Bisnis Jakarta 7 Oktober 2016

More documents

Recommendations

Info

Ek bis Bisnis Jakarta, Jumat 7 Oktober 2016 2 INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA INFRASTRUKTUR PERTANIAN PERTAMBANGAN INDUSTRI DASAR KONSUMEN PROPERTI 782.23 12.411 1.6122 2157.7771 -6.2588 -0.2892 3200.926 -9.8091 -0.3055 398.958 0.525 0.1318 0.525 0.1318 3.51 0.3169 200.397 -0.641 -0.3188 SAHAM KENAIKAN DAN PENURUNAN TERBESAR BEI SAHAM TERAKTIF BEI (REGULER) SAHAM KENAIKAN TERBESAR BEI 1.AKKU 235 180 332.500 55 30,56 2. ATPK 154 145 30.500 9 6,21 3.GTBO 129 122 625.500 7 5,74 4. TPIA 4.100 3.900 600.500 200 5,13 5.ASRM 2.625 2.500 13.000 125 5 6. BHIT 220 210 131.378.500 10 4,76 7.BACA-W 92 88 500 4 4,55 8.UNSP-W2 145 139 500 6 4,32 9. DLTA 125.000 120.000 1.500 5.000 4,17 10.JIHD 800 770 180.500 30 3,90 11.FPNI 135 130 46.000 5 3,85 12.INCI 270 260 880.500 10 3,85 13.ACES 3.000 2.900 473.000 100 3,45 14.SMCB 2.250 2.175 12.392.500 75 3,45 15.ENRG-W 67 65 384.066.000 2 3,08 16.ALMI 1.030 1.000 1.359.000 30 3 17.ENRG 194 189 637.859.000 5 2,65 18.BJBR 1.170 1.140 28.060.000 30 2,63 19.COWL 117 114 1.345.000 3 2,63 20.RALS 790 770 7.479.500 20 2,60 21.KIJA 126 123 15.264.500 3 2,44 22.BCIP 215 210 1.441.000 5 2,38 23.PICO 215 210 3.652.500 5 2,38 24.BTEK 880 860 524.500 20 2,33 25.HDFA 230 225 10.136.500 5 2,22 26.SMDM 139 136 56.000 3 2,21 27.SPMA 235 230 204.500 5 2,17 SAHAM BROKER BEI Code Name Value Volume Frequency YP eTrading Securities 350.264.445.612 696.603.000 22.937 PD Indo Premier Securities 238.014.919.500 371.099.500 11.704 CS Credit Suisse Securities Indonesia 476.413.987.500 181.804.500 8.011 YU CIMB-GK Securities Indonesia 576.502.496.000 350.511.500 7.970 DX Bahana Securities 645.096.367.000 357.902.000 7.522 AK UBS Securities Indonesia 253.303.627.500 71.423.500 7.229 ZP Kim Eng Securities 514.037.120.000 316.123.000 7.199 NI BNI Securities 129.588.278.500 195.144.000 6.618 KK Phillip Securities Indonesia 113.067.510.500 162.753.000 5.318 SAHAM PENURUNAN TERBESAR BEI 1.KBRI-W 1 2 62.241.500 -1 -50 2.EKAD 480 570 102.726.000 -90 -15,79 3. ARTI 445 485 1.734.000 -40 -8,25 4. IGAR 405 440 3.927.500 -35 -7,95 5.GSMF 70 76 500 -6 -7,89 6.RAJA 600 650 2.000 -50 -7,69 7.ADMG 455 490 10.867.000 -35 -7,14 8.GPRA 114 122 176.000 -8 -6,56 9.FREN-W 29 31 1.190.000 -2 -6,45 10.LPIN 3.300 3.525 1.491.000 -225 -6,38 11.PBRX-W 105 112 110.000 -7 -6,25 12.RUIS 225 240 619.500 -15 -6,25 13.CSAP 169 180 469.500 -11 -6,11 14.AMRT 3.100 3.300 17.000 -200 -6,06 15.LAMI 188 200 23.500 -12 -6 16.BSDE 820 870 26.897.500 -50 -5,75 17.CFIN 670 710 7.402.500 -40 -5,63 18.MLPL-W 67 71 529.500 -4 -5,63 19.ELSA 255 270 20.619.500 -15 -5,56 20.LPCK 530 560 150.000 -30 -5,36 21.BIPI-W 36 38 1.924.500 -2 -5,26 22.PBRX 450 475 6.152.500 -25 -5,26 23.BULL-W 37 39 10.668.500 -2 -5,13 24.FAST 10.000 10.500 38.500 -500 -4,76 25.BORN 1.410 1.480 94.955.500 -70 -4,73 26.PJAA 810 850 14.000 -40 -4,71 27.JPRS 620 650 3.149.500 -30 -4,62 REKAPITULASI BEI Papan Volume Value Regular 8.651.617.000 8.903.828.581.500 Perdagangan Rights 11,728,000.000 691.901.000 Perdagangan Warrants 994.535.500 48.421.308.500 Total 10.138.969.126 9.361.955.492.276 Asing Beli 559.014.172 1.587.001.849.250 Asing Jual 739.028.268 2.539.477.667.750 Transaksi Asing Netto -180.014.096 -952.475.818.500 1 BUMI 540.569,86 354.413 4.732 3.050 -100 2.528 3.025 3.050 7.633 2 ASII 242.914,93 8.377 1.703 58.300 150 11 58.300 58.400 23 3 BMRI 192.792,61 56.618 2.052 6.800 50 8.932 6.700 6.800 842 4 TLKM 175.562,01 50.638 2.072 6.850 -250 72 6.850 6.900 1.432 5 BBNI 157.735,10 87.560 1.802 3.625 -50 2.672 3.600 3.625 2.218 6 BBRI 156.574,53 50.704 1.917 6.200 50 439 6.150 6.200 122 7 BBCA 141.095,17 39.060 1.106 7.200 100 1.958 7.200 7.250 4.642 8 BORN 135.080,66 189.911 3.419 1.410 -70 9.901 1.400 1.410 5.508 9 ADRO 123.885,98 107.416 1.120 2.275 -75 1.533 2.275 2.300 563 10 ENRG 119.951,47 1.275.718 2.177 194 5 26.635 193 194 24.572 11 UNTR 108.644,48 9.535 834 22.900 250 188 22.800 22.900 287 12 PGAS 107.504,83 54.063 787 4.000 50 68 3.975 4.000 9.174 13 ITMG 92.612,35 4.143 1.267 44.450 -950 6 44.200 44.500 51 14 BRAU 85.767,82 316.836 301 550 10 7.897 540 550 19.423 15 SMGR 79.416,03 16.785 1.006 9.500 -100 661 9.400 9.500 432 16 TINS 70.631,97 59.409 1.625 2.375 -75 3.153 2.350 2.375 1.534 17 INTP 68.291,95 8.138 919 16.900 150 5 16.800 16.900 28 18 SIMP 68.090,14 116.603 979 1.160 -30 55.549 1.150 1.160 1.246 19 GGRM 67.208,52 3.004 651 44.300 -1.350 26 44.300 44.600 9 20 PTBA 66.860,49 6.460 536 20.800 -50 6 20.750 20.800 83 21 GIAA 65.426,84 239.626 156 520 -10 20.976 510 520 4.361 22 HRUM 63.532,79 14.124 822 9.050 -50 260 9.000 9.050 1.061 23 JSMR 63.115,51 36.762 349 3.425 0 615 3.400 3.425 231 24 EKAD 58.261,38 205.452 4.429 480 -90 1.032 475 480 217 25 IDKM 57.235,67 134.659 8 930 0 61.399 930 940 2.449 26 INDY 54.738,01 28.919 803 3.825 -50 470 3.800 3.825 746 27 INCO 54.490,33 24.598 942 4.525 50 224 4.475 4.525 3 28 BDMN 52.955,50 18.164 814 5.850 -50 8.304 5.800 5.850 45 29 ICBP 47.282,66 18.971 287 4.925 -75 626 4.925 4.975 1.019 INDEKS INTERNASIONAL BEI (ASIA PASIFIK) Nama Indeks Simbol Value +/- +/-% Updated Hang Seng Index HSI.X 19.330,6992 -1.159,8711 -5,6605 Oct 2016 Kuala Lumpur Composite Index KLCI 1.472,1400 24,8500 1,7170 Oct 2016 Seoul Composite Index KOSPI 1.801,3500 -68,1000 -3,6428 Oct 2016 Tokyo Nikkei 225 NI225 8.944,4805 -153,0791 -1,6826 Oct 2016 Manila Composite Index PHSC 4.157,0298 -174,2104 -4,0222 Oct 2016 Stock Exchange of Thai SET 1.042,5400 -35,6499 -3,3065 Oct 2016 Tokyo SE Index TOKS 1.725,2400 0,0000 0,0000 Oct 2016 Taipei Weighted Index TWI 7.493,1201 -59,6797 -0,7902 Oct 2016 Australia All Industrial Index XAI 1.226,4900 0,0000 0,0000 Oct 2016 Amnesti Pajak Dongkrak Simpanan Bank Tahun Depan Bisnis Jakarta/ist DONGKRAK SIMPANAN PERBANKAN - BI memperkirakan dana repatriasi amnesti pajak akan mendongkrak simpanan perbankan pada akhir Desember 2016 dan terasa signfikan pada kuartal-1 2017. JAKARTA - Bank Indonesia memperkirakan dana repatriasi amnesti pajak akan mendongkrak simpanan perbankan pada akhir Desember 2016 dan terasa signfikan pada kuartal- 1 2017. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, dalam sebuah seminar, di Jakarta, Kamis, memperkirakan pada akhir 2016, dana repatriasi yang masuk sedikitnya sekitar Rp180-Rp200 triliun, dari posisi terakhir September 2016 sebesar Rp137 triliun. “Jadi nanti simpanan dibandingkan Produk Domes- tik Bruto (Deposit over GDP), dengan adanya tambahan Rp137 triliun, dan di kuartal IV, akan ada tambahan katakanlah menjadi Rp 180-200 triliun, akan menambah rasio DPK 1,5-1,7 terhadap Produk Domestik Bruto,” ujarnya. Sedangkan hingga akhir September 2016 lalu, Juda mengakui likuiditas perbankan memang tertekan karena nasabah banyak mengambil dana untuk membayar tebusan amnesti pajak. Juda menyarankan pemerintah, yang mendapat dana tebusan tersebut, untuk segera membelanjakan tambahan anggaran dari tebusan amnesti, agar berpengaruh ke perekonomian dan juga likuiditas perbankan. “Tentu saja penerimaan dari ‘Tax Amnesty’ ini harus segera dibelanjakan agar likuiditas di pasar tidak berkurang,” ujarnya. Sebagai gambaran, data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Agustus 2016, sudah menunjukkan, jumlah simpanan di bank mengalami kenaikan secara bulanan sebesar 0,36 persen menjadi sebesar Rp 4.678 triliun. Jumlah simpanan nasabah kaya atau nasabah simpanan dengan saldo di atas Rp2 miliar juga meningkat. Jumlah rekening nasabah kaya naik 1,52 persen menjadi 230.816 rekening per Agustus 2016). Sedangkan, nominal simpanannya naik sebesar 0,43 persen menjadi Rp 2.604.446 miliar (Agustus 2016). (ant) OJK Siap Terbitkan Regulasi Fintech Akhir Tahun JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap menerbitkan regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi (financial technology/fintech) sebelum akhir 2016. “Sebelum akhir tahun, regulasi sudah keluar,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto di Jakarta, kemarin. Saat ini, OJK telah membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan, yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan fintech dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. “OJK secara intensif terus mempelajari perkembangan fenomena fintech ini, agar OJK dapat mengawal evolusi ekonomi ini supaya mampu mendukung perkembangan industri jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen,” ujar Rahmat. Kehadiran fintech, bagi OJK selaku otoritas industri jasa keuangan, merupakan peluang untuk terus meningkatkan perkembangan sektor jasa keuangan termasuk mendorong program inklusi keuangan. Namun, kehadiran fintech juga menjadi tantangan bagi OJK untuk memastikan keandalan, efisiensi, dan keamanan dari transaksi online tersebut agar tidak merugikan konsumen. Dari kajian OJK, jumlah sementar perusahaan fintech yang masuk dalam otorisasi OJK saat ini sebanyak 120 perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan ruang lingkup aturan yang sedang disiapkan di bidang fintech sendiri, sementara ini adalah aturan di bidang permodalan, aturan model bisnis, aturan perlindungan konsumen, dan aturan manajemen risiko minimal. (ant) IHSG Ditutup Turun 11,30 Poin JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin ditutup turun sebesar 11,30 poin atau 0,20 persen menjadi 5.409,34 poin yang dipicu aksi lepas saham oleh pemodal asing. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak turun 1,85 poin (0,19 persen) menjadi 933,75. “IHSG bergerak melemah menyusul aksi lepas saham oleh pemodal asing, meski tidak terlalu besar namun cukup mempengaruhi pergerakan indeks,” kata Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo di Jakarta, kemarin. Berdasarkan data BEI, pelaku pasar asing membukukan jual bersih atau “foreign net sell” sebesar Rp75,043 miliar pada Kamis (6/ 10) ini. Kondisi bursa saham di kawasan Asia yang bergerak menguat juga belum mampu untuk menopang indeks BEI. Pemodal di dalam negeri sangat selektif dalam mengakumulasi saham. Analis Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya menambahkan bahwa IHSG masih bergerak dalam rentang konsolidasi wajar, di tengah penantian terhadap rilis kinerja emiten pada kuartal ketiga tahun ini. Secara teknikal, level IHSG di 5.488 poin merupakan level psikologis batas atas yang perlu digapai untuk memperkokoh pola tren penguatan dalam jangka pendek. Sementara itu tercatat frekuensi perdagangan saham di BEI mencapai 292.342 kali transaksi dengan total jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 9,26 miliar lembar saham senilai Rp6,06 triliun. Bursa regional, di antaranya indeks Bursa Hang Seng menguat 164,19 poin (0,69 persen) ke level 23.952,50, indeks Nikkei naik 79,86 poin (0,47 persen) ke level 16.899,10, dan Straits Times menguat 3,43 poin (0,12 persen) posisi 2.885,22. (ant)
Ek bis Bisnis Jakarta, Jumat 7 Oktober 2016 3 Utang Global 2016 Capai Rekor Tertinggi JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) menyampaikan utang global pada 2016 mencapai rekor tertinggi sejak krisis keuangan dunia 2010, yang dipicu rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat inflasi. Direktur Fiskal IMF Vitor Gaspar mengatakan dalam konferensi pers Laporan FiskalOktober 2016 yang disiarkan langsung melalui laman IMF dari Washington DC, Amerika Serikat, Kamis pagi waktu setempat, menyebutkan utang global telah meningkat 225 persen sejak akhir 2015. “Utang global menjadi salah satu penghambat utama dalam pemulihan ekonomi global yang masih rentan,” kata Gaspar. Di sisi lain, IMF menilai utang luar negeri masih akan terus meningkat karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang tinggi, oleh karena itu diperlukan kebijakan fiskal yang dapat mendukung akitivitas ekonomi dan memfasilitasi restrukturasi utang swasta, serta memangkas kredit macet perbankan. Berdasarkan data IMF, sekitar dua per tiga dari utang global atau hampir senilai 100 triliun dolar AS adalah utang sektor swasta. IMF menilai meskipun siklus utang tidak sama di tiap negara, namun besarnya utang global meningkatkan risiko kemampuan pembayaran utang dan menghambat pertumbuhan ekonomi seluruh dunia. Di kelompok ekonomi maju, IMF menilai utang luar negeri swasta terus meningkat dalam beberapa kasus, namun seiring dengan tren tersebut, utang pemerintah juga meningkat, antara lain karena pengambilalihan pembayaran utang (bailout) swasta melalui perbankan. Sementara itu, kelompok negara dan ekonomi berkembang, utang swasta selalu tinggi sejak 2008, terutama tampak di Tiongkok yang memiliki akses terhadap pembiayaan global, telah memicu pertumbuhan kredit swasta dengan pesat. Di kelompok ekonomi dengan pendapatan rendah, utang swasta dan pemerintah juga meningkat karena akses jasa keuangan yang meluas dan pasar yang makin baik, namun secara umum rasio utang terhadap PDB tetap rendah. Dalam situasi keuangan global saat ini, IMF merekomendasikan kebijakan regulasi dan supervisi tingkat utang swasta diperketat agar tetap termonitor dan berkelanjutan, serta kebijakan fiskal harus terukur saat mengalami kenaikan untuk menciptakan bantalan penyangga saat terjadi penurunan. Selain itu, IMF menilai insentif pajak yang dapat mendorong penambahan utang luar negeri harus dihentikan untuk membatasi kenaikan yang berlebihan secara tiba-tiba, khususnya di kelompok ekonomi berkembang, di mana utang swasta meningkat dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. “Sangat penting bagi ekonomi berkembang memiliki kebijakan terukur untuk mencegah kenaikan utang dalam waktu singkat dan jumlah yang besar,” kata Direktur Fiskal IMF Vitor Gaspar. (ant) Ekonomi Digital Tumpuan Masa Depan Indonesia Bisnis Jakarta/ant HARGA KEDELAI IMPOR NAIK - Perajin memindahkan kedelai ke dalam mesin penggiling di salah satu rumah industri di Jakarta, kemarin. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (Gakopindo) Aip Syarifuddin mengatakan kenaikan harga kedelai impor satu bulan terakhir rata-rata di kisaran Rp6.900 - Rp7.000 per kilogram di tingkat koperasi yang sebelumnya Rp6.300 - Rp6.500 sedangkan harga di pasaran lebih tinggi yakni Rp10.597 per kilogramnya. JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan investasi jasa, termasuk ekonomi digital akan menjadi tumpuan masa depan Indonesia. “Sektor ekonomi jasa merupakan salah satu sektor yang akan memiliki potensi luar biasa dalam peningkatannya,” kata Tom, sapaan akrab Thomas, dalam siaran pers di Jakarta, kemarin. Dalam paparannya di acara Indonesia Knowledge Forum, Tom menjelaskan pemerintah telah melakukan beberapa hal untuk mendukung sektor tersebut, di antaranya langkah untuk mencetak biru untuk percepatan ekonomi digital dan melahirkan pemuda sebagai generator ekonomi baru. Cetak biru peta jalan e-commerce yang diluncurkan Januari 2016 mencakup penguatan logistik, dukungan pembiayaan, perlindungan konsumen, infrastruktur TIK, aturan pajak, pendidikan, dan cyber security. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2015, nilai e-commerce Indonesia 18 miliar dolar AS, meningkat 50 persen. Pada 2020 nilainya berpotensi mencapai 130 miliar dolar AS. Selain itu, pemerintah juga melakukan inovasi dengan mendukung ekonomi digital dengan Palapa Ring, semua kota di Indonesia akan didukung broadband 2019. Tom dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi selalu menyampaikan mengenai bagaimana saat ini adalah eranya keterbukaan dan persaingan. “Di era sosmed ini tidak ada gunanya mencoba menutup-nutupi sesuatu. Sama halnya dengan di perdagangan dan investasi. Kalau terbuka ya terbuka, kalau tertutup ya tertutup, jangan setengah hati,” ujarnya. Indonesia Knowledge Forum yang digagas oleh BCA dihadiri oleh 1.200 partisipan dengan menghadirkan beberapa pembicara di antaranya Tony Prasetiantono (Pengamat Ekonomi), Fadjar Hutomo (Deputi Bekraf), Yohanes Surya (Founder Surya Institute), dan William Tanuwijaya (CEO Tokopedia). Beberapa tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut di antaranya Economy, Marketing, Creativity & Innovation, HC & Leadership, serta ditutup talkshow dengan Menteri Pariwisata. (ant) Konsumsi Rumah Tangga Diperkirakan Naik Triwulan III JAKARTA - Bank Indonesia memperkirakan konsumsi rumah tangga dalam Produk Domestik Bruto akan naik pada triwulan III 2016 melebihi pertumbuhan 5,04 persen pada triwulan II, salah satu faktornya karena konsumsi tinggi pada Idul Fitri 2016. Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Hendy Sulistiowati di Jakarta, Kamis, mengungkapkan kenaikan konsumsi rumah tangga juga terindikasi dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) secara triwulanan menjadi 112,5 dari 111,6 poin di triwulan II. “Dengan kenaikan IKK (secara triwulanan), lazimnya konsumsi rumah tangga juga naik,” ujar Hendy. Konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukkan Produk Domestik Bruto, atau sebesar 55,9 persen, dan selanjutnya komponen Pembentukkan Modal Tetap Bruto (PMTB). Meskipun secara triwulanan naik, IKK secara bulanan justeru menurun. IKK September 2016 sebesar 110,0 dibandingkan Agustus 2016 yang sebesar 113,3 poin. Perolehan IKK ditemukan dari survei konsumen terhadap 4.600 rumah tangga responden di 18 kota. IKK yang berada di atas 100 persen menggambarkan bahwa sebagian besar responden masih optimistis dengan kondisi perekonomian Indonesia. Jika di bawah 100 persen, diartikan bahwa responden mulai pesimistis terhadap kondisi perekonomian. Hasil survei konsumen September 2016 juga menyebutkan konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga akan meningkat pada Desember 2016, tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga (IEH) tig bulan mendatang yang naik 17,6 poin menjadi 168,7. “Tekanan kenaikan harga tertinggi diperkirakan terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dan kelompok bahan makanan,” kata dia. “Untuk kondisi 6 bulan mendatang (Maret 2017), konsumen memperirakan kenaikan jumlah tabungan tidak lebih tinggi dari bulan sebelumnya,” tambahnya. (ant) Dana Repatriasi Masuk Pasar Modal dalam Waktu Dekat JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan dana repatriasi dari hasil program amnesti pajak akan mulai masuk ke instrumen investasi pasar modal dalam waktu dekat. “Dalam peraturannya, dana repatriasi masuk ke bank persepsi. Setelah itu, pemilik dana tentu akan berpikir untuk menempatkan dananya ke sejumlah produk investasi. Perkiraan saya, dalam 1-2 bulan ke depan mulai masuk ke pasar modal. Apakah nanti masuknya ke saham dalam hal ini sekuritas, atau ke reksa dana dalam hal ini manajer investasi,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida di Jakarta, kemarin. Pemilik dana repatriasi dapat memanfaatkan pasar modal sebagai tempat investasi yang menjanjikan, mengingat kinerja pasar modal Indonesia cukup positif. “Pemilik dana tentu berharap ada return, kalau tidak, untuk apa repatriasi,” katanya. Ia mengemukakan rata-rata imbal hasil yang diperoleh dalam produk reksa dana dalam setahun sekitar 7-20 persen, reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) sekitar 10-20 persen, dana investasi real estate (DIRE) sebesar 10-an persen, dan efek beragun aset sebesar 8-10 persen. Saat ini, Nurhaida menyampaikan terdapat 18 Manajer Investasi dan 19 Perusahaan Efek yang telah memiliki izin untuk menampung dana repatriasi peserta amnesti pajak. Ia mengharapkan dana repatriasi itu segera masuk ke produk investasi pasar modal karena dapat digunakan untuk membangun negara. Salah satu produk pasar modal dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur yakni RDPT. “Dalam RDPT, dana yang masuk akan dihimpun yang selanjutnya dialokasikan oleh Manajer Investasi ke yang berkaitan langsung dengan proyek, misalkan sektor infrastruktur,” paparnya. Ia optimis nilai investasi di dalam produk Nurhaida RDPT akan meningkat ke depannya seiring dengan kebutuhan investasi dari pemilik dana repatriasi. Saat ini, dana kelolaan dalam produk RDPT masih di bawah Rp100 miliar. “Ke depan, akan ada kebutuhan investasi di dana repatriasi. Nah, disitu barangkali bisa bertambah, dan tentu bukan hanya di RDPT saja,” katanya. Saat ini, Nurhaida mengatakan bahwa salah satu yang menjadi perhatian OJK adalah mengantisipasi permintaan yang tinggi terhadap produk investasi. Maka itu, OJK akan mempercepat proses penerbitan instrumen investasi di pasar modal. “Jadi, ketika pemilik dana mulai membutuhkan produk investasi, di pasar modal sudah ada banyak dan lebih luas. Dengan begitu, akan imbang antara ‘supply dan demand’,” katanya. (ant) Fintech Diharapkan Buka Akses Pembiayaan Baru UMKM Bisnis Jakarta/ant BUKA AKSES PEMBIAYAAN UMKM - Penjaga stan menata berbagai produk hasil kerajinan tangan berbahan dasar limbah logam pada sebuah Pameran Produk Unggulan kemarin. Fintech diharapkan dapat membuka akses pembiayaan baru bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). JAKARTA - Perkembangan industri jasa keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) diharapkan dapat membuka akses pembiayaan baru bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sekitar 99 persen dari total unit usaha di Indonesia, kata Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto, di Jakarta, Kamis, merupakan UMKM yang jumlahnya mencapai 60 juta unit dan memberi kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 60,34 persen dengan penyerapan tenaga kerja hingga 96,99 persen. Jumlah UMKM yang bankable hanya sekitar 11 juta unit sehingga 49 juta unit lainnya diperkirakan belum mendapat akses pembiayaan industri jasa keuangan (IJK). “Kami harapkan, melalui fintech, akses pembiayaan bagi (pelaku usaha) yang kecilkecil ini semakin terbuka,” ujarnya. Selain itu, melalui fintech juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih relatif rendah. Dari sekitar Rp5.400 triliun hasil (output) UMKM, nilai ekspornya hanya mencapai Rp182 triliun ataus sekitar 3,37 persen. “Fintech diharapkan dapat membuka akses pemasaran baru UMKM ke luar negeri,” katanya. Rahmat menuturkan, selain akan membantu UMKM, dalam skala besar juga berpotensi membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan di dalam negeri yang masih sangat besar. Total kebutuhan pembiayaan sendiri sekitar Rp1.649 triliun, sementara kapasitas pembiayaan oleh IJK hanya sekitar Rp660 triliun sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp988 triliun per tahun. Dalam hal ini, tegasnya, fintech diharapkan dapat mengalirkan dana pinjaman dari luar negeri ke Indonesia. Distribusi pembiayaan nasional saat ini juga masih belum merata di 17 ribu pulau. Sekitar 60 persen dari total pembiayaan terkonsentrasi di Pulau Jawa karena sulit dan mahalnya penilaian (assesment) risiko lintas pulau. Dengan fintech, diharapkan dapat menurunkan biaya assesment risiko dan biaya pengadaan pinjaman, serta mempercepat penyalurannya. (ant)
Page 1: No. 183 tahun X Jumat, 7 Oktober 20
Page 5 and 6: Bisnis Jakarta, Jumat 7 Oktober 201
Page 7 and 8: Cerem nial Bisnis Jakarta, Jumat 7

Bisnis Jakarta 7 Oktober 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?