Bisnis Jakarta 1 September 2016

Cerem nial
Bisnis Jakarta, Kamis 1 September 2016
7
Penghematan
Transfer Daerah Dilakukan Selektif
JAKARTA - Kementerian
Keuangan memastikan penghematan
dana transfer ke daerah
dan dana desa sebesar Rp72,9
triliun akan dilakukan secara
hati-hati dan selektif agar tidak
mengganggu kinerja perekonomian
nasional. “Penghematan
dilakukan secara hati-hati dan
selektif agar tidak mengurangi
kualitas pelayanan dasar kepada
masyarakat dan pembangunan
infrastruktur untuk stimulasi
perekonomian daerah,”
kata Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan Boediarso
Teguh Widodo di Jakarta, kemarin.
Boediarso menjelaskan,
penghematan Rp72,9 triliun
bersumber dari penghematan
alamiah Rp36,8 triliun,
penundaan sebagian penyaluran
Dana Alokasi Umum
(DAU) Rp19,4 triliun dan Dana
Bagi Hasil (DBH) Rp16,7 triliun.
Penghematan alamiah
tersebut antara lain berasal dari
DBH Pajak Rp4,2 triliun akibat
turunnya perkiraan penerimaan
pajak serta DAK fisik Rp6
triliun karena beberapa daerah
diperkirakan tidak bisa memenuhi
persyaratan pencairan
yang berbasis dari kinerja penyerapan.
Kemudian, adanya
penundaan pencairan DAK
nonfisik Rp23,8 triliun yang berasal
dari dana tunjangan profesi
guru pegawai negeri sipil
daerah Rp23,4 triliun dan dana
tambahan penghasilan guru
pengawai negeri sipil daerah
Rp209 miliar.
Penundaan pemberian dana
tunjangan ini terjadi karena
berkurangnya jumlah guru
yang bersertifikasi dari
1.300.758 orang menjadi
1.221.947 orang karena pensiun,
mutasi menjadi pejabat
struktural dan meninggal, yang
bisa dicairkan apabila anggarannya
tersedia di RAPBN
2017. “Masih ada sisa tunjangan
guru 2015 yang mengendap
Rp19,6 triliun, ini sebenarnya
tinggal disalurkan.
Jadi tidak ada istilah pemotongan,
karena yang ada hanyalah
mengoptimalkan sisa
dana di kas daerah untuk membayar
tunjangan di masingmasing
daerah,” kata Boediarso.
Selain itu, penghematan
alamiah berasal dari penundaan
pencairan dana desa Rp2,8 triliun,
karena diperkirakan ada
beberapa daerah yang tidak
mampu memenuhi persyaratan
penyaluran berdasarkan realisasi
penyaluran dari kabupaten
kota ke desa serta penyerapan
di tingkat desa.
Sedangkan, penundaan
penyaluran sebagian DAU
maupun DBH terjadi dengan
mempertimbangkan kapasitas
fiskal daerah berupa perkiraan
pendapatan dan belanja daerah,
termasuk belanja pegawai
dan belanja modal serta posisi
saldo kas pada akhir 2016.
“Penundaan DAU ini berlaku
mulai September hingga
Desember 2016 bagi 169 daerah
yang mempunyai kategori
perkiraan posisi saldo per akhir
2016, dengan besaran
penundaan yang bervariasi
mulai 20 persen hingga 50 persen,”
jelas Boediarso.
Ia memproyeksikan
penundaan ini bisa membuat
pendapatan daerah hingga akhir
tahun 2016 akan berkurang, namun
pemerintah daerah masih
memiliki kemampuan untuk
mendanai belanja operasional,
termasuk belanja modal untuk
infrastruktur publik. “Dengan
memperhatikan saldo kas pada
akhir Juli 2016, serta perkiraan
pendapatan yang diterima daerah
dari PAD serta sebagian
DAU dan DBH, maka daerah
yang ditunda sebagian penyalurannya
masih dapat membiayai
belanja,”
ungkapnya.(ant)
Gamaland Hadirkan Ikon Baru di Cempaka Putih
Bisnis Jakarta/grd
JELASKAN MAKET - Direktur Pemasaran Gamaland, Ronald Cassidy Yusuf menjelaskan maket Arandra Residence di Cempaka Putih Jakarta,
kemarin. Hunian bertingkat yang menyasar kalangan menengah ke atas ini akan memuli pembangunannya pada 4 September mendatang.
JAKARTA - Gamaland,
menghadirkan ikon baru berupa
hunian bertingkat di Cempaka
Putih Jakarta, yakni Arandra
Residence. Hunian yang menyasar
kalangan menengah ini
diakui memiliki sejumlah keunikan,
seperti memiliki semi private
lift di mana satu lift di-
gunakan untuk empat unit,
tematik beach pool, parkiran
dengan rasio 1:1, dan lokasi educational
center. “Empat keunikan
inilah yang akan kami
tawarkan kepada konsumen.
Di Jakarta keempat keunggulan
ini jarang ada,” kata Direktur
Pemasaran Gamaland,
Ronald Cassidy Yusuf di Jakarta,
kemarin.
Arandra Residence Cempaka
Putih dibangun dengan total
investasi Rp2 triliun untuk
tahap awal 700 meter persegi
dibiayai Bank Mandiri, perjanjian
kredit telah ditandatangani,
sekaligus bank ini akan
menyediakan layanan KPA.
Untuk tahap awal akan
dibangun tiga unit dengan harga
Rp25 juta per meter persegi,
sedangkan tahap berikutnya
akan dibangun dua apartemen
lagi. “Harga Rp25 juta per meter
persegi itu tergolong murah
mengingat harga apartemen di
Pertamina
Olah Minyak Irak di Singapura
JAKARTA - PT Pertamina
(Persero) mengolah minyak
mentah Basrah, yang berasal
dari Irak di kilang milik Shell
International Eastern Trading
Company (Sietco) di Singapura.
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto mengatakan,
minyak mentah jenis sour asal
Irak tersebut tak cocok diolah
di kilang sendiri. “Produk
BBM yang dihasilkan selanjutnya
dibawa ke Indonesia,
sehingga akan mengurangi
impor,” katanya.
Pada Juni 2016, Pertamina
dan Sietco menyepakati kerja
sama pengolahan minyak
mentah Basrah dengan skema
crude processing deal
(CPD). Pada Rabu, dilakukan
serah terima dokumen kontrak
CPD antara Senior Vice
President Integrated Supply
Chain (ISC) Pertamina Daniel
S Purba dan General Manager,
Product East, Trading &
Supply Sietco Leong Wei
Hung.
Penyerahan dokumen disaksikan
pula Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto dan
Presiden Direktur PT Shell Indonesia
Darwin Silalahi.
Daniel Purba menambahkan,
Sietco dipilih sebagai mitra
setelah melalui proses seleksi
cukup panjang dari Januari
hingga Mei 2016.
Saat ini, Sietco sudah terdaftar
sebagai salah satu
daftar mitra usaha terseleksi
(DMUT) ISC Pertamina. “Volume
minyak mentah yang
akan diolah sebesar satu juta
barel per bulan,” katanya.
Sedangkan, produk yang
dihasilkan antara lain mogas,
aviation fuel, diesel oil, marine
fuel oil (MFO), dan elpiji yang
disesuaikan dengan kebutuhan
Pertamina. Minyak Basrah
tersebut berasal dari bagian
Pertamina di Blok West
Qurna I, Irak yang dikelola
ExxonMobil Iraq Limited.
Pertamina memiliki hak
partisipasi sebesar 10 persen
di West Qurna setelah
membelinya dari ExxonMobil
pada November
2013. Sementara, Exxon-
Mobil selaku operator
menguasai 25 persen. Pemegang
hak partisipasi
lainnya adalah South Oil
Company 25 persen, 15
persen dimiliki Shell West
Qurna BV, dan PetroChina
menguasai 25 persen.
West Qurna I berlokasi di
Irak bagian selatan dengan
produksi sekitar 400
ribu barel per hari dan
cadangan minyak sekitar
sembilan miliar barel. (ant)
kawasan Cempaka Putih dan
Kelapa Gading saat ini sekitar
Rp30 sampai Rp32 juta per meter
persegi,” jelas Ronald.
Nantinya pembangunan tahap
kedua lebih menyasar segmen
atas karena unit apartemen
yang diluncurkan jenis
penhouse serta baru akan diluncurkan
pada tahun 2020
melihat perkembangan pasar.
Gamaland sebagai pengembang
dengan reputasi internasional
dengan proyek properti
diantaranya Nirvana di Riau,
Citraland Medan (kerja sama
Ciputra), Multivision Tower
Jakarta, Gama Tower Jakarta,
Bekasi Industrial Estate, dan
masih banyak lainnya menjanjikan
seluruh proyeknya selesai
tepat waktu. “Target serah terima
tiga tower pertama dilakukan
pada kuartal 4 tahun 2019,
sehingga pembeli tidak perlu
menungu telalu lama sudah dapat
dihuni,” ungkap Ronald.
Ronald juga menyatakan
keyakinannya Arandra Residence
yang dibangun di atas
lahan seluas 2,7 hektar akan diminati
banyak pembeli karena
fasilitas yang sulit dimiliki apartemen
lain di pusat kota. Arandra
yang dalam bahasa
sansekerta berarti penghidupan
tentram ditawarkan mulai
dalam tiga tipe unit yakni one
bedroom dengan luas 36 meter,
dua kamar tidur seluas 72 meter
persegi dan 3 tempat tidur dengan
luas 84 meter persegi. (grd)
Proyek Bangka
Mulai Produksi Gas
Pertama
JAKARTA - Chevron Indonesia Company Ltd mengumumkan
Proyek Pengembangan Lapangan Bangka di Kalimantan
Timur, mulai memproduksi gas alam pertamanya.
“Gas pertama Proyek Bangka ini merupakan pencapaian
penting untuk terus mendukung pemerintah menghasilkan
energi secara selamat, efisien, dan andal bagi Indonesia,”
kata Managing Director Chevron IndoAsia Business
Unit Chuck Taylor dalam rilis yang diterima di Jakarta,
kemarin.
Chevron IndoAsia Business Unit membawahi Chevron
Indonesia Company Ltd. Bangka menjadi tahap pertama
dari Proyek Indonesia Deepwater Development
(IDD) Chevron di Kalimantan Timur. “Proyek ini juga
menunjukkan komitmen Chevron untuk membawa kemampuan
global dan teknologi terkini bagi Indonesia serta
menerapkan praktik terbaik dan keahlian dari proyekproyek
pengembangan laut dalam kami di seluruh dunia,”
tambah Taylor.
Proyek Bangka memiliki kapasitas terpasang gas sebesar
110 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 4.000 barel
kondensat per hari. Chevron memegang 62 persen saham
kepemilikan di Proyek Bangka dengan mitra lainnya yaitu
Eni 20 persen dan Tip Top 18 persen. Persetujuan pemerintah
untuk keputusan akhir investasi atau “final investment
decision” (FID) diberikan pada 2014.
Selanjutnya, Chevron memulai kegiatan pengeboran
sumur laut dalam pada semester kedua 2014. Taylor juga
mengatakan, selama lebih dari 90 tahun, Chevron telah memenuhi
kebutuhan energi Indonesia, menggerakkan pertumbuhan
ekonomi, dan mendukung pengembangan masyarakat
di Kalimantan Timur dan wilayah operasi lainnya.
Selain di Kalimantan Timur, Chevron beroperasi di
Riau. Dari lapangan-lapangan minyak darat di Riau dan
lepas pantai di Kalimantan Timur, Chevron memproduksi
lebih dari 12 miliar barel minyak. Selain migas, Chevron
juga mengoperasikan lapangan panas bumi di Jawa Barat
yaitu Darajat dan Salak. (ant)
Menulife Bayar Klaim
Senilai Rp 5,6 Triliun
FPKB Perjuangkan
Impor Tembakau Sampai Nol %
JAKARTA -Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa (FPKB)
DPR akan berjuang dan menggalang
dukungan untuk menolak
impor semua bahan baku
rokok, dari tembakau, kertas,
cengkeh, dan sebagainya sampai
nol persen. Untuk itu, FPKB
akan menolak berbagai investasi
asing di industri rokok, karena
hal itu hanya akan menyengsarakan
petani tembakau dan
cengkih Indonedia.
“PKB fraksi yang pertama
kali menginisiasi menolak semua
jenis impor terkait rokok, termasuk
investasi asing. Karena itu,
kami meminta semua petani
rokok dan cengkeh untuk bersama
PKB mengegolkan hal ini
dalam Rancangan Undang-Undang
Pertembakauan,” tegas
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
dari FPKB, Daniel Djohan dalam
diskusi ‘Tembakau Impor’ di
Gedung DPR RI Jakarta, Rabu
(31/8) kemarin.
Menurut Daniel, industri
rokok adalah satu-satunya yang
memiliki nilai tambah atau added
value untuk Indonesia. Karena
semua bahan baku rokok
ada di negara ini. Tapi aneh petani
Indonesia tetap miskin. “Itu
karena industri rokok sudah
dikuasai asing. Sehingga asinglah
yang justru menikmati
nilai tambah kekayaan alam Indonesia
ini,” ujarnya.
Produksi tembakau petani
Indonesia saat ini sekitar 225,6
ribu ton, dan masih kekurangan
175 ribu ton tembakau dan
itu diatasi dengan impor. “Selain
itu, industri rokok menyerap
30,5 juta tenaga kerja. Cukai
rokok yang didapat tahun
2015 sebesar Rp 139,5 triliun
atau 15% dari total pajak 2015.
Artinya, jika rokok dilarang,
sama artinya kita menghajar
APBN kita sebesaf 15 persen,”
katanya.
Sementara itu dalam UU
Tembakau yang ada masih
memperbolehkan impor tembakau
(20%), cengkeh (35%),
dan investasi asing sebesar
30%. “Itulah yang akan FPKB
nol-kan, agar petani dan pekerja
sejahtera, dan Indonesia bisa
mengatasi kemiskinan. Khususnya
di NTT, NTB, dan Indonesia
Timur lainnya,” tandasnya.
Industri rokok tersebut melibatkan
4,2 juta petani tembakau,
1,6 petani cengkeh,
jutaan pekerja, dan 100 jutaan
perokok. Dari data yang dilansir
Asosiasi Petani Tembakau
Indonesia (APTI) menyebutkan,
produksi rokok nasional
pada 2015 tercatat sebanyak
360 miliar batang. Untuk itu,
dibutuhkan pasokan tembakau
di kisaran 360 ribu ton (1 batang
rokok = 1 gram tembakau).
Menurut data APTI, kapasitas
produksi tembakau petani
Indonesia tahun 2015 mencapai
225.583 ton. Artinya, memang
masih ada kebutuhan sekitar
175 ribu ton, yang kemudian
ditutup pemerintah dengan
mengimpor tembakau dari
luar negeri, antara lain dari
Amerika dan China.
Sementara itu, Ketua Asosiasi
Petani Tembakau Indonesia
(APTI), Agus Parmuji mengatakan,
petani Indonesia
masih sangat mampu untuk
memproduksi tembakau
sendiri, baik dari sisi lahan
maupun sumber daya manusia.
“Karena itu kalangan
petani sejak lama memprotes
kebijakan pemerintah
yang dianggap terlalu
longgar terhadap impor
tembakau. Yang dibutuhkan
adalah kebijakan untuk
melakukan intensifikasi
tembakau,” katanya.
Dikatakan, untuk mengatasi
impor yang semakin
marak, pemerintah harus
menaikkan cukai rokok
tiga kali lipat yakni sampai
20 persen. Dengan demikian
petani tembakau dan
cengkih terlindungi. “Saya
mengharapkan DPR untuk
mendukung perjuangan
kami dan menyampaikan ke
pemerintah agar petani
rokok bisa menikmati kesejahteraan
di negeri ini,”
katanya. (har)
Bisnis Jakarta/son
STRATEGI MANULIFE - Presiden Direktur & CEO Manulife Indonesia Indren S Naidoo berbincang dengan
Chief Economist & Investment Strategist Manulife Aset Manajemen Indonesia Katarina Setiawan sebelum
Pemaparan Market Outlook Indonesia dan Strategi Manulife Indonesia di Jakarta, kemarin.
JAKARTA -Menulife Indonesia
telah membayar klaim,
nilai tunai penyerahan polis,
anuitas dan manfaat lain senilai
Rp 5,6 triliun. “Saat ini perusahaan
dipercaya 2,2 juta nasabah
untuk mengelola lebih dari
Rp 50,2 triliun dana mereka,”
kata Presdir dan CEO Manulife
Indonesia Indren S Naidoo di
Jakarta, kemarin.
Naidoo mengatakan, pertumbuhan
bisnis konsolidasi
Menulife tahun lalu cukup stabil,
yang tercermin dari pendapatan
bersih premi asuransi
yang meningkat 3 persen
dibanding tahun sebelumnya,
yang didorong kenaikan
pendapatan premi lanjutan (renewal)
peoduk individu dan
group saving. Ia mengatakan,
total premi lanjutan melonjak
sekitar 6 persen.
Naidoo optimistis, kinerja
tahun ini bisa melampaui capaian
tahun lalu. Hal itu dilihat
dari hasil kinerja positif selama
semester pertama 2016 dan beberapa
faktor pendukung lainnya.
“Kami optimistis pertumbuhan
hingga tahun ini bisa
signifikan. Hasil semester pertama
tahun ini, bisnis kami meningkat,
baik di kanal agency,
bancassurance, employee
benefit, asset management,
hingga syariah,” katanya.
Ia mengatakan, Manulife
secara konsolidasi baik asuransi
jiwa (termasuk syariah),
dana pensiun, dan manajemen
aset, meraih kinerja positif. Total
premi bisnis baru Manulife
tercatat mencapai Rp 1,8 triliun
atau tumbuh 28% dari periode
yang sama 2015 yang
sebesar Rp 1,4 triliun. Total
premi bisnis baru itu sebagian
besar ditopang penjualan
produk investasi yang mencapai
Rp 1 triliun, sisanya dari
produk proteksi sebesar Rp
764 miliar. ‘’Pada semester I
tahun lalu, produk investasi
Manulife sebesar Rp 785 miliar
dan proteksi sebesar Rp 652
miliar,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Chief Economist
and Investment Strategist
Manulife Asset Management
Indonesia Katarina Setiawan
mengatakan, makro ekonomi
Indonesia saat ini makin kokoh.
Hal itu terlihat dari nilai Rupiah
yang stabil, pasar saham dan
obligasi yang semakin menarik
bagi investor karena menawarkan
yield yang tinggi, keyakinan
konsumen yang tertinggi
di dunia mencapai 114,2%, belum
lagi kepercayaan pasar terhadap
tim ekonomi Indonesia
yang semakin membaik.
Dalam jangka panjang, kata
Katarina, kondisi ekonomi
akan membaik. Prospek IHSG
masih sangat bagus, belum
lagi masih ada ruang pelonggaran
moneter oleh Bank Indonesia
(BI). (son)