atasnama pembangunan

A. LATAR BELAKANG
Joel Audefroy (1994) dalam Eviction Trends Worldwide and the Role of Local
Authorities the Right to Housing menyatakan bahwa pembangunan telah
sejak dahulu menjadi salah satu alasan terbanyak penggusuran paksa di
negara-negara berkembang. Penelitian tersebut juga menyoroti alasan
utama penggusuran di Indonesia hingga tahun 1991 disebabkan oleh
pembangunan dan penataan kota. Kini, pada tahun 2015, alasan yang
sama—pembangunan dan penataan kota—masih digunakan untuk
melakukan penggusuran paksa terhadap warga. (Audefroy, 1994)
Sayangnya, pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas
kota dan masyarakat yang hidup di dalamnya ternyata belum tentu
memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pembangunan yang berlangsung di DKI Jakarta, ibukota Indonesia,
cenderung menjadikan warga korban penggusuran paksa yang
mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar mereka.
Padahal Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya sejak tahun 2005. Pasal 11 kovenan tersebut
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perumahan yang layak.
Lebih lanjut, Pendapat Umum Committee on Economic, Social, and Cultural
Rights (“CESCR”) Nomor 7 Tahun 1997, menyatakan bahwa penggusuran
dapat berdampak pada hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak untuk
tidak dicampuri urusan pribadinya, keluarga, dan rumah tangga, serta hak
atas jaminan hak milik. Bahkan, Komisi HAM PBB mengategorikan
penggusuran paksa sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia
melalui resolusi nomor 2008/24.
Ironis, di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru kerap menjadi
inisiator dari penggusuran paksa yang melanggar hak-hak dasar warganya
sendiri. Pada tahun 2007, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan
Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Ketertiban Umum. Perda tersebut mencanangkan ‘Lima Tertib DKI Jakarta’,
yang salah satunya adalah ‘Tertib PKL’ dan ‘Tertib Hunian’, mengamanatkan
pembongkaran lapak-lapak dan bangunan-bangunan liar.
1