ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility - CSR Indonesia

<strong>ISO</strong> <strong>26000</strong>:<strong>2010</strong> GUIDANCE
ON SOCIAL RESPONSIBILITY DAN
MANAJEMEN PEMANGKU
KEPENTINGAN
Jalal
Lingkar Studi CSR/A+ CSR Indonesia
www.csrindonesia.com
Lokakarya CSR Pertamina
Denpasar, 19 November 2012

The use of <strong>ISO</strong> <strong>26000</strong> by
individual organisations is a
crucial determinant of how
much it can positively affect
sustainable development. Key
questions include not only how
an organisation uses the
standard, but also the degree
to which the organisation’s
overall governance
is affected by it.
Adrian Henriques

1. <strong>ISO</strong> <strong>26000</strong>:<strong>2010</strong> <strong>Guidance</strong> on
Social Responsibility
Pembangunan Berkelanjutan
Definisi dan Prinsip Tanggung Jawab
Sosial
Subjek Inti Tanggung Jawab Sosial
2. Manajemen Pemangku
Kepentingan
Pemangku Kepentingan: Pengertian dan
Manajemen
Pemetaan Pemangku Kepentingan
Pembinaan Hubungan dengan
Pemangku Kepentingan
AGENDA

Bagian 1. <strong>ISO</strong> <strong>26000</strong>:<strong>2010</strong>
GUIDANCE ON SOCIAL
RESPONSIBILITY

Pembangunan Berkelanjutan
• Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi
sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987,
Our Common Future).
• Jumlah total kapital--sosial, ekonomi, lingkungan,
budaya, politik, personal--yang ditransfer dari satu
generasi ke generasi berikutnya minimal sama (Serageldin,
I. 1996. Sustainability as Opportunity and the Problem of Social Capital’,
Brown Journal of World Affairs Vol. 3 No. 2).
• Menjadi inspirasi utama triple bottom line: ekonomi,
sosial, lingkungan. Tak ada aspek yang boleh
dikorbankan dalam pembangunan.

• Model Awal
Keberlanjutan yang Mana?
Model Mutakhir

Peran Potensial Perusahaan dalam
Pembangunan Berkelanjutan
“For the business enterprise, sustainable development
means adopting business strategies and activities that
meet the needs of the enterprise and its stakeholders
today while protecting, sustaining and enhancing the
human and natural resources that will be needed in the
future.” Business Strategy for Sustainable Development
(IISD, 1992)
“…If sustainable development is to achieve its potential,
it must be integrated into the planning and
measurement systems of business enterprises.” (Robert
Steele, AtKisson Group International)

Kenyataan Peran Perusahaan
dalam Pembangunan
Sebagian besar
bencana lingkungan
paling buruk
disebabkan oleh
perusahaan!
(Hernan, <strong>2010</strong>)
75% masalah sosial
dan lingkungan
disebabkan oleh
perusahaan.
(Kiernan, 2009)

Definisi dan Prinsip
Tanggung Jawab Sosial
“Responsibility of an organization for the
impacts of its decisions and activities on
society and the environment, through
transparent and ethical behaviour that
contributes to sustainable development,
health and the welfare of society; takes into
account the expectations of stakeholders; is
in compliance with applicable law and
consistent with international norms of
behaviour; and is integrated throughout the
organization and practiced in its
relationships. ”
(<strong>ISO</strong> <strong>26000</strong>: <strong>2010</strong> <strong>Guidance</strong> on
Social Responsibility)

Prinsip Umum
“When approaching and practising social
responsibility, the overarching objective
for an organization is to maximize its
contribution to sustainable development.
Within this objective, ... organizations
should respect the seven principles outlined
below, as well as the principles specific to
each core subject....”
“Organizations should base their behaviour
on standards, guidelines or rules of conduct
that are in accordance with accepted
principles of right or good conduct in the
context of specific situations, even when
these situations are challenging.”

Prinsip Tanggung Jawab Sosial
1. Akuntabilitas
2. Transparensi
3. Perilaku Etis
4. Penghormatan kepada
Kepentingan Stakeholder
5. Kepatuhan kepada Hukum
6. Penghormatan kepada
Norma Perilaku Internasional
7. Penegakan HAM
Sumber:
<strong>ISO</strong> <strong>26000</strong>: <strong>2010</strong> <strong>Guidance</strong> on Social Responsibility

• Akuntabilitas: membuktikan bahwa
organisasi bersangkutan melakukan segala
sesuatu dengan benar.
• Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap
seluruh pemangku kepentingan, dalam hal
dampak organisasi atas masyarakat dan
lingkungan—termasuk dampak yang tak
disengaja atau tak diperkirakan
• Organisasi seharusnya menerima bahkan
mendorong penyelidikan mendalam atas
dampak operasionalnya.
Prinsip 1.
Akuntabilitas

Prinsip 2.
Transparensi
• Sebuah organisasi seharusnya
menyatakan dengan transparen
seluruh keputusan dan aktivitasnya
yang memiliki dampak atas
masyarakat dan lingkungan.
• Karenanya, yang dituntut adalah
keterbukaan yang “clear, accurate
and complete” atas seluruh
kebijakan, keputusan dan aktivitas.

• Sebuah organisasi harus
berperilaku etis sepanjang
waktu, dengan menegakkan
kejujuran, kesetaraan dan
integritas.
• Promosi perilaku etis
dilaksanakan melalui: (1)
pengembangan struktur tata
kelola yang mendorong perilaku
etis, (2) membuat dan
mengaplikasikan standar
perilaku etis, dan (3) terus
menerus meningkatkan standar
perilaku etis.
Prinsip 3.
Perilaku Etis

Prinsip 4.
Penghormatan pada
Kepentingan Stakeholder
• Sebuah organisasi harus
menghormati dan menanggapi
kepentingan seluruh stakeholdernya.
• Yang harus dilakukan adalah: (1)
mengidentifikasi, (2) menanggapi
kebutuhan, (3) mengenali hak-hak
legal dan kepentingan yang sah,
serta (4) mengenali kepentingan
yang lebih luas terkait dengan
pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 5.
Kepatuhan terhadap Hukum
• Sebuah organisasi harus menerima
bahwa kepatuhan pada hukum
adalah suatu kewajiban.
• Yang harus dilakukan adalah: (1)
patuh pada semua regulasi, (2)
memastikan bahwa seluruh
aktivitasnya sesuai dengan
kerangka hukum yang relevan, (3)
patuh pada seluruh aturan yang
dibuatnya sendiri secara adil dan
imparsial, (4) mengetahui
perubahan-perubahan dalam
regulasi, dan (5) secara periodik
memeriksa kepatuhannya.

Prinsip 6.
Penghormatan terhadap
Norma Perilaku Internasional
Di negara-negara di mana
hukum nasionalnya atau
implementasinya tidak
mencukupi untuk
melindungi kondisi
lingkungan dan sosialnya,
sebuah organisasi harus
berusaha untuk mengacu
kepada norma perilaku
internasional.

Prinsip 7.
Penghormatan terhadap HAM
• Setiap organisasi harus
menghormati HAM, serta
mengakui betapa pentingnya HAM
serta sifatnya yang universal.
• Yang harus dilakukan: (1) manakala
ditemukan situasi HAM tidak
terlindungi, organisasi tersebut
harus melindungi HAM, dan tidak
mengambil kesempatan dari situasi
itu, dan (2) apabila tak ada regulasi
HAM di tingkat nasional, maka
organisasi harus mengacu pada
standar HAM internasional

Subjek Inti
Tanggung Jawab Sosial
Sumber:
<strong>ISO</strong> <strong>26000</strong>: <strong>2010</strong> <strong>Guidance</strong> on Social Responsibility

“Each core subject includes
a range of issues of social
responsibility. These are
described in this clause
together with related
actions and expectations. As
social responsibility is
dynamic, reflecting the
evolution of social and
environmental and economic
concerns, further issues may
appear in the future.”
Subjek Inti dan Isu

Hubungan Antar-Subjek Inti
• “For each core subject an organization
should identify and address all those
issues that have a significant or
relevant influence on its decisions and
activities.”
• “Although all the core subjects are
interrelated and complementary, the
nature of organizational governance is
different from the other core subjects.
Effective organizational governance
enables an organization to take action
on the other core subjects and issues.”
• “An organization should look at the
core subjects holistically, that is, it
should consider all core subjects and
issues, and their interdependence,
rather than just concentrate on a
single issue.”

Penekanan pada Isu yang
Relevan atau Signifikan
• “Action upon these core subjects and issues
should be based on the principles and
practices of social responsibility.... For each
core subject, an organization should
identify and address all those issues that
are relevant or significant for its decisions
and activities....”
• “When assessing the relevance of an issue,
short- and long-term objectives should be
taken into account.”
• “There is, however, no predetermined
order in which an organization should
address the core subjects and issues; this
will vary with the organization and its
particular situation or context.”

Sifat Khusus
Tata Kelola Organisasi
• “Although all the core
subjects are interrelated and
complementary, the nature
of organizational governance
is somewhat different from
the other core subjects.”
• “Effective organizational
governance enables an
organization to take action
on the other core subjects
and issues and to
implement the principles....”

Subjek Inti 1.
Tata Kelola Organisasi
Definisi
Tata kelola organisasi adalah sistem yang dibuat dan
dijalankan oleh sebuah organisasi dalam mencapai
tujuannya
Prinsip dan Konsideran
Akuntabilitas, transparensi, perilaku etis,
penghormatan pada kepentingan stakeholder dan
kepatuhan pada hukum harus dimasukkan ke dalam
pengambilan keputusan.
Proses dan Struktur Pengambilan Keputusan
Seluruh organisasi harus memiliki proses, sistem dan
struktur yang memungkinkannya untuk
mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktik tanggung
jawab sosial.

1. Penelitian mendalam (due
diligence)
2. Kondisi yang menimbulkan
risiko HAM
3. Penghindaran pelanggaran
4. Penyelesaian keluhan
5. Diskriminasi dan kelompokkelompok
rentan
6. Hak-hak sipil dan politik
7. Hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya
8. Hak-hak fundamental
ketenagakerjaan
Subjek Inti 2.
Hak-hak Asasi Manusia

1. Kerja dan hubungan
ketenagakerjaan
2. Kondisi kerja dan jaminan
sosial
3. Dialog ketenagakerjaan
4. Kesehatan dan keselamatan
kerja
5. Pengembangan sumberdaya
manusia dan pelatihan
Subjek Inti 3.
Praktik Ketenagakerjaan

1. Pencegahan polusi
2. Penggunaan
sumberdaya yang
berkelanjutan
3. Mitigasi dan adaptasi
terhadap perubahan
iklim
4. Proteksi lingkungan dan
keragaman hayati dan
restorasi habitat
Subjek Inti 4.
Lingkungan

Subjek Inti 5.
Praktik Operasi yang Adil
1. Anti-korupsi
2. Keterlibatan yang
bertanggung jawab dalam
urusan politik
3. Kompetisi yang adil
4. Promosi tanggung jawab
sosial dalam rantai pasokan
(supply chain)
5. Penghormatan terhadap
hak cipta

Subjek Inti 6.
Isu-isu Konsumen
1. Pemasaran yang adil, dengan
informasi yang faktual dan tidak
bias, serta praktik kontraktual
yang adil
2. Pemeliharaan kesehatan dan
keselamatan konsumen
3. Konsumsi yang berkelanjutan
4. Pelayanan dan dukungan terhadap
konsumen, serta penyelesaian
keberatan
5. Proteksi dan privasi data
konsumen
6. Akses terhadap pelayanan
esensial
7. Pendidikan dan penyadaran

1. Pelibatan masyarakat
2. Pendidikan dan kebudayaan
3. Penciptaan lapangan kerja
dan peningkatan
keterampilan
4. Pengembangan dan akses
atas teknologi
5. Kesejahteraan dan
peningkatan pendapatan
6. Kesehatan
7. Investasi sosial
Subjek Inti 7.
Pelibatan dan
Pengembangan Masyarakat

Bagian 2. MANAJEMEN
PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku Kepentingan:
Pengertian dan Manajemen
Freeman dan Reed, 1983
(definisi sempit):
Kelompok dan individu kepada siapa
sebuah organisasi bergantung untuk
mempertahankan keberadaannya
Freeman, 1984 (definisi luas):
Kelompok dan individu yang dapat
mempengaruhi dan atau dipengaruhi
oleh pencapaian tujuan dari sebuah
organisasi

Konteks Penciptaan
Pendekatan Pemangku Kepentingan
1. Timbulnya gerakan sosial,
terutama gerakan konsumen
dan gerakan lingkungan.
2. Peran pemerintah yang
semakin luas dalam
mengawasi kinerja
perusahaan.
3. Pasar global, yang
meningkatkan persaingan di
antara perusahaan-perusahaan
partisipan, dan supply chainnya.
4. Media massa yang semakin
kasar.
5. Semakin menipisnya
kepercayaan terhadap bisnis.

Komponen Manajemen
Pemangku Kepentingan
1. Pemetaan Pemangku
Kepentingan
• Identifikasi
• Analisis
• Pembuatan Profil
2. Pembinaan Hubungan dengan
Pemangku Kepentingan
• Persiapan
• Pelaksanaan aktivitas
pembinaan
• Pemberian tanggapan
• Pengukuran

Tujuan Manajemen Pemangku Kepentingan:
menjadi Civil Corporation
“Civil corporations embrace a
broader accountability for their
actions and, in so doing,
contribute to addressing
societal needs and challenges
in ways that could also deliver
economic value and success.”
Simon Zadek, 2001

Mengapa Melakukan
Manajemen Pemangku Kepentingan?
• Perubahan eksternal harus dipahami
dan diantisipasi.
• Keperluan mendapatkan kapital dari
lembaga keuangan yang memiliki
investment screening terkait aspek
sosial dan lingkungan.
• Kepatuhan terhadap guidance
internasional <strong>ISO</strong> <strong>26000</strong>.
• Kepatuhan terhadap IFC Performance
Standards.
• Kepatuhan terhadap Standard
Disclosure GRI G3.1 (pelaporan
keberlanjutan).
• Keperluan terkait pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan
(penentuan beneficiaries, dsb.).
• Keperluan manajemen yang efektif.

Identifikasi Pemangku Kepentingan
Lima Pertanyaan tentang
Manajemen Pemangku Kepentingan
1. Siapa saja pemangku kepentingan kita?
Analisis Pemangku Kepentingan
2. Apa yang menjadi kepentingan mereka?
3. Peluang dan tantangan apa saja yang dibawa oleh pemangku
kepentingan kita?
Membina Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholder
Engagement)
4. Tanggung jawab sosial apa saja (ekonomis, hukum, etika and
filantropis) yang kita miliki terhadap pemangku kepentingan
kita?
5. Strategi, langkah dan keputusan apa saja yang harus kita ambil
dalam menangani tanggung jawab ini?
Carroll, A. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibility–Toward the Moral Management of
Organizational Stakeholders. Business Horizons No. 34.

Pemangku Kepentingan
Menurut <strong>ISO</strong> <strong>26000</strong>:<strong>2010</strong>
1. Kepada siapa perusahaan memiliki kewajiban
hukum?
2. Siapa yang terpengaruh secara negatif maupun
positif oleh keputusan dan aktivitas
perusahaan?
3. Siapa yang menyuarakan pernyataan mengenai
keputusan dan aktivitas perusahaan?
4. Siapa yang biasanya terlibat dalam
penyelesaian isu-isu penting?
5. Siapa yang bisa membantu perusahaan dalam
mengelola dampak tertentu?
6. Siapa yang bisa mempengaruhi kemampuan
perusahaan dalam menjalankan CSR-nya?
7. Siapa yang akan dirugikan kalau tidak diengage?
8. Siapa yang terpengaruh sepanjang value chain?

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Langkah 1 Pemetaan.
Persiapan Pemetaan
Diskusi internal organisasi: Siapa itu Pemangku
Kepentingan? Apa saja kepentingannya?
Identifikasi awal tersebut, memanfaatkan:
Identifikasi luas: menggunakan definisi luas
Desktop research, “usual suspects” dan pendapat
manajemen (Boutilier, 2008)
Jawaban sementara atas pertanyaan <strong>ISO</strong> <strong>26000</strong> (<strong>ISO</strong>,
<strong>2010</strong>)
Jawaban sementara atas jenis pemangku kepentingan
AA1000 (AccountAbility, 2005)
Jawaban sementara atas Power-Interest Grid (IFC, 2007)
Pembuatan daftar sementara pemangku kepentingan.
Pelatihan untuk seluruh pihak yang terlibat.

Langkah 2 Pemetaan.
Penelitian Lapangan
Verifikasi dan falsifikasi atas daftar sementara
Identifikasi isu serta pendapat, harapan, pendirian,
jaringan, dll (stakeholder profile).
Metode:
Wawancara terbuka dengan perwakilan kelompok-kelompok
Pemangku Kepentingan; Snowballing; Observasi;
Pengumpulan data sekunder
Pencarian data untuk atribut atau kriteria (versi
Mitchell, et al., 1999; Driscoll dan Starik, 2004;
AA1000); serta power-interest grid (IFC, 2007)
Pembuatan draft daftar akhir pemangku kepentingan
dan isu, dengan pengelompokan sesuai dengan
AA1000 dan <strong>ISO</strong> <strong>26000</strong>

Identifikasi Pemangku Kepentingan
dalam <strong>ISO</strong> <strong>26000</strong>:<strong>2010</strong>
• Kepada siapa saja organisasi memiliki kewajiban
hukum?
• Siapa saja yang potensial terkena dampak positif dan
negatif dari keputusan dan aktivitas organisasi?
• Siapa saja yang biasanya dilibatkan manakala suatu
isu muncul?
• Siapa yang bisa membantu organisasi dalam
mengelola dampak yang ditimbulkannya?
• Siapa saja yang akan dirugikan kalau mereka tidak
diikutsertakan dalam pembinaan hubungan
(engagement)?
• Siapa saja dalam value chain yang terkena dampak?

Enam Kriteria untuk Pemetaan Pemangku
Kepentingan menurut AA1000

Kontinum Uji Materialitas Isu dalam
AA1000

Langkah 3 Pemetaan.
Analisis Pemangku Kepentingan
Memetakan seluruh isu (uji materialitas isu AA1000) dan
pemangku kepentingan yang terlibat (dengan pengelompokan
sesuai AA1000 dan <strong>ISO</strong> <strong>26000</strong>).
Analisis stakeholder salience berbasis atribut (Mitchell et al., 1997;
Driscoll dan Starik, 2004) dan komponen (AA1000)—sebaiknya
digabungkan.
Analisis stakeholder prominence berbasis Analytical Hierarchy
Process (Cummings dan Patel, 2009).
Analisis power-interest grid (IFC, 2007).
Analisis persepsi pemangku kepentingan dengan studi persepsi
kualitatif (Firestein, 2009).
Analisis modal sosial, termasuk jaringan (Boutilier, 2009).
Peluang dan tantangan apa yang dihadapi organisasi untuk setiap
isu/pemangku kepentingan.

Pemangku Kepentingan Kategori Kekuatan
Contoh Penilaian Atribut
Legitimasi
Urgensi Kedekatan
Score
Utama
/20
Kerentanan
Besaran
Dampak
Bupati Pr 5 5 5 5 20 3 5 8
BPN Pr 4 5 5 5 19 3 5 8
BAPEDALDA Pr 3 5 5 5 18 3 5 8
DISNAKERTRANSOS Pr 3 5 5 5 18 2 4 6
Kepala Desa Tanjung Pr 4 5 5 5 19 3 5 8
Sira (Tokoh Adat) De 5 5 2 3 15 3 1 4
Desa Pinang De 2 4 5 3 14 5 5 10
Paguyuban Warga La 1 1 1 3 6 1 1 2
K+DR
/10

Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten
Asosiasi Usaha
Lembaga
Swadaya
Masyarakat
Media Massa
Masalah
Kapasitas
Contoh Grafik Gelembung
Masalah
Komunikasi Masyarakat
Lokal dan
Masyarakat
Adat
Tata Kelola
Pemerintahan
Kepentingan
Dunia Usaha

Data Profil Pemangku Kepentingan
1. Deskripsi (atribut, kepentingan, sumberdaya)
2. Sejarah hubungan (dengan perusahaan, dengan pihak lain)
3. Informasi kontak (alamat, telefon, faksimili, email, website,
individu yang bertanggung jawab beserta alamat kontaknya)
4. Wilayah kerja (internasional, nasional, provinsial, lokal)
5. Rantai pengaruh (jaringan, sumberdaya yang dibagi, pilihan
bentuk aksi, momentum)
(dimodifikasi dari) Gable, C. and Shireman, B. 2005. Stakeholder Engagement: A Three Phase
Methodology. Environmental Quality Management, Vol. 14/3.

Pembinaan Hubungan dengan
• Identifikasi aktivitas
hubungan yang mungkin
berhasil
• Pengembangan dan
penguatan kapasitas
pemangku kepentingan,
terutama dalam sumberdaya
dan kompetensi
• Pembinaan hubungan yang
memfasilitasi: pemahaman
atas isu-isu yang material,
pembelajaran, dan perbaikan
Pemangku Kepentingan

Persiapan Pembinaan Hubungan
1. Deskripsi tujuan dan cakupan yang
spesifik
2. Penentuan representasi pemangku
kepentingan (individu/kelompok mana
yang harus dilibatkan, derajat pelibatan
setiap pemangku kepentingan)
3. Tingkatan pembinaan hubungan
4. Metode pembinaan hubungan
5. Media pembinaan hubungan (internet,
telefon, video conference, interaksi langsung,
cetakan, siaran radio/televisi atau gabungan)
6. Teknik fasilitasi (pertemuan dengan
fasilitator, debat, convening, pertemuan
dengan mediator).

Tingkat dan
Metode Pembinaan
Hubungan
(AA1000 SES)

Pemberian Tanggapan
dan Pengukuran
• Operasionalisasi, internalisasi
dan komunikasi hasil belajar,
terutama dengan
menyesuaikan strategi dan
operasi yang semakin
konsisten dengan
pembangunan berkelanjutan
• Pengukuran, pemantauan
dan penilaian kinerja
• Pemetaan ulang dan
redefinisi strategi

Kualitas
Hubungan
dengan
Pemangku
Kepentingan
(AA1000 SES)

Pembinaan Hubungan yang Efektif
(Zandvliet, 2007)
• Beroperasi dengan sikap yang
transparen
• Mendistribusikan manfaat
yang tidak bertentangan
dengan norma lokal mengenai
keadilan
• Mendesain operasi secara
inklusif dan mempersatukan
• Memastikan
keberlanjutan/pencapaian
tujuan setiap aktivitas
• Selalu menghormati manusia,
norma budaya serta nilai-nilai
yang dianut masyarakat

Indikasi Keefektifan Pembinaan
Hubungan dengan Masyarakat Sekitar
BURUK
– Pencurian meningkat
– Komunitas menuduh perusahaan mencuri sumberdaya mereka
– Masyarakat ‘dikawal’ setiap kali memasuki wilayah perusahaan
– Sabotase atas fasilitas perusahaan
BERISIKO
– Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat terus
bermunculan
– Meningkatnya tuntutan masyarakat
– Isu yang sama terus menerus dilontarkan
– Perusahaan dituduh tidak peduli atau arogan
BAIK
– Tidak ada amuk masa setelah kejadian tertentu
– Hadir dalam konsultasi dengan perusahaan walau tidak dibayar
– Masyarakat menunjukkan ‘biang kerok’ di antara mereka sendiri
– Permintaan masyarakat terutama tidak berbentuk benda, melainkan
keterampilan, akses, dsb.

Terima Kasih!
J a l a l
Lingkar Studi CSR/A+ CSR Indonesia
Jalan Danau Sentani Nomor 9 Bogor 16144
www.csrindonesia.com
office@csrindonesia.com
jalal.csri@yahoo.com; +62-815-13803616