PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

More documents

Recommendations

Info

Diundangkan di Pekanbaru Pada tanggal 7 Maret 2002 SEKRETARIAT DAERH PROPINSI RIAU H. ARSYAD RAHIM Pembina Utama Madya NIP . 010049979 Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 5 Maret 2002 LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 4 1. PENJELASAN UMUM PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUBERNUR RIAU H. SALEH DJASIT, SH Dalam rangaka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomr 84 Tahun 2000 tenatng Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, agar mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab guna tercapainya kesehatan masyarakat terumata daetah-daerh seluruh Provinsi Riau. Unruk itu Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1996 dan diikuti dengan Keputusan GUbernur KDH Tk.I Riau No. Kpts 181. A/IV/1997 tentang Penempatan Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru Unit Swadana Daearh dimana Rumah Sakit Umum Daerah dapat menggunakan hasil Penerimaan Fungsional yang telah diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Unit Swadana Daerah.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 240/MENKES-KESSOS/SK/III 2001 Junto Surat Menteri Dalam Negeri No. 061/1044/SJ tanggal 11 Juni 2001 tentang Peningkatan KElas dar Kelas B Non Pendidikan, maka Demikian S O T Rumah Sakit Umum Daerah Pelu disempurnakan menjadi Lembaga Teknis Daerah Sesuai dengan Kepres No.40 Tahun 2001 Tentang Pedoman kelembagaan dan Pengelolaaan Rumah sakit Umum Daerah. Sehubungan hal tersebut diatas sesuai denganUndang-undang 28 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi dimana daerah mempunyai wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan demikian RSUD perlu perubahan dan disempurnakan menjadi Lembaga Teknis Daerah. Untuk memberikan Landasan Hukum Kepada Daerah terutama mengenai pengelolaan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dipandang perlu menetapkan dengan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi riau dengan sauatu peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Sebutan RSUD dapat dilengkapi dengan pemberian nama berdasarkan Keputusan Gubernur. Pasal 3 : ayat (1) cukup Jelas ayat (2) Pembinaan adalah hal teknis, peralatan, sumber daya manusia, manajemen dan lain-lain berhubungan dengan peningkatan mutu pelayanan. Ayat (3) cukup jelas Pasal 4 s/d 6 : Cukup Jelas Pasal 7 : Dalam menjalankan tugas, Direktur dan Wakil Direktur disebutkan Direksi. Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Pelayanan MEdik adalahsesuai dengan falsapah dan tujaun merupakan pelayanan harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, serta memanfaatkan kemampuan dan fasilitas rumah sakit secara optimal dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap jenis pelayanan medik harus sesuai dengan masing-masing standar pelayanan profesi. Pasal 10 : Cukup jelas Pasal 11 : Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan keperawatan diorganisasikan dan dikelola agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang Optimal bagi pasien sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pasal 12 s/d 15 : Cukup jelas Pasal 16 : Kegiatan pendidikan dan penelitian merupakan pelaksanaan fungsi RSUD sebagai rumah sakit pendidikan di bidang kedokteran, keperawatan, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya, pengembangan staf dan tempat penelitian serta kerja sama dengan pihak lain. Pasal 17 s/d 28 : Cukup Jelas Pasal 29 : Pembentukan Komite Keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD. Pasal 30 s/d 39 : Cukup jelas
Page 1 and 2: PEMERINTAH PROPINSI RIAU PERATURAN
Page 3 and 4: e. Perangkat Daerah adalah Organisa
Page 5 and 6: (4) Sebelum Direktur diangkat oleh
Page 7 and 8: Pasal 15 (1) Sub Bidang Pengendalia
Page 9 and 10: Pasal 23 (1) Bagian Keuangan mempuy
Page 11 and 12: BAB VII INSTALASI-INSTALASI Pasal 3
Page 13: BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 36 (1) Sum

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?