Selengkapnya (pdf) - BPKH 3 Pontianak - Departemen Kehutanan

Recommendations

Info

� Temawai Dampa’ (sementara), yang merupakan lokasi bekas perkampungan Rumah Panjae namun sifatnya sementara karena masyarakat pindah dari perkampungan tersebut akibat suatu kejadian yang tidak mereka duga. � Temawai Langkao Umai, yang merupakan tempat bekas mendirikan pondok ladang. Disekitar pondok ladang biasanya ditanami tanaman sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, pisang, dan lain-lain kadang-kadang lokasi ini di ladangi kembali. c. Hutan Keramat atau Kawasan Pekuburan Hutan keramat merupakan lokasi yang dianggap angker yang dihuni oleh hantu-hantu atau merupakan lokasi pekuburan tua. Jika lokasi keramat diganggu maka menurut kepercayaan masyarakat adat, pelakunya maupun warga kampung akan mendapat bala atau musibah. Beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hutan keramat di dalam masyarakat adat dayak Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah Tana Pana dan Tana Mali di Desa Nanga Jelundung Kabupaten Sintang, Kawasan Rimba/Toan Samangat di Desa Labian Kabupaten Kapuas Hulu, Kawasan Keramat/Pendam/Lolong Mali di Desa Nanga Sungai Seria Kabupaten Sintang, Kampong Taroh di Desa Menua Sungai Utik Kabupaten Kapuas Hulu. Secara ekologis, fungsi kawasan ini adalah sebagai sumber kekayaan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati, melindungi tanah dan air, menghasilkan produk hutan non kayu seperti gaharu, rotan, akar-akaran, damar, buah-buahan, tanaman obat-obatan, kayu bangunan, binatang liar, sumber mata air, bagian dari sistim budaya khususnya masyarakat hukum adat dan mengatur iklim. Dengan demikian, masyarakat sangat berkepentingan untuk menjaga dan mempertahankannya. Kawasan ini hanya dapat dimanfaatkan oleh warga dengan seizin pengurus adat dan aturan yang sudah disepakati. Di kawasan hutan adat ini masyarakat tidak boleh menggarap, berladang, dan mengambil kayu. Masyarakat boleh memasuki kawasan ini hanya untuk keperluan yang berhubungan dengan adat kebiasaan. 110 Potret Hutan Kalimantan Barat
d. Bawas tua, bawas muda (Tajak bio/jamis) Merupakan lokasi persawahan dan pemukiman yang dikerjakan oleh masyarakat adat. Kawasan Umai atau Huma di dalam kawasan ini terdiri dari bawas tua atau bawas muda merupakan lahan ladang yang sedang diberakan atau sedang didiamkan untuk menunggu siklus berladang, yang dapat berupa danum dan tanah Kerapa atau ladang payak. 2. Sanksi-Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran di Kawasan Hutan Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran aturan adat dayak di Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki persamaan antar kelompok masyarakat adat, diantaranya dengan menyerahkan denda yang dapat berupa padi ataupun penyerahan benda lainnya. Sanksi yang diberikan berbeda untuk setiap pelanggaran yang terjadi, tergantung di kawasan mana pelanggaran itu terjadi. Semakin keramat atau semakin sakral kawasan hutan tersebut maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Beberapa bentuk sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran di kawasan hutan adat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat antara lain sebagai berikut: a. Pelanggaran di Kawasan Hutan Adat Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di kawasan ini adalah : � Pengambilan kayu, gaharu, rotan, anggrek, obat-obatan, keladi hutan dan segala kekayaan yang terkandung di dalam kawasan hutan adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat lokal atau masyarakat luar desa tanpa ijin dari Ketua Adat (Penggawa) atau Kepala Desa dianggap sebagai pencurian dan dikenakan hukuman 2 (dua) ulun. Satu ulun kira-kira setara dengan harga 1 gram emas di pasaran. Sedangkan di sebagian masyarakat adat Kabupaten Kapuas Hulu denda adat adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah. � Peralatan kerja di sita dan barang-barang yang telah ditebang, diambil tidak boleh dibawa oleh pelaku dan disita menjadi milik desa. � Pohon-pohon yang telah ditebang atau dirusak harus diganti dengan sejumlah uang yang akan diperhitungkan sesuai harga pasaran. � Perlatan kerja akan dikembalikan kepada pemiliknya jika denda adat sudah dibayar. � Di sebagian masyarakat adat Kabupaten Kapuas Hulu, para pekerja kayu dilarang memakai atau mendatangkan pekerja dari luar, jika melakukan Potret Hutan Kalimantan Barat 111
Page 3 and 4:
POTRET HUTAN PROVINSI KALIMANTAN BA
Page 5 and 6:
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada T
Page 7 and 8:
BAB IV. Pemanfaatan dan Pengelolaan
Page 9 and 10:
Tabel 4.1. Kebutuhan kayu lokal di
Page 11 and 12:
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Peta admi
Page 13 and 14:
1.1. Letak Geografis KONDISI UMUM L
Page 15 and 16:
1.2. Kondisi Fisik 1.2.1. Iklim Kal
Page 17 and 18:
Gambar 1.2. Peta Daerah Aliran Sung
Page 19 and 20:
tindakan konservasi pada kawasan li
Page 21 and 22:
1.3.2. Mata Pencaharian Wilayah Pro
Page 23 and 24:
Kontribusi dari masing-masing sekto
Page 25 and 26:
Moda transportasi sungai di Kaliman
Page 27 and 28:
2.1. Kawasan Konservasi Kawasan kon
Page 29 and 30:
No Kawasan Konservasi Dasar Hukum K
Page 31 and 32:
Gambar 2.1. Peta kawasan konservasi
Page 33 and 34:
Ordonansi Perlindungan 1941 (Natuur
Page 35 and 36:
adalah Gunung Raya setinggi 920 mdp
Page 37 and 38:
d. CA Lo Fat Fun Fie CA Lo Fat Fun
Page 39 and 40:
kerangas sering menjadi tempat berb
Page 41 and 42:
Selain aneka flora tersebut, di dal
Page 43 and 44:
Satwa yang mendominasi dan paling s
Page 45 and 46:
Jenis fauna yang menjadi primadona
Page 47 and 48:
jenis dari Marga Vatica yaitu Vatic
Page 49 and 50:
Januari 1990 dengan luas 315 ha. Sa
Page 51 and 52:
Gambar 2.7. Peta sebaran hutan lind
Page 53 and 54:
Gambar 2.8. Peta sebaran hutan prod
Page 55 and 56:
Dari data tersebut diketahui bahwa
Page 57 and 58:
panjang Batas Luar yang harus ditat
Page 59 and 60:
sektor kehutanan tanpa mengubah sta
Page 61 and 62:
Tabel 2.9. Tukar menukar kawasan hu
Page 63 and 64:
Tabel 2.10. Pelepasan kawasan hutan
Page 65 and 66:
3.1. Penutupan Lahan KONDISI SUMBER
Page 67 and 68:
Gambar 3.1. Peta penutupan lahan Pr
Page 69 and 70:
Tabel 3.2. Perubahan penutupan laha
Page 71 and 72: No Tipe Hutan Fungsi Hutan 6 Hutan
Page 73 and 74: No Kelompok Hutan 10 S. Bantanan, T
Page 75 and 76: Gambar 3.4. Peta sebaran hutan rawa
Page 77 and 78: dari laut kearah darat secara bertu
Page 79 and 80: Beberapa kegiatan survei potensi te
Page 81 and 82: No Jenis Fauna Dasar Hukum 2 REPTIL
Page 83 and 84: Tabel 3.11. Potensi wisata alam di
Page 85 and 86: 323.180,67 ha atau sekitar 2,19%, l
Page 87 and 88: PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBERD
Page 89 and 90: Gambar 4.1. Industri kayu lokal di
Page 91 and 92: Menyadari kebutuhan kayu untuk pemb
Page 93 and 94: Tabel 4.6. Produksi hasil hutan kay
Page 95 and 96: Kabupaten Tujuan Angkutan Volume Be
Page 97 and 98: anyaknya realisasi produksi oleh ma
Page 99 and 100: Gambar 4.2. Peta sebaran IUPHHK Hut
Page 101 and 102: No Nama Perusahaan Perijinan No. SK
Page 103 and 104: Sementara itu, perkembangan terakhi
Page 105 and 106: Berdasarkan data dari BPPHP Wilayah
Page 107 and 108: 4.8. Hutan Desa Hutan Desa menurut
Page 109 and 110: Dalam rangka memberi kejelasan pela
Page 111 and 112: Fokus kerjasama yang dilakukan pada
Page 113 and 114: erbeda-beda satu dengan lainnya ter
Page 115 and 116: Jika dilihat dari realisasi per kab
Page 117 and 118: dalam kawasan TN Gunung Palung yang
Page 119 and 120: a. Hak eksklusif atas wilayah adat
Page 121: Secara umum, hutan adat menurut pem
Page 125 and 126: Dari beberapa bentuk kesepakatan te
Page 127 and 128: dan aturan sendiri yang bila dengan
Page 129 and 130: Hasil evaluasi tersebut menunjukkan
Page 131 and 132: Lokasi desa yang juga menjadikan se
Page 133 and 134: Dari seluruh kawasan tersebut, Daer
Page 135 and 136: Sedangkan pada hutan sekunder, defo
Page 137 and 138: Kegiatan illegal logging di Kaliman
Page 139 and 140: Upaya-upaya yang telah dilakukan ol
Page 141 and 142: negara bukan sebagai hutan negara t
Page 143 and 144: Tabel 5.9. Luas kawasan perkebunan
Page 145: hal penerbitan IUPHHK (Ijin Usaha P
Page 148 and 149: Dep. Kehutanan, 2009, Data Strategi
show all

Selengkapnya (pdf) - BPKH 3 Pontianak - Departemen Kehutanan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?