kelas_11_ekonomi_2_agus_mahfudz

6. Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
Berpijak pada tiga asas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi, dan
tugas perbantuan), pengaturan hubungan fiskal (keuangan) antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan atas empat prinsip.
a. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam
rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
b. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam
rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.
c. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah
daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas
perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh
pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yang
menugaskan.
d. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi,
pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.
Pada kenyataannya, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah masih ditandai oleh tingginya kontrol pemerintah pusat
terhadap proses pembangunan daerah atau terjadi ketergantungan fiskal.
Hal ini tercermin dari:
1. rendahnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan
daerah dibandingkan dengan besarnya subsidi yang diberikan oleh
pemerintah pusat;
2. dominannya subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Adapun penyebab terjadinya ketergantungan fiskal, antara lain:
1. kurang berperannya perusahan daerah sebagai sumber pendapatan
daerah;
2. tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak
utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak
langsung ditarik oleh pemerintah pusat;
3. pajak daerah yang cukup beragam hanya sedikit yang dapat diandalkan
sebagai sumber penerimaan;
4. adanya kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yang
tinggi, hal itu akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;
5. kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah.
APBN dan APBD
57