Views
5 months ago

RGR NEWS Hal 2

RGR NEWS Hal

2 SAMBUNGAN EDISI 1 Karikatur Sumber : berbagai gedget.com “Tanggung Jawab Pemimpin,..... dan berwibawa. Pemerintahan terus menerus hanya menghasilkan sebuah sistem yang korup. Pilkada juga tidak menghasilkan program pembangunan, yang dalam kacamata masyarakat pemilih, tidak dirasakan efeknya secara langsung oleh masyarakat. Kehidupan mereka tidak berubah,” kata Muzakir Ridha. Disebutkannya, wakil rakyat hanya menjadi elite yang seakan lupa dengan para pemilihnya. Padahal ini bisa saja dikarenakan oleh terbatasnya alokasi anggaran yang dibawa oleh wakil rakyat terhadap konstituennya. Atau malah seperti kasus yang berkembang saat ini, bantuan sosial buat masyarakat dikorupsi secara berjamaah. “Paslon juga tidak mampu membangun sebuah tawaran program yang rasional, masuk akal dan mampu dikerjakan. Yang kemudian menjadi menumbuhkan minat dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mewujudkannya,” katanya. Untuk menutupi kelemahan, menurut Muzakir Ridha, paslon memainkan politik identitas, yang putih milih putih.. yang coklat milih coklat.. masyarakat jadi berkotak-kotak.. berpecah-pecah oleh identitas mereka. “Paslon akhirnya memilih jalan blusukan.. menyalami pemilihnya dan selfie-selfie.. lalu melancarkan kampanye politik identitas yang menggiring masyarakat menjadi fanatik. Terkotak-kotak. Padahal tanggung jawab pemimpin itu adalah membangun bangsa ini. Yang berbeda-beda agama dan sukunya,” ungkapnya. • manto Pilih yang Jujur dan Tidak Mementingkan Diri Sendiri.............................................................................................................................................. jauh panggang dari api. Ketentuan mengenai pemilu yang bersifat langsung, bebas, jujur dan adil, hanya tinggal slogan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, terjadi kesenjangan komunikasi politik antara partai politik dan rakyat pemilih. Faktor ini juga menghambat minat rakyat dalam bidang partisipasi politik khususnya saat pemilu (legislatif, pilpres). Bahkan akhir-akhir ini juga merembet pada turunnya tingkat partisipasi rakyat dalam pilkada. Kemudian, budaya politik kita sampai saat ini semakin mencerminkan bahwa rakyat pemilih sebagai pelengkap demokrasi semata. Sudah jamak dikenal publik bahwa pekerjaan parpol yang agak pro-aktif mendekati ataupun peduli rakyat itu hanya lima tahun sekali. Hanya menjelang masa pemilu saja elit parpol rajin menyapa rakyat. Mereka mempengaruhi rakyat dengan janji-janji dalam kampanye pemilu. Pasca pemilu ataupun Pilkada, elit parpol hanya sibuk di kisaran kekuasaan dan makin melupakan aspirasi rakyat. Janji-janji politik pada saat pemilu seolah-seolah sebagai suatu orasi yang sudah dilupakan. Rakyat Seolah Kertas Cebok Seperti dalam budaya barat dalam cebok atau membersihkan diri setelah buang air besar atau berak. Saat akan berak, mereka amat membutuhkan kertas untuk cebok. Namun butuh kertas itu hanya untuk sekali cebok saja. Setelahnya, kertas itu harus dibuangnya jauh-jauh.. menjadi kertas sampah yang amat menjijikkan.. rakyat kita seringkali diperlakukan seperti kertas cebok oleh para politisi dan partai!! Memang betul jika elit politik lupa atau sengaja melupakan diri tentang janji-janji politik parpol kepada rakyat pemilih saat masa kampanye pemilu. Tapi, mayoritas rakyat bukan “golongan pelupa” yang tidak boleh diremehkan oleh parpol. Selanjutnya, perilaku elit parpol di lembaga legislatif. Lewat media massa, rakyat dapat sajian yang sesungguhnya tentang perilaku wakil rakyat. Media massa sangat diyakini oleh rakyat dalam memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang perilaku anggota legislatif yang mengatasnamakan rakyat. Maraknya unjukrasa di gedung DPR RI dan DPRD selama ini jika dihitung secara statistik politik telah menunjukkan tingkat ketidakpuasan rakyat terhadap lembaga legislatif, pemerintah termasuk pemerintah daerah. Sasaran ketidakpuasan itu tentu saja muaranya kepada parpol yang kadernya duduk di pemerintahan dan lembaga legsilatif. Semua kondisi politik tersebut harus diakui sebagai faktor yang memicu tumbuhnya sikap golput dan akan terus berkembangnya kekuatan politik dari golongan tidak memilih ini. Selama pelaksanaan pilkadasu tahun 2008 dan 2013 lalu nampak sekali bahwa tingginya angka golput makin meningkat. Lebih dari 50% Pemilih di Pilkada Sumut adalah golput. Bahkan angka golput jauh lebih tinggi dari angka perolehan suara pasangan calon kepala daerah yang secara resmi dinyatakan menang pilkada. Tentunya, lebih tepat kalau disebut golput makin eksis sebagai “pemenang” pilkada. Tidak mustahil golput juga akan “menang” dalam Pilgubsu 2018 dan Pemilu/Pilpres 2019 nanti. KH Solahudin Wahid atau yang biasa disebut Gus Solah, kepada RGR- SimadaNews, Sabtu (31/03/2018), mengingatkan bahwa tidak memilih partai memang tidak masalah. Tidak dilarang oleh Undang-Undang. Namun Gus Solah secara khusus meminta agar masyarakat memilih orang (capres/cagub/cabup/cawako/caleg). “Apalagi orang tersebut baik. Tidak perlu harus memilih partai. Kita memilih calon saja dan saya telah berkampanye di beberapa kabupaten, kita cari kepala daerah, anggota DPR di tingkat provinsi dan kabupaten yang baik,” ujar mantan calon wakil presiden di Pilpres 2004 lalu. “Boleh saja tidak percaya partai-partai, tapi percayalah masih ada anak bangsa yang mempunyai kemampuan integritas, kejujuran, serta mau bekerja keras penuh pengorbanan, kita akan pilih mereka,” jelas pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang ini. Inisiator Gerakan Kebajikan Pancasila (GKP) dan Gerakan Daulat Desa (GDD) ini mengimbau, supaya masyarakat memilih orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat umumnya. “Pilih lah calon yang baik dari partai mana pun juga. Yang penting orangnya punya kemampuan, punya kejujuran dan tidak mementingkan diri sendiri.” KH Salahudin Wahid alias Gus Solah adik kandung mantan Presiden RI Gus Dur, dan pria kelahiran Jombang, 11 September 1942 ini menilai, gerakan anti golongan putih (golput) dan anti politik uang, dapat digelorakan kembali di Pilkada Sumut Serentak 2018. Dan targetnya harus mengarah kepada orang yang dulunya sama sekali tidak menggunakan hak pilih, supaya pada pilkada tahun ini mau menggunakan hak pilihnya. “Kita harus memetakan pemilih muda di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Para pemilih muda usia 17-18 tahun ini, kita ajak untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar,” saran Gus Sholah. Pernyataan Gus Solah tersebut, masih relevan dijadikan bahan renungan untuk membangkitkan rasa optimis terhadap sosok politisi dan birokrat yang jujur dan tidak mementingkan diri sendiri. Program Rumah Gotong Royong atau @RGR Untuk diketahui, sesuai data KPUD, kaum golput Pilkada 2013 di Sumut mencapai hampir 5 (lima) juta orang atau 51.5 persen dari DPT. Gus Solah sebagai salah satu Inisiator GDD bersama Buya Syafii Maarif, Mahfud MD, Abdon Nababan, Maya Rumantir dan Pdt. Saut Sirait serta tokohtokoh bangsa kita lainnya, menjelaskan bahwa Program Rumah Gotong Royong atau @RGR adalah salah satu program dari GDD dalam Pilkada Serentak 2018 ini. Dan untuk Pilkada Sumut 2018 telah menargetkan angka satu hingga dua juta dari 5 juta kaum golput sumut memutuskan untuk pergi ke TPS untuk memilih. Sehingga kaum golput di pilkada Sumut 2018 kali ini, akan jauh berkurang. Tinggal 4 sampai 3 juta saja.. Gus Solah dan para Inisiator GDD lainnya mengajak seluruh rakyat Sumut agar berinisiatif sendiri secara gotong royong mendirikan minimal 1(satu) buah @RGR untuk setiap TPS yang ada di wilayahnya masing-masing. Di Sumut akan ada 27 ribuan TPS, maka minimal berdiri 27 ribuan @RGR. Dengan 27 ribuan @RGR ini juga akan berkegiatan menolak bahkan melawan berbagai modus praktek politik uang serta mengatasi serbuan hoax, ujaran kebencian, fitnah dan intimidasi. “ • red

Helvar News 2 / 2010
Helvar News 2 / 2011 Helvar News 2 / 2011
Helvar News 2 / 2008
SWY NEWS Vol.2 - SWYAA
News
Helvar News 2 / 2011 Helvar News 2 / 2011
NEWS
NEWS
NEWS