perda kab tanjung ja.. - carsis-ubb

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARATDengan PersetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENKABUPATEN TANJUNG JABUNG BARATMenetapkan:MEMUTUSKAN :PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN PERIKANANBAB IKETENTUAN UMUMDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :Pasal 1a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;c. Kepala Daerah ialah Bupati Tanjung Jabung Barat ;d. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;e. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan ialah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai pereaturan peundang-undanganyang berlaku ;g. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasukkegiatan menangkap, menampung, mengolah dan mengangkut hasil-hasil perikanan;h. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan/Badan Hukum untuk memperoleh ikan di perairan yangtidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial;i. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya;j. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikantermasuk untuk melakukan survey atau eksporasi perikanan;k Hasil Perikanan adalah semua hasil ikan dan biota air lainnya ( Udang, Kepiting, Kerang dan lain-lainnya) yang diperoleh dariusaha perikanan yang dilakukan oleh semua usaha berbadan hukum atau usaha perorangan;l. Pungutan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut PHP adalah pungutan atas hasil pengusaha perikanan yang harus dibayarkepada Pemerintah Daerah oleh setiap pemilik usaha penangkapan ikan, pemilik usaha penangkapan ikan, pemilik usahapenangkapan/pengolahan hasil perikanan dan pemilik usaha penangkapan /pengolahan hasil perikanan dan pemilik usahabudidaya ikan, yang harus memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan;m.Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut STDUP adalah surat izin yang dikeluarkan oleh DinasPerikanan dan Kelautan sesuai dengan kewenangannya oleh setiap usaha perikanan yang melakukan kegiatan penangkapanikan, penampungan /pengolahan hasil perikanan dan pembudidayaan ikan;n. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badanyang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum danmenjaga kelestarian lingkungan;o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan , mengelola data dan atau keterangan lainnyadalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku;BAB IINAMA, SUBJEK,OBJEK GOLONGAN RETRIBUSIPasal 2(1)Dengan nama Retribusi Pengusahaan Perikanan dipungut Retribusi bagi setiap orang atau Badan hukum yang melakukan usahapenangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan penampungan/ pengolahan hasil perikanan di wilayah Kabupaten Tanjung JabungBarat.(2)Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,uasaha penampungan dan pengolahan hasil perikanan.(3)Obyek Retribusi adalah usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, usaha penampungan/ pengolahan hasil perikanan.(4) Retribusi Pengusahaan Perikanan digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu.file:///C|/apache/htdocs/web/pmrt/undang/perda/45-tahun-2001.htm (2 of 4) [3/2/2006 5:24:20 AM]