02.07.2013 Views

Mari Diskusi

Mari Diskusi

Mari Diskusi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bab - 3 Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia<br />

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya<br />

secara optimal dan terarah.<br />

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini<br />

menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang<br />

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara<br />

merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan<br />

secara terus-menerus demi terlindunginya hakhak<br />

anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus<br />

berkelanjutan dan terarah guna menjamin<br />

pertumbuhan dan perkembangan anak, baik<br />

fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan<br />

inidimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan<br />

terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai<br />

penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki<br />

nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan<br />

nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga<br />

kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.<br />

5) Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini<br />

mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan<br />

sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.<br />

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang<br />

utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undangundang<br />

ini meletakkan kewajiban memberikan<br />

perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas<br />

sebagai berikut :<br />

a. nondiskriminasi;<br />

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;<br />

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan<br />

perkembangan; dan<br />

d. penghargaan terhadap pendapat anak.<br />

6) Dalam melakukan pembinaan, pengembangan<br />

dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat,<br />

baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga<br />

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat,<br />

organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia<br />

usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.<br />

d. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang<br />

Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan<br />

Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak<br />

Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia<br />

71

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!