Laporan Keuangan Pemda - Pemerintah Kota Surakarta

More documents

Recommendations

Info

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. 3.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada 12
saat kas dikelaurkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. 3.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN 1. Definisi Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi. 13
Page 1 and 2: BAB I PENDAHULUAN Laporan keuangan
Page 3 and 4: BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI 3.1 Ent
Page 5 and 6: Dalam rangka penyusunan APBD Tahun
Page 7 and 8: 2) Pendapatan Transfer Tahun Anggar
Page 9 and 10: atau 9,09%. Alokasi anggaran terseb
Page 11: 2) Realisasi Pengeluaran Daerah seb
Page 15 and 16: Transfer keluar adalah pengeluaran
Page 17 and 18: asing dikonversi ke mata uang rupia
Page 19 and 20: Investasi non permanen lainnya dapa
Page 21 and 22: 3. Pengukuran 2) Biaya perolehan as
Page 23 and 24: hibah dinilai berdasarkan nilai waj
Page 25 and 26: 3. Pengukuran Kewajiban dibukukan s
Page 27 and 28: BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN K
Page 29 and 30: (3) Retribusi Tempat Penginapan/Pes
Page 31 and 32: angunan 6) Penjualan Hasil Peternak
Page 33 and 34: TA. 2011 TA. 2010 Uraian Anggaran (
Page 35 and 36: TA. 2011 TA. 2010 Uraian Anggaran (
Page 37 and 38: Uraian 1) Pendapatan Hibah dari Pem
Page 39 and 40: No. TA. 2011 TA. 2010 SKPD Penumpin
Page 41 and 42: No. TA. 2011 TA. 2010 SKPD Anggaran
Page 43 and 44: TA. 2011 TA. 2010 No SKPD Anggaran
Page 49 and 50: No SKPD 1 Din.Pend. Pemuda & Olah R
Page 51 and 52: No SKPD TA. 2011 TA. 2010 Anggaran
Page 59 and 60: Uraian 3. PEMBIAYAAN DAERAH TA. 201
Page 61 and 62: B. NERACA. Merupakan pembayaran pok
Page 63 and 64:
NO URAIAN JUMLAH 2 Penerimaan kemba
Page 65 and 66:
Tahun 2011 (Rp) Tahun 2010 (Rp) 4.
Page 67 and 68:
No Uraian Tahun 2011 (Rp) Tahun 201
Page 69 and 70:
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemer
Page 71 and 72:
No Nama SKPD Realisasi (Rp) 39 SMKN
Page 73 and 74:
No Nama SKPD Realisasi (Rp) 149 Kel
Page 75 and 76:
No Nama SKPD Realisasi (Rp) 2 SMK N
Page 77 and 78:
3 Dinas Kebersihan dan 274.783.775,
Page 79 and 80:
6 Dinas Pekerjaan Umum 45.391.989.9
Page 81 and 82:
No. SKPD/ UPTD Nilai (Rp) 50 Dinas
Page 83 and 84:
6 Puskesmas Purwodiningratan 3.847.
Page 85 and 86:
No Uraian Jumlah (Rp) Keterangan pe
Page 87 and 88:
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tah
Page 89 and 90:
c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiaya
Page 91 and 92:
Arus Kas Masuk Pendapatan Pajak Dae
Page 93 and 94:
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2010 % R
Page 95:
NO. URUT URAIAN 3 EKUITAS DANA 3 .
show all

Laporan Keuangan Pemda - Pemerintah Kota Surakarta

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?