Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Grafik 2. Biaya Indikatif terkait Kontribusi Sektor bagi Penurunan Emisi GRK 4
Graphic 2. Indicative Costs related to Sectors Contribution towards the Targeted GHG Emissions Reduction 4
Rp. Triliun/tahun
IDR Trillion/year
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
81
91
52
58
11 12
Pemerintah / Government
Swasta / Private Sectors
1 1 3 4
Kehutanan / Energi & Transportasi / Pertanian / Industri / Industry Limbah / Waste
Forestry Energy&Transportation Agriculture
Total pendanaan kegiatan untuk mendukung
penurunan emisi GRK sebanyak 26% pada tahun
2020, secara indikatif adalah sebesar Rp. 314
triliun per tahun atau sebesar Rp. 1.570 triliun
selama 2015-2019. Sumber pendanaan aktivitas
RAN GRK ini diharapkan sebanyak 47% berasal
dari pemerintah dan sebanyak 53% berasal dari
pihak swasta.
Keterlibatan sektor swasta dalam mengelola risiko
lingkungan hidup dan sosial juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang antara lain mengatur kewajiban bagi
industri untuk melindungi alam dan lingkungan
hidup. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 68 yang
mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan untuk:
• memberikan informasi yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat
waktu;
• menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan
hidup; dan
• menaati ketentuan tentang baku mutu
lingkungan hidup dan/atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
Total funding to support the reduction of GHG
emissions by 26% by 2020 is estimated to be at
Rp. 314 trillion per year, or Rp. 1,570 trillion for 2015-
2019. Government funding is expected to cover as
much 47% of the total funding needed and as much
as 53% comes from the private sector financing.
Private sector involvement in managing
environmental and social risks is also governed
under Law Number 32 of 2009 concerning
Environmental Protection and Management
which among others regulate the obligations of
industries to protect nature and the environment.
This obligation is stated in Article 68, which requires
every person conducting business and/or activities
to:
• provide information relating to the environmental
protection and management in a correct,
accurate, transparent, and timely manner;
• sustain environmental functions; and
• comply with the provisions on environmental
quality standards and/or standard criteria to
avoid environmental damages.
_______________
4 Ibid.
_______________
4 Ibid.
Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
12 Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia