Bisnis Jakarta 8 September 2016

More documents

Recommendations

Info

Ek bis Bisnis Jakarta, Kamis 8 September 2016 2 INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA INFRASTRUKTUR PERTANIAN PERTAMBANGAN INDUSTRI DASAR KONSUMEN PROPERTI 782.23 12.411 1.6122 2157.7771 -6.2588 -0.2892 3200.926 -9.8091 -0.3055 398.958 0.525 0.1318 0.525 0.1318 3.51 0.3169 200.397 -0.641 -0.3188 SAHAM KENAIKAN DAN PENURUNAN TERBESAR BEI SAHAM TERAKTIF BEI (REGULER) SAHAM KENAIKAN TERBESAR BEI 1.AKKU 235 180 332.500 55 30,56 2. ATPK 154 145 30.500 9 6,21 3.GTBO 129 122 625.500 7 5,74 4. TPIA 4.100 3.900 600.500 200 5,13 5.ASRM 2.625 2.500 13.000 125 5 6. BHIT 220 210 131.378.500 10 4,76 7.BACA-W 92 88 500 4 4,55 8.UNSP-W2 145 139 500 6 4,32 9. DLTA 125.000 120.000 1.500 5.000 4,17 10.JIHD 800 770 180.500 30 3,90 11.FPNI 135 130 46.000 5 3,85 12.INCI 270 260 880.500 10 3,85 13.ACES 3.000 2.900 473.000 100 3,45 14.SMCB 2.250 2.175 12.392.500 75 3,45 15.ENRG-W 67 65 384.066.000 2 3,08 16.ALMI 1.030 1.000 1.359.000 30 3 17.ENRG 194 189 637.859.000 5 2,65 18.BJBR 1.170 1.140 28.060.000 30 2,63 19.COWL 117 114 1.345.000 3 2,63 20.RALS 790 770 7.479.500 20 2,60 21.KIJA 126 123 15.264.500 3 2,44 22.BCIP 215 210 1.441.000 5 2,38 23.PICO 215 210 3.652.500 5 2,38 24.BTEK 880 860 524.500 20 2,33 25.HDFA 230 225 10.136.500 5 2,22 26.SMDM 139 136 56.000 3 2,21 27.SPMA 235 230 204.500 5 2,17 SAHAM BROKER BEI Code Name Value Volume Frequency YP eTrading Securities 350.264.445.612 696.603.000 22.937 PD Indo Premier Securities 238.014.919.500 371.099.500 11.704 CS Credit Suisse Securities Indonesia 476.413.987.500 181.804.500 8.011 YU CIMB-GK Securities Indonesia 576.502.496.000 350.511.500 7.970 DX Bahana Securities 645.096.367.000 357.902.000 7.522 AK UBS Securities Indonesia 253.303.627.500 71.423.500 7.229 ZP Kim Eng Securities 514.037.120.000 316.123.000 7.199 NI BNI Securities 129.588.278.500 195.144.000 6.618 KK Phillip Securities Indonesia 113.067.510.500 162.753.000 5.318 SAHAM PENURUNAN TERBESAR BEI 1.KBRI-W 1 2 62.241.500 -1 -50 2.EKAD 480 570 102.726.000 -90 -15,79 3. ARTI 445 485 1.734.000 -40 -8,25 4. IGAR 405 440 3.927.500 -35 -7,95 5.GSMF 70 76 500 -6 -7,89 6.RAJA 600 650 2.000 -50 -7,69 7.ADMG 455 490 10.867.000 -35 -7,14 8.GPRA 114 122 176.000 -8 -6,56 9.FREN-W 29 31 1.190.000 -2 -6,45 10.LPIN 3.300 3.525 1.491.000 -225 -6,38 11.PBRX-W 105 112 110.000 -7 -6,25 12.RUIS 225 240 619.500 -15 -6,25 13.CSAP 169 180 469.500 -11 -6,11 14.AMRT 3.100 3.300 17.000 -200 -6,06 15.LAMI 188 200 23.500 -12 -6 16.BSDE 820 870 26.897.500 -50 -5,75 17.CFIN 670 710 7.402.500 -40 -5,63 18.MLPL-W 67 71 529.500 -4 -5,63 19.ELSA 255 270 20.619.500 -15 -5,56 20.LPCK 530 560 150.000 -30 -5,36 21.BIPI-W 36 38 1.924.500 -2 -5,26 22.PBRX 450 475 6.152.500 -25 -5,26 23.BULL-W 37 39 10.668.500 -2 -5,13 24.FAST 10.000 10.500 38.500 -500 -4,76 25.BORN 1.410 1.480 94.955.500 -70 -4,73 26.PJAA 810 850 14.000 -40 -4,71 27.JPRS 620 650 3.149.500 -30 -4,62 REKAPITULASI BEI Papan Volume Value Regular 8.651.617.000 8.903.828.581.500 Perdagangan Rights 11,728,000.000 691.901.000 Perdagangan Warrants 994.535.500 48.421.308.500 Total 10.138.969.126 9.361.955.492.276 Asing Beli 559.014.172 1.587.001.849.250 Asing Jual 739.028.268 2.539.477.667.750 Transaksi Asing Netto -180.014.096 -952.475.818.500 1 BUMI 540.569,86 354.413 4.732 3.050 -100 2.528 3.025 3.050 7.633 2 ASII 242.914,93 8.377 1.703 58.300 150 11 58.300 58.400 23 3 BMRI 192.792,61 56.618 2.052 6.800 50 8.932 6.700 6.800 842 4 TLKM 175.562,01 50.638 2.072 6.850 -250 72 6.850 6.900 1.432 5 BBNI 157.735,10 87.560 1.802 3.625 -50 2.672 3.600 3.625 2.218 6 BBRI 156.574,53 50.704 1.917 6.200 50 439 6.150 6.200 122 7 BBCA 141.095,17 39.060 1.106 7.200 100 1.958 7.200 7.250 4.642 8 BORN 135.080,66 189.911 3.419 1.410 -70 9.901 1.400 1.410 5.508 9 ADRO 123.885,98 107.416 1.120 2.275 -75 1.533 2.275 2.300 563 10 ENRG 119.951,47 1.275.718 2.177 194 5 26.635 193 194 24.572 11 UNTR 108.644,48 9.535 834 22.900 250 188 22.800 22.900 287 12 PGAS 107.504,83 54.063 787 4.000 50 68 3.975 4.000 9.174 13 ITMG 92.612,35 4.143 1.267 44.450 -950 6 44.200 44.500 51 14 BRAU 85.767,82 316.836 301 550 10 7.897 540 550 19.423 15 SMGR 79.416,03 16.785 1.006 9.500 -100 661 9.400 9.500 432 16 TINS 70.631,97 59.409 1.625 2.375 -75 3.153 2.350 2.375 1.534 17 INTP 68.291,95 8.138 919 16.900 150 5 16.800 16.900 28 18 SIMP 68.090,14 116.603 979 1.160 -30 55.549 1.150 1.160 1.246 19 GGRM 67.208,52 3.004 651 44.300 -1.350 26 44.300 44.600 9 20 PTBA 66.860,49 6.460 536 20.800 -50 6 20.750 20.800 83 21 GIAA 65.426,84 239.626 156 520 -10 20.976 510 520 4.361 22 HRUM 63.532,79 14.124 822 9.050 -50 260 9.000 9.050 1.061 23 JSMR 63.115,51 36.762 349 3.425 0 615 3.400 3.425 231 24 EKAD 58.261,38 205.452 4.429 480 -90 1.032 475 480 217 25 IDKM 57.235,67 134.659 8 930 0 61.399 930 940 2.449 26 INDY 54.738,01 28.919 803 3.825 -50 470 3.800 3.825 746 27 INCO 54.490,33 24.598 942 4.525 50 224 4.475 4.525 3 28 BDMN 52.955,50 18.164 814 5.850 -50 8.304 5.800 5.850 45 29 ICBP 47.282,66 18.971 287 4.925 -75 626 4.925 4.975 1.019 INDEKS INTERNASIONAL BEI (ASIA PASIFIK) Nama Indeks Simbol Value +/- +/-% Updated Hang Seng Index HSI.X 19.330,6992 -1.159,8711 -5,6605 Juni 2016 Kuala Lumpur Composite Index KLCI 1.472,1400 24,8500 1,7170 Juni 2016 Seoul Composite Index KOSPI 1.801,3500 -68,1000 -3,6428 Juni 2016 Tokyo Nikkei 225 NI225 8.944,4805 -153,0791 -1,6826 Juni 2016 Manila Composite Index PHSC 4.157,0298 -174,2104 -4,0222 Juni 2016 Stock Exchange of Thai SET 1.042,5400 -35,6499 -3,3065 Juni 2016 Tokyo SE Index TOKS 1.725,2400 0,0000 0,0000 Juni 2016 Taipei Weighted Index TWI 7.493,1201 -59,6797 -0,7902 Juni 2016 Australia All Industrial Index XAI 1.226,4900 0,0000 0,0000 Juni 2016 Penggalangan Dana Lewat Pasar Modal masih Marak JAKARTA - Analis pasar modal Guntur Tri Hariyanto memproyeksikan minat perusahaan menggalang dana melalui pasar modal hingga akhir 2016 masih marak salah satunya dipicu dampak positif kebijakan pemerintah mengenai amnesti pajak. “Dampak mengalirnya dana program amnesti pajak ke pasar modal diharapkan semakin terasa dalam 4 bulan ke depan sehingga dapat mendorong minat perusahaan untuk menggalang dana melalui penawaran umum perdana saham (IPO) dan right issue lebih marak,” ujar Guntur JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin sore ditutup naik sebesar 9,25 poin atau 0,17 persen menjadi 5.381,35. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak naik 1,69 poin (0,18 persen) menjadi 927,89. “IHSG ditutup menguat setelah bergerak bervariasi dengan volume perdagangan yang cukup tinggi,” kata analis Reliance Securities Lanjar Nafi di Tri Hariyanto yang juga analis dari Danareksa Capital di Jakarta, kemarin. Di sepanjang tahun ini, ia mengatakan penggalangan dana melalui pasar modal melalui IPO dan right issue masih cenderung rendah meski kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,27 persen menjadi 5.386,08 poin per 31 Agustus 2016. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sejak awal tahun hingga Agustus 2016 nilai emisi penggalangan dana melalui pasar modal mencapai sekitar Rp47,868 triliun. Jumlah tersebut berasal dari IPO, warant, dan penerbitan umum terbatas (right issue). Penggalangan dana itu lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp57,694 triliun. Menurut Guntur Tri Hariyanto, rendahnya pengga- IHSG Ditutup Naik 9,25 Poin Jakarta, kemarin. Sektor industri dasar dan infrastruktur menjadi penahan IHSG untuk menguat lebih tinggi, sedangkan sektor keuangan dan pertambangan menjadi penopang indeks BEI untuk bergerak di area positif. “Kebijakan pemerintah mengenai izin ekspor konsentrat pada delapan jenis mineral mulai awal tahun 2017 menjadi sentimen positif disaat data indeks keyakinan konsumen Indonesia mengalami penurunan,” katanya. Berdasarkan survei Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen pada Agustus 2016 masih berada pada level optimis, yakni sebesar 113,3, meski sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Bila dianalisa secara teknikal, Lanjar Nafi mengatakan bahwa IHSG masih bergerak terkonsolidasi dengan momentum terus mencoba menguat. Diprediksi, kisaran pergerakan indeks BEI pada Kamis (8/9) di kisaran 5.320-5.440 poin. langan dana itu salah satunya disebabkan oleh kelesuan bisnis di sepanjang 2016 ini dengan indikasi seperti pertumbuhan kredit perbankan yang melambat hingga postur APBN pemerintah yang mengalami pemotongan belanja dan target penerimaan. Selain itu, kondisi pasar saham global juga belum stabil merespon perkembangan ekonomi dan politik global yang cukup tidak membuat nyaman, seperti Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) hingga kenaikan suku bunga acuan AS (Fed fund rate). “Kondisi-kondisi itu menjadi salah satu sebab kekhawatiran perusahaan menahan rencana IPO dan right issue,” jelasnya. Ke depannya, Guntur Tri Hariyanto optimistis berjalannya program amnesti pajak serta rencana IPO anak BUMN dan “right issue” BUMN sebagai realisasi pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) dapat meningkatkan aktivitas penggalangan dana di pasar modal di sisa 4 bulan 2016 ini. Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat menilai kebijakan amnesti pajak oleh pemerintah dapat dijadikan momentum bagi perusahaan untuk menggalang dana, salah satunya dengan melaksanakan IPO. Melalui IPO, perusahaan akan mendapatkan dana dari publik sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis. “Akan ada banyak dana repatriasi masuk ke dalam negeri dari kebijakan itu, kondisi itu diharapkan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melepas sebagian sahamnya ke publik melalui mekanisme IPO,” ujarnya. Pasar modal merupakan salah satu pintu masuk untuk menampung dana repatriasi itu diantaranya melalui instrumen investasi saham dan reksa dana. (ant) Sementara itu tercatat frekuensi perdagangan saham di BEI mencapai 273.079 kali transaksi dengan total jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 10,55 miliar lembar saham senilai Rp6,98 triliun. Bursa regional, di antaranya indeks Bursa Hang Seng melemah 45,87 poin (0,19 persen) ke level 23.741,81, indeks Nikkei turun 49,54 poin (0,41 persen) ke level 17.012,44, dan Straits Times melemah 2,90 poin (0,10 persen) ke posisi 2.893,65. (ant) Bisnis Jakarta/ist MASIH MARAK - Minat perusahaan menggalang dana melalui pasar modal hingga akhir 2016 dinilai masih marak salah satunya dipicu dampak positif kebijakan pemerintah mengenai amnesti pajak LPS Jamin Simpanan Hingga Rp2 M PADANG - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan, pihaknya menjamin dana yang disimpan di perbankan hingga Rp2 miliar guna memberikan rasa aman sehingga masyarakat tidak ragu untuk menempatkan uangnya di bank. “Penjaminan tersebut punya tiga syarat yaitu bank tersebut terdaftar sebagai peserta penjamin LPS, simpanan tersebut tercatat dalam pembukuan bank dan suku bunga yang diberikan sesuai dengan ketentuan LPS,” kata Senior Executive Vice President LPS Suharno Eliandy di Padang Rabu. Ia menyampaikan hal itu pada acara sosialisasi LPS yang digelar selama 6 - 7 September 2016 dengan tema Peran LPS dalam Membangun Negeri. Menurut dia penjaminan tersebut diberikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan guna mendukung terciptanya stabilitas sistem perbankan yang merupakan modal penting dalam pembangunan ekonomi. “Program penjaminan simpanan tersebut perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat untuk memberikan rasa aman, tenang dan pasti,” ujarnya. Ia menceritakan pendirian LPS dilatarbelakangi krisis moneter 1998 yang pada saat itu,pemerintah menerapkan blanket guarantee sehingga kebijakan tersebut membebani APBN dan menimbulkan potensi moral hazard dari para pengelola bank. “Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah mendirikan LPS berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 yang beroperasi setahun kemudian,” kata dia. Ia menyebutkan hingga Juni 2016 terdapat 1.915 bank yang menjadi peserta penjaminan LPS terdiri atas 1.797 bank perkreditan rakyat dan 118 bank umum . Sementara hingga Juni 2016 jumlah rekening perbankan di Tanah Air mencapai 184.178.717 rekening atau naik 89 persen dibandingkan 2010 dan jumlah nominal sebesar Rp2.076.794 miliar atau naik 96 persen dibandingkan dari 2010. Suharno mengatakan hingga saat ini LPS telah melakukan fungsi penjaminan simpanan dengan melakukan pembayaran klaim simpanan sebesar Rp783,4 miliar atas 75 bank yang izin usahanya telah dicabut. Sementara Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sumbar, Parman menyambut baik sosialisasi yang dilakukan oleh LPS. Ia menyebutkan pada 2014 jumlah BPR di Sumbar mencapai 100 namun saat ini tinggal 98 karena ditutup akibat buruknya manajemen pengelolaan. “Kami akan terus meningkatkan kapasitas pengelola BPR dan penguatan modal agar tidak ada lagi yang ditutup,” kata dia. (ant)
Ek bis Bisnis Jakarta, Kamis 8 September 2016 3 Pemeriksaan Dugaan Kartel Skuter Matik Berlangsung Terbuka Bisnis Jakarta/ant PEMBANGUNAN WADUK LOGUNG - Sejumlah pekerja menyelesaikan pembuatan waduk lodung di Desa Tanjung Rejo, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, kemarin. Pembangunan waduk yang di harapkan masyarakat berguna sebagai penyedia air bersih, irigasi, tempat wisata dan habitat untuk ikan dan hewan serta sebagai pengendali banjir di wilayah tersebut pengerjaannya sudah mencapai 33 persen dan di targetkan selasai Desember 2018. JAKARTA - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menjamin proses pemeriksaan dugaan kartel sepeda motor skuter matik 110-125 cc akan berlangsung terbuka. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) akan diperiksa KPPU karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Kami menjamin seluruh proses pemeriksaan akan berjalan sesuai prinsip due process of law dan berlangsung secara terbuka sehingga masyarakat dapat ikut mengawal upaya penegakan hukum yang dilakukan KPPU,” kata Syarkawi melalui siaran pers diterima di Jakarta, kemarin. Syarkawi juga menjamin proses pemeriksaan akan berlangsung secara adil. Majelis Komisi tengah memeriksa alat bukti yang diajukan investigator KPPU, YIMM maupun AHM, memanggil saksi, ahli dan pihak lain untuk mendapatkan alat bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran tersebut. Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Sekretariat KPPU Dendy R Sutrisno mengatakan sidang pemeriksaan lanjutan terhadap perkara inisiatif KPPU itu dipimpin Ketua Majelis Komisi Prof Tresna Priyana Soemardi, serta anggota Majelis Komisi Kurnia Sya’ranie dan Munrokhim Misanam. “Sidang perdana pemeriksaan lanjutan menghadirkan saksi Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia Gunadi Sindhuwinata,” jelasnya. Pemanggilan Gunadi untuk mendapatkan keterangan tentang industri sepeda motor nasional seperti data pangsa pangsar, alur distribusi, dan pengaruh faktor makro ekonomi terhadap pembentukan harga. “Termasuk keterangan bagaimana asosiasi menjalankan organisasi seperti peran para anggota asosiasi, informasi yang disampaikan oleh anggota asosiasi, dan peran asosiasi dalam mengelola informasi tersebut,” katanya. (ant) Holding Energi Diminta Tunggu Revisi UU Migas JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali berpendapat pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN energi sebaiknya menunggu revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Poin pentingnya adalah sebaiknya holding energi menunggu revisi UU Migas yang tentunya pembahasannya melibatkan DPR sebagai wakil rakyat,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Menurut dia, hingga kini, rencana pembentukan induk BUMN energi berupa akuisisi PT Pertamina (Persero) atas PT PGN (Persero) Tbk belum dibahas bersama Komisi VII DPR. Pembentukan induk BUMN energi, lanjutnya, mesti dikaji secara komprehensif. “Jangan terburuburu bikin holding,” katanya. Syaikhul juga menambahkan pembentukan induk perusahaan energi hendaknya tidak hanya sebatas akuisisi PGN oleh Pertamina. Namun, melibatkan seluruh BUMN energi seperti Pertamina, PGN, PT PLN (Persero), dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Sebab, selama ini, permasalahan BUMN bukan hanya antara Pertamina dan PGN, tapi juga dengan PLN dan BUMN energi lain. “Jadi, holding energi secara menyeluruh lebih masuk akal,” katanya. Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Siti Mukaromah juga mengatakan, saat ini, RUU BUMN sebagai revisi UU No 19 Tahun 2003 masih dalam pembahasan di Komisi VI DPR. “Artinya, aturan terkait perusahaan induk BUMN belum ada payung hukumnya,” katanya. Kalau mengacu pada UU 19/ 2003, pembentukan induk BUMN akan tersandung beberapa persoalan seperti status PGN yang akan berubah menjadi perusahaan non-BUMN. “Dengan perubahan status itu, maka semestinya tidak begitu saja dibentuk holding. Apalagi PGN yang sahamnya sudah terbuka,” ujarnya. Selain belum adanya payung hukum, pembentukan perusahaan induk Pertamina-PGN juga mesti mempertimbangkan status PGN sebagai perusahaan publik, yang malah bisa berdampak negatif pada kinerja BUMN gas tersebut. Pertimbangan lain, hingga saat ini, belum ada peta jalan (road map) tata kelola migas, sehingga tidak terlihat apakah induk Pertamina-PGN itu diperlukan atau tidak. Siti juga mengatakan, pembentukan perusahaan induk Pertamina- PGN harus melalui konsultasi dengan DPR, karena pendanaannya lewat APBN. “Sampai kini, rencana ‘holding’ PGN-Pertamina ini belum dikonsultasikan ke Komisi VI DPR,” katanya. (ant) Cadangan Devisa Agustus Bertambah 2,1 M Dolar JAKARTA - Jumlah cadangan devisa pada akhir Agustus 2016 bertambah 2,1 miliar dolar AS menjadi 113,5 miliar dolar AS, dari jumlah pada akhir Juli 2016 sebesar 111,4 miliar dolar AS, menurut pernyataan Bank Indonesia (BI). Penambahan penerimaan cadangan devisa tersebut antara lain karena penerimaan pajak dan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas, yang melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo, kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. “Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” ujar Tirta. Jumlah cadangan devisa tersebut, cukup untuk membiayai 8,7 bulan impor, atau 8,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. (ant) Indoplas, Indopack, dan Indoprint 2016 Hadirkan Teknologi Terbaru dan Peralatan Inovatif Bisnis Jakarta/grd TINJAU STAN - Gernot Ringling (2 dari kiri) didampingi Rini Sumardi (kiri) mendengarkan informasi terkait mesin cetak saat meninjau salah satu stan pada pameran Indoplas, Indopack dan Indoprint 2016 di JIExpo Kemayoran Jakarta, kemarin. JAKARTA – Pameran The Indonesian International Plastics, Processing, Packaging and Printing Exhibitions telah hadir kembali menampilkan teknologi baru, peralatan inovatif, serta solusi untuk ketiga sektor tersebut. Pameran Indoplas, Indopack, dan Indoprint 2016 yang digelar selama empat hari ini diikuti 400 perusahaan dari 20 negara termasuk lima paviliun nasional dan grup perusahaan dari Jerman, Korea, Singapura, Taiwan, dan Thailand. Tahun ini, ditargetkan lebih dari 20.000 pengunjung termasuk delegasi industri dari berbagai wilayah dan negara sekitarmya akan menghadiri Indoplas, Indopack (menggabungkan Indoprocess) dan Indoprint 2016 yang akan mencakup berbagai sektor aplikasi. Managing Director Messe Düsseldorf Asia Gernot Ringling mengatakan, jumlah peserta dari pasar internasional mencapai sekitar 60 persen dari total peserta pameran. “Ini adalah sebuah pengakuan bahwa pameran ini berdimensi internasional, dan minat untuk berbisnis serta potensi pertumbuhan di Indonesia dan kawasan tersebut terus menunjukkan peningkatan,” nilainya dalam keterangan tertulis di Jakarta kemarin. Ia mengaku telah melihat peningkatan partisipasi dari perusahaan yang berasal dari China, Jerman, Singapura, Korea Selatan dan Thailand serta peningkatan secara global terhadap ketertarikan pada pasar di Indonesia. Direktur dari WAKENI, Rini Sumardi mengaku sangat senang dapat menghadirkan pameran yang sangat relevan dan ditargetkan untuk para pemain kunci dalam industri lokal untuk menjalin bisnis dan dapat mempelajari langsung dari para ahlinya. “Kita benarbenar berkomitmen menghadirkan even ini untuk peserta pameran dan pengunjung di setiap edisinya dan bersama-sama dengan mitra kami MDA, kami yakin acara ini akan sukses,” cetusnya Pameran yang diselenggarakan atas kerja sama antara PT. Wahana Kemalaniaga Makmur (WAKENI) dan Messe Düsseldorf Asia mendapatkan dukungan penuh dari suksesnya tiga pameran dagang internasional No. 1 dalam industri plastik, kemasan, dan cetak yaitu K, interpack, dan drupa, yang diselenggarakan oleh Messe Düsseldorf, Jerman. Indoplas, Indopack dan Indoprint 2016 akan menghadirkan platform menarik untuk teknologi paling modern dalam industri plastik, kemasan kreatif dan solusi pemrosesan, serta aplikasi cetak inovatif untuk melayani ketiga industri tersebut. Dari bahan mentah hingga produk setengah jadi, mesin dan peralatan multi-fungsi, solusi khusus hingga metode pemrosesan terpadu. (grd) Bisnis Jakarta/ant PEMBANGUNAN PROYEK TOD - Aktivitas pembangunan Proyek Transit Oriented Development (TOD) di Dukuh Atas, Jakarta, kemarin. Proyek TOD nantinya akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi massal untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses moda transportasi seperti MRT, KRL Commuter Line, LRT dan Bus Transjakarta. Amnesti Pajak untuk WP Besar JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR RI Amir Uskara mengemukakan bahwa program amnesti pajak utamanya ditujukan kepada mereka yang termasuk wajib pajak besar yaitu konglomerat yang ingkar dari kewajiban membayar pajak dalam negeri. “Kebijakan tax amnesty sejak awal tetap ditujukan untuk wajib pajak besar. Utamanya mereka yang menaruh uang dalam jumlah besar di luar,” kata Amir dalam rilis di Jakarta, kemarin. Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar amnesti pajak dapat menjadi pintu masuk bagi reformasi sektor perpajakan antara lain dengan mengubah UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Menurut dia, reformasi tersebut juga harus dapat membangun budaya membayar pajak yang diikuti dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, reformasi tersebut mesti dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi yang disegani, dihormati, dipercaya dan kuat. Dengan adanya reformasi perpajakan, maka diharapkan rasio penerimaan pajak Indonesia bisa meningkat lebih tinggi dari saat ini, yang berada di kisaran 11 persen. Kementerian Keuangan mencatat progres program amnesti pajak per 7 September 2016 mencapai 3,6 persen atau terkumpul uang tebusan Rp6,35 triliun dari target Rp165 triliun hingga batas akhir 31 Maret 2017. Berdasarkan data yang diakses di laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yakni www.pajak.go.id/statistikamnesti di Jakarta, Rabu, pukul 17.30 WIB, komposisi uang tebusan itu terdiri dari wajib pajak orang pribadi non-UMKM sebesar Rp5,39 triliun, badan non-UMKM Rp612 miliar, orang pribadi UMKM Rp334 miliar, dan wajib pajak badan UMKM Rp12,5 miliar. Partisipasi program amnesti pajak paling banyak didapat dari deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp209 triliun, deklarasi harta di luar negeri Rp58,7 triliun, dan dana wajib pajak yang kembali ke Indonesia dari luar negeri atau repatriasi sebesar Rp14,7 triliun. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan dirinya siap pasang badan untuk bertanggung jawab apabila program amnesti pajak gagal. “Kalau amnesti pajak berhasil, itu keberhasilan semua pihak bangsa ini. Kalau gagal, saya yang tanggung jawab,” kata Ken ditemui usai konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (6/ 9). Seandainya amnesti pajak gagal memenuhi ekspektasi berdasarkan target-target yang telah ditetapkan, Ken menyerahkan wujud pertanggungjawabannya tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ant)
Page 1: No. 163 tahun X Kamis, 8 September
Page 5 and 6: Bisnis Jakarta, Kamis 8 September 2
Page 7 and 8: Cerem nial Bisnis Jakarta, Kamis 8

Bisnis Jakarta 8 September 2016

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?