kondisi kelistrikan jawa barat

REGULASI PANAS BUMI DAN KEBIJAKANINVESTASI DI JAWA BARAT

LATAR BELAKANG Jumlah penduduk di Jawa Barat 44,28 juta jiwa (2012) dengantingkat pertumbuhan mencapai 1,7% per tahun dan diprediksiakan mencapai sekitar 54 juta jiwa pada tahun 2029 Rasio elektrifikasi Jawa Barat baru mencapai 73,5% (2012)dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,6% Jawa Barat memiliki potensi panas bumi terbesar di Indonesia(6.101 MW) dan baru termanfaatkan sebesar 1.075 MW atau17,6% UU 27/2003 tentang Panas Bumi memberi kewenangan lebihkepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkansumber energi panas bumi di daerahnya. Ketersediaan bahan bakar fosil yang kian menipis memaksapemerintah daerah untuk mengembangkan potensi energiterbarukan sebagai energi alternatif

KONDISI KELISTRIKAN JAWA BARATPLTP (3%)PLTU (44%)PLTGU (30%)PLTA (9%)PLTG (5%)PLTD (5%)LAINNYA (4%)JAMALI124,961,400 MWh(TH 2010)+ 33.154.636 MWh158,116,036 MWh(TH 2016)KEBUTUHANLUAR JAWA BARAT90,297,800 MWh(TH.2010)KEBUTUHANJAWA BARAT34,663,600 MWh(TH.2010)+36.445.600 MWhKEBUTUHANLUAR JAWA BARAT87,006,836 MWh(TH.2016)KEBUTUHANJAWA BARAT71,109,200 MWh(TH.2016)Proyeksi Tambahan Kapasitas Pasokan Listrik dari Jawa Barat s/d Tahun 2016 :- PLTU Cirebon : 660 MW- PLTU Pel.Ratu : 3 x 350 MW- PLTU Indramayu : 3 x 330 MW- PLTP (Panas Bumi) : 749 MW- PLTA Jati Gede : 110 MWSumber Data : RUPTL PLN Distribusi Jabar - Banten28.035.504 MWhDengan pola distribusi PLN saat ini makaJAMALI akan mengalami defisit 5.119.132MWh (TH 2016)

PANAS BUMI JAWA BARAToTerdapat 49 manifestasi panasbumi yang tersebar di 11Kab/Kota, dengan total potensi6101 Mwe.Terdapat 4 WKP Eksisting Panas Bumi:Kamojang, Salak, Darajat & WayangWindu.SALAK 377 MWKAMOJANG 200 MWDARAJAT 271 MWJawa Barat merupakanprovinsi pengguna listrikterbesar di indonesia(rata-rata pertumbuhan5.6% pertahun). TOTAL TERPASANG 2012 : 1075 MWWAYANG WINDU 227MW

KEWENANGAN PROVINSI PADA PENGEMBANGAN PANASBUMI DI JAWA BARATBerdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2003, Peraturan PemerintahNo. 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 20061. Pembuatan Perda Provinsi2. Investasi Panas Bumi3. Survei Pendahuluan4. Usulan penugasan survei pendahuluan pihak ke tiga5. Mengusulkan penetapan WKP ke Menteri ESDM6. Pelelangan WKP7. Pemberian IUP Panas Bumi8. BINWASDAL terhadap WKP Eksisting9. Pemberian IUP perpanjangan terhadap 11 (sebelas) WKP eksisting(Darajat, Salak, Wayang Windu, WSS, Kamojang, Cibuni, Patuha, KarahaBodas, Cisolok-Cisukarame, G. Tangkuban Parahu dan G. Tampomas)10.Perhitungan bagi hasil Panas Bumi (Landrent, royalti dan pendapatanpajak/ retribusi lainya)5

INTISARI PERATURAN DAERAH(BERDASARKAN PERDA PROV. JABAR NO.6/2006)1. Pengaturan terhadap kewenangan Provinsi2. Menarik dunia usaha dalam pengusahaan panas bumi, melalui :‣ Tidak dipungutnya biaya perizinan‣ Pemberian insentif dan Kemudahan-kemudahan‣ Memberikan fasilitasi sesuai kebutuhan3. Menumbuhkan Multiplier Effect untuk :‣ Upaya Pengembangan Wilayah‣ Pelaksanaan Community Development‣ Keikutsertaan BUMD secara profesional‣ Bagi Hasil/Pendapatan dari Pajak4. Optimalisasi Pemanfaatan‣ Mendorong terciptanya center of excellence, melalui :- Penelitian dan Pengembangan- Pendidikan dan Pelatihan5. Dukungan dan Fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalamPengelolaan Panas Bumi6

1. Peyusunan Perda Daerah No.6/2006 tentang Pengelolaan Panas Bumi dan Juklak pengelolaan panas bumi2. Melaksanakan Survey Pendahuluan di 7 lokasi sejak tahun 2005 – 2011 dan survei terpadu di 3 lokasi sertatelah ditetapkan 4 WKP Panasbumi3. Melaksanakan pelelangan di 4 WKP Panas Bumi (Tahun 2008) dan tahun 2011 untuk WKP G.Ciremai sertapenerbitan IUP untuk WKP G.Tangkuban Parahu, Tampomas (oleh Gubernur) dan Cisolok-Cisukarame (olehBupati Sukabumi) serta tahap penyelesaian perizinan G.Ciremai4. Usulan penugasan kepada Menteri ESDM untuk 2 lokasi (Gede-Pangrango & Galunggung)5. Membangun daya tarik investasi dalam pengusahaan panas bumi, melalui :‣ Penyediaan data-data sebagai informasi bagi para investor‣ Insentif bagi investor dengan tidak dipungutnya biaya perizinan‣ Memberikan fasilitasi sesuai kebutuhan6. Menumbuhkan Multiplier Effect untuk‣ Percepatan Pengembangan Wilayah,‣ Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Comdev dan CSR‣ Meningkatkan kemampuan dan peran BUMD secara profesional5. Optimalisasi PemanfaatanMendorong terwujudnya Jawa Barat menjadi “center of excellence” sebagai pusat kegiatan Penelitian danPengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan panas bumi di Indonesia6. Menyusun RPIJM sektor energi bersama Kabupaten/Kota terkait sebagai bentuk fasilitasi kepada Pemerintahdalam Pengelolaan Panas Bumi guna mendukung program nasional pembangunan PLTP 10.000 MW tahap II.7. Pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan pengusahaan panas bumi bersama Pemerintah Pusatdan Kab/Kota terkait8. Penyiapan data-data teknis bersama seluruh pihak terkait sebagai komponen perhitungan Dana Bagi Hasil7

ROAD MAP PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2006 – 2025(KOMPILASI TARGET NASIONAL DAN TARGET JABAR)TARGET NASIONAL852 MW(Produksi)2000 MW 3442 MW 4600 MW 6000 MW12000 MWTargetNasional1148 MWExisting WKPKondisi 2010? MWExisting +WKP Baru1400 MWWKP Baru3500 MWWKP BaruTARGETJAWABARAT1075 MW(89%)Tahun 20101729 MWTahun 20143.267 MWTarget Jabar27% TargetNasionalProses IUP8

KONSEP GEOTHERMAL CENTER OF EXCELLENTCommunityDevelopmentDirect Use& Small scalepower planEnvironmentalManagementWest JavaGeothermalCentre ofExcellenceDatabase ManagementSystemAuction and licensingPotentialOptimization

PERMASALAHANA. TeknisB. Non Teknis

A. PERMASALAHAN TEKNIS1. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia)2. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menyediakandata teknis yang memadai untuk proses lelang WKP3. Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumimelalui pemanfaatan langsung (direct use) danpengembangan teknologi Enhanced GeothermalSystem (EGS) serta Binary Power Plant4. Masih rendahnya dukungan lembaga penelitian danPerguruan Tinggi dalam upaya optimalisasipemanfaatan variasi sumber panas bumi danteknologi industri nasional5. Masih rendahnya insentif bagi industri nasional untukikut berperan memproduksi berbagai peralatan dankomponen PLTP

B. PERMASALAHAN NON TEKNIS1. Tumpang tindih kepentingan sektor seperti statuslahan (terutama dengan kehutanan)2. Kondisi psikologis masyarakat lokal untukmenerima perubahan3. Harga listrik yang dinilai masih belum mencapainilai keekonomian4. Masih rendahnya dukungan Perbankan Nasionaluntuk membiayai kegiatan eksplorasi

SEKIANDANTERIMA KASIH