between research variables and test hypothesis formulated 

(Singarimbun, 1989). Therefore, sampling method used is examining all research 

objects in population area (all regency and municipal local legislature in Bengkulu 

Province). 

The respondent is members of regency and municipal local legislature in 

Bengkulu Province that became analysis unit in this study, that consist of 1) 39 

members of Rejang Lebong regency Legislature (40 minus one that no inter period 

substitution), 2) 45 member of Local legislature of North Bengkulu regency, 3) 33 

members of Local legislature of South Bengkulu regency (35 minus one member 

appointed as vice regent and minus one member died), 3) 30 member of Local 

legislature of Bengkulu city. Questioner is distributed to all legislature members and 

data processed is from completely filled questioner returned. 

Questioner distributes are 147 questioner accord with above calculation to each 

local legislature members. Questioner returned are 117 questioner, an of this amount 

97 questioner can be processed. 

Survey Technique 

Questioner is distributed directly to each members of regency/municipal 

legislature in Bengkulu Province. Secretariat of commission in each

egency/municipal legislature is asked to help distributing questioner to the 

respondent, except for a regency where questioners were distributed through 

meeting section due to procedure exist there. In a determined day, it was held a 

session to explain problems studied. 

Variables Identification and Measurement 

Dependent variable used in this study is role of local legislature in local 

financial control that done in three steps, namely, role in budget planning, budget 

implementation and reporting planning. The independent variables are knowledge 

and rules, procedure and policies (RPPs). Both dependent and independent variables 

are unobservable. 

Instruments were prepared by researcher based on related theories and studies, 

and discussed with advisor lecture and lectures of Social and politic science faculty. 

Before used in study area, the instrument is pilot-tested in Sleman regency and Yogya 

city, in Special Territory of Yogyakarta Province. Variables measurement used Likert 

scale with range of 1 to 5. 

Role of local legislature in local finance control 

Syafwinei (1995) said that role of local legislature is set of behavior expected 

can be implemented by local legislature members accord with job description. Local 

legislatures play roles if their members do their rights actively based on Law No. 

4/1999, and Presidential Decree No.74/2001 article 15. Instrument to measure local 

legislature role in local financial control in this study is active use of local legislature 

rights in controlling (accord with Law No.4/1999, and Presidential Decree No. 

74/2001, article 15) that is ask responsibility report of governor, regent and mayor, 

ask explanation from local government, make examination, make statement, ask 

question by each members in their activities in budget planning, implementation and 

reporting step. In planning step local legislature has right to propose local regulation 

draft. 

In this study, local legislature role in regional budget planning is primary in 1) 

determining budget strategy and priority; 2) clarification and ratification (budget 

discussion in plenary session). In budget implementation step, role of local legislature 

can be realized by evaluating regional budget trough quarterly report and do field 

monitoring by inspection and get realization repot. It includes evaluation on budget 

revising or shifting. In reporting step, role of local legislature can be implemented by 

evaluating regional budget realizations report as a whole (a year budget) by 

examining budget calculation report and budget calculation note annual as well as 

field inspection (technical training module, 2000). 

Knowledge of local legislature members on local financial control 

Indriantoro and Supomo (1999) stated that knowledge is basically output of 

process of seeing, listening, feeling and thinking that to be a basic for human to 

behave and act. Salim (1991) means it by 1) cleverness, something known, 2) 

something known about matter studied. 


57

58 


Local finance, accord Regulation No.105/2000 article 1(1) is meant as all local 

right and obligation doing local governmental business that can be asses monetary 

including all wealth relate to right and obligation within regional budget framework. 

It means to obtain knowledge about local financial control members of local 

legislature 1) must study and understand local budget draft/budget, 2) are able to 

detect wasting, failure, and budget leakage (Demographic and Policies Study Center- 

UGM). 

Knowledge is measured by ask if local legislature members study and 

understand local budget draft/budget, budget calculation note, and are able to detect 

any wasting or failure, and budget leakage. These variables are said as budget 

knowledge variable. 

Rules, procedures, and policies 

Excessive rules, procedure and policies can lead to (1) individual and 

organizational dysfunctional; (2) destroy individual initiatives, eliminate risk-taking 

behaviour, decrease job satisfaction and trigger cynicism and alienation. Instrument 

to measure impact of rules, procedure and Policies is developed from result of the 

studies by Tinov (1993), Syahwinie (1995), and Saleh (1996) which said that: 1) 

rules, procedures and policies can obstacle role of local legislature in realization its 

function, 2) it is necessary for revision of rules, procedure and policies. A field study 

report in Makassar said that it need to review local legislature conduct. Giving great 

right to local legislature with enactment of Law No.22/1999 may raise negative 

implication (Yudoyono, 2000). Measurement of RPPs is done by asking member of 

legislature about the issues. 

RPPs intended in this study are Law No.4/1999, Law No.22/1999, Law No 

25/1999, Governmental Regulation No, 105/1999 Governmental Regulation No 

108/1999, Governmental Regulation No1/2001; Presidential Decree No.74/2001; and 

local Legislature Decree on local legislature regulation and conduct in each regency 

or municipality. 

Reliability and validity test 

To see reliability of each instruments it is used Cronbach Alpha coefficient. An 

instrument is reliable when it has Alpha Cronbach coefficient more than 0.6 

(Nunnaly, 1978). Validity testing is done by see Kaiser’s MSA value and factor 

loading value,. Kaiser’s MSA value expected is bigger than 0.5 (Kaiser and Rice, 

1974). Factor loading value expected is greater than 0.4 (Riyanto, 1997). Result of 

reliability and validity test over the study data indicate that instrument used is reliable 

and valid. Result from reliability and validity test is presented completely in table 3.1

Tabel 3.1 

The Result of Reability and Validity 

N o Variable 

Reability Test 

Cronbach Alpha 

Validity Test 

Factor Loading Kaiser MSA 

1 Budget Knowledge 0.9158 0.650 – 0.848 0.828 

2 RPPs 0.7206 0.534 – 0.782 0.668 

3 Role in budget planning step 0.8345 0.527 - 0.795 0.746 

4 Role in implementtation step 0.8793 0.642 – 0.779 0.839 

5 Role in reporting step 0.8719 0.675 – 0.801 0.857 

Data analysis 

Hypothesis of this study will be tested using multiple regressions. It is to know 

influence of independent variable on dependent variable both in partial and 

simultaneous way. To analysis data, it used software of SPSS for Windows released 

10.05 program. Regression equation in this study is: Y=b0+bix1 +b2x2 +e, where 

Y=role of local legislature in local finance control, X1= knowledge on budget, X2= 

Rules, Procedures, and Policies, e=error. 

Appropriateness of sample regression function in predicting actual value may 

be measured from its goodness of fit. It is measured using some statistics values, 

among others are: t statistic value, F statistic value, and determination coefficient. A 

statistical result is said significant statistically when its statistical test within critical 

area (where H0 is rejected). Conversely, it is said insignificant when statistical test 

score is in area where Ho is received. In this study it is used two tail test with 

significance level of 95% that mean α =0.05 

Descriptive Statistic 

Analysis was done over 97 respondent replies that met criteria to be process 

further. Table 4.1 present descriptive statistics about description of theoretical range, 

actual range, mean and deviation standard. 

Variable N 

Tabel 4.1 

Descriptive Statistic 

Theore- tical Actual Range 

Range Min. Maks. Means 

Standard 

Deviation 

Budget Knowledge 97 10 – 50 10 50 41.1856 5.8955 

RPPs 97 6 – 30 6 30 18,7113 4.7521 

Role in budget planning step 97 9 – 45 18 45 34.7629 6.5824 

Role in implementtation step 97 9 – 45 18 45 35.3711 6.6666 

Role in reporting step 97 8 - 40 14 40 32.8247 6.1118 


59

60 

Hypothesis test 


Result of partial regression analysis of independent variable, namely, budget 

knowledge and RPPs on role of local legislature in local finance control at each step 

is presented in table 4.2 

Independent 

Variable 

Budget 

Knowledge 

RPPs 

Tabel 4.2 

Result of Partial Regression Analysis 

Dependent Variable: Role of Local Legislature (DPRD) 

Budget Planning Step Implementtation Step Reporting Step 

koef. 

B 

t test 

p 

value 

koef. 

B 

t test 

p 

value 

koef. 

B 

t test 

p 

value 

0.459 4.423 0.000 0.481 4.552 0.000 0.408 4.168 0.000 

- 

0.204 

- 

1.581 0.117 

- 

0.008 

- 

0.064 

0.949 0.102 0.843 0.401 

Hypothesis 1 test. 

The first hypothesis tested in this study is to see if any impact of budget 

knowledge on role of local legislature in local financial control. Result of regression 

analysis indicated that budget knowledge influence significantly on role of local 

legislature in local finance control in planning, implementation and reporting step 

with significant level of 0.000 that meant more than p0.05. 

Score of t account of regression is –1.581 in planning step and –0.064 in 

implementation step so score of t account is greater than t table (-1.980), while in

eporting step t account of 0.843 is smaller than t table (1.980) that means H2 is not 

supported. It can be drawn conclusion that RPPs is not significantly influence on role 

of local legislature in local financial control. H2 rejection may be caused by a fact 

that local legislature is a maker and approver local regulation and policies, as well as 

the position of local legislature is political position. 

Simultaneous Test (F test) 

In addition to separated hipotesis test discussed in previous section, result of 

regression indicated that variability of role of local legislature in local financial 

control in each step is influenced by independent variables of knowledge and RPPs. It 

is indicated from R 2 of 0.188 (18.8%) and F score of 10.905 in planning step; R 2 of 

0.181 (18.1%) and F score of 10.359 in implementation step; R 2 of 0.162 (16.2%) and 

F score of 9.107 in reporting step; and pa value in each step of 0.000. Significance 

score is smaller than determined threshold, namely, 0.05. F count in each steps also 

indicate result that bigger than F table (3.80) it means variability of role of local 

legislature in local financial control in each step is influenced by independent 

variables of knowledge and RPPs is significant. 

However, when it is viewed in determination score (R 2 ) that smaller than 20 in 

each step, the result indicated that influence of budget knowledge and RPPs on role 

of local legislature in local financial control is weak. It means that there is many 

factor influence the relationship. 

Conclusion 

Result of partial hypothesis test can support first hypothesis (H1). In other 

words, budget knowledge influence significantly on local legislature role in local 

financial control in three steps, namely, planning, implementation, and reporting in 

all regencies and municipalities in Bengkulu Province. Of beta coefficient indicated 

positive value it can be concluded that influence of budget knowledge on role of local 

legislature is positive. Result of partial hypothesis test cannot support H2, indicated 

that RPPs do not influence significantly. 

Beside partial hypothesis test, regression result also indicate that variability of 

role of local legislature in local financial control in each step is influenced by 

independent variables of budget knowledge and RPPs. Score of F account showed 

significant result, meant variability of role of local legislature in local financial 

control is influenced by independent variables of budget knowledge and RPPs is 

significant with determination score (R 2 ) smaller than 20% in each step. 

Limitation 

This study has some limitation both from methodological side and problems 

studied. The limitations, among other, are: 

1. Variable of budget knowledge was measured by respondent perception not by 

doing test whether respondents have actually budget knowledge. 


61

62 


2. Data collection using questioner method has weakness in control accuracy of 

respondent replies, because there was possibility for respondent not to reply as 

actual condition. 

3. Use of Likert Scale also has inherent limitation on reply control. In relate to halo 

effect disease that is any respondent’s tendency to reply neutral. So, if there is any 

disease symptom it will influence obtained result. 

4. Respondent used in this study is members of regency and municipal legislature in 

Bengkulu Province, so the conclusion cannot generalized for other setting or for 

Indonesia as whole. This study is possible to get different result when applied in 

other location. 

5. The low determination coefficient indicate that determination score is low. It is 

due to many other factor influence role of local legislature in local financial 

control. 

Suggestion 

To improve role of local legislature, the members must has sufficient 

knowledge to decide policies. The knowledge is obtained by education and 

experience. So the requirement to be members of local legislature is having education 

and experience supporting in making decision. 

To support their activities, local legislature may use permanent or ad hoc 

assistance. Besides giving input to local legislature, members of local legislature can 

use assistance in form of knowledge sharing. Especial to support local legislature role 

in local financial control, local legislature need special assistance on budget issues as 

well as in law issues. 

The next study is expected to include other factor that influence local legislature 

in local financial control such as motivation, conflict, local government transparency 

and other factors. To get better result sample used must be widened so it can be 

generalized on other setting. Respondent is not only regency and municipal 

legislature but also provincial legislature and even central legislature. 

Reference 

Alamsyah (1997), Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman, Thesis, 

MAP UGM, Yogyakarta. 

Badudu, JS dan Zain, Sultan Mohammad (1994), Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 

Baswir, Revrisond (1999), Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE Yogyakarta. 

Bedein, Arthur G. and Zammuto, Raymond F (1991). Organizations Theory and 

Design. The Dry Pres. Orlondo 

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990), Kamus Besar Bahsa Indonesia, 

Balai Pustaka, Jakarta. 

Dewey dan Humber (1951), Human Behavior, MacMillan Company, New York, pp 

571

Finkle, Jason L., dan Richard W. Gable (1971), Political Development and Social 

Change, John Willey and Sons, New York. 

German Tecnical Cooperation dan Clean Urban Project (2000), Pengkajian 

Kebutuhan Pengembangan Kasitas bagi Pemerintahan Daerah: Temuan Studi 

Lapangan Kota Makasar, http://www.gtzsfdm.or.id/capacity/cb 

index.htmReport No. TR03/Makassar. 

Griffith, Terri, Sawyer, Jhon E. and Neale, Margaret A. (1999), Information 

Technology as a Jealous Misterss: Competition for Knowledge Between 

Individuals and Organization, 

Guerrero, Juan Pablo (2001), Role of Legislature and Civil Society in the Budget 

Process in Mexico, http://www.brook.edu/views/testimony/ors2ag. 

Hall, Richad (1996). Organization; Structure, Processes, and outcome. Prentice Hall, 

Ellewod Chiffs. 

Housel, Thomas dan Bell, Arthur H. (2001), Measuring and Managing Knowledge, 

McGraw-Hill, New York. 

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang (1999), Metodologi Penelitian Bisnis untuk 

Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta. 

Kaho, Josef Riwu (2001), Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: 

Identifikasi beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, 

Rajawali Press,Jakarta. 

Mardiasmo. (2001), Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja 

Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah 

_________ (2001), Perencanaan Keuangan Publik sebagai Suatu Tuntutan dalam 

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa, Makalah, 

Jakarta. 

_________ (2001), Akuntansi Sektor Publik, Andi. Yogyakarta 

Menteri Negara Otonomi Dearah & Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi UGM 

(2000), Modul Pembekalan Teknis Manajemen Stratejik dan Teknik 

Pengganggaran/Keuangan Bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pemda. 

New Jersey, Function and Powers, Legislature in New Jersey, 

http://www.google.com. 

Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintahan Daerah (2000), 

Kerangka Normatif Peran dan Fungsi DPRD, http://www.gtzsfdm.or.id 

/capacity/working_papers/kn/KNAugustB1DPRD 

Obsorne, David and Gabler, Ted. (2000), Kewirausahaan Birokrasi Reinventing 

Government Mentaransformasikan Wirausaha ke dalam Sektor Publik. Penerbit 

PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. 

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, http://www.gtzsfdm.or.id 

/public/decrees. 

__________, Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan 

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, 

http://www.gtzsfdm.or.id/public/decrees. 


63

64 


__________, Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra 

Umbara, Bandung (2001) 

__________, Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Citra Umbara, Bandung (2001). 

__________, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Citra Umbara, Bandung (2001) 

__________, Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah, http://www.cides.or.id/otda. 

__________, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, http://www.cides.or.id/otda. 

__________, Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

http://www.gtzsfdm.or.id/public/decrees/kepres74_1999pdf. 

__________, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ tahun 2001 

Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 

2002. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 

__________, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 080/1160/SJ tanggal 7 Juni 

2002 Perihal Pedoman Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Propinsi, 

Kabupaten dan Kota Tahun 2002 dan Penyusunan Repetada 2003. Departemen 

Dalam Negeri Republik Indonesia 

Salim, Peter dan Salim, Yenny (1991), Kamus Bahasa Kontemporer, Modren English 

Press, Jakarta 

Sekaran, Uma, (1992), Research Methods for Business: Skill Bulding Approach.Jhon 

Wiley & Sons Inc, New York. 

Siagian, Sondang (1998), Manajemen Strategik, Bumi Aksara, Jakarta 

Soenarto, Amin (1979), Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Komunikasi Primer, 

dan Keuangan Daerah Terhadap Aktivitas Para Anggota DPRD Tingkat II 

dalam Menjalankan Fungsi-fungsinya, Jurusan Pemerintahan Fisipol UGM, 

Yogyakarta. 

Suardi (2000), Strategi Peningkatan Peranan Pengawasan di Daerah: Studi Kasus 

Itwilprop Jambi Selaku Aparat Pengawasan Fungsional, Thesis, MAP-UGM, 

Yogyakarta. 

Subakti, Ramlan A. (1977), Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan 

DPRD Tingkat II dalam Menjalankan Fungsi-fungsinya, Jurusan Pemerintahan 

Fisipol UGM, Yogyakarta. 

Tinov, Muhammad Yohamzy (1993), Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 

Studi Kasus tentang Pelaksanaan Fungsi DPRD pada Lembaga DPRD Tingkat I 

Riau, Tesis, Program Studi Ilmu Politik_Pasca UGM. 

Tjokrowino, M. (2000) Birokrasi dalam Polemik. Penerbit Pustaka Pelajar, Malang 

Truman, David B. (1960) The Governmental Process, Political Interest and Public 

Opinion, Alfred A Knof, New York. 

Vembriarto, St. (1977), Pendidikan Sosial, Jilid 1, Paramita, Yogyakarta.

Waterfield, Harry Lec (1955) The Legislative Process in Kentucky, Legislative 

Research Commonweallth of Kentucky, Frankfort, Kentucky. 

Yudoyono, Bambang (2000) Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/Jendela/ 

jendela3.htm. 

Zulheri (2000), Reformasi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), 

Media Akuntasi No. 10 bulan Juni. 


65

66 


HUBUNGAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH 

DENGAN PERTUMBUHANNYA 

Naz’aina 

Monetary crisis that happened to become economic crisis which had a great 

implication to national banking has forced government to do banking 

restructurizations. One of the restructurizations is to develop Islamic banking. This 

research aims to know that there is a significant correlation healthiness ratio of 

Commercial Islamic Bank (CIB)) with CAMEL approach consist of CAR, NPL, FBR, 

ROA, BOPO, LDR and CML for the years of 2002 and 2003 with the bank 

growth.Data analysis for testing hypothesis uses Pearson Correlation Analysis with 

help from Series SPSS 10.00 for windows program. The result shows that there is a 

significant correlation betwen healthiness ratio with growth of Commercial Islamic 

Bank (CIB). 

Key words : Camel, Islamic Bank, Growth. 

Naz’aina adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh 

66

Pendahuluan 

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 

1997 – 1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian 

Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan termasuk 

perbankan mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah 

mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang akhirnya 

mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya 

kualitas asset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan 

untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga 

pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula 

menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan 

fungsinya sebagai intermediator kegiatan investasi. 

Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat 

menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan 

konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya penyaluran pembiayaan 

yang bermasalah atau NPL (non performing loan) pada bank syariah dan tidak 

terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya. NPL Bank Syariah lebih 

rendah dan mengalami proses recovery yang lebih cepat dibandingkan bank 

konvensional dalam periode pasca krisis ekonomi (lihat gambar 1). 

26.77% 

Bank Konvensional 

Bank Syariah 

12.96% 

Gambar 1 

14.08% 

2000 2001 


4.04% 

Perbandingan NPL Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Sumber: Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, (BI:2002) 

Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank 

syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat 

menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada 

masyarakat. Data juga menunjukkan bahwa bank syariah relatif lebih dapat 

menyalurkan dana kepada sektor produksi dengan LDR (Loan to Deposit Ratio) 

berkisar antara 113 – 117 %. LDR bank konvensional menurun berada pada level 

50% sedangkan bank syariah telah kembali diatas 100% (lihat gambar 2). 

67

68 


250 

200 

150 

100 

50 

0 

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 

Bank Konvensional 

Bank Syariah 

Gambar 2 

Perbandingan LDR Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Sumber: Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia (BI:2002) 

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia dilakukan dengan 

menggunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets Quality, 

Management, Earnings dan Liquidity) yang tertuang dalam SK.DIR.BI Nomor : 

30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank. Ketentuan tentang tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat 

dipergunakan sebagai tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah 

pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, juga sebagai tolok ukur untuk 

menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun 

industri perbankan secara keseluruhan. 

Secara umum pangsa pasar perbankan syariah terhadap total bank di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank di Indonesia 

(dalam jutaan rupiah) 

Islamic Banks Total Banks 

Nominal Share 

Total Asset 4.05 0.36% 1112.20 

Deposit Fund 2.92 0.35% 835.80 

Credit/Financing Extended 3.28 0.80% 410.30 

LDR/FDR 112.30% 49.09% 

NPL 4.12% 

8.10% 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia Desember 2002

Walaupun perkembangan bank syariah secara nasional masih kecil, namun 

melihat pertumbuhan asset, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan 

memperlihatkan pertumbuhan yang sangat meggembirakan . Demikian juga dengan 

rasio NPL dan LDR, dimana bank syariah mempunyai nilai yang lebih baik 

dibandingkan dengan bank konvensional. 

Riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, memproyeksikan 

bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850% selama 8 

tahun, atau rata-rata tumbuh 356,25% tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan asset yang 

sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya asset bank syariah ini dikarenakan 

adanya kepastian disisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang 

keberadaan bank syariah (Adiwarman Karim, 2003:29). 

Disisi lain, pertumbuhan jaringan kantor dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

bank syariah masih kurang. Jaringan kantor menjadi penting dalam perkembangan 

perbankan syariah karena ia merupakan unit layanan bagi pemenuhan base customer 

sehingga masyarakat akan menjangkau unit-unit tersebut. 

Masalah SDM merupakan masalah yang paling rumit bukan saja dalam 

pengembangan produk, tapi dalam operasional bank syariah secara keseluruhan. 

Bahkan problem ini juga bukan saja menjadi masalah lokal di Indonesia tetapi juga 

bank syariah di seluruh dunia. Sumber daya manusia merupakan asset perusahaan 

yang harus terus dibina, dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya. Sebagai 

bank yang beroperasi dengan pola syariah, SDM yang dimiliki oleh perbankan 

syariah bukan hanya dituntut kemampuan teknis perbankan, melainkan harus juga 

mendalami dan menguasai masalah kesyariahannya. 

Jika SDM yang dimiliki tidak memahami masalah syariah, dikhawatirkan 

dalam pelaksanaannya bisa melanggar hal-hal yang dilarang oleh syar’i. Selain itu 

wajib dilakukan adalah peningkatan kualitas pelayanan oleh SDM yang ada untuk 

menghindari kualitas layanan yang banyak tapi tidak excellent. Berdasarkan latar 

belakang diatas maka penulis melakukan penelitian untuk menganalisis hubungan 

tingkat kesehatan dengan pertumbuhan Bank Umum Syariah 

Landasan Teoritis 

Pengertian dan Fungsi Bank Syariah 

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuanketentuan 

Al-Qur’an dan Hadist (Perwataatmaja & Syafii’Antonio,1999:1). Bank 

Syariah memiliki fungsi sebagai berikut (PAPSI, 2003:1): 

(1) Manejer Investasi; 

(2) Investor; 

(3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran; 

(4) Pengemban fungsi sosial 


69

70 


Adapun jenis-jenis Produk Bank Syariah 

a. Produk Titipan (Al-Wadi’ah) 

“ Wadi’ah yad al amanah” 

“ Wadi’ah yad adh dhamanah 

b. Produk bagi hasil 

Mudharabah 

Musyarakah 

Muzara’ah 

Musaqah 

c. Jual – beli (sale and purchase) 

Bai’ Al Murabahah 

Bai’ As-salam 

Bai’ Al-Istishna 

d. Sewa (Operational Lease and Financial Lease) 

Al-Ijarah 

Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik 

e. Jasa (Fee Based Services) 

Al-Wakalah 

Al-Kafalah 

Al-Hawalah 

Ar Rahn 

Al-Qardh 

Konsep Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha 

antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi 

antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima 

dana pada prinsipnya referensi perhitungan bagi hasil adalah dari seluruh pendapatan 

yang diperoleh bank dalam menjalankan usahanya, yang kemudian dibagikan kepada 

pemilik dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Konsep bagi hasil ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi 

pendapatan (revenue sharing). 

Tabel 2 

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil 

BUNGA BAGI HASIL 

a. Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi harus selalu 

untung 

b. Besarnya prosentase berdasarkan pada 

jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan 

a.Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi 

hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung dan 

rugi 

b.Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada 

jumlah keuntungan yang diperoleh

c. Pembayaran bunga tetap seperti yang 

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 

proyek yang dijalankan oleh nasabah 

untung atau rugi 

d. Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang “ booming”. 

e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 

dikecam) oleh semua agama termasuk 

Islam. 

Sumber : Syafi’i Antonio (2000:87) 


71 

c.Bagi hasil tergantung pada keuntungan 

proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung bersama oleh 

kedua belah pihak 

d.Jumlah pembagian laba meningkat sesuai 

dengan peningkatan jumlah pendapatan. 

e.Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi 

hasil. 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi 

semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan 

perbankan yang berlaku (Y.Sri Susilo, 2000:22). 

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia dilakukan dengan 

menggunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets Quality, 

Management, Earnings dan Liquidity) yang tertuang dalam SK.DIR.BI Nomor : 

30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank 

Tabel 3 

Faktor yang 

dinilai 

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Komponen Bobot 

1.Permodalan Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko 25% 

2.Kualitas 

Aktiva 

Produktif 

a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan 

terhadap aktiva produktif. 

b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang 

dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva 

produktif yang wajib dibentuk oleh bank 

3.Manajemen a. Manajemen Umum 

b. Manajemen Resiko 

4.Rentabilitas a.rasio laba usaha rata-rata terhadap volume usaha 

b.rasio biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional 

30% 

25% 

5% 

25% 

10% 

15% 

10% 

5% 

5%

72 


5.Likuiditas a. rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti 

b. rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank 

dalam rupiah dan valuta asing 

Sumber: Bank Indonesia, S.K. No:30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 

10% 

Empat dari lima aspek tingkat kesehatan bank dinilai berdasarkan rasio-rasio 

keuangan. Rasio dimaksud adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara 

satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Menurut Machfoedz (1994 

: 114) rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kejadian-kejadian 

yang akan datang dengan menghubungkan dengan fenomena-fenomena ekonomi. 

Pertumbuhan Perusahaan 

Menurut Kaplan dan Norton (1996:48) bahwa “growth business are at the 

early stages of their life cycle. They have products or services with the significant 

growth potential”. Pertumbuhan (growth) sebagai tahapan awal siklus kehidupan 

perusahaan bank yang ditunjukkan dengan adanya produk dan jasa yang secara 

signifikan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Pada tahapan ini, beberapa hal 

yang dijalankan pihak manajemen adalah komitmen untuk mengembangkan suatu 

produk atau jasa baru, membangun fasilitas pelayanan, menambah kemampuan 

operasi pelayanan, mengembangkan sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi. 

Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan biasanya beroperasi dengan arus kas 

yang negatif dengan tingkat pengembalian modal yang rendah. Dari pengertian 

diatas, peneliti membatasi pengertian pertumbuhan bank dalam hal: pertumbuhan 

asset (aktiva tetap), pertumbuhan jaringan kantor, pertumbuhan sumber daya 

manusia dan pertumbuhan produk (jumlah pembiayaan). 

Metode Penelitian 

Ruang Lingkup Penelitian 

Korelasi adalah penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat 

hubungan variabel yang berbeda dalam satu populasi. Sifat perbedaan yang utama 

adalah usaha untuk menaksir hubungan dan bukan sekedar deskripsi (Husein Umar 

1998:25). Penelitian ini dilakukan pada 2 Bank Syariah yaitu Bank Muamalat 

Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada 

masalah hubungan tingkat kesehatan bank syariah yang diukur dengan metode 

CAMEL (Capital, Assets Quality, Management, Earnings dan Liquidity) yang 

tertuang dalam SK.DIR.BI Nomor : 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang 

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Dengan pertumbuhan bank syariah 

yang terdiri dari pertumbuhan asset (aktiva tetap), pertumbuhan jaringan kantor, 

pertumbuhan sumber daya manusia dan pertumbuhan produk (jumlah pembiayaan). 

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai tingkat kesehatan bank 

menurut pola Bank Indonesia (suatu bank dikategorikan sehat, cukup sehat, kurang 

5% 

5%

sehat dan tidak sehat) melainkan difokuskan kepada rasio-rasio kesehatan bank 

(CAMEL). Oleh karena itu tidak dilakukan perhitungan terhadap kredit dan 

pembobotan terhadap rasio-rasio CAMEL. 

Dalam penelitian ini Kualitas Aktiva Produktif (KAP) diproksikan dengan 

NPL (Info Bank, Juni 2003). NPL mengukur kemampuan bank dalam berusaha 

mengoptimalkan aktiva produktif khususnya yang berbentuk pembiayaan yang 

dimilikinya dalam memperoleh laba dengan jalan meminimalkan pembiayaan macet. 

Empat dari unsur CAMEL diukur dengan menggunakan rasio keuangan, yang 

diperoleh melalui data sekunder sedangkan satu unsur yaitu Manajemen tidak dapat 

diterapkan dengan manajemen kuesioner, tetapi dapat diproksikan dengan besarnya 

pendapatan bukan bunga/bagi hasil atau fee based income (FBI) (Wilopo: 2001). 

Manajemen bank saat ini tidak dapat hanya mengandalkan pendapatannya dari 

pembiayaan yang disalurkan tapi harus mencari sumber-sumber lain seperti dari jasajasa 

perbankan (fee based income), karena fee based income tidak mempunyai resiko 

dan mempunyai pendapatan yang lebih pasti 

Populasi dan Sample 

Populasi yang dimaksud dalam suatu penelitian dapat berupa benda, manusia, 

gejala, peristiwa, atau hal-hal lain yang memiliki karakteristik tertentu untuk 

memperjelas masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini meliputi keseluruhan 

karakteristik dan unsur-unsur yang menyangkut tingkat kesehatan bank dan 

pertumbuhan bank pada Bank Umum Syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah 

Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri,karena kedua bank inilah yang 

merupakan bank syariah yang telah lama beroperasi di Indonesia 

Operasionalisasi Variable 

Secara sistematik semua variabel dalam penelitian ini, dapat disajikan dalam 

matriks operasionalisasi variabel seperti pada tabel 4 berikut ini: 

VARIABEL SUB 

VARIABEL 

Rasio-rasio 

kesehatan 

bank (x) 

a. Capital (X1) 

b. Assets 

Quality (X2) 

Tabel 4 

Operasionalisasi Variabel 

KONSEP SUB 

VARIABEL 

Kemampuan bank 

untuk menyerap 

kerugian-kerugian 

yang tidak dapat 

dihindarkan 

Semua aktiva dalam 

rupiah maupun valuta 


73 

INDIKATOR SKALA 

Rasio modal terhadap aktiva 

tertimbang menurut resiko 

(CAR) 

Rasio pembiayaan 

bermasalah terhadap total 

Rasio 

Rasio

74 


c.Management 

(X3) 

d.Earnings 

(X4) 

e. Liquidity 

(X5) 

asing yang dimiliki 

oleh bank dengan 

maksud untuk 

memperoleh 

penghasilan. 

Diproksikan dengan 

NPL 

Dalam proses 

pencapaian misi, 

tujuan dan strategi 

bank diperlukan 

management yang 

berkualitas yang 

berkinerja baik. 

Diproksikan dengan 

Fee Based Income 

ratio 

Mengukur tingkat 

efisiensi dan 

profitabilitas yang 

dicapai oleh bank. 

Dapat memenuhi 

kewajiban hutanghutangnya 

dan dapat 

memenuhi permintaan 

pembiayaan yang 

diajukan tanpa 

penangguhan. 

Sumber: BI SK 

No.30/277/KEP/DIR,1 

9 Maret 1998 

pembiayaan 

(NPL) 

Rasio fee based income 

terhadap total pendapatan 

(FBR) 

a. rasio laba terhadap total aktiva 

(ROA) 

b. rasio biaya operasional 

terhadap pendapatan 

operasional 

(BOPO) 

a.rasio call money terhadap 

modal inti 

(CML) 

b. rasio pembiayaan yang 

diberikan terhadap dana pihak 

ketiga (LDR) 

Rasio 

Rasio 

Rasio 

Rasio 

Rasio

Pertumbu 

han bank 

(Y) 

Metode Analisis Data 

sebagai tahapan awal 

siklus kehidupan 

perusahaan, pada tahapan 

ini, beberapa hal yang 

dijalankan pihak 

manajemen adalah 

komitmen untuk 

mengembangkan suatu 

produk atau jasa baru, 

membangun fasilitas 

pelayanan, menambah 

kemampuan operasi 

pelayanan, 

mengembangkan sistem, 

infrastruktur dan jaringan 

distribusi. 

Sumber: 

KaplanNorton (1996:48) 

a.pertumbuhan investasi (Aktiva 

Tetap) 

NB t − NB 

NB 

100 % 


t −1 

t −1 

x 

b. pertumbuhan SDM 

SDM t − SDM 

SDM 

t−1 

t −1 

x 

100% 

c.pertumbuhan jaringan kantor 

(JK) 

JK t − JK 

JK 

t −1 

t −1 

x 

100 % 

d. pertumbuhan pmbiayaan 

(JP) 

JPt 

− JP 

JP 

t −1 

Sumber: 

t −1 

x 

100 % 

Sofyan Syafri Harahap 

(1998) 

Rasio 

Rasio 

Rasio 

75 

Rrasio 

Dalam penelitian ini digunakan metode statistik untuk menguji apakah rasiorasio 

kesehatan bank sebagai variabel bebas (independen) berhubungan dengan 

pertumbuhan bank sebagai variabel terikat (dependen). Untuk menguji hubungan ini 

dilakukan analisis korelasi. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan 

kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk 

hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam 

besarnya koefisien korelasi (Sugiyono, 2002: 210). 

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien 

korelasi Pearson ( ρ ) yang bertujuan untuk menentukan derajat hubungan antara 

variabel X dengan variabel Y (Sugiyono, 2002:215). Rumus yang digunakan adalah :

76 


n n n 

∑ ∑ ∑ 

n X iYi − X i Yi 

i= 1 i= 1 i= 

1 

rYX 

= 

n n 

2 

n n 

2 

⎡⎛ 2 ⎛ ⎞ ⎞⎛ 2 ⎛ ⎞ ⎞⎤ 

⎢⎜ n X i − X i ⎟⎜ n Yi − Yi 

⎟⎥ 

⎜ ∑ ⎜∑ ⎟ ⎟⎜ ∑ ⎜∑ ⎟ 

⎢ ⎟ 

⎝ i= 1 ⎝ i= 1 ⎠ ⎠⎝ i= 1 ⎝ i= 

1 

⎣ ⎠ ⎠⎥⎦ 

Adapun interpretasi dari nilai koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 

� Nilai r = +1 atau mendekati +1 menunjukkan adanya hubungan yang sangat 

kuat dan searah antara kedua variabel yang diteliti 

� Nilai r = -1 atau mendekati -1 menunjukkan adanya hubungan yang sangat 

kuat dan terbalik antara kedua variabel yang diteliti 

� Nilai r = 0 atau mendekati 0 menunjukkan hubungan yang timbul antara 

kedua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan 

Analisis korelasi dilakukan terhadap masing-masing variabel tingkat kesehatan 

terhadap variabel pertumbuhan untuk tahun 2002 dan 2003. Sedangkan pengujian 

koefisien korelasi, digunakan rumus statistik uji-t yaitu: 

rs 

n − 2 

t = 

2 

1− 

r 

Harga t hitung dibandingkan dengan harga t tabel dengan kesalahan 5% uji dua pihak 

dan dk = n – 2 dengan kriteria: 

Ho diterima atau Ha ditolak jika t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak atau Ha diterima jika t hitung 〉 t tabel 


Data-data variable independent dan variable dependent 

( ) 

Untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka 

terlebih dahulu disajikan nilai rata-rata dan standar deviasi dari data variabel 

independent yaitu tingkat kesehatan bank umum syariah dan data variable dependent 

yaitu pertumbuhan bank umum syariah. 

Tabel 5 

Nilai Rata-rata Data Variabel Tingkat Kesehatan 

Variabel Rata-rata (%) Standar deviasi 

Rasio CAR 20.8300 2.5072 

Rasio NPL 3.6350 0.3586 

Rasio FBR 11.3875 0.9903 

Rasio ROA 2.4250 0.3203 

Rasio BOPO 84.7900 2.4705 

Rasio LDR 79.5125 5.9368 

Rasio CML 0.7925 0.3877 

Sumber : Laporan Tahunan BUS (data diolah, 2005) 

s

Tabel 6 

Data Pertumbuhan Bank Syariah Tahun 2002 dan 2003 

Pertumbuhan Aktiva Tetap SDM Jaringan Kantor Pembiayaan 

01/'02 02/03 01/'02 02/03 01/'02 02/03 01/'02 02/03 

% % % % % % % % 

18.52 

15.35 35.23 

BMI 2.02% 34.93% 8.63% % 11.76% 34.21% % % 

10.39 

18.49 

15.39 37.89 

BSM 

% 37.40% 8.14% % 18.92% 31.82% % % 

Sumber : Laporan Tahunan BUS (Data diolah, 2005) 

Hubungan Rasio-Rasio Kesehatan dengan Pertumbuhan Aktiva Tetap 

Pada tabel berikut disajikan nilai koefisien korelasi beserta statistik uji yang 

digunakan untuk membuktikan apakah terdapat hubungan antara rasio-rasio 

kesehatan bank dengan pertumbuhan aktiva tetap. 

Tabel 7 

Pengujian Hubungan Rasio-Rasio Kesehatan Bank dengan 

PertumbuhanAktiva Tetap 

Indikator Kesehatan Bank Umum Syariah 

r t-hitung t-tabel Keterangan 

CAR 0.996 16.514 4.3027 Signifikan 

NPL 0.980 6.915 4.3027 Signifikan 

FBR -0.956 -4.627 4.3027 Signifikan 

ROA 0.988 8.973 4.3027 Signifikan 

BOPO -0.951 -4.371 4.3027 Signifikan 

LDR -0.967 -5.381 4.3027 Signifikan 

CML 0.951 4.339 4.3027 Signifikan 

Sumber : Hasil pengolahan data (2005) 

Dari hasil pengujian seperti yang diuraikan pada table 7 menunjukkan bahwa 

semua rasio-rasio kesehatan bank pada bank umum syariah memiliki hubungan yang 

signifikan dengan pertumbuhan aktiva tetap. Bila dilihat dari nilai koefisien 

korelasinya, rasio CAR memiliki hubungan yang paling kuat dengan pertumbuhan 

aktiva tetap. 

Hubungan Rasio-rasio Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan SDM 



kesehatan bank dengan pertumbuhan sumber daya manusia. 


77

78 


Tabel 8 

Pengujian Hubungan Rasio-rasio Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan SDM 

Indikator 

Bank Umum Syariah 

Kesehatan r t-hitung t-tabel Keterangan 


NPL 0.921 3.352 4.3027 Tdk signifikan 


ROA 0.926 3.461 4.3027 Tdk signifikan 

BOPO -0.864 -2.432 4.3027 Tdk signifikan 

LDR -0.913 -3.167 4.3027 Tdk signifikan 

CML 0.921 3.350 4.3027 Tdk signifikan 


Dari hasil pengujian seperti yang diuraikan pada tabel 8 menunjukkan bahwa 

rasio CAR dan FBR pada bank umum syariah memiliki hubungan yang signifikan 

dengan pertumbuhan SDM, sementara rasio lainnya tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan pertumbuhan SDM. Bila dilihat dari nilai koefisien korelasinya, 

rasio FBR memiliki hubungan yang paling kuat dengan pertumbuhan SDM. 

Hubungan Rasio-rasio Kesehatan Bank dengan PertumbuhanKantor Cabang 



kesehatan bank dengan pertumbuhan kantor cabang. 

Tabel 9 

Pengujian Hubungan Rasio Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan Kantor Cabang 

Indikator Kesehatan Bank Umum Syariah 

r t-hitung t-tabel Keterangan 


NPL 0.996 15.782 4.3027 Signifikan 

FBR -0.899 -2.904 4.3027 Tdk signifikan 

ROA 0.972 5.842 4.3027 Signifikan 

BOPO -0.977 -6.421 4.3027 Signifikan 


CML 0.988 9.169 4.3027 Signifikan 


Dari hasil pengujian seperti yang diuraikan pada table 9 menunjukkan bahwa 

rasio FBR dan LDR pada bank umum syariah tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan pertumbuhan kantor cabang, sementara rasio lainnya memiliki 

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan kantor cabang. Bila dilihat dari nilai

koefisien korelasinya, rasio NPL dan CAR memiliki hubungan yang paling kuat 

dengan pertumbuhan kantor cabang. 

Hubungan Rasio-rasio Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan Pembiayaan 



kesehatan bank dengan pertumbuhan pembiayaan 

Tabel 10 

Pengujian Hubungan Rasio-rasio Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan Pembiayaan 

Indikator Kesehatan 

r 

Bank Umum Syariah 

t-hitung t-tabel Keterangan 


NPL 0.926 3.458 4.3027 Tdk signifikan 


ROA 0.946 4.147 4.3027 Tdk signifikan 

BOPO -0.874 -2.545 4.3027 Tdk signifikan 


CML 0.906 3.028 4.3027 Tdk signifikan 


Dari hasil pengujian seperti yang diuraikan pada tabel 10 menunjukkan 

bahwa rasio CAR dan FBR pada bank umum syariah memiliki hubungan yang 

signifikan dengan pertumbuhan pembiayaan, sementara rasio lainnya tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan pembiayaan. Bila dilihat dari nilai 

koefisien korelasinya, rasio FBR memiliki hubungan yang paling kuat dengan 

pertumbuhan pembiayaan. 

Analisis Hubungan Rasiotingkat Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson 

menunjukkan bahwa pada bank syariah semua rasio kesehatan bank menunjukkan 

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan aktiva tetap. Aktiva Tetap merupakan 

salah satu aktiva yang sangat dibutuhkan perusahaan untuk memperlancar 

kegiatannya, oleh karena itu perusahaan harus melakukan usaha-usaha untuk 

meningkatkannya. 

Berdasarkan uji korelasi Pearson, menunjukkan bahwa rasio CAR dan FBR 

pada bank syariah mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan SDM. 

Sedangkan rasio NPL, ROA, BOPO, LDR dan CML tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan pertumbuhan SDM bank syariah. Masalah sumber daya manusia 

dalam perbankan syariah merupakan masalah yang paling rumit, karena sumber daya 

manusia dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan yang luas di bidang 

perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan, 

serta mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Jarang 

didapati dalam suatu bank SDM yang memahami kedua ilmu dasar ini. Oleh karena 


79

80 


itu diperlukan biaya yang cukup untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 

bank syariah dan biaya ini dapat diperoleh dengan peningkatan modal dan 

peningkatan pendapatan fee based income. 

Untuk pertumbuhan kantor cabang, sesuai dengan uji korelasi Pearson 

menunjukkan bahwa rasio CAR, NPL, ROA, BOPO dan CML pada bank syariah 

memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan kantor cabang, sedangkan 

rasio FBR dan LDR tidak memiliki hubungan yang signifikan. Pengembangan 

jaringan kantor bank diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada 

masyarakat. Kurangnya jumlah bank akan menghambat kerjasama antar bank 

berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah 

likuiditas. Jaringan kantor menjadi penting dalam perkembangan perbankan syariah 

karena ia merupakan unit layanan bagi pemenuhan based customer sehingga 

masyarakat akan menjangkau unit-unit tersebut. Selain itu kebijaksanaan perusahaan 

untuk menetapkan pertumbuhan kantor cabang tidak melalui fee based income dan 

LDR. 

Untuk pertumbuhan pembiayaan, rasio CAR dan FBR pada bank syariah 

memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan pembiayaan. Bila dilihat 

dari nilai koefisien korelasinya, rasio CAR memiliki hubungan yang paling kuat 

dengan pertumbuhan pembiayaan. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya 

mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari (1) sistem simpanan (2) bagi hasil 

(3) margin keuntungan (4) sewa (5) fee (Antonio : 2001). Dengan keragaman 

kegiatan usaha bank syariah tersebut telah menumbuh kembangkan berbagai aspek 

transaksi ekonomi dalam masyarakat sehingga bank syariah akan memiliki daya 

adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha. Dengan keragaman produk 

maka diperlukan modal yang cukup sehingga dapat memicu pertumbuhan 

pembiayaan. Sedangkan rasio NPL, ROA, BOPO, LDR dan CML tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan pembiayaan, hal ini disebabkan 

karena ada faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

Dari hasil pengujian korelasi Pearson, sebahagian besar rasio-rasio kesehatan 

bank berhubungan dengan pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia yang menyatakan bahwa ketentuan tentang tingkat kesehatan bank 

dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai: tolok ukur untuk menetapkan arah 

pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun industri 

perbankan secara keseluruhan. Hal serupa juga dinyatakan dalam Statement of 

Financial Accounting Concepts No.1 (SFAC No.1) bahwa penilaian kinerja dapat 

digunakan untuk melihat prospek perusahaan yang bersangkutan di masa yang akan 

datang. 

Kesimpulan 

- Semua rasio kesehatan bank memiliki hubungan yang signifikan dengan 

pertumbuhan aktiva tetap

- Rasio CAR dan FBR memilki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan 

SDM, sedangkan rasio NPL, ROA, BOPO, LDR dan CML tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan SDM. 

- Rasio CAR, NPL, ROA, BOPOdan CML memiliki hubunganyang signifikan 

dengan pertumbuhan kantor cabang, sedangkan rasio FBR dan LDR tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan kantor cabang. 

- Rasio CAR dan FBR memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan 

pembiayaan, sedangkan rasio NPL, ROA, BOPO, LDR dan CML tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan pembiayaan. 

Rekomendasi 

- Dari hasil pengujian korelasi membuktikan bahwa rasio modal (CAR) merupakan 

rasio yang memiliki hubungan signifikan positif dengan pertumbuhan, oleh sebab 

itu disarankan kepada perbankan untuk tetap menjaga rasio CAR 

- Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi yaitu jumlah 

bank dan tahun penelitian, mempertimbangkan ukuran perusahaan sehingga bank 

yang bermodal besar tidak disatukan dengan bank yang bermodal kecil dan 

memasukkan faktor-faktor selain faktor fundamental dalam variable penelitian 

seperti subsidi pemerintah dan keadaan politik agar dapat memberikan hasil yang 

komprehensif. 

Referensi 

Adiwarman Karim, 2001. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kotemporer, Gema Insani. 

Jakarta 

________________, 2003. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. The 

International Institute of Islamic Thought (IIIT). Jakarta 

____________, 1998. SK. No:30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

____________, 2002.Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. 

Jakarta 

___________, 2003. Statistik Perbankan Syariah. Jakarta 

FASB. 1978. Statement Of Financial Accounrting Concept No.1: Objectives of 

Financial Reporting by Bussiness Enterprises. 

Husein Umar, 1998. Riset Akuntansi.PT Gramedia Pustaka Utama. Jaklarta. 

___________________________, 2003. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah 

Indonesia. Salemba Empat. Jakarta 

Kaplan and Norton, 1996. Translating Strategy into Action The Balanced 

Scorecard, Havard Business School Press Boston. Massachussets 


81

82 


Karnaen Perwataatmaja dan Syafi’i Antonio, 1999. Apa dan Bagaimana Bank 

Islam. PT Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta 

Lukman Dendawijaya, 2003. Manajemen Perbankan, Penerbit Ghalia Indonesia. 

Jakarta 

Martono, 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Ekonisia. Yogyakarta 

Mas’ud Machfoedz, 1994. Financial Ratio Analysis And The Prediction Of 

Earnings Changes In Indonesia. Kelola Gajah Mada University Business 

Review No.7/111 

Muhammad Syafi’I Antonio, 2000. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia 

Institute. Jakarta 

________________________, 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek,Gema 

Insani Press. Jakarta 

Sofyan Syafri Harahap, 2000. Analisa Kritis atas Laporan Keuangan.PT Raja 

Grafindo Persada. Jakarta 

Tim Biro Riset Info Bank, 2003. Sembilan Rasio Keuangan yang Menentukan 

Kinerja. Jakarta 

Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Bisnis. CV.Alvabeta. Bandung 

Y.S Wilopo, 2001. Prediksi Kebangkrutan Bank. Simposium Nasional Akuntansi ke 

III. Jakarta 

Y.Sri Susilo dkk, 2000.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Cetakan Pertama: 

Salemba Empat, Jakarta

ANALISIS PROSPEK INVESTASI PERTANIAN 

TANAMAN PANGAN UNGGULAN DI KABUPATEN PIDIE 

Syamsul Bahri 

The goal of the research to analyze investment prospect to superior agriculture 

commodity (pepper and soybean) are observed in financial side in Kabupaten Pidie 

and to know the problem that face by farmers of superior agriculture commodity 

(pepper and soybean)in Kabupaten Pidie. To analyze are used primary data the 

result of field research. The data are respondent characteristic, land area, financing, 

income of harvest per period and the others they have related with construction and 

capitalization from external fund like banking and non banking institution from 

government. The sample for soybean commodity has taken at Kembang Tanjong and 

the pepper commodity at Kecamatan Delima. To analyze working advisability used to 

some criteria investment that forecast able to answer the problems in research. 

It is happens criteria that use are Net Present Value (NPV), Gross Benefit Ratio 

(Gross B/C), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) Internal rate of Return (IRR) and 

Break Even Point (BEP). The result of research gave expression that pepper and 

soybean commodity in both locations feasible to grow up. This is establish by Net 

Present Value score is Rp. 2,234,450 and Rp. 1,975,300, Gross B/C is 1.076 and 

1.050, Net B/C is 2.070 and 2.310, IRR is higher than interest that is 63.61% and 

49.67% per year. While pay back period has gotten on 3 month 18 th days and 6 month 

5 th days age plant. 

Key word: Capital, organization, commodity, criteria investment 

Syamsul Bahri adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh 


83 

83

84 

Pendahuluan 


Dalam konteks perekonomian nasional, sektor pertanian masih menempati 

posisi terpenting dan cukup strategis. Kecuali memiliki kandungan impor yang 

rendah, sektor ini ternyata juga relatif lebih tangguh dan mampu bertahan dari 

pengaruh krisis ekonomi, dibanding dengan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), menurut Badan Pusat Statistik (2000), 

merupakan sektor yang masih mampu bertahan dan tumbuh positif, dengan laju 0,56 

persen. 

Kabupaten Pidie yang terletak diantara Kabupaten Bireuen, Aceh Besar, dan 

Aceh Barat, merupakan kawasan yang cocok untuk sektor pertanian (zona pertanian). 

Daerah pertanian yang dimaksud disini adalah upaya pengembangan sektor pertanian 

yang tidak terlepas dengan sektor industri, dalam artian pengembangan sektor yang 

diikuti pula oleh tumbuhnya sektor industri, khususnya industri pengolahan. Namun 

pemanfaatan sumber daya daerah tersebut masih mengalami banyak kendala. Selain 

disebabkan oleh masih minimnya informasi tentang potensi daerah yang dapat 

dikembangkan, juga belum terciptanya iklim investasi yang memadai, terutama dalam 

penyediaan infrastruktur, disamping kestabilan politik dan keamanan yang masih 

rentan oleh berbagai gangguan. 

Dalam upaya mendorong dan menarik minat para calon investor baik 

domestik maupun asing, maka penyediaan informasi tentang potensi daerah dinilai 

sangat penting. Informasi ini diharapkan bermanfaat antara lain : (1) para calon 

investor besar/profesional lebih cepat menangkap peluang usaha; (2) para pelaku 

usaha kecil dan menengah di dalam dan luar daerah dapat memilih dan 

mengidentifikasi usaha-usaha yang prospektif dan layak. Selama ini, informasi 

tentang profil informasi investasi komoditas unggulan di Kabupaten Pidie masih 

sangat terbatas. Komoditas unggulan dimaksud dari sektor pertanian tanaman pangan 

adalah kedelai dan cabai yang banyak diminati untuk diusahakan oleh masyarakat di 

daerah ini. 

Mencermati keadaan tersebut, maka perlu dipikirkan langkah konkrit untuk 

mendukung penyedian informasi bagi para calon investor dari dalam dan luar negeri. 

Dalam hal ini, perlu juga mempertimbangkan persyaratan baik teknik maupun 

operasional dari segi teknis yang harus mendapat perhatian adalah persyaratan 

tumbuh tanaman kedelai dan cabai, maka dapat dikatakan Kabupaten Pidie sangat 

potensi. 

Kedelai salah satu bahan pangan bergizi tinggi yang cukup penting bagi 

kehidupan manusia, dewasa ini kedelai juga banyak digunakan untuk pakan dan 

bahan industri serta semakin meningkatnya perhatian masyarakat akan bahan pangan 

bergizi menyebabkan permintaan kedelai diprediksikan akan mengalami peningkatan. 

Sedangkan cabai merupakan bahan pangan yang harus terjamin diupayakan 

ketersediaannya. 

Dalam upaya merangsang pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten 

Pidie dan memperluas kesempatan kerja, maka perencanaan dan pengembangan

produksi kedelai dan cabai yang menguntungkan petani perlu mendapat perhatian 

serius. Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang peluang usaha dan analisis kelayakan investasi usahatani kedelai dan cabai di 

Kabupaten Pidie ditinjau dari segi keuntungan petani. 

Tinjauan Teoritis 

Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang sedang 

melanda Indonesia adalah dengan memberdayakan kembali sektor pertanian, 

mengingat sektor ini mampu berperan mendorong upaya pemulihan ekonomi dan 

memperluas lapangan kerja. Disamping juga dapat meningkatkan pendapatan dan 

pemerataan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu studi tentang 

prospek investasi. Dalam hali ini kriteria investasi merupakan salah satu peralatan di 

dalam pengevaluasian proyek atau sebagai suatu ukuran dalam rangka pengambilan 

keputusan terhadap rencana yang memungkinkan atau menguntungkan, atau bahkan 

sebaliknya bisa merugikan apabila kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu 

proyek. 

Menurut Syakhiruddin (1981 : 46) pada umumnya kriteria investasi yang 

digunakan dalam proyek investasi adalah sebagai berikut : 

1. Net Present Value (NPV) 

2. Net Benefit Cost Ratio 

3. Gross Benefit Cost Ratio 

4. Gross Benefit Cost Ratio 

5. Profitabilitiy Ratio 

6. Internal Rate of Return 

Disamping itu, masih ada kriteria yang dianggap juga penting adalah Pay 

Back Period ( PBP) dan Break Even Point (BEP). Pay Back Period merupakan suatu 

jangka waktu tertentu yang menunjukkan kapan terjadinya arus penerimaan secara 

kumulatif mampu mengembalikan seluruh biaya investasi yang di tanamkan ke dalam 

proyek termasuk biaya pengganti (baik biaya investasi maupun arus benefit dalam 

bentuk present value). Sedangkan jangka waktu terjadinya arus benefit secara 

kumulatif mampu menutupi total cost disebut dengan break even point, atau sering 

dikatakan waktu dimana seluruh biaya sudah dapat dikembalikan dari kegiatan 

proyek. 

Bagi para penentu kebijakan (policy makers) yang penting adalah 

mengarahkan penggunaan sumber-sumber yang langka itu ke dalam proyek-proyek 

yang dapat memberikan hasil yang terbanyak bagi perekonomian artinya yang 

menghasilkan The Social Return atau Economic Return yang tertinggi. 

1. Perbedaan Penilaian antara Analisis Finansial dan Analisis Ekonomi, ada 

beberapa unsur yang berbeda penilaiannya antara Analisis Finansial dan Analisis 

Ekonomi yakni dalam hal harga, biaya, pembayaran transfer. 

2. Tahapan studi kelayakan bisnis 

a. Penemuan ide pokok, untuk satu ide proyek pengambil keputusan biasanya 

tergantung pada 3 faktor yaitu: 


85

86 


� cocok dengan kata hatinya 

� mampu melibatkan diri dalam hal-hal teknis 

� keyakinan akan kemanfaatan proyek untuk menghasilkan laba. 

a. Tahap penelitian, setelah ide-ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan 

penelitian. proses itu dengan mengumpulkan data, lalu mengelola data 

dengan memasukkan teori-teori relevan, menganalisa dan 

menginterprestasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang 

sesuai menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil 

penelitian. 

b. Tahap evaluasi proyek bisnis, ada 3 (tiga) evaluasi proyek yaitu: 

mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang 

sedang beroperasi, mengevaluasi proyek yang selesai dibangun. 

c. Tahap pengurutan usaha yang layak, dilakukan jika terdapat lebih dari proyek 

yang dianggap layak, maka untuk itu diprioritaskan proyek yang mempunyai 

skor tertinggi untuk direalisasikan. 

d. Tahap rencana pelaksanaan proyek bisnis, setelah suatu usulan proyek di 

setujui untuk direalisasikan , maka ditentukanlah jenis pekerjaan, waktu yang 

dibutuhkan untuk tiap jenis pekerjaan. Jumlah dan kreatifikasi tenaga 

pelaksanaan, ketersediaan dana dan sumberdaya lain, kesiapan manajemen 

dan lain-lain. 

e. Tahap pelaksana proyek bisnis, setelah semua rencana persiapan uang harus 

dikerjakan setelah disiapkan. Tahap pelaksanaan proyekpun dimulai. Semua 

tenaga pelaksana proyek dari pemimpin proyek sampai pada tingkat paling 

bawah harus bekerja sama dengan sebaiknya sesuai dengan rencana yang 

telah di tetapkan. Memang pada kenyataannya sulit ditemukan bahwa rencana 

yang dibuat sama persis dengan realisasinya. 

Metode Penelitian 

Populasi dan Sampel 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pidie. Penentuan daerah tersebut karena 

mengingat bahwa Kabupaten Pidie merupakan daerah potensial untuk dikembangkan 

usaha tani kedelai dan cabai. Hal ini sesuai dengan sistem penentuan lokasi secara 

“Purposive Random Sampling”, yaitu pengambilan lokasi penelitian sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Adapun lokasi penelitian tersebut adalah di Kecamatan 

Delima untuk komoditas cabai dan Kembang Tanjong untuk komoditas kedelai. 

Pemilihan kedua kecamatan dikarenakan daerah tersebut memiliki lebih banyak 

jumlah produksinya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain, yang terdapat 

di kabupaten ini. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan petani menurut bilangan 

kepala keluarga yang mengusahakan usaha tani kedelai dan cabai. Sedangkan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dipilih responden untuk masing-masing 

komoditas yaitu sebanyak 30 sampel. Sehingga keseluruhan menjadi 60 responden. 

Penarikan sampel dilakukan secara “Stratified Random Sampling”. Sampel dipilih

ditiga tingkat kelompok petani masing-masing 10 sampel pada kelompok rendah, 

menengah dan kelompok usaha yang sudah cukup besar. 

Model Analisis 

Metode analisis data akan digunakan beberapa kriteria investasi yang 

dianggap mampu menjawab permasalah dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang 

digunakan adalah: 

1. Net Present Value (NPV) 

NPV = 

N 

∑ NBi (1 + i) -n 

i = 1 

2. Gross Benefit Cost Ratio ( Gross B/C) 

Gross B/C = 

3. Net Benefit Ratio (Net B/C) 

Net B/C = ∑ NB( 

+ ) 

∑ NB( 

−) 

4. Internal Rate of Return (IRR) 

IRR = i1 + 

5. Break Event Point (BEP) 

BEP = TP-1 + 

dimana : 

∑ 

∑ 

B 

C 

NPV1 

NPV1 - (NPV2) 

Σ TCi – Σ Biep –1 

ΣBp 

Net NPV = Net Present Value 

Gross B/C = Gross Benefit Cost Ratio 

Net B/C = Net Benefit Cost Ratio 

IRR = Internal Rate of Return 

. ( i2 - i1) 

NB = Total Benefit yang telah hubungkan dengan tingkat bunga 

C = Total Pengeluaran (biaya) yang telah dihubungkan dengan tingkat bunga 

NB (-) = Pengeluaran yang telah dihubungkan dengan tingkat bunga 


87

88 


NB (+) = Penerimaan yang telah dihubungkan dengan tingkat bunga 

N P- 1 = Tahun sebelum Terdapat BEP. 

BC-1 = Jumlah total cost yang telah di- discount. 

Biep-1 = Jumlah benafit yang telah di- discount sebelum BEP. 

BP = Jumlah benefit pada saat BEP. 

Untuk pengujian hipotesis yang telah dirumuskan di atas, maka digunakan 

kriteria-kriteria sebagai berikut (Syakhiruddin, 1981 : 45) 

(1) NPV lebih besar dari 0 (nol). 

(2) Gross B/C Ratio lebih besar dari 1 (satu). 

(3) Net B/C Ratio lebih besar dari 1 (satu). 

(4) IRR lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku. 

Apabila kriteria-kriteria tersebut dapat dipenuhi, maka hipotesis dapat 

diterima, yang berarti usahatani kedelai dan cabai di Kabupaten Pidie adalah layak 

untuk dilaksanakan dan dikembangkan serta menguntungkan petani kedelai dan cabai 

secara finansial. Demikian pula sebaliknya bila tidak memenuhi kriteria investasi 

sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka baru dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan kedelai dan cabai tidak layak untuk dilaksanakan, karena merugikan 

petani secara finansial. 


Keadaan Sampel Petani Kedelai dan Cabai 

Karakteristik petani kedelai dan cabai dalam penelitian ini meliputi umur, 

tingkat pendidikan, pengalaman kerja sebagai petani kedelai dan cabai dan 

tanggungan keluarga. Karakteristik petani ini merupakan salah satu unsur yang dapat 

mempengaruhi kemampuan seorang petani dalam mengelola usahanya, meningkatnya 

produksi, mengefisienkan pengunaan biaya produksi dan untuk meningkatkan 

pendapatan. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

TABEL 4.1 

Rata-Rata Karakteristik Responden di Daerah Penelitian Tahun 2005 

No. Karakteristik 

Satuan 

Rata-rata 

(tahun/orang) Kec. K. Tanjong Kec. Delima 

1. Umur Tahun 43,93 44,67 

2. Pendidikan Tahun 11,30 10,50 

3. Jumlah Tanggungan orang 4,43 4,67 

4 Jumlah Angkatan Kerja orang 2,57 2,87 

Jumlah Responden 30 30 

Sumber : Data Primer, 2005 (diolah)

Luas Lahan Garapan 

Luas lahan garapan yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah luas 

bidang tanah yang dimanfaatkan, diusahakan, dan digarap oleh petani sampel untuk 

bercocok tanam kedelai dan cabai. Keadaan rata-rata lahan garapan yang diusahakan 

petani sampel di daerah penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL 4.2 

Rata-Rata Luas Lahan Garapan Kedelai Dan Cabai Dari Petani 

Sampel di Daerah Penelitian Tahun 2005 

No. Kecamatan Sampel (orang) 

Rata-rata 

Lahan Garapan (ha) 

1. Kembang Tanjong 30 1,11 

2. Delima 30 0,98 

Sumber : Data Primer, 2005 

Produksi dan Nilai Produksi 

Produksi dalam penelitian ini adalah penerimaan kotor dalam bentuk fisik 

berupa hasil usaha tani kedelai dan cabai. Sementara nilai produksi merupakan hasil 

perkalian antara banyaknya produksi dengan harga satu satuan. Besarnya nilai 

produksi sangat ditentukan oleh banyaknya produksi. Semakin banyak produksi yang 

dihasilkan perstuan waktu, maka semakin besar pula nilai produksinya. Akan tetapi 

besar kecilnya yang diperoleh petani adalah sangat tergantung kepada tingkat 

pengelolaan usaha tani itu sendiri, luas garapan yang diusahakan, ketersediaan modal, 

dan penyediaan tenaga kerja yang tepat. Rata-rata produksi dan nilai produksi 

perhektar dalam satu kali masa usaha dari usaha tani kedelai dan cabai di daerah 

penelitian adalah sebagai berikut. 

No. Kecamatan 

TABEL 4.3 

Rata-Rata Produksi dan Nilai Produksi Perhektar 

Di Daerah Penelitian, Tahun 2005 

Luas Areal 

sample (ha) 

Rata-rata Produksi 

(kg/ha) 

Rata-rata Nilai 

Produksi (Rp/ha) 

1. Kembang Tanjong 33,26 1.675 8.374.400 

2. Delima 29,29 1.343 10.072.450 


Pembiayaan Usahatani 

Pembiayaan usahatani yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah 

semua biaya yang dibutuhkan pada usahatani kedelai dan cabai, baik dibayar maupun 

tidak dibayar. Perhitungan pembiayaan usahatani kedelai dan cabai dimulai dari fase 


89

90 


persiapan tanaman sampai dengan fase menghasilkan produksi dalam batas umur 

ekonomis, dimana didalam penelitian ini dibatasi masing-masing untuk kedelai 4 

bulan dan cabai 7 bulan. 

Komponen pembiayaan dalam usahatani kedelai dan cabai di daerah 

penelitian mencakup biaya tenaga kerja, pengadaan bahan, peralatan, dan biaya 

umum. Tenaga kerja yang dibutuhkan terutama untuk kegiatan pada : (1) fase 

persiapan tanam, termasuk pembersihan, penanaman, membuat drainase, dan 

pemagaran. (2) fase pemeliharaan; mencakup kegiatan pengendalian hama, serta 

pemupukan dan lainnya; dan 3) pemanenan dan pemasaran hasil. Tenaga kerja yang 

digunakan umumnya berasal dari dalam keluarga, kecuali pada kegiatan-kegaitan 

tertentu, karena tidak mampu untuk dikerjakan oleh tenaga kerja dalam keluarga. 

Bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam usaha tani kedelai dan 

cabai adalah bibit, pupuk, insektisida, cangkul, parang, skop, kawat duri, gubuk, dan 

lainya. Sementara biaya umum mencakup biaya yang berhubungan dengan 

pengelolaan usahatani kedelai dan cabai. Besarnya rata-rata pembiayaan usahatani 

kedelai dan cabai di daerah penelitian adalah sebagai berikut : 

TABEL 4.4 

Rata-Rata Pembiayaan Usahatani Kedelai 

Di Daerah Penelitian Tahun 2005 

No. Jenis Pembiayaan Rata-Rata (Rp) % 

1. Tenaga Kerja 1.123.333 0,514 

2. Bahan dan Peralatan 769.757 0,351 

3. Biaya Umum 294.500 0,135 


Jumlah 2.187.590 100,00 

TABEL 4.8 

Rata-Rata Pembiayaan Usaha Tani Cabai 

Di Daerah Penelitian Tahun 2005 

No Jenis Pembiayaan Rata-rata (Rp) % 

1. Tenaga Kerja 1.059.167 0,518 

2. Bahan dan Peralatan 905.667 0,443 

3. Biaya Umum 78.500 0,039 


Jumlah 2.043.333 100,00

Aspek Teknis 

Aspek teknis dalam hal ini merupakan aspek yang berkenaan dengan proses 

pengembangan pengusahaan komoditas kedelai dan cabai secara teknis dan 

pengoperasiannya setelah proyek ini dijalankan. 

Memperhatikan kondisi fisik tanah, iklim, sumber daya manusia, serta 

prasarana dan sarana di Kabupaten Pidie, maka secara teknis kondisi wilayah ini 

sangat mendukung bagi dikembangkannya komoditas unggulan seperti kedelai dan 

cabai. Khusus komoditas kedelai, potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Pidie 

sangat sesuai untuk budidaya tanaman ini, terutama di Kecamatan Kembang Tanjong. 

Sementara itu, komoditas cabai yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini 

diantaranya adalah lokasi proyek, luas areal, dan pemilihan jenis teknologi produksi. 

Sesuai dengan pengamatan lapangan dari segi lokasi proyek dan luas areal, termasuk 

pemilihan teknik produksi yang tepat. Pengembangan komoditas cabai di Kabupaten 

Pidie terutama di kecamatan Delima sangat potensial. 

Berkaitan dengan pemilihan teknologi yang digunakan maka perlu 

diperhatikan berapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi 

yang diberikan dari pemilihan teknologi tersebut. Disamping itu juga perlu 

diperhatikan kemampuan pengetahuan penduduk/petani (tenaga kerja) setempat dan 

kemungkinan pengembangannya, pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari 

penggunaan teknologi tersebut terhadap sosial masyarakat setempat. 

Aspek Organisasi/Manajemen 

Pengembangan komoditas unggulan dalam konteks agribisnis tidak hanya 

difokuskan pada aspek “on-farm” atau budidaya, seperti produksi (kuantitas dan 

kualitas), melainkan juga perlu diberikan tumpuan pada aspek organisasi/manajemen 

dalam hal budidaya maupun pemasaran hasil produksi. Tahap pertama yang 

diperlukan adalah perencanaan, termasuk di dalamnya mengidentifikasi berbagai 

kegiatan yang perlu dilakukan, lama waktu masing-masing kegiatan, dan biaya yang 

mesti dikeluarkan, disamping supply logistik agar semua kegiatan dapat berjalan 

lancar. Menyangkut dengan manajemen usahatani ini ada beberapa pertanyaan yang 

mesti diatur secara optimal, yakni 1) mengenai apa, bagaimana, siapa, dan kapan 

kegiatan tersebut dilaksanakan; 2) fasilitas apa yang diperlukan; dan 3) pengawasan 

yang diperlukan supaya kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Ketersediaan organisasi dan kemampuan manajemen usahatani sangat 

menentukan keberhasilan suatu sistem agribisnis. Koordinasi yang baik antar 

kelompok tani yang ada, misalnya, akan mewujudkan keseragaman dalam kegiatan 

usahatani baik dalam hal produksinya (pengolahan tanah, pemilihan benih/bibit, 

penanaman, pemeliharaan dan pemanenan) maupun pasca panen. Dengan cara yang 

demikian, kegiatan usahatani menjadi efisien dan dapat mengantisipasi terjadinya 

fluktuasi harga. 


91

92 


Persoalan yang sering mengemuka di dalam sistem agribisnis adalah belum 

mantapnya keterkaitan antara subsistem-subsistem yang ada. Bahkan, salah-satu 

subsistem mendasar yang belum tertangani dengan baik adalah pada “off-farm” 

hilirnya (pengolahan dan pemasaran). Disisi yang sama, para petani masih kurang 

pengetahuan tentang pasar sehingga mereka sering mengalami kerugian sewaktu 

memasarkan hasil produksinya. Sesuai dengan ketentuan pasar, bila produksi 

berlebihan secara spontan harga komoditas tersebut akan rendah, demikian pula 

sebaliknya. Pada umumnya para petani produsen tidak mengetahui tentang berapa 

jumlah persediaan komoditi yang bersangkutan di pasar. Demikian juga tentang 

berapa harga keseimbangan yang berlaku di pasar untuk komoditi tersebut. 

Fenomena ini juga berkaitan dengan struktur pasar yang dihadapi petani produsen 

yang tidak memihak kepada petani. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, disamping menciptakan sistem agribisnis 

yang mantap, juga diperlukan kerjasama antarmitra usaha yang saling 

menguntungkan. Lembaga atau mitra usaha ini dapat dipercaya sebagai penyangga 

dalam mempertahankan harga pasar yang adil dan menguntungkan para petani 

produsen. Dalam kaitannya dengan aspek organisasi/manajemen, faktor kelembagaan 

seperti koperasi dan kelompok tani diharapkan mampu berperan aktif dan saling 

bekerjasama dalam menampung hasil produksi para petani. 

Aspek Pemasaran 

Pemasaran kedelai dan Cabai di Kabupaten Pidie selama ini tidak terbatas di 

dalam daerah saja melainkan telah menjangkau luar daerah, khususnya Medan 

(Propinsi Sumatera Utara). Perkembangan dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan 

bahwa pemasaran kedelai menunjukkan trend yang meningkat. Harga yang berlaku 

di tingkat petani dan pengecer terlihat sangat bervariasi dan ditentukan oleh kualitas 

kedelai dan Cabai. Untuk Kedelai di tingkat petani dijual pada kisaran harga antara 

Rp. 4.200,-/kg – Rp 4.750,-/kg. Harga di tingkat pengumpul/grosir sebesar Rp. 

4.750,-/kg – Rp 5.000,-/kg, sementara harga yang berlaku di pusat penjualan pasar 

kabupaten maupun propinsi berkisar antara Rp 6.000,- – Rp 7.000,- untuk setiap 

kilogramnya. Sementara cabai juga terlihat sangat bervariasi, disamping relatif sangat 

berfluktuasi. Di tingkat petani harga cabai rata-rata dijual pada kisaran Rp. 5.000,-/kg 

– 7.500,-/kg. Harga ditingkat pengumpul sebesar Rp. 8.000,-/kg – Rp. 9.000,-/kg, 

sementara harga yang berlaku dipusat penjualan pasar kabupaten dan provinsi 

berkisar Rp. 10.000,-/kg. 

Analisis Finansial Komoditas Kedelai 

Menilik dari jumlah penduduk Nanggroe Aceh Darussalam yang diperkirakan 

terus meningkat dari tahun ke tahun, dapat diprediksikan bahwa prospek pemasaran 

usaha pertanian tanaman pangan pada pasar lokal masih cukup terbuka. Dengan 

asumsi bahwa faktor keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondusif, maka 

Kabupaten Pidie dinilai sangat berpotensi menjadi penyedia hasil produksi kedelai, 

cabai bagi daerah-daerah lain yang masih kekurangan. Bahkan untuk keperluan 

ekspor daerah ini mampu menyediakannya. Hal ini tentunya perlu dukungan dari

semua pihak dalam rangka mempercepat proses tercapainya target tersebut. 

Perhitungan analisis kelayakan agribisnis kedelai dilakukan untuk lahan seluas satu 

hektar dan lokasi kegiatannya di Kabupaten Pidie, tepatnya di Kecamatan Sakti. 

• Net Present Value ( NPV) 

Analisis NPV dalam studi ini dilakukan pada tingkat suku bunga pinjaman 

pasar (20%), maka NPV yang diperoleh adalah : 

NPV = 

NPV = 

NPV = 

n 

∑ NBi (1 + i) -n 

i = 1 

Rp 2.334.458 

Rp 2.334.450 

Dengan asumsi bunga bank sebesar 20 % per tahun, maka penerimaan 

sebenarnya yang akan diperoleh akhir empat bulan mendatang adalah Rp. 583.600,- 

• Gross Benefit Cost Ratio ( Gross B/C) 

Gross B/C = 

Gross B/C = 

Rp.2.334.458,- 

Rp.2.168.650,- 

= 1,076 

Nilai Gross B/C Ratio sebesar 1,076 dapat dijabarkan bahwa usahatani kedelai 

layak dikembangkan. penambahan di dalam total biaya sebesar 1 persen akan mampu 

meingkatkan penerimaan kotor sebesar Rp. 1,076. 

• Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) 

Perhitungan nilai Net Benefit Cost Ratio (B/C) untuk Blang pohroh adalah 

sebagai berikut : 

Σ NB(+) 

Net B/C = 

Σ NB(-) 

Net B/C = 

∑ 

∑ 

B 

C 

Rp.4.093.108,- 

Rp.1.978.550,- 

= 2,070 


93

94 


Perhitungan Net B/C yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya 

pengembangan komoditas kedelai layak untuk dikembangkan, yakni 2,070 Nilai Net 

B/C ratio sebesar 2,070 berarti setiap penambahan biaya sebesar Rp 1,00 dalam 

usahatani kedelai, akan diperoleh peningkatan penerimaan sebesar Rp. 2,070, 

sehingga bila dikalikan seribu maka tiap penambahan biaya produksi sebanyak 

Rp1.000 akan meningkatkan penerimaan sebesar Rp 2.070,-. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pengembangan usahatani kedelai di Kabupaten pidie layak diusahakan. 

• Internal Rate of Return (IRR) 

IRR = i1 + 

IRR 

= 0,20 + 

NPV1 

NPV1 - (NPV2) 

2.334.458 

2.334.458 – (-20.912) 

= 0,20 + (0,99122 x 0,44) 

= 0,20 + 0,4361 

= 0,6361 atau 63,61 % per-tahun 

. (i2 – i1) 

. (0.64-0.20) 

IRR sebesar 63,61 persen per-tahun, menunjukkan bahwa pengembangan 

agribisnis kedelai di Kabupaten Pidie masih bisa dilakukan pada tingkat bunga bank 

di bawah 63,61 persen per-tahun. Suku bunga pinjaman di atas 63,61 persen per 

tahun usaha ini tidak dapat dikembangkan. 

• Break Event Point (BEP) 

BEP = BuP-1 + 

BEP = 3 + 

BEP = 3 + 0,613 


ΣBp 

2.168.500 – 737.303 

2.334.458 

= 3,613, atau 3 (tiga) bulan 18 (delapan belas) hari

Nilai BEP sebesar 3,613 bermakna bahwa usahatani kedelai sangat layak 

untuk diusahakan, dimana pada umur proyek 3 bulan 18 hari semua biaya sudah 

dapat dikembalikan. Dengan demikian kegiatan usahatani kedelai cukup baik untuk 

dikembangkan dimasa mendatang. 

Analisis Finansial Komoditas Cabai 

Perhitungan analisis kelayakan investasi secara finansial untuk agribisnis 

cabai dilakukan untuk acuan luas satu hektar dan lokasi kegiatan di Kabupaten Pidie 

tepatnya di Kecamatan Delima. Kendati demikian, hasil analisis ini dapat 

diaplikasikan untuk lokasi-lokasi lain, dengan tanpa mengalami perbedaan yang 

berarti. Penilaian harga input dan output seluruhnya didasarkan pada harga pasar 

(market price). 

• Net Present Value ( NPV) 

Analisis NPV dalam studi ini dilakukan pada tingkat suku bunga pinjaman 

pasar (20%), maka NPV yang diperoleh adalah : 

NPV = 

NPV = 

n 

∑ NBi (1 + i) -n 

i = 1 

Rp 1.975.342 

NPV = Rp 1.975.300 

Dengan asumsi bunga bank sebesar 20 % per tahun, maka penerimaan 

sebenarnya yang akan diperoleh akhir tujuh bulan mendatang adalah Rp. 1.975.300,atau 

setara dengan Rp. 282.150,- untuk setiap bulannya. 

• Gross Benefit Cost Ratio ( Gross B/C) 

Gross B/C = 

Gross B/C = 

∑ 

∑ 

B 

C 

Rp.1.975.342,- 

Rp.1.881.850,- 

= 1,050 

Nilai Gross B/C Ratio sebesar 1,050 mengindikasikan bahwa usaha ini layak 

dikembangkan, dimana penambahan didalam total biaya sebesar 1 persen akan 

berdampak pada peningktan penerimaan kotor sebesar Rp. 1,050. Angka tersebut 

lebih besar dari satu. 


95

96 


• Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) 

Perhitungan nilai Net Benefit Cost Ratio (B/C) untuk Blang pohroh adalah 

sebagai berikut : 

Σ NB(+) 

Net B/C = 

Σ NB(-) 

Net B/C = 

Rp.3.482.697,- 

Rp1.507.350,- 

= 2,310 

Perhitungan Net B/C yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya 

pengembangan komoditas kedelai layak untuk dikembangkan, yakni 2,310 Nilai Net 

B/C ratio sebesar 2,07 berarti setiap penambahan biaya sebesar Rp 1,00 dalam 

usahatani kedelai, akan diperoleh peningkatan penerimaan sebesar Rp. 2,310, 

sehingga bila dikalikan seribu maka tiap penambahan biaya produksi sebanyak 

Rp1.000 akan meningkatkan penerimaan sebesar Rp 2.310,-. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pengembangan usahatani kedelai di Kabupaten Pidie layak diusahakan. 

• Internal Rate of Return (IRR) 

IRR = i1 + 

= 0,20 + 

NPV1 

NPV1 - (NPV2) 

1.975.342 

1.975.342– (-21.957) 

= 0,20 + (0,989006 x 0,30) 

= 0,20 + 0,2967 

. (i2 – i1) 

. (0.50-0.20) 

= 0,4967 atau 49,67 % per-tahun 

IRR 

IRR sebesar 49,67 persen per-tahun, menunjukkan bahwa pengembangan 

agribisnis kedelai di Kabupaten Pidie masih bisa dilakukan pada tingkat bunga bank 

di bawah 49,67 persen per-tahun. Suku bunga pinjaman di atas 49,67 persen per 

tahun usaha ini tidak dapat dikembangkan. 

• Break Event Point (BEP) 

BEP = BuP-1 + 


ΣBp

BEP = 6 + 

BEP = 6 + 0,1765 

= 6,1765, atau 6 (enam) bulan 5 (lima) hari 

Nilai BEP sebesar 6,1765 bermakna bahwa usahatani kedelai sangat layak 

untuk diusahakan, dimana pada umur proyek 6 bulan 5 hari semua biaya sudah dapat 

dikembalikan. Dengan demikian kegiatan usahatani kedelai cukup baik untuk 

dikembangkan dimasa mendatang. 

Kesimpulan 

1.881.850 – 1.533.267 

1.975.342 

1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani kedelai dan cabai di masingmasing 

kecamatan sampel yaitu Kembang Tanjong untuk komoditas kedelai 

dan Delima untuk komoditas cabai. Untuk kedua komoditas unggulan tersebut 

dapat digambarkan masing-masing sebagai berikut : a) umur rata-rata responden 

komoditas kedelai adalah 43,93 tahun, dan 44,67 tahun untuk komoditas cabai; 

b) Tingkat pendidikan rata-rata komoditas kedelai 11,30 tahun, 10,50 tahun 

untuk komoditas cabai; c) Jumlah tanggungan rata-rata sebanyak 4,43 orang 

untuk komoditas kedelai dan 4,67 orang untuk komoditas cabai, dan d) jumlah 

angkatan anggota keluarga yang dapat menjadi tenaga kerja adalah masingmasing 

2,57 orang dan 2,87 orang. 

2) Luas lahan untuk komoditas kedelai dan cabai masing-masing 33,26 ha dan 

29,29 ha, dengan rata-rata produksi secara berurut adalah 1.675 kg/ha dan 1.343 

kg/ha. Sementara nilai produksi untuk masing-masingnya Rp. 8.374.400 dan 

10.072.450 untuk sekali masa panen. 

3) Total biaya yang dibutuhkan untuk komoditas kedelai adalah Rp. 2.187.590, 

terbagi dalam biaya tenaga kerja sebesar Rp1.123.333, atau 51,40 persen, biaya 

bahan dan peralatan sebanyak Rp. 769.757, atau 35,10 persen, dan sisanya 

sebanyak 13,50 persen untuk biaya umum, atau sebesar Rp. 294.500. Sementara 

itu, total biaya untuk komoditas cabai adalah sebesar Rp. 2.043.333 yang 

tersebar dalam biaya tenaga kerja sebesar Rp. 1.059.167, atau 51,80 persen, 

untuk bahan dan peralatan mencapai Rp. 909.667, atau 44.30 persen, dan 

alokasi untuk biaya umum hanya sebesar 3,90 persen, atau Rp. 78.500. 

4) Dari hasil analisis kelayakan usaha pengembangan agribisnis komoditas kedelai 

dan cabai di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa kedua komoditas ini sangat 

menguntungkan untuk dikembangkan. Dengan tingkat bunga pinjaman yang 

berlaku 20 persen per tahun, diperoleh nilai-nilai untuk masing-masing 

komoditas sebagai berikut : a) NPV kedelai sebesar Rp. 2.334.458, NPV cabai 

sebesar Rp. 1.975.342; b) Gross B/C kedelai sebesar 1,076 Gross B/C Cabai 

sebesar 1,050; c) Net B/C kedelai sebesar 2,070, dan Net B/C cabai sebesar 

2,310; d) IRR kedelai sebesar 63,61 persen dan IRR cabai mencapai 49,67 


97

98 


persen; dan d) BEP kedelai pada saat umur tanaman 3 bulan 18 hari, BEP cabai 

pada saat umur tanaman 6 bulan 5 hari. 

5) Perolehan hasil tersebut menunjukkan bahwa NPV > 0 (bernilai positif), Gross 

dan Net B/C > 1, IRR > dari tingkat bunga yang berlaku, dan Break Even point 

relatif cepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara finansial usaha tani 

kedelai dan cabai yang diusahakan petani di Kabupaten Pidie memperlihatkan 

prospek yang layak untuk dikembangkan. Dengan demikian hipotesis yang 

telah dirumuskan dalam penelitian ini dapat diterima. 

6) Hingga saat ini, upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah belum 

menyentuh secara nyata usaha pengembangan baik kualitas maupun kuantitas 

produksi yang dihasilkan para petani kedelai dan cabai. 

Rekomendasi 

1) Sehubungan dengan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan agar usaha 

tani kedelai dan cabai dapat terus dikembangkan. Pengembangan tersebut dapat 

ditempuh dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, dan 

diversifikasi. 

2) Diharapkan kepada instansi/dinas terkait untuk terus meningkatkan pembinaan 

terhadap usahatani tanaman pangan khususnya kedelai dan cabai terutama 

dalam hal teknis dan mutu produksi, sehingga hasil produksi dapat ditingkatkan. 

3) Peranan koperasi dan lembaga keuangan yang ada saat ini relatif masih belum 

berperan dalam pengembangan usaha tani. Diharapkan ke depan dapat berperan 

lebih aktif dalam pembinaan usaha ini, agar petani mampu meningkatkan 

kemakmurannya. 

4) Hasil usahatani masyarakat Pidie tersebut diharapkan dapat menembus pasar 

ekspor. Oleh sebab itu, keberadaan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang 

dapat difungsikan untuk merangsang petani daerah, melalui peningkatan ekspor 

hasil pertanian termasuk kedelai dan cabai. 

Referensi 

Anonymous, (1994). Repelita VI 1994/1995-1998/1999, Buku III, Perum Percetakan 

Negara RI, Jakarta 

Armia, (1993), Analisis Tingkat Pendapatan Antara Pengrajin Pandai Besi Dan 

Petani Padi, Skripsi (Tidak dipulikasikan). Fakultas Ekonomi Unsyiah, 

Banda Aceh 

Badan Pusat Statistik, (2000). Aceh Dalam Angka. Kantor Statistik Nanggroe Aceh 

Darussalam. 

______. (1986), Peluang Penanaman Modal Asing, BKPMD, Jakarta

Bambang TC, (1993) Beberapa Sisi Pengembangan Industri dan Sektor 

Informal, Yokyakarta: BPFG UGM 

Boediono, (1992), Ekonomi Makro, Liberty 

Darmawin, Budi (1999), Analisis Kelayakan Kompos Pada Proyek Bahorok 

Sustainable Development Program di Desa Lawang Kecamatan Bahorok 

Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Skripsi (Tidak dipulikasikan). 

Fakultas Pertanian Unsyiah, Banda Aceh 

Djoyohadikusumo S, (1995). Indonesia Dalam Perkembagan Dunia Kini Dan 

Masa Akan Datang, Yogyakarta: LP3ES 

Dornbusch, Rudiger dan Fischer, Stanley (1997). Makro Ekonomi. Terjemahan J. 

Mulyadi, Erlangga, Jakarta 

Delorme, (1993), Makro Ekonomi, Erlangga, Jakarta. 

Ibrahim, Yacob, H.M, (1998). Studi Kelayakan Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta. 

Marsudi, Edy (1997). Analisis Finansial Usahatani Melinjo di Kabupaten Pidie, 

Laporan Hasil Penelitian (Tidak dipublikasikan). Fakultas Pertanian, Unsyiah, 

Banda Aceh 

Samuelson, Paul. A (1992). Ekonomi, Jilid I, Edisi ke-12, Jakarta:Erlangga. 

Sanusi (1999), Analisis Finansial Pembibitan Melinjo Pada CV. Tanoh Anoe di 

Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, Skripsi (Tidak dipulikasikan). 

Fakultas Ekonomi Unsyiah, Banda Aceh 

Shahril (1999), Analisis Finansial Pengembangan Usaha Jeruk Nipis di 

Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Timur, Skripsi (Tidak 

dipulikasikan). Fakultas Pertanian Unsyiah, Banda Aceh 

Soediyono, (1992). Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional, 

Edisi Ke-6, Yogyakarta: Liberty. 

Soekartawi, (1993). Prinsip—Prinsip Ekonomi Pertanian. Jakarta: PT Raja 

Grafinso Persada. 

Sukirno S, (2000). Pengantar Ekonomi Mikro, Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Raja 

Grafinso Persada. 


99

100 


________, (1991). Pengantar Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia. 

Syakhiruddin, (1981) Analisis Perencanaan Proyek, Banda Aceh: Fakultas 

Ekonomi Universitas Syiah Kuala. 

Todaro, MP, (1999). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Cetakan Keenam. 

Jakarta: Erlangga 

Waluya, (1996), Pengantar Teori Ekonomi, Raja Grafika Persada, Jakarta 

Yuslinaini (1994), Analisis Finansial Pembibitan Kentang Varietas Herta Pada 

Proyek Pengembangan Holtikultura Terpadu di Kecamatan Pengasing 

Kabupaten Aceh Tengah, Skripsi (Tidak dipulikasikan). Fakultas 

Pertanian Unsyiah, Banda Aceh

PETUNJUK 

BAGI CALON PENULIS 

1. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan harus 

merupakan tulisan asli dari hasil penelitian, telaah pustaka, laboratorium, 

pengalaman lapangan atau gagasan yang belum dan tidak akan dipublikasikan 

dalam media cetak lain; 

2. Tulisan yang dimuat dalam Majalah Ilmiah E-Mabis berasal dari bidang Ilmuilmu 

Ekonomi, Manajemen dan Bisnis; 

3. Naskah diketik dengan perangkat lunak pengolahan kata Microsolft Word (MS- 

Word 6.0 ke atas) yang dicetak pada satu permukaan (tidak dibolak-balik) kertas 

berukuran A-4 putih 80 gram /m 2 , dengan jarak 1,5 spasi (kecuali abstrak), 

dengan tata letak porfraif, serta jarak margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 

3 cm. Panjang naskah 15-20 halaman, termasuk halaman dan table; 

4. Naskah yang termasuk katagori penelitian, disusun dengan urutan sebagai berikut 

a. Judul : diusahakan singkat dan mencerminkan isi penelitian/karya ilmiah, 

ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris; 

b. Nama Penulis : ditulis dibawah judul, tanpa gelar kesarjanaan. Jika penulis 

lebih dari satu orang hendaknya diurutkan dan diberi angka Arab di akhir nama 

masing-masing penulis. Angka-angka Arab tersebut diberi keterangan sebagai 

catatan kaki pada halaman pertama, lengkap dengan alamat lembaga penulis; 

c. Abstrak : ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik satu spasi dan 

maksimum 150 kata. Dibawah abstrak dicantumkan kata kunci (key-words) 

antara 3-5 frasa (phrase); 

d. Pendahuluan : (tanpa subjudul, berisi : Latar Belakang, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Tinjauan Pustaka); 

e. Metode Penelitian (alat/bahan, cara penelitian, teknik pengambilan data dan 

teknik analisis); 

f. Hasil dan Pembahasan : menguraikan hasil yang diperoleh, disertai 

pembahasan baik dalam bentuk tabel, grafik dan gambar; 

g. Kesimpulan dan Rekomendasi; 

h. Daftar Pustaka; 

i. Biodata Penulis (daftar riwayat hidup/curriculum vitae); 

5. Naskah yang termasuk katagori non penelitian/konseptual, disusun dengan 

urutan sebagai berikut; 

a. Judul ( sama dengan poin 4.a) 

b. Nama Penulis (sama dengan poin 4.b) 

c. Abstrak (sama dengan poin 4.c) 

d. Pendahuluan (berisi: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Sedikit Tinjauan 

Pustaka. Tidak dipecah menjadi anak sub judul, tetapi dalam bentuk alinea 

saja) 

e. Pembahasan (Isi Informasi/pemikiran ilmiah penulis) 

f. Kesimpulan dan Saran (saran tidak merupakan keharusan) 

g. Daftar pustaka 


101

102 


6. Naskah tidak diperkenankan memakai lampiran; 

7. Daftar pustaka yang ditampilkan hanya yang benar-benar diacu/dikutip saja: 

penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama pengarang secara 

kronologis: 

a. Untuk buku : nama pokok dan inisial pengarang, tahun terbit. Judul Buku 

jilid, edisi. tempat/kota penerbit : nama penerbit 

b. Untuk karangan/artikel dalam pertemuan ilmiah atau seminar nama pokok dan 

inisial pengarang, tahun “Judul Karangan”. Singkatan nama pertemuan 

(penyelenggara). Waktu; tempat/kota pertemuan. 

c. Untuk karangan/artikel dalam majalah atau jurnal : nama pokok dan inisial 

pengarang, tahun. Judul karangan : nama majalah atau jurnal. Jilid (nomor) 

halaman permulaan dan akhir. 

d. Untuk tulisan dari internet : nama pokok dan inisial pengarang, tahun. Judul 

tulisan. Nama jurnal atau majalah/sumberlainnya. (online), vol.,no., (alamat 

sumber rujukan dan tanggal diakses) 

8. Naskah yang dikirim ke redaksi rangkap 2 (asli dan foto copynya) dan disertakan 

disketnya selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum penerbitan 

9. Dewan redaksi dapat mengubah dan mengoreksi bahasa dan istilah, tanpa 

merubah isi dan maknanya dengan atau tanpa memberitahukan penulis. 

10. Dewan redaksi dapat menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi persyarat 

atas pertimbangan dan saran reviewer. 

11. Tulisan dapat dikirim ke kesekretariatan Emabis Jl. Tgk. Chiek Ditiro No. 26 Lt. 

3 Lancang Garam – Lhokseumawe Telp. (0645) 41373 – 45006 – 40915 Fax. 

(0645) 44450 E-mail : journal@um-net.com http://malikussaleh/journal.com

analisis perilaku masyarakat terhadap keinginan menabung dan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?