02.07.2013 Views

Bela Negara

Bela Negara

Bela Negara

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4) Karang Taruna menjadi sarana bagi para pemuda untuk menampung<br />

dan menyalurkan bakat dan aspirasi mereka.<br />

d. Media Masa<br />

Contoh pelaksanaan otonomi daerah pada media massa, di antaranya:<br />

1) Media massa cetak maupun elektronik menampung suara pembaca atau<br />

dialog interaktif. Ini dilakukan untuk mendapat tanggapan dari pihak<br />

terkait sehingga masalah-masalah dapat segera diselesaikan.<br />

2) Media massa menjadi sarana penyampaian informasi tentang<br />

pembangunan daerah bagi masyarakat.<br />

e. Lembaga Swadaya Masyarakat<br />

Di samping sebagai penyalur aspirasi masyarakat, LSM mengawasi<br />

kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dalam pembangunan.<br />

Peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi<br />

daerah diharapkan mampu mencapai tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi<br />

daerah adalah mewujudkan kesejahteraan keadilan masyarakat dan<br />

meringankan beban masyarakat. Segala permasalahan yang terjadi dalam<br />

penyelenggaraan otonomi daerah akan menjadi masukkan bagi pemerintah<br />

dan perbaikan perundang-undangan otonomi daerah di masa mendatang.<br />

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan<br />

Kebijakan Publik di Daerah<br />

Sumber: Tempo, 25 Juni 2006<br />

Gambar 2.7 Peran aktif masyarakat sangat<br />

diperlukan dalam proses perumusan,<br />

pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan.<br />

46 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX SMP dan MTs<br />

Kebijakan publik dalam perumusannya<br />

tidak terlepas dari peran<br />

aktif masyarakat. Mengapa demikian?<br />

Karena dengan peran aktif masyarakat,<br />

maka proses perumusan,<br />

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan<br />

akan lebih mudah mencapai<br />

cita-cita masyarakat Indonesia yang<br />

adil makmur, sejahtera materil dan<br />

spirituil. Sebaliknya apabila partisipasi<br />

masyarakat dalam perumusan<br />

kebijakan publik ini tidak tampak,<br />

maka mustahil keberadaan dan<br />

pelaksanaan produk hukum yang<br />

baru dapat terwujud dengan baik.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!