Makalah Posisi - Hivos

menegakkan hukum dalam kedua hal tersebut: mengusut dan mengadili
pelanggar hukum, dan menjaga agar masyarakat tak main hakim sendiri.
B. Setidaknya karena dua alasan utama yang dibahas di makalah ini, tidak ada
alasan hukum yang menghalangi dicabutnya UU No.1/PNPS/1965, karena
bertentangan dengan konstitusi. Alasan tersebut sebagai berikut:
• Dalam hal-hal yang menyebut “pokok-pokok ajaran agama”, yang menjadi
standar untuk mengukur penafsiran maupun perbuatan yang menyimpang,
UU tersebut mau tak mau mengandaikan bahwa negara secara langsung
atau tak langsung memiliki kemampuan menentukan standar tersebut. Hal
ini justru dapat mengurangi, secara tidak sah, kebebasan pemeluk agama
dalam hal meyakini agamanya. Ini tentu tak berarti mengingkari kewajiban
negara melindungi (hak dan kebebasan) umat beragama, tetapi justru
sebaliknya, memperkuat fungsi itu, tanpa membuka kemungkinan negara
mengistimewakan/memarjinalkan kelompok-kelompok agama tertentu.
• Lebih jauh, sementara HAM memang dapat dibatasi, alasan pembatasannya
tak dipenuhi oleh UU tersebut. Pembatasan yang ada di UU tersebut jauh
melampaui apa yang diperbolehkan UUD 1945.
• UU tersebut secara meyakinkan merupakan bentuk kesengajaan negara
dalam melakukan diskriminasi terhadap agama-agama di luar enam agama
yang diakui dan aliran-aliran kepercayaan.
[17]