aceh-selatan-dalam-dinamika-aryos-nivada

Aceh Selatan Dalam Dinamika
Aryos Nivada
Gambaran Umum
Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia.
Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan
adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai
dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956.
Aceh Selatan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Letaknya berbatasan dengan
Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah utara dan Kabupaten Aceh Barat Daya di sebelah barat.
Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah timur
berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Singkil. Letak astronomisnya antara
20 dan 40 Lintang Utara dan antara 960 dan 980 Bujur Timur. Luas wilayah Aceh Selatan
sebesar 6,91 persen dari total luas daratan Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Selatan pada
tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi
tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten
Aceh Selatan.
Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 Kecamatan dan 248 desa. Kecamatan yang
berbatasan dengan Kota Subulussalam di sisi selatan yaitu Kecamatan Trumon Timur dan
Kecamatan Labuhan Haji barat yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya di sisi
utara. Suhu udara di Aceh Selatan berkisar antara 28-340C pada tahun 2009. Tempat-tempat
yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara yang relatif tinggi.
Sementara tingkat curah hujan di Aceh Selatan berkisar antara 200-370 mm/tahun. Kecepatan
angin di Aceh Selatan berkisar antara 90-140 knot. Kecamatan yang memiliki jumlah
penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuhan Haji, diikuti oleh Kecamatan Kluet Utara.
Sementara jumlah penduduk tersedikit adalah Kecamatan Sawang. Sebagian penduduk
terpusat di sepanjang jalan raya pesisir.
Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari dataran
rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat
curam/terjal. Dari data yang diperoleh, kondisi topografi dengan tingkat kemiringan sangat
curam/terjal mencapai 63,45%, sedangkan berupa dataran hanya sekitar 34,66% dengan
kemiringan lahan dominan adalah pada kemiringan kemiringan 40% dengan luas 254.138.39
ha dan terkecil kemiringan 8-15% seluas 175.04 hektar selebihnya tersebar pada beerbagai
tingkat kemiringan. Dilihat dari ketinggian tempat (diatas permukaan laut) ketinggian 0-25
meter memiliki luas terbesar yakni 152.648 hektar (38,11%) dan terkecil adalah ketinggian
25-00 meter seluas 39.720 hektar (9,92%). Sementara itu, sebahagian besar jenis tanah di
Kabupaten Aceh Selatan adalah podzolik merah kuning seluas 161,022 hektar dan yang
paling sedikit adalah jenis tanah regosol (hanya 5,213 ha) 1 .
1 Di dowlod :
http://www.acehselatankab.go.id/index.php?id=profil&kode=12&profil=Sejarah%20dan%20Topografi, tanggal
15/04/2012, jam 17.00

Tabel Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa di Aceh Selatan
No Kecamatan Jumlah
Desa
1 Trumon 12
2 Trumon Timur 8
3 Trumon Tengah 10
4 Bakongan 5
5 Bakongan Timur 7
6 Kota Bahagia 10
7 Kluet Selatan 17
8 Kluet Timur 7
9 Kluet Utara 19
10 Pasie Raja 20
11 Kluet Tengah 13
12 Tapaktuan 15
13 Samadua 28
14 Sawang 15
15 Meukek 22
16 Labuhan Haji 16
17 Labuhan Haji Timur 11
18 Labuhan Haji Barat 13
Jumlah
248 Desa
Sumber data : Aceh Selatan Dalam Angka 2012
Analisis Sosial Budaya
Secara etnis/kesukuan di Kabupaten Aceh Selatan terdiri 4 (empat) suku; Aceh,
Aneuk Jamee, Kluet, dan Jawa. Suku Aceh (60%), wilayah yang banyak didiami oleh
masyarakat Minangkabau (10%) atau yang lebih dikenal dengan Aneuk Jamee. Mereka
merupakan para perantau yang telah bermukim disana sejak abad ke-15. Suku lainnya yaitu
Kluet (25%) Jawa (4%), dan masyarakat Tiongkoah (1%). Jenis bahasa yang digunakan
sangat bervarian dikarenakan Aceh Selatan sukunya tidak monogen tetapi heterogen (Sumber
: Jaringan Surve Aceh 2012).
Selama hampir 15 tahun ini suku Kluet yang berkuasa di pemerintahan eksekutif hasil
dari Pilkada. Namun pada pilkada 2013 suku Aceh, walaupun dari Meukek. Ini menunjukan
ada perubahan arah pemilih ke suku lain. Indkatornya pemilih ingin memberikan trust dan
kesempatan kepada suku untuk membuat perubahan bagi Aceh Selatan.
Terkait dengan konflik sesama suku tidak terjadi, hanya urusan pelaksana pemerintah
saja menentukan tapal batas. Tapal Batas antara Kec. Sawang dengan Kec. Samadua, Pemda
Aceh Selatan sudah memfalitasi pertemuan antara kedua Muspika tetapi belum ada
penyelesaian yang jelas. Hal ini sejatinya tidak boleh terjadi karena akan menyebabkan
konflik sosial. Tapal batas antara Kab. Aceh Selatan dengan Pemkot Subulussalam, Pemda
Aceh sudah memfalitasi dan sudah ada Tapal Batas Strategis {TBS} tetapi belum ada Tapal
Batas Utama {TBU} yang berada di daerah Kapai Sesak.
Dari segi urusan agama terdapat gejolak masyarakat bertindak anarkis dan radikal
terhadap Dayah Almujahada yang ditunduh sesat tanpa bukti yang kongkrit. Namun tidak
memicu konflik horizontal secara masif hanya bagian kecil saja. Penghormatan terhadap

masyarakat minoritas seperti Tiongkoah masih kuat. Keberadaan masyarakat itu hanya
terbatas di pusat ibukota Aceh Selatan yakni Tapak Tuan.
Berbicara komposisi agama yang berada di Aceh Selatan selain Islam yang mayoritas,
Katolik 13 orang, Protestan 19 orang, Budha 117 orang (data Aceh Selatan Dalam Angka
2012)
Analisis Sosial Ekonomi
Aceh Selatan selain terkenal dengan kota naga juga terkenal sebagai kota penghasil
pala, dan hasil transaksi jual beli pala yang menjadi komoditi unggulan di Aceh Selatan
memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi pendapatan daerah, tetapi sejak
Perkebunan pala terkena hama yang menyebabkan banyaknya tanaman pala mati sehingga
berdampak pada merosotnya pendapatan daerah. Nilam juga jadi potensi baru sebagai mata
pencaharian petani di Aceh Selatan. Namun tanaman yang dimanfaatkan minyaknya ini
sebagai bahan racikan parfum dan obat-obatan belum memiliki harga yang stabil.
Kini Pemerintah Aceh Selatan belum dapat bekerja secara optimal dalam menggenjot
Penghasilan Asli Daerah dari sumber, selain mengharapkan dari dana Otsus dan DAU,
Pemda Aceh Selatan belum mampu merealisasikan Pendapatan daerah dari sektor lainnya. Ini
bisa dilihat misal dari sektor galian C, tambang, parawisata dan pajak lainnya. Misalnya
dalam hal tambang, pemerintah daerah tidak mengaplikasikan sistem jemput bola dalam hal
penerimaan pajak perusahaan tetapi masih menjalankan sistem jemput bola, sehingga banyak
para wajib pajak yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, sejatinya hal ini tidak boleh
terjadi karena menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendapatan daerah berkurang.
Dan dalam hal pajak kendaraan, belum ada kerja yang optimal dari petugas pajak,
karena masih banyak nya kendaraan luar yang beroperasi di wilayah pemerintahan aceh
selatan, dan hal ini tidak ada tindakan serius dari pemerintah dalam memberi sanksi kepada
para pelanggar lalulintas di daerah setempat.
Kemudian dari hal parawisata, tidak ada keseriusan dari pemerintah setempat dalam
mengembangkan parawisata sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah.
Seandainya sektor parawisata dikelola dengan baik maka menggenjot pendapatan daerah,
dalam hal ini dapat menggaet parawisatawan baik lokal, nusantara mapun mancanegara, dan
ekonomi masyarakat juga terbangun dengan adanya rumah makan, restoran dan sebagainya.
Ditempat tujuan destinasi wisata pun pemerintah bisa mempromosikan hasil kerajinan daerah
dan menjualnya kepada para wisatawan sehingga dapat menambah penghasilan daerah.
Analisis Sosial Politik
Kehidupan sosial politik dari masyarakat Aceh Selatan sangat dipengaruhi dari relasi
kesukuan. Hal ini terlihat selama 15 lebih di pimpin aktor politik yang berasal dari suku
Kluet. Namun di tahun 2013 sukun Kluet tidak mendapatkan tempat dihati masyarakat Aceh
Selatan. Terbukti posisinya kepemimpinan Bupati Aceh Selatan berganti ke suku Aceh dari
Meukek yaitu T. Samaindra, faktor utamanya hasil dari diskusi dengan asisten peneliti
dikarenakan selama suku Kluet memerintah Aceh Selatan tidak membuat perubahan yang
signifikan dari segi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Berdasarkan hal itu membuat
pemilih berpindah haluan pemilihan politiknya.
Para kontestan di Pilkada Aceh Selatan, yang terdiri dari pasangan Sama
Indra/Kamarsyah (Saka), Muhammad Natsir/Zulkifli (Wapang), Muhammad Saleh/Ridwan A
Rachman (Saman), Darisman/Khaidir Amin (DK), Wahyu M Wali Putra/Irwan (Wali), dan
Hasmar Yulia/Mudasir, hanya kita batasi tiga kontestan yang akan dibahas dalam tulisan ini.
Ketiganya adalah Saka, Saman, dan Wapang. Pengusung Saka (Partai Demokrat, PAN,

PKPB, dan PPRN) plus “tim bayangan” yang bekerja secara serius dalam mengantarkan
pasangan nomor urut 3 ini menjadi orang nomor satu di Aceh Selatan. Kandidat Saman
mendapatkan dukungan dari partai-partai besar seperti Golkar, PPP, dan PRA. Sedangkan
kandidat Wapang di dukung oleh Partai Aceh.
Berikut hasil hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati/Wakil
Bupati Aceh Selatan pada Pilkada 2013 berdasarkan nomor urut;
1. Hasmar Yulia/Mudasir (Independen) : 2.246
2. M Saleh/Ridwan Rahman (Partai Golkar, PPP dan PRA) : 22.411
3. T Sama Indra/Kamarsyah (Partai Demokrat, PAN dan PKPB) : 33.810
4. T Darisman/Khaidir (PKPI dan SIRA) : 14.271
5. M Natsir/Zulkifli (Partai Aceh) : 23.819
6. Wahyu M Waly/Irwan Yasin (Koalisi Partai) : 14.706
Suara Sah: 111.263
Melihat kebelakang terhadap perpolitikan Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Selatan
telah menghasilkan komposisi partai relatif beragam. Mengapa dikarenakan hadirnya partai
lokal yang mendominasi serta partai nasional baru mampu meraih suara yang cukup besar. Ini
bisa dilihat dari perolehan suara partai baru PKPI mendapatkan kursi 4 dan PKPB 3 kursi.
Akan tetapi mayoritas tetap partai lokal yaitu Partai Aceh 3 kursi diikuti oleh Demokrat 4
kursi PAN 2 kursi, Golkar 3 kursi, PPP 1 kursi, SIRA 1 kursi, PRA 1 kursi, dan PPRN 1
kursi. Menariknya di parlemen DPRK Aceh Selatan partai lokal mengimbangi kekuatan dari
partai nasional terlihat ada 3 (tiga) partai lokal Partai Aceh, SIRA, dan Partai Rakyat Aceh,
dan Partai Suara Independent Rakyat Aceh.
Jika menilai pemilihan Gubernur Aceh tahun 2012, terlihat pasangan Zaini Abdullah
dan Muzakir Manaf yang mendapatkan 57.271 suara, selanjutnya di nomor kedua pasangan
Irwandi Yusuf dan Muyan Yunan sebesar 38.044 suara. Berpijak pada hasil tersebut, dapat
kita analisis bahwa suara Partai Aceh telah pecah dan tidak solid dikarena sudah beralih ke
kandidat Irwandi Yusuf yang juga orang GAM. Oleh karena itu kekuatan Partai Aceh tidak
sebesar di pemilu 2009 mampu menjadi pemenang di tingkat DPRA hingga DPRK.
Ketika ditanyakan organisasi massa yang berpengaruh, hasil diskusi dengan asisten
peneliti belum menampak adanya LSM atau organisasi massa yang sangat berpengaruh.
Argumentasinya perkembangan LSM/Ormas di Kabupaten Aceh Selatan tidak begitu
berkembang dikarenakan kemampuan secara kelembagaan tidak mampu bertahan. Ditambah
lagi keterbatasan sumber dana maupun akses jaringan membuat LSM/Ormas di Aceh Selatan
makin terpuruk. Hasil identifikasi LSM/Ormas di Aceh Selatan yaitu: Insosdes,
RimauLangkalut

N
O
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,DPD, DPRA DAN DPRK
TAHUN 2009
KABUPATEN/KOT
A
: ACEH SELATAN
PROPINSI :
NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
NAMA
KECAMATAN
JUMLAH PEMILIH
L P L+P
JUMLA
H TPS
1 2 4 5 6 7 8
1
LABUHANHAJI
BARAT 5.070 5.228 10.298
27
KET
2 LABUHANHAJI
4.676 4.224 8.900
LABUHANHAJI
3
TIMUR 3.477 3.583 7.060
25
18
4 MEUKEK
6.679 7.250 13.929
40

5 SAWANG
6 SAMADUA
7 TAPAKTUAN
8 PASIE RAJA
9 KLUET UTARA
10 KLUET TENGAH
11 KLUET TIMUR
12 KLUET SELATAN
4.721 5.017 9.738
4.953 5.683 10.636
7.812 8.823 16.635
4.921 5.234 10.155
7.404 7.850 15.254
1.953 2.072 4.025
2.889 3.170 6.069
4.066 4.417 8.483
28
35
39
33
39
14
15
25
13 BAKONGAN
3.384 3.751 7.135
BAKONGAN
14
TIMUR 1.620 1.698 3.318
23
10
15 TRUMON
16 TRUMON TIMUR
JUMLAH
1.760 1.770 3.530
2.724 2.855 5.579
68.109 72.625 140.744
17
20
408
Tapak Tuan, 16 Oktober 2008
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN
Ketua : LIYAN AZWIN,SE (........................................)
Anggota : SUHAIMI SALIHIN, S. Ag (.........................................)
Anggota : JASMIADY JAKFAR,S.Ag.M.Si (.........................................)
Anggota : IRWANDI, SP. MP (............................................)
Anggota : ZULKIFLI (............................................)
Analisis Fasilitas Umum dan Sosial
Miris melihat kondisi pembangunan di Aceh Selatan dari segi infrastruktur dan
fasilitas bagi kepentingan publik. Dimana terhimpun data rumah sakit hanya satu bernama

RSUD Yuliddin Away Tapaktuan. Bilamana ditanykan kondisi rumah sakit sangat
memprihatikan dikarenakan tidak mengalami peremajaan atau pembangunan baru.
Sedangkan bangunan gedung maupun perkantoran masih bangunan lama. Untuk data sekolah
yaitu SMU sederajat sebanyak 31, SMP sederajat sebanyak 42. Untuk perguruan tinggi
sebanyak 5 kampus. Sedangkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pemkab Aceh Selatan
memiliki Puskesmas sebanyak 22, Puskesmas Pembantu 55 buah, dan Puskesmas Keliling 22
unit. Jumlah pondok pesantren 77 buah. Masjid 260 buah, Meunasah 454 buah, Mushalah
225 buah. Jumlah pantai asuhan 13 unit dengan total anak asuh 634 2 .
Pelayanan kesehatan bagi kelompok terbatas difabel maupun akses fasilitas publik
tidak menjadi prioritas dari Pemkab Aceh Selatan. Terbukti dari informasi asisten penelitian
tidak menemukan adanya fasilitas bagi kelompok difabel. Apalagi untuk kaum fasum dan
fasos.
Analisis Keamanan
Gejolak keamanan di Aceh Selatan tidak berdampak kepada stabilitas daerah
terganggu. Munculnya gejolak keamanan masih di ranah kriminalitas bisa dilihat pada bagian
bawah. Bisa dikatakan kondisi keamanan di Aceh Selatan relatif terkendali dan kondusif.
Adanya kondisi tersebut, dikarenakan peran dan aparat keamanan mampu menjaga kondisi
keamanan agar tidak mengarah kepada konflik horizontal. Namun terdapat konflik horizontal
di kehidupan bermasyarakat di Aceh Selatan jawabannya “ada” hasil dari amatan awal asisten
peneliti. Terbukti masalah aliran sesat, tambang, korupsi, bendera dan lambang. Itu semua
muncul karena ada faktor pemicunya yang melatarbelakangi. Kalau konflik vertikal terkait
dengan pemerintah tidak ada.
Menariknya menilai issue keamanan berdasarkan pengaruhnya, dikarenakan akan
mampu di antisipasi jika benar-benar terjadi. Sedangkan langkah atau tanggap serius dapat
didahului ketika digunakan skala prioritas. Sehingga intervensi penyelesaiannya berbasiskan
rencana yang mantang, karena tidak terbungan energi dan pemikiran.
Jumlah Tindakan Kriminalitas 3
No Jenis Kasus Jumlah Kejadian
1 Pemerkosaan 1
2 Judi 14
3 Penadahan 5
4 Penyalagunaan senjata tajam 1
5 Penganiyaan riangan 11
6 Penganiyaan berat 12
7 Pembunuhan 2
8 Pencurian biasa 2
9 Pencurian dan pemberatan 13
10 Pencurian hewan 2
11 Pencurian dan kekerasan 2
12 Curanmor 15
13 Penggelapan 5
14 Pengerusakan 5
15 Penipuan 4
2 Aceh Selatan Dalam Angka 2012, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan.
3 Aceh Selatan Dalam Angka 2012, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan.

16 Kejahatan Terhadap Kesopanan 1
17 Cabul/Zina/Khalwat 5
18 Penghinaan 3
19 Narkotika/Ganja dan Shabu 11
20 Ilegal Loging 11
21 KDRT 10
22 Mengakibatkan Orang Mati 1
23 TP. Larangan Pemakaian Tanah 1
Jumlah Total Kasus 137

Frontline yang Direkomendasikan untuk Baseline Survey PWD 4
1. (Hubungan Antar, Klan, Etnis, dan Agama)
Realitas menunjukan di Aceh Selatan banyak kejadian konflik horizontal
disebabkan faktor etnis, klan, dan agama. Ditunjukan dengan kejadian Yayasan Al
Mujahadah sebuah Dayah (pesanteren) di klaim sesat dengan mudah oleh Majelis
Permusyawaratan Ulama. Hasil advokasi ACSTF, Koalisi NGO HAM Aceh, Kontras
Aceh, Firli, Prodelat, dll telah mengidentifikasi sebab utama terkait urusan tanah.
Yayasan Al-Mujahadah yang dipimpin oleh Tgk. Barmawi yang bertempat di desa
ujung karang kecamatan sawang. Dan sudah ditangani oleh Pemda Aceh Selatan dan
pemerintah aceh serta sudah ada fatwa dari MPU yang isi nya :
Seluruh aktivitas yayasan tersebut harus dihentikan
Seluruh santri harus pulang ke daerah nya masing-masing untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Belum lagi kejadian di desa pisang Kecamatan. Labuhan Haji Tengah yang
dipimpin oleh seorang wanita dibantu oleh ulama setempat yang bergelar Tgk.
Pancuran. Aliran ini belum ada penanganan oleh Pemda Aceh Selatan serta MPU. Hal
ini sedia tidak boleh terjadi karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Hasil assement awal sebelum survey dilakukan, ditemukan telah terjadi
marginalisasi hak dari Dayah Almujahadah yang tidak berindikasi sesat. Faktor utama
bermula pada urusan lapangan bola, dimana lapangan tersebut milik Dayah
Almujahada. Dipinjamkan hak guna pakai selama pertandingan sepakbola. Namun
dikarenakan sekelompok orang beringinan memilik tanah lapangan bola sebagai aset
pribadi dan gampong, maka dilakukan cara-cara penyebaran label sesat terhadap
dayah tersebut. Bahkan sudah masuk ke dalam dimensi kepentingan politik, dimana
politikus dari partai tertentu memanfaatkan untuk meningkatkan popularitas dan
elektabilitas guna memenangkan di pemilu 2014 nantinya.
Mirisnya lagi temuan saya, penerapan syariat Islam tidak mengedepankan
prinsip penegakan hukum tanpa pilih kasih. Faktanya ada beberapa kejadian (PNS
berbuat meseum dan anggota dewa) tidak di proses melalui jalur syariat islam. Tetapi
masyarakat yang melakukan pelanggaran responnya cepat ditindaklanjut dengan
menerapkan hukuman syariat islam. Disinilah letak ketidakadilan dalam penegakan
hukum, khusus penerapan syariat Islam di Aceh Selatan.
2. Sektor Ekologi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Untuk issue ini dijadikan survey, dikarenakan banyak kasus yang mengakibatkan
kerusakan lingkungan dan ekologi dari sumber daya alam yang tersedia di Aceh
Selatan. Hasil tracking media, ditemukan PT. Pinang Sejati Utama (PSU) sudah legal
karena sudah ada surat izin eksplorasi dari pemerintah tetapi telah menimbulkan
konflik dengan masyarakat setempat karena jalan yang dilalui oleh mobil yang
mengangkut hasil tambang PT. PSU menyebabkan jalan kabupaten daerah
Manggamat rusak parah serta tidak ada rasa tanggung jawab dari PT. PSU dan telah
menyebabkan penyandraan mobil operasional PT. PSU oleh masyarakat setempat
yang di ikuti dengan pembakaran.
Kadis Pertambangan : Isa Anshari Tambang emas rakyat yang berada di desa
panton luas Kecamatan Sawang, tambang ini ilegal karena tidak ada izin ekplorasi
dari pemerintah daerah, tambang ini sudah banyak menelan korban jiwa baik yang
cedera maupun yang meninggal.
4 Hasil update informasi dari asisten peneliti serta dukungan data dari organisasi masyarakat sipil di Aceh.

- Kedua tambang tersebut tidak ramah lingkungan terlebih tambang rakyat di
Sawang yang menggunakan mercuri tampa kontrol yang kuat, hal ini
menyebabkan efek negatif yang sangat besar.
Jika ditinjau dari dampak kerusakan lingkungan akibat dari perusakan hutan dan
ekologi. Wilayah di Ace Selatan sering mengalami banjir. Baru-baru ini ribuan rumah
di sebelas kecamatan terendam banjir akibat luapan tiga sungai setelah hujan
mengguyur kawasan Aceh Selatan. Ketiga sungai yang melintasi wilayah tersebut
yakni Krueng Serulah, Krueng Klut, dan Sungai Rasian. Warga masih mengungsi
karena khawatir banjir semakin meluas mengingat curah hujan yang masih tinggi di
hulu sungai (Metrotvnews.com : 13/05/2013).
3. Good Goverment di Aceh Selatan
Kondisi pemerintahan selama kurang lebih 30 tahun tidak optimal dalam
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Aceh Selatan. Informasi itu
didapatkan setelah melakukan wawancara dengan mahasiswa yang berasal dari daerah
di sekitaran wilayah Aceh Selatan. Jalannya tata kelola pemerintahan tidak begitu
baik, ditunjukan dengan sistem adminitrasi dan birokrasi yang sangat kacau. Di
contohnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Aceh Selatan telah
melebih rasio kelayakan. Ditambah lagi pengelolaan data dan arsip kurang terkontrol
sehingga banyak berkas yang hilang. Dari segi tindakan korupsi semakin marak
terjadi di Aceh Selatan. Bagaikan membudaya dan mengakar, dibuktikan dari tracking
data media :
- Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Aceh
Selatan, Ir H YY, kembali tersangkut dugaan perkara korupsi pengadaan bibit
kakao dengan nilai kerugian sekitar Rp600 juta dari nilai proyek Rp2,6
miliar 5 .
- Lima pejabat dan mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terkait
dengan dugaan tindak pidana korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan
Bangunan senilai Rp 409,272 juta. Saat ini kelima pejabat dan mantan pejabat
itu untuk sementara ditahan di Rumah Tahanan Tapak Tuan, Aceh Selatan,
untuk menunggu proses hukum selanjutnya.
Kelima tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Kabupaten Aceh Selatan T Lizam Mahmud, mantan pemegang kas
Dispenda Aceh Selatan Muhammad Yasin, Kepala Subdinas Pajak dan Bagi
Hasil Pendapatan Dispenda Aceh Selatan Basyah Wali, Kepala Subdinas
Penagihan Dispenda Aceh Selatan Sulaiman, dan Kepala Subdinas Program
Dispenda Aceh Selatan Rahmansyah 6 .
- Kasus yang telah dinyatakan lengkap, diantaranya, tindak pidana korupsi pada
pengadaan bibit kakao di Aceh Selatan tahun 2009 dengan nilai kontrak
5 Di dowlod pada tanggal 15/04/2013, Jam 17.30, http://www.analisadaily.com/news/2013/3243/mantankadishutbun-aceh-selatan-tersangkut-korupsi-lagi/
6 Di dowlod pada tanggal (15/04/2013), jam 17.35, http://hukumkriminal.infogue.com/lima_pejabat_pemkab_aceh_selatan_ditahan

sebesar Rp2.617.995.325, bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) Kab.
Aceh Selatan dengan tersangka Mwd dan kawan-kawan 7 .
Belum lagi akibat ketidakseimbangan di dalam pendistribusian anggaran
pembangunan untuk Kabupaten Aceh Selatan yang diberikan Provinsi Aceh telah
mengakibatkan keinginan pemisahan pembentuk Provinsi ABAS. Faktor utama
provinsi lebih peduli terhadpa wilayah timur daripada pantai barat selatan, salah
satunya Aceh Selatan.
Tracking Media
a. http://alabaspos.com/view/1/1953/Setelah-ALA-Kini-ABAS-Mencuat-Minta-
Provinsi-Sendiri.html.
b. http://www.pelita.or.id/baca.php?id=49284
c. http://atjehpost.com/read/2012/11/30/29731/5/5/Politisi-Golkar-Aceh-Selatan-
Tuntut-Pembentukan-Provinsi-ABAS
d. http://news.detik.com/read/2005/12/02/115550/490897/10/provinsi-ala-danabas-dideklarasikan-4-november?nd771108bcj
e. http://pemerintah.atjehpost.com/read/2013/03/11/43380/15/5/Legislator-Aceh-
Barat-Pembentukan-ABAS-tidak-membuat-Aceh-pecah
4. Sektor Bisnis
Kabupaten Aceh Selatan mempunyai sumberdaya alam yang dapat dioptimalkan
penggunaannya sehingga memberikan hasil yang lebih besar bagi daerah. Salah satu produksi
andalan daerah ini adalah pala. Perkebunan pala merupakan perkebunan rakyat dengan luas
areal 9.484 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan.
Produktivitas padi di kabupaten ini sebesar 892 kg/ha pada tahun 2008 dengan jumlah petani
yang melakukan perkebunan ini sebanyak 12.944 kepala keluarga.
Potensi terbesar kedua adalah kelapa dalam dengan luas areal 8.545 Ha dengan
jumlah produksi sebanyak 3.746 ton dan jumlah kepala keluarga yang mengelola perkebunan
ini sebanyak 13.809 KK. Selain itu, terdapat pula kelapa sawit rakyat dengan jumlah seluas
2.191 Ha, produksi sebesar 7.445 ton dan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.612 KK.
Sementara itu, ada beberapa perkebunan rakyat lainnya seperti karet, kopi, cengkeh, dan
kakao. Kabupaten Aceh Selatan terkenal sebagai penghasil pala dengan harga yang sangat
baik di pasar internasional. Tapaktuan sebagai ibukota kabupaten terkenal pula dengan
sebutan "Kota Naga", yang merupakan kota pantai dengan pelabuhan lautnya yang ramai.
Produksi Komoditas Perkebunan Pala adalah salah satu andalan perekonomian
Kabupaten Aceh Selatan dan ini terbukti dari posisi unggulan pertama untuk sektor
perkebunan di daerah ini adalah pala. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh nilam
sebagai komoditas unggulan kedua untuk sektor perkebunan. Pala dan nilam tersebar di
seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, dan keberadaan kedua komoditas
tersebut sebagai bukti bahwa selama ini masyarakat mengandalkan pala dan nilam sebagai
salah satu sumber mata pencaharian utama.
Pertanian & Holtikultura Teknis 7.822 ha, Semi Teknis 6.251 ha, Non Teknis
19.084 ha.
7 Di dowlod pada tanggal 15/04/2013, jam 17.45,
http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24809:polda-acehtetapkan-tersangka-5-kasus-korupsi-di-aceh&catid=53:aceh&Itemid=208

Kehutanan Hutan Produksi 119.500 ha, Hutan Lindung 101.650 ha.
Produksi Ternak Ayam buras adalah komoditas unggulan sektor peternakan di
Kabupaten Aceh Selatan sedangkan posisi komoditas unggulan kedua ditempati oleh
sapi.
Perikanan Perairan laut Aceh Selatan merupakan bagian dari Samudera Hindia
dengan panjang garis pantai mencapai 140 Km memiliki potensi sumber daya ikan
yang sangat besar dan melimpah. Hal ini dikarenakan daerah ini merupakan jalur
migrasi Ikan Tuna serta salah satu pusat konsentrasi Ikan Cakalang, Tongkol, Tuna
dan beberapa jenis ikan ekonomis lainnya seperti Tenggiri, Bawal, Kuwe, serta
Udang. Di samping itu, perairan laut Aceh Selatan juga mempunyai potensi yang
cukup baik untuk budidaya ikan dan rumput laut.
Potensi sebagaimana digambarkan diatas belum diusahakan secara optimal yang
antara lain disebabkan karena keterbatasan armada perikanan dan kemampuan
nelayan dimana sebagian besar merupakan nelayan tradisional yang terbatas dalam
penguasaan modal dan teknologi baik di bidang penangkapan maupun budidaya laut.
Disamping itu, potensi areal budidaya perikanan di Kabupaten Aceh Selatan juga
cukup besar baik budidaya ikan di kolam, tambak, perairan umum maupun budidaya
ikan sistem minapadi. Secara keseluruhan potensi budidaya ikan air tawar
diperkirakan seluas 20.156 Ha yang terdiri dari budidaya ikan di kolam seluas 10.000
Ha, budidaya ikan di perairan umum seluas 1.671 Ha, dan budidaya ikan dengan
sistem minapadi seluas 8.485 Ha. Namun yang sudah dimanfaatkan baru mencapai
48,67 Ha dengan produksi sebesar 265,97 ton/tahun.
Potensi pengembangan budidaya air payau (tambak) mencapai 4.000 Ha yang tersebar
di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan trumon, Bakongan, Kluet Utara, Kluet
Selatan, Pasie Raja, Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji, dan Samadua. Namun
demikian yang telah diusahakan oleh masyarakat baru seluas 17,50 Ha dari potensi
lahan yang ada dengan tingkat penerapan teknologi sederhana dengan produksi hanya
5,75 ton.
Perikanan Darat Sementara itu, komoditas unggulan untuk sektor perikanan di
daerah ini adalah bandeng di posisi pertama dan belanak di posisi kedua. Tambak
17,50 ha,Kolam 49,23 ha,Sawah 0,00 ha dan budidaya laut 0,04 Ha. Perairan Umum :
1.933,60 Ha
Laut/Danau/Sungai 30.000 ton (potensi ikan Laut Aceh Selatan) Potensi laut
teritorial (12 mil), Potensi ZEE s/d 200.000 ton, Jumlah Nelayan 16.173, Jumlah
Armada penangkapan 3.031 unit (besar dan kecil). Perikanan laut dan darat 11.599,7
ton serta jumlah nelayan pemilik dan nelayan. Dengan 650 perahu tanpa motor, 1.124
motor tempel dan 559 kapal motor
Obyek Wisata 1. Air Terjun Tujuh Tingkat 2. Pantai Air Dingin 3. Pantai Batu
Berlayar
http://acehfair.acehprov.go.id/potensi-aceh/kab-aceh-selatan/

5. Reformasi Kepartaian dan Sistem Pemilu
Menindak lanjuti telah terjadinya perubahan jumlah penduduk sesuai data DAK 2
yang di serahkan Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil), Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat berencana segera
akan mengusulkan draft perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) dan jumlah kursi
masing-masing dapil dalam Pemilu Tahun 2014 mendatang kepada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Pusat di Jakarta.
Ketua Divisi tekhnis penyelenggara Pemilu KIP Aceh Selatan Jasmiadi Djakfar S Ag,
M Si kepada wartawan di Tapaktuan, awal pekan lalu mengatakan, usulan draft
perubahan dapil dan jumlah kursi tersebut sebelum di ajukan ke KPU Pusat di Jakarta,
terlebih dulu di lakukan uji publik serta di konsultasikan dengan pihak komisi A
DPRK dan pimpinan Partai Politik (Parpol) yang ada di Aceh Selatan.
“Setelah di konsultasikan dengan Komisi A DPRK dan pimpinan Parpol, hari ini juga
(Senin-red) usulan perubahan dapil dan jumlah kursi ini langsung di kirimkan ke KPU
di Jakarta,” sebut Jasmiadi.
Dalam usulan yang di serahkan tersebut, kata Jasmiadi, daerah pemilihan 1 yang
sebelumnya mencakup wilayah Kecamatan Kota Tapaktuan dan Samadua di geser ke
Labuhan Haji Raya, dapil 2 tetap Kecamatan Meukek-Sawang, dapil 3 berubah
menjadi Kota Tapaktuan-Samadua, dapil 4 tetap wilayah Kluet Raya dan terakhir
dapil 5 tetap Bakongan-Trumon.
“Sedangkan untuk jumlah kursi dapil 1, Labuhan Haji Raya dari sebelumnya pada
Pemilu 2009 berjumlah 5 kursi menjadi 6 kursi, dapil 2 Meukek-Sawang tetap 5 kursi,
dapil 3 Tapaktuan-Samadua berkurang 1 dari 6 kursi menjadi 5 kursi, dapil 4 Kluet
Raya juga berkurang 1 dari sebelumnya 10 kursi menjadi 9 kursi, sedangkan dapil 5
Bakongan-Trumon bertambah 1 dari sebelumnya 4 kursi menjadi 5 kursi,” papar
Jasmiadi sembari mengatakan bahwa jumlah keseluruhan kursi DPRK Aceh Selatan
tetap berjumlah 30 kursi.
Menurutnya, terjadinya pengurangan jumlah kursi di dapil Tapaktuan-Samadua dan
penambahan kursi di dapil Labuhan Haji Raya itu terjadi karena berdasarkan data
DAK 2 yang di serahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab
Aceh Selatan kepada pihaknya terjadi pengurangan jumlah penduduk di Kecamatan
Tapaktuan-Samadua serta terjadi penambahan jumlah penduduk di dapil Labuhan
Haji raya, dari jumlah keseluruhan penduduk Aceh selatan sesuai DAK 2 sebanyak
222.849 jiwa.
Sedangkan alasan pihaknya mengajukan usulan perubahan dapil, supaya lebih mudah
menyebut dan menetapkan dapil sesuai letak tofografi Kecamatan yang di mulai dari
ujung sebelah Barat yaitu Labuhan Haji Barat serta terus berjejeran sampai
Kecamatan terakhir di Trumon Timur sebelah timur Aceh Selatan.
Lebih lanjut ia mengatakan, dasar hukum penetapan dapil dan perubahan jumlah kursi
tersebut sesuai dengan UU No : 8 Tahun 2012 pasal 26 ayat 2 huruf c, tentang Pemilu
DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota.

Serta keputusan KPU No : 5 tahun 2013 tentang tata cara penetapan daerah pemilihan
dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota pada
Pemilu tahun 2014 mendatang.
http://harianandalas.com/Aceh/KIP-Aceh-Selatan-Usul-Rencana-Perubahan-Daerah-
Pemilihan#
1. Labuhan Haji Barat 29 TPS. Jumlah pemilih sementara 10.658 jiwa
2. Labuhan Haji 25 TPS. Jumlah pemilih sementara 8.751 jiwa
3. Labuhan Haji Timur 17 TPS. Jumlah pemilih sementara 6.998 jiwa
4. Meukek 35 TPS. Jumlah pemilih sementara 14.409 jiwa
5. Sawang 28 TPS. Jumlah pemilih sementara 10.016 jiwa
6. Samadua 33 TPS. Jumlah pemilih sementara 11.097 jiwa
7. Tapaktuan 36 TPS. Jumlah pemilih sementara 14.762 jiwa
8. Pasie Raja 29 TPS. Jumlah pemilih sementara 10,762 jiwa
9. Kluet Utara 38 TPS. Jumlah pemilih sementara 15,754 jiwa
10. Kluet Tengah 14 TPS. Jumlah pemilih sementara 4.600 jiwa
11. Kluet Timur 15 TPS. Jumlah pemilih sementara 6,279 jiwa
12. Kluet Selatan 25 TPS. Jumlah pemilih sementara 8,564 jiwa
13. Bakongan 9 TPS. Jumlah pemilih sementara 3.516 jiwa
14. Kota Bahagia 14 TPS. Jumlah pemilih sementara 4,017 jiwa
15. Bakongan Timur 10 TPS. Jumlah pemilih sementara 3.666 jiwa
16. Trumon 13 TPS. Jumlah pemilih sementara 2.645 jiwa
17. Trumon Tengah 11 TPS. Jumlah pemilih sementara 3.564 jiwa
18. Trumon Timur 13 TPS. Jumlah pemilih sementara 4.458 jiwa
KABUPATEN/KOTA : ACEH SELATAN
No Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk Jumlah Kursi
1 DP ACEH SELATAN 1 Meliputi
Kecamatan:
1.1 LABUHAN HAJI
1.2 LABUHAN HAJI TIMUR
1.3 LABUHAN HAJI BARAT
2 DP ACEH SELATAN 2 Meliputi
Kecamatan:
2.1 MEUKEK
2.2 SAWANG
3 DP ACEH SELATAN 3 Meliputi
Kecamatan:
3.1 SAMADUA
3.2 TAPAKTUAN
4 DP ACEH SELATAN 4 Meliputi
Kecamatan:
4.1 KLUET UTARA
4.2 KLUET SELATAN
4.3 PASI RAJA
4.4 KLUET TENGAH
4.5 KLUET TIMUR
13.786
10.137
17.818
21.015
15.180
15.734
23.847
24.135
13.658
16.481
6.300
10.100
6
5
5
9

5 DP ACEH SELATAN 5 Meliputi
Kecamatan:
5.1 BAKONGAN
5.2 TRUMON
5.3 BAKONGAN TIMUR
5.4 TRUMON TIMUR
5.5 KOTA BAHAGIA
5.6 TRUMON TENGAH
5.310
4.810
5.390
7.245
6.434
5.469
JUMLAH 222.849 30
5
6. Gerakan di sektor Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum
Ketika di era konflik kejadian pelanggaran HAM di wilayah Aceh, maupun
Kabupaten Aceh Selatan sangat siginifikan. Berdasarkan kajian dari HUMAN Rights
Watch (HRW) adalah organisasi independen untuk promosi dan perlindungan hak asasi
manusia. Peneliti HRW, Andreas Harsono dalam pernyataan tertulisnya sudah memantau
pelanggaran HAM di Aceh lebih dari 20 tahun. Paska perdamaian pelanggaran HAM lebih
disebabkan tindakan dari aparat pelaksana negara terhadap masyarakat Aceh Selatan.
bentuk pelanggaran HAM-nya meliputi urusan agama, tanah, dan dampak lingkungan.
Oleh karena itu issue penegakan Hak Asasi Manusia menjadi penting untuk di
rekomendasikan dalam survey PWD.