Undang Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang : Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia

g. bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang
dihasilkan oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi
eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum
laut internasional yang baru;
h. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan
undang-undang sebagai landasan bagi pelaksanaan hak berdaulat,
hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1942);
4. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2294);
7. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3234);