Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Penghapusan Utang

Contoh paling anyar menjadi bukti yang relevan untuk ditampilkan. Bagaimana lembaga-lembagainternasional terlibat dalam proses liberalisasi sektor energi (Migas dan listrik) di Indonesia.Terkuaknya bukti-bukti keterlibatan IMF, USAID, Bank Dunia, dan ADB dalam mendorongkebijakan restrukturisasi sektor energi dengan membuat regulasi baru di sektor migas (UUMigas Nomor 22/2001) dan listrik (UU Ketenagalistrikan No. 20/2002).UU Migas nomor 22 tahun 2001 jelas menjadi acuan bagi praktek liberalisasi sektor migas diIndonesia. Pemain asing, seperti Chevron, Shell, Petronas, dll yang telah lama meguasai cadanganminyak nasional, bermaksud memperkuat legitimasinya dengan ikut berbisnis di sektor hilirdengan cara mendorong liberalisasi harga migas. Selain juga memberi landasan penting bagikeberlanjutan ekspor migas nasional bagi kepentingan negara-negara maju. Sementara di dalamnegeri rakyat dan sektor industri menanggung beban berat akibat kelangkaan energi.Di sektor air yang melayani hajat hidup orang banyak ini kondisinya tidak jauh berbeda.Kehadiran swasta asing lewat pembuatan UU Sumber Daya Air nomor 7 tahun 2004menyebabkan tarif air bersih menjadi komersial karena mengikuti hukum full cost recoverysesuai hukum pasar. Kondisi ini menyebabkan rakyat kecil harus membayar air bersih lebihmahal dari pendapatannya yang juga semakin tergerus. Selain itu, UU ini juga memungkinkanpenguasaan sektor swasta asing terhadap cadangan-cadangan air dan Daerah Aliran Sungai bagikepentingan komersial. Padahal, praktek ini menyebabkan sawah pertanian menjadi keringkarena tidak mendapat aliran air.Praktek neokolonialisme yang paling akhir adalah penetapan Undang Undang Penanaman Modalnomor 25 tahun 2007. Undang Undang ini dibuat untuk memfasilitasi masuknya modal asing dihampir semua sektor strategis dan penting bagi negara. Undang-undang tersebut diikuti denganpenerbitan Peraturan Presiden Nomor 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan PenyusunanBidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di BidangPenanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yangTertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.Lahirnya dua Peraturan Presiden tersebut sungguh telah membuka mata banyak orang di negeriini. Betapa tidak, dalam peraturan inilah UU Penanaman Modal menunjukan watak aslinya.Mendorong dominasi kepemilikan asing terhadap sektor-sektor produksi nasional sertamengabaikan aspek kedaulatan ekonomi Indonesia sebagai bangsa.Ketiga, bertambahnya jumlah utang luar negeri berakibat pada beban anggaran negara untukpembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Jika dihitung rata-rata, setiap tahun pemerintahmengalokasikan Rp100 triliun dalam APBN untuk membayaran utang. Menumpuknya bebankewajiban pembayaran utang menyebabkan pemerintah gagal dalam memenuhi alokasikebutuhan hak dasar rakyat yang diamanatkan dalam konstitusi. Bahkan, untuk memenuhinya,pemerintah rela memotong anggaran subsidi bagi rakyat dan menjual perusahaan negara.Tiadanya kemandirian dalam pengelolaan anggaran negara menjadikan pemerintah kerapmengambil jalan pintas. Yaitu menyerahkan masalah kemiskinan dan penganguran kepadakebaikan investor di Indonesia.Tingkat akumulasi utang luar negeri terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 1999, posisiutang luar negeri Indonesia berada pada angka US$ 61,897 juta dolar. Turun menjadi US$60,770 juta dollar diakhir tahun 2000 dan diakhir tahun 2001 utang hanya US$ 58.791 jutadollar. Peningkatan stok utang mulai terjadi sejak tahun 2002 menjadi US$ 63,763 juta dollar,meningkat menjadi US$ 68,914 juta dollar (2003), selanjutnya sebesar US$ 68,575 juta dollar