Manajemen-Perpajakan- 3

MANAJEMEN PERPAJAKAN

EMOTIONAL PERPAJAKAN
+ WAJIB PAJAK BERUSAHA MEMBAYAR
PAJAK SEKECIL MUNGKIN
+ TAX DISCIMINATION
+ TAX COMPLIENCE TIDAK TEGAS
+ PRAKTIK TAX EVASION

Definisi Manajemen Pajak
• Upaya-upaya manajemen dalam memenuhi kewajiban
perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan
serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas
yang diharapkan.
• SARANA MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DENGAN BENAR, TETAPI JUMLAH PAJAK YANG
DIBAYAR DAPAT DITEKAN SERENDAH MUNGKIN
UNTUK MEMPEROLEH LABA DAN LIKUIDITAS YANG
DIHARAPKAN (Lumbantoruan,1994)

Tujuan Manajemen Pajak
• Umum:
•
•
• Manfaat Manajemen Pajak
–
–
–
–
Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas
yang seharusnya.
Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun
berjalan
Menunda pengakuan penghasilan
Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain

•
•
•
Strategi Manajemen Pajak
Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha
dalam bentuk badan usaha baru
Menghindari pengenaan pajak berganda
Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin
atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau
mempercepat pengurangan pajak.
manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-
•
fungsi manajemen yang terdiri dari:
–
–
–
Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax
Implemetation)
Pengendalian Pajak (Tax Control)

TAX AVOIDANCE
M A N I PU L A S I PE N G H A S I L A N S E C A R A L E G A L
Y A N G M A S I H S E S U A I D E N G A N K E T E N T U A N
PE R U N D A N G U N D A N G A N PE R PA J A K A N
U N T U K M E M PE R K E C I L J U M L A H PA J A K
T E R U T A N G ( B a r r N A , 1 9 7 7 )
PE N G A T U R A N S U A T U PE R I S T I W A U N T U K
M E M I N I M U M K A N PA J A K S E S U A I D E N G A N
K E T E N T U A N PE R PA J A K A N

TAX SAVING
USAHA MEMINIMALISASI JUMLAH UTANG PAJAK YANG
TIDAK TERMASUK DALAM LINGKUP PERPAJAKAN
(Zain, 2003)
· MENGHINDARI UTANG PAJAK DENGAN TIDAK MEMBELI
ATAU MENJUAL YANG ADA PPN ATAU MENGURANGI
JAM KERJA

TAX HEAVENS
FASILITAS PAJAK YANG DAPAT DINIKMATI DENGAN
ADANYA KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU
· JUSTIFIKASI :
+ DOMISILI TIDAK ADA PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT
+ PAJAK HANYA DIPUNGUT UNTUK INTERNATIONAL
TAXABLE EVENT
+ PERLAKUAN KHUSUS, MIS TAX HOLIDAYS
¸ EKSPANSI PASAR MELALUI PENDIRIAN KANTOR

TAX EVASION
MANIPULASI SECARA ILEGAL ATAS PENGHASILANNYA
UNTUK MEMPERKECIL JUMLAH PAJAK TERUTANG
(Barr NA, 1997)
PENYELUNDUPAN PAJAK YANG MELANGGAR
UNDANG-UNDANG PAJAK (Anderson, dalam Zain, 2003)
Termasuk……………..

KATEGORI TAX EVASION...
+ IGNORANCE ( KETIDAKTAHUAN )
+ ERROR ( KESALAHAN )
+ NEGLIGENCE ( KEALPAAN )
+ MISSUNDERSTANDING ( KESALAHPAHAMAN )

TAX PLANNING
TINDAKAN LEGAL PENGENDALIAN TRANSAKSI
TERKAIT DENGAN KONSEKUENSI POTENSI PAJAK
PAJAK YANG DAPAT MENGEFISIENSIKAN JUMLAH
PAJAK YANG DITRANSFER KE PEMERINTAH.
· TRANSAKSI TERKENA PAJAK DIUPAYAKAN DIKURANGI
JUMLAH PAJAK ATAU DITUNDA SECARA LEGAL
¸ ASPEK FORMAL DAN ADMININISTRATIF
p HUKUM PAJAK FORMIL
p NPWP DAN NPKP, PEMBUKUAN, MEMBAYAR PAJAK
p SELF ASSESMENT SYSTEM
p PAYMENT SYSTEM
¹ ASPEK MATERIIL : OPTIMALISASI ALOKASI SUMBER DANA
MANAJEMEN AGAR PEMBAYARAN PAJAK EFEKTIF

TAX PLANNING
º HAL YANG PENTING :
a TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PERPAJAKAN
a SECARA BISNIS MASUK AKAL
a BUKTI PENDUKUNG MEMADAI
(MIS. PERJANJIAN; FAKTUR; KEBIJAKAN AKUNTANSI)
» PENGENDALIAN PAJAK (TAX CONTROL)
a PERSYARATAN FORMAL DAN MARIIL
a PENGENDALIAN PEMBAYARAN PAJAK
¼ DOING THING RIGHT, DOING THE RIGHT THING AND
WORK SMART

Perencanaan Pajak
• Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam
manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan
pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan
perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis
tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.
• Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar
beban pajak (Tax Burden) serendah mungkin dengan
memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda
dengan tujuan pembuatan Undang-undang maka tax
planning disini sama dengan tax avoidance karena
secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk
memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax
return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba
yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang
saham maupun diinvestasikan kembali.

STRUKTUR TAX PLANNING
ENTITAS BISNIS
TAX PLANNING
TAX
POLICY
TAX
LAW
TAX
ADMNST
SISTIM PERPAJAKAN

Motivasi Perencanaan Pajak
1.
2.
3.
Kebijaksanaan Perpajakan (Tax Policy)
Kebijaksanaan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak
dituju dalam sistem perpajakan.
Faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu:
− Pajak yang akan dipungut
− Siapa yang akan dijadikan subjek pajak
− Apa saja yang merupakan objek pajak
− Berapa besarnya tarif pajak
− Bagaimana prosedurnya
Undang-undang Perpajakan (Tax Law) mengatur setiap permasalahan secara
sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan
pelaksana. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan
Undang-undang itu karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan
dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya.
Administrasi Perpajakan (Tax Administration)
Motivasi perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak
itu ikut mempengaruhi dalam pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam
operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara
cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan
peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang
berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah
mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:
−
−
−
Perbedaan tarif pajak (Tax Rates)
Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (Tax
Base)
Loopholes, Shelters dan Havens

Tahap-tahap Perencanaan Pajak
Agar Tax Planning berhasil sesuai dengan yang diharapkan,
maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai
urutan tahap-tahap berikut:
–
–
–
–
–
Analisis informasi yang ada
Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya
pajak
Evaluasi pelaksanaan rencana pajak
Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali
rencana pajak
Mutakhirkan rencana pajak
16

KARAKTERISTIK PERENCANAAN PAJAK
• Legal, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan
yang berlaku
• Integral, merupakan bagian integral dari perencanaan
menyeluruh perusahaan
• Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai,
misalnya: agreement. invoice dan accounting treatment.
• Cash flow, berhubungan dengan kegiatan
mengendalikan cash flow.
• Net Present Value, memaksimalkan net present value.

TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PAJAK
1. Tahap Pemahaman
a. Memahami Peraturan Perpajakan.
b. Memahami Kondisi Internal.
c. Memahami Kondisi Eksternal.
d. Memahami Variabel-variabel Perencanaan Pajak.
- Variabel Entitas
1) Memindahkan Penghasilan
2) Memindahkan Biaya
3) Melakukan Transfer Pricing
- Variabel Waktu
- Variabel Peraturan Perpajakan
- Variabel Karakteristik (Kekhususan) Peraturan P18jak
2. Tahap Penentuan Tujuan
3. Tahap Pemilihan Strategi
4. TahapPenentuanTeknik
5. Tahap Implementasi
6. Tahap Evaluasi

ASPEK STRATEGIS PERENCANAAN PAJAK
1. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Bentuk Entitas Usaha Wajib Pajak
2. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Tujuan Wajib Pajak
a. Mengoptimalkan Beban Pengeluaran
b. Menghindari Sanksi Perpajakan
c. Menunda atau Mengangsur Pembayaran Pajak
d. Memaksimalkan Sumber Pendanaan Perusahaan
f. Memaksimalkan Transaksi Dalam Satu Group Perusahaan
g. Memaksimalkan Pembayaran Pajak-Pajak, dan Zakat, Sebagai Pengurang
Penghasilan
3. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Internal Wajib Pajak
a. Memaksimalkan Kompensasi Kerugian
b. Melakukan Merger
c. Penentuan Metode Penyusutan Aktiva Tetap
4. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Eksternal Wajib Pajak

SISTIM PERPAJAKAN
EQUITY
CERTAINTY
CONVENIENCE
ECONOMY
HORIZONTAL
DAN
VERTICAL
• GLOBAL INCOME TAXATION
SISTIM
PERPAJAKAN
• TERITORIAL INCOME TAXES
KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI DAN
KEBIJAKAN PUBLIK

INCOME TAXATION
a GLOBAL INCOME TAXATION
UU PAJAK PENGHASILAN MENGENAKAN PAJAK ATAS
SELURUH PENGHASILAN DARI SETIAP NEGARA DI SELURUH
DUNIA (WORLD-WIDE INCOME)--ZAIN (2003)
a TERITORIAL INCOME TAXATION
UU PAJAK PENGHASILAN MENGENAKAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DALAM DAERAH
YURISDIKSINYA (REGIONAL INCOME)--ZAIN (2003)

JENIS PUNGUTAN
PAJAK
PENGHASILAN
PPN & PPnBM
PBB
BEA MATERAI
CUKAI
BEA MASUK
ENTITAS
BISNIS
RETRIBUSI
PAJAK
DAERAH

PAJAK DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI DAERAH…..

RETRIBUSI DAERAH
P e r i j i n a n T e r t e n t u
• I z i n M e n d i r i k a n B a n g u n a n
• I z i n T e m p a t P e n j u a l a n M i n u m a n B e r a k o h o l
• I j i n G a n g g u a n
• I j i n T r a y e k

SELF-ASSESMENT SYSTEM
Menghitung
Tarip x DPP
Pajak Terutang
Memperhitungkan
Pelunasan Pajak
Kredit Pajak
WP
PT - KP
Membayar
PT > KP
PT = KP
PT < KP
Melaporkan
SKPKB SKPN SKPLB
SPT
SKPKBT

HUKUM PAJAK
UU PERPAJAKAN
PERATURAN PEMERINTAH
ENTITAS
BISNIS
KEP. / SE DIRJEN PAJAK
KEP. MENKEU

TAX POLICY
PAJAK YANG DIPUNGUT
+ PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PERORANGAN
+ PAJAK CAPITAL GAINS
+ WITHOLDING TAX (GAJI, DIVIDEN, SEWA, BUNGA, dst)
+ PAJAK IMPOR, EKSPOR DAN BEA MASUK
+ PAJAK UNDIAN / HADIAH
+ CAPITAL TRANSFER / TRANSFER DUTIES
+ BUSINESS LICENCE DAN TRADE TAXES
· SIAPA SUBJEK PAJAK
f BADAN USAHA VS PEMEGANG SAHAM
¸ OBJEK PAJAK DAN TARIF PAJAK
¹ SELF ASSESMENT SYSTEM & PAYMENT SYSTEM

TAX LAW
f UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN
+ TIDAK MENGATUR SEMUA PERMASALAHAN PAJAK
+ TIDAK MENGATUR SECARA TEKNIS
f PERATURAN PEMERINTAH, KEPMENKEU, SE DIRJEN PAJAK
+ KETENTUAN BERTENTANGAN DENGAN UU
+ PENYESUAIAN KEBIJAKAN TERTENTU
f ANALISIS CELAH (LOOPHOLES)
+ PERBEDAAN TARIF PAJAK (TAX RATES)
+ PERBEDAAN PERLAKUAN OBJEK PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK (TAX BASE)
+ KESEMPATAN PENGHEMATAN PAJAK

TAX ADMINISTRATION
f PERSYARATAN ADMINISTRASI PAJAK
+ MENGHINDARI SANKSI ADMINISTRASI & PIDANA
+ PENGISIAN SPT DAN PEMBAYARAN PAJAK
+ PENGAWASAN IMPLEMENTASI TAX PLANNING

PELAKSANAAN TAX PLANNING
f PRINSIP FORMULA PAJAK PENGHASILAN
m UNSUR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
f PRINSIP DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE
m BIAYA DAPAT DIKURANGKAN
m PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK
f PEMECAHAN USAHA
m PEMBENTUKAN ENTITAS BARU--HOLDING COMPANY
f PENYEBARAN PENGHASILAN DAN BIAYA
m ALTERNATIF KEBIJAKAN MANAJEMEN & AKUNTANSI
f FAKTOR PAJAK
m PENINGKATAN BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN
m PERUBAHAN PENGERTIAN PENGHASILAN YANG TIDAK
KENA PAJAK

FORMULA PAJAK PENGHASILAN

BIAYA DAPAT DIKURANGKAN
)
)
)
)
)
)
)
)
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN PENGHASILAN
PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
IURAN DANA PENSIUN YANG DISAHKAN MENKEU
KERUGIAN PENJUALAN HARTA
KERUGIAN SELISIH KURS
BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIAYA BEA SISWA, MAGANG DAN PELATIHAN
PIUTANG YANG TIDAK TERTAGIH, syarat :
a. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
b. DISERAHKAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG
NEGARA (BUPLN)
c. DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN
d. MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG TIDAK TERTAGIH
KEPADA DIRJEN PAJAK

PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK
+
+
+
+
+
+
+
+
+
BANTUAN ATAU SUMBANGAN
WARISAN
SETORAN TUNAI PENYERTAAN SAHAM DITERIMA BADAN
IMBALAN DALAM BENTUK NATURA
PENERIMAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI
DEVIDEN YANG DITERIMA BADAN, syarat :
a. BERASAL DARI LABA DITAHAN
b. BAGI PT, BUMN DAN BUMD PENERIMA DEVIDEN PALING
RENDAH 25% DAN MEMPUNYAI USAHA AKTIF DILUAR
KEPEMILIKAN SAHAM
IURAN PENSIUN
PENGHASILAN MODAL YANG DITANAMKAN
BAGIAN LABA YANG TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM
BUNGA OBIGASI DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA
PENGHASILAN YANG DITERIMA PERUSAHAAN VENTURA

PRINSIP TAXABLE & DEDUCTIBLE
f MERUBAH DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE
+ BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN MENJADI
DAPAT DIKURANGKAN
+ PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK MENJADI BUKAN
OBJEK PAJAK
f ILUSTRASI !!
PT. DHANA MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp10,000,000 RIBU
DAN BEBAN KOMERSIAL Rp7,500,000 RIBU, TERMASUK
KEBIJAKAN MENYEDIAAN DOKTER DAN OBAT-OBATAN
SEJUMLAH RP180,000,000 RIBU

PENGHEMATAN PAJAK Rp54,000,000.00

Pemecahan usaha
f PEMANFAATAN TARIF PAJAK
+ PERGESERAN PENGHASILAN AGAR TIDAK TERMASUK
TARIF PAJAK TERTINGI (TOP RATE BRACKETS)
+ PENGHEMATAN TARIF PAJAK RATA-RATA
+ ILLUSTRASI !!
LABA SEBELUM KENA PAJAK Rp450,000,000.00
10 % X R p 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0 = 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0
15 % X R p 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0 = 7 , 5 0 0 , 0 0 0 .0 0
3 0 % X R p 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0 = 10 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0
Paj ak p aj ak t e r ut ang 117 , 5 0 0 , 0 0 0 .0 0
ENTITAS DIPECAH MENJADI 2 BADAN HUKUM DENGAN
MASING-MASING Rp225,000,000.00

f ENTITAS “ A “
10 % X R p 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0 = 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0
15 % X R p 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0 = 7 , 5 0 0 , 0 0 0 .0 0
3 0 % X R p 12 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0 = 3 7 , 5 0 0 , 0 0 0 .0 0
Paj ak p aj ak t e r ut ang 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0
f ENTITAS “ B “
10 % X R p 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0 = 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0
15 % X R p 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0 = 7 , 5 0 0 , 0 0 0 .0 0
3 0 % X R p 12 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0 = 3 7 , 5 0 0 , 0 0 0 .0 0
Paj ak p aj ak t e r ut ang 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0

Penyebaran penghasilan & biaya
f PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGENAAN PAJAK
+ PENJUALAN SECARA ANGSURAN / KREDIT
+ PERPENDEK JANGKA WAKTU BIAYA YANG DAPAT
DIKURANGKAN
+ PEMBELIAN TUNAI MENJADI LEASING
+ BIAYA LEASING LEBIH BESAR PENYUSUTAN
FISKAL
f DIVERSIFIKASI USAHA PENUNJANG
+ PEMBENTUKAN ENTITAS BISNIS BARU
MIS. PERUSAHAAN LEASING ATAU SEWA (RENTAL)

MANAJEMEN PAJAK
+ PENJUALAN SECARA ANGSURAN / KREDIT
+ PERPENDEK JANGKA WAKTU BIAYA YANG DAPAT
DIKURANGKAN
+ PEMBELIAN TUNAI MENJADI LEASING
+ BIAYA LEASING LEBIH BESAR PENYUSUTAN
FISKAL
f DIVERSIFIKASI USAHA PENUNJANG
+ PEMBENTUKAN ENTITAS BISNIS BARU
MIS. PERUSAHAAN LEASING ATAU SEWA (RENTAL)

Pemilihan sumber Dana – Aset tetap
1.
2.
3.
4.
5.
Dampak dari menahan laba (pendanaan
internal).
Dampak dari pendanaan melalui modal
(equity financing) dan distribusi laba
(distributing dividend).
Dampak dari pendanaan melalui utang (debt
financing) terutama oleh pemegang
sahamnya.
Factoring and leasing.
Hybrid financial instruments.
42

Penghasilan
1.Foreign exchange loss.
2.Capital expenditure versus revenue expenditure.
3.Pemilihan metode persediaan.
4.Pemilihan metode penyusutan.
5.Menyiasati SE-46/PJ.4/1995
6.Cadangan kerugian piutang tak tertagih.
7.Biaya entertainment.
8.Persyaratan-persyaratan beban promosi sesuai
peraturan perpajakan.
9.Berbagai pengujian untuk menguji kebenaran beban
pokok penjualan.
10. Ekualisasi beban pokok penjualan dan beban
operasional dengan DPP PPN Masukan.
43

Unsur Beban
1. Tax planning pengelompokkan jenis penghasilan
untuk menghitung angsuran masa PPh Pasal 25.
2. Foreign exchange revenue.
3. Rekonsiliasi peredaran usaha dan penghasilan
lainnya dengan DPP PPN Keluaran dan DPP PPh
yang dipotong/dipungut.
4. Berbagai pengujian untuk menguji kebenaran
perhitungan peredaran usaha.
5. Pengendalian atas bea keluar (pajak ekspor) atas
penjualan ekspor yang terutang bea keluar.
Beda waktu.
Beda tetap.
44

PPh 21 & withholding lain
1.Kompensasi karyawan: tunai versus natura.
2.Gross method, net method, dan gross-up method.
3.Konsep taxable dan deductible terkait dengan
4.
5.
6.
unsur-unsur biaya karyawan.
Rekonsiliasi objek pph pasal 21 dengan unsurunsur
biaya karyawan:
Identifikasi atas objek-objek withholding tax.
Rekonsiliasi SPT masing-masing withholding tax
dengan biaya-biaya yang terkait dengan objek
withholding tax.
45

PPN
1.Kapan seharusnya mendaftar sebagai PKP?
2.Pengendalian atas faktur pajak keluaran maupun
faktur pajak masukan agar memenuhi syarat
formil dan materil.
3.Tax planning pemilihan tempat pajak terutang.
4.Strategi menghadapi temuan pemeriksa tentang
konfirmasi PPN yang dinyatakan ”tidak ada”.
5.Rekonsiliasi DPP PPN dengan peredaran usaha
dalam SPT PPh Badan.
46

Pajak Internasional
1.Konsep dasar perpajakan internasional.
2.Konsep juridical versus economic double taxation.
3.Konsep anti-tax avoidance.
4.Pengertian dan tujuan penghindaran pajak
berganda (P3B).
5.Transfer pricing.
47

Soal 1
Makan siang bagi seluruh pegawai yang diterima oleh
karyawan akan bersifat...
a.
b.
c.
d.
Menambah penghasilan karyawan dan dapat dibebankan pemberi
kerja.
Tidak menambah penghasilan karyawan dan dapat dibebankan
pemberi kerja.
Menambah penghasilan karyawan dan tidak dapat dibebankan
pemberi kerja.
Tidak menambah penghasilan karyawan dan tidak dapat
dibebankan pemberi kerja.
B. Makan siang bagi seluruh pegawai
bersifat non taxable bagi karyawan dan
deductible bagi pemberi kerja.

Soal 2
Dalam melakukan tax planning perlu memperhatikan keberadaan
hubungan istimewa. Hubungan istimewa dianggap ada apabila OP saling
memiliki hubungan keluarga...
a. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus.
b. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat.
c. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping.
d. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping
satu derajat.
D. Hubungan istimewa meliputi hubungan
keluarga sedarah atau semenda dalam garis
keturunan lurus atau ke samping satu derajat.

Soal 3
WP dapat melakukan penghematan pajak dengan mempercepat
pemeriksaan dengan memperoleh pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak. WP dengan kriteria tertentu berhak
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak,
atas pertimbangan...
a. Skala usaha WP yang masih kecil, guna menstimulasi penambahan
PKP berstatus UMKM.
b. Kekhususan akibat sifat usaha WP yang menyebabkan
pengembalian kelebihan lama dipulihkan melalui kompensasi
pengkreditan.
c. Pemberian insentif bagi WP yang berkegiatan usaha di daerah
tertinggal.
d. Kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Masa.
D. WP dengan kriteria tertentu merupakan WP
yang memiliki kepatuhan pelaporan SPT Masa
dan berbagai ketentuan formal lain.

Soal 4
Dalam melakukan perencanaan pajak, perlu memperhatikan
sanksi pidana akibat dari pelanggaran ketentuan perpajakan.
Berikut merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi
pidana, kecuali…
A. Terlambat menyampaikan SPT.
B. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
C. Menyampaikan SPT yang isinya tidak lengkap.
D. Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar.
A. Terlambat menyampaikan SPT bukan
merupakan tindak pidana.

Soal 5
Perencanaan pajak dilakukan dengan mengupayakan agar
beban yang dapat dikurangkan optimal. Sumbangan yang
tidak dapat dikurangkan dari penghasilan adalah yang
diberikan terhadap…
A. Bencana nasional.
B. Kegiatan sosial.
C. Fasilitas pendidikan.
D. Pembinaan olahraga.
B. Sumbangan bencana nasional, fasilitas
pendidikan, dan pembinaan olahraga besifat
deductible.

Soal 6
Natura berupa pakaian keselamatan kerja yang diharuskan
akibat sifat pekerjaan merupakan natura yang...
A. Dapat dibebankan oleh perusahaan.
B. Tidak dapat dibebankan oleh perusahaan.
C. Menambah penghasilan karyawan.
D. Menambah penghasilan karyawan, apabila diberikan
oleh Wajib Pajak (WP) yang dikenai deemed profit.
A. Pakaian keselamatan kerja yang diharuskan
akibat sifat pekerjaan bersifat deductible bagi
pemberi dan non taxable bagi penerima.

Soal 7
Biaya berikut dapat dikurangkan dari penghasilan Bentuk
Usaha Tetap (BUT), kecuali...
A. Biaya terkait penjualan kantor pusat yang serupa
penjualan BUT.
B. Biaya terkait penghasilan kantor pusat sepanjang ada
hubungan efektif antara BUT dengan penghasilan.
C. Biaya administrasi kantor pusat berkaitan dengan usaha
atau kegiatan BUT.
D. Biaya sewa BUT kepada kantor pusat.
D. Biaya sewa BUT kepada kantor pusat bersifat
non deductible.

Soal 8
Perolehan aset akibat pemecahan usaha bagi entitas yang
baru dibentuk diukur berdasarkan...
A. Nilai sisa buku.
B. Nilai wajar.
C. Nilai yang ditetapkan Dirjen Pajak.
D. Nilai sisa yang telah disusutkan sesuai penyusutan fiskal
B. Aset diperoleh akibat pemecahan usaha
diukur berdasarkan nilai wajar bagi penerima.

Soal 9
Menkeu atau Dirjen Pajak memiliki kewenangan menetapkan perihal
berikut, kecuali...
A. Besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan.
B. Saat diperolehnya dividen oleh WPDN atas semua penyertaan
C.
D.
modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak diperdagangkan
di bursa efek.
Besarnya penghasilan bagi WP yang terlibat transaksi dengan WP
lain dengan hubungan istimewa.
Subjek yang dianggap melaksanakan pengalihan saham special
purpose company di tax haven country.
B. Menkeu berwenang menetapkan saat
diperolehnya dividen oleh WPDN atas
penyertaan modal pada badan usaha di luar
negeri yang tidak diperdagangkan di bursa
efek apabila memiliki kepemilikan minimal
50%.

Soal 10
Syarat agar WP Badan memperoleh penurunan tarif 5%
adalah...
A. Minimal 40% dari modal disetor, diperdagangkan di
bursa efek di Indonesia.
B. Dimiliki oleh minimal 300 pemegang saham dengan
kepemilikan masing – masing maksimal 5%, selama
periode 6 bulan dalam satu tahun.
C. Salah satu syarat (a) atau (b) dipenuhi.
D. Kedua syarat (a) dan (b) dipenuhi.
C. WP Badan memperoleh penurunan tarif 5%
apabila minimal 40% dari modal disetor,
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, atau
dimiliki minimal 300 pemegang saham dengan
kepemilikan maksimal 5%, selama periode 6
bulan.

Contoh Soal
PT. ABC merencanakan akan melakukan penggabungan dengan PT. XYZ,
dimana pada tanggal efektif penggabungan tersebut, PT. ABC akan
mengambil alih seluruh harta dan menanggung semua kewajiban dari PT.
XYZ. Adapun perhitungan dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
NO. URAIAN HARGA JUAL
(MILYAR)
NILAI BUKU
(MILYAR)
1. Aktiva lancar 500 500
2. Aktiva tetap (bersih) 2.000 1.750
3. Aktiva lain 100 50
4. Harga beli kotor (1 | 2 | 3) 2.600 2.300
Dikurangi :
5. Kewajiban yang diambil alih 600 600
6. Harga beli bersih (4-5) 2.000 1.700
Pertanyaan :
Bagaimana aspek PPh dilihat dari sisi PT. ABC dan PT. XYZ apabila :
1. Transaksi pengambilan harta tersebut dilakukan dengan pembayaran tunai
(cash for assets)
2. Transaksi pengambil alihan harta tersebut dilakukan dengan pembayaran
saham (stock for assets)
58

Akuntan
TERIMA
KASIH
Muhammad Taufiq H
085731775880
putrataufiq69@gmail.co.id atau
Profesi untuk
Mengabdi pada
Negeri