penegakan hukum maritim - Badan Koordinasi Keamanan Laut ...

A. Latar Belakang
BAB I
PENDAHULUAN
Bahwa bagi keutuhan wilayah Negara Indonesia dan untuk melindungi
kekayaan Negara Indonesia, maka semua kepulauan serta laut yang
terletak diantaranya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4
(Prp) 1960 Tentang Perairan Indonesia harus dianggap sebagai satu
kesatuan yang bulat. Undang-Undang No.4 (Prp) 1960 ini, telah dirubah
dengan Undang_Undang Ri Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan
Indonesia.
Dilihat dari lingkungan pergaulan dunia yang merdeka dan bersahabat,
tertib dan damai dalam prikehidupan dalam keseimbangan antara
kepentingan nasional dan internasional terutama untuk ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana yang tertuang dalam
“Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aline ke 4”.
Bahwa untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia di wilayah perairan
Indonesia, maka pembangunan kemaritiman Indonesia perlu diarahkan
pada pemberdayaan sumber daya laut dan dasar laut serta pemmanfaatan
fungsi wilayah laut nasional, secara serasi dan seimbang dengan
memperhatikan daya dukung kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.
Dalam upaya mencapai tujuan nasional maka sarana dan prasarana
kelautan secara terus menerus perlu ditingkatkan agar laut memenuhi
fungsinya sebagai media penghubung pemersatu bangsa dan lahan
penghidupan rakyat serta lebih berperan dalam segenap aspek kehidupan
bangsa dengan mengembangkan industri maritim, antara lain industri
pelayaran, industri perkapalan, industri perikanan, industri wisata bahari,
8