Anti-Korupsi

Bab 03. Dampak Masif Korupsi
Gambar II.3.2.
Hubungan transaksional yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar
dengan hubungan partai politik dengan voter-nya, menghasilkan kondisi sangat rentan dengan praktek korupsi. (Foto: Hedi Suyono)
Korupsi, tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem
politik atau pemerintahan. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal.
Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal,
melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Pada
tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering
bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata.
Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang
diduga terkait dengan tindak korupsi. Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk
menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa
lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (vested interest). Dampak
korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan
negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi
b. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset
c. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan
politik.
Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan
yang layak. Pemimpin/pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena
perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik
yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan akhirnya menimbulkan
bencana bagi rakyat.
2. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara
Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan
marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga tersebut hilang. Berikut ini lembaga negara yang paling korup menurut
Barometer Korupsi Global (BKG) pada tahun 2009:
a. Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
b. Partai Politik
c. Kepolisian RI
d. Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)
65