29.01.2013 Views

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO - (JDIH)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO - (JDIH)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO - (JDIH)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2<br />

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan<br />

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa<br />

Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang<br />

Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang<br />

Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan<br />

Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi<br />

satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara<br />

Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);<br />

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan<br />

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik<br />

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara<br />

Republik Indonesia Nomor 4389);<br />

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan<br />

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004<br />

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia<br />

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang<br />

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah<br />

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang<br />

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang<br />

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia<br />

Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik<br />

Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran<br />

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan<br />

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);<br />

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan<br />

mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan<br />

15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa<br />

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;<br />

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian<br />

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah<br />

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran<br />

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan<br />

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);<br />

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman<br />

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik<br />

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara<br />

Republik Indonesia Nomor 4741);

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!