17-februari-2017

JUMAT
17 FEBRUARI 2017
MEMBANGUN
DESA
Para Kades se-Kec Barumun saat mengikuti Musrenbang
(m24/Aswin)
Kecamatan Barumun Gelar
Musrenbang 2017
PALAS-M24
Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kec
Barumun, Kab Padanglawas (Palas), tahun 2017 digelar, Kamis (16/2).
Agenda rapat untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kab Palas tahun 2017. Selain itu dibahas juga prioritas kegiatan
hasil Musrenbang Desa di wilayah Kec Barumun.
Dalam musyawarah dilakukan juga koordinasi, konfirmasi, klarifikasi
usulan program tingkat kecamatan, melakukan klasifikasi atas prioritas
kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta menetapkan prioritas kegiatan
yang akan diusulkan pada forum SKPD tersebut.
Camat Barumun, Ass'ad Tufeil kepada M24 mengatakan,
musyawarah tahunan itu dilaksanakan untuk mendapatkan masukan,
konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil
Musrenbang desa, program lintas desa, serta program internal
kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Program Kerja
Kecamatan (RPTK) ini.
"BPMPD sebagai koordinator kegiatan didampingi Bappeda
bersama dengan SKPD terkait yang bertugas sebagai narasumber
dalam memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan di tahun 2017 yang sudah diakomodasi dalam APBD
Tahun 2016, dan program kerja pada tahun 2017," katanya.
Lanjut Camat, dalam kegiatan juga menampung usulan
pembangunan yang disampaikan Kades se-Kec Barumun. "Usulan dari
desa dibahas. Mana program yang butuh prioritas, kita majukan agar
pelaksanaannya segera terlaksana," pungkasnya. (aswin)
Kepala Bappeda Kab Pakpak Bharat, Jalan Berutu saat
memberikan arahan (M24/edy Ilva S)
MUSRENBANG STTU JULU
Sekda: Harus Responsif Terhadap
Pembangunan
PAKPAK BHARAT-M24
Kecamatan Sitellu Tali Urang (STTU) Julu merupakan kecamatan
kelima di Kabupaten Pakpak Bharat yang melaksanakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 untuk
perencanaan program tahun 2018.
Akhir pekan lalu, mengambil tempat di Aula Kantor Camat STTU
Julu, Ulu Merah musyawarah pun berjalan penuh khidmat. Secara
resmi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Pakpak Bharat, Sahat Banurea
membuka pelaksanaan Musrenbang tersebut.
Dalam pidato sambutannya, dia mengingatkan agar seluruh peserta
konsisten terhadap hasil-hasil Musrenbang. Karena, katanya, dalam
perkembangan teknologi saat ini Musrenbang sudah terekam secara
elektronik yang dalam bahasa kekinian dikenal dengan sebutan e-
Planning. “Artinya, tidak ada program atau kegiatan sisipan di tengah
jalan. Apa yang direncanakan dan ditetapkan semenjak awal, itulah
yang akan dilaksanakan pada akhirnya," terangnya.
Musyawarah turut dihadiri Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat
Desa, para ketua dan anggota BPD, pemuka masyarakat dan delegasi
Desa, para Bidan, tenaga ahli dan pendamping Desa, serta undangan
lainnnya. Tampak hadir juga para pimpinan OPD, pimpinan Muspika,
Kepala Puskesmas, Koordinator PPL, dan tuan rumah Camat, Elhidayat
Berutu, beserta jajarannya.
Sekda juga meminta agar masyarakat responsif dalam menyikapi
pembangunan. “Sebut saja ketika dibuat infrastruktur baru, maka
manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan pembangunan malah
menghasilkan kesia-siaan, karena jika dikaji itu kembali ke tanggung
jawab masyarakat semua sebagai yang mengusulkan dan
merencanakan dan sesungguhnya pembangunan itu bersinergi serta
berdampak pada peningkatan ekonomi karena merupakan multiplier
effect”, jelas Sahat.
Kepada Camat, Sekda berpesan agar urusan Dana Desa (DD) dan
Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dibantu prosesnya dan
pertanggungjawabannya.
Senada dengan Sekda, Kepala Bappeda, Jalan Berutu
mengharapkan sinkronisasi yang solid antar pemangku kepentingan
dengan masyarakat. “Pembangunan juga harus mengacu pada
beberapa hal, antara lain visi-misi kabupaten, Rencana Umum Tata
Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pastinya juga perencanaan
saat ini juga turut diaudit, tidak semata-mata pertanggung jawaban
saja," papar Jalan.
Camat STTU Julu, Elhidayat Berutu saat dikonfirmasi menyebut
bahwa proses Musrenbang kecamatan ini terlebih dahulu dimulai dari
tingkat dusun, terus ke desa dan saat ini sedang berlangsung di
kecamatan. “Nantinya akan disambung pada tingkat kabupaten dimana
kami juga harus menyiapkan perwakilan dari kecamatan ini," ucapnya.
(edy)
JEMPUT ASPIRASI
Anggota DPRD Asahan Temui Warga
KISARAN-M24
Untuk menampung aspirasi dari
warga, anggota DPRD Asahan,
Rosmansyah STP temui
konstituennya di Kec Buntu Pane,
Asahan, Rabu (15/2) kemarin.
Selain itu, kegiatan ini juga sudah
diatur berdasarkan PP Nomor 16
Tahun 2010.
Rosmansyah STP mengatakan
bahwa reses bertujuan untuk
mengevaluasi sejauh apa
kemajuan dan perkembangan
pembangunan di seluruh daerah di
Kab Asahan, baik itu pelaksanaan
pembangunan infrastruktur
maupun bidang sosial lainnya.
Pelaksanaan reses ini juga
dimaksudkan untuk menyerap
aspirasi dari masyarakat yang
berhubungan dengan program
pembangunan di daerah masingmasing
sesuai UUD Nomor 25
Tahun 2004 dan Permendagri
nomor 54 Tahun 2010. Di dalam
peraturan tersebut dijelaskan
bahwa skema pembangunan
meliputi tiga bidang yakni
Parsititatif, Technical dan Politis.
SIMALUNGUN-M24
Hampir 80 persen, Kepala Puskesmas di
Simalungun enggan menempati rumah dinas
(Rumdis) yang disediakan Pemkab. Padalah,
rumah tersebut layak untuk ditempati.
akan disatukan dengan masukan
yang diterima oleh anggota dewan.
”Nanti itu akan masuk ke pokokpokok
pikiran. Reses kali ini
dilaksanakan untuk menjaring
aspirasi masyarakat, baik usulan
ataupun saran kepada anggota
dewan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bahwa tugas
dirinya sebagai anggota dewan
harus menampung dan
memperjuangkan aspirasi-aspirasi
serta keinginan masyarakat yang
ada di Dapilnya. Sehingga, Pemkab
Asahan dalam mengambil
kebijakan bisa sesuai dengan yang
dibutuhkan warganya.
Sementara itu, Camat Buntu
Pane, Adi Putra Parlaungan
menjelaskan bahwa kegiatan reses
adalah segala bentuk aspirasi dari
masyarakat dapat dikawal oleh
anggota DPRD Asahan.
"Diharapkan kepada bung
Rosmansyah selaku politisi dari
PDI-Perjuangan dapat mengawal
segala bentuk aspirasi yang
disampaikan masyarakat,"
harapnya. (deddy)
PERINTAH BUPATI DIABAIKAN
Kepala Puskesmas
Enggan Tempati Rumdis
UPATI
B
S i m a -
lungun DR
JR Saragih
menginginkan
seluruh
Puskesmas yang ada
beroperasi selama 1x24 jam,
makanya didirikanlah Rumdis
tersebut persis bersebelahan
dengan fasilitas kesehatan itu
agar Kepala Puskesmas bisa
memberikan pelayanan
Rosmansyah saat melakukan reses di Kec Buntu Pane (m24/Deddy)
"Pada bidang Parsititatif,
mekanisme berdasarkan dari
bawah ke atas, kegiatannya yaitu
Musrenbang. Pada bidang Techical,
mekanismenya dari atas ke bawah,
kegiatan ini membutuhkan analisa
yang benar di dalam merencanakan
segala pembangunan dan
yang menentukan yakni dari forum
kesehatan yang maksimal.
Tapi apa mau dikata, pelayanan
Puskesmas 1x24 jam tak
akan bisa terlaksana dengan
maksimal jika Kepala Puskesmas
masing masing enggan
menempati Rumdis yang ada.
Lucunya, Kadis Kesehatan
Kabupaten Simalungun, Dr Jan
Maurisdo Purba malah membela
sikap Kepala Puskesmas
tersebut. Dia berdalih, selama
pelayanan tetap prima, tak
SKPD. Pada skema politis, peranan
politik juga diperlukan. Ketiga
skema pembangunan tersebut
seterusnya akan dibahas dan
dirumuskan agar bisa menciptakan
suatu pembangunan," tegasnya.
Rosmansyah melanjutkan,
setiap masukan yang disampaikan
oleh masyarakat saat dirinya reses
masalah kalau Rumdis itu tak
ditempati. Secara tak langsung,
dia membantah perintah bupati
yang menginginkan agar
Rumdis itu ditempati Kepala
Puskesmas.
"Yang penting pelayanan
fasilitas kesehatan di puskemas
masing seperti anjuran bapak
Bupati Simalungun tetap berjalan
1 x 24 jam. Selain Kepala
Puskesmas,disitu ada dokter
jaga dan perawat yang selalu
stay. Jadi mereka lah yang mengatur.
Inti jangan pelayanan
tergangu," ucapnya, Kamis(16/
2) di ruang kerjanya.
Jan Maurisdo mencontohkan,
suatu waktu ada telepon
dari warga lantaran ketiadaan
dokter di Puskesmas Bah
Jambi. Atas perintahnya, Kapus
langsung memanggil dokter.
"Contoh waktu itu Puskesmas
Bah Jambi dan langsung saya
telepon Kepala Puskesmas
pukul 03.00 WIB dini hari dan
selesai tak ada masalah,"
ucapnya.
Disinggung sanksi yang diberikan
jika fasilitas pelayanan
tak berjalan maksimal, Jan
mengatakan akan segera kordinasi
dengan Bupati Simalungun.
"Kita akan berikan SP 1
sampai SP 3, bila memungkinkan
saya akan langsung
kordinasi dengan Bupati Simalungun
agar Kepala Puskesmas
diberi sanksi tegas atau
langsung diganti," ujarnya. (adi)
Kantor KPUD Pakpak Bharat Memprihatinkan
Kondisi Kantor KPUD Kab Pakpak Bharat yang
memprihatinkan (m24/edy Ilva S)
PAKPAK BHARAT-M24
Kondisi Kantor Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD)
KONFLIK LAHAN PTPN II
Semua Pihak Diminta Siapkan Dokumen
MEDAN-M24
Konflik lahan berkepanjangan
di Durin Tonggal Kab
Deliserdang (DS) antara Kelompok
Tani Ari Ersada Aron
Bolon dengan PTPN II tampaknya
terus tak berujung.
Kasus tersebut kembali dibawa
ke ruang Rapat Dengar Pendapat
(RDP) Komisi A Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Sumatera Utara (DPRDSU),
Selasa kemarin di gedung Dewan
Jalan Imam Bonjol Medan.
Pantauan M24, Ketua Komisi
A DPRDSU, FL Fernando Simanjuntak
SH MH belum bisa
mengeluarkan rekomendasi
karena tidak lengkapnya datadata
pendukung alas hak dari
para pihak terkait. Termasuk
dokumen BPN DS, BPN Sumut
dan Pemprovsu.
Fernando Simanjuntak akhirnya
mengeluarkan 4 catatan
penting terkait konflik lahan di
Durin Tonggal. Di antaranya,
pertama, BPN DS mempersiapkan
data-data sertifikat di
lahan konflik seluas 102 Ha
Kab Pakpak Bharat sangat
memprihatinkan. Gedung yang
dipakai sejak tahun 2004 itu,
untuk diserahkan ke Komisi A.
Kedua, Komisi A DPRDSU
meminta polisi menghentikan
segala proses hukum yang
menyangkut lokasi sengketa.
Ketiga, Pemkab DS mempersiapkan
izin-izin di areal sengketa.
Keempat, Pemprovsu dan
BPN Sumut mempersiapkan
data-data sebelum Komisi A
DPRDSU turun ke lokasi.
Dr Januari Siregar menegaskan,
jika tanah di Durin
Tonggal dikuasai 2 pengembang,
maka kalau bila ada
2 pihak mengklaim pada 1
objek tanah, tentunya harus
bisa dibuktikan melalui pengujian
dokumen surat tanah.
Sarma Hutajulu meyakini, selama
30 tahun lahan bukan eks
HGU PTPN II telah diusahain
oleh PTPN II.
"BPN yang keluarkan sertifikat
sebaiknya jangan mempersulit.
BPN Sumut dan BPN
DS wajib menyerahkan foto
copy sertifikat. Berapa
sertifikat dan atas nama siapa?
Apa bekas tanah negara atau
Pimpinan Komisi A DPRDSU saat memimpin RDP (m24/
Budiman Pardede)
perorangan
yang
disertifikatkan? Kepolisian
tolong profesional dong
memilah pengaduan. Jangan
suka memproses warga
dengan mudah," imbau Sarma.
Sebelumnya, seorang anggota
kelompok tani mengungkapkan,
tanah yang dikelola
dan diusahai belum ada sertifikat
kepemilikan. Sehingga
kelompok tani merasa berhak
mengelola sekaligus menuntut
sudah jauh dari kata layak untuk
digunakan.
Bangunan yang sudah tua,
sarana pendukung yang kurang
memadai membuat kantor
KPUD tersebut butuh perhatian.
Kondisi tersebut memaksa agar
KPUD punya kantor baru. Sebab,
sudah tiga (3) kali tahapan
pemilihan kepala daerah (Pilkada)
di daerah ini, bekas gedung
SMP itu masih dipertahankan.
Ketua KPUD Kab Pakpak
Bharat, Sahitar Berutu MA saat
dikonfirmasi M24, Kamis (16/2)
di ruang kerjanya mengutarakan
bahwa dana untuk pembangunan
kantor telah direalisasikan
pada Tahun Anggaran
(TA) 2012 lalu. Namun, karena
ketiadaan lahan yang dihibahkan
dari Pemkab menyebabkan
dana tersebut kembali ke pusat.
“Sudah 13 tahun gedung ini
dipakai untuk kantor KPUD,"
terang Sahitar.
Kondisi kantor seperti itu
membuat para komisioner
KPUD dan staf pegawai kurang
nyaman untuk menjalankan
tugasnya sehari-hari. Ia
berharap, tahun ini Pemkab
dapat memberikan hibah tanah
untuk pembangunan gedung
KPUD supaya di tahun akan
datang KPU Pusat dapat
memplot anggarannya. (edy)
sertifikat. "Ada aktifitas kebun
kelapa sawit di lahan bermasalah.
Kami duga pihak
PTPN II," kata Sempat Ginting.
Dia menegaskan, lokasi
lahan yang diklaim adalah
kebun Sensir Dusun IV dan V
Durin Tonggal. Merupakan
tanah yang telah diusahai
keluarga sejak turun temurun.
Namun mulai tahun 1974,
lanjut Ginting, PTPN II
mengambil alih lahan secara
Camat
Angkat
Kepling II
& V Sei
Marbau
TANJUNGBALAI-M24
Camat Teluk Nibung,
Amiruddin Syah mengangkat
Kepala Lingkungan (Kepling) II
dan V, ini berdasarkan Surat
Keputusan (SK) Camat Teluk
Nibung Nomor:100/02/K/
KTN/2017 Tentang
Pengangkatan Kepala
Lingkungan di Kel Sei Marbau
Kec Teluk Nibung,
Tanjungbalai.
Dalam SK itu, Andri
Remenda diangkat sebagai
Kepling II menggantikan
Bangun Surya sementara
Sofyan Sori Lubis diangkat
sebagai Kepling V
menggantikan Kamal Panjaitan.
Pengangkatan Kepling ini
merupakan bagian dari upaya
mengisi kekosongan pelayan
publik di lingkungan II dan V.
Hal ini dikarenakan kedua
Kepling sebelumnya tersangkut
masalah hukum. SK langsung
diserahkan Camat Teluk
Nibung kepada yang
bersangkutan di Kantor
Walikota, Kamis (16/2).
Dalam rangka memenuhi
Peraturan Walikota
Tanjungbalai Nomor:2 Tahun
2016 tanggal 4 Januari 2016
tentang Pedoman
Pembentukan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala
Lingkungan dikota
Tanjungbalai, Surat Badan
Narkotika Nasional Kota
Tanjungbalai Nomor : B/186/
Ka/brts.01/2017/BNNK-TB
tanggal 10 Februari 2017 perihal
data PNS yang dilakukan
penangkapan oleh BNNK
Tanjungbalai serta Surat
Seketaris Daerah kota
Tanjungbalai Nomor : 100/
3023/Pem-an tanggal 13
Februari 2017 Perihal
Pemberitahuan Kepling di
lingkungan, juga mengacu
pada Surat Lurah Sei Marbau
Nomor : 140/09/KSM/2017
tanggal 14 Februari 2017 perihal
Penyampaian Usulan
Pengangkatan Kepala
Lingkungan II dan V Kelurahan
Sei Marbau Kecamatan Teluk
Nibung.
"Terpenting Pelayanan dan
Kinerja Pemerintahan langsung
bersentuhan dengan pelayanan
kepada masyarakat mulai dari
Kepala Lingkungan, Lurah,
Camat serta SKPD," ungkap.
Terkait hal tersebut, tidak
boleh kosong apalagi
terabaikan. Perlunya sinergitas
dan optimalisasi Kinerja guna
peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik diseluruh
Wilayah dikota Tanjungbalai
sehingga Visi-Misi Walikota
dan Wakil Walikota "BERSIH"
Berprestasi, Religius, Sejahtera,
Indah dan Harmonis dapat
sejalan. (ambon)
sepihak.
Bagian Hukum PTPN II,
Kenedy Sibarani menanggapi,
areal lahan sengketa awalnya
milik PTP II yang habis HGU
pada tahun 1999-2000. "Lalu
kami lanjutkan perpanjangan.
Bahwa sesuai data fakta kami
sampai terbitnya sertifikat,
lahan yang jadi objek
pembahasan tidak kami kuasai
dan tidak kami usahai. Jadi
lokasi yang diklaim kelompok
tani di luar areal HGU kami
seluas 350 Ha. Soal aktivitas di
sana, tidak ada aktivitas PTPN
II," tepis Kenedy.
Kasi Pengukuran BPN DS M
Hutagalung berpendapat,
masalah konflik lahan di Durin
Tonggal sudah sangat panjang.
Kelompok Tani diakuinya
kerap meminta pembatalan
sertifikat. "Data kami sertifikat
atas nama Christina dengan
luas lahan 16.702 M2 atau 1,6
Ha," ungkapnya, tanpa mampu
menjelaskan tahun sertifikat
dengan alasan tidak tertera.
(budiman)