putusan - Pengadilan Tinggi Medan

salah menerapkan hukum, yaitu keliru menerapkan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;----------------------
------ Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang
Hak Tanggungan, bahwa pendaftaran pemberian Hak Tanggungan merupakan
syarat mutlak untuk lahirnya hak Tanggungan tersebut, dan mengikatnya Hak
Tanggungan terhadap pihak;------------------------------------------------------------------
------ Menimbang, bahwa pendaftaran pemberian hak tanggungan dimaksudkan
agar diketahui oleh pihak ketiga (asas publisitas), sehingga siapapun yang membeli
barang atau benda yang telah dibebani hak tanggungan, dianggap membeli barang
atau benda tersebut termasuk hak tanggungan yang melekat pada barang atau benda
tersebut;------------------------------------------------------------------------------------------
------ Menimbang, bahwa tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat
(1) UU Hak Tanggungan bersifat administratif, sehingga terbitnya Hak
Tanggungan terhitung sejak dibuatnya Buku Tanah Hak Tanggungan;----------------
------ Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, maka
pertimbangan bahwa pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Fidusia
mengandung cacat hukum adalah keliru, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor : 408/Pdt.G/2010/PN. Medan tanggal 02 Mei 2011 harus dibatalkan,
dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara a quo dengan alasan
dan pertimbangan di bawah ini;--------------------------------------------------------------
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi
------ Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I mengajukan eksepsi sebagai
berikut :
1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. P.T Bank CIMB Niaga Tbk tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan gugatan;
4. Gugatan Penggugat ne bis in idem.
Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.305/PDT/2011/PT-MDN.