PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO - (JDIH)
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO - (JDIH)
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO - (JDIH)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2<br />
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan<br />
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa<br />
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang<br />
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang<br />
Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan<br />
Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi<br />
satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara<br />
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);<br />
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan<br />
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik<br />
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara<br />
Republik Indonesia Nomor 4389);<br />
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan<br />
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004<br />
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia<br />
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang<br />
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah<br />
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang<br />
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang<br />
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia<br />
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik<br />
Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran<br />
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan<br />
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);<br />
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan<br />
mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan<br />
15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa<br />
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;<br />
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian<br />
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah<br />
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran<br />
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan<br />
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);<br />
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman<br />
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik<br />
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara<br />
Republik Indonesia Nomor 4741);